perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PENERBITAN SURAT ... filePENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL SEBAGAI DOKUMEN EKSPOR OLEH DISPERINDAG KOTA SURAKARTA. Tugas akhir ini disusun sebagai

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL SEBAGAI DOKUMEN

EKSPOR OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KOTA SURAKARTA

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh

Sebutan Vokasi Ahli Madya (A.Md.) Dalam Bidang

Manajemen Administrasi

Oleh :

OKTIYANA DWI NINGRUM

D1509066

PROGRAM DIPLOMA III MANAJEMEN ADMNINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012


commit to user

ii


commit to user

iii


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : Oktiyana Dwi Ningrum

NIM : D 1509066

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang berjudul :

PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL SEBAGAI DOKUMEN

EKSPOR OLEH DISPERINDAG KOTA SURAKARTA adalah betul-betul karya

sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam tugas akhir tersebut diberi tanda citasi

dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia

menerima sanksi akademik berupa pencabutan tugas akhir dan gelar yang saya

peroleh dari tugas akhir tersebut.

Surakarta, Mei 2012


commit to user

v

HALAMAN M O T T O

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah

selesai, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh yang lain dan hanya kepada

Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.

(Q. S Alam Nasrah : 6, 7, 8)

“Pengetahuan tanpa agama adalah lumpuh,

agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta, dan

ilmu dan agama adalah wajah yang cantik dan tampan”

(Albert Einstein)

“Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong,

Karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi,

Dan sekali-kali kamu tidak akan setinggi gunung”

(AL Isra : 37)

“Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba.

Karena di dalam mencoba itulah, kita menemukan dan belajar membangun

kesempatan untuk BERHASIL”

(Penulis)


commit to user

vi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa cinta dan ketulusan hati, tugas akhir ini kupersembahkan untuk :

● Kedua Orang Tua Ku tercinta yang tiada putus asa akan do’a, kasih sayang

dan pengorbanannya serta yang selalu mengharap keberhasilan buah

hatinya ini..

.

● Kakakku yang selalu mendukung selama ini.

● Mas Bayu Susilo, terimakasih atas semangat dan dukungannya.

● Semua teman-teman D-3 Manajemen Administrasi Kelas B


commit to user

vii

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Alhamdulillahi Robbil’Alamin, puji syukur penulis

panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya,

sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir yang berjudul :

PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL SEBAGAI DOKUMEN EKSPOR

OLEH DISPERINDAG KOTA SURAKARTA.

Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli

Madya di Jurusan Manajemen Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam penulisan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan, pengarahan, dan

bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih

dan penghargaan kepada :

1. Bapak Drs.Suryatmojo, M.Si selaku pembimbing yang telah memberikan

pengarahan, petunjuk, nasehat, dan bimbingan.

2. Ibu Asal Wahyuni Erlin Mulyadi, S.Sos.MPA selaku penguji yang telah

memberikan nasihat dalam perbaikan tugas akhir ini.

3. Ibu Endang Sri Rejeki selaku pembimbing pada saat kuliah kerja magang di

Disperindag yang telah memberikan banyak bantuan.

4. Seluruh staff Disperindag Kota Surakarta, khususnya departemen

perdagangan luar negeri atas bantuannya selama penulis melaksanakan kuliah

kerja magang.

5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Manajemen Administrasi FISIP UNS atas

segala ilmu yang diberikan selama penulis kuliah.

6. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas sebelas Maret

Surakarta.

7. Teman-teman terdekat : Susi, Sriyono, Wawan, Komenk, Edwin, Agus,

Luchy, terimakasih atas dukungannya selama ini.


commit to user

viii

8. Ketua Program DIII Manajemen Administrasi Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, sehingga

kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan terbuka untuk

perbaikan tugas akhir ini kedepannya. Semoga tugas akhir ini berguna serta

bermanfaat bagi para pembaca.

Penulis

Surakarta, 2012


commit to user

ix

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL…………………………………………………………...

PERSETUJUAN……………………………………………….......................

PENGESAHAN………………………………………………........................

PERNYATAAN……………………………………………….......................

HALAMAN MOTTO……………………………………..............................

HALAMAN PERSEMBAHAN……....…………………………………….....

KATA PENGANTAR………………….....................……………………....

DAFTAR ISI..............……………………………………………………......

DAFTAR GAMBAR……………………………………..............................

DAFTAR TABEL....…………………………….……………………………..

ABSTRAK.............................................................................................

BAB I. PENDAHULUAN.................................................................................

A. Latar Balakang Masalah……….………………………...................

B. Perumusan Masalah………………….……………………............

C. Tujuan Penelitian...…………….……………………....................

D. Manfaat Penelitian...………………….…………………................

BAB II. LANDASAN TEORI………………………………………...............

A. Dokumen Ekspor…………………………………………………..

B. Surat Keterangan Asal sebagai Dokumen Ekspor…………………

C. Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Asal……………………….

BAB III. METODE PENGAMATAN……………….....……………………...

A. Jenis Pengamatan…………………………………………............

B. Lokasi Penelitian.....................................................................

C. Sumber Data…………………………….......................................

D. Teknik Pengumpulan Data………………………........................

i

ii

iii

iv

v

vi

vii

ix

xi

xii

xiii

1

1

3

4

4

5

5

6

7

11

11

11

12

13


commit to user

x

E. Teknik Analisis Data ……………………………...........................

BAB IV. DESKRIPSI LEMBAGA...................................................................

A. Visi dan Misi……………………………………..………………..

B. Struktur Organisasi……………………………….………………..

BAB V. PEMBAHASAN……………………………………………………..

A. Surat Keterangan Asal yang Diterbitkan Oleh Disperindag………

B. Penerbitan Surat Keterangan

Asal………………………………….

C. Hambatan dalam Penerbitan SKA…………………..…………….

BAB VI. PENUTUP………………………………………………………..

A. Kesimpulan………………………………………………………..

B. Saran-saran………………………………………………………..

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………..

LAMPIRAN

13

15

15

16

20

26

38

39

42

42

43

44


commit to user

xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar Judul Gambar Halaman

1

2

3

4

5

6

Struktur Organisasi Disperindag Surakarta………..........................

Bidang Kesekretariatan….................................................................

Bidang Perdagangan…………………………………………...........

Bidang Perindustrian………………………………………………...

Skema Penerbitan SKA dengan Cara Manual………………………

Skema Penerbitan SKA dengan Sistem Otomasi……………………

15

16

17

18

32

37


commit to user

xii

DAFTAR TABEL

Tabel Judul Tabel Halaman

1

2

3

SKA Preferensi..................................................................................

SKA Non Preferensi……………………………..............................

Perbedaan Penerbitan dengan Cara Manual dan Sistem Otomasi…..

19

23

38


commit to user

xiii

ABSTRAK

OKTIYANA DWI NINGRUM D1509066, PENERBITAN SURATKETERANGAN ASAL SEBAGAI DOKUMEN EKSPOR OLEH DINASPERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA. ProgramDiploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Sebelas Maret Surakarta.

Tujuan penelitian Tugas Akhir ini adalah untuk memperoleh gambaran lebihmendalam mengenai surat keterangan asal yang diterbitkan oleh Disperindag KotaSurakarta, dan penerbitannya serta hambatan yang dihadapi Disperindag dalammenerbitkan SKA dan solusi untuk mengatasinya. Surat Keterangan Asal ini sangatpenting artinya sebagai salah satu dokumen penunjang dalam pelaksanaan ekspor.Metode pengamatan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dan datayang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambil melaluiwawancara dan observasi secara langsung dengan para staff Bidang PerdaganganLuar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta, sedangkan datasekunder diperoleh melalui buku-buku, kepustakaan, dokumentasi, dan keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang digunakansebagai pelengkap dan pendukung dari data primer.

Hasil dari pengamatan ini menunjukkan bahwa terdapat dua jenis SKA yangditerbitkan oleh Disperindag, yaitu SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi.Penerbitan SKA ini dapat dilakukan dengan cara manual tanpa menggunakanteknologi informasi dan dengan sistem otomasi dengan menggunakan teknologiinformasi. Permasalahan pokok yang masih sering dihadapi oleh Disperindag adalahkurangnya pengetahuan tentang penerbitan SKA oleh para eksportir. Namundemikian Disperindag telah mempunyai program untuk mengatasi permasalahantersebut. Saran yang dapat diberikan yaitu Disperindag sebagai instansi yangbertanggung jawab dalam proses penebitan SKA sebaiknya meningkatkan koordinasidan sosialisasi tentang tata cara penerbitan SKA pada masyarakat pelaku eksporuntuk menunjang kelancaran kegiatan ekspor di Surakarta.

Kata Kunci : Penerbitan SKA


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan membuat

dunia semakin menyatu. Adanya perkembangan dalam berbagai bidang seperti ilmu

pengetahuan, telekomunikasi, teknologi informasi, jaringan transportasi dan sektor-

sektor kehidupan lainnya menyebabkan arus info semakin mudah dan lancar antara

individu atau kelompok, sehingga telah membawa perubahan yang besar dan telah

memberikan kontribusi terhadap perekonomian internasional. Semula hubungan

ekonomi internasional hanya diwarnai oleh pertukaran barang, kemudian migrasi

sumber daya manusia, transaksi jasa lalu lintas perbatasan dan selanjutnya, arus

modal dan pembiayaan antar negara semakin berperan dalam percaturan ekonomi

internasional. Fenomena tersebut tidak dapat berdiri sendiri terpisah dari yang lain,

namun lalu lintas barang dan pertukaran sumber daya internasional, jasa dan modal

adalah saling berkaitan dan terdapat ketergantungan satu sama lain. Salah satu

kegiatan ekonomi tersebut adalah perdagangan internasional, yang merupakan

perdagangan antara penduduk negara satu dengan penduduk negara lain atas dasar

kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar individu satu

dengan individu lain, antara individu dengan pemerintah suatu negara lain, atau

pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.

Globalisasi perekonomian akan membuka peluang masuknya produk-produk

global ke dalam pasar domestik, dan sebaliknya juga membuka peluang perdagangan

dari dalam negeri ke pasar internasional. Oleh karena itu, salah satu cara agar

Indonesia dapat memanfaatkan peluang tersebut adalah dengan melakukan ekspor

untuk produk-produknya. Ekspor, menurut undang-undang Kepabeanan Nomor 10


commit to user

2

tahun 1995 mempunyai pengertian untuk mengeluarkan barang dari daerah pabean.

Daerah pabean merupakan wilayah untuk mengawasi arus lalu lintas barang, baik

yang dibawa dari luar negeri atau dimasukkan ke luar negeri, terkait dengan sistem

dan prosedur yang harus dilaksanakan oleh orang atau perusahaan yang terlibat dalam

perdagangan internasional tersebut.

Di dalam proses ekspor sangatlah dibutuhkan dokumen-dokumen yang dapat

membantu kelancaran eksportir dalam mengekspor produk-produk dagangannya.

Salah satu dokumen tersebut adalah Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin),

yang disingkat dengan SKA. SKA merupakan dokumen penunjang yang

membuktikan bahwa produk yang di ekspor tersebut berasal, dihasilkan, dan diolah di

Indonesia sehingga negara yang menjadi tujuan ekspor tidak ragu dalam menerima

ekspor Indonesia. Selain itu, SKA juga berfungsi sebagai persyaratan dalam

memperoleh preferensi (keringanan bea masuk) yang disertakan pada barang ekspor

tertentu untuk memperoleh fasilitas pembebasan atau seluruh bea masuk yang

diberikan oleh suatu negara atau kelompok negara tertentu. Dengan adanya

pematuhan dan pemanfaatan SKA sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh

negara tujuan ekspor merupakan peluang bagi Indonesia untuk lebih dapat

meningkatkan ekspor. Mengingat peran SKA sebagai dokumen penunjang sangat

penting, maka pengamatan ini penting untuk dilakukan.

Di Surakarta, instansi yang bertugas dalam menerbitkan SKA adalah

Departemen Perdagangan Luar Negeri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Selama ini pelayanan yang diberikan oleh Disperindag cukup baik, para petugas

memberikan pelayanan dengan ramah, dan berusaha untuk tepat waktu karena pada

dasarnya petugas sangatlah mengerti dan memahami bahwa dokumen SKA yang

dibutuhkan eksportir sangatlah penting. Dengan adanya kemudahan dalam

pengurusan SKA menjadikan Disperindag menjadi isntansi pemerintah yang berperan

penting dalam mendukung dan mendorong peningkatan ekspor di daerah Surakarta.

Berdasarkan pertimbangan bahwa terjadi peningkatan dan pertimbangan terhadap

penggunaan SKA yang mengakibatkan adanya kecenderungan penyalahgunaan


commit to user

3

pemakaian SKA yang semakin bertambah dan proses penerbitan SKA yang harus

disesuaikan dengan perkembangan teknologi ,maka terjadi perubahan mengenai

mekanisme penerbitan surat keterangan asal, sehingga peraturan Menteri

Perdagangan RI Nomor: 17/M-DAG/PER/9/2005 tentang penerbitan surat keterangan

asal (certificate of origin), untuk barang ekspor Indonesia diubah menjadi Peraturan

Menteri Perdagangan RI Nomor: 43/M-DAG/PER/10/2007 tentang penerbitan surat

keterangan asal untuk barang ekspor Indonesia. Perubahan tersebut berpengaruh

terhadap proses penerbitan SKA, yaitu pengurusan penerbitan SKA yang dulu

dilakukan dengan cara manual tanpa menggunakan teknologi informasi sekarang

dapat dilakukan dengan sistem otomasi. Perubahan tersebut kemungkinan akan

membuat para eksportir atau pihak-pihak lain yang memerlukan surat keterangan asal

sebagai dokumen pendukung ekspornya akan kebingungan mengenai proses

penerbitan surat keterangan asal yang baru.

Untuk itulah penulis memilih judul Penerbitan Surat Keterangan Asal Sebagai

Dokumen Ekspor Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta,

sehingga diharapkan dengan adanya Tugas Akhir ini dapat mengurangi

ketidakpahaman para eksportir atau pihak-pihak tertentu yang memerlukan untuk

penerbitan surat keterangan asal.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan yang telah penulis

ungkapkan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja jenis Surat Keterangan Asal yang diterbitkan oleh Disperindag Kota

Surakarta?

2. Bagaimanakah penerbitan Surat Keterangan Asal sebagai dokumen ekspor oleh

Disperindag Kota Surakarta?

3. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh Disperindag dalam melakukan

penerbitan SKA dan bagaimana solusi dalam menghadapi hambatan tersebut?


commit to user

4

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Tujuan operasional

Untuk mengetahui jenis dan penerbitan SKA oleh Disperindag Kota Surakarta

serta hambatan yang dihadapi Disperindag dalam melakukan penerbitan SKA,

dan solusi yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut.

2. Tujuan Fungsional

Penulisan laporan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembaca

maupun instansi, dan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Baik

pihak yang memerlukan izin penerbitan maupun pihak yang memberikan izin

penerbitan SKA terkait masalah penerbitan SKA.

3. Tujuan Individual

Diajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh sebutan ahli madya pada

Program Diploma III Manajemen administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Sebelas Maret.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat pengamatan merupakan salah satu aspek yang penting dalam

kegiatan pengamatan. Manfaat dari hasil pengamatan ini adalah :

1. Mengetahui gambaran yang lebih jelas dan terperinci tentang penerbitan SKA

di Disperindag Kota Surakarta.

2. Menambah jumlah referensi bacaan di perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Menambah informasi kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada

khususnya tentang peranan Disperindag sebagai lembaga yang menerbitkan

SKA.


commit to user

5

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dokumen Ekspor

Kata dokumen berasal dari kata bahasa inggris yaitu document. Dokumen

adalah surat-surat yang tertulis atau tercetak yang dapat di gunakan sebagai bukti

keterangan. Dokumen berisikan suatu informasi atau menjelaskan sesuatu, yang

berbentuk tulisan maupun lisan. Dokumen ekspor merupakan surat-surat keterangan

yang harus dilengkapi pada saat melakukan ekspor. (www.scribd.com). Dokumen

ekspor merupakan penunjang dalam kelancaran kegiatan perdagangan

internasional (ekspor impor), baik yang dikeluarkan pengusaha,

perbankan, pelayaran, dan instansi lainnya. Semua dokumen yang

menyangkut kegiatan tersebut harus dibuat dan diteliti dengan seksama. Dokumen-

dokumen dalam perdagangan internasional tersebut dapat d i b e d a k a n m e n j a d i

b e b e r a p a m a c a m .

Dokumen ekspor yang penting dalam perdagangan internasional antara lain

Letter Of Credit (L/C), yaitu suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan

importir yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi importir

tersebut yang memberikan hak kepada eksportir untuk menarik wesel-wesel atas

importir yang bersangkutan. Dokumen ekspor lainnya adalah Bill Of Lading (B/L),

merupakan surat tanda terima barang yang telah dimuat dikapal laut dan juga

merupakan tanda bukti kepemilikan barang atas adanya kontrak atau perjanjian

pengangkutan barang melalui laut. Dokumen ekspor berikutnya adalah invoice, yaitu

suatu dokumen penting dalam perdagangan internasional karena dengan adanya

invoice maka dapat dilihat berapa jumlah wesel yang dapat ditarik, misalnya jumlah

penutupan asuransi dan penyelesaian segala bea masuk.

www.scribd.com


commit to user

6

B. Surat Keterangan Asal sebagai Dokumen Ekspor

Ekspor merupakan suatu kegiatan dalam perdagangan internasional, dimana

terdapat kebijakan dan aturan-aturan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan

ekspor tersebut. Pengertian ekspor yaitu kegiatan usaha dalam memperjualbelikan

suatu barang dengan melintasi daerah pabean, sehingga pelaksanaannya harus sesuai

dengan kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan (PPEI, 2003:3). Diantaranya

adalah berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No

118/MPP/Kep/2/2003 yang berisi bahwa kegiatan ekspor dapat dilakukan oleh

perusahaan atau perorangan yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha atau SIUP, Izin

usaha dari Departemen Teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, dan Tanda Daftar Perusahaan. Kebijakan dan peraturan lainnya tentang

pelaksanaan ekspor adalah dengan adanya dokumen pendukung sebagai persyaratan

dalam melakukan ekspor yaitu Surat Keterangan Asal (SKA), menurut Dinas

Perindustrian dan Perdagangan SKA adalah suatu dokumen ekspor berdasarkan

kesepakatan dalam perjanjian bilateral, regional dan multilateral serta ketentuan

sepihak yang diberlakukan oleh suatu negara tertentu yang wajib menyertakan SKA

pada waktu barang ekspor Indonesia akan memasuki wilayah negara tersebut yang

digunakan untuk membuktikan, bahwa barang tersebut benar-benar berasal,

dihasilkan dan di olah di Indonesia (Departemen Perindustrian dan Perdagangan,

Dirjend Perdagangan Luar Negeri).

Menurut Roselyne Hutabarat SKA adalah surat keterangan yang digunakan

sebagai dokumen penyerta pada saat dilakukannya kegiatan ekspor, sebagai bukti

bahwa barang yang dimaksud berasal, dihasilkan atau diolah di Indonesia (Roselyne

H, 1996 :114). Status dokumen ekspor SKA adalah sebagai dokumen penyerta barang

ekspor Indonesia yang akan memasuki wilayah negara tertentu dan fungsinya untuk

membuktikan bahwa barang tersebut benar-benar berasal, dihasilkan dan diolah di

Indonesia. (Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Direktorat Jenderal

Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Fasilitas Ekspor Impor, 2002:3). Dengan

disertai dengan keterangan asal barang, yaitu kriteria atau persyaratan yang


commit to user

7

ditetapkan baik dalam perjanjian regional, bilateral, dan multilateral maupun

ketentuan sepihak dari suatu negara tertentu, yang wajib dipenuhi oleh suatu barang

ekspor untuk dapat diterbitkan SKA-nya oleh pemerintah atau instansi di negara asal

barang tersebut (Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Direktorat Jenderal

Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Fasilitas Ekspor Impor, 2002:3) yang harus

dituangkan dalam formulir SKA, yaitu daftar isian SKA yang telah dibakukan baik

dalam bentuk, ukuran dan warna kertas, serta isinya sesuai dengan ketentuan yang

telah ditetapkan. Sebagai dokumen ekspor, SKA mempunyai beberapa manfaat yaitu

untuk mendapatkan preferensi (pengurangan/penghapusan) bea masuk bagi komoditi

Indonesia, untuk menetapkan Negara Asal Barang (Country of Origin), untuk

memenuhi persyaratan pencairan L/C terhadap pembiayaan ekspor yang

menggunakan L/C, data realisasi ekspor, data realisasi kuota, dan pelacakan tuduhan

dumping.

C. Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Asal

Prosedur merupakan bagian dari suatu perencanaan, dimana perencanaan

tersebut dibuat oleh pimpinan organisasi dan diperlukan dalam menentukan tahapan

pelaksanaan rencana yakni petunjuk pelaksanaan yang bersifat deskriptif karena dapat

membantu dalam pelaksanaan koordinasi dengan jalan menyediakan petunjuk

tindakan pada situasi yang berulang-ulang muncul. Harold Koontz (1989:24)

memberikan pengertian tentang prosedur sebagai berikut :

“Prosedur adalah rencana yang menetapkan metode penanganan yang dibutuhkanuntuk aktivitas-aktivitas yang akan datang. Ia merupakan pedoman untuk bertindak,bukan untuk berfikir, dan ia menguraikan cara yang tepat untuk menyelesaikankegiatan tertentu. Ia merupakan urut-urutan kronologis dari tindakan-tindakan yangdibutuhkan”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), terdapat dua pengertian

tentang prosedur yaitu tahap-tahap kegiatan untuk suatu aktivitas, dan metode

langkah demi langkah secara eksak dalam memecahkan suatu problem. Dari

pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur penerbitan SKA


commit to user

8

adalah tata cara, aturan, atau ketentuan yang berisi tahapan atau urut-urutan yang

wajib dilaksanakan dan ditaati baik oleh instansi penerbit SKA maupun oleh eksportir

pemohon SKA. Ketentuan atau aturan tersebut sangat bermanfaat dalam

berlangsungnya proses penerbitan SKA. Ada beberapa manfaat atas ketentuan,

aturan, dan tata cara dalam proses penerbitan SKA antara lain untuk memudahkan

dalam melakukan pengawasan, memudahkan pendelegasian dan penempatan

tanggung jawab, memungkinkan penghematan personalia, membantu dalam

melakukan koordinasi.

Proses penerbitan SKA dilakukan oleh instansi-instansi terkait yang

bertanggungjawab dalam penerbitan SKA sebagai dokumen ekspor, yaitu instansi

atau lembaga yang ditetapkan oleh menteri dan diberi kewenangan untuk

menerbitkan SKA. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007, tentang instansi atau lembaga yang ditetapkan

sebagai instansi penerbit SKA yaitu disebutkan pada :

1) Pasal 9 a. Ayat 1 yang berisi bahwa instansi atau lembaga yang membidangi

perdagangan pada pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang

selanjutnya disebut sebagai instansi atau lembaga yang telah

memenuhi pertimbangan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan

penerbitan SKA.

b. Ayat 2 berisi tentang penetapan instansi atau lembaga sebagai

instansi penerbit SKA sesuai dengan apa yang telah disebutkan

pada ayat 1 harus dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan

Luar Negeri atas nama menteri.

2) Pasal 10 berisi bahwa berdasarkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan

penerbitan SKA, Direktur Jenderal atas nama menteri dapat: menetapkan

penambahan atau pengurangan instansi sebagai instansi penerbit SKA, dan

menetapkan instansi penerbit SKA tertentu yang diberi kewenangan untuk

menerbitkan SKA.


commit to user

9

3) Disebutkan dalam pasal 13, bahwa eksportir dapat memilih tempat untuk

mengajukan permohonan penerbitan SKA pada instansi penerbit SKA

berdasarkan lokasi atau wilayah kerja instansi penerbit SKA yaitu :

a. Instansi penerbit SKA yang tempat kerjanya mencakup tempat

barang diproduksi.

b. Instansi penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat

Bank Devisa sebagai korespondensi bank dari eksportir.

c. Instansi penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengeluarkan PEB atau

tempat dimana PEB mendapat persetujuan ekspor dari pejabat

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dari pelabuhan ekspor.

d. Instansi penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat

pembelian barang.

e. Instansi penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat

pemberangkatan atau pengiriman barang.

Penerbitan SKA sendiri mempunyai dua maksud, yang pertama sebagai

dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor tersebut berasal, dihasilkan dan

diolah di Indonesia. Dokumen ini dipersyaratkan oleh negara pengimpor. Dan yang

kedua adalah sebagai dokumen untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan

sebagian atau seluruh bea masuk impor yang diberikan oleh suatu negara atau

kelompok negara tertentu. Artinya, barang ekspor Indonesia bisa saja masuk ke

negara pemberi preferensi meskipun tidak dilengkapi dengan SKA preferensi, hanya

saja tidak berhak mendapatkan keringanan bea masuk.(www.indag-ska.co.id). Dalam

menerbitkan SKA, harus diketahui terlebih dahulu dokumen-dokumen apa saja yang

diperlukan sebagai dokumen pendukung untuk memperoleh SKA. Dokumen-

dokumen tersebut antara lain :

1. PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yaitu dokumen yang dikeluarkan oleh

pihak Bea Cukai di pelabuhan muat dan sebagai dokumen utama yang

diperlukan pada awal proses kegiatan ekspor.

www.indag-ska.co.id


commit to user

10

2. B/L (Bill Of Lading) yaitu dokumen yang ditandatangani oleh kapten kapal atau

pemilik kapal dan agennya yang menjelaskan tentang barang yang dimuat dan

syarat-syarat pengangkutannya.

3. AWB (Air Way Bill) merupakan surat perjanjian pengangkutan barang eksportir

dengan perusahaan penerbangan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak

dengan ongkos angkut dari pelabuhan muat hingga pelabuhan tujuan.

4. Cargo Receipt, barang yang diekpsor melalui jalur darat dapat menggunakan

surat perjanjian berupa cargo receipt.

5. Invoice yaitu suatu dokumen yang diterbitkan oleh eksportir mengenai harga

dan uraian barang yang sesuai dengan jenis yang tercantum dalam sales kontrak

atau perjanjian jual beli.

6. Packing List merupakan catatan mengenai jumlah, ukuran, berat, tipe, dan lain-

lain dalam daftar barang-barang yang dimasukkan dalam peti atau tempat

lainnya.

7. Struktur Biaya per Unit dalam Dollar Amerika Serikat yang berisi uraian dari

total nilai yang terdapat dalam invoice yang penulisannya dalam dollar

Amerika.


commit to user

11

BAB III

METODE PENGAMATAN

Setelah memperoleh sedikit gambaran tentang penelitian melalui latar

belakang masalah, perumusan masalah serta tinjauan pustaka dari berbagai

literatur,maka berikut ini akan diuraikan hal-hal tentang teknik pengumpulan data,

teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

A. Jenis Pengamatan

Pengamatan yang dilakukan untuk penulisan tugas akhir ini berawal dari

pokok permasalahan yaitu untuk mengetahui tentang surat keterangan asal sebagai

dokumen ekspor,bagaimana penerbitannya dan hambatan yang dihadapi dalam proses

pelaksanaan penerbitan surat keterangan asal tersebut. Pengamatan ini sifatnya

menggali, menelusuri masalah-masalah atau kendala yang ada sekaligus memberikan

penjelasan tentang penerbitan surat keterangan asal oleh Disperindag.

Jenis pengamatan ini merupakan pengamatan deskripsi kualitatif. Sutopo

(2002:183) yang mengemukakan bahwa melalui pengamatan ini akan dapat

memberikan berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi yang teliti dan penuh

nuansa yang lebih berharga daripada sekedar pernyataan jumlah ataupun frekuensi

dalam bentuk angka.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat melakukan penelitian dan tempat

diperolehnya sejumlah data yang dibutuhkan dari masalah yang diamati. Lokasi

penelitian ini terletak di jalan Yosodipuro No 164 Surakarta. Pada lokasi ini penulis

melakukan tugas pada bagian kesekretariatan, perdagangan dan perindustrian.


commit to user

12

C. Sumber Data

Untuk memperoleh laporan pengamatan yang terarah maka diperlukan adanya

data yang lengkap dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi sehingga dapat

dipercaya kebenarannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari

beberapa sumber, meliputi :

1. Informan

Informan atau narasumber sangat penting peranannya sebagai orang yang

memiliki informasi, narasumber bukan hanya sekedar memberikan tanggapan

yang diminta peneliti, tetapi ia juga lebih memilih arah dan selera yang

menyajikan informasi (Sutopo,2002:50). Data dari informan diperoleh melalui

wawancara yang dilakukan selama magang.

2. Peristiwa atau aktivitas

Informasi dapat juga dikumpulkan melalui suatu peristiwa, aktivitas, atau

perilaku sebagai sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diamati.

Namun, tidak semua peristiwa dapat diamati secara langsung, kecuali

merupakan suatu aktivitas yang masih berlangsung pada saat penelitian

dilakukan (Sutopo, 2002:51). Data yang diperoleh melalui peristiwa atau

aktivitas ini dilakukan melalui pengamatan terhadap peristiwa atau aktivitas

yang terkait.

3. Dokumen atau Arsip

Dokumen atau arsip merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu

peristiwa ataupun aktivitas tersebut. Dokumen bisa berupa rekaman tertulis

tetapi juga berupa gambar atau benda peninggalan yang berkaitan dengan

aktivitas tertentu (Sutopo,2002:54). Dalam pengamatan ini penulis memperoleh

data dari dokumen dan arsip yang terkait dengan permasalahan pengamatan.


commit to user

13

D. Teknik Pengumpulan Data1. Wawancara / Interview

Wawancara merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam

penelitian kualitatif berupa manusia sebagai narasumber (Sutopo,2002:58).

Teknik pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh keterangan melalui

komunikasi, tanya jawab, dan berhadapan langsung dengan informan yang

dapat memberikan informasi mengenai jenis SKA yang diterbitkan di

Disperindag, prosedur penerbitannya, serta hambatan yang dihadapi oleh

Disperindag dalam menerbitkan SKA. Wawancara yang dilakukan mengacu

pada pedoman wawancara yang telah di siapkan sebelumnya.

2. Dokumen tertulis dan Arsip

Dokumen tertulis dan arsip merupakan salah satu sumber data yang memiliki

peranan penting dalam penelitian kualitatif. Yang menjadi Sasaran kajian

adalah latar belakang atau peristiwa yang terjadi di masa lampau dan sangat

berkaitan dengan kondisi atau peristiwa di masa kini yang sedang di teliti

(Sutopo,2002:69). Dalam pengamatan ini penulis mengambil dokumen berupa

buku pedoman dan file yang terdapat pada instansi.

E. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data ini penulis menggunakan model analisis interaktif.

Analisis data merupakan model analisis yang menggunakan tiga tahap yaitu

mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Menurut Sutopo

(2002:186) ketiga komponen tersebut dilakukan dalam bentuk interaktif dengan

proses pengumpulan data sebagai suatu siklus.

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan

abstrak data. Prosesnya diawali sebelum pengumpulan data dan berlangsung sejak

peneliti melakukan pemilihan masalah. Penyajian data merupakan suatu rangkaian

deskripsi dalam bentuk yang disusun dengan pertimbangan masalah yang sedang


commit to user

14

diamati. Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga meliputi berbagai

gambar, jaringan kerja, dan tabel sebagai pendukung narasi. Penarikan kesimpulan

yaitu setelah proses reduksi dan penyajian data, maka tahap selanjutnya adalah

penarikan kesimpulan.

Dari analisis data di atas penulis melakukan reduksi data dengan cara

membuat ringkasan data-data yang telah dikumpulkan yang berhubungan dengan

masalah penerbitan SKA. Dalam melakukan penyajian data penulis menyajikan data

dilapangan dalam bentuk narasi, tabel dan juga gambar sebagai data pendukung.

Penulis melakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan setelah

melakukan proses verifikasi data.


commit to user

15

BAB IV

DESKRIPSI LEMBAGA

Disperindag sangat penting peranannya sebagai unsur pelaksana pemerintah

daerah dibidang perindustrian dan perdagangan dalam mengembangkan

perekonomian daerah. Dalam menjalankan perananannya Disperindag mempunyai

beberapa tugas antara lain : menyelenggarakan tata usaha dinas, menyelenggarakan

pembinaan dan bimbingan untuk mengembangkan pengusaha industri,

mengembangkan pembinaan perdagangan di dalam dan luar negeri, melakukan

pengawasan terhadap badan usaha milik daerah, serta perlindungan terhadap

konsumen.

A. Visi dan Misi

Sebagai organisasi yang baik, dalam menjalankan tugasnya Disperindag

mempunyai visi dan misi sebagai pedomannya. Visi merupakan suatu pernyataan

yang ringkas tentang cita-cita organisasi dan berisikan arahan tentang apa yang akan

diperbuat oleh organisasi tersebut di masa yang akan datang. Untuk mewujudkan visi

tersebut maka suatu organisasi perlu melakukan pengembangan misi yang akan

dijalani dalam setiap aktivitas. Misi merupakan penetapan tujuan dan sasaran

organisasi mencakup kegiatan tertentu yang akan dilakukan, dalam upaya mencapai

visi yang telah ditetapkan.

Visi Misi Dinas Perindustrian dan perdagangan yaitu :

Terwujudnya Kota Solo sebagai kota perdagangan dan industri yang berwawasan

lingkungan dan budaya, dengan sasaran :

1. Menciptakan kesempatan bagi masyarakat luas untuk bekerja di sektor

perdagangan dan industri dengan tetap memperhatikan lingkungan menurut

norma-norma yang berlaku sesuai dengan budaya Kota Solo.


commit to user

16

2. Meningkatkan kelancaran proses pendistribusian barang dan jasa untuk

diperdagangkan di dalam dan luar negeri.

B. Struktur Organisasi

Suatu organisasi perlu memiliki sumber daya manusia yang berkualitas untuk

dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Pembagian tugas dan

wewenang sangat diperlukan agar dapat mewujudkan hal tersebut, untuk itu

diperlukan adanya struktur organisasi dengan tujuan agar tugas dan wewenang

tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak saling tumpah tindih.

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta

adalah :

Gambar 1

Struktur Organisasi Disperindag Surakarta

Sumber : Peraturan Walikota surakarta Nomor 21 Tahun 2008

Struktur organisasi Disperindag terdiri dari beberapa bidang yaitu bidang

Kesekretariatan, Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang Perlindungan

dan Pengawasan Konsumen. Setiap Bidang mempunyai tugas dan fungsinya masing-

Kepala Dinas

B.Perindustrian

IndustriKecil

IndustriMenengah&Besar

B.Perdagangan

Sekretariat

DalamNegeri

LuarNegeri

B.Pengawasan&Perlindungan Konsumen

Pengawasan

Perlindungan konsumen

Keuangan

Perencanaan,Evaluasi&perlengkapan

Umum&Kepega-waian


commit to user

17

masing, namun dalam menjalankan tugasnya harus tetap menjalin kerjasama yang

baik dalam masing-masing bidang agar tujuan bersama dapat tercapai.

Gambar 2

Bidang Kesekretariatan

Sumber : Peraturan Walikota surakarta Nomor 21 Tahun 2008

Bidang Kesekretariatan mempunyai fungsi dalam penyiapan perumusan

kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara

terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bagian perencanaan, evaluasi dan

pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian. Setiap bagian dalam kesekretariatan

memliki tugas masing-masing yaitu :

1. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan

bahan perumusan untuk kebijakan teknis, penyiapan perlengkapan dalam

menunjang kebijakan yang ada, melakukan evaluasi dan pelaporan.

2. Bagian Keuangan mempunyai tugas dalam pengelolaan keuangan, verifikasi,

pembukuan dan akuntansi di lingkungan dinas.

3. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas untuk mengelola admistrasi

kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, dan

perlengkapan di lingkungan dinas.

Sekretariat

Keuangan Perencanaan,Evalu-asi&perlengkapan

Umum&Kepega-waian


commit to user

18

Gambar 3

Bidang Perdagangan

Sumber : Peraturan Walikota Surakarta Nomor 21 tahun 2008

Bidang Perdagangan mempunyai fungsi sebagai pelaksana pembinaan untuk

perdagangan di dalam dan luar negeri, serta kebijakan teknis yang ditetapkan oleh

Kepala Dinas. Setiap bagian dalam perdagangan mempunyai tugasnya masing-

masing yaitu :

1. Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas untuk mendata harga kebutuhan

pokok dalam negeri, menyusun dan melaksanakan program pembinaan dan

pengembangan perdagangan dalam negeri, memfasilitasi program kemitraan

perdagangan dan pembentukan asosiasi perdagangan.

2. Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas untuk menyusun dan

melaksanakan program pembinaan dan pengembangan perdagangan luar negeri,

memfasilitasi program kemitraan antar eksportir dengan industri perdagangan

kecil dan menengah, melaksanakan pembinaan teknis perdagangan

internasional, melaksanakan penerbitan dokumen ekspor impor (Certificate Of

Origin).

B. Perdagangan

Dalam Negeri Luar Negeri


commit to user

19

Gambar 4

Bidang Perindustrian

Sumber : Peraturan Walikota Surakarta Nomor 21 Tahun 2008

Bidang Perindustrian mempunyai fungsi dalam melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri kecil, dan

industri menengah besar. Setiap bagian dalam perindustrian mempunyai tugasnya

masing-masing yaitu :

1. Industri kecil mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pelatihan

keterampilan teknik industri, menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan

pameran dan promosi bidang industri kecil, dan memfasilitasi pembinaan

mutu atau kualitas hasil industri kecil.

2. Industri menengah dan besar mempunyai tugas untuk melaksanakan program

pembinaan dan pengembangan industri menengah dan besar, memfasilitasi

program kemitraan antar pengusaha dan mengklarifikasi jenis industri,

memfasilitasi magang dan alih teknologi industri menengah dan besar, dan

memfasilitasi pelatihan keterampilan teknik industri menengah dan besar.

B. Perindustrian

Industri Kecil IndustriMenengah&Besar


commit to user

20

BAB V

PEMBAHASAN

A. Surat Keterangan Asal yang Diterbitkan Oleh Disperindag

Disperindag Surakarta merupakan salah satu instansi yang berwenang dalam

menerbitkan surat keterangan asal, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 tentang instansi

atau lembaga yang ditetapkan sebagai instansi penerbit SKA. Menurut keterangan

dari staf departemen perdagangan luar negeri di Disperindag, ada dua jenis surat

keterangan asal yang diterbitkan oleh Disperindag sebagai salah satu dokumen

penyerta ekspor. Yang pertama adalah jenis surat keterangan asal preferensi, surat

keterangan asal preferensi merupakan jenis dokumen SKA yang berfungsi sebagai

persyaratan dalam memperoleh preferensi yang disertakan pada barang ekspor

tertentu untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruh bea

masuk ekspor. SKA preferensi ini diberikan oleh oleh suatu negara atau kelompok

negara tertentu, sesuai dengan data yang ada di Disperindag SKA Preferensi terbagi

dalam beberapa macam SKA yaitu :

Tabel 1

SKA Preferensi

No Nama SKA Negara Tujuan Kegunaan

1. Generalized Systemof PreferenceCertificate ofOrigin Form “A”

Kanada, Jepang, Selandia Baru,Norwegia, Swiss, AmerikaSerikat, Bulgaria, Ceko,Hongaria, Polandia, Rusia,Austria, Belgia, Denmark,Perancis, Finlandia, Jerman,Irlandia, Italia, Luxemburg,Belanda, Pertugis, Spanyol,

Untukmemperolehpreferensi ataukeringanan danpenghapusanbea masuk


commit to user

21

Swedia, Inggris, dan Yunani.

2. ASEAN CommonEffectivePreferential TariffScheme Certificateof Origin Form“D”

Brunei Darussalam, Malaysia,Philipina, Singapura, Thailand,Vietnam, Laos, Myanmar, danCambodia.

Untukmendapatkanpreferensi antaranegara ASEAN

3. Certificate inRegard toTraditionalHandicrafts BatikFabrics of Cotton

Jepang Untuk eksporhasil kerajinanbatik tradisionalyang terbuat darikain kapas

4. Certificate inRegard to CertainHandicraftsProducts

Austria, Belgia, Denmark,Perancis, Finlandia, Jerman,Irlandia, Italia, Luxemburg,Belanda, Portugis, Spanyol,Swedia, Inggris, dan Yunani

Untuk eksporbarang-barangkerajinannontekstil

5. Certificate Relatingto Silk CottonHandloomProducts


Untuk eksporbarang kerajinantangan yangterbuat daribahan suteraatau kapas yangtermasuk dalamcakupan modelbarang-barangkerajinanmasyarakatEropa

6. Industrial CraftsCertification (ICC)

Australia Untuk eksporbarang yangtermasuk“IndustrialCraftsMerchandise”


commit to user

22

7. Global System ofTrade PreferenceCertificate ofOrigin

Aljazair, Argentina,Bangladesh, Benin, Bolivia,Kamerun, Chili, Kolombia,Kuba, Korea Utara, Ekuador,Mesir, Ghana, Guine, Haiti,India, Indonesia, Iran, Irak,Libya, Malaysia, Meksiko,Maroko, Mozambique,Nikaragua, Nigeria, Pakistan,Peru, Philipina, Qatar, KoreaSelatan, Rumania, Singapura,Sri Lanka, Sudan, Thailand,Tunisia, Tanzania, Urugay,Venezuela, Vietnam,Yugoslavia, Guyana, danZimbabwe

Untuk eksporbarang-barangtertentu yangtermasuk dalamdaftar barang-barang yangtelah diberikankeringanan beamasuk kepadasesama negaraberkembangpeserta “ GlobalSystem Of TradePreferences”yang telahditetapkan olehmenterikeuangan

8. Certificate ofHandicrafts Goods

Kanada Untuk eksporbarang-barangkerajinan

9. Certificate ofAuthenticityTobacco


Untukmengeksportembakau

10. ASEAN-China FreeTrade AreaPreferencial TariffCertificate oforigin

China Untuk mendapatpreferensi dinegara ASEANdan China

Sumber : Data Disperindag yang telah dikelola oleh penulis

Jenis SKA kedua yang diterbitkan oleh Disperindag adalah SKA Non

Preferensi. SKA Non Preferensi merupakan jenis dokumen SKA yang berfungsi


commit to user

23

sebagai dokumen pengawasan atau dokumen penyerta asal barang yang disertakan

pada barang ekspor untuk dapat memasuki wilayah suatu negara tertentu.Sesuai

dengan data yang ada di Disperindag SKA Non Preferensi dapat dibagi menjadi

beberapa macam SKA, yaitu :

Tabel 2

SKA Non Preferensi

No Nama SKA Negara Tujuan Kegunaan

1. ICO Certificate ofOrigin

Semua negara tujuan Untuk eksporkopi ke semuanegara tujuananggota ICOmaupun bukananggota ICO

2. Export Certificate Austria, Belgia, Denmark,Perancis, Finlandia, Jerman,Irlandia, Italia, Luxemburg,Belanda, Portugis, Spanyol,Swedia, Inggris, dan Yunani

Untuk ekspormaniok yangkuotanya telahditetapkan olehkomisi UniEropa

3. FisherieshCertificate ofOrigin

Amerika Serikat Sebagaidokumenpenyerta eksporhasil perikanandari jenistertentu

4. Certificate OfOrigin for Importof AgriculturalProducts into theEuropeanEconomicCommunity


Untuk eksporprodukpertaniantertentu

5. CommercialInvoice

Amerika Serikat Untuk eksportekstil danproduk tekstil


commit to user

24

yang terbuat darikapas, seratbuatancampuransutera, dan seratalam lainnyaselan kapas yangtelah dikenakankuota

6. Certificate ofOrigin Form “K”

Kanada Untuk eksportekstil danproduk tekstilyang terkenakuota

7. Export Licence(Textile Products)


Untuk eksportekstil danproduk tekstilyang terkenakuota

8. Certificate ofOrigin Form “N”

Norwegia Untuk eksportekstil danproduk tekstilyang terkenakuota

9. Certificate inRegard toHandloomsHandicrafts andTraditional TextileProduct of Thecottage Industry


Untuk eksporkain tenun,kerajinan daritekstil

10. Certificate inRegard toHandlooms TextileHandicraftTraditionalIndonesians Batikand Traditional

Norwegia Untuk eksporbarang kerajinantangan daritekstil industripedesaan


commit to user

25

Textile Products ofthe CottageIndustry

11. Certificate ofOrigin (TextileProducts)


Untuk eksportekstil danproduk tekstil

12. Republic ofIndonesiaDepartment ofIndustry and TradeCertificate oforigin Form “B”

Semua negara apabilamewajibkan

Untuk eksporsemua produkdari Indonesia

13. Certificate De PaisDe Origin

Meksiko Untuk eksporproduk tekstil,pakaian jadi danalas kaki


Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staff perdagangan luar negeri

(Daglu) di Disperindag terdapat perbedaan dari kedua jenis SKA tersebut dilihat dari

fungsinya. SKA Preferensi berfungsi sebagai persyaratan bagi barang ekspor tertentu

untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruh bea masuk.

SKA Non preferensi berfungsi sebagai dokumen pengawas dan dokumen penyerta

bagi barang ekspor untuk dapat memasuki suatu wilayah negara tertentu, sesuai

dengan yang dipersyaratkan.


commit to user

26

B. Penerbitan Surat Keterangan Asal

Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) merupakan suatu ketentuan yang

terdiri dari beberapa tahapan yang harus ditaati dan wajib dilakukan baik bagi

eksportir yang memerlukan SKA maupun instansi penerbit yang berwenang dalam

menerbitkan SKA. Berdasarkan dokumen yang ada di Disperindag, ada beberapa

pihak yang terkait dalam penerbitan SKA, antara lain eksportir, pihak lain berupa

badan usaha, surveyor, petugas pelayanan formulir, petugas penerimaan penguruan

SKA, Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri, Kepala Sub Dinas Perdagangan, dan

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta.

1. Eksportir yaitu badan usaha atau perseorangan yang melakukan ekspor.

Eksportir dapat terbagi dalam beberapa macam, yang pertama eksportir umum

merupakan eksportir yang telah mempunyai SIUP (Surat Ijin Usaha

Perdagangan) dan melakukan ekspor barang dagangannya, yang kedua

eksportir produsen yaitu eksportir yang mengekspor barang produksinya

sendiri yang telah memiliki ijin industri atau ijin teknis dari departemen

perdagangan. Selanjutnya adalah eksportir terdaftar, eksportir ini telah

mendapatkan pengakuan dari menterei perdagangan untuk mengekspor

barang-barang yang diatur ekspornya.(www.indag-ska.co.id).

2. Pihak-pihak lain yang memerlukan SKA, dapat berupa badan usaha atau

perseorangan bukan eksportir melainkan badan usaha atau perseorangan yang

bergerak dibidang jasa penerbitan surat keteranga asal.

3. Surveyor adalah petugas yang mempunyai tugas untuk meneliti mengenai

kebenaran dan kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh eksportir.

4. Petugas pelayanan formulir yang bertugas dalam memberikan pelayanan

kepada eksportir dalam pembelian formulir SKA.

5. Petugas penerimaan pengurusan SKA adalah petugas yang bertugas untuk

melayani eksportir dalam penerimaan formulir SKA yang telah diisi dan

pengambilan formulir SKA yang telah diterbitkan.

www.indag-ska.co.id


commit to user

27

6. Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri (Kasi Daglu) yaitu pejabat di

Disperindag yang bertugas menyatakan kebenaran dan kelengkapan atas

formulir SKA yang diajukan oleh eksportir.

7. Kepala Sub Dinas Perdagangan (Kasubdin Perdagangan) yaitu pejabat di

Disperindag yang bertugas memberikan paraf persetujuan atas kebenaran dan

kelengkapan dari formulir SKA yang diajukan oleh eksportir.

8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) yaitu pejabat di

Disperindag yang mengesahkan formulir SKA.

Penerbitan SKA telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor:

43/M-DAG/PER/10/2007 tentang penerbitan surat keterangan asal (certificate of

origin) untuk barang ekspor Indonesia yang telah ditetapkan pada tanggal 22 Oktober

2007 yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara manual dan dengan

sistem otomasi, hal tersebut seperti yang telah dikemukakan oleh staff Daglu

Disperindag. Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu staff Daglu

Disperindag, penerbitan surat keterangan asal dengan cara manual telah dilaksanakan

oleh Disperindag selama bertahun-tahun. Hal tersebut membuat banyak eksportir

yang memerlukan SKA lebih menyukai untuk menggunakan cara manual dibanding

dengan sistem otomasi yang baru saja dilaksanakan pada tahun 2007. Cara manual

yang digunakan dalam penerbitan SKA yaitu dengan melakukan proses

penyimpanan, dan pengisian SKA serta kegiatan lainnya yang terkait dalam

penerbitan SKA yang dilakukan tanpa menggunakan teknologi informasi. Sesuai

dengan dokumen yang ada di Disperindag ada beberapa tahapan dalam penerbitan

SKA dengan cara manual, yaitu :

a) Memperoleh Formulir SKA

Eksportir yang memerlukan SKA dapat memperoleh formulir SKA dengan

membeli pada petugas pelayanan formulir SKA. Eksportir dapat membeli formulir

SKA dengan harga Rp.5000,- dengan menyerahkan dokumen pelengkap berupa

fotocopy PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dan form permohonan SKA yang

telah diisi. Eksportir yang memerlukan SKA dapat memperoleh formulir SKA sesuai


commit to user

28

dengan jumlah B/L (Bill of Lading) atau AWB (Air Way Bill) atau Cargo Receipt

yang terdapat dalam PEB. Jadi, apabila dalam satu PEB terdapat dua B/L, AWB atau

Cargo Receipt, maka formulir yang didapat sebanyak dua lembar.

b) Pencatatan Nomor

Petugas pelayanan formulir SKA kemudian akan mencatat nomor seri

formulir SKA. Pencacatan nomor SKA tersebut terletak pada sudut kiri bawah form

permohonan SKA dan memberikannya kepada eksportir yang memerlukan SKA.

c) Pengisian SKA

Setelah memperoleh formulir SKA, eksportir yang memerlukan SKA wajib

mengisi formulir SKA dengan cara diketik dan menggunakan huruf yang sama dalam

bahasa inggris secara jelas, lengkap dan benar sesuai dengan kolom-kolom yang

terdapat dalam formulir tersebut. Pengisian tersebut mempunyai beberapa ketentuan

dalam pengisian formulir SKA. Ketentuannya antara lain tidak boleh terdapat adanya

coretan dan apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam pengisian formulir SKA

maka harus diganti dengan formulir SKA yang baru, setiap angka yang menunjukkan

jumlah harus diikuti dengan huruf (wording) dalam tanda kurung, misalnya 200 (two

hundred) tons.

Ketentuan berikutnya apabila pengisian kalimat pada kolom uraian barang

tidak penuh satu baris, maka setelah akhir kalimat harus diberi tanda penutup berupa

tanda bintang (*) sampai pada batas akhir baris tersebut, sedangkan kolom uraian

barang yang tidak dipakai atau diisi seluruhnya maka ruangan yang masih tersisa

harus diberi garis penutup berbentuk huruf “Z”. Apabila pengisian formulir SKA

pada kolom uraian barang tidak cukup maka dapat digunakan formulir SKA tanbahan

sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan yang pengisiannya hanya kolom uraian

barang, pernyataan eksportir dan pengesahan pejabat instansi penerbit SKA.

d) Penyerahan Formulir SKA

Eksportir yang memerlukan SKA tersebut kemudian menyerahkan formulir

SKA yang telah diisi kepada petugas penerimaan pengurusan SKA. Penyerahan

tersebut harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung. Dokumen-dokumen


commit to user

29

pendukung tersebut harus sesuai dengan ketentuan barang yang akan di ekspor.

Untuk barang yang dikenakan ketentuan ekspor harus dilengkapi dengan fotocopy

PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yang telah disahkan oleh petugas kantor

pelayanan Bea dan Cukai dipelabuhan muat atau lembar cetak PEB yang dibuat

dengan pertukaran data elektronik dengan dilampiri lembar asli persetujuan ekspor,

lembar asli B/L (Bill of Lading) atau fotocopi AWB (Air Way Bill) atau fotocopy

Cargo Receipt, Invoice, Packing List. Barang yang dibebaskan dari ketentuan ekspor

harus dilengkapi dengan kuitansi pembelian, fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi warga negara asing atau surat kuasa dari

pemilik barang apabila pelaksanaannya menggunakan perusahaan jasa titipan.

Khusus untuk ekspor barang yang menggunakan SKA form A harus

dilengkapi dengan fotocopy PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yang telah

disahkan oleh petugas Bea dan Cukai di pelabuhan muat atau lembar cetak PEB yang

dibuat dengan cara pertukaran data elektronik dengan dilampiri lembar asli

persetujuan ekspor, lembar asli B/L (Bill of Lading) atau fotocopy AWB (Air Way

Bill) atau fotocopy Cargo Receipt, Invoice, Packing List, struktur biaya per Unit

dalam Dollar Amerika Serikat, dan surat penegasan bila jenis barang yang akan di

ekspor sama dengan sebelumnya, pernyataan permohonan SKA Form A apabila

permohonan SKA adalah eksportir produsen (eksportir yang menangani sendiri

ekspor hasil produksinya), pernyataan permohonan SKA Form A dan pernyataan

produsen bila pemohon SKA bukanlah eksportir produsen.

Kelengkapan dokumen yang khusus digunakan untuk ekspor barang yang

menggunakan SKA Form D, E, dan GSTP (Global System of Trade Preferences)

harus dilengkapi dengan struktur biaya per unit dalam Dollar Amerika Serikat. Dan

untuk barang tertentu yang tidak disertai SKA preferensi atau SKA yang

dipersyaratkan secara khusus berdasarkan kesepakatan internasional wajib disertai

dengan SKA Form B dan harus dilengkapi dengan fotocopy PEB (Pemberitahuan

ekspor Barang) yang telah disahkan oleh petugas kantor pelayanan Bea dan Cukai di

pelabuhan muat atau lembar cetak PEB yang dibuat dengan cara pertukaran data


commit to user

30

elektronik dengan dilampiri lembar asli persetujuan ekspor, lembar asli B/L (Bill of

Lading), atau fotocopy AWB (Air Way Bill) atau fotocopy Cargo Receipt, surat

pernyataan permohanan SKA, Invoice, Packing List.

e) Pemeriksaan Formulir SKA

Formulir dan dokumen pendukung tersebut kemudian akan diperiksa oleh

petugas penerimaan pengurusan SKA. Pemeriksaan formulir SKA mencakup

kebenaran dan kelengkapan dan mencatatnya di kartu kendali. Pencatatan tersebut

dengan maksud agar barang yang diekspor memenuhi ketentuan asal barang,

pelaksaan ekspornya didukung dengan dokumen yang benar, pengisian mengenai

uraian barang sesuai dengan dokumen yang diserahkan.

f) Penyerahan kepada Kasi Daglu

Apabila telah memenuhi persyaratan, maka formulir dan dokumen pendukung

tersebut diberikan kepada Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri (kasi Daglu).

Formulir yang telah diberikan kepada Kasi Daglu kemudian diberi pernyataan bahwa

data tersebut benar dan lengkap.

g) Penyerahan Kepada Kasubdin Perdagangan

Setelah formulir diberi pernyataan oleh Kasi Daglu, selanjutnya formulir

diserahkan kepada Kasubdin Perdagangan. Formulir SKA yang telah diserahkan

kepada Kepala Sub Dinas Perdagangan (Kasubdin Perdagangan) akan mendapatkan

paraf persetujuan.

h) Pengesahan Formulir SKA

Formulir SKA yang telah mendapatkan paraf persetujuan tersebut kemudian

disahkan dengan ditandatangani dan diberi cap atau stempel oleh pejabat yang diberi

wewenang dan tanggung jawab untuk menandatangi SKA pada masing-masing

instansi. Pejabat yang dimaksud adalah pejabat yang menangani perdagangan luar

negeri, yang terdiri dari pejabat penandatanganan SKA yaitu pejabat yang diberi

kekuasaan penuh dalam melakukan penandatanganan SKA, biasanya kepala dari

instansi penerbit. Selanjutnya pejabat penandatanganan pengganti I yaitu pejabat

yang diberi kekuasaan untuk menandatangani SKA bila pejabat penandatanganan


commit to user

31

SKA berhalangan dalam menandatangani SKA yaitu Kasubdin. Bila Kasubdin

perdagangan juga berhalangan dalam menandatangani formulir SKA tersebut, maka

penandatanganan formulir SKA akan diserahkan kepada kepala Pejabat

penandatangan Pengganti II yaitu Kasi Daglu.

i) Penerbitan SKA

Bagi permohonan SKA yang telah memenuhi persyaratan dan telah

memperoleh pengesahan dari Kadisperindag, maka SKA-nya dapat diterbitkan

selambat-lambatnya dalam satu hari kerja. Satu hari kerja disini maksudnya adalah

dimulainya jam kerja mulai pukul 07.30 sampai dengan 15.30, sebagai contoh apabila

permohonan diajukan pada pukul 07.30 maka dapat diterbitkan selambat-lambatnya

pukul 15.30. Namun, bila permohonan diajukan pukul 10.00 maka dapat diterbitkan

selambat-lambatnya pada pukul 10.00 pada hari kerja berikutnya.

Bagi permohonan yang tidak memenuhi persyaratan, maka Disperindag akan

memberikan tanggapan dengan pemberitahuan secara tertulis mengenai penolakan

penerbitan SKA dengan disertai alasan penolakan tersebut, selambat-lambatnya satu

hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan dari eksportir yang memerlukan

SKA.

Menurut salah satu staff Daglu Disperindag, penerbitan surat keterangan asal

dengan cara manual biasanya digunakan apabila terjadi keadaan yang tidak

diinginkan. Keadaan yang tidak diinginkan tersebut seperti pemadaman listrik, atau

kerusakan sarana dan prasarana dalam melakukan proses penerbitan, misalnya

komputer yang digunakan. Untuk lebih jelasnya, penerbitan surat keterangan asal

dengan cara manual di Disperindag dapat digambarkan sebagai berikut :


commit to user

32

Gambar 5

Skema Penerbitan SKA dengan Cara Manual

Sumber : Dokumen yang ada di Dipserindag yang telah dikelola oleh penulis

Petugas PelayananFormulir SKA

a

Eksportir yangmemerlukan

SKA

b

cMengisi Formulir

d

Petugas PenerimaanPengurusan SKA

e

Diteliti Kelengkapannya

f

KASI DAGLU

g

KASUBDINPERDAGANGAN

h

KADISPERINDAGi

Diterbitkan

i

Ditolak


commit to user

33

Penerbitan surat keterangan asal dengan sistem otomasi telah digunakan oleh

Disperindag sejak tahun 2007 setelah diterbitkannya peraturan menteri Perdagangan

Nomor: 43/M-DAG/PER/10/2007 pada tanggal 22 Oktober 2007 hal tersebut seperti

yang diungkapkan oleh staff Daglu. Penerbitan surat keterangan asal dengan sistem

otomasi dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dalam proses

penyimpanan dan pengisian SKA serta kegiatan lainnya yang terkait dalam proses

penerbitan SKA. Sesuai dengan hasil wawancara dengan staff Daglu Disperindag,

sistem otomasi dapat dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama dengan

menggunakan media penyimpanan elektronik yaitu permohonan penerbitan SKA

dengan menyampaikan data SKA dan dokumen pendukung melalui media

penyimpanan elektronik, seperti CD atau flash disk.

Kemudian penerbitan dengan menggunakan e-mail, yaitu permohonan

penerbitan SKA dengan menyampaikan data SKA dan dokumen pendukung melalui

e-mail. Selanjutnya, dengan menggunakan sistem jaringan on line yang dapat

digunakan dengan mengisi dan menyampaikan data SKA serta dokumen pendukung

melalui situs website pelayanan penerbitan SKA on line.(www.skaservice.com).

Menurut staff Disperindag, tujuan dari diterapkannya sistem ini adalah untuk

membangun database serta melakukan penelusuran asal barang yang diekspor dari

Indonesia.

Penerbitan SKA dengan sistem otomasi tidak dapat dilaksanakan apabila

terjadi keadaan yang tidak diinginkan seperti bencana alam, kebakaran, pemadaman

listrik, dan terjadi kerusakan atau pencurian atas sarana maupun prasarana pendukung

sistem otomasi hal tersebut seperti yang telah dikemukakan oleh salah satu staff

Daglu. Keadaan tersebut pastinya akan mengakibatkan penerbitan SKA dengan

menggunakan sistem otomasi pada Instansi Penerbit SKA tidak dapat dilaksanakan,

maka penerbitan SKA dapat dilakukan dengan menggunakan cara manual sampai

keadaan tersebut dapat diatasi. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan salah satu

staff Daglu, penerbitan SKA dengan sistem otomasi sebenarnya lebih praktis

dibandingkan dengan cara manual, akan tetapi banyak eksportir yang memerlukan

www.skaservice.com


commit to user

34

SKA masih merasa kebingungan apabila menggunakan sistem ini. Hal tersebut

dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai sistem penerbitan dengan

menggunakan teknologi oleh para eksportir. Berdasarkan dokumen yang ada di

disperindag ada beberapa tahapan dalam penerbitan SKA dengan sistem otomasi,

yaitu :

a) Memperoleh Formulir SKA

Eksportir yang memerlukan SKA datang ke Disperindag dengan membawa

data SKA dan dokumen pendukung yang telah disimpan dalam media penyimpanan

elektronik. Media penyimpanan tersebut dapat berupa CD atau flash disk yang

kemudian diserahkan kepada surveyor, dokumen pendukung harus disesuaikan

dengan ketentuan barang yang akan diekspor. Untuk barang yang dikenakan

ketentuan ekspor, dokumen yang dilampirkan dapat berupa fotocopy PEB

(Pemberitahuan Ekspor Barang) yang telah disahkan oleh petugas kantor pelayanan

Bea dan Cukai di pelabuhan muat atau lembar cetak PEB yang dibuat dengan cara

pertukaran data elektronik dengan dilampiri lembar asli persetujuan ekspor, lembar

asli B/L (Bill of Lading) dan fotocopy AWB (Air Way Bill) atau fotocopy Cargo

Receipt, Invoice, dan Packing List. U

Untuk barang yang dibebaskan dari ketentuan ekspor dapat menggunakan

dokumen berupa kuitnasi pembelian, fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan

paspor untuk warga negara asing atau surat kuasa apabila pelaksanaannya

menggunakan perusahaan jasa titipan. Apabila barang yang akan diekspor

menggunakan SKA Form A maka menggunakan dokumen khusus berupa fotocopy

PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yang telah disahkan oleh petugas kantor

pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan muat atau lembar cetak PEB yang dibuat

dengan cara pertukaran data elektronik dengan dilampiri dengan lembar asli

persetujuan ekpsor, lembar asli B/L (Bill of Lading) dan AWB (Air Way Bill) atau

fotocopy Cargo Receipt, Invoice, Packing List, Struktur biaya per Unit dalam Dollar

Amerika Serikat, surat penegasan bila jenis barang yang akan diekspor sama dengan

sebelumnya, pernyataan permohonan SKA Form A bila pemohon SKA adalah


commit to user

35

eksportir produsen (eksportir yang menangani barang ekspor hasil produksinya),

pernyataan permohonan SKA Form A dan pernyataan produsen bila pemohon SKA

bukan eksportir produsen. Apabila pengekspor menggunakan SKA Form D, E, dan

GSTP (Global System of Trade Preference) maka dokumen harus dilengkapi dengan

struktur biaya per Unit dalam Dollar Amerika Serikat.

Barang tertentu yang tidak disertai SKA preferensi atau SKA yang

dipersyaratkan secara khusus berdasarkan kesepakatan internasional, maka wajib

disertai dengan SKA Form B dengan dilampiri dokumen berupa fotocopy PEB

(Pemberitahuan Ekspor Barang) yang telah disahkan oleh petugas pelayanan Bea dan

Cukai di pelabuhan muat atau lembar cetak PEB yang dibuat dengan cara pertukaran

data elektronik dengan dilampiri persetujuan asli ekspor, lembar asli B/L (Bill of

Lading) dan AWB (Air Way Bill) atau fotocopy Cargo Receipt, surat pernyataan

permohonan SKA, Invoice, Packing List.

b) Pemeriksaan Formulir SKA

Setelah kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan barang dilengkapi

selanjutnya akan diproses oleh surveyor. Petugas surveyor kemudian akan

memproses data yang ada dalam media penyimpanan elektronik dan meneliti

kelengkapan SKA tersebut.

c) Pencetakan Formulir SKA

Bila data yang diserahkan oleh eksportir telah lengkap dan benar, maka

surveyor dapat mengisi formulir SKA. Setelah melakukan pengisian formulir

surveyor akan mencetaknya dan menyerahkan formulir SKA tersebut kepada petugas

penerimaan dan pengurusan SKA di Disperindag. Surveyor akan memberitahukan

kepada eksportir via phone mengenai kelengkapan data tersebut, apabila data yang

diserahkan oleh eksportir belum lengkap dan benar.

d) Penyerahan Kepada Kasi Daglu

Petugas penerimaan pengurusan SKA di Disperindag kemudian melakukan

pemeriksaan ulang dan mencatatnya di kartu kendali. Pencatatan di kartu kendali

tersebut dengan maksud agar barang yang diekspor memenuhi ketentuan asal barang.


commit to user

36

Pelaksaan ekspornya juga harus didukung dengan dokumen yang benar, pengisian

mengenai uraian barang sesuai dengan dokumen yang diserahkan. Bila formulir SKA

telah sempurna, maka data tersebut diberikan kepada kepala seksi perdagangan luar

negeri (Kasi Daglu) untuk dinyatakan bahwa formulir tersebut benar dan lengkap.

e) Pemberian Paraf

Formulir SKA yang telah benar, akan diserahkan kepada Kepala Sub Dinas

Perdagangan (Kasubdin Perdagangan). Untuk formulir yang sudah benar

kelengkapannya akan mendapatkan paraf persetujuan.

f) Penandatanganan Formulir SKA

Formulir SKA yang telah mendapatkan paraf persetujuan tersebut kemudian

disahkan dengan ditandatangani dan diberi cap atau stempel oleh pejabat yang diberi

wewenang dan tanggung jawab untuk menandatangi SKA pada masing-masing

instansi. Pejabat yang dimaksud adalah pejabat yang menangani perdagangan luar

negeri, yang terdiri dari pejabat penandatanganan SKA yaitu pejabat yang diberi

kekuasaan penuh dalam melakukan penandatanganan SKA, biasanya kepala dari

instansi penerbit.

Selanjutnya pejabat penandatanganan pengganti I yaitu pejabat yang diberi

kekuasaan untuk menandatangani SKA bila pejabat penandatanganan SKA

berhalangan dalam menandatangani SKA yaitu Kasubdin. Bila Kasubdin

perdagangan juga berhalangan dalam menandatangani formulir SKA tersebut, maka

penandatanganan formulir SKA akan diserahkan kepada kepala Pejabat

penandatangan Pengganti II yaitu Kasi Daglu.

g) Penerbitan SKA

Permohonan SKA yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh

pengesahan dari Kadisperindag, maka SKA-nya dapat diterbitkan selambat-

lambatnya dalam satu hari kerja. Satu hari kerja disini maksudnya adalah dimulainya

jam kerja mulai pukul 07.30 sampai dengan 15.30, sebagai contoh apabila

permohonan diajukan pada pukul 07.30 maka dapat diterbitkan selambat-lambatnya

pukul 15.30. Namun, bila permohonan diajukan pukul 10.00 maka dapat diterbitkan


commit to user

37

selambat-lambatnya pada pukul 10.00 pada hari kerja berikutnya. Namun bagi

permohonan yang tidak memenuhi persyaratan, maka Disperindag akan memberikan

tanggapan dengan pemberitahuan secara tertulis mengenai penolakan penerbitan SKA

dengan disertai alasan penolakan tersebut, selambat-lambatnya satu hari kerja sejak

tanggal diterimanya permohonan dari eksportir yang memerlukan SKA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff Daglu di Disperindag, penerbitan

surat keterangan asal dengan sistem otomasi yang melalui e-mail dan jaringan on line

akan lebih memudahkan bagi para eksportir yang memerlukan penerbitan SKA

karena lebih praktis. Selain itu, juga memberi manfaat yang lebih kepada petugas

penerbitan dalam melakukan penelusuran mengenai asal barang yang diekspor dari

Indonesia, serta untuk memenuhi permintaan penerbitan SKA yang cukup banyak

setiap harinya. Namun, seperti yang telah diungkapkan oleh staff Daglu hal tersebut

masih saja terkendala dengan pengetahuan para eksportir yang terkadang kurang

mengerti tentang teknologi dalam menunjang pelaksanaan penerbitan SKA. Untuk

lebih jelasnya mengenai penerbitan SKA dengan sistem otomasi dapat digambarkan

sebagai berikut :


commit to user

38

Gambar 6

Skema Penerbitan SKA dengan Sistem otomasi


Berdasarkan hasil wawancara dengan staff Daglu di disperindag, penerbitan

surat keterangan asal dengan cara manual dan dengan sistem otomasi yang

menggunakan media penyimpanan media elektronik terdapat suatu perbedaan. Pada

dasarnya tahapan pada kedua penerbitan tersebut sama. Perbedaan antara kedua

Surveyor

b

Memproses Data

c

Petugas Penerimaan& Pengurusan SKA

d

KASI DAGLU

e

Kasubdin Perdagangan

f

Kadisperindag

g

Diterbitkan

f

a

Eksportir yangmemerlukan

SKA


commit to user

39

penerbitan tersebut tidak begitu mencolok, tapi ada beberapa perbedaan yang dapat

dilihat antara lain :

Tabel 3

Perbedaan Penerbitan dengan Cara Manual dan Sistem Otomasi

Penerbitan Surat Keterangan Asal

Cara Manual Sistem otomasi

Dokumen diserahkan tanpa

menggunakan media

penyimpanan elektronik

Dokumen diserahkan dengan

menggunakan media penyimpanan

elektronik

Dokumen diserahan

bersamaan dengan formulir

SKA

Dokumen diserahkan pada awal proses

penerbitan SKA

Formulir SKA diisi oleh

pemohon

Formulir SKA diisi oleh surveyor


C. Hambatan dalam Penerbitan SKA

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staff Daglu di Disperindag

dalam melakukan penerbitan SKA, seringkali Disperindag mengalami beberapa

hambatan yang dapat memperlambat kelancaran proses penerbitan SKA. Hambatan

tersebut bisa berasal dari eksportir yang ingin menerbitkan SKA atau dari instansi

dan pihak negara tujuan ekspor itu sendiri. Adanya keraguan atas keabsahan atau

kebenaran data SKA dari pihak yang menjadi tujuan ekspor, merupakan salah satu

dari hambatan yang sering dihadapi oleh Disperindag yang kemudian akan dilakukan

permintaan penerbitan surat verifikasi untuk dimintai jawaban verifikasi dari

Disperindag hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh staff Daglu di Disperindag.


commit to user

40

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 43/M-

DAG/PER/10/2007, Verifikasi merupakan suatu proses penyidikan atau penelitian

yang dilakukan atas permintaan pemerintah di negara tujuan ekspor barang kepada

instansi penerbit atas keabsahan dan kebenaran pengisian dokumen SKA tersebut.

Terjadinya verifikasi dapat disebabkan karena adanya keraguan pihak negara tujuan

ekspor terhadap SKA yang telah diterbitkan tentang keabsahan atau kebenaran

formulir (tanda tangan pejabat dan cap stempel dinas), kebenaran data dan informasi

yang dicantumkan dalam SKA, maupun persyaratan untuk memenuhi ketentuan asal

barang yang telah berlaku. Staff Daglu di Disperindag mengungkapkan bahwa untuk

mengatasi permasalahan tersebut, Disperindag melakukan upaya dengan cara meneliti

kembali bukti dokumen pendukung, pengadaan bahan baku, dan proses pengerjaan

barang ke perusahaan eksportir yang bersangkutan. Apabila dijumpai kendala dalam

proses penelitian maka, Disperindag dapat berkonsultasi dengan Direktorat Ekspor,

Direktorat Hubungan Bilateral atau Direktorat Hubungan Perdagangan multilateral

dan Regional. Setelah diperoleh jawaban atas permintaan verifikasi, Disperindag

akan mengirimkannya langsung kepada pihak negara tujuan dengan tembusan kepada

instansi penerbit tingkat pusat dan Direktorat Ekspor.

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu unsur utama dalam

kemajuan suatu negara, sehubungan dengan hal tersebut kendala yang paling sering

dihadapi oleh Disperindag adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan

masyarakat sebagai pelaku ekspor tentang tata cara penerbitan SKA terutama dengan

sistem otomasi, hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh staff Daglu di

Disperindag. Padahal SKA mempunyai peranan yang penting sebagai salah satu

dokumen ekspor, dimana tanpa adanya SKA maka akan menghambat kelancaran

kegiatan ekspor sehingga dapat menjadi kendala dalam proses kegiatan perdagangan

internasional. Salah satu staff Daglu di Disperindag mengungkapkan bahwa

Disperindag telah menyusun berbagai program untuk mengatasi kendala tersebut,

diantaranya adalah dengan melaksanakan sosialisasi maupun seminar mengenai

kebijakan tentang tata cara dalam melakukan penerbitan SKA terutama dengan


commit to user

41

menggunakan sistem otomasi yang menggunakan teknologi dalam pelaksanaan

penerbitannya kepada masyarakat sebagai pelaku ekspor. Dapat juga dengan

melakukan koordinasi program untuk pengembangan ekspor dengan instansi terkait,

maupun asosiasi dan pengusaha pelaku ekspor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:

43/M-DAG/PER/10/2007 tentang instansi penerbitan SKA sebagai instansi yang

berwenang dalam melakukan penerbitan SKA, Disperindag harus memberikan

pelayanan yang baik dan memuaskan kepada masyarakat pelaku ekspor. Namun, hal

tersebut masih terkendala dengan kurangnya teknologi sebagai unsur utama dalam

melakukan proses penerbitan misalnya komputer sebagai sarana penunjang dalam

proses penerbitan SKA hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh staff Daglu di

Disperindag. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, berdasarkan hasil wawancara

dengan salah satu staff Daglu di disperindag, upaya yang dapat dilakukan

Disperindag khususnya Departemen Luar Negeri adalah dengan melakukan

koordinasi dengan kepala instansi terkait dengan permasalahan tersebut sehingga

dapat meningkatkan kinerja para staff dalam melakukan penerbitan SKA.


commit to user

42

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Surat Keterangan Asal (SKA) merupakan suatu dokumen ekspor berdasarkan

kesepakatan dalam perjanjian bilateral, regional, dan multilateral serta kesepakatan

sepihak dari suatu negara yang wajib menyertakan SKA pada saat barang ekspor akan

memasuki wilayah negara tersebut. SKA penting keberadaannya sebagai dokumen

pelengkap dalam perdagangan internasional. Ada dua jenis SKA yang diterbitkan

oleh Disperindag sebagai instansi yang berwenang dalam menerbitkan SKA, ada

SKA Preferensi untuk mendapatkan keringanan bea masuk ekspor dan SKA Non

Preferensi sebagai dokumen pengawas dan penyerta asal barang untuk dapat

memasuki wilayah suatu negara tertentu.

Dalam menerbitkan SKA sesuai dengan peraturan menteri perdagangan RI

nomor: 43/M-DAG/PER/10/2007 tentang penerbitan surat keterangan asal.

Disperindag dapat menerbitkan SKA dengan dua cara, yang pertama penerbitan SKA

dengan cara manual yang merupakan suatu cara yang digunakan dalam proses

penyampaian dan pengisian formulir, pengolahan data, penyimpanan dan

pengadministrasian SKA serta kegiatan lainnya yang terkait dalam penerbitan SKA

tanpa menggunakan teknologi informasi. Yang mempunyai beberapa tahapan, antara

lain pemohon membeli formulir yang diperlukan kemudian diisi sesuai dengan

ketentuan, setelah itu formulir dan dokumen pendukung diserahkan kepada petugas

untuk diperiksa dan dikoreksi, kemudian formulir SKA diserahkan kepada petugas

yang berkepentingan untuk diberi paraf persetujuan, setelah mendapatkan pengesahan

formulir SKA dapat diterbitkan setelah ditandatangani oleh pejabat penandatanganan

SKA.


commit to user

43

Penerbitan SKA yang kedua dengan sistem otomasi yang menggunakan media

penyimpanan data berupa flash disk atau CD yang merupakan suatu cara yang

digunakan dalam proses penyampaian dan pengisian formulir, pengolahan data,

penyimpanan dan pengadministrasian SKA serta kegiatan lainnya yang terkait dalam

penerbitan SKA dengan menggunakan teknologi informasi. Penerbitan dengan sistem

otomasi mempunyai beberapa tahapan antara lain pemohon menyerahkan data yang

disimpan pada media penyimpanan elektronik melalui flash disk atau CD kepada

petugas untuk diproses menjadi formulir SKA yang kemudian diserahkan kepada

petugas lain untuk diberi paraf persetujuan, setelah mendapat pengesahan formulir

SKA dapat diterbitkan setelah ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SKA.

Solusi terhadap permasalahan dalam penerbitan SKA yang dilakukan oleh

Disperindag, melalui adanya kerja sama dengan instansi-instansi tekait yang

berhubungan dengan masalah penerbitan SKA, dan dengan dilaksanakannya program

sosialisasi tentang kebijakan penerbitan dokumen ekspor terhadap masyarakat pelaku

ekspor.

B. Saran

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dipaparkan diatas, penulis mencoba

untuk memberikan beberapa saran dan masukan kepada Disperindag Surakarta

khususnya terkait dalam hal penerbitan SKA. Saran-saran tersebut antara lain :

1. Meningkatkan ketelitian dalam proses pemeriksaan pengisian data SKA,

beserta dokumen pendukung lainnya yang dilakukan oleh para staff

Departemen Luar Negeri Disperindag Surakarta.

2. Adanya pembinaan dan penyuluhan kepada dunia usaha tentang tata cara

memperoleh dokumen ekspor sebagai persyaratan dalam melakukan ekspor.

3. Meningkatkan sarana pendukung dalam kegiatan penerbitan SKA, misalnya

dengan menambah dan memperbaharui komputer yang tersedia untuk

memperlancar proses penerbitan SKA.

Documents

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PENERBITAN SURAT ... filePENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL SEBAGAI DOKUMEN EKSPOR OLEH DISPERINDAG KOTA SURAKARTA. Tugas akhir ini disusun sebagai