13
IMPLIKASI HUKUM BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP NOTARIS DALAM PASAR MODAL TESIS Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat Magister Program Magister Kenotariatan Oleh: TITIS WELINGSARI NIM : S351208044 PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2016

IMPLIKASI HUKUM BERLAKUNYA PERATURAN … · IMPLIKASI HUKUM BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH ... Universitas Sebelas Maret Surakarta Angkatan Tahun 2012 kelas A dan B yang selalu memberikan

Embed Size (px)

Citation preview

IMPLIKASI HUKUM BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG

PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP

NOTARIS DALAM PASAR MODAL

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat Magister

Program Magister Kenotariatan

Oleh:

TITIS WELINGSARI

NIM : S351208044

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2016

ii

IMPLIKASI HUKUM BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG

PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP

NOTARIS DALAM PASAR MODAL

DISUSUN OLEH:

TITIS WELINGSARI

NIM : S351208044

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing:

Dewan Pembimbing

Jabatan Nama Tanda Tangan Tanggal

1. Pembimbing 1 Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.

NIP. 196302091988031003

……………….

………

Mengetahui :

Ketua Program Magister Kenotariatan

Burhanudin Harahap, S.H., M.H., MSI., Ph.D

NIP. 1960071619850031004

………

iii

IMPLIKASI HUKUM BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG

PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP

NOTARIS DALAM PASAR MODAL

DISUSUN OLEH :

TITIS WELINGSARI

S351208044

Telah disetujui Tim Penguji :

Jabatan Nama Tanda Tangan Tanggal

1 Ketua

Tim Ujian Tesis

Burhanudin H. S.H., MH., MSI., Ph.D

NIP.19600716 198503 1 004

2 Sekretaris

Tim Ujian Tesis

Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.

NIP. 196302091988031003

3 Penguji

Pembanding

Internal

Dr. Yudho Taruno, S.H., M.H.

NIP. 1977010742005011001

4 Penguji

Pembanding

Eksternal

Dr. M. Irnawan Darori, S.H., M.M.

Mengetahui

Direktur Program

Pascasarjana

Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd

NIP.19600727 198702 1 001

Ketua Program

Magister Kenotariatan

Burhanudin H. SH., MH., MSI., Ph.D

NIP.19600716 198503 1 004

iv

PERNYATAAN

NAMA : TITIS WELINGSARI

NIM : S351208044

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul

IMPLIKASI HUKUM BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG

PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP

NOTARIS DALAM PASAR MODAL adalah benar-benar karya saya sendiri.

Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda citasi dan

ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut diatas tidak

benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan

tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Surakarta, Desember 2016

Yang membuat pernyataan,

Titis Welingsari

v

MOTTO

You’ve gotta dance like there’s nobody watching, love like you’ll never be hurt,

sing like there’s nobody listening, and live like it’s heaven on earth

(William W. Purkey)

Kadang-kadang pilihan yang terbaik adalah menerima

(Dewi Lestari)

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.

(Aristoteles)

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini Penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan seluruh cinta, perhatian

dan kasihnya kepada Penulis.

2. Adik-adik tersayang dan keponakanku yang telah memberikan warna

dalam hidupku.

3. Seluruh teman dan sahabat Penulis dimanapun mereka berada yang selalu

memberikan semangat, dukungan, dan kekuatan.

4. Almamaterku.

vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT dan junjungan kita Nabi

Muhammad SAW, yang telah melimpahkan rahmat, karunia, berkah, serta

hidayah-Nya sehingga penulis memperoleh kemudahan, kelancaran, dan kekuatan

dalam menyelesaikan tesis yang berjudul “IMPLIKASI HUKUM

BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA

KEUANGAN TERHADAP NOTARIS DALAM PASAR MODAL”.

Pengambilan judul tersebut dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan

mengenai pengenaan pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap

profesi penunjang pasar modal, salah satunya adalah notaris. Dalam

menyelesaikan penulisan tesis ini banyak pihak yang berperan besar untuk

memberikan berbagai bantuan, oleh karena itu perkenankanlah Penulis untuk

mengucapkan terimakasih kepada.

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S,, selaku Rektor Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

2. Bapak Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd, selaku Direktur Program

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memperkenankan penulis

untuk menyelesaikan studi di program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

4. Bapak Burhanudin Harahap, SH.,MH.,MSI.,Ph.D, selaku Ketua Program

Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta yang telah bersedia memberikan ijin penelitian.

5. Bapak Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH. MH selaku pembimbing I yang telah

bersedia memberikan waktu, dukungan, bimbingan, serta doa dalam

menyusun tesis ini.

6. Bapak M.J. Widijatmoko, S.H., yang telah memberikan ilmu, pengarahan,

serta pengetahuan kepada Penulis menyusun tesis ini.

vii

7. Bapak Dradjad Uripno, S.H., selaku praktisi dalam seminar hasil

penelitian tesis yang telah bersedia memberikan berbagai masukan dan

pengarahan yang membangun demi kesempurnaan tesis ini.

8. Segenap dosen pengajar Program Studi Kenotariatan Ilmu Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

9. Karyawan dan staff Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu kelancaran perkuliahan.

10. Kedua orang tua dan adik-adik Penulis yang telah memberikan doa

restunya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam

menyelesaikan studinya di Program Magister Kenotariatan Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

11. Teman-teman Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta Angkatan Tahun 2012 kelas A dan B

yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam menyelesaikan tesis ini.

12. Teman-teman dan sahabat-sahabat Penulis yang selalu memberikan

dukungan dan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu

memberikan kontribusi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari

sempurna baik dari segi substansi maupun teknik penulisan, oleh karena itu kritik

dan saran dari berbagai pihak sangat Penulis harapkan demi penyempurnaan

penulisan hukum selanjutnya. Semoga tesis ini memberikan manfaat bagi semua

pihak, baik akademisi maupun masyarakat umum.

Surakarta, Desember 2016

Penulis

Titis Welingsari

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...................................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN ....................................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................................ iii

HALAMAN PERNYATAAN ....................................................................................... iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ............................................................ v

KATA PENGANTAR ................................................................................................... vi

DAFTAR ISI .................................................................................................................. viii

DAFTAR TABEL ......................................................................................................... x

DAFTAR GAMBAR .................................................................................................... xi

ABSTRAK ..................................................................................................................... xii

ABSTRACT ................................................................................................................... xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..................................................................................... 1

B. Perumusan Masalah ........................................................................................... 8

C. Tujuan Penelitian ............................................................................................... 8

D. Manfaat Penelitian ............................................................................................. 9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori ................................................................................................... 11

1. Tinjauan Umum Tentang Notaris................................................................... 11

a. Pengertian Notaris .................................................................................. 11

b. Kewenangan Notaris .............................................................................. 14

c. Notaris Sebagai Penunjang Pasar Modal ................................................ 18

2. Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal .......................................................... 20

a. Pengertian Pasar Modal.......................................................................... 20

b. Sejarah dan Perkembangan Pasar Modal Di Indonesia.......................... 21

c. Fungsi dan Peran Pasar Modal ............................................................... 23

3. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).............................. 29

a. Pengertian OJK ...................................................................................... 29

b. Tugas, Fungsi, dan Wewenang OJK ...................................................... 33

ix

4. Tinjauan Umum Tentang Jasa Keuangan ...................................................... 36

a. Definisi Jasa Keuangan .......................................................................... 36

b. Lembaga Jasa Keuangan Di Indonesia .................................................. 37

5. Tinjauan Umum Tentang Pungutan ............................................................... 42

a. Definisi Pungutan ................................................................................... 42

b. Jenis Pungutan Yang Dilakukan Pemerintah ......................................... 42

c. Pungutan Oleh OJK Terhadap Notaris Pasar Modal .............................. 46

6. Tinjauan Umum Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .... 49

7. Tinjauan Umum Tentang Teori Kepastian Hukum ........................................ 53

a. Pengertian dan Tujuan Hukum............................................................... 53

b. Teori Kepastian Hukum ......................................................................... 54

B. Penelitian Yang Relevan .................................................................................... 58

C. Kerangka Berpikir .............................................................................................. 62

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian ................................................................................................... 64

2. Sifat Penelitian ................................................................................................... 64

3. Pendekatan Penelitian ........................................................................................ 64

4. Jenis Data Penelitian .......................................................................................... 65

5. Teknik Pengumpulan Data ................................................................................. 68

6. Teknik Analisis Data .......................................................................................... 68

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Pemerintah Mengatur Pungutan Oleh OJK................................. 69

B. Implikasi Hukum Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014

Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Notaris Dalam

Pasar Modal ........................................................................................................ 81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ......................................................................................................... 97

B. Implikasi ............................................................................................................. 99

C. Saran ................................................................................................................... 99

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................... 100

x

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan

penelitian yang sekarang …………………………………………… 58

xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran …………………………………………. 62

xii

ABSTRAK

Titis Welingsari. S351208044. Implikasi Hukum Berlakunya Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan

Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Notaris Dalam Pasar Modal.

Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana implikasi hukum berlakunya

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang

Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut “PP Pungutan

OJK”) terhadap notaris dalam pasar modal. Penelitian ini merupakan penelitian

hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang

digunakan yaitu data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data

melalui studi dokumen, selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif. Dari hasil

penelitian diketahui bahwa terhadap PP Pungutan OJK tersebut mendapat reaksi

berupa penolakan dari para profesi penunjang pasar modal. Organisasi profesi dari

para profesi penunjang pasar modal kemudian mengajukan permohonan keberatan

hak uji materiil atas PP Pungutan OJK tersebut ke Mahkamah Agung dan oleh

Mahkamah Agung permohonan keberatan hak uji materiil tersebut tidak dapat

diterima berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 P/HUM/2014.

Meskipun pungutan oleh OJK sebagaimana terdapat dalam PP Pungutan OJK

tersebut mendapat pertentangan dari profesi penunjang pasar modal dan berbagai

upaya hukum yang dilakukan untuk membatalkan ketentuan mengenai pungutan

OJK, PP Pungutan OJK itu sendiri telah diundangkan pada tanggal 12 Februari

2014 dan telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 33. Dengan telah diundangkannya dan diumumkannya PP Pungutan

OJK tersebut ke dalam Lembaran Negara, maka dengan demikian PP Pungutan

OJK telah mempunyai kekuatan mengikat. Apabila suatu peraturan perundang-

undangan telah mempunyai kekuatan mengikat, maka hal tersebut berarti bahwa

setiap orang wajib untuk mematuhinya. Dalam hal pungutan tersebut tidak

dibayarkan maka notaris akan mendapat sanksi dari OJK dan saat ini pelaksanaan

untuk menerapkan sanksi tersebut sudah mulai dijalankan oleh OJK yaitu dengan

mengirimkan surat teguran kepada pihak yang belum atau tidak melakukan

pembayaran pungutan kepada OJK.

Kata Kunci : Implikasi hukum, pungutan OJK, notaris

xiii

ABSTRACT

Titis Welingsari. S351208044. Legal Implication of the Enactment of the

Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2014

Concerning the Financial Services Authority Levies upon the Notary In The

Capital Market. Notary Master Program, Law Faculty Sebelas Maret

University.

This research studies on how the legal implication of the enactment of the

Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2014

concerning The Financial Services Authority Levies (hereinafter referred called

“PP Pungutan OJK”) upon the capital market notary. This research is a

normative legal research with statutory legal approach. The data of research

consisted of secondary data by using data collection technique through the study

of the document, and analyzed with a deductive method. The result of research

revealed that PP Pungutan OJK had a reaction in the form of denial of the capital

market supporting professionals. The associations of the capital market

supporting professionals applied for the objection of the judicial review right on

the PP Pungutan OJK to the Supreme Court and Supreme Court decided that

such petition is inadmissible by the Supreme Court Verdict Number 68

P/HUM/2014. Despite the levies by the OJK as stated in PP Pungutan OJK gets

contradiction of the capital market supporting professionals and various legal

actions are being made to withdraw the provision on charges by the OJK, PP

Pungutan OJK itself has been enacted on February 12th

, 2014 and was published

in the State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2014 Number 33. With the

enactment and publication of the PP Pungutan OJK in the State Gazette, thus the

PP Pungutan OJK has come into binding force. Once a law and regulation has

the binding force, then it means that everyone is obliged to obey. In the event that

such levies are not paid, the notary will receive sanction from the OJK and the

current implementation to implement such sanction have started to run by the

OJK by sending a warning letter to those who have not or do not make any

payments upon the OJK levies.

Keywords: Legal implication, Financial Services Authority levies, notary