perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universita Sebelas Maret Surakarta Oleh TRI SURYANI E0007230 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

TINJAUAN PENGGUNAAN BENTUK SURAT DAKWAAN

ALTERNATIF DAN METODE PEMBUKTIANNYA DALAM

PERSIDANGAN PERKARA PENYALAHGUNAAN DAN PEMALSUAN

KARTU KREDIT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.

455/Pid.B/2005/PN.SKA)

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1

dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universita Sebelas Maret

Surakarta

Oleh

TRI SURYANI

E0007230

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011


commit to user

ii


commit to user

iii


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : Tri Suryani

NIM : E0007230

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :





455/Pid.B/2005/PN.SKA) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan

karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan

ditunjukkan dalam daftaar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan

saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa

pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan

hukum (skipsi) ini.

Surakarta, 4 April 2011

Yang membuat pernyataan

Tri Suryani

NIM.E0007230


commit to user

v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Kemarin adalah sebuah cek mundur

Esok adalah sebuah surat tilang

Hari ini adalah satu-satunya uang tunai yang anda punya,

Jadi pergunakanlah dengan bijak

(Kay Lyons)

“ Dasar utama dari keadilan adalah adanya itikad baik”

(marcus Tullius Cicero, 106-43 SM)

PERSEMBAHAN

Tulisan ini kupersembahkan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa.

2. Bapak dan ibu tersayang.

3. Kakak-kakakku tersayang.

4. Teman-teman dan sahabatku.

5. Almamaterku tercinta.


commit to user

vi

ABSTRAKSI

TRI SURYANI, E0007230, TINJAUAN PENGGUNAAN BENTUK SURAT

DAKWAAN ALTERNATIF DAN METODE PEMBUKTIANNYA DALAM



455/Pid.B/2005/PN.SKA), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui metode pembuktian suratdakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif dan efektifitas penggunaan bentukdakwaan alternatif dalam perkara penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kreditoleh penuntut umum dalam pembuktian kesalahan terdakwa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagaiberikut : jenis penelitian normatif, sifat penelitian preskriptif, pendekatan studikasus dan pendekatan Undang-Undang, metode penelitian kualitatif, teknikanalisis data dengan metode deduksi, pengumpulan bahan hukum dengan studipustaka dan bahan hukum sekunder (buku-buku teks yang ditulis oleh para ahlihukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, karya ilmiah, makalah danmajalah), bahan hukum tersier (kamus dan internet) dan sumber penelitian hukumdari bahan hokum primer terdiri dari perundang-undangan, cetakan-cetakan resmiatau risalah dalam pembuatan perundnag-undangan dan putusan-putusan hakimserta bahan hukum sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum yangbukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-bukuteks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-kometar atasputusan pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan, penggunaan bentuk suratdakwaan alternatif dalam persidangan perkara penyalahgunaan dan pemalsuankartu adalah didasarkan kepada fakta-fakta hukum hasil penyidikan kepolisiandimana penuntut umum mengalami kesulitan untuk menentukan secara pastibentuk dakwaan yang paling tepat dan metode pembuktian bentuk dakwaanalternatif dalam persidangan perkara penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredityang dilakukan oleh teerdakwa Rifani dan terdakwa Jhon Arieza Iskandar, yaitusesuai dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaan alternatif, dimana jikapembuktian terhadap dakwaan kesatu sudah terbukti maka tidak perlu dilakukanpembuktian terhadap dakwaan kedua

Kata kunci : pembuktian, surat dakwaan, penuntutan dan kartu kredit.


commit to user

vii

ABSTRACT

TRI SURYANI, E0007230, A REVIEW ON THE USE OF ALTERNATIVE

INDICTMENT FORM AND ITS AUTHENTICATION METHOD IN THE

TRIAL OF CREDIT CARD MISUSE AND FALSIFICATION CASE (A

CASE STUDY ON VERDICT NO. 455/Pid.B/2005/PN.SKA), Law Faculty of

Sebelas Maret University.

This research aims to find out the authentication method of indictment arranged inalternative form and effectiveness of alternative indictment form use in credit cardmisuse and falsification case by the public prosecutor in authenticating theindicted guilt.

The research method employed in this law writing are as follows: normativeresearch type, prescriptive research nature, case study and statute approaches,qualitative research method, data analysis technique, deduction method, lawmaterial collection using library study and secondary law material (textbookswritten by the law expert, law journals, scholars opinions, scientific work, paperand magazine), tertiary law material (dictionary and internet) and the source oflaw research of primary law material consisting of statute approach, official notesor treatise of legislation and jurist verdict as well as secondary law materialsconstituting all publications of law not belonging to official document. Lawpublication includes textbooks, law dictionary, law journals, and comments on thecourt verdict.

Considering the result of research, it can be concluded that, the use of alternativeindictment form use in the trial of credit card misuse and falsification case isbased on the general facts resulting from the police officer’s investigation inwhich the public prosecutor finds difficulty of determining exactly the appropriateindictment form and the authentication method of alternative indictment form inthe trial of credit card misuse and falsification case committed by the defendantsRifani and John Arieza Iskandar, corresponding to the authentication onalternative indictment form, in which if the authentication on the first indictmenthas been proved, there is no necessity for the authentication on the secondindictment.

Keywords: authentication, indictment, prosecution and credit card.


commit to user

viii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan

karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :




KARTU KREDIT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR

.455/Pid.B/2005/PN.SKA).

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar

kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan,

bimbingan, dorongan, saran dan nasehat dari berbagai pihak. Oleh Karen itu pada

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan

setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Muhammad Yamin,S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Bapak Bambang Santoso, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang

telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan

bimbingan dan arahan bagi tersusunnya penulisan hukum ini.

3. Bapak Edy Herdyanto,S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Acara.

4. Tim penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan

memberikan masukan untuk menyempurnakan penulisan hukum ini.

5. Bapak Soehartono, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik.

6. Bapak dan ibu tersayang yang telah merangkai doa untuk penulis,

melimpahkan kasih sayang dan dukungan yang tiada henti.

7. Kakakku Joko Budiyanto, Dwi Haryanti dan mbak Ike atas segala nasehat,

dan semangatnya untuk terselesaikannya penulisan hukum ini.

8. Arenta Aulia Susanto dan keluarga terima kasih atas doa, dukungan dan

kesabarannya selama ini.


commit to user

ix

9. Teman-teman selama penulis kuliah di Fakultas Hukum UNS : Ay (yang

selalu bisa membuat aku tersenyum), Giska (untuk menjadi yang selalu

dewasa diantara kita), Estu (makasih banget udah bantuin skripsiku),

Hafidz, Ocki, Jefri, padhe, budhe, dan semua teman-teman ‘Happy Heboh’

(yang nggak bisa aku sebutin semuanya, aku nggak bisa melewatkan 4

tahun disini tanpa kalian semua……). Mbak mega, mas andri, mas aw

(makasih atas masukannya….).

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah

memberikan bantuannya bagi penulis dalam penylisan hukum ini.

Demikian semoga penulisan hukum ini dapat memmberikan manfaat

bagi kita sebagai kalangan akademisi, terutama untuk penulisan, praktisi,

maupun masyarakat umum.

Surakarta, April 2011

penulis


commit to user

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................ ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ...................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN ....................................................................... iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ........................................... v

ABSTRAK ..................................................................................................... vi

KATA PENGANTAR ................................................................................... vii

DAFTAR ISI .................................................................................................. viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..................................................................... 1

B. Perumusan Masalah ........................................................................... 6

C. Tujuan Penelitian ............................................................................... 6

D. Manfaat Penelitian ............................................................................. 7

E. Metode Penelitian .............................................................................. 8

F. Sistematika Penulisan Hukum ........................................................... 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori .................................................................................. 13

1. Tinjauan Tentang Pembuktian ..................................................... 13

2. Tinjauan Tentang Surat Dakwaan................................................. 18

3. Tinjauan Tentang Penuntutan…………………………………... 27

4. Tinjauan Tentang Kartu Kredit..................................................... 32

B. Kerangka Pemikiran ........................................................................... 40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Bentuk Surat Dakwaan Alternatif dalam Persidangan

Perkara Penyalahgunaan dan Pemalsuan Kartu Kredit……………...

42

1. Kasus Posisi…………………………………………………….. 42

2. Dakwaan ……………………………………………………….. 43


commit to user

xi

3. Pembahasan……………………………………………………... 46

B. Metode Pembuktian Bentuk Dakwaan Alternatif dalam Persidangan

Perkara Penyalahgunaan dan Pemalsuan Kartu Kredit……………...

50

1. Alat Bukti Dalam Persidangan………………………………….. 50

2. Pembuktian Dakwaan…………………………………………... 60

3. Pembahasan……………………………………………………... 66

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan……………………………………………………….... 71

B. Saran……………………………………………………………….. 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dunia yang dewasa ini sedang

mengalami perubahan pesat yang cukup mendasar menuju kepada sistem

ekonomi global yang lebih efektif dan efisien. Hal ini ditandai dengan

semakin terintegrasinya pasar keuangan dunia yang menuntut adanya

kemudahan dan kecepatan didalam perpindahan arus lalu lintas modal maupun

perdagangan akibat semakin ketatnya persaingan ekonomi yang saat ini

sedang terjadi di dunia internasional. Menanggapi hal itu maka perlu

diupayakan pemecahan dari masalah-masalah yang timbul agar dapat

ditentukan kebijaksanaan perekonomian yang tepat.

Penggunaan fasilitas perbankan seperti kartu kredit merupakan salah

satu fungsi bank dalam bidang ekonomi yaitu fungsi bank sebagai lembaga

financial intermediary yang artinya, di satu sisi bank dapat melakukan

penghimpunan dana dari masyarakat, dan di sisi lain bank dapat melakukan

penyaluran dana yang dihimpun dari masyarakat kepada masyarakat itu

sendiri. Kartu kredit merupakan salah satu kartu yang diterbitkan oleh bank

yang kegunaannya sebagai alat pembayaran ditempat-tempat seperti pasar,

swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat lainnya, penggunaan

berbagai jenis kartu kredit disebabkan beberapa faktor yaitu untuk

kenyamanan, kemudahan, dan unsur praktis bagi penggunanya.

Saat memberikan fasilitas kartu kredit kepada nasabahnya harus

bertujuan untuk hal yang lebih baik bagi pengguna kartu kredit, sehingga

terjadi unsur kepercayaan dari bank bahwa nasabah kredit dapat melakukan

prestasinya atau mampu mengembalikan kredit sesuai dengan waktu yang

diperjanjikan. Kartu kredit digolongkan dalam kredit jangka pendek yang saat

ini diminati masyarakat karena bunga yang di bebankan sangat ringan yaitu

tidak lebih dari 5% (lima persen). Sedangkan bagi bank dengan memberikan


commit to user

2

kredit jangka pendek maka memperkecil resiko yang akan dihadapi oleh bank

seperti macetnya pembayaran tagihan atau kredit macet.

Mekanisme perolehan kartu kredit tidak sulit karena hanya

memerlukan kartu identitas dan slip gaji lalu mengisi formulir yang disediakan

oleh bank. Setelah itu bank melakukan analisa kelayakan pemberian kredit

yang meliputi survey, lalu mengecek dengan melakukan blacklist yang

dikeluarkan oleh bank Indonesia serta melakukan crosscheck terhdap bank

lain selaku sesama penerbit kartu kredit lain agar pemohon hanya memiliki

satu kartu kredit dari penerbit kartu kredit.

Seiring dengan penggunaan kartu kredit yang makin meningkat dari

tahun ke tahun tidak menutup kemungkinan timbul penyalahgunaan kartu

kredit orang lain dengan berbagai modus yang menimbulkan kerugian tidak

saja bagi bank tetapi juga bagi masyarakat pengguna kartu kredit itu sendiri,

hal itu dapat berakibat terjadinya kredit macet yang dapat mengganggu sistem

perbankan nasional dan melemahkan nilai tukar mata uang Indonesia terhadap

mata uang asing.

Adanya penyalahgunaan kartu kredit maka kejahatan yang ditimbulkan

akan memiliki nilai yang strategis, selain bersifat kejahatan Nasional.

Penyalahgunaan kartu kredit juga bersifat kejahatan lintas Negara atau

Transnasional, karena kartu kredit yang diterbitkan di Indonesia dapat juga

digunakan diluar negeri asalkan penggunaannya ditempat pembayaran yang

memiliki logo yang sama dengan logo penerbit kartu kredit tersebut. Sebagai

contoh warga Negara Indonesia yang pergi ke Negara Jerman, disana dia

menggunakan kartu kredit Mastercard untuk membayar transaksi jual beli

pada mesin EDC (Electronic Draft Capture) yang berlogo Mastercard setelah

itu pelaku langsung membuang kartu kreditnya atau tidak membayar tagihan

atas kartu kreditnya sehingga perbuatan pelaku dapat merugikan Negara

Jerman karena mata uang yang beredar tidak dapat kembali sebagaimana

mestinya dan menjadi kredit macet. Hal inilah yang dimaksud kejahatan kartu

kredit yang bersifat lintas Negara atau Transnasional.


commit to user

3

Dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dalam tindak pidana

kartu kredit yang pelakunya terdiri dari satu orang atau segolongan

masyarakat yang memiliki tingkat kepintaran yang tinggi dengan pemanfaatan

teknologi yang canggih. Oleh karena itu pelaku kejahatan tersebut sudah

sepantasnya dijatuhi hukuman pidana maksimum sebagaimana yang

diancamkan oleh peraturan perundang-undangannya agar setimpal dengan

tindak pidana yang dilakukannya.

Untuk membuktikan kesalahan dari pelaku kejahatan, diperlukan

serangkaian proses mulai dari penyidikan, penyelidikan, penuntutan, sampai

pada putusan yang disertai dengan penjatuhan pidana baik berupa pidana

penjara maupun pidana denda. Dari serangkaian proses tersebut, yang menjadi

ujung tombak untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang adalah pada

proses penuntutannya. Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi

penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan

perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut

cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya

diperiksa dan diputuskan oleh hakim disidang pengadilan.

Berdasarkan pada Pasal 13 KUHAP penuntut umum adalah Jaksa yang

diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan

hakim. Selain itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan, kejaksaan RI selanjutnya

disebut kejaksaan adalah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas

sebagai Penuntut Umum. Menurut Pasal 14 KUHAP, Penuntut Umum

mempunyai wewenang:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau

pembantu penyidik;

2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan

dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan

memberi petunjukdalam rangka menyempurnakan penyidikan dan

penyidik.


commit to user

4

3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau

mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;

4. Membuat surat dakwan;

5. Melimpahkan perkara kepengadilan;

6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan

waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada

terdakwa maupun kepada saksi, untuk dating pada sidang yang telah

ditentukan;

7. Melakukan penuntutan;

8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;

9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab

sebagai penuntut umum menurut undang-undang;

10. Melaksanakan penetapan hakim.

Dilihat dari sepuluh wewenang yang dimiliki oleh Penuntut Umun

tersebut, wewenang yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana

adalah wewenang untuk membuat surat dakwaan. Karena dalam surat

dakwaan tersebut merupakan dasar, dan menentukan batas-batas bagi

pemeriksaan hakim, apakah perkara tersebut akan dilanjutkan ke proses

selanjutnya ataukah perkara tersebut dihentukan sampai disitu. Hal ini

berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa. Surat dakwaan sendiri

digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan tuntutan yang dapat

digunakan sebagai pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim

tidak boleh memutus melebihi apa yang ada dalam tuntutan dan juga tidak

boleh memutus apa yang tidak ada dalam tuntutan.

Tujuan utama surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin

melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu

peristiwa pidana, untuk itu sifat-sifat khusus dari suatu tindak pidana yang

telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Dari pada itu

kepentingan surat dakwaan bagi terdakwa adalah bahwa ia mengetahui

setepat-tepatnya dan seteliti-litinya yang didakwakan kepadanya sehingga ia


commit to user

5

sampai pada hal yang sekecil-kecilnya untuk dapat mempersiapkan

pembalasannya terhadap dakwaan tersebut.

(http://zanikhan.multiply.com/journal/item/1026 diakses 9 November 2010

12.20)

Surat Dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta fakta

perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara

merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur

unsur Tindak Pidana sesuai ketentuan Undang Undang Pidana yang

bersangkutan. Dalam penyusunan surat dakwaan sendiri terbagi menjadi 5

macam. Salah satunya adalah surat dakwaan alternatif. Dalam dakwaan dibuat

beberapa dakwaan tetapi hanya ada satu tindak pidana saja. Hal ini karena

adanya keragu-raguan dari penuntut umum untuk menentukan tindak pidana

yang paling tepat untuk didakwakan terhadap terdakwa.

Menurut pendapat Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Andi

Hamzah menguatkan dakwaan alternatif dibuat dalam hal :

1. Penuntut umum tidak mengetahui dengan pasti perbuatan mana dari

ketentuan pidana yang didakwakan akan terbukti nantinya di Pengadilan,

misalnya apakah terbukti nantinya membujuk melakukan perbuatan atau

melakukan perbuatan.

2. Penuntut umum meragukan ketentuan pidana mana yang akan ditetapkan

oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata

terbukti.(A Hamzah,2008:185)

Karakteristik dari dakwaan alternatif adalah masing-masing akan

saling mengecualikan satu sama lain, maka hakim akan memilih salah satu

dakwaan yang didakwakan yang terbukti menurut keyakinannya. Sehingga

hakim bebas memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang terbukti, tanpa

harus memeriksa dan memutus dakwaan yang lainnya. Karena itu dakwaan

alternatif disebut juga dakwaan pilihan (keuze tenlastelgging). Sehingga dalam


commit to user

6

beberapa perkara pidana, penggunaan dakwaan jenis ini lebih efektif untuk

membuktikan kesalahan terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan

penulisan hukum tentang pembuktian pada dakwaan yang disusun dalam

bentuk alternatif dan efektifitasnya dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Untuk itulah penulis termotivasi untuk menulis penulisan hukum dengan

judul, “TINJAUAN PENGGUNAAN BENTUK SURAT DAKWAAN


PERSIDANGAN PERKARA PENYALAHGUNAAN DAN

PEMALSUAN KARTU KREDIT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.

455/Pid.B/2005/PN.SKA) ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam latar belakang tersebut, maka

penulis mengemukakan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penggunaan bentuk surat dakwaan alternatif dalam

persidangan perkara penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit.

2. Bagaimana metode pembuktian bentuk dakwaan alternatif dalam


C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu yang

hendak dicapai, dan suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan

tersebut. Adapun yang menjadi tujuan penelituan ini adalah antara lain sebagai

berikut :

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui penggunaan bentuk surat dakwaan alternatif dalam


b. Untuk mengetahui metode pembuktian bentuk dakwaan alternatif

dalam persidangan perkara penyalahgunaan dan pemalsuan kartu

kredit.


commit to user

7

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman penulis

dibidang Hukum Acara khususnya Hukum Acara Pidana.

b. Memenuhi persyaratan akademis guna mencapai gelar sarjana hukum

dalam bidang ilmu hukum di Fakulas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna,

khususnya bagi ilmu pengetahuan di bidang penelitian tersebut. Adapun

manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada

umumnya dan Hukum Acara pada khususnya.

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi dan

literatur dalam dunia kepustakaan tentang metode pembuktian surat

dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif sebagai sarana

pembuktian kesalahan terdakwa.

c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian -

penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran,

membentuk pola pikir ilmiah sekaligus mengetahui kemampuan

penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Menjadi wawasan dan pengetahuan hukum bagi masyarakat luas

terkait dengan metode pembuktian dalam bentuk surat dakwaan

alternatif.


commit to user

8

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna

menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk

menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam

menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki,2005:35)

Berdasarkan hal tersebut maka penulis dalam penelitian ini

menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian

normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif

menurut Johny Ibrahim adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan

kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Jhny

Ibrahim, 2006:57). Pendapat ini kemudian dipertegas dengan pendapat

Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa disiplin ilmiah dan cara

kerja ilmu hukum normatif adalah pada obyeknya, obyek tersebut adalah

hukum yang terutama terdiri atas kumpulan peraturan-peraturan hukum

yang bercampur aduk merupakan chaos, tidak terbilang banyaknya

peraturan perundang-undangan yang dkeluarkan setiap tahunnya. Dan

ilmu hokum (normatif) tidak melihat hukum sebagai suatu chaos atau mass

of rules tetapi melihatnya sebagai suatu structured whole of system (Jhoni

Ibrahim, 2006 : 57). Penulis memilih menggunakan jenis penelitian

hukum yang normatif, karena menurut penulis sumber penelitian yang

digunakan adalah bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat perskriptif dan

terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat perskriptif mempelajari

tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas suatu aturan, konsep-konsep

hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum


commit to user

9

menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam

melaksanakan hukum (Peter Mahmud Marzuki,2005:22).

Penelitian ini oleh penulis akan memberikan preskriptif mengenai

penggunaan bentuk dakwwaan alternatif dan metode pembuktiannya

dalam persidangan perkara penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit

(studi kasus dalam perkara nomor No. 455/Pid.B/2005/PN.SKA).

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum mempunyai beberapa macam pendekatan,

pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penlitian hukum adalah

pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan kasus (case

approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan

komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual

(conceptual approach). (Peter Mahmud Marzuki,2005:93). Adapun dalam

penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan kasus

(case approach) dilakukan dengan melakukan studi kasus terhadap

Putusan No. 455/pid.B/2005/PN SKA dalam perkara penyalahgunaan dan

pemalsuan kartu kredit. Dan pendekatan Undang-Undang (statue

approach) dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana.

4. Jenis dan Bahan Penelitian Hukum

Jenis data hukum yang digunakan dalam penelitian hukum yang

dilakukan oleh penulis adalah data hukum sekunder. Menurut Peter

Mahmud Marzuki pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya

data. Sehingga yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau otoritas.

Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan

resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-


commit to user

10

putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki,2005:141). Bahan hukum

primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana.

b. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia.

c. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor. 455/pid.B/2005/PN

SKA.

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan

dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku-buku teks, kamus-

kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan

peradilan (Peter Mahmud Marzuki,2005:141) Bahan hukum sekunder

yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku, artikel,

internet, dan sumber lain yang berkaitan dengan isu hukum dalam

penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian merupakan hal yang

sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang

digunakan dalam penulisan hukum ini adalah studi dokumen atau bahan

pustaka baik dari media cetak maupun elektronik yan kemudian

dikategorikan menurut jenisnya. Tehnik pengumpulan bahan hukum

tersebut diatas disebut studi pustaka.

6. Teknik Analisis

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian

normatif dimana teknik analisi yang penulis gunakan adalah dengan

menggunakan silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola

berfikir deduktif. Interpretasi atau penafsiran merupakan metode

penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang terkait


commit to user

11

teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan

sehubungan dengan peristiwa tertentu. Silogisme yang penulis gunakan

adalah menggunakan silogisme pendekatan deduktif yaitu proses

penalaran yan bermula dari keadaan umum ke keadaan khusus kemudian

ditarik kesimpulan sebagai pernyataan akhir yang mengandung kebenaran.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sitematika

penulisan hukum serta mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan

hukum ini, maka penulis menyajikan sistematikan penunisan ini menjadi 4

(empat) Bab. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian dan metode penelitian yang digunakan dalam

pennyusunan penulisan hukum ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai teori yang menjadi

landasan atau memberikan penjelasan secara teoritik berdasarkan

pada literature-literatur yang berkaitan dengan penulidan hukum

ini.kerangka teori tersebut meliputi tinjauan umum tentang

penuntutan, surat dakwaan, penyalahgunaan kartu kredit, dan

pembuktian.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai pembahasan dan

hasil yang diperoleh dari proses meneliti berdasarkan rumusan

masalah yang diteliti. Pokok permasalahan yang dibahas dalam

bab ini yaitu mengenai penggunaan bentuk surat dakwaan

alternatif dan metode pembuktian dakwaan yang disusun dalam


commit to user

12

bentu alternatif dalam persidangan perkara penyalahgunaan dan

pemalsuan kartu kredit.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang

dapat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses

meneliti, serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan

kepada para pihak yang terkait dengan bahasan penulisan

hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi sumber-sumber pustaka dalam penulisan hukum ini baik

secara langsung maupun tidak langsung

LAMPIRAN


commit to user

13

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

a. Pengertian Pembuktian

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum

acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah

menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat

dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk

menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian (Hari Sasangka dan

Lily Rosita,2003:10).

Pengertian pembuktian tidak secara jelas disebutkan dalam

KUHAP, tetapi dalam KUHAP menerangkan serangkaian proses yang

dapat digunakan untuk pembuktian yang tertuang dalam proses

penyelidikan, penuntutan sampai dengan proses pemeriksaan di

persidangan. Pengaturan tentang pembuktian dalam KUHAP hanya

menyebutkan tentang macam-macam alat bukti yang tertuang dalam

Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Sedangkan pembuktian adalah ketentuan yang berisi

penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-

Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti

yang dibenarkan Undang-Undang dan yang boleh dipergunakan hakim

membuktikan kesalahan yang didakwakan (Yahya Harahap,2000:273)

“Hukum pembuktian adalah ketentuan yang memuat danmengatur tentang berbagai unsur pembuktian yang tersusundan teratur saling berkaitan dan berhubungan sehinggamembentuk suatu kebulatan perihal pembuktian, yang jikadilihat dari segi keteraturan dan keterkaitannya dalam suatukebulatan itu dapat juga disebut dengan sistem pembuktian.”(Adami Chazawi, 2008:24).


commit to user

14

b. Teori Pembuktian

1) Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif

(positief wettwllijke bewijs theorie)

Menurut teori ini pembuktian hanya didasarkan kepada

undang-undang semata artinya jika telah terbukti suatu perbuatan

sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-

undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Teori

ini disebut juga teori pembuktian formel ( formele bewijstheorie)

Menurut D.Simons seperti dikutip oleh Andi Hamzah Teori

pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (positief

wettwllijke bewijs theorie) ini berusaha untuk menyingkirkan

semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara

ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.(Andi

Hamzah,2008:251).

2) Sistem pembuktian berdasarkan pada Undang-Undang secara

terbatas ( negatief wettelijk bewijstheorie)

Menurut sistem ini dalam pembuktian kesalahan terdakwa

hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan

cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang.itu tidak cukup,

tetapi harus disertai dengan keyakinan bahwa terdakwa bersalah

melakukan tindak pidana.

Dasar dari sistem pembuktian ini adalah Pasal 183 KUHAP

yang rumusannnya adalah :

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepasa seorangkecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat buktiyang sah yang ia memperoleh keyakinan bahwa suatutindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukannnya”.


commit to user

15

3) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka

(conviction in time).

Menurut sistem ini ,hakim dapat menyatakan telah terbukti

kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan

dengan didasarkan pada keyakinannya saja, dan tidak perlu

mempertimbangkan darimana (alat bukti) dia peroleh dan alasan-

alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam

membentuk keyakinannya tersebut. (Adami Chazawi,2008:25)

4) Sistem keyakinan dengan alasan logis (laconviction in raisonne)

Merupakan sistem pembuktian yang dalam menentukan

kesalahan terdakwa didasarkan pada keyakinan hakim, tetapi

keyakinan hakim untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya

kesalahan terdakwa ini didasarkan pada alasan-alasan yang logis.

Walaupun alasan-alasan itu dengan menggunakan alat bukti yang

diatur di dalam maupun di luar Undang-Undang.

c. Asas –Asas Pembuktian

1) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Dasar hukum bagi berlakunya asas ini terdapat dalam Pasal

184 ayat (2) KUHAP yang isinya : hal yang secara umum sudah

diketahui tidak perlu dibuktikan. Maksud dari pasal ini adalah

sesuatu yang sudah diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa

tersebut memang sudah demikian halnya atau sudah semestinya

demikian. Dan suatu pengalaman yang selamanya sah selalu

mengakibatkan demikian.

Lazimnya bunyi rumusan Pasal 184 ayat (2) KUHAP ini

selalu disebut dengan istilah notoir feiten yang berarti setiap hal


commit to user

16

yang “sudah umum diketahui” tidak lagi perlu dibuktikan dalam

pemeriksaan sidang pengadilan. (Yahya Harahap, 2000:276)

2) Menjadi saksi adalah kewajiban

Diatur dalam Pasal 159 ayat (2) yang isinya: menjadi saksi

adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi

saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk

memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia

dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang

yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli.

3) Satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis)

Pengaturan dari asas ini terdapat dalam Pasal 185 ayat (2)

KUHAP yang menerangkan bahwa keterangan seorang saksi saja

tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap

perbuatan yang didakwakan kepadanya.

4) Pengakuan terdakwa tidak melenyapkan kewajiban pembuktian.

Pengaturannya terdapat dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP

yang menerangkan bahwa keterangan terdakwa saja ttidak cukup

untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang

didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti

yang lain.

5) Keterangann terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri.

Diatur dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang

menerangkan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan

terhadap dirinya sendiri.


commit to user

17

d. Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan

suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat tersebut dapat digunakan

sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas

kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa

(Hari Sasangka dan Lily Rosita,2003:11).

Macam alat bukti yang sah dan boleh dipergunakan untuk

membuktikan yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP

adalah :

1) Keterangan saksi

Pengertian saksi yang diatur dalam Pasal 1 butir 26, saksi

adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan

penyidik penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana

yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam

perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai

sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan

ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya

itu.

2) Keterangan ahli

Pengertian ketetangan ahli terdapat dalam Pasal 1 butir 28,

keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang

yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk

membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan

pemeriksaan.

3) Surat

Definisi surat menutur Asser-Aneme seperti dikutip oleh

Andi Hamzah, surat-surat adalah segala sesuatu yang mengandung

tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk


commit to user

18

mengeluarkan isi pemikiran.(Andi Hamzah, 2008:276). Surat yang

dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah surat atau akta otentik dan

surat di bawah tangan dalam hal jika ada hubungannya dengan isi

dari alat pembuktian yang lain.

4) Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang

karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain,

maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah

terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

5) Keterangan terdakwa.

Adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang

perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami

sendiri.

Jika dibandingkan dengan alat-alat bukti dalam Pasal 295 HIR,

maka alat-alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ada beberapa

perbedaan, perbedaan itu adalah :

1) Alat bukti pengakuan menutur HIR, yang dalam KUHAP diperluas

menjadi keterangan terdakwa. Pengertian keterangan terdakwa

lebih luas dari sekedar pengakuan.

2) Dalam KUHAP ditambahkan alat bukti baru yang dulu dalam HIR

bukan merupakan alat bukti, yalni keterangan ahli. (Adami

Chazawi,2008:37)

2. Tinjauan Umum Tentang Surat Dakwaan

a. Pengertian Surat Dakwaan

Menurut A Karim Nasution pengertian surat dakwaan yaitu :

“Tuduhan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatuperumusan dari tindak pidana yang dituduhkan yang sementara


commit to user

19

dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluanyang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukanpemeriksaan”. (A karim Nasution,1973:75)Surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat perumusandari tindak pidana yang didakwakan yang disimpulkan danditarik dari hasil penyidikan dari penyidik dan merupakandasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di mukasidang pengadilan (Yahya Harahap,2000:376)

Surat dakwaan merupakan dasar penuntutan perkara pidana

yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dan diajukan ke pengadilan

dengan adanya surat dakwaan tersebut berarti ruang lingkup

pemeriksaan telah dibatasi dan jika dalam pemeriksaan terjadi

penyimpangan dari surat dakwaan, maka hakim ketua sidang

mempunyai wewenang untuk memberikan teguran kepada jaksa atau

penasihat hukum tersangka (Kuswindiarti.2005.”Pola Pembelaan

Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap terdakwa dalam Proses

Pemeriksaan di Pengadilan”. JURNAL MANAJERIAL.Vol. 5, No. 2.).

Berdasarkan pada Surat Edaran Bersama Mahkamah Agung

dan Jaksa Agung tanggal 20 Oktober 1962 No. 6 MA/1962/24/SE

menegaskan bahwa pembuatan surat dakwaan baik dalam perkara

tolakan maupun dalam perkara sumir adalah jaksa, sehingga penuntut

umum ditempatkan pada posisi yang berdiri sendiri. Sehingga terdapat

tiga prinsip dalam pembuatan surat dakwaan yaitu :

1) Pembuatan surat dakwaan dilakukan secara sempurna dan berdiri

sendiri atas wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada

penuntut umum.

2) Surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan hakim.

3) Hanya jaksa penuntut umum yang berhak dan berwenang

menghadapkan dan mendakwa seseorang yang dianggap

melakukan tindak pidana di muka sidang pengadilan.


commit to user

20

b. Fungsi dan Dasar Pembuatan Surat Dakwaan

Fungsi dari Surat Dakwaan ditinjau dari berbagai kepentingan

yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat

Dakwaan dapat dikategorikan :

1) Bagi Pengadilan/Hakim,

Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi

ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan

keputusan;

2) Bagi Penutut Umum,

Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis

yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;

3) Bagi terdakwa/Penasehat Hukum,

Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan dan

menyusun pembelaan.

Dasar dalam pembuatan Surat Dakwaan yang diatur dalam

KUHAP sebagai berikut :

1) Penuntut Umum mempunyai wewenang membuat Surat Dakwaan

(pasal 14 huruf d KUHAP);

2) Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap

siapapun yang didakwa melakukan suatu Tindak Pidana dalam

daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke

Pengadilan,yang berwenang mengadili (pasal 137 KUHAP);

3) Pembuatan Surat Dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia

berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan

penuntutan (pasal 140 ayat 1 KUHAP).

c. Syarat-Syarat Pembuatan Surat Dakwaan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan Surat

dakwaan adalah sebagai berikut :Pasal 143 (2) KUHAP menetapkan


commit to user

21

syarat syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan Surat Dakwaan,

yakni syarat syarat yang berkenaan dengan tanggal, tanda tangan

Penuntut Umum dan identitas lengkap terdakwa. Syarat syarat

dimaksud dalam praktek disebut sebagai syarat formil. Sesuai

ketentuan pasal 143 (2) huruf a KUHAP, syarat formil meliputi :

1) Surat Dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut

Umum pernbuat Surat Dakwaan;

2) Surat Dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa

yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir,

jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Disamping syarat formil tersebut ditetapkan pula bahwa Surat

Dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap

mengenai Tindak Pidana yang didakwakan dengan menyebutkan

tempat dan waktu Tindak Pidana itu dilakukan. Syarat ini dalam

praktek tersebut sebagai syarat materiil. Sesuai ketentuan pasal 143 (2)

huruf b KUHAP, syarat materiil. meliputi:

1) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana

yang didakwakan;

2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan

tempat Tindak Pidana itu dilakukan.

Cermat adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam

mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-

undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan dan

atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan

atau dakwaan tidak dapat dibuktikan, misalnya, adakah pengaduan

dalam hal delik aduan, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan

dalam melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut

belum/sudah kadaluarsa, apakah tindak pidana tersebut nebis in nidem.

Jelas yaitu Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-

unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian


commit to user

22

perbuatan materil (fakta) yang dilakukan terdakwa dalam surat

dakwaan. Dan lengkap adalah uraian dakwaan yang mencakup semua

unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap.

Secara materiil. suatu Surat Dakwaan dipandang telah

memenuhi syarat apabila Surat Dakwaan tersebut telah memberikan

gambaran secara bulat dan utuh tentang :

1) Tindak Pidana yang dilakukan;

2) Siapa yang melakukan Tindak Pidana tersebut;

3) Dimana Tindak Pidana dilakukan;

4) Bilamana/kapan Tindak Pidana dilakukan;

5) Bagaimana Tindak Pidana tersebut dilakukan;

6) Akibat apa yang ditimbulkan Tindak Pidana tersebut (delik

materiil).

7) Apakah yang mendorong terdakwa melakukan Tindak Pidana

tersebut (delik delik tertentu);

8) Ketentuan ketentuan Pidana yang diterapkan.

Komponen komponen tersebut secara kasuistik harus

disesuaikan dengan jenis Tindak Pidana yang didakwakan (apakah

Tindak Pidana tersebut termasuk delik formil atau delik materiii).

Dengan demikian dapat diformulasikan bahwa syarat formil adalah

syarat yang berkenaan dengan formalitas pembuatan Surat Dakwaan,

sedang syarat materiil adalah syarat yang berkenaan dengan

materi/substansi Surat Dakwaan. Untuk keabsahan Surat Dakwaan,

kedua syarat tersebut harus dipenuhi. Tidak terpenuhinya syarat formil,

menyebabkan Surat Dakwaan dapat dibatalkan (vernietigbaar), sedang

tidak terpenuhinya syarat materiil. menyebabkan dakwaan batal demi

hukum (absolut nietig).

d. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan


commit to user

23

Undang Undang tidak menetapkan bentuk Surat Dakwaan dan

adanya berbagai bentuk Surat Dakwaan dikenal dalam perkembangan

praktek, sebagai berikut:

1) Tunggal

Dalam Surat Dakwaan hanya satu Tindak Pidana saja yang

didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan

alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Dakwaan tunggal

digunakan, apabila Jaksa Penuntut Umum berpendapat dan yakin

benar bahwa :

a) Perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya merupakan satu

tindak pidana saja;

b) Terdakwa melakukan satu perbuatan, tetapi termasuk dalam

beberapa ketentuan pidana (eendaadche semenloop=Concursus

idealis), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1)

KUHP;

c) Terdakwa melakukan perbuatan yng berlanjut (voorgezette

hadeling), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1)

KUHP.

2) Altermatif

Dalam Surat Dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang

disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan

bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk

dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang

Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun

dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan

saja yang akan dibuktikan.


commit to user

24

Tujuan yang hendak dicapai dengan pembuatan dakwaan

alternatif oleh penuntut umum pada dasarnya bertitik tolak pada

pemikiran :

a) Untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari

pertanggung jawaban hukum pidana (crime liability).

b) Memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan hukum yang

lebih tepat (Yahya Harahap,2000:390)

3) Subsidair.

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsider

juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara

berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai

pengganti lapisan sebelumnya. Sistematik lapisan disusun secara

berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana

tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan

pidana terendah.

4) Kumulatif

Dalam Surat Dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa

Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu

demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara

tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini

dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak

Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang

berdiri sendiri.

5) Kombinasi

Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini

dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan

dakwaan alternatif atau Subsidair. Timbulnya bentuk ini seiring

dengan perkembangan dibidang kriminalitas yang semakin variatif

baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang

dipergunakan.


commit to user

25

e. Teknik pembuatan Surat Dakwaan

Teknik pembuatan Surat Dakwaan berkenaan dengan

pemilihan bentuk Surat Dakwaan dan redaksi yang dipergunakan

dalam merumuskan Tindak Pidana yang didakwakan.

1) Pemilihan Bentuk.

Bentuk Surat Dakwaan disesuaikan dengan jenis Tindak

Pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila terdakwa hanya

melakukan satu tindak pidana, maka digunakan dakwaan tunggal.

Dalam hal terdakwa melakukan satu Tindak Pidana yang

menyentuh beberapa perumusan Tindak Pidana dalam Undang

Undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan

ketentuan pidana yang dilanggar, dipergunakan dakwaan alternatif

atau subsidair. Dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak

Pidana yang masing masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri

sendiri sendiri, dipergunakan bentuk dakwaan kumulatif.

2) Teknis Redaksional

Hal ini berkenaan dengan cara merumuskan fakta-fakta dan

perbuatan terdakwa yang dipadukan dengan unsur unsur Tindak

Pidana sesuai perumusan ketentuan pidana yang dilanggar,

sehingga nampak dengan jelas bahwa fakta-fakta perbuatan

terdakwa memenuhi segenap unsur Tindak Pidana sebagaimana

dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan.

Perumusan dimaksud harus dilengkapi dengan uraian tentang

waktu dan tempat Tindak Pidana dilakukan. Uraian kedua

komponen tersebut dilakukan secara sistematis dengan

menggunakan bahasa yang sederhana dan kalimat kallimat efektif

Berdasarkan pada R.I.B pada pasal 282 R.I.B kemungkinan

mengadakan perubahan surat dakwaan pada waktu sidang berjalan

diperbolehkan. Yaitu diperbolehkannya mengadakan perubahan

surat dakwaan selama persidangan berjalan dengan perubahan


commit to user

26

sedemikian rupa, sehingga penyebutan suatu perbuatan yang

tadinya tidak lengkap dapat diubah menjadi penyebutan suatu

perbuatan yang merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang

perubahannya tidak boleh berakibat bahwa perbuatan tersebut

sesudah dirubah merupakan perbuatan lain daripada perbuatan

yang disebut semula (Faisal Salam,2001:203)

Surat dakwaan diubah baik atas inisiatif penuntut umum

maupun atas saran hakim. Dalam ketentuan pasal 12 Undang-

Undnag Pokok Kejaksaan (Undang-Undang No. 15 Tahun 1961)

ditentukan bahwa “ dalam hal surat tuduhan (dakwaan) kurang

memenuhi syarat-syarat, jaksa wajib memperhatikan saran-saran

yang diberikan oleh hakim sebelum persidangan pengadilan

dimulai”. Dapat disimpulakan bahwa perubahan surat dakwaan

tersebut hanya dapat dilakukan sebelum pemeriksaan

dipersidangan dimulai. Selain ketentuan diatas dalam KUHAP juga

mengatur tentang jangka waktu yang diperbolehkan untuk

melakukan perubahan terhadap surat dakwaan

(http://zanikhan.multiply.com/journal/item/1026 diakses 9

November 2010 Pukul 12.20)

Ketentuan pada pasal 282 R.I.B sudah tidak berlaku dengan

keluarnya KUHAP. Sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP maka

Penuntut Umum hanya diperbolehkan untuk mengubah surat

dakwaan sebelum ditetapkannya hari sidang terhadap perkara yang

bersangkutan, sehingga setelah ditetapkan hari sidang segala

bentuk perubahan atas surat dakwaan tidak diperkenankan. Hal ini

termuat dalam Pasal 144 KUHAP yaitu :

a) Penuntut umum dapat merubah surat dakwaan sebelum

pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk

menyempurnakan, maupun untuk tidak meanjutkan

penuntutannya.


commit to user

27

b) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu

kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

c) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia

menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasehat

hukum dan penyidik.

3. Tinjauan Umum Tentang Penuntutan

a. Pengertian Penuntutan

Definisi penuntutan menurut Wirjono Prodjodikoro seperti

dikutip oleh Andi Hamzah adalah menyerahkan perkara seorang

terdakwa dengan berkas perkaranya kepada Hakim, dengan

permohonan, supaya Hakim memeriksa dan kemudian memutuskan

perkara pidana itu terhadap terdakwa (Andi Hamzah, 2008:162).

Perbedaan dengan definisi pada KUHAP adalah disebutkan dengan

tegas “terdakwa” sedangkan dalam KUHAP tidak.

Definisi dari penuntutan yang terdapat dalam KUHAP sendiri

terdapat dalam Pasal 1 butir 7 yaitu :

“penuntutan adalah tindakan penuntut umum untukmelimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yangberwenang dalam hal dan menutur cara yang diatur dalamundang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dandiputus oleh hakim di sidang pengadilan”.Dari bunyi ketentuan pasal diatas, dapat ditarik kesimpulan

bahwa penuntutan berarti tindakan penuntut umum untuk :

1) Melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang

berwenaang,

2) Dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus

oleh hakim di sidang pengadilan. (Yahya Harahap,2000:374)

b. Asas-Asas Penuntutan

Sehubungan dengan wewenang penuntutan, dalam hukum

acara pidana dikenal dua asas penuntutan, yaitu :


commit to user

28

1) Asas legalitas

Asas legalitas adalah penuntut umum diwajibkan menuntut

semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang

bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum. Menurut asas

ini, penuntut umum wajib menuntut seseorang yang didakwa telah

melakukan tindak pidana.

2) Asas oportunitas

Asas oportunitas adalah penuntut umum tidak diharuskan

melakukan penuntutan terhadap seseorang, meskipun yang

bersangkutan sudah jelas telah melakukan tindak pidana yang

dapat dihukum. Menurut asas ini penuntut umum tidak wajib

melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melakukan suatu

tindak pidana jika menurut pertimbangannya apabila orang

tersebut dituntut akan merugikan kepentingan umum, sehingga

demi kepentingan umum seseornag yang melakukan tindak pidana

dapat tidak dituntut.

Menurut asas legalitas, penuntut umum wajib menuntut

seseorang yang didakwakan telah melakukan tindak pidana.

Sedangkan asas oportunitas, penuntut umum tidak wajib menuntut

seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika menurut

pertimbangannya jika orang tersebut dituntut akan merugikan

kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum, seseorang yang

melakukan tindak pidana tidak dapat dituntut. Penerapan asas

oportunitas di negara kita berdasarkan untuk kepentingan negara

dan masyarakat dan bukan kepentingan pribadi. Penuntut Umum

berkewajiban mencari keadilan :

Prosecutors are blessed and cursed with extensivediscretion. They de-cide whether and who to prosecute.They can recommend a harsh or a le-nient sentence. Andwhen exculpatory evidence surfaces following a defendant'sconviction, a prosecutor decides whether to continue toprose-cute or drop the case. Because of the importance of


commit to user

29

criminal prosecutions and the broad discretion prosecutorshold in pursuing them, prosecutors within an officesometimes disagree. When a prosecutor's view of a casediffers from her boss's perspective, both lawyers mustdecide what justice. requires. A prosecutor is duty bound to¯ seek justice,. not just win a con-viction. (Melanie D.Wilson.2008.”Finding A Happy and Ethical MediumBetween A Prosecutor Who Believes the Defendant didn’tdo it and the Boss Who Says that He did”. NorthwesternUniversity School of Law, Vol. 103.)

c. Penggabungan Perkara

Terhadap penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum,

penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dengan satu

sutar dakwaan. Tetapi penggabungan perkara pidana itu dapat

dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 141

KUHAP, yaitu :

1) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama

dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap

penggabungannya.

2) Beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang

lain.

3) Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan

yang lain akan tetapi satu dengan yang lainnya itu ada

hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu

bagi kepentingan pemerikasaan.

Pada penjelasan KUHAP dijelaskan maksud dari kata

“bersangkut-paut” adalah :

1) Oleh lebih dari seorang yang bekerjasama dan dilakukan pada saat

yang bersamaan.

2) Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan

ketapi merupakan pelaksanaan dari pemufakatan jahat yang dibuat

oleh mereka sebelumnya.


commit to user

30

3) Oleh lebih dari seorang dengan maksud mendapatkan alat yang

akan dipergunakan untuk melakukan delik lain atau

menghindarkan diri dari pemidanaan karena delik lain.

d. Pemecahan Perkara (splitsing)

Kebalikan dari penggabungan perkara, penuntu umum dapat

memecah perkara menjadi lebih dari satu. Hal in diatur dalam Pasal

142 KUHAP yang isinya:

“Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yangmemuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapaorang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadapmasing-masing terdakwa secara terpisah.”

Pemecahan perkara (splitsing) dilakukan dengan membuat

berkas perkara baru dimana para tersangka saling menjadi saksi

sehingga diperlukan pemeriksaan baru baik terhadap tersangka

maupun saksi. Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP untuk semua

perkara yang dipecah (splitsing) harus diperiksa kembali.

Menurut Andi Hamzah dalam perkara yang dipecah (splitsing)

tidak harus diperiksa kembali. Mungkin kalau tidak ada saksi

sedangkan ada beberapa orang tersangka bergantian menjadi saksi.

Tetapi hal yang demikian sesungguhnya dapat menimbulkan

kemungkinan orang akan dipaksa berbohong, tidak akan memberatkan

tersangka (terdakwa) karena pada gilirannya nanti ia juga akan menjadi

tersangka (terdakwa). (Andi Hamzah,2008:165).

Tidak selalu dalam memecah perkara perlu pemeriksaan baru.

Kalau ada beberapa tersangka dan juga ada beberapa orang saksi, maka

dalam memecah perkara tersebut hanya perlu membuat duplikatnya

saja., dimana daftar nama tersangka diubah menjadi sendiri-sendiri,

dan pemeriksaan saksi tetap. Dalam hal ini penuntut umum dapat

langsung memecah perkara tersebut menjadi beberapa buah. Sehingga

yang perlu diminta penyidik adalah duplikat hasil pemeriksaan.


commit to user

31

e. Proses Penuntutan

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 7 itu secara singkat proses

penuntutan dan tuntutan pidana sebagai berikut :

1) Pelimpahan perkara pidana yang disertai surat dakwaan ke

pengadilan yang berwenang.

2) Pemeriksaan di sidang pengadilan.

3) Tuntutan Pidana.

4) Putusan hakim.

Proses penuntutan dapat dilakukan setelah proses penyidikan

selesai dan berkas penyidikan diberikan kepada kejaksaan adapun

proses penuntutan sebagaimana disebutkan dalam pasal 138 KUHAP

adalah sebagai berikut :

1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik

segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari

wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan

itu sudah lengkap atau belum.

2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut

umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai

petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan

dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas,

penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu

kepada penuntut umum.

Berdasarkan pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa

proses yang pertama kali dilakukan oleh penyidik dalam melakukan

penuntutan adalah proses pra penuntutan dimana penuntut umum

memberikan petunjuk kepada penyidik dalam rangka penyempurnaan

penyidikan. Pada proses pra penuntutan setelah dikeluarkannya

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dimana

kejaksaan mempunyai wewenang untuk melengkapi berkas perkara

tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan


commit to user

32

sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Untuk melengkapi berkas

perkara, pemerikasaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan

hal-hal berikut :

1) Tidak dilakukan terhadap tersangka.

2) Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya

dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau membahayakan

keselamatan Negara.

3) Harus dapat dilaksanakan 14 hari setelah dilaksanakan ketentuan

Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP.

4) Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

Proses selanjutnya adalah pembuatan surat dakwaan. Menurut

Pasal 140 KUHAP, apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari

hasil penyidikan dapat dilakukann penuntutan maka penuntut umum

dalam waktu secepatnya harus membuat surat dakwaan.

4. Tinjauan Umum tentang Kartu Kredit

a. Pengertian Kartu Kredit

Menurut Suryo Hadibroto dan Prakoso sebagaimana dikutip

oleh Hermansyah kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran,

sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat digunakan

oleh konsumen untuk ditukar dengan produk barang atau jasa yang

diinginkan ditempat-tempat yang menerima kartu kredit (merchant)

atau bisa digunakan konsumen untuk menguangkan kepada bank

penerbit atau jaringannya ( cash advance ). (hermansyah,2005:45)

Pengertian secara bahasa berasal dari Kata bithaqah (kartu)

secara bahasa digunakan untuk potongan kertas kecil atau dari bahan

lain, diatasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengan potongan

kertas itu. Sementara kata i’timan secara bahasa artinya adalah kondisi

aman dan saling percaya. Dalam kebiasaan dalam dunia usaha artinya


commit to user

33

semacam pinjaman, yakni yang berasal dari kepercayaan terhadap

peminjam dan sikap amanahnya serta kejujurannya. Oleh sebab itu ia

memberikan dana itu dalam bentuk pinjaman untuk dibayar secara

tertunda.

Pengertian secara termilogis kartu kredit yaitu kartu yang

dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh

pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta

pelayanan tertentu secara hutang. Kalau kita terjemahkan kata ‘kredit

giro’ ini secara langsung artinya adalah kartu pinjaman. Atau kartu

yang memberikan kesempatan kepada pembawanya untuk

mendapatkan pinjaman.

b. Macam-Macam Kartu Kredit

1) Kartu kredit pinjaman yang tidak dapat diperbaharui (charge card)

Keistimewaan paling menonjol dari kartu ini adalah

diharuskannya menutup total dana yang ditarik secara lengkap

dalam waktu tertentu yang diperkenankan, atau sebagian dari dana

tersebut. Biasanya waktu yang diperkenankan tidak lebih dari tiga

puluh hari, namun terkadang bisa mencapai dua bulan. Kalau pihak

pembawa kartu terlambat membayarnya dalam waktu yang telah

ditentukan, ia akan dikenai denda keterlambatan. Dan kalau ia

menolak membayar, keanggotaannya dicabut, kartunya ditarik

kembali dan persoalannya diangkat ke pengadilan.

2) Kartu kredit pinjaman yang dapat diperbaharui (Revolving Credit

Card)

Pemilik kartu ini diberikan pilihan cara menutupi semua

tagihannya secara lengkap dalam jangka waktu yang ditoleransi

atau sebagian dari jumlah tagihannya dan sisanya diberikan dengan

cara ditunda, dan dapat diikutkan pada tagihan berikutnya. Bila ia

menunda pembayaran, ia akan dikenakan dua macam bunga.


commit to user

34

Pertama bunga keterlambatan, kedua bunga dari sisa dana yang

belum ditutupi. Kalau ia berhasil menutupi dana tersebut dalam

waktu yang ditentukan, ia hanya terkena satu macam bunga saja,

yaitu bunga penundaan pembayaran. Dana yang ditarik tidak akan

terbatas bila pemiliknya terus saja melunasi tagihan beserta bunga

kartu kreditnya secara simultan.

Jenis kartu kredit berdasarkan pada fungsinya kartu kredit

terbagi menjadi 5, yaitu:

1) Charge card

Merupakan kartu kredit dimana pemegang kartu harus

melunasi semua penagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus pada

saat jatuh tempo.

2) Credit card

Adalah suatu system dimana pemegang kartu dapat

melunasi penagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus atau secara

angsuran pada saat jatuh tempo.

3) Debit card

Merupakan kartu kredit yang pembayaran atas penagihan

nasabah melalui pendebitan atas rekening yang ada di bank dimana

pada saat membuka kartu.dengan pendebitan tersebut maka

sejumlah uang nasabah yang sesuai dengan nominal transaksi

berkurang atau dikreditkan kepada rekening pedagang tempat

nasabah berbelanja.

4) Cash card

Merupakan kartu yang berfungsi sebagai alat penarikan

tunai pada ATM maupun langsung di teller bank. Namun

pembayaran cash ini tidak dapat dilakukan diluar bank.

5) Check guarantee


commit to user

35

Merupakan kartu yang digunakan sebagai jaminan dalam

penarikan cek dan dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai.

(kasmir,2002: 174)

c. Dasar Hukum Kartu Kredit

Pengaturan mengenai kartu kredit belum secara tegas

disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) namun

dalam didalam KUHPerdata terdapat ketentuan yang dapat dijadikan

dasar hukum pelaksanaan kegiatan bisnis kartu kredit diindonesia yaitu

adanya asas ‘’kebebasan berkontrak’’ (partij autonomie). Penegrtian

dari asas ini adalah setiap orang bebas untuk mengadakan atau tidak

mengadakan perjanjian dengan orang lain baik yang sudah diatur

maupun yang belum diatur oleh undang-undang, kebebasan untuk

menentukan bentuk perjanjian, kebebasan untuk menentukan isi

perjanjian, dan kebebasan untuk menerima atau menyimpangi hukum

perjanjian yang bersifat pelengkap (aanvullend recht). Tetapi

kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu : tidak dilarang oleh

undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak

bertentangan dengan kesusilaan.

Selain dalam KUHPerdata sekarang terdapat beberapa

peraturan yang dapat dijadikan landasan hukum penerbitan kartu kredit

di Indonesia, yaitu :

a. Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

Pasal 2 ayat (1) dari Keppres ini antara lain menyebutkan

bahwa salah satu kegiatan dari lembaga pembiayaan adalah

melakukan usaha kartu kredit. Sementara itu dalam Pasal 1 ayat (7)

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan kartu kredit

adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam

rangka pembelian barang/jasa dengan mempergunakan kartu


commit to user

36

kredit. Selanjutnya dalam Pasal 3 yang dapat melakukan kegiatan

pembiayaan tersebut, termasuk kartu kredit adalah bank, lembaga

keuangan bukan bank, dan perusahaan pembiayaan. Namun

sekarang lembaga keuangan bukan bank sudah tidak ada lagi dalam

system hukum keuangan kita.

b. Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1998 tentang

Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

sebagaimana telah berkali-kali diubah, terakhir dengan Keputusan

Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan

Pembiayaan.

Dalam Pasal 2 dari Keputusan Menteri Keuangan tersebut

juga menyebutkan bahwa salah satu dari kegiatan pembiayaan

adalah usaha kartu kredit. Dan dalam Pasal 7 ditentukan bahwa

pelaksanaan kegiatan kartu kredit dilakukan dengan cara

penerbitan kartu kredit yang dapat digunakan oleh pemegangnya

untuk pembayaran pengadaan barang/jasa.

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankkan yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Dalam Pasal 6 huruf 1 juga dengan tegas dinyatakan bahwa

salah satu kegiatan bank adalah melakukan usaha kartu kredit.

d. Pihak-Pihak Dalam Penerbitan Kartu Kredit

Dalam penerbitan kartu kredit terdapat tiga pihak yang terlibat

didalamnya, yaitu :

1) Bank penerbit kartu kredit (issuer bank)

Adalah bank yang menerbitkan kartu kredit yang

mempunyai hak untuk melakukan penagihan pembayaran dari

pemegang kartu atau card holder serta mempunyai kewajiban

untuk melakukan pembayaran kepada merchant.


commit to user

37

2) Merchant

Adalah penjual barang atau jasa yang bersedia menerima

pembayaran dengan kartu kredit. Dan seseorang atau perusahaan

yang melakukan perjasama dengan bank penerbit dalam menerima

kartu kredit sebagai pembayaran atas transaksi barang atau jasa

yang dijualnya, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati

dalam perjanjian kerjasama.

3) Pemegang kartu ( Card holder)

Adalah seseorang yang telah diberi kepercayaan oleh bank penerbit

untuk menggunakan kartu kredit dalam melakukan transaksi

dengan merchant yang telah ditetapkan oleh bank penerbit.

e. Tindak Pidana Perbankkan

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

(selanjutnya disebut UU Perbankan) terdapat tiga belas macam tindak

pidana yang diatur mulai dari pasal 46 sampai dengan Pasal 50A.

Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat

macam:

1) Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, diatur dalam Pasal

46.

2) Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam

Pasal 47 ayat (1) ayat (2) dan Pasal 47 A.

3) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan

bank diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan ayat (2).

4) Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam

pasal 49 ayat (1) huruf a,b dan c, ayat (2) huruf a dan b, Pasal 50

dan Pasal 50A.

(http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah_seminar-

padang.pdf diakses 9 November 12.31)


commit to user

38

f. Modus Tindak Pidana Kartu Kredit

Modus dari tindak pidana yang berkaitan dengan kartu kredit

adalah :

1) Modus Konvensional :

Pencurian data pada saat pemilik betransaksi di Cashier,

sebelum kartu kredit yang bersangkutan di swipe ke mesin EDC

terlebih dahulu di gesek pada alat mungil bernama Skimming

Device yang dapat membaca dan merekam data pada magnetic

stripe kartu kredit asli. Modus ini jelas melibatkan Merchant staff

tersebut.

2) Modus Chip

Memasang sebuah chip secara diam-diam ke dalam mesin

EDC di berbagai merchant. Hal ini dapat dilakukan oleh staff

pemilik mesin EDC atau Perusahaan yang melakukan jasa service

mesin EDC. Dengan chip tersebut maka data transaksi akan

dengan mudah terekam.

3) Modus Wire Trapping

Modus ini sangat canggih, dimana sitemnya dalam

melakukan penyadapan dari jaringan telekomunikasi data. Dengan

modus ini data yang dapat dicuri sangat banyak sehingga dampak

kerugian akan semakin luas. Pada tehnik ini semua data jenis kartu

kredit dapat tersadap dengan mudah.

4) Hilangnya Kartu Kredit (Lost/Stolen Card)

Modus operandi dalam hal ini sederhana saja. Di mana

pihak pemegang kartu kredit berpura-pura menyatakan bahwa

kartu kreditnya hilang. Baik karena dicuri ataupun bukan.

5) Kartu Kredit Palsu (Counterfeit Card)


commit to user

39

Dalam hal ini di buat suatu kartu kredit palsu yang persis

sama dengan kartu kredit yang asli. Lengkap dengan logo pihak

penerbit. Kadang-kadang magnetic stripe juga ikut ditiru. Dalam

kasus ini seperti ini biasanya terlibat suatu sindikat nasional,

regional maupun internasional.

6) Mengubah Kartu Kredit (Re-Embosssed Card/Altered Card)

Modus operandi dalam tindak pidana kartu kredit dengan

cara mengubah data-data yang terdapat dalam kartu kredit dengan

menggunakan data palsu.

7) Kartu dari Bocoran Informasi (Solicited Card)

Ada pihak-pihak seperti penerbit atau karyawan dari

penerbit ataupun pihak yang dekat dengan pemegang yang

membocorkaninformasi tentang nomor dan kode kartu kredit

kepada suatu sindikat pemalsu kartu kredit.

8) Kejahatan dalam Pengiriman Kartu (Mail Order Fraud)

Apabila kartu kredit dikirim dengan pos maka kartu

tersebut tidak sampai ke tangan pemegangnya. Biasanya pelaku

adalah orang dalam/pegawai kantor pos tersebut.

(http://www.scribd.com/doc/22370900/Paper-Tentang-Kartu-

Kredit diakses 12 November 2010 14.35)


commit to user

40

B. Kerangka Pemikiran

Bagan I :Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut dapat dijelaskan bahwa

telah terjadi tindak pidana pemalsuan dan penyalahgunan kartu kredit.

Dengan adanya tindak pidana maka telah terjadi pelanggaran terhadap

hukum pidana yang berlaku. Maka pelaku harus proses pemeriksaan

Penuntutan Oleh PenuntutUmum

Pembuktian KesalahanYang Dilakukan Oleh

Terdakwa

Dakwaan

Alternatif

Metode

Pembuktian

Putusan HakimPengadilan Negeri

Tindak Pidana Pemalsuandan Penyalahgunaan Kartu

Kredit


commit to user

41

perkara dipersidangan untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana

yang telah dilakukannnya.pemeriksaan perkara dipersidangan ini

dilakukan setelah adanya bukti permulaan yang cukup untuk tindak pidana

yang didakwakan terhadapnya.

Proses pemeriksaan persidangan ini dimulai dari tindakan

penangkapan sampai dengan penyidikan yang dilakukan oleh Polri,

kemudian berkas perkara penyidikan itu dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri

untuk diperiksa dan ditindak lanjuti. Setelah perkara pidana dilimpakhan

ke Kejaksaan Negeri maka memasuki tahap proses persidangan, dimana

menjadi kewenangan dari penuntut umum untuk melakukan penuntutan

terhadap perkara pidana tersebut, penuntutan yang dilakukan oleh penuntut

umum bertujuan untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh

terdakwa.

Pembuktian tersebut dapat dilakukan dengan penyusunan surat

dakwaan. Karena surat dakwaan merupakan dasar dalam proses

persidangan. Dalam hal ini dakwaan yang digunakan adalah dakwaan

alternatif karena dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang paling

efektif untuk membuktikan kesalahan terdakwa dengan metode

pembuktian yang dilakukan terhadapnya. Dan berdasarkan pembuktian

yang dilakukan oleh Penuntut Umum maka hakim dapat mengambil

putusan yang mengikat dalam perkara penyalahgunaan dan pemalsuan

kartu kredit yang dilakukan oleh terdakwa.


commit to user

42

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Penggunaan Bentuk Surat Dakwaan Alternatif dalam Persidangan

Perkara Penyalahgunaan dan Pemalsuan Kartu Kredit

a. Kasus Posisi

Pada awalnya terdakwa Rifani membeli kartu kredit HSBC master card

jenis gold No. 5409-2600-00676-0058 atas nama Arief.S dari saudara

Rudi seharga Rp. 4.000.000,-. Selanjutnya terdakwa Rifani mencari

Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Arief.S dengan alamat Jl.

Cemara Raya No. 119 Rt.01/10 Kelurahan Cibodasari Kec. Cobodas

Tanggerang, setelah memperoleh KTP tersebut terdakwa Rifani

mengajak Jhon Arieza Iskandar ke Solo bermaksud untuk

menggunakan kartu kredit HSBC miliknya karena sebelumnya saudara

Rudi berpesan agar kartu kredit HSBC digunakan di Solo, karena Solo

sudah dikondusikan dan dijamin tidak ada masalah. Setelah berada di

Solo para terdakwa meminta tolong kepada saksi Ari Patria Wisnu

untuk menarik uang sebesar Rp. 4.500.000,- menggunakan kartu

tersebut setelah ada kesepakatan dengan Toko Satelit bahwa Bank

mendapatkan 2,8 % dan Toko Satelit mendapatkan 1,2 % guna

membayar telepon dan listrik maka kartu digesekkan di mesin EDC

(Elektronic Data Capture ) setelah mendapat persetujuan transaksinya

dibayar maka Toko Satelit dalam hal ini saksi Libranis Suhoko,

membayar Rp. 4.500.000,- kepada saksi Ari Patria Wisnu selanjutnya

oleh saksi Ari Patria Wisnu diserahkan kepada terdakwa Rifani yang

pada saat itu bersama terdakwa Jhon Arieza Iskandar menunggu di luar

Toko Satelit kemudian oleh para terdakwa uang tersebut sidah habis

digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari.


commit to user

43

Identitas Terdakwa

Nama : Rifani

Tempat Lahir : Jakarta

Umur/Tgl. Lahir : 35 tahun/1 Juni 1974

Jenis Kelamin : Pria

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Jalan Mawar Berduri 12 Tangerang

Agama : Islam

Pekerjaan : Tehnisi komputer

Pendidikan :Sarjana Ilmu Komputer

Nama : Jhon Arieza Iskandar

Tempat Lahir : Bekasi

Umur/Tgl. Lahir : Bekasi, 32 tahun/23 Mei 1977

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Jalan Melati Nan Wangi No. 23 Tangerang

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : D3 Elektro

b. Dakwaan

pertama

Bahwa ia terdakwa Rifan bersama-sama dengan temannya yang

bernama Jhon Arieza Iskandar pada hari Rabu tanggal 19 Oktober

2005 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005

bertempat di Toko “Satelit” Jalan Slamet Riyadi Solo atau setidak-

tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Surakarta, dengan maksud secara melawan hukum

dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang


commit to user

44

dipalsukan, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan oleh

para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2005 Rifan di sebuah counter

HP di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, membeli sebuah kartu kredit

HSBC master card jenis gold No. 5409-2600-00676-0058 atas nama

Arif S dari seorang laki-laki bernama Rudi seharga Rp. 4.000.000,-

(empat juta rupiah). Selanjutnya Rifan mencari Kartu Tanda Penduduk

(KTP) atas nama Arif S dengan alamat Jalan Mampang Prapatan XV

No. 23C Jakarta Selatan. Setelah memperoleh KTP tersebut, Rifan

mengajak Jhon Arieza Iskandar ke Solo dengan tujuan untuk

menggunakan kartu kredit tersebut miliknya, karena sebelumnya

saudara Rudi berpesan agar kartu kredit HCBS digunakan di Solo

karena Solo sudah dikondisikan dan dijamin tidak ada masalah.

Setelah berada di Solo, Rifan dan Jhon Arieza Iskandar pada hari

Selasa tanggal 2 Nopember 2010 minta tolong kepada seorang laki-

laki bernama Ari Patria Wisnu untuk menarik uang sebesar Rp.

5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan menggunakan kartu kredit

tersebut. Oleh Ari Patria Wisnu, Rifan dan Jhon Arieza Iskandar

diajak ke sebuah toko ”Satelit” yang terletak di Jalan Slamet Riyadi

No. 204/206 Solo. Setelah ada kesepakatan dengan Toko ”Satelit”

bahwa Bank mendapat 2,8 % dan Toko ”Satelit” mendapat 1,2 % guna

membayar telepon dan listrik, maka kartu kredit digesekkan di mesin

EDC (Electronic Data Capture) toko tersebut. Setelah mendapat

persetujuan transaksinya dibayar, maka pemilik Toko ”Satelit”, yaitu

Lebranis Suhoko Kimiananta membayar Rp. 5.000.000,- lima juta

rupiah) kepada Ari Patria Wisnu. Selanjutnya Ari Patria Wisnu

menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- tersebut kepada Rifan dan

Jhon Arieza Iskandar yang menunggu di luar toko. Rifan dan Jhon

Arieza Iskandar menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang

dan kebutuhan sehari-hari. Pada hari Kamis 20 Oktober 2005 sekitar

pukul 09.30 WIB pemilik toko ”Satelit” mendapat telepon dari Lippo


commit to user

45

Bank Yogyakarta bahwa kartu kredit HCBS yang digesekkan di

tokonya adalah palsu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

Kedua

Bahwa ia terdakwa Rifan bersama-sama dengan temannya yang

bernama Jhon Arieza Iskandar pada hari Selasa tanggal 2 Nopember

2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008

bertempat di Toko “Satelit” Jalan Slamet Riyadi Solo atau setidak-

tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Surakarta secara melawan hukum dengan memakai

nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun

menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan

cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2010 Rifan di sebuah counter

HP di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, membeli sebuah kartu kredit

HSBC master card jenis gold No. 5409-2600-00676-0058 atas nama

Arif S dari seorang laki-laki bernama Rudi seharga Rp. 4.000.000,-

(empat juta rupiah). Selanjutnya Rifan mencari Kartu Tanda Penduduk

(KTP) atas nama Arif S dengan alamat Jalan Mampang Prapatan XV

No. 23C Jakarta Selatan. Setelah memperoleh KTP tersebut, Rifan

mengajak Jhon Arieza Iskandar ke Solo dengan tujuan untuk

menggunakan kartu kredit tersebut miliknya, karena sebelumnya

saudara Rudi berpesan agar kartu kredit HCBS digunakan di Solo

karena Solo sudah dikondisikan dan dijamin tidak ada masalah.

Setelah berada di Solo, Rifan dan Jhon Arieza Iskandar pada hari

Selasa tanggal tanggal 2 Nopember 2010 minta tolong kepada

seorang laki-laki bernama Ari Patria Wisnu untuk menarik uang


commit to user

46

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan menggunakan kartu

kredit tersebut. Oleh Ari Patria Wisnu, Rifan dan Jhon Arieza

Iskandar diajak ke sebuah toko ”Satelit” yang terletak di Jalan Slamet

Riyadi No. 204/206 Solo. Setelah ada kesepakatan dengan Toko

”Satelit” bahwa Bank mendapat 2,8 % dan Toko ”Satelit” mendapat

1,2 % guna membayar telepon dan listrik, maka kartu kredit

digesekkan di mesin EDC (Electronic Data Capture) toko tersebut.

Setelah mendapat persetujuan transaksinya dibayar, maka pemilik

Toko ”Satelit”, yaitu Lebranis Suhoko Kimiananta membayar Rp.

5.000.000,- (lima juta lrupiah) kepada Ari Patria Wisnu. Selanjutnya

Ari Patria Wisnu menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- tersebut

kepada Rifan dan Jhon Arieza Iskandar yang menunggu di luar toko.

Rifan dan Jhon Arieza Iskandar menggunakan uang tersebut untuk

membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari. Pada hari Kamis 20

Oktober 2005 sekitar pukul 09.30 WIB pemilik toko ”Satelit”

mendapat telepon dari Lippo Bank Yogyakarta bahwa kartu kredit

HCBS yang digesekkan di tokonya adalah palsu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

c. Pembahasan

Dalam pemeriksaan perkara pidana lebih mementingkan pada

penemuan hukum materiil (materiale warheid), aspek meteriil yaitu

suatu kebenarat yang sungguh-sungguh sesuai dengan kenyataannya.

Berbeda dengan hukum perdata yang menggunakan kebenaran formil.

Prinsip ini terlihat dalam proses persidangan bahwa meskipun

terdakwa telah mengakui kesalahannya, belum cukup dijadikan alasan

untuk dijatuhi putusan, masih diperlukan beberapa bukti lain untuk

mendukung pengakuan terdakwa tersebut. Pengakuan dalam proses

persidangan hanya digunakan sebagai petunjuk, bukan sebagai


commit to user

47

kebenaran. Sehingga proses beracara dipersidangan sangatlah penting

untuk mencari kebenaran dari suatu tindak pidana yang terjadi.

Pada proses pembuktian di persidangan tidak bisa lepas dari

bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum. Karena

bentuk dakwaan menentukan bagaimana pembuktian dari tindak

pidana yang didakwakan misalnya saja apakah hanya perlu dibuktikan

satu saja tindak pidana yang didakwakan atau harus dibuktikan secara

keseluruhan dari dakwaan tersebut. Terhadap masing - masing bentuk

surat dakwaan terdapat beberapa maacam pembuktian juga, yaitu :

d. Tunggal

Dalam surat dakwaan ini hanya satu Tindak Pidana saja

yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk

mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Sehingga

pembuktian yang digunakan dalam dakwaan ini hanya

diperuntukkan terhadap satu tindak pidana yang didakwakan saja.

b. Alternatif

Dalam surat dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun

secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat

mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini

digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana

mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan

terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang

akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara

berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan

yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka

dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

c. Subsidair.

Sama dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsider juga

terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis

dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti

lapisan sebelumnya. Sistematik lapisan disusun secara berurut


commit to user

48

dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi

sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana

terendah. Pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai dari

lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti.

Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan

dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang

bersangkutan.

d. Kumulatif

Dalam Surat Dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa

Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu

demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara

tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini

dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak

Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang

berdiri sendiri. Pembuktian terhadap dakwaan komulatif adalah

dibuktikan satu demi satu dari dakwaan yang ditujukan kepada

terdakwa, karena sifat dari dakwaan ini yang masing-masing tindak

pidananya berdiri sendiri, sehingga putusan yang dijatuhkan juga

berupa kumpulan dari masing-masing tindak pidana yang

didakwakan.

e. Kombinasi

Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini

dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan

dakwaan alternatif atau Subsidair. Pembuktiann dalam dakwaan ini

adalah dengan dibuktikannya semua dakwaan yang disebutkan

dalam surat dakwaan.

Dalam kasus tindak pidana pemalsuan dan penyalahgunaan

kartu kredit yang dilakukan oleh terdakwa Rifani dan terdakwa Jhon

Arieza Iskandar dakwaan yang digunakan oleh penuntut umum adalah

dakwaan dalam bentuk alternatif yaitu rumusan tindak pidana

pemalsuan surat dan penipuan. Alasan penggunaan dakwaan


commit to user

49

alternatif oleh penuntut umum adalah tindak pidana yang didakwakan

terhadap para terdakwa mempunyai kemiripan dalam hal rumusan

tindak pidananya yaitu terhadap dakwaan pertama yaitu Pasal 263

ayat 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya

sebagai berikut :

Barang siapa

Dengan sengaja

Menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara

palsu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak

dipalsukan.

Mendatangkan kerugian.

Dilakukan secara bersama-sama.

Sedangkan untuk dakwaan kedua dalam dakwaan alternatif,

yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-

unsurnya sebagai berikut :

Barang siapa

Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Secara melawan hukum

Memakai nama palsu atau martabat palsu

Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan

Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

kepadanya.

Dilakukan secara bersama-sama.

Selain itu terhadap kedua rumusan tindak pidana tersebut

mempunyai ancaman hukuman yang hampir sama yaitu terhadap

tindak pidana pemalsuan surat ancaman hukumannya selama 6 (enam)

tahun dan terhadap tindak pidana penipuan ancaman hukumannya

selama 4 (empat) tahun. Alasan lain penggunaan bentuk dakwaan

alternatif adalah penuntut umum tidak mengetahui dengan pasti

perbuatan mana dari ketentuan pidana yang didakwakan akan terbukti


commit to user

50

nantinya di Pengadilan, yaitu apakah pemalsuan surat seperti yang

tertuang dalam dakwaan pertama atau penipuan seperti yang tertuang

dalam dakwaan kedua.

Dan adanya keragu-raguan dari penuntut umum tentang

ketentuan pidana mana yang akan ditetapkan oleh hakim atas

perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata terbukti. Dan

dengan dakwaan alternatif yang disusun oleh penuntut umum

sebenarnya didalam dakwaan tersebut hanya ada satu tindak pidana

saja yang dilakukan oleh para terdakwa yang dituangkan dalam dua

dakwaan.

Terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan pemalsuan kartu

kredit yang dilakukan oleh terdakwa Rifani dan terdakwa Jhon Arieza

Iskandar, Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili adalah

Pengadilan Negeri Surakarta. Hal ini berkaitan dengan locus delicti

atau tempat dilakukannya tindak pidana. Sehingga walaupun

pemalsuan kartu kredit tersebut dilakukan di Jakarta tetapi tindak

pidananya yang mendatangkan kerugian terjadi di kota Surakarta,

tepatnya di Toko Satelit Jl. Slamet Riyadi No. 206 Surakarta.

D. Metode Pembuktian Bentuk Dakwaan Alternatif dalam Persidangan

Perkara Penyalahgunaan dan Pemalsuan Kartu Kredit

a. Alat Bukti dalam Persidangan

Dalam kasus tindak pidana pemalsuan dan penyalahgunaan

kartu kredit yang dilakukan oleh terdakwa Rifani dan terdakwa Jhon

Arieza Iskandar, alat bukti yang digunakan didalam persidangan

berupa :

a. Keterangan saksi

1) Saksi Antonius Prihananto, di bawah sumpah menerangkan :

i. Bahwa benar saksi bekerja di Lippo Bank sejak 6 Mei 1996

dan ditugaskan di bagian Risk Management Unit sejak 14


commit to user

51

Februari 2001 dan tugas pokoknya memonitoring dan

menangani kasus yang berkaitan dengan transaksi

penyalahgunaan kartu kredit.

ii. Bahwa untuk mendapatkan Kartu Kredit di Bank atau

lembaga keuangan yang dimaksud dilakukan dengan

melampirkan fotokopi KTP, slip gaji, dan surat keterangan

dari atasan tempat bekerja dan berdasarkan permohonan

pihak bank atau lembaga keuangan akan melakukan

verifikasi atas data-data yang diberikan. Dan apabila

dianggap memenuhi syarat maka pihak bank atau lembaga

keuangan akan menerbitkan kartu kredit atas nama

pemohon berikut nomor kartu kredit yang masa berlakunya

selama satu tahun dan dapat diperpanjang lagi.

iii. Bahwa batas maksimum (limit) pemberian kredit sebuah

kartu kredit ditentukan berdasarkan jenis kartunya,

misalnya Classic Gold dan Platinum, sebagai contoh kartu

kredit limitnya Rp. 2.000.000,- kartu kredit jenis Gold

limit kreditnya Rp. 9.000.000,- dan jenis Platinum limit

kreditnya Rp. 100.000.000,-

iv. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2005

sekitar pukul 18.30 WIB, tilah terjadi tindak pidana

pemalsuan atau penipuan kartu kredit di toko Satelit Jl.

Slamet Riyadi No. 204/206 yang dilakukan oleh terdakwa

Riffani dan terdakwa Jhon Arieza Iskandar.

v. Bahwa benar kartu kredit yang dimiliki para terdakwa

dengan nomor 5409 2600 067 0058 telah digunakan untuk

transaksi di toko Satelit Jl. Slamet Riyadi No. 204/206

telah digunakan untuk menarik uang sebesar Rp.

4.500.000,-


commit to user

52

vi. Bahwa benar kartu kredit yang ada di tangan para terdakwa

itu atas nama Arief. S tidak terdaftar di HSBC di Lippo

Bank pusat.

vii. Bahwa kartu kredit atas nama Arief.S dengan nomor 5409

2600 067 0058 yang dibawa para terdakwa itu tidak

terdaftar di Bank Indonesia, namun nomor 5409 2600 067

0058 terdaftar di Kookmin Bank Republik Indonesia

Korea, dengan demikian para terdakwa ini melakukan

pemalsuan atau penipuan memakai kartu kredit tersebut.

2) Saksi Lebranis Suhoko Kimiananta, di bawah sumpah

menerangkan :

i. Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa

sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga daik sedarah

maupun semenda.

ii. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2005

sekitar pukul 18.00 WIB di toko saksi Jl. Slamet Riyadi

No.206 Timuran Banjarsari Ska bahwa telah terjadi tindak

pidana pemalsuan atau penipuan dengan menggunakan

kartu kredit yang dilakukan oleh dua orang laki-laki yang

belum saksi kenal.

iii. Bahwa benar di toko saksi ada mesin EDC untuk Bank

Lippo yang dipasang di toko saksi.

iv. Bahwa benar para terdakwa melakukan pemalsuan atau

penipuan dengan menggunakan tartu kredit HSBC Lippo

Bank yang mesinnya dipasang di toko saksi dan saat itu

terdakwa akan menarik uang sebesar Rp. 4.500.000,-

dengan perincian Bank mendapat 2,8 % dan saksi

mendapat 1,2 % guna biaya telepon dan listrik ( sekitar

Rp.60.000,-) setelah ada kesepakatan maka kartu saksi

gesekkan ke mesin EDC dan langsung diproses dan

setelah mendapatkan persetujuan dapat dibayarkan


commit to user

53

transaksinya, maka saksi langsing membayar kepada

terdakwa Rp.4.500.000,-

v. Bahwa benar saksi baru mengetahui kalau kartu kredit itu

palsu (yang dibawa terdakwa) setelah pada hari Kamis 20

Oktober 2005 sekitar pukul 09.30 WIB, Lippo Bank

Yogyakarta menelpon ke toko saksi dan memberitahukan

bahwa karti kredit HSBC yang digesekkan atau transaksi

di toko saksi dengan menarik uang sebanyak Rp.

4.500.000,- adalah palsu. Selanjutnya saksi berusaha

mencari orang yang menggesekkan kartu di toko saksi

berdasarkan KTP/fotokopi KTP yaitu di daerah

Penumping dan dapat ditemukan. Ternyata orang itu

hanya suruhan para terdakwa. Kemudian saksi

menanyakan dimana alamat terdakwa, lalu saksi diberi

informasi lagi bahwa terdakwa akan datang lagi dan

kemudian saksi memanggil polisi untuk melakukan

penangkapan dan ternyata benar tidak lama kemudian

terdakwa datang dan lalu dilakukan penangkapan dan

akhirnya saksi serahkan ke kantor polisi Laweyan

Surakarta.

vi. Bahwa menurut saksi kartu kredit tersebut kelihatannya asli

karena pada waktu saksi gesekkan di mesin keluar kertas

kemudian saksi adakan transaksi dan saksi bayar sesuai

permintaan para terdakwa ini.

vii. Bahwa benar saksi puny amesin EDC kerjasama dengan

Bank Lippo kurang lebih dua tahun dan jualan kelontong

serta melayani menggesekan kartu kredit HSBC.

viii. Bahwa cara mencairkan karu kredit tersebut adalah setelah

kartu kredit HSBC saksi gesekkan ke mesin EDC

kepunyaan saksi kemudian keluar kertas dan menunjukkan


commit to user

54

adanya transaksi pembayaran, kemudian saksi membayar

bank yang telah dituji yaitu Bank Lippo.

ix. Bahwa benar sebelumnmya saksi minta fotokopi KTP-nya

dan ternyata KTP tersebut kepunyaan temannya dan

akhirnya saksi dapat melacaknya dan dapat menangkap

terdakwa tersebut lewat bantuan polisi.

3) Saksi Ari Patria Wisnu, di bawah sumpah menerangkan :

i. Bahwa pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2005 sekitar

pukul 19.00 WIB saat saksi sedang berada di kantor

mendapat telefon dari orang yang mengaku bernama

Arief.S untuk minta tolong mengantarkan pergi ke toko

Satelit Jl. Slamet Riyadi No. 206 Surakarta untuk

menarikkan uang dengan kartu kredit. Lalu pada hari kamis

tanggal 20 Oktober 2005 sekitar pukul 11.00 WIB saat

saksi sedang berada di kantor telah kedatangan tamu toko

Satelit memberitahukan kepada saksi bahwa kartu kredit

kemarin untuk menarik uang di toko Satelit adalah palsu.

ii. Bahwa benar saksi telah diminta tolong para terdakwa

untuk menarikkan uang dengan kartu kredit milik para

terdakwa itu dan berhasil menarik uang sebesar Rp.

4.500.000,- dan atas jasa tersebut saksi akan diberikan

upah sebesar Rp. 300.000,- tetapi belum dibayarkan

karena dijanjikan upah akan diberikan setelah saksi akan

menarik uang yang kedua.

iii. Bahwa benar pada waktu penarikan yang kedua ternyata

tidak dapat upah karena pada saat akan menarik uang

dengan kartu kredit tersebut para terdakwa dan saksi

ditangkap polisi.

iv. Bahwa saksi bekerja pada CV yang bergerak pada

perdagangan atau supplier dan saksi bekerjasama dengan

Bank BCA tahun 2004 sampai dengan sekarang dan


commit to user

55

bekerja sama dengan Bank Lippo untuk menggesekkan

kartu kredit.

v. Bahwa saksi menerima kartu kredit itu sore dan kemudian

saksi bersama terdakwa Rifani datang lagi ke toko Satelit

untuk menarik uang dengan kartu kredit HSBC itu.

vi. Bahwa saksi tidak bisa membedakan mana yang asli dan

mana yang tidak asli, setahu saksi apabila kartu kredit itu

digesekkan keluar kertas yang ada permintaan untuk

dibayarkan setahu saksi itu asli.

vii. Bahwa benar atas jasa penggesekkan kartu kredit HSBC

tersebut dan uang juga telah cair, saksi belum mendapat

upah karena pada waktu akan mencairkan yang kedua

terdakwa dan saksi keburu ditangkap polisi.

4) Ahli Muhammad Mussi Sofyan, tidak dapat hadir ke

persidangan sehingga keterangannya dalam Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) di kepolisian dibacakan :

i. Bahwa benar saksi bekerja di HSBC sejak tanggal 19

Agustus 2004 dan oleh pimpinan diberikan jabatan atau

ditugaskan di bagian Risk Management Unit, yang mana

tugas pokoknya memonitoring dan menangani kasus atau

perkara yang berkaitan dengan transaksi atau


ii. Bahwa benar kartu kredit HSBC Master Card No. 5409

2600 0676 0058 atas nama Arief.S diduga palsu atau

dipalsukan dan terhadap HSBC Indonesia tidak

mengalami kerugian secara financial, akan tetapi dapat

menimbulkan kerugian dari aspek social yaitu

menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap logo

HSBC yang telah dipalsukan pada kartu kredit tersebut.

iii. Dan setelah saksi mengamati kartu kredit HSBC Master

Card No. 5409 2600 0676 0058, empat angka awal 5409


commit to user

56

yang merupakan BIN ( Bank Identification Number )

bukan dikeluarkan dari Bank HSBC Indonesi dan nomor

kartu tersebut dikeluarkan oleh Kookmin Bank Seul

Republic of Korea, sedangkan cirri-ciri fisik kartu kredit

HSBC Master yang dikeluarkan oleh HSBC Indonesia dan

berdasarkan surat pernyataan adalah nomor awal master

5185.35.5184.94.5183.23, bagian depan terapat nama

bank dan logo HSBC Bank, serta dibagian belakang kartu

kredit tertulis nomor costomer service HSBC Indonesia

yaitu (62-21) 25244844.

b. Keterangan ahli

Ahli Teguh Irwanto,S.H., di bawah sumpah menerangkan :

i. Bahwa benar saksi telah bekerja di BNI Card Center Jakarta

bagian Unit Collection dari tahun 2001 dan sejak Januari

2002 sampai dengan januari 2005 dipindahkan ke BNI Card

Center Semarang bagian Fraud Control dan Collection yang

tugas pokoknya melakukan penagihan, memonitoring dan

menangani kasus yang berkaitan dengan transaksi


ii. Bahwa benar seseorang tidak dibenarkan menggunakan kartu

kredit milik orang lain dengan alasan apapun juga, karena hal

tersebut telah disepakati dalam perjanjian antara bank

penerbit dengan pemegang kartu kredit saat pihak bank

penerbit menyerahkan kartu kredit kepada nasabah atau yang

mengajukan permohonan kartu kredit.

iii. Bahwa modus operandi atau jenis kejahatan kartu kredit yang

terjadi selama ini dapat menggunakan kartu kredit asli yakni

dengan fraud application, non received card atau lost.stolen

card. Selain itu dapat pula menggunakan kartu kredit palsu

yaitu dengan cara altered card, totally counterfeit card

dimana terdakwa dapat mencetak atau membuat dan


commit to user

57

menggunakan kartu tiruan bergambar/logo dan fisik 100 %

palsu.

iv. Bahwa menurut ahli para terdakwa ini termasuk ke dalam

modus dan jenis kejahatan kartu kredit yang palsu secara

keseluruhan (totally counterfeit card) dimana terdakwa dapat

mencetak atau membuat dan menggunakan kartu tiruan

bergambar/logo dan fisik 100 % palsu.

v. Bahwa untuk menentukan keaslian kartu kredit jenis master

adalah dengan cirri-ciri sebagai berikut :

Enam digit pertama dari 16 digit nomor kartu kredit

merupakan BIN atau nomor identitas bank yang harus

sesuai dengan logo bank penerbitnya yang tercetak pada

fisik kartu kredit dan juga menunjukkan jenis kartu

kreditnya (misalnya classic, gold, atau platinum).

Hologram master yang merupakan gambar dua bola dunia

yang saling beririsan akan terlihat tiga dimensi dan tidak

mudah terkelupas.

Bola dunia yang terlihat pada master card, jika digerakkan

tidak akan menunjukkan dan tidak memperlihatkan gambar

kepulauan Indonesia dan benua Australia.

Lingkaran garis yang memperlihatkan irisan dua bola

kualitas garisnya terlihat sangat tipis dan jika terlihat di

bawah kaca pembesar didalam garis tersebut akan terlihat

rangkaian huruf MC secara berturut-turut.

Pada logo Mater card terlihat tanda “Regestrasi”

disamping atau di bawah huruf “d”.

c. Surat

Dalam kasus ini alat bukti berupa surat yang diajukan di

persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap

tersangka, saksi maupun saksi ahli yang dibuat oleh penyidik

selama proses penyidikan. Dasar hukum dapat digunakannya


commit to user

58

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai alat bukti surat dalam

persidangan tedapat didalam Pasal 187 KUHAP huruf a yang

bunyinya :

berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuatoleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuatdihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadianatau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminyasendiri, disertai dengan alas an yang jelas dan tegas tentangketerangannya itu.

d. Petunjuk

Alat bukti petunjuk diperoleh berdasarkan adanya

kesesuaian antara keterangan saksi, alat bukti surat dan

keterangan terdakwa selama proses persidangan untuk

membuat terang suatu tindak pidana. Alat bukti petunjuk dalam

kasus ini bisa dijadikan sebagai alat bukti dikarenakan adanga

kesesuaian antara keterangan yang diberikan oleh para saksi,

para terdakwa dan alat bukti yang ada. Sehingga dapat menjadi

petunjuk oleh Majelis Hakim bahwa benar-benar telah terjadi

tindak pidana pemalsuan kartu kredit yang dilakukan oleh para

terdakwa.

e. Keterangan terdakwa

1) Terdakwa Rifani :

i. Bahwa benar terdakwa telah melakukan penggesekan

dengan kartu kredit HSBC pada hari Rabu, tanggal 19

Oktober 2005 sekitar pukul 19.30 WIB di toko Satelit Jl.

Slamet Riyadi No. 206 Surakarta.

ii. Bahwa benar terdakwa melakukan penggesekan kartu

kredit HSBC dengan terdakwa Jhon Arieza Iskandar.

iii. Bahwa benar kartu kredit itu atas nama Arief.S yang

terdakwa dapatkan dari Rudi yang tidak jelas alamatnya

dan Rudi mengaku dari Malang, Jawa Timur.


commit to user

59

iv. Bahwa benar kartu itu fisiknya saja HSBC, namun

dalamnya bukan dan terdakwa mengetahui bahwa kartu

kredit itu palsu, bukan asli.

v. Bahwa terdakwa membeli kartu kredit itu dari Rudi di

Jakarta seharga Rp. 4.000.000,- dan terdakwa

membelinya sekitar tanggal 12 Oktober 2005 dan

terdakwa mengakui kartu kredit yang dimilikinya tidak

melalui prosedur yang benar.

vi. Bahwa terdakwa baru sekali mencairkan kartu kredit

tersebut di Surakarta di toko Satelit Jl. Slamet Riyadi No

206 Surakarta sejumlah Rp.4.500.000,-

vii. Bahwa benar kartu kredit atas nama Arief.S dengan kode

5409 2600 0676 0058 berlaku dari bulan Oktober 2004

sampai dengan Oktober 2007.

viii. Bahwa hasil penarikan uang itu adalah untuk terdakwa dan

terdakwa Jhon Arieza Iskandar.

2) Terdakwa Jhon Arieza Iskandar

i. Bahwa benar terdakwa diajak terdakwa Rifani untuk

menemani ke Solo untuk menarik uang dengan kartu kredit

yang dibeli dari Rudi.

ii. Bahwa benar terdakwa dan terdakwa Rifani mencairkan

kartu kredit HSBC sebesar Rp.4.500.000,- pada hari Rabu,

tanggal 19 Oktober 2005 sekitar pukul 19.30 WIB di toko

Satelit Jl. Slamet Riyadi No. 206 Surakarta.

iii. Bahwa benar saat dicairkan oleh terdakwa Rifani, terdakwa

ada di mobil menunggu dan terdakwa tidak masuk ke toko

Satelit tersebut.

iv. Bahwa benar terdakwa hanya diajak saja untuk menemani

terdakwa Rifani.


commit to user

60

v. Bahwa terdakwa tahu kalau kartu kredit itu palsu namun

diberitahu Rudi apabila dicairkan di daerah Solo tidak ada

masalah.

vi. Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta

berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.

Selain dari alat bukti tersebut diatas, dalam kasus pemalsuan

kartu kredit yang dilakukan oleh para terdakwa, juga terdapat barang

bukti yang diajukan didalam persidangan, yaitu :

Satu buah kartu kredit HSBC Master card No.

5409.2600.0676.0058 a.n Arief.s (palsu).

Satu buah KTP a.n Arief.S (palsu).

Satu bendel sales draf yang dikeluarkan mesin EDC (Electronic

Data Capture).

Satu nota transaksi tagihan.

b. Pembuktian Dakwaan

Proses beracara yang dilakukan di dalam persidangan dimulai

dengan pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, eksepsi oleh

terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tanggapan oleh Penuntut

Umum terhadap eksepsi terdakwa, duplik oleh terdakwa, putusan sela

oleh Mhjelis Hakim, pemeriksaan saksi dan alat bukti., tuntutan oleh

Penuntut Umum dan putusan akhir oleh Majelis Hakim. Dari

serangkaian proses tersebut, proses pembuktian terdapat. Karena

dakwaan digunakan sebagai acuan dalam pembuktian dengan

pemeriksaan alat bukti. Dasar hukum dalam pemeriksaan alat bukti

terdapat dalam Pasal 184 KUHP dan aturan lain yang mengatur

tentang hal tersebut diluar KUHAP.

Dilihat dari proses pembuktian yang diperoleh dari keterangan

yang diberikan oleh saksi, ahli maupun terdakwa dan alat bukti lain

yang diajukan didalam persidangan, maka pembuktian yang dilakukan


commit to user

61

ditujukan untuk membuktikan dakwaan pertama dari dakwaan

alternatif yaitu Pasal 263 ayat 2 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP,

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja

sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat

dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan. Dalam

kasus ini berdasarkan pada keterangan para saksi dan pengakuan

terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan identitas diri terdakwa

dalam BAP penyidik dari surat dakwaan Penuntut Umum dan

berdasarkan pada fakta-fakta tersebut yang dihubungkan dengan

yurisprudensi pada putusan No.1043/K/Pid/1982 tanggal 19

Agustus 1982 maka dapat disimpulkan bahwa para terdakwalah

pelaku tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan

pertama Jaksa Penuntut Umum.

b. Dengan sengaja

Yang dimaksud dengan sengaja (opzet) didalam undang-

undang dikatakan bahhwaseseorang yang melakukan perbuatan

dengan sengaja haruslah menhendaki perbuatan itu serta menguasai

akan akibatnya dari perbuatan itu. Upaya yang dapat dilakukan

untuk menyatakan bahwa pelaku terbukti memenuhi unsur

“dengan sengaja” didepan persidangan maka baik hakim maupun

penuntut umum harus dapat membuktikan tentang :

Adanya kehendak pada pelaku untuk menggunakan surat yang

dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu seolah-olah

merupakan sepucuk surat yang asli dan yang tidak dipalsukan.

Adanya pengetahuan pada pelaku bahwa surat yang ia gunakan

itu merupakan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat

secara palsu.


commit to user

62

Dalam perkara penyalahgunaan dan pemalsuan kartu

kredit yang dilakukan oleh terdakwa Rifani dan terdakwa Jhon

Arieza Iakandar unsur “dengan sengaja” didalam persidangan

dapat dibuktikan dengan melihat pada keterangan para saksi dan

keterangan terdakwa yang meliputi :

Saksi Antonius Prihanto yang menyatakan bahwa para

terdakwa telah dengan sengaja melakukan pemalsuan kartu

kredit dengan membuat kartu kredit atas nama Arief S dengan

nomor 5409 2600 0676 0058 tidak terdaftar di Bank Indonesia,

namun kartu kredit dengan nomor 5409 2600 0676 0058

tersebut terdaftar di Kookmin Bank Republik Indonesia Korea.

Saksi Lebranis Suhoko Kimiananta yang menyatakan bahwa

para terdakwa melakukan pemalsuan dengan menggunakan

kartu kredit HSBC Lippo Bank yang mesinnya dipasang ditoko

saksi dan saat itu terdakwa akan menarik uang sebesar Rp.

4.500.000,- dengan perincian Bank mendapatkan 2,8% dan

saksi mendapatkan 1,2 % guna biaya telepon dan listrik (sekitar

Rp.60.000,-). Setelah ada kesepakatan maka kartu saksi

gesekkan di mesin EDC dan langsung diproses dan setelah

mendapatkan persetujun dapat dibayarkan transaksinya, naka

saksi langsung membayar kepada terdakwa Rp.4.500.000,-

Terdakwa Rifani yang menyatakan bahwa terdakwa

mengetahui bahwa kartu kredit HSBC atas nama Arief S yang

digesekkan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2005 sekitar

pukul 19.30 WIB di Toko Satelit Jl. Slamet Riyadi No. 206

Surakarta yang didapatkan dari rudi hanya fisiknya saja yang

HSBC, namun dalamnya bukan dan terdakwa mengetahui

bahwa kartu kredit itu palsu, bukan asli.

Keterangan dari para saksi dan terdakwa tersebut juga

dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa satu buah kartu


commit to user

63

kredit HSBC master card No. 5409 2600 0676 0058 atas nama

Arief S (palsu) dan satu buah KTP atas nama Arief S (palsu).

Dilihat dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang

dikuatkan dengan adanya barang bukti maka dapat disimpulkan

bahwa para terdakwa telah dengan sengaja memalsukan kartu

kredit HSBC dengan momor 5409 2600 0676 0058 atas nama Arief

S untuk melakukan penarikan uang pada hari Rabu, tanggal 19

Oktober 2005 sekitar pukul 19.30 WIB di Toko Satelit Jl. Slamet

Riyadi No. 206 Surakarta dimana atas kehendak dan

sepengetahuan para terdakwa sendiri untuk melakukan tindak

pidana pemalsuan kartu kredit tersebut.

c. Menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu

sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan.

Termasuk didalamnya dalam hal pemakai telah

menggunakan surat tersebut untuk memperdaya orang lain

terhadap orang dimana ia bermaksud untuk menggunakan surat

yang bersangkutan. Dalam unsur “Menggunakan surat yang

dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli

dan yang seolah-olah tidak dipalsukan “ diisyaratkan bahwa yang

dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu haruslah merupakan :

Sepucuk surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu

perikatan atau suatu pembebasan suatu utang.

Sepucuk surat yang mempunyai kegunaan untuk membuktikan

suatu kenyataan.

Dalam rumusan tindak pidana pada dakwaan pertama ini,

jika dihubungkan dengan tindak pidana pemalsuan dan

penyalahgunaan kartu kredit yang dilakukan oleh terdakwa Rifani

dan terdakwa Jhon Arieza Iskandar maka Penuntut Umum

menganalogikan kartu kredit dengan surat. Pengertian dari surat

adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang


commit to user

64

dapat dimengerti, dimaksudkan untuk mengeluarkan isi pemikiran.

Sehingga kartu kredit sama halnya dengan surat tetapi dalam

bentuk digital dengan adana magnetic stripe didalamnya.

Dalam perkara penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit

yang dilakukan oleh terdakwa Rifani dan terdakwa Jhon Arieza

Iakandar unsur “Menggunakan surat yang dipalsukan atau yang

dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah

tidak dipalsukan” didalam persidangan dapat dibuktikan dengan

melihat keterangan para saksi, keterangan ahli, maupun keterangan

terdakwa yang berupa :

Saksi Lebranis Suhoko Kimiananta yang menerangkan bahwa

terdakwa telah melakukan penarikan uang sebesar Rp.

4.500.000,- di toko saksi dengan menggunakan kartu kredit

atas nama Arif S, yang kemudian diketahui kemudian oleh

saksi bahwa kartu kredit tersebut adalah palsu.

Ahli Teguh Irwanto,S.H. yang menerangkan bahwa modus

yang digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan tindak

pidana pemalsuan kartu kredit terdebut termasuk kedalam jenis

kejahatan kartu kredit yang palsu secara keseluruhan (totally

counterfeit card) dimana terdakwa dapat mencetak atau

membuat dan menggunakan kartu tiruan bergambar/logo dan

fisik 100% palsu. Dan terhadap kartu kredit atas nama Arif S

yang dimiliki oleh para terdakwa tidak terdapat ciri-ciri dari

kartu kredit jenis master yang asli.

Terdakwa Rifani yang menerangkan bahwa terdakwa membeli

kartu kredit HSBC atas nama Arief S dari Rudi di Jakarta

seharga Rp.4.000.000,- yang dimilikinya tidak melalui

prosedur yang benar, dimana kartu kredit tersebut digunakan

oleh terdakwa untuk melakukan penarikan uang pada hari

Rabu, tanggal 19 Oktober 2005 sekitar pukul 19.30 WIB di

Toko Satelit Jl. Slamet Riyadi No. 206 Surakarta yang seolah-


commit to user

65

olah kartu kredit tersebut adalah asli. Dan terdakwa mengetahui

bahwa kartu kredit tersebut adalah palsu bukan asli.

Keterangan yang diberikan oleh para saksi, ahli dan

terdakwa sesuai dengan barang bukti yang ada yang berupa kartu

kredit HSBC dengan momor 5409 2600 0676 0058 atas nama Arief

S. sehingga dapat disimpulkan bahwa para terdakwa telah

menggunakan kartu kredit HSBC palsu dengan nomor 5409 2600

0676 0058 atas naam Arief S untuk melakukan penarikan uang

sebesar Rp.4.500.000,- di Toko Satelit yang beralamat di Jl. Slamet

Riyadi No. 206 Surakarta dengan seolah-olah kartu kredit tersebut

tidak dipalsukan.

d. Mendatangkan kerugian

Pengertian dari unsur “menimbulkan kerugian” termasuk

didalamnya adalah baik kerugian yang bersifat kebendaan atau

materiil maupun kerugian yang bersifat bukan kebendaan atau

inmateriil. Dalam perkara penyalahgunaan dan pemalsuan kartu

kredit yang dilakukan oleh terdakwa Rifani dan terdakwa Jhon

Arieza Iakandar, kerugian materiil yang dialami oleh saksi

Lebranis Suhoko Kimiananta selaku pemilik dari Toko Satelit

dimana para terdakwa melakukan penarikan uang sebesar

Rp.4.500.000,- dengan menggunakan kartu kredit HSBC dengan

nomor 5409 2600 0676 0058 atas naam Arief S.

Sedangkan kerugian inmateriil akibat dari tindak pidana

pemalsuan kartu kredit yang dilakukan oleh para terdakwa adalah

berupa kerugian dari aspek sosial yaitu menurunnya kepercayaan

masyarakat terhadap logo HSBC yang telah dipalsukan pada kartu

kredit tersebut. Kerugian inmateriil itu dialami oleh HSBC

Indonesia selaku penerbit yang sah dari kartu kredit tersebut diatas.

e. Dilakukan secara bersama-sama

Yang dimaksud bersama-sama adalah sedikit-dikitnya

harus ada dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana


commit to user

66

tersebut. Dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan dan

pemalsuan kartu kredit ini dilakukan oleh terdakwa Rifani dan

terdakwa Jhon Arieza Iskandar, unsur “dilakukan secara bersama-

sama” dapat dibuktikan dengan adanya keterangan dari saksi Ari

Patria Wisnu yang menyatakan bahwa saksi telah dimintai tolong

oleh para terdakwa (terdakwa Rifani dan terdakwa Jhon Arieza

Iskandar) untuk menarik uang dengan menggunakan kartu kredit

yang dimiliki oleh para terdakwa dan atas jasa tersebut saksi akan

diberi upah sebesar Rp.300.000,-. Dari keterangan saksi tersebut

dapat disimpulkan bahwa para terdakwa secara bersama-sama

sepakat untuk melakukan tindak pidana pemalsuan dan


c. Pembahasan

Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa tujuan hukum acara

pidana adalah: “untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya

mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-

lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan

hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk

mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu

pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan

putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu

tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu

dapat dipersalahkan”.

Untuk mengetahui apakah seseorang bersalah atau tidak

terhadap perkara yang didakwakan, bukan merupakan hal yang mudah.

Hal tersebut harus dengan dibuktikan alat-alat bukti yang cukup.

Untuk membuktikan bersalah tidaknya seseorang terdakwa haruslah

melalui proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Dan untuk


commit to user

67

membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang

didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian.

Dalam pembuktian ini, hakim perlu memperhatikan

kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan

masyarakat berarti bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan

pidana atau undang-undang pidana lainnya, harus mendapat hukuman

yang setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa

berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian

rupa, sehingga tidak ada seorang yang tidak bersalah mendapat

hukuman. Dan bila memang terbukti bersalah maka hukuman itu harus

seimbang dengan kesalahannya.

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam

proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian

inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu

perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Sehingga apabila

hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-

undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada

terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya

jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus

dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana. . Oleh

karena itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan

mempertimbangkam nilai pembuktian. Menilai sampai mana batas

minimum “kekuatan pembuktian” atau bewijs kracht dari setiap alat

bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana tidak memberikan penafsiran atau pengertian mengenai

pembuktian baik pada Pasal 1 yang terdiri dari 32 butir pengertian,

maupun pada penjelasan umum dan penjelasan Pasal demi Pasal.

KUHAP hanya memuat macam-macam alat bukti yang sah menurut

hukum acara pidana di Indonesia.


commit to user

68

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi

penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-

undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada

terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-

alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan

hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap,

2000: 273). Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, jenis alat bukti yang

sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti adalah :

1. Keterangan saksi;

2. Keterangan ahli;

3. Surat;

4. Petunjuk;

5. Keterangan terdakwa.

Menurut sistem penuntutan yang diatur dalam UU No. 8 tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dibebani pembuktian adalah

Penuntut Umum. Hal ini karena penuntut umumlah yang membuat surat

dakwaan, sehingga wajar beban pembuktian ada di pundak penuntut

umum. Salah satu tugas penuntut umum adalah membuat surat dakwaan.

Dalam menyusun surat dakwaan, maka penuntut umum bisa memilih

bentuk dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif mempunyai ciri, yaitu

antara dakwaan yang satu dengan yang lain dihubungkan dengan kata

penghubung “atau”. Dakwaan ini memberi pilihan kepada hakim untuk

menentukan dakwaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tindak pidana

yang dilakukan terdakwa berada dua atau beberapa delik yang mempunya

corak dan ciri yang hampir sama. Sedangkan metode atau. cara

pemeriksaannya adalah :

1. memeriksa dakwaan pertama, kalau terbukti, dakwaan berikut

dibiarkan.

2. Diperiksa dakwaan secara keseluruhan, baru ditentukan dakwaan yang

tepat.


commit to user

69

Pertimbangan yang menjadi dasar bagi hakim dalam putusan

yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah

didapatkan kenyataan bahwa para terdakwa yaitu terdakwa Rifani

membeli kartu kredit HSBC dari temannya Rudi di Jakarta seharga

Rp.4.000.000,- selanjutnya bersama-sama dengan dan terdakwa Jhon

Arieza Iskandar pergi ke Surakarta serta sesampainya di Surakarta minta

bantuan saksi Arie untuk menarik uang tunai dengan menggunakan kartu

tersebut sebanyak Rp.4.500.000,- di Toko Satelit Jl. Slamet Riyadi No 206

Surakarta hasilnya uang tersebut digunakan untuk belanja dan kebutuhan

yang lainnya bersama terdakwa Jhon Arieza Iskandar dan telah habis,

sedangkan Rp.300.000,- untuk Arie sebagai upah mencairkan dan

terdakwa mengetahui kartu tersebut palsu dan kartu tersebut atas nama

Arief S dengan No.5409.2600.0676.0058 berlaku dari bulan Oktober 2004

s/d bulan Oktober 2007.

Berdasarkan pada pembuktian didepan persidangan dalam

kasus tindak pidana penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit ini

dilakukan oleh terdakwa Rifani dan terdakwa Jhon Arieza Iskandar maka

semua unsur yang ada dalam dakwaan pertama dalam dakwaan alternatif

telah terbukti. Sehingga dengan telah terbuktinya dakwaan pertama dalam

dakwaan alternatif maka menghilangkan pula beban pembuktian dalam

dakwaan kedua dalam dakwaan alternatif. Hal ini dituangkan dalam salah

satu pertimbangan dalam putusan terhadap perkara tersebut yang isinya :

menimbang bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti maka

dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Sehingga berdasarkan pada pertimbangan dari majelis hakim

dalam pengambilan putusan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan

dan pemalsuan kartu kredit ini dilakukan oleh terdakwa Rifani dan

terdakwa Jhon Arieza Iskandar dengan bentuk dakwaan alternatif sudah

sesuai dengan ketentuan dalam hal pembuktian terhadap dakwaan dalam

bentuk alternatif. Dimana jika pembuktian terhadap dakwaan pertama

sudah terbukti maka tidak perlu dilakukan pembuktian terhadap dakwaan


commit to user

70

kedua. Karena hanya ada satu tindak pidana saja yang dituangkan kedalam

dua dakwaan.

Pertimbangan hakim dengan hanya melakukan pemeriksaan

dan pembuktian didepan persidangan hanya terhadap rumusan tindak

pidana dalam dakwaan pertama pada dakwaan alternatif, karena terhadap

dua dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum mempunyai

kemiripan dalam rumusan tindak pidananya.


commit to user

71

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil penelitian dan

pembahasan, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan Bentuk Surat Dakwaan Alternatif dalam Persidangan

Perkara Penyalahgunaan dan Pemalsuan Kartu adalah didasarkan

kepada fakta-fakta hukum hasil penyidikan kepolisian dimana

Penuntut Umum mengalami kesulitan untuk menentukan secara pasti

bentuk dakwaan yang paling tepat. Hal demikian disebabkan antara

tindak pidana yang satu dengan yang lain mempunyai corak yang

hampir sama. Dalam kasus yang Penulis kaji Penuntut Umum memilih

bentuk dakwaan alternatif untuk perkara pemalsuan dan

penyalahgunaan kartu kredit, yaitu dakwaan pemalsuan surat atau

penipuan. Unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana pemalsuan surat

dan penipuan yang hampir sama adalah adanya unsur pemalsuan atau

memakai sesuatu hal yang dipalsukan, dalam hal ini adalah surat, nama

atau martabat, selain itu juga mempunyai ancaman hukuman yang

tidak terpaut jauh yaitu ancaman hukuman selama 6 (enam) tahun

untuk dakwaan pertama dan 4 (empat) tahun untuk dakwaan kedua.

Sehingga dalam perkara penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit

ini terhadap satu tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa

dimasukkan kedalam dua pilihan rumusan dakwaan yang disusun

didalam dakwaan dalam bentuk alternatif. Hal ini dimungkinkan untuk

mencegah para terdakwa terbebas dari hukuman.

2. Metode Pembuktian Bentuk Dakwaan Alternatif terdapat dua pilihan

metode pembuktian yang akan digunakan yaitu dengan melakukan

pembuktian terhadap dakwaan pertama dan jika dakwaan pertama

sudah terbukti maka tidak perlu dilakukan pembuktian lagi terhadap


commit to user

72

3. dakwaan kedua. Untuk metode pembuktian yang kedua adalah dengan

melakukan pembuktian terhadap keseluruhan dari dakwaan yang

didakwaan yaitu terhadap dakwaan pertama dan kedua, kemudian baru

dilakukan pemilihan tentang rumusan tindak pidana mana yang tepat

dan paling sesuai dengan tindak pidana y ang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam persidangan perkara Penyalahgunaan dan Pemalsuan Kartu

Kredit yang dilakukan oleh terdakwa Rifani dan terdakwa Jhon Arieza

Iskandar pembuktian hanya dilakukan terhadap dakwaan pertama dari

dakwaan alternatif yaitu terhadap Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55

ayat ke-1 KUHP. Yang berdasarkan pada fakta yang terungkap

didalam persidangan para terdakwa telah secara sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam

dakwaan pertama dalam dakwaan alternatif. Sehingga dengan

terbuktinya dakwaan pertama dalam dakwaan alternatif dalam perkara

Penyalahgunaan dan Pemalsuan Kartu Kredit yang dilakukan oleh

teerdakwa Rifani dan terdakwa Jhon Arieza Iskandar maka tidak perlu

dilakukannya pembuktian terhadap dakwaan kedua dalam dakwaan

alternatif yaitu tindak pidana yang didakwa dengan Pasal 378 KUHP

jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Karena hanya ada satu tindak pidana

saja yang dilakukan oleh para terdakwa yang dituangkan kedalam dua

rumusan dakwaan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dan uraian yang telah dijelaskan

sebelumnya pada bab hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis

menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Penuntut umum seyogyanya lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian

dan kecermatan di dalam memformulasikan bentuk surat dakwaan,

agar proses beracara dipersidangan dapat berjalan dengan maksimal.


commit to user

73

2. Meningkatkan koordinasi antara penuntut umum, hakim, dan terdakwa

dalam proses pembuktian dipersidangan agar tercapainya tujuan

hukum keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

3. Untuk perkara yang menyangkut kejahatan kartu kredit, diperlukan

peran aktif dari penuntut umum untuk berkoordinasi dengan ahli agar

pelaksanaan pembuktian dapat berjalan optimal.

Documents

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universita Sebelas Maret Surakarta Oleh TRI SURYANI E0007230 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA