Upload
lykhuong
View
222
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Nomor: RISALAHDPD/KMT.II-RDPU/I/2017
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
-----------
RISALAH
RDPU KOMITE II DPD RI DENGAN NARASUMBER DR. SURONO
MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2016-2017
I. KETERANGAN
1. Hari : Selasa
2. Tanggal : 31 Januari 2017
3. Waktu : 10.07 WIB - 12.22 WIB
4. Tempat : R. Sidang Komite II
5. Pimpinan Rapat :
1. Parlindungan Purba, S.H., M.M. (Ketua)
2. Anna Latuconsina (Wakil Ketua)
3. Aji Muhammad Mirza Wardana, S.T. (Wakil Ketua)
6. Sekretaris Rapat :
7. Acara : Membahas Penyusunan RUU tentang Energi Terbarukan
dengan Tema Optimalisasi Energi Terbarukan Dalam
Rangka Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional.
8. Hadir : Orang
9. Tidak hadir : Orang
RDPU KOMITE II DPD RI DENGAN KETUA UMUM METI MS III TS 2016-2017
(SELASA, 31 JANUARI 2017) 1
II. JALANNYA RAPAT:
PIMPINAN RAPAT: PARLINDUNGAN PURBA, S.H., M.M. (KETUA KOMITE II
DPD RI)
Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai saja pertemuan kita karena sudah
lewat, dan saya pikir pertemuan ini sangat penting sekali kita buka sambil teman-teman
menyusun.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita.
Om swastiastu.
Namo budaya.
Horas.
Nuwun sewu.
Pertemuan hari ini RDPU membahas Rancangan Undang-Undang Energi Baru
Terbarukan, kami buka dan terbuka untuk umum.
KETOK 1X
Bapak Ibu Anggota Komite II yang saya hormati dan Bapak Ibu yang terhormat
Ketua Masyarakat Energi Terbarukan, Pak Surya Darma dan teman-teman sekalian yang
saya hormati dari Masyarakat Energi Terbarukan dan dari komponen-komponen yang terkait
yang memberikan perhatian kepada energi baru terbarukan.
Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Umum Masyarakat
Ekonomi Terbarukan Indonesia selaku narasumber dalam Rapat Dengar Pendapat Umum
terkait dengan penyusunan RUU tentang energi terbarukan oleh Komite II. RDPU ini
dimaksudkan untuk mendapatkan masukan-masukan dari stakeholder terkait dengan
penyusunan RUU dimaksud. Adapun tema rapat kali ini adalah optimalisasi energi
terbarukan dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional.
Bapak Ibu yang saya hormati, posisi ketahanan energi Indonesia semakin merosot
dalam beberapa tahun terakhir ini. Penyebabnya ketidakseimbangan laju ketersediaan energi
dengan kebutuhan. Berdasarkan data yang dirilis Dewan Energi Dunia, Indonesia berada di
peringkat 69 dari 129 negara pada tahun 2014. Ketahanan energi meliputi 3 aspek yaitu
ketersediaan sumber energi, keterjangkauan pasokan energi dan kelanjutan pengembangan
energi baru terbarukan. Peringkat itu melorot dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Pada tahun 2010 Indonesia ada di peringkat 29 dan 2011 turun ke peringkat 47. Turunnya
peringkat ketahanan energi Indonesia tersebut karena ketidakseimbangan laju ketersediaan
energi dengan kebutuhan energi di masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir ini produksi
minyak terus merosot sedangkan permintaan selalu meningkat. Salah satu strategi untuk
mencapai ketahanan energi adalah dengan melakukan diversifikasi pasokan energi. Upaya
diversifikasi energi tersebut adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan.
Indonesia memiliki potensi sumber energi yang sangat besar. Potensi sumber energi
terbarukan terbesar di Indonesia adalah tenaga air yang dapat menyediakan sekitar 75 Giga
Watt meskipun saat ini hanya 9 persen yang telah dieksploitasi. Selain itu terdapat pula 50
Giga Watt potensi biomassa. Namun saat ini hanya 1,63 Giga Watt yang telah dipergunakan.
RAPAT DIBUKA PUKUL 10.07 WIB
RDPU KOMITE II DPD RI DENGAN KETUA UMUM METI MS III TS 2016-2017
(SELASA, 31 JANUARI 2017) 2
Panas bumi juga merupakan salah satu merupakan sumber daya yang signifikan 29 Giga
Watt, namun baru sebagian kecil yang telah dipergunakan. Tenaga surya dan bio masih
berada pada level yang rendah, masing-masing pada 27 dan 1,4 Mega Watt, namun tenaga
surya merupakan sumber daya energi yang potensial untuk pemanfaatan lebih lanjut. Sumber
energi yang berasal dari gelombang dan pasang surut air laut juga berpotensi dengan potensi
sebesar 49 Giga Watt, namun seperti halnya banyak negara lain sumber daya ini tidak
dieksploitasi.
Bapak Ibu Anggota Komite II yang saya hormati, dan Bapak Ibu dari Masyarakat
Energi Terbarukan, pada RDPU kali ini kita akan mendengarkan pandangan Masyarakat
Energi Terbarukan sebagai narasumber tentang bagaimana seharusnya strategi yang
dilaksanakan dalam mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan dalam rangka
mendukung terwujudnya ketahanan energi. Hal ini juga memperkaya wawasan kita terkait
dengan muatan materi yang akan diatur dalam RUU tentang energi terbarukan.
Baiklah sebelum kami mulai, saya ingin menyampaikan selamat datang kepada
teman-teman Anggota Komite II yang saya hormati, dan Bapak Ibu khususnya Ketua Umum
METI beserta teman-teman sekalian. Perlu saya sampaikan bahwa Dewan Perwakilan
Daerah ini sebagaimana amanah UUD 1945 dalam Pasal 22 adalah lembaga negara yang
tugasnya adalah sama seperti DPR legislasi, pengawasan dan budgeting. Jadi kami punya
masukan kepada pemerintah, dan juga kami sampaikan beberapa kali DPD ini konsultasi
dengan Bapak Presiden. Jadi fungsi pertemuan kami pada hari ini adalah dalam rangka
legislasi. Salah satu fungsi yaitu ada inisiatif daripada Dewan Perwakilan Daerah akan
membuat RUU Energi Baru dan Terbarukan. Jadi kehadiran Bapak Ibu di sini sangat baik
saya rasa. Saya tahu persis di sini semua ada dari ada masyarakat pokoknya yang tergabung
dalam METI-lah energi terbarukan. Ada geotermal, ada masyarakat kelistrikan dan saya
dengar juga ada dari masyarakat nuklir hadir pada hari ini. Terima kasih Pak. Ini merupakan
momentum, nanti kita atur sedemikian rupa pertemuan kita pada hari ini.
Bapak Ibu, Dewan Perwakilan Daerah dibagi atas empat komite utama, yaitu Komite
I, Komite II, Komite III, Komite IV. Komite I membidangi bidang pemerintahan dan Komite
II dimana kita berada membidangi sumber daya alam dan sumber daya energi. Komite III
membidangi bidang kesra dan Komite IV bidang pengawasan hukum. Jadi Komite II dimana
Bapak Ibu berada ini mitra kerjanya hampir semua kementerian yang terkait sumberdaya
alam dan ekonomi, diantaranya mitra kerja kita adalah Kementerian Energi SDM, BUMN
yang terkait dengan SDM, PLN, dan lain lain, Kementerian Perhubungan, Kementerian
Perdagangan, Perindustrian, dan Kelautan ya, dan Kehutanan, Perikanan. Jadi cukup banyak.
Jadi Bapak Ibu ini cukup strategis pada hari ini, ini sudah hadir teman-teman kami yang
sangat berinisiatif untuk memberikan pemahaman. Jadi Bapak Ibu kami punya RUU yang
akan kami usulkan tahun ini yaitu inisiatif kita Undang-Undang Geologi dan Energi
Terbarukan. Jadi sini ke atas Pak Ketua, kami juga ingin kita bermitra bersama, tapi mungkin
lebih daripada itu kami ingin juga mungkin METI atau MKI sudah ada di nasional. Mungkin
teman-teman dari DPD karena ini adalah prominan people bisa diajak bergabung bersama.
Jadi METI misalnya di Provinsi NTB ada, silakan diajak teman-teman. Jadi supaya lebih
enak sambil kita tidak usah lama ini jam 12 sudah selesai. Ada baiknya juga memanfaatkan
waktu ini untuk saling kenalan, karena saya pikir yang paling inti pertemuan kita ini kenalan
Pak. Kalau materinya bisa didiskusikan, dan Dewan Perwakilan Daerah itu tidak berapresiasi
kepada salah satu partai politik, sahabat semua partai politik. Oleh sebab itu kami persilakan
satu persatu. Silakan Ibu Rahmi memperkenalkan biar Bapak-bapak Ibu-ibu teman-teman
dari METI bisa saling berkenalan. Silakan.
RDPU KOMITE II DPD RI DENGAN KETUA UMUM METI MS III TS 2016-2017
(SELASA, 31 JANUARI 2017) 3
PEMBICARA: Hj. RAHMIYATI JAHJA, S.Pd (GORONTALO)
Terima kasih Pimpinan.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Pimpinan dan teman-teman, nama saya Rahmiyati Jahja dari Provinsi Gorontalo. Tadi
saya sudah mengenal Bapak Hendro Utomo, Pak Joko Winarno dan Bapak Ivan, ini
semuanya ada di sini. Terima kasih.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PEMBICARA: Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, SE., MH (JATENG)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Denty Eka Widi Pratiwi dari Provinsi Jawa Tengah.
PEMBICARA: Drs. MUHAMMAD AFNAN HADIKUSUMO (D.I.Y)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Nama saya Muhammad Afnan Hadikusumo. Saya dari Daerah Istimewa Yogyakarta.
PEMBICARA: Drs. H. LALU SUHAIMI ISMY (NTB)
Lalu Suhaemi Pak, dari Nusa Tenggara Barat.
Terima kasih.
PEMBICARA: SUDIRMAN (ACRH)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Sudirman dari Aceh.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PEMBICARA: TELLIE GOZELIE, SE. (KEP. BABEL)
Terima kasih Pimpinan.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian.
Saya Tellie Gozelie mewakili Bangka Belitung.
Terima kasih.
PEMBICARA: Pdt. MARTHEN, M.Th (SULBAR)
Terima kasih.
Selamat pagi.
Saya Marthen dari Sulawesi Barat.
RDPU KOMITE II DPD RI DENGAN KETUA UMUM METI MS III TS 2016-2017
(SELASA, 31 JANUARI 2017) 4
PEMBICARA: MAMBEROB YOSEPHUS RUMAKIEK S.Si, M.Kesos (PAPUA
BARAT)
Selamat pagi saya Mamberob Yosephus Rumakiek S.Si, M.Kesos dari Papua Bara.
Baru saja dilantik satu minggu yang lalu, Pergantian Antar Waktu, masih baru Pak.\
Terima kasih.
PEMBICARA: DJASARMEN PURBA, SH (KEP. RIAU)
Selamat pagi.
Nama saya Djasarmen Purba dari daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Riau.
Terima kasih.
PIMPINAN RAPAT: PARLINDUNGAN PURBA, S.H., M.M. (KETUA KOMITE II
DPD RI)
Terima kasih.
Saya perkenalkan langsung. Bu ada kewajiban memperkenalkan diri Bu. Iya Bu.
Silakan Bu, Bu Uteng.
PEMBICARA: Hj. DARYATI UTENG S, SE., MM (JAMBI)
Ya, selamat pagi.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Baik saya akan memperkenalkan diri. Saya Daryati Uteng dari dapil Provinsi Jambi.
Kebetulan baru pindah dari Komite III ke Komite II bertukar dengan Bapak Syukur.
Terima kasih.
PIMPINAN RAPAT: PARLINDUNGAN PURBA, S.H., M.M. (KETUA KOMITE II
DPD RI)
Selamat datang Bu Uteng dan teman kami Pak Mamberob. Ini kami bertukar-tukaran
Pak. Jadi tiap provinsi kan empat. Empat itu bertukar-tuaran ya. Selamat datang, welcome on
board. Saya Parlindungan Purba dari Sumatera Utara.
Baik Bapak Ibu, itu kira-kira pengantar kita dengan segala hormat kami persilakan
Pak Ketua untuk memberikan tanggapannya tentang ide tersebut. Dengan segala hormat kami
persilakan Pak, mungkin 20 menit paling lama. Nanti kalau ada ditambah lagi kita diskusikan
jam 12 mungkin sudah pada saatnya kita bisa kita diskusi lagi. Dengan segala hormat kami
persilakan.
PEMBICARA: Dr. SURYA DARMA (KETUA UMUM METI)
Baik.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukur alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini bisa bertemu di sini dalam rangka
Rapat Dengar Pendapat dari masyarakat dengan Komite III eh Komite II Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia. Ini merupakan kesempatan yang sangat berbahagia bagi kami
bisa ketemu dengan pimpinan dan para anggota, para senator dari berbagai daerah khususnya
yang terkait dan concern dengan energi terbarukan. Apalagi berbicara mengenai rencana
RDPU KOMITE II DPD RI DENGAN KETUA UMUM METI MS III TS 2016-2017
(SELASA, 31 JANUARI 2017) 5
untuk membuat satu rancangan undang-undang inisiatif tentang energi terbarukan. Kami
teringat kembali ketika diawal reformasi ketika DPR RI baru saja dibentuk pada saat itu ada
usul inisiatif yang selama itu belum pernah ada di republik ini dan muncullah yang namanya
Undang-Undang Bumi. Kemudian Undang-Undang Energi. Dua-duanya adalah undang-
undang inisiatif yang dibuat oleh DPR RI dan kebetulan kemudian MKI dan berbagai
organisasi itu diminta pandangan dan sebagian diantara yang hadir pada hari ini adalah
teman-teman yang berkecimpung di dalam penyusunan undang-undang inisiatif itu baik
Undang-Undang Energi maupun Undang-Undang tentang Planet Bumi yang dulu adalah
inisiatif dari DPR RI.
Saya sebagai Ketua METI dan pada saat itu sebagai Ketua Asosiasi Panas Bumi
Indonesia bersama dengan teman-teman yang lain ditunjuk oleh atau diminta oleh DPR RI
untuk memimpin sebuah Tim Penyusunan Draf Rancangan Undang-Undang tentang Energi
dan tentang panas bumi yang pada saat 2003. Kemudian yang kedua adalah tahun 2007 dan
alhamdulillah hari ini sudah terlahir. Memang ketika undang-undang ini diimplementasikan
kelihatannya masih ada yang sangat kurang ya khususnya untuk bidang energi terbarukan
walaupun didalamnya ada substansi-substansi yang termasuk tetapi ketika implementasi
sangat sulit untuk dilakukan karena energi terbarukan itu terlibatnya berbagai sektor bukan
hanya satu kementerian tetapi juga melibatkan berbagai daerah. Energi terbarukan lokasinya
lebih banyak presensinya berada di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu sangat tepat
ketika hari ini kemudian kami mendapat undangan karena ada insiatif dari Dewan Perwakilan
Daerah untuk membicarakan ini. Ini sangat-sangat match dengan substansi dari energi
terbarukan itu sendiri, karena itu hari ini kami datang dengan sebuah tim yang sangat lengkap
dari METI. METI itu Masyarakat Energi Terbarukan yang menaungi berbagai asosiasi
sebagai mitra dan sekaligus sebagai board dari Dewan Asosiasi karena METI itu dibentuk
juga oleh para asosiasi yang terkait dengan seluruh energi terbarukan. Kemudian energi
terbarukan METI juga terdiri dari para pengusaha-pengusaha untuk sektor energi terbarukan.
Kemudian dewan pakar dan akademisi serta individu-individu lain. Jadi kalau tadi ada usul
dari pimpinan untuk membentuk METI di daerah barangkali memang perlu kita pikirkan ke
depan agar energi terbarukan yang potensinya berada di daerah itu akan bisa dimanfaatkan
secara optimum.
Baik, kami masukkan kepada susbtansi yang akan kami jelaskan kenapa pentingnya
Undang-Undang Energi Tterbarukan. Mohon ditampilkan Pak bahan paparan. Baik sambil
menunggu tadi bahannya saya sudah copy-kan ke ...
PIMPINAN RAPAT: PARLINDUNGAN PURBA, S.H., M.M. (KETUA KOMITE II
DPD RI)
Pak mungkin sambil itu bisa memperkenalkan Pak yang hadir nih, kita senang sekali
nih banyak teman-teman hadir pada pertemuan hari ini.
PEMBICARA: Dr. SURYA DARMA (KETUA UMUM METI)
Baik ya, sambil menunggu itu karena kesalahan teknis saya akan memperkenalkan
rombongan yang hari ini hadir. Yang pertama Pak Endro, Endro Utomo, ini para senior
pendiri dari Masyarakat Energi Terbarukan, beliau dulu menjadi Dirjen dari ketenagalistrikan
dan energi baru. Yang sekarang, beliau masih tetap dirjen Pak ya? Yang lain penggantinya.
Kmudian sebelahnya Pak Joko Winarno, ini juga pendiri dan sekarang sebagai pembina. Ini
spesialisasi untuk biomass ya, kalau bicara biomass beliau pakarnya. Kemudian sebelahnya
Pak Erwin, beliau adalah bendahara dari Medco Energy spesialisasi energi terbarukan. Beliau
doktor di IPB tetapi khusus untuk bidang energi terbarukan. Kemudian sebelah saya ini Pak
RDPU KOMITE II DPD RI DENGAN KETUA UMUM METI MS III TS 2016-2017
(SELASA, 31 JANUARI 2017) 6
Lemin Ginting, ini ahli panas bumi. Di METI beliau sebagai anggota untuk bidang legislasi.
Jadi tepat hari ini kita bicarakan. Sebelah kanan Pak Sujana Sulaiman beliau pengusaha
untuk hidro energy, minihidro khususnya dan di METI sebagai Wakil Ketua Umum dan
sebelahnya Pak Paul Butar-Butar spesialisasi untuk climate change dan biogas. Beliau
sebagai Ketua Bidang Regulasi. Kemudian sebelahnya Pak Ivan, ini beliau ahli untuk,
pengusaha dan ahli untuk energi angin. Beliau Wakil Direktur Eksekutif. Kemudian di
belakang ada Pak Adianto ya dari Pertamina. Untuk pertamina itu untuk energi terbarukan
juga yang sekarang di Direktorat Energi Terbarukan dan baru saja moving ke geothermal.
Beliau salah satu ketua untuk bidang pengusahaan. Kemudian Bu Nuli ya, ini spesialisasi
untuk energi terbarukan, dan teman-teman dari nuklir ya, dari nuklir juga hadir, dan saya
sendiri Surya Darma, saya sebagai Ketua Umum. Spesialisasi saya untuk energi terbarukan
secara umum dan khususnya geothermal.
PIMPINAN RAPAT: PARLINDUNGAN PURBA, S.H., M.M. (KETUA KOMITE II
DPD RI)
Sambil Pak. Saya juga minta memperkenalkan teman yang baru datang. Silakan
memperkenalkan diri Ibu Permana.
PEMBICARA: Hj. PERMANA SARI, Ssi., MM., MBA. (KALTENG)
Terima kasih Pak Ketua.
Nama saya Permana Sari Pak dari Kalimantan Tengah.
PEMBICARA: Drs. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH (NTT)
Saya Pak Medah dari NTT.
PIMPINAN RAPAT: PARLINDUNGAN PURBA, S.H., M.M. (KETUA KOMITE II
DPD RI)
Saya perkenalkan beliau. Beliau calon kuat Gubernur NTT Pak, karena sudah dua kali
bupati, dua kali DPRD, sudah semua Pak. Oke, silakan. Oh satu lagi, silakan.
PEMBICARA: Ir. ANANG PRIHANTORO (LAMPUNG)
Karena ngumpet tidak kelihatan Pak.
Nama saya Anang Prihantoro Pak. Saya dari Provinsi Lampung.
Terima kasih.
PIMPINAN RAPAT: PARLINDUNGAN PURBA, S.H., M.M. (KETUA KOMITE II
DPD RI)
Beliau ini sudah tiga periode Anggota DPD Pak. Jadi ini banyak pemain-pemain lama
ini Pak. Terima kasih. Lanjut.
PEMBICARA: Dr. SURYA DARMA (KETUA UMUM METI)
Pimpinan dan Anggota DPD yang kami hormati, kami buat judulnya adalah strategi
pencapaian target 23 persen EBT. Kenapa ini menjadi judul, karena sejak tahun 2006 ketika
RDPU KOMITE II DPD RI DENGAN KETUA UMUM METI MS III TS 2016-2017
(SELASA, 31 JANUARI 2017) 7
kebijakan energi nasional diluncurkan sampai saat ini kelihatannya energi terbarukan ini
bergeraknya sangat lamban dan mungkin hampir statis gitu ya. Kalaupun bergerak dan
bergeraknya relatif tidak memberikan pengaruh yang pengaruh sangat signifikan sampai
kemudian dilahirkannya PP Nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional. Baik,
saya kira kita lewat saja ini karena kami sudah perkenalkan tadi. Lewat, terus saja Pak, terus
saja Pak karena waktu.
Sebagaimana diketahui peran METI di dalam pengembangan energi terbarukan itu
banyak sekali termasuk masukan untu kebijakan energi terbarukan, sosialisasi energi
terbarukan, kemudian peningkatan kapasitas SDM, dan kami baru saja membentuk sebuah
lembaga sertifikasi energi terbarukan dan sekarang ini sedang proses untuk mendapatkan
lisensi di PNSP. Pada hari ini juga ada link and match untuk membicarakan proses sertifikasi
SDM untuk sektor energi terbarukan di Grand Melia. Kemudian business matching ya ini
banyak sekali yang kita buat termasuk kerjasama baik nasional maupun internasional.
Internasional pada umumnya industri-industri itu memang mereka ingin mencari tanah dalam
rangka untuk investasi di Indonesia dan biasanya mereka datang ke METI, berbicara dengan
METI dengan industri. Yang sudah terjalin itu ada Swedia, Denmark, Belanda, Jerman, New
Zealand, Australia, USA, Jepang, Thailand, kemudian Korea dan baru saja kemarin itu
adalah Swedia dan Norwegia. Kita lihat bahwa tantangan ke depan itu memang emisi rumah
kaca ya, dan ketahanan energi. Kita lihat ketahanan energi kita yang tadi disampaikan
pimpinan semakin rapuh posisinya. Sebetulnya posisi energi terbarukan itu bisa menjadi
salah satu sumber kemandirian dan ketahanan energi karena posisinya yang berada tersebar
di seluruh pelosok dan itu akan memberikan jaminan ratusan energi dan juga ketahanan
ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Lanjut saja.
Ini adalah tantangan implementasi kebijakan energi nasional. Kalau kita lihat tentu
energi terbarukan target tahun 2025 adalah 23 persen, tahun 2030, 25 persen dan tahun 2050
ada 31 persen. Posisi sekarang di tahun 2016 itu kurang lebih itu antara 6 sampai 7 persen,
ya. Kalau dulu 2010 di situ 5 persen sekarang bergerak sedikit. Jadi relatif sangat-sangat
pelan dan untuk menuju 2025 ini memiliki tantangan yang sangat berat untuk bisa dipenuhi
oleh berbagai pihak khususnya oleh pemerintah. Lanjut. Nah kalau kita lihat trend global
dalam pengembangan energi terbarukan di sini kita bisa lihat nomor satu China itu ya
investasi di energi terbarukan itu paling besar ya, kemudian Amerika Serikat kemudian
Jepang kemudian Inggris dan Jerman ya, itu urutan kelima. Lanjut. Ini adalah trend global
dalam pengembangan IT kapasitas atau produksi total pada akhir tahun 2014. Nomor satu
untuk energi untuk hidro itu Cina ya, dua Amerika, tiga Brazil, empat Jerman. Ini ada urut-
urtuannya. Kami sudah copy-kan. Maaf tidak bisa belum bisa kami perbanyak karena waktu
kemarin.
Nah, bagaimana pengembangan energi terbarukan di Indonesia? Ini kita lihat sekarang.
Lanjut. Persepsi energi kita tahu bahwa dari energi ya, dari energi primer di ubah menjadi
energi kemudian bisa menjadi makanan, bisa panas, bisa cahaya, pergerakan dan sebagainya.
Itu adalah semata-mata untuk keperluan hajat hidup manusia dan yang paling penting adalah
untuk kesejahteraan hidup. Nh karena itu energi menjadi faktor yang salah menentukan. Di
dalam proses konversi ini yang barangkali nanti ini perlu di dalam Undang-Undang Energi
walaupun di Undang-Undang Energi sebagian sudah diproses tetapi ketika kita berbicara
energi terbarukan ini harus diperdalam dan dipertegas ya. Nah karena apa? Konversi energi
itu kita lihat di sini dari energi primer ada proses konversi dia baru bisa menjadi energi
sekunder, menjadi listrik dan sebagainy. Nah untuk mengkonversi itu sumbernya bisa dari
waste energy, bisa dari air, batu bara, minyak bumi, minyak bumi, panas bumi dan
sebagainya. Lanju. Ini adalah dilema pembangunan berkelanjutan yang kita lihat. Itu yang
terlibat atau para pelaku itu ada pemerintah, industri dan masyarakat. Yang sangat baik kalau
ketiga aktor ini pemerintah, masyarakat dan industri itu bersinergi. Tidak akan mungkin
RDPU KOMITE II DPD RI DENGAN KETUA UMUM METI MS III TS 2016-2017
(SELASA, 31 JANUARI 2017) 8
pemerintah berjalan sendiri atau industri berjalan sendiri, apalagi masyarakat berjalan sendiri.
Karena itu sinergi ketiga aspek ini, ketiga pelaku ini akan melahirkan satu proses
pembangunan yang berkelanjutan dan pasti harapannya adalah berwawasan lingkungan. Nah
kalau kita lihat di dalam amanah Undang-Undang 30 tentang energi, seharusnya atau wajib
dilaksanakan oleh pemerintah itu ada paling tidak ada beberapa poin. Satu, penyediaan
energi. Yang kedua adalah penyediaan energi oleh pemerintahan atau pemerintah daerah
diutamakan yaitu daerah yang belum berkembang. Ini kan sampai sekarang juga belum
berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ini amanah. Kemudian daerah terpenci. Ini juga
belum terlaksana dengan baik. Daerah pedesaan, ini kan yang menjadi konsep dari DPD saya
kira dimana Bapak-bapak ini menjadi utusan. Pedesaan, itu menggunakan energi setempat,
khususnya energi terbarukan, itu yang belum dilaksanakan sepenuhnya. Kalau kita berbicara
amanah ini belum dilaksanakan sepenuhnya, kalau kita bicara dalam konteks undang-undang
sebetulnya Presiden itu sudah melanggar aturan atau ketentuan undang-undang karena
amanah ini sangat tegas disebutkan di dalam Undang-Undang Energi. Kemudian daerah
penghasil sumber energi mendapatkan prioritas untuk peroleh energi, ini juga tidak
dilaksanakan itu ya kami. Kemudian bisa memahami karena apa? Prioritas itu dilihat dari
aspek sumber, dimana sumber itu nanti kita berbicara energi terbarukan. Ketika berbicara
energi terbarukan dalam bauran energi, nah itu nanti ada kontestasi antara energi terbarukan
dengan energi lain. Nah karena ada kontestasi itu akhirnya energi terbarukan tidak
mendapatkan peran yang memadai di dalam bauran energi ini. Kemudian penyediaan energi
baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh pemerintah. Ini kan baru dalam tataran
kebijakan, tetapi belum sampai pada tataran implementasi, karena ketika implementasi semua
pihak mengatakan bahwa banyak pihak mengatakan bahwa sulit untuk diimplementasikan
karena masing-masing punya undang-undang tersendiri. Oleh karena itu kami kemudian
berpikir kalau begitu supaya penyediaan energi dan energi terarukan ini bisa ditingkatkan
pemerintah melalui satu undang-undang juga yang kita sebut dengan energi terbarukan yang
Bapak sedang inisiasi itu. Kami sudah membuat sebuah naskah akademik, draf umum sudah
kami sampaikan tadi ke Sekretariat tetapi ini perlu kita matangkan, perlu kita matangkan ada
draf secara umum. Untuk rancangannya itu belum tetapi poin-poinnya sudah kami buat
kemudian naskah akademis juga sudah dibuat barangkali nanti kalau memang disepakati
tentu tindak lanjut dari pertemuan kita hari ini menjadi landasan bagi METI. Kemudian kalau
bisa kita bekerja sama dengan DPD untuk kita betul-betul lahirkan sebuah naskah, baik itu
naskah akademik dalam bentuk yang utuh maupun naskah draf Rancangan Undang-Undang
Energi Terbarukan yang utuh lanjut.
Pertanyaan kunci yang kita lihat kenapa pengembangan energi terbarukan di
Indonesia itu menjadi penting? Apakah sudah ada regulasi yang kuat yang bisa
diimplementasikan ternyata Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 yang mewajibkan
penggunaan ITE tetapi pada kenyataannya belum mampu mencapai target, kebijakan energi
nasional, walaupun itu sudah disimpulkan itu tetapi tidak ada kewajiban dari berbagai pihak
untuk melaksanakan itu. Apalagi sekarang dengan kebijakan menteri baru, di menteri ESDM
yang saya kira merupakan tantangan yang sangat besar bagi sektor ini untuk bisa
diimplementasikan.
Apakah ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban penguatan METI harus dijawab
dengan penyusunan undang-undang khusus tentang energi ini yang barangkali perlu kita
diskusikan. Kami dari kajian-kajian yang berkembang dengan para pakar kemudian expert
dengan asosiasi yang terkait kelihatannya memang perlu melahirkan sebuah undang-undang
energi khusus tentang energi terbarukan, walaupun barangkali nanti kita pikirkan apakah
undang-undang energi terbarukan ini termasuk juga dengan energi baru, barangkali nanti Pak
Endro bisa menambahkan untuk sektor itu.
RDPU KOMITE II DPD RI DENGAN KETUA UMUM METI MS III TS 2016-2017
(SELASA, 31 JANUARI 2017) 9
Apakah sudah cukup dengan penyusunan PP, sebagaimana diamanatkan Undang-
Undang Nomor 30 karena sampai sekarang PP-nya belum ada. Ketika kami berbicara
didalam draf PP, ternyata banyak sekali hal-hal yang akan kita masukkan didalam PP itu
tetapi tidak ada di dalam undang-undangnya. Kemudian bertentangan juga dengan undang-
undang lain misalnya dengan Undang-Undang BUMN, dengan Undang-Undang perpajakan,
dengan undang-undang yang ada di sumberdaya alam dan sebagainya, karena itu kami
melihat tidak cukup penyusunan itu hanya diatur di dalam PP, tetapi harus diatur didalam
undang-undang tersendiri yang kita sebut dengan Undang-Undang Energi Terbarukan.
Apakah regulasi yang sudah diterbitkan dipatuhi oleh stakeholder pemerintah, ini
akan menjadi pertanyaan, karena peraturan yang dilahirkan apakah itu dalam bentuk Perpres
ataupun dalam bentuk, apalagi dalam bentuk peraturan menteri itu sama sekali tidak dipatuhi
untuk dinementasi oleh stakeholder, di sektor ini. Dari tahun 2008 kami melihat bahkan ada
dalam satu tahun ini bisa dua tiga kali ganti peraturan menteri, ya, keluar peraturan menteri
ini, oh, ini tidak implementatif karena apa ini bertentangan dengan ini, berubah lagi, dan
keluar lagi yang baru tidak implementatif keluar lagi, sampai sekarang barangkali sudah lima
atau enam peraturan menteri yang dilahirkan, tetapi belum ada yang signifikan gitu ya bisa
diimplementasikan, karena itu kami kemudian berkesimpulan ini memang perlu diatur dalam
tataran peraturan perundangan yang nilai lebih tinggi. Tidak cukup hanya diatur dalam
peraturan menteri, di dalam PP dan sebagainya.
Jadi sangat layak kalau ya, inisiatif DPD untuk melahirkan Undang-Undang Energi
Terbarukan ini perlu kita dukung, ya. Apakah, bagaimana dengan regulasi untuk
mempermudah pengurusan izin-izin ditingkat pusat dan daerah? Ini kan sekarang menjadi
concern juga. Ya, kita lihat, kami baru saja kembali dari Uni Emirat Arab kemarin dalam
rangka apa diskusi soal kebijakan kementrian energi yang baru ini. Kami lihat di sana banyak
sekali izin-izin itu, praktis hampir tidak ada, praktis hampir tidak ada. Kita mau membangun
apa, dimana, di sini pemerintah saja yang langsung berikan dukungan bahkan kalau perlu
pemerintah memberikan dukungan dana 60%, 40%, anda dari industri 60% dari pemerintah.
Kemudian bunganya 0% ya, insentifnya berbagai macam diberikan.
Jangan kita berharap kemudian ada pajak, kalau diperlukan nanti barangkali Pak Paul
itu bisa menjelaskan secara detail. Kita cari waktu, ada item-item yang itu memang betul-
betul mempermudah yang pada akhirnya memang tidak apple to appler kalau kita mau
bandingkan dengan itu. Dananya yang didapatkan itu dengan bunga 0% dengan pemerintah
mengalokasikan 60% ya, insentif diberikan bermacam-macam, izin itu tidak diperlukan, gitu
ya, ada yang mau bangun hanya pemerintah katakan oke di sini silakan gitu, tanah 100%
digratiskan gitu oleh pemerintah, kan sulit, tapi kita barangkali tidak sampai ke sana tetapi
ada celah atau rule dan room yang bisa dimanfaatkan, gitu ya.
Nah, ini lagi pertanyaan kunci, energi dikelola berdasarkan azas kemanfaatan dan
sebagainya. Apakah pemanfaatan ini sudah memperhatikan aspek keberlanjutan? Saya kira
ini yang belum, ya, padahal energi terbarukan itu kan, kita lihat memang aspek berlanjutan
itu 100% sedangkan energi yang lain itu memang sulit untuk di jamin keberlanjutannya,
tetapi itu juga menjadi perlu kita bersinergi, tetapi jangan kemudian kita manfaatkan
semaksimal mungkin energi fosil yang pada akhirnya kita geser posisi energi terbarukan ini
yang seharusnya dia bisa saling mengisi. Kalau dia bisa mengisi maka energi fosil ini bisa
kita manfaatkan untuk bukan hanya sekarang tetapi untuk anak cucu kita.
Nah, oleh karena itu bauran energi itu yang sekarang kita lihat kan masih
mengutamakan energi fosil. Nah seharusnya itu sudah berbalik, kita lihat Negara-Negara
Eropa itu bahkan mereka sudah chief dari energi fosil energi terbarukan. Energi fosil bahkan
dikenakan pajak yang sangat tinggi, sangat-sangat tinggi ya, kalau kita datang ke Eropa pajak
BBM itu bisa bisa 200% dari harga BBM harga pasar gitu, karena apa? Karena ada pajak.
Ada diplation premium, kemudian ada karbon tax, macam-macam itu dikenakan kepada
RDPU KOMITE II DPD RI DENGAN KETUA UMUM METI MS III TS 2016-2017
(SELASA, 31 JANUARI 2017) 10
pengguna dan kemudian dana itu digunakan untuk mensubsidi energi terbarukan kalau
dikatakan energi terbarukan itu biayanya lebih tinggi.
Kemudian, bagaimana dengan TKDN? TKDN kita kan masih sangat rendah.
Sebagian besar hampir semuanya kita impor tetapi yang sangat menyedihkan bagi kita ketika
kita ingin meningkatkan TKDN seperti industri solar BIFI. Itu justru material yang diimpor
untuk membangun industri solar BIFI itu dikenakan pajak lebih besar yang menyebabkan
pada akhirnya akan lebih murah kita impor dalam bentuk bukan bahan baku tetapi dalam
bentuk jadi dibandingkan dengan bahan baku kita impor, kita bangun di sini sendiri. Ini kan
menyedihkan ya. Industri solar PV kita itu bisa mati kalau kita biarkan seperti ini. Ini karena
ada faktor tidak ada keberpihakan dan karena itu perlu kita cantumkan di dalam Undang-
Undang Energi Terbarukan. Bagaimana proteksi hal-hal semacam ini itu bisa kita masukan.
Industri yang menopang pengembangan ITE itu belum berkembang yang banyak kan
yang masuk dari luar. Sebetulnya kalau kita ingin kembangkan industri kita, kita sinergikan
saja mereka yang datang yang sekarang kerja sama dengan METI itu mereka sebagian besar
ingin bekerja sama dan mewakafkan industri dalam negeri. Jadi bukan mereka datang, kami
datang 100% tidak, kami mau berapa, mau 60% boleh. Mau berapapun mereka kami siap.
Nah, tapi ini kan perlu keberpihakan oleh pemerintah untuk memberikan dorongan dan
pembinaan kepada industri dalam negeri karena kalau tidak itu pasti akan digilas habis. Kita
lihat, entah dari Eropa, entah dari China, dari Korea, dari Jepang tapi kan kita tidak ingin
juga lihat industri kita itu mati.
Nah, ini yang perlu kita susun dan kita masukan didalam RUU kita untuk energi.
Berapa banyak SDM yang tersedia untuk pengembangan ITE? Inikan memprihatinkan kalau
kita lihat. Misalnya, kami itu untuk panas bumi, panas bumi itu untuk meningkatkan
kapasitas dari posisi sekarang 1,5 gigawatt menjadi 9,5 gigawatt itu perlu orang yang expert
saja itu paling tidak 8.000 orang. Untuk expertiest itu butuh waktu 7 sampai 8 tahun kita baru
bisa kita hasilkan. Bayangkan Pak, kalau sekarang baru kita siap-siap padahal tahun 2025
yang tinggal hanya sembilan, delapan tahun lagi, apa siap kita dengan 8.000 orang itu tenaga
ahli? Mereka baru selesai dari perguruan tinggi, kemudian kita didik masuk bekerja, didik
lagi, masuk bekerja, train lagi, tidak cukup waktu. Jadi perlu ada skenario, demikian halnya
dengan yang lain. Nah ini memang perlu kita cover kalaupun nanti misalnya akan masuk dari
luar, bagaimana transfer of knowledge and transfer of technology yang harus dimuat secara
detail didalam Undang-Undang Energi.
Kemudian apakah insentif itu sudah cukup? Itu yang belum cukup. Kalau kita lihat,
kita bandingkan tadi beberapa negara yang saya katakan bahkan sampai nol itu diberikan
karena apa? Mereka berikan nol yang penting ini bermanfaat, berkembang kemudian
ekonomi berkembang apalagi posisinya di daerah-daerah terpencil berarti ekonomi lokal
bertambah. Pada akhirnya kalau ekonomi meningkat, kan mereka juga akan bayar pajak.
Kalau mereka akan bayar pajak pada akkhirnyakan juga akan ada signifikansi pertambahan
income bagi pemerintah.
Jangan kita lihat kalau sekarang ini kan tidak, belum apa-apa sudah kita kenakan
pajak itu 30% bagi mereka, ya setengah modar begitu ya, apalagi nanti kita bandingkan
dengan negara-negara yang memberikan fasilitas insentif yang sampai nol kaya begitu di
beberapa negara, itu tidak akan mungkin kita hadapi ya kita bandingkan.
Kemudian harga listrik dan harga BBM itu ditentukan pemerintah sehingga biaya
keekonomian tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pelanggan. Ya kalau memang itu
ditetapkan pemerintah konsekuensinya memang harus ada alokasi, juga subsidikan
konsekuensi karena tidak akan mungkin industri akan mengembangkan energi itu tidak
berdasarkan keekonomiankan, kan tidak mungkin, pasti harus berdasarkan keekonomian.
Nah, perbedaan antara energi yang dihasilkan berdasarkan keekonomian dengan
harga energi yang ditetapkan atau harga listrik atau harga BBM harga pun harga energi yang
RDPU KOMITE II DPD RI DENGAN KETUA UMUM METI MS III TS 2016-2017
(SELASA, 31 JANUARI 2017) 11
ditetapkan oleh pemerintah, selisihnya harus difasilitasi oleh pemerintah, konsekuensinya
begitu. Nah, dimana posisi itu itu harus clear disebutkan karena kalau tidak clear disebutkan,
kami melihat beberapa negara itu clear, mereka sebutkan misalnya Thailand. Thailand itukan
sekarang jauh lebih maju dari kita untuk pengembangan energi terbarukan mereka hanya
dipimpin oleh seorang dirjen. Dirjen energi terbarukan tetapi kebijakannya langsung kepada
presiden begitu. Kaya IRENA, itukan International Renewable Energy Agency, negara
anggotanya 150 anggota. Dipimpin oleh seorang direktur jendral, bukan oleh menteri tapi
levelnya apa namanya punya C yang kuat.
India itu dipimpin oleh seorang menteri energi terbarukan tapi kalau kita tidak punya
itu, mungkin nanti kita perlu ada sebuah badan barangkali. Badan yang kita sebut, kalau kami
didalam draf ini, didalam naskah akademis kami sebut dengan badan pengelola energi
terbarukan. Apakah badan ini nanti punya C yang sangat kuat sehingga lintas sektor yang
melibatkan berbagai pihak itu dia punya kebijakan yang langsung kepada Presiden begitu ya,
tidak kalau sekarangkan panjang sekali, kalau panjang itu agak sulit.
Ini saya kira kalau kita lihat di dalam kebijakan energi nasional, tahun 2025 itukan
sebetulnya target listrik itu 40% dari energi terbarukan. Yang sekarang baru sekitar mungkin
sekitar 11% kalau listrik ya, kalau listrik. Nah ini menjadi tantangan yang luar biasa yang
waktunya hanya tinggal 9 tahun lagi, apa mungkin untuk dicapai? Nah, oleh karena itu
memang perlu ada strategi pencapaian 23% itu.
Jadi satu adalah dari aspek regulasinya. Pemerintah perlu ada pembinaan pengawasan
termasuk intensif fiskal. Kemudian dari aspek bisnisnya ini juga perlu diperhatikan agar
harga yang dihasilkan oleh energi terbarukan itu harus berdasarkan keekonomian. Kecuali itu
dibangun 100% oleh pemerintah. Kalau oleh pemerintah tidak memperhatikan keekonomian
karena tidak ada kewajiban untuk harus mengembalikan dana investasi yang ditanamkan
disitu dan investasi bisa dikembalikan kalau harganya berdasarkan keekonomian.
Kemudian dari aspek legal, oleh karena itu perlu adanya Undang-Undang Energi
Terbarukan yang bisa meng-cover, bisa memanyungi, bisa memberikan jaminan dari segi
hukum, kegiatan kita. Karena kalau tidak, kita lihat dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan
peraturan menteri dan sebagainya nah itukan berubah-rubah terus, berubah-rubah, sebentar-
bentar berubah-rubah, tidak ada jaminan bahwa itu bisa diimplementasikan. Harapan kita
kalau itu undang-undang ada kewajiban bagi pemerintah untuk melaksanakan.
Kemudian aspek teknologi, itu lebih teknis, kemudian aspek SDM, strategi penyiapan
SDM-nya untuk lift frog, jadi ada lompat katak kan gitu ya, dari posisi sekarang 6% menjadi
25% itu berartikan lompat kodok, begitu ya, harus betul-betul ada upaya khusus. Kemudian
aspek kelembagaan, apakah perlu memang dibentuk sebuah BUMN Energi Terbarukan
misalnya? Dulu wacana saya kira Pak Pimpinan sudah pernah kita diskusikan begitu ya perlu
tidak dibentuk sebuah BUMN Energi Terbarukan? Mungkin ini harus didiskusikan secara
khusus apakah oleh Pertamina, oleh PLN, lain-lain.
Aspek pendanaan, pendanaan tidak hanya mengacu kepada di luar APBN tetapi perlu
juga dipikirkan mungkin ditempatkan dalam APBN ya. Kalau beberapa negara itu
ditempatkan khusus gitu, kemudian ada aspek lain yang sangat penting strateginya adalah
ada yang kita sebut dengan RPS Pak, Renewable Energy Portofolio Standard. Beberapa
negara itu mewajibkan industri-industri yang menggunakan energi fosil untuk menggunakan
energi terbarukan dengan jumlah tertentu. Nah ini siapa nanti yang menentukan? Itu badan
tadi itu Pak, badan pengelola tadi itu akan menetapkan ini industri ini sudah menggunakan
energi sampai100% misalnya fosil, karena itu anda ada kewajiban untuk mengalokasikan let
say anda kenanya 5% atau anda kenanya 10%, nah dia yang menentukan, gitu ya. Nanti
disampaikan ke DPR atau ke DPD, oh kalau begitu anda 5%, kalau begitu anda kenanya
10%, anda misalnya 7%, dan sebagainya, angka-angka ini diterapkan oleh badan pengelola
itu, gitu ya.
RDPU KOMITE II DPD RI DENGAN KETUA UMUM METI MS III TS 2016-2017
(SELASA, 31 JANUARI 2017) 12
Ini adalah beberapa strategi lift frog, saya kira termasuk tersedianya level playing fair.
Jadi harus ada kesamaan, perlakuan, apple to apple. Kalau sekarang misalnya Pak menteri
kami ini bicara begini, energi terbarukan bisa masuk, bisa dimanfaatkan kalau dia bisa
bersaing dengan energi yang lain, ini kan sesuatu yang impossible gitu. Kenapa impossible?
Karena energi lain itu ada faktor-faktor yang tidak diperhitungkan, misalnya aspek
lingkungan, itu kan tidak diperhitungkan disitu, diplasion premium itu kan tidak
diperhitungkan disitu. Sedangkan energi terbarukan itu sudah termasuk di dalamnya.
Jadi kalau mau, itu kita buat apple to apple maka semua aspek-aspek itu didalam
perhitungan harga itu kita masukkan. Diplasion premiumnya kita masukan, aspek
lingkungannya kita masukkan, gitu ya, dan sebagainya dan sebagainya, kemudian
peningkatan keekonomian proyek inti, yang sekarang memang salah satu di antaranya adalah
pemerintah membuat fit in tarif, untuk jangka panjang tapi fit in tarif ini kan tidak
implementable.
Ada peraturan menteri tetapi tidak bisa dieksekusi, ini yang yang kami lihat salah satu
tantangan yang luar biasa di kita, berbeda kalau di Thailand. Thailand itu mereka buat fit in
tarif langsung dijalankan gitu, ya. Tahun lalu kami ada Indonesia forum diundang oleh
menteri energi Thailand, bersama dengan METI kami datang 22 orang ke sana. Kemudian
kita ada change of knowledge, kemudian change of soal regulasi dan sebagainya kami lihat
ini timpang betul antara kita dengan mereka.
Jadi kalau mereka bisa bergerak sangat cepat karena memang room untuk ke sana itu
ada, regulasinya memang itu bagus, semua regulasi yang dikeluarkan itu memang bisa
diimplementasikan, di kita tidak. Sudah keluar, sudah, nanti masing-masing pihak
mengatakan ini tidak bisa diimplementasikan, nanti sektor lain tidak bisa diimplementasikan,
sektor lain mengatakan ini tidak bisa implementasikan. Jadi hanya sampai tahapan apa ya
peraturan tetapi tidak bisa di eksekusi, ini kan sangat disayangkan.
Kemudian peningkatan industri teknologi lokal, tadi kami sudah sebutkan. Sebetulnya
perlu keberpihakan pemerintah terhadap penggunaan teknologi lokal untuk proyek-proyek
yang didanai. Barangkali bisa didanai oleh APBN atau didanai oleh BUMN. Harus ada
keberpihakan. Jadi kalau kita lepaskan 100% kepada industri itu agak sulit. Misalnya begini
ketika industri akan melakukan riset, tentu saja riset ini kan akan dihitung sebagai biaya,
ketika akan dihitung sebagai biaya, pasti akan meningkatkan cost, meningkatkan cost berarti
akan meningkatkan konsekuensinya kepada biaya produksi.
Nah, kalau tidak ada keterlibatan pemerintah kebijakan yang tepat dalam hal ini maka
tentu akan sulit, tetapi pemerintah tidak bisa melahirkan itu karena tidak ada room, tidak ada
regulasi yang memberikan right kepada pemerintah. Nah, harapan kami kalau ada Undang-
Undang ET ini room itu kita buat di situ Pak. Room itu kita buat, khusus untuk energi
terbarukan apa yang kita berikan gitu ya, dalam kaitannya dengan riset, dalam kaitannya
dengan transfer, teknologi dan sebagainya, kalau tidak, tidak mungkin kita bisa belajar di
Thailand saja, tidak usah jauh-jauh itu, kalau kita belajar dari Amerika barangkali sudah
terjauh, di India juga bisa kita belajar. Dari berbagai sisi India memang di bawah kita, tetapi
untuk energi terbarukan, termasuk industri mereka leading Pak, mereka leading, kami dari
METI itu datang ke sana berkunjung, diundang, barangkali kalau diperlukan nanti, kita minta
DPD juga bisa hadir gitu ya, nanti dalam satu rombongan, industrinya sangat bagus, leading
betul mereka itu. Kebijakan-kebijakannya, bagus gitu.
Nah, kemudian penyedia data dan formasi tentang ET yang sekarang ada diberbagai
sumber, penguatan SDM, dukungan pendanaan lainnya dari pemerintah, ini termasuk yang
dulu pernah diwacanakan. Misalnya dana ketahanan energi yang dulu pernah diwacanakan,
tapi soal bentuk itu sebutan apa terserah lah tetapi harus ada. Kalau di negara-negara yang
maju mereka masukan ke dalam satu S-Crew account. Dana-dana yang misalnya tax
premium, kemudian dana diplasion premium itu dimasukkan dalam S-Crew account yang
RDPU KOMITE II DPD RI DENGAN KETUA UMUM METI MS III TS 2016-2017
(SELASA, 31 JANUARI 2017) 13
bukan masuk ke penerimaan pemerintah yang akan digunakan untuk APBN yang lain tetapi
dana ini yang khusus dialokasikan untuk penggunaan energi terbarukan. Nah kalau kita mau
belajar dari situ barangkali bagus juga.
Nah, kemudian ini beberapa rekomendasi karena itu kami mendukung ya, perlu
dipikirkan adanya Undang-Undang Energi Terbarukan Indonesia agar regulasi, apakah itu
fair in tarif, berbagai regulasi yang diberikan bisa terimplementasikan, dan bisa ada kepastian
hukum. Kalau sekarang kepastian hukum juga agak sulit Pak. Ada pengusaha-pengusaha lagi
sudah bikin perjanjian tahu-tahu keluar dengan peraturan baru gitu dan semua peraturan baru
itu meminta supaya menyesuaikan dengan peraturan baru itu, itu kan bisa buyar dari sisi
usaha. Terlepas kita apakah ini nanti jangan dikatakan bahwa ini pro kepada industri atau pro
kepada pengusaha dan sebagainya, kalau kita tidak pro kepada pengusaha, pengusaha tidak
berkembang, sulit juga.
Kita lihat bagaimana Amerika, kadang-kadang Amerika itu presidennya langsung itu
ya, yang turun, kita lihat bagaimana Josh Bush datang hanya untuk membela proyek di
Taithon, ya, Pak Hendro. Josh Bush langsung yang datang, tekan-tekan gitu, itu Amerika
Pak, masa kita untuk untuk mendukung industri kita sendiri kita bilang, ada orang bilang oh
ini kita terlalu pro kepada industri, kapan lagi kita mengembangkan industri dalam negeri
kalau kita tidak pro? Nah itu perlu gitu, tapi perlunya kan harus ada aturan hukum, kalau
tidak ada aturan hukum agak sulit juga bagi presiden untuk melaksanakan.
Saya kira akan masuk beberapa masukan untuk RUU energi terbarukan ya. Ini
penjelasan konsep RUU energi terbarukan. Yang pertama mengapa perlu Undang-Undang
Energi Terbarukan? Ini kami muat didalam nanti naskah akademis. Draf naskah akademi itu
akan menjelaskan kenapa perlu Undang-Undang Energi Terbarukan itu? Pikiran-pikirannya
sudah ada tetapi belum lengkap tetapi nanti kalau disepakati ini akan kita sempurnakan, kita
buat secara bersama-sama. Kemudian nanti kita akan masukkan didalam naskah akademik itu
termasuk struktur ancangan Undang-Undang Energi Terbarukannya, pasal demi pasal dan
sebagainya kemudian visi, misi, azas, tujuan, untuk jangka panjangnya apa, kemudian
peraturan perundangan terkait, kemudian definisi-definisi yang diperlukan barangkali nanti
kami bisa bantu dengan DPD. Kemudian kuasa dan pengusahaan kalau itu memang itu
diperlukan kegiatan usaha dan operasionalnya seperti apa. Apakah perlu izin usaha atau tidak
nanti kita perlu diskusi di situ ya. Kalaupun diperlukan kalau bisa seminimal mungkin gitu.
Kemudian ada mandatori, ini yang sangat penting, mandatori pemanfaatan energi
terbarukan. Kalau sekarang kan ada mandatori untuk biofeul yang kita lihat tapi ini kan perlu
ada payung hukumnya. Kalau tidak ada payung hukumnya agak sulit nanti. Kalau di
Amerika itu jelas mereka sebut dengan portofolio standard. Di Malaysia juga begitu, di
Thailand juga begitu, di India juga begitu, di New Zealand juga ada. Kemudian, kami sebut
juga ada badan pengelola energi terbarukan nasional, soal nama nanti kita pikirkan tetapi
kurang lebih itu, yang kami jelaskan tadi itu fungsinya.
Kemudian ada pembinaan dan pengawasan. Kita perlu bina pengusahanya, perlu bina
juga SDM-nya dan sebagainya itu bagaimana harus dimasukkan disitu, pengawasan tentu
saja oleh pemerintah dan dimana posisi pengawasan oleh legislatif. Itu kita serahkan kepada
legislatif untuk membicarakannya, kemudian insentif dan harga energi terbarukan ini juga
perlu kita tuangkan didalam situ supaya memberikan kepastian. Kalau pun nanti akan ada
peraturan menteri atau peraturan presiden tentang itu, itu ada, ada acuan hukum kalau tidak
kan sulit.
Nah, mungkin ketua peralihan, saya kira ini mengapa perlu Undang-Undang Energi
Terbarukan, saya kira karena waktu ya ini bisa dibaca kami serahkan sepenuhnya nanti ke
pimpinan untuk diperbanyak dan yang terakhir ini kesimpulan. Oleh karena itu kami melihat
bahwa untuk kepastian hukum ini perlu ada Undang-Undang Energi Terbarukan dan dari
aspek lingkungan hidup, emisi udara rendah tentu pengembangan energi terbarukan itu dapat
RDPU KOMITE II DPD RI DENGAN KETUA UMUM METI MS III TS 2016-2017
(SELASA, 31 JANUARI 2017) 14
dilakukan untuk mendukung skema Paris Agreement. Paris Agreement kan sudah di sudah di
sahkan, sudah diundangkan oleh kita kan. Jadi komitmen dulu oleh pemerintah sekarang
sudah diundangkan karena sudah diundangkan mestinya sumbernya kan harus clear. Untuk
mendukung Paris Agreement itu sumbernya dari mana? Sumbernya itu sebagian besar itu
adalah dari kehutanan dan dari energi terbarukan. Kalau 2 aspek ini tidak bisa berkembang,
kehutanan tidak bisa berkembang, energi terbarukan tidak bisa berkembang bagaimana
memenuhi target Paris agreement ini skema Paris agreement. Karena itu kalau ada undang-
undang ini itu bisa lebih mendukung ya untuk pemanfaat.
Kemudian energi terbarukan dapat menggantikan peran energi fosil dalam memenuhi
kebutuhan energi domestik sehingga dapat membantu memperpanjang waktu Indonesia
mengelola energi fosil. Jikalau mestinya habisnya dikatakan tahun 2010 kalau sekarang, gas
itu tahun 2035 pak ya, 2027 gas. Dengan kondisi sekarang itu akan berakhir. Batubara
dengan kondisi sekarang itu 2035, ya. Kemudian dalam kondisi seperti sekarang minyak
bumi akan lebih pendek lagi waktu habisnya, ya. Nah oleh karena itu ini bisa memperpanjang
kalau peran-peran dari energi fosil ini bisa kita gantikan. Lanjut. Nah ini struktur, saya kira
kita tidak bicara lebih detail tetapi paling tidak ini bisa menjadi masukan bagi Pimpinan dan
Anggota DPD yang kami hormati.
Sekali lagi terima kasih, memang ini tidak sempurna tetapi ini sebagai satu apa ya
bahan awal barangkali pimpinan, yang akan kita perdalam dan kita diskusi lebih lanjut dan
jika ada dari mungkin METI atau dari Pak Hendro, atau yang lain-lain nanti akan
memberikan tambahan silakan jika ada waktu. Kami kembalikan kepada pimpinan dulu.
PIMPINAN RAPAT: PARLINDUNGAN PURBA, S.H., M.M. (KETUA KOMITE II
DPD RI)
Baik, terima kasih kepada Pak Surya Darma bersama teman-teman ya, ini namanya
pucuk di cinta ulam tiba. Selanjutnya begini, kami mempunyai Timja yaitu Ibu Waode
dengan segala hormat kami undang ke depan ini supaya ikut bertanggung jawab untuk
selanjutnya, jangan hanya Ketua Komite II saja bertanggungjawab, ketua timja dan mungkin
ada teman yang belum memperkenalkan diri silakan memperkenalkan diri karena ini
silaturahmi awal nih, oh Ibu Waode juga belum memperkenalkan diri. Oke silakan sambil,
kita mulai dulu dari belakang dulu, Pak Marhany silakan.
PEMBICARA: Ir. MARHANY VICTOR POLY PUA (SULUT)
Terima kasih Pak Ketua.
Apa ini perkenalan atau langsung pertanyaan? Oh perkenalan. Saya Marhany Pua dari
Provinsi Sulawesi Utara, terima kasih.
PEMBICARA: Ir. WA ODE HAMSINAH BOLU, M.Sc (KETUA TIMJA)
Terima kasih. Nama saya Waode Hamsinah Bolu dari Sulawesi Tenggara.
PIMPINAN RAPAT: PARLINDUNGAN PURBA, S.H., M.M. (KETUA KOMITE II
DPD RI)
Terima kasih. Ya silakan memperkenalkan diri. Ibu Rubaeti mulai dulu lah.
RDPU KOMITE II DPD RI DENGAN KETUA UMUM METI MS III TS 2016-2017
(SELASA, 31 JANUARI 2017) 15
PEMBICARA: Hj. RUBAETI ERLITA, S.Sos.I., SH (KALBAR)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Rubaeti Erlita dari Kalimantan Barat.
PEMBICARA: RIRI DAMAYANTI JOHN LATIEF, S.Psi (BENGKULU)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan saya Riri Damayanti, saya dari Provinsi Bengkulu. Terima kasih.
PEMBICARA: Ir. H. ABDUL AZIS QAHHAR MUDZAKKAR, M.Si (SULSEL)
Saya Azis Qahhar dari Sulawesi Selatan.
PEMBICARA: Hj. ASMAWATI, S.E., M.M. (SUMSEL)
Saya Asmawati dari Sumatera Selatan.
PIMPINAN RAPAT: PARLINDUNGAN PURBA, S.H., M.M. (KETUA KOMITE II
DPD RI)
Baik bapak, ibu sudah ya memperkenalkan diri. Jadi ini luar biasa. Selanjutnya kita
akan diskusi dan diskusi ini dipandu oleh Timja, Ketua Timja jadi karena ini kita akan seriusi
pak untuk selanjutnya nanti ini adalah hal yang bagus saya berterima kasih atas kehadiran
kita karena di sini juga mungkin ada masukan, tambahan sebelum atau begini kita diskusi
sajalah nanti ada dari nuklir juga ada disini, ada MKI, dari yang lain mungkin bisa saling
dengan catatan begini kalau boleh pak jam 12 kita selesaikan karena ada acara kami lagi
yang ini, yang penting ini adalah awal diskusi kita.
Dengan segala hormat Ibu Waode bisa memimpin mungkin teman-teman dari sana
silakan.
PEMBICARA: Ir. WA ODE HAMSINAH BOLU, M.Sc (KETUA TIMJA)
Iya terima kasih atas penjelasan dari METI, Bapak Ketua Umum sendiri rupanya ini
ya, terima kasih Pak. Jadi seperti mungkin sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa kami
DPD sedang menyusun suatu RUU untuk 2017 kami punya 2 usulan RUU insisatif dari DPD
yaitu RUU geologi dan RUU energi terbarukan. Nah ini dalam rangka penyusunan RUU ini
kami membutuhkan masukan-masukan karena ini juga buat tidak semua dari kami
memahami dunia yang baru juga. Saya juga ketiban sebagai ketua ini sebenarnya ketiban saja
ya, Pak Ketua, saya cuma tahu sedikit bio energi, saya pernah juga diundang oleh METI
beberapa tahun lalu untuk zat rupa, karena kalau itu bidang saya, tapi bio energi terbarukan
inikan sangat luas ya, bio energi itu seperberapanya begitu ya. Nah, kami dalam rangka ini
mengundang expert termasuk juga bapak-bapak untuk mendapatkan gambaran kemarin juga
sudah mendapat pencerahan dari pembicara dari Universitas Indonesia beliau khusus untuk
geothermal ya, tujuannya tentu kami ingin ada naskah akademik, tadi saat bapak mengatakan
ada naskah akademik wah saya hampir lompat dari kursi saya, wah sudah selamat deh,
artinya kita sudah punya titik start ya, kalau yang tadinya masih ya meraba-raba ini, kemarin
baru ada geothermal nanti apalagi. Nah, Alhamdulillah ini sudah ada mudah-mudahan kita
bisa start dari sini, penjelasan yang tadi begitu komprehensif tidak menutup kemungkinan
masih banyak pertanyaan lagi ya pak ya.
RDPU KOMITE II DPD RI DENGAN KETUA UMUM METI MS III TS 2016-2017
(SELASA, 31 JANUARI 2017) 16
Kami persilakan kepada bapak, ibu anggota untuk yang ingin bertanya, memperdalam
lagi pengetahuannya. Silakan Pak Marhany, Pak Anang. 4 ya. Bu Denty dan Bu Permana.
Silakan Pak Marhany.
PEMBICARA: Ir. MARHANY VICTOR POLY PUA (SULUT)
Terima kasih Ibu Waode, Bapak Ketua.
Saya sampaikan salam hormat buat Pak Dr. Suryadarma dan bapak, ibu para expert
yang hadir.
Pertama kami sampaikan terima kasih atas gagasan dan pemikiran yang luar biasa dan
sangat kreatif dalam diskusi hari ini khususnya dalam upaya bersama kita mengatasi masalah
energi menuju kedaulatan energi Indonesia, ini satu hal yang luar biasa. Saya hanya ingin
mengkonsultasikan saja Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 itu memang
menginstruksikan sebenarnya dengan jelas tentang pentingnya mengembangkan energi baru
terbarukan tetapi kayanya kita gagal sampai pada tahap ini sehingga memang DPD
berpendapat perlu diatur sebuah regulasi baru melalui undang-undang khusus mengenai
energi baru terbarukan dan hari ini kita mendapatkan amunisi yang sangat bagus sekali tadi
dari Pak Suryadarma dan tim.
Saya hanya mau konsultasikan mengenai adanya pemikiran bahwa energi baru
terbarukan ini sangat mahal untuk dikembangkan di Indonesia ditengah kapasitas fiskal
negara yang sangat terbatas sehingga ini belum sepertinya mendapatkan prioritas. Nah
apakah betul karena ada hitung-hitungan, misalnya saja untuk geothermal satu sumur itu bisa
sekitar 10 juta US Dolar katanya. Ini info ketika kita diskusi dengan Direktur Panas Bumi,
Pak Yunus Saiful Haq waktu lalu, dia sebetulnya mendorong kalau ada investor yang serius
silakan mengembangkannya dan apa betul investor Indonesia kurang mampu sehingga
akhirnya dari luar yang kemungkinan mengisinya ataukah ini politik energi saja? Artinya
karena Pertamina mau monopoli sehingga ya ini karena Pertamina mau monopoli harga dan
regulasi kita kan Pertamina harus beli dan Pertamina harus jual nah karena kalau ikut
undang-undang sebenarnya tidak wajib Pertamina harus beli dan jual sendiri, boleh swasta
tapi dikelola badan usaha. Nah, cuma izinnya susah saya dengar dari beberapa kawan yang
mau mengembangkan energi baru terbarukan di desa-desa terpencil. Susah dikasih izin oleh
pemerintah daerah, apa betul demikian? Nah ini kan METI ada data tentang itu lalu kalau
dikembangkan apa memang harga beda antara energi fosil dan energi terbaru kan? Kita harus
jual beda misalnya atau ada strategi khusus supaya harganya tidak beda? Harus disubsidi kah
atau bagaimana caranya? Nah, saya dengar kabar negara-negara Skandinavia, Norwegia,
Swedia ini sangat unggul di energi baru terbarukan, apa kira-kira rahasia mereka ini pak?
Kita ingin belajar. Saya dengar, di Swedia, bahkan energi nuklir pelan-pelan mau ditutup,
diganti energi baru terbarukan. Nah oleh karena itu, kami hanya ingin barangkali tambahan
informasi supaya kita makin kuat mendorong perlunya regulasi baru Undang-Undang baru
khusus pengelolaan energi baru terbarukan.
Terima kasih.
PEMBICARA: Ir. ANANG PRIHANTORO (LAMPUNG)
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang.
Om swastiastu.
Pimpinan dan bapak, ibu sekalian dan seluruh narasumber dari METI.
Saya Anang Prihantoro dari Lampung pak, saya tentu menyebut bapak, ibu sekalian
dari METI orang-orang expert semua dan negarawan, negarawan di bidangnya begitu ya.
RDPU KOMITE II DPD RI DENGAN KETUA UMUM METI MS III TS 2016-2017
(SELASA, 31 JANUARI 2017) 17
Pada saat tentu saja pemerintah masih baru sanggup mengeluarkan undang-undang apa
namanya Nomor 30 Tahun 2007 yang ternyata belum implementasinya belum bisa bagus
saya kira kita mesti dorong dan DPD merasa punya salah besar kalau kalau pembangunan
apanamanya di bidang energi terbaru ini tidak kami dorong. Oleh karena itu saya mungkin
bukan pertanyaan hanya mengapresiasi saja. Tim ini saya kira full team dan kalau naskah
akademik sudah dibuat barangkali draftnya juga mungkin meskipun belum sempurna juga
sudah ada, saya kira itu titik awal yang paling memungkinkan kita untuk melangkah begitu.
Nah kemudian dari situ nanti kita bisa perbandingkan atau kita juga mengundang narasumber
lain untuk menyempurnakan bahan-bahan yang sudah disusun yang saya yakin juga sudah
sudah komprehensif ini supaya mempercepat juga pekerjaan kita ya.
Kemudian mungkin pertanyaan kecil saja pak, saya tentang nuklir sama sekali awam
ya, apakah nuklir itu masuk dalam ruang lingkup energi terbarukan begitu ya, dan prospek
pengembangannya termasuk resiko dan lain-lain seperti apa, karena ketika bicara energi
terbarukan rakyat kita ini yang paling perlu di kepalanya adalah resiko, resiko sosialnya
begitu iya itu yang paling menakutkan sehingga belum juga kita bergerak tetapi sudah
terbayang dengan resiko bencana, kemanusiaan dan lain-lain.
Saya kira komentar dan pertanyaan kecil saya hanya demikian. Terima kasih.
Pimpinan bilang saya kembalikan.
PEMBICARA: Ir. WA ODE HAMSINAH BOLU, M.Sc (KETUA TIMJA)
Silakan Pak Djasermen.
PEMBICARA: DJASARMEN PURBA, SH (KEP. RIAU)
Baik. Terima kasih.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.
Saya Djasermen Purba dari Provinsi Kepulauan Riau.
Pak Suryadarma dan rombongan, bapak telah memberikan begitu baik tadi presentasi
tapi 60% tentang curhat pak ya. 60% saya lihat tentang curhat regulasi. Kalau boleh curhat
itu keluhan dan lain sebagainya, kenapa? Pertama ada PP bukan Parlindungan Purba ya ada
PP yang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 sampai dengan saat ini belum ada, sudah 10
tahun. Nah ini menjadi desakan kalau boleh ini menjadi bagian daripada kita untuk
mendukung segera dikeluarkannya, boleh catat itu sekretariat. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, berhubungan dengan regulasi tadi ada pertanyaan yang
menarik dari METI agar diadakan kebijakan yang radikal, saya catat tadi itu. Yang dimaksud
dengan kebijakan radikal itu yang mana? Karena kalimat radikal ini saya agak sensitif pak,
radikal apa ini sekarang. Jadi supaya jelas pak iya sebab musim sekarang tentang radikal
begitu. Itu yang kedua.
Kemarin dalam persentasenya Pak Yusuf ya, Pak Yusuf Daud dia mengatakan kalau
ahli teknologi itu tidak kita tunggu-tunggu tapi kita harus berebut teknologi jadi bukan ahli
teknologi karena kalau ahli teknologi itu mereka negara-negara barat tidak akan mengalihkan
kepada kita. Pertanyaannya tentang rebut teknologi, sudah sejauh mana METI bisa merebut
teknologi ini? Berapa expert yang ada saat ini? Karena kalau hitung-hitung dari sisi potensi,
potensi sangat luar biasa Indonesia tapi hanya bicara soal potensi, implementasi belum ada.
Nah ini yang menjadi pertanyaan jadi kita sinkron lah ini dari sisi METI dengan DPD
bagaimana untuk mempersiapkan Rancangan Undang-Undang EBT ini. Ini harapan kami,
jadi kalau boleh izin nanti untuk yang akan datang bila diperlukan expert daripada METI ini
bisa mendukung kita lah. Ini saya mohon kepada pimpinan.
RDPU KOMITE II DPD RI DENGAN KETUA UMUM METI MS III TS 2016-2017
(SELASA, 31 JANUARI 2017) 18
Yang terakhir, ada tadi Permen yang tidak bisa di eksekusi. Kembali lagi mengenai
belum regulasi, ini kenapa ini pak? Kalau boleh tahu diungkapkan saja secara terungkap dan
terbuka agar kami juga bisa selaku pengawasan bisa kami ikut membantu, setidak-tidaknya
kami sebagai fasilitator. Ini harapan kedatangan bapak kemari, kami juga diberikan
kesempatan untuk berjuang untuk itu. Jadi bukan kami mau minta-minta kerja pak bukan, itu
pekerjaan kami selaku Dewan Perwakilan Daerah, ya Pak, jadi beda dengan yang sebelah
pak. Nah ini memang serius ini idealisme negarawan juga. Terima kasih.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PEMBICARA: Ir. WA ODE HAMSINAH BOLU, M.Sc (KETUA TIMJA)
Saya selesaikan disisi kiri. Pak Marthen silakan.
PEMBICARA: Pdt. MARTHEN, M.Th (SULBAR)
Terima kasih Ibu Waode.
Selamat siang ibu, bapak yang saya hormati.
Terima kasih penjelasan yang begitu komprehensif. Saya mencatat bahwa dan dari
kemarin atau bahkan beberapa tampaknya kita sudah membicarakan tentang potensi besar
energi baru terbarukan yang dimiliki Indonesia. Dari penjelasan yang disebut Pak Djasarmen
tadi sebagai 60% curhat, saya melihat bahwa berdasarkan penjelasan tadi, tidak optimalnya
potensi besar itu disebabkan oleh paling tidak 3 poin penting. Pertama, keberpihakan
pemerintah belum sungguh-sungguh kalau saya tangkap, mudah-mudahan tidak salah. Yang
kedua, regulasi yang di sana sini tumpang tindih bahkan bertentangan satu dengan yang lain
dan mudah untuk diubah-ubah. Yang ketiga, karena melibatkan begitu banyak pihak
sehingga selalu banyak pandangan untuk mengatakan ini tidak bisa di implementasikan. Nah
berdasarkan kenyataan itu kita saat ini sedang membuat atau merencanakan membuat
undang-undang baru. Pertanyaan saya apakah kita tidak menambah kesimpangsiuran regulasi
itu? Tentunya bapak, ibu dari METI sudah mencoba memikirkan yang terbaik untuk bangsa
ini. Dengar rekomendasi-rekomendasi yang sudah disampaikan tadi saya terus terang saya
belum baca berbagai regulasi yang terkait dengan ini semua, mudah-mudahan apa yang
disampaikan dalam rekomendasi itu sudah mencoba meminimalisir tumpang tindih
pertentangan satu dengan yang lain sehingga tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk
tidak sungguh-sungguh berpihak dan tidak ada lagi alasan untuk mengatakan bahwa ini tidak
bisa diimplementasikan kita akan lihat rekomendasi-rekomendasi itu, kita akan lihat dalam
diskusi kita ke depan. Memang mungkin ini tidak akan menyelesaikan seluruh persoalan
karena tentunya regulasi yang lain yang mungkin juga harus dirubah karena kita tidak akan
mengorbankan sesuatu yang lebih baik untuk bangsa ini.
Saya pikir itu komentar saya, terima kasih. Selamat siang.
PEMBICARA: Ir. WA ODE HAMSINAH BOLU, M.Sc (KETUA TIMJA)
Berikut saya mulai dari Ibu Denty, silakan.
PEMBICARA: Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H. (JAWA TENGAH)
Terima kasih pimpinan.
Saya singkat saja karena bapak-bapak di seberang sana sudah panjang, aduh jangan
diteruskan lagi ya, ini energi terbarukan juga buat kita semuanya. Pak Surya dalam hal ini
terkait dengan potensi kita sepakat Indonesia sangat kaya dan punya yang jelas ya bukan
RDPU KOMITE II DPD RI DENGAN KETUA UMUM METI MS III TS 2016-2017
(SELASA, 31 JANUARI 2017) 19
hanya kaya tapi memang benar-benar punya, bukan imitasi juga tapi memang saya dari
penjelasan Pak Surya tadi saya kemudian berpikirnya sederhana saja pak, tadi bapak bilang
memang ada beberapa perusahaan yang mungkin nantinya kalau kebijakan ini ada mungkin
60 atau 70 itu kita tinggalkan fosil atau kemudian artinya harus berbagi antara energi fosil
dan energi terbarukan tetapi kalau kita melihat sebenarnya kemanfaatan ataupun
keperuntukannya itu kalau menurut bapak itu yang ideal itu untuk siapa? Karena saya pikir
kalau masyarakat tidak merasakan kalau di hanya dari sisi usaha ataupun pengusaha saja
tentunya masyarakat akan cuek saja begitu pak padahal mindset masyarakat yang
berkembang bahwasanya energi terbarukan itu mahal, mau kita katakan ini keunggulannya
lebih baik tetapi kalau sudah menyangkut apanamanya harga dan kemudian juga
memperolehnya itu juga tidak mudah kemudian masyarakat akhirnya berpikir ah ini bukan
untuk kami begitu. Nah ini yang kemudian perlu kita cermati bersama saatnya nanti apabila
RUU yang kami inisiasi ini kemudian bisa terwujud dan kemudian juga apanamanya
pemikiran-pemikiran yang cerdas seperti bapak tadi dan teman-teman dari METI tadi juga
dan METI nanti juga akan mewarnai daripada kebijakan-kebijakan tapi saya pikir masyarakat
inilah yang kemudian perlu diprioritaskan sehingga mereka merasa, apa, memperoleh
kemanfaatan dari ini karena yang perlu di kita garisbawahi bahwasanya potensi ini benar-
benar ada dan kita punya begitu pak.
Terima kasih.
PEMBICARA: Ir. WA ODE HAMSINAH BOLU, M.Sc (KETUA TIMJA)
Lanjut.
PEMBICARA: Hj. ASMAWATI, S.E., M.M. (SUMSEL)
Terima kasih Pimpinan.
Bapak, ibu narasumber yang kami hormati.
Ada 2 pertanyaan pak yang dari karena kita masih membicarakan energi baru
terbarukan. Memang pakkita selalu pemerintah ini saya tidak menyalahkan pemerintah yang
mana, selalu kebijakan itu tidak diikuti dengan apa aturan-aturan yang berhubungan dengan
kebijakan tersebut. Misalnya pak ini, kami minta pendapat dari bapak contohnya kita waktu
itu sibuk untuk mengurangi minyak tanah sehingga kita tahu banyak bahwa kita banyak
sumber gas, akhirnya SPBU itu membuat semua SPBG pak. Nah sampai sekarang saya dari
Sumatera Selatan itu saya lihat sampai sekarang mangkrak pak SPBG nya, kasihan itu
investnya miliaran, sampai sekarang tidak tahu, saya bilang sama orang yang punya SPBU,
kenapa tidak dipakai? Bagaimana bu, siapa yang mau ngisi ini. Nah soalnya berarti tidak
sinkron antara yang memberi sama yang memakai begitu.
Nah yang kedua karena kita suka tidak suka bahwa BBM ini pada akhirnya habis pak
ya, bagaimana skema harga yang paling cocok sehingga antara energi baru terbarukan
dengan BBM itu subsidi bisa bersaing secara sehat dan seterusnya potensi energi panas bumi
di Indonesia sangat luar biasa pak, akan tetapi lokasinya selalu tumpang tindih dengan
kawasan konservasi hutan. Nah bagaimana agar regulasi antara undang-undang ini sinkron
dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Kehutanan? Itu saja mungkin dari saya,
terima kasih.
Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh.
PEMBICARA: Ir. WA ODE HAMSINAH BOLU, M.Sc (KETUA TIMJA)
Terakhir Ibu Permana, silakan.
RDPU KOMITE II DPD RI DENGAN KETUA UMUM METI MS III TS 2016-2017
(SELASA, 31 JANUARI 2017) 20
PEMBICARA: Hj. PERMANA SARI, S.si., M.M., M.B.A. (KALTENG)
Terima kasih pimpinan.
Yang terhormat Ketua Komite II.
Yang terhormat anggota Komite II, rekan-rekan sekalian dan juga para tamu kita
yaitu para ahli energi terbarukan METI.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya pak ya atas tadi
paparannya yang saya kira sudah sangat lengkap sekali tetapi mungkin kami masih
memerlukan informasi-informasi tambahan lainnya, secara singkat pak. Yang pertama tadi
juga disebutkan bahwa ya kita sadar bahwa energi terbarukan di Indonesia itu potensinya
sangat besar sekali luar biasa, yang kita baru kita bisa manfaatkan itu baru sekitar 6% kan
saat ini dan itu saya lihat sebagian besar itu di bidang geothermal kalau tidak salah,
sementara yang lain-lain itu bisa dibilang antara ada dan tiada. Kita ada dari ESDM itu ada
solar tenaga surya tenaga mikrohidro dan lain sebagainya, proyeknya tiap tahun ada pak tapi
entah dimana begitu, kadang-kadang setelah setahun, dua tahun juga sudah tidak ketahuan
ada dimana dan siapa yang bertanggung jawab begitu. Yang menjadi pertanyaan saya dengan
potensi yang sangat besar itu, apakah nanti di dalam Rancangan Undang-Undang kita
memang akan semua ya memang semua ingin kita masukan dalam peraturan tetapi apakah
harus semua karena kan kita punya target yang sangat besar ini jauh sekali, 23% untuk 9
tahun ke depan atau kita hanya ingin fokus saja karena dari 6% itupun sebagian besar kan
geothermal pak. Nah kalau kita ingin mencapai 23% apakah kita semua berbarengan atau kita
fokuskan hanya beberapa bidang-bidang yang memang kita punya ya sebelah impotensi
tetapi juga sarana prasarana infrastruktur dan lain-lain yang memadai begitu, apakah memang
seperti itu. Itu mungkin pertanyaan saya yang pertama Pak. Yang kedua terkait juga tadi
Bapak sebutkan kita punya negara-negara lain itu kan sudah ada yang punya renewable,
energi portofolio standar. Pertanyaan saya apakah kita di Indonesia memang tadi disebutkan
kita belum ya Pak tapi apakah kita punya sesuatu yang ekuivalen dengan peraturan tersebut.
Apa baik itu berupa PP atau peraturan perudangan. Kalaupun memang sama sekali belum
ada, apakah bisa di dari METI bisa memberikan gambaran kira-kira seperti apa ini yang
nantinya kita inginkan untuk Indonesia ke depannya.
Kemudian untuk yang ketiga hal yang cukup menarik tadi adalah tentang ide tentang
adanya scroll ccount ya Pak ya karena kalau tidak salah di perkebunan itu ada yang namanya
Badan Pengelola Dana Perkebunan Pak dan itu diambil dari dana-dana dari perkebunan yang
ada di Indonesia. Yang jadi pertanyaan saya energi terbarukan di Indonesia ini kan belum
berkembang ya sebagus yang perkebunan lah, mungkin dananya sangat besar dengan
keuntungan yang mungkin masih belum bisa di ini kan, apakah ini kira-kira nanti akan
membebani APBN kita karena terus terang kan sekarang kita tahu sendiri kapasitas fiskal
kita itu sangat ini sekali, sangat berat sekali tekanannya. Jadi apakah nanti bentuknya seperti
apa ini scroll count Ini mungkin ada ide dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di METI. Mungkin
hanya itu pertanyaan saya Pak, sekian dan terima kasih.
PEMBICARA: WAODE HAMSINAH (KETUA TIMJA)
Ya kita teruskan dulu mungkin Pak Surya Darma Biar sekaligus ya, saya persilakan
Bu Uteng dulu, Pak Stefi.
PEMBICARA: Hj. DARYATI UTENG S, S.E., M.M. (JAMBI)
Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.
RDPU KOMITE II DPD RI DENGAN KETUA UMUM METI MS III TS 2016-2017
(SELASA, 31 JANUARI 2017) 21
Selamat siang dan salam sejahtera.
Yang saya hormati Bapak Pimpinan beserta seluruh senator, Komite II dan yang saya
hormati narasumber atau ahli-ahli dari META apa METI, ya METI Pak, ini kan biar tidak
ngantuk. Saya menambahkan sedikit saja, yang dimaksud dengan energi terbarukan adalah
energi yang ramah lingkungan. Sayangnya energi terbarukan tersebut belum dimanfaatkan
secara maksimal. Setahu saya yang terbarukan ini karena saya tradisional, tahunya tenaga
surya, bio gas, sampah dari situ Pak, nah yang ingin saya ketahui karena kita di Indonesia
sumber daya alam sangat kaya, nah jadi tolong diberi contoh mengenai energi terbarukan
yang memang bisa dikelola di Negara kita, terima kasih.
PEMBICARA: Ir. WA ODE HAMSINAH BOLU, M.Sc. (KETUA TIMJA)
Ya, berikut di belakang sana Bapak-bapak dari Meti telah hadir juga bukan sejak
beberapa saat yang lalu sudah hadir ya karena belum diperkenalkan saya perkenalkan
langsung saja ya, ada pak Afnan Hadikusumo dari DI Yogyakarta, Sudah, tadi Oh sudah, oh
betul karena ini pararel ada rapat-rapat yang lain. Jadi ada yang datang dan pergi. Kemudian
disebelahnya ada Pak Stefie Pasimanjeku dari Maluku Utara, kemudian berbaju kuning
bapak Achmad Malonda, dari Sulawesi Tengah berikutnya yang berbatik sudah ya Pak
Tellie. Iya sekarang Pak Stefi, silakan Pak Stefi.
PEMBICARA: MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, S.H. (MALUKU UTARA)
Iya, baik Pimpinan. Terima kasih.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
Yang kami hormati Pimpinan Komite II beserta seluruh rekan-rekan Anggota Komite
II yang hadir pada saat ini dan juga yang kami hormati yaitu Pimpinan dan seluruh perangkat
pengurus, METI yang hadir pada kesempatan pagi ini.
Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya tanyakan yaitu METI merupakan salah satu, ini
merupakan LSM iya sehingga ingin saya tanyakan sejauh mana METI ini melakukan upaya
kepada masyarakat dalam rangka menentukan satu kebijakan karena kita tahu bersama dalam
hal mengambil keputusan atau kebijakan, itu lebih banyak berada pada pemerintah dan juga
parlemen sehingga dimana posisi METI dalam rangka hal-hal yang tadi yaitu dalam
mengambil kebijakan menyangkut dengan masalah ekonomi yang dapat terbarukan iya
energi yang dapat terbarukan. Ini yang mungkin kami tanyakan kontribusi yang bisa
dirasakan masyarakat itu melalui METI itu apa? Karena kalau dalam kebijakan itu selalu
berada pada pemerintah, nah posisi METI di sini dimana sebenarnya.
Terima kasih pimpinan, itu saja yang menjadi pertanyaan saya.
PEMBICARA: Ir. WA ODE HAMSINAH BOLU, M.Sc. (KETUA TIMJA)
Demikian Pak, tadi seluruh pertanyaan kami persilakan, oh ya satu lagi yang masih
tertinggal ini wakil Komite II kami, Bapak Mirza Aji Kalimantan Timur merangkap
Kalimantan Utara ini wilayahnya double ini karena pada saat itu mungkin belum berpisah ya,
gajinya tidak double, silakan Pak.
PEMBICARA: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (KALTIM)
Terima kasih.
RDPU KOMITE II DPD RI DENGAN KETUA UMUM METI MS III TS 2016-2017
(SELASA, 31 JANUARI 2017) 22
PIMPINAN RAPAT: PARLINDUNGAN PURBA, S.H., M.M. (KETUA KOMITE II
DPD RI)
Pak satu Pak, saya mau tanya,
PEMBICARA: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (KALTIM)
Baik.
PIMPINAN RAPAT: PARLINDUNGAN PURBA, S.H., M.M. (KETUA KOMITE II
DPD RI)
Baik terima kasih Pak, ada 3 pertanyaan. Tadi ada Permen tentang energi terbarukan
dari Menteri ESDM menyebut bahwa harga untuk reneable energy adalah 85 persen dari
harga pokok, coba bagaimana tanggapan METI tentang tentang ini karena ini itu, yang kedua
fosil, kita memahami bahwa secara nasional ada RUKN, Rencana Umum RUPTL ya RUPTL
yang dibuat oleh pemerintah dan ada RUKN. Nah saya tidak melihat bahwa RUKD atau
RUWD itu di provinsi belum ada dan di daerah kami ingin masukan apakah ini perlu? Bagi
energi terbarukan. Ini Pak Joko kebetulan ada di sini, kami ingin masukkan karena biar
bagaimana untuk perencanaan itu harus ada suatu planning, ada istilah yang mengatakan if
you fill to plan, you plan to fill. Nah kalau kita tidak punya satu konsep rencana umum
ppengadaan tenaga listrik nasional, di daerah tidak ada dan di sini saya ingin tanya
bagaimana tanggapan METI dan perannya? Yang terakhir Pak, dalam rancangan Undang-
Undang ini nanti kami masukkan siapa saja yang akan kita libatkan yang kita minta
narasumber di dalam sini. Bapak sudah pengalaman waktu DPR tempo hari, yang pertama
Undang-Undang tentang energi dan geotermal supaya ini bagus, lebih konkret masukan dari
Bapak itu siapa-siapa saja yang harus kita undang sehingga stakeholder-nya lebih mantap
lagi. Saya pikir Ini Pak. Ya mungkin silakan terakhir.
PEMBICARA: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (KALTIM)
Terima kasih saya mungkin tidak banyak hanya pertama mengapresiasi apa yang
sudah dilakukan oleh METI karena kami misalnya dari daerah yang selama ini penghasil
sumber daya alam yang besar bila energi terbarukan ini bisa berkembang dengan baik artinya
eksplorasi eksploitasi intinya kerusakan alam di daerah kami bisa ter-stop lah bisa dikurangi
karena memang selama ini kerusakan alam yang diakibatkan yang ekploitasi eksplorasi
sumber daya alam itu tidak berdampak apa-apa terhadap kesejahteraan daerah kami ini jujur
semua kekayaannya kepusat, semua kekayaan ke daerah lain.
Jadi kami sangat mengapresiasi dan kita dukung dan yang kedua apakah bisa
misalnya ketika rancangan undang-undang ini nanti terbentuk bisa mendorong setiap
perusahaan yang kemudian punya potensi untuk pengembangan energi terbarukan ini
misalnya biomas, perkebunan, pertanian, itu kita dukung kalau mereka mau dapat izin untuk
perusahaannya harus mengembangkan ini juga RND-nya harus kearah ini juga itu saja,
mungkin terima kasih.
PIMPINAN RAPAT: PARLINDUNGAN PURBA, S.H., M.M. (KETUA KOMITE II
DPD RI)
Baiklah sebelum saya serahkan ke Bapak kalau boleh ingin dijawab bersama-sama
kalau tidak mau secara tertulis mungkin 12:15 paling lama. Bisa karena kita ada makan siang
RDPU KOMITE II DPD RI DENGAN KETUA UMUM METI MS III TS 2016-2017
(SELASA, 31 JANUARI 2017) 23
Pak, kalau bisa lebih cepat lebih bagus karena ini adalah pertemuan awal. Dengan segala
hormat kami persilakan Pak, mungkin bisa di-share juga kalau teman-teman ada mau kasih
masukan.
PEMBICARA: Dr. SURYA DARMA (KETUA UMUM METI)
Baik, izin terima kasih.
Saya akan sampaikan secara umum bahwa ini luar biasa banyaknya pertanyaan dan
masukan juga kepada kami. Nanti Pak Endro barangkali akan memberikan gambaran juga
tambahan terhadap apa yang dipertanyakan. Kalau saya tanya, kami jawab satu persatu ini
kayanya butuh waktu yang cukup panjang ya tetapi yang ingin kami sampaikan secara umum
persis seperti Pak Mirza sudah disampaikan bahwa energi terbarukan itu punya kelebihan
yang jauh lebih besar dibandingkan energi fosil. Salah satu tadi bahwa kerusakan lingkungan
itu bisa diminimalisir. Bukan tidak ada dampak, pasti ada dampak semua pembangunan pasti
ada dampak tapi jauh lebih kecil dibandingkan dengan energi-energi lain. Let’s see misalnya
karena disebut geotermal, geotermal itu yang besar potensinya geotermal itu penggunaan
lahannya sangat kecil dibandingkan dengan yang lain untuk menghasilkan jumlah energi
yang sama begitu ya, ada angka-angkanya nanti kalau diperlukan kami bisa sampaikan sama.
Kemudian untuk Surya apalagi barangkali iya kita daerah yang punya matahari yang
walaupun diradiasinya lebih kecil, tetapi itu adalah sumberdaya yang cukup besar, Biomas
saya kira itu luar biasa besar dari nenek moyang kita dulu sudah ada yang tradisional,
konvensional, kemudian sekarang menggunakan teknologi tentu saja dengan tehnologi itu
akan menghasilkan energi yang lebih efisien, lebih besar dibandingkan dengan yang modal
tradisional dan yang konvensional, dan itu bisa mengurangi kerusakan alamnya iya jauh lebih
besar.
Kemudian kita masih punya energi laut itu, kita masih punya sampah. Padahal
sampah itu adalah sumber masalah yang paling besar bukan hanya di kota-kota tapi dimana-
mana itu ada sumber masalah yang paling besar. Kenapa tidak itu kita kemudian optimumkan
pemanfaatan masalah sampah terselesaikan tetapi masalah energi juga kita dapat, gitu ya
tetapi ini kan karena belum ada satu regulasi yang betul-betul, belum ada Pak dari mereka.
Kalaupun ada sekarang coba kemarin sudah dibuat peraturannya kemudian diajukan ke MA
kemudian dibatalkan begitu ya, soal sampah ini kenapa tidak ada regulasi yang betul-betul
bisa digunakan karena itu ini harapan kita jadi kalau tadi ada pertanyaan apakah hanya untuk
tertentu saja kita fokus yang besar-besar. Tidak, kita semua semua besar potensinya panas
bumi itu ada 29 giga watt begitu ya. Kemudian biomass itu lebih dari 100 giga watt, matahari
lebih dari 100 giga watt kapasitasnya. Laut juga cukup besar walaupun sebagian mungkin
masih dalam taraf pilot project tetapi ini kan potensi yang besar. Saya berkunjung ke
kawasan Indonesia bagian Timur ya, Ambon, Arus, Papua, kemudian ke kawasan Raja
Ampat, itu adalah kawasan-kawasan yang sangat bagus untuk energi laut begitu ya tapi yang
perlu sekarang kan bukan hanya sekedar seperti sekarang kita ambil energi dari mana-mana,
kita bawa ke pulau Jawa. Ke depannya itu adalah kita dekatkan industri itu dengan daerah
yang sumber energi karena apa energi terbarukan ini kan tidak bisa dipindah, ya, dia tidak
bisa dipindah karena tidak bisa dipindah industrinya yang kita pindah ke situ. Produk dari
industri itu kan bisa dipindah, bisa diangkut gitu, kenapa semua harus kita bangun di
Karawang situ, di Cikarang, kemudian di Karawaci, kenapa begitu. Akhirnya yang terbebani
kan Jawa. Kalau terjadi sesuatu pernah tidak diperhitungkan kalau terjadi sesuatu terhadap
ketahanan energi kita, tidak pernah kan dibuat. Beberapa tahun yang lalu baru sedikit saja
guncangan ombak dan sebagainya, kemudian PLTU Cilacap tidak bisa berjalan. Betul ya Pak
tidak bisa jalan karena apa? Ada faktor yang kita tidak pernah perhitungkan begitu. Nah
sekarang tidak begitu, semua daerah itu kita optimumkan. Kami dari METI bersama dengan
RDPU KOMITE II DPD RI DENGAN KETUA UMUM METI MS III TS 2016-2017
(SELASA, 31 JANUARI 2017) 24
MK itu pernah mengusulkan apa yang kami sebut dengan rebet iya sudah renewable energy
based economy development.
Jadi, ekonomi itu kita usulkan dikembangkan itu di daerah-daerah yang punya sumber
energi, jangan energi yang kita angkut, ya kan, kalau demikian itu semua saling mendukung,
ekonominya berkembang, energinya terpenuhi, industrinya jalan, gitu ya, kemudian
masyarakatnya juga berkembang tidak hanya di satu tempat, tapi semua tempat akan merata.
Jadi program yang disebut dengan nawacita kalau sekarang Pak Jokowi mengatakan
membangun dari pikiran itu kan akan jalan tapi jangan cuma sekedar wacana, ini harus ada
landasan Hukum. Sekarang tidak berjalan kami melihat ini lebih kepada karena tidak ada
regulasi yang betul-betul yang menunjang begitu iya bisa Pak dijadikan sebagai acuan yang
power full begitu. Kita usulkan karena itu kami begitu kami terima ini ini kami sudah
diskusikan panjang tapi kemana ini mau kita bawa gitu ya, nah kami sudah bicarakan soal
regulasi tadi di soal PP- PP itu. Ketika kami membahas karena METI ini adalah partner
pemerintah juga untuk mendiskusikan regulasi itu. Semua regulasi yang akan dibahas ya itu
dibahas dengan METI ya, sebagai mitra nah, kami melihat PP-PP, ketika kita mau masukkan
ada hal-hal tertentu supaya ET ini berjalan ternyata cantolannya tidak ada. Wah ini sulit ini
kalau kita masukkan di PP ini nanti ya Pak Paul ya, ini Pak Paul adalah tim regulasi yang
baru saja kami membahas soal PP Undang-Undang tentang energi, kemudian akhirnya
diubah dari PP itu kalau begitu kita buat Perpres saja, menjadi namanya Perpres percepatan
energi terbarukan tapi kemudian ini belum diluncurkan tapi kami coba jadi substansinya kita
coba masukkan apakah nanti ini terimplementasi atau tidak, ini kan belum tahu kita gitu ya
tetapi kalau tidak ada yang lain kan akarpun jadi kan begitu ya, kalau tidak ada rotan, tapi
kalau ini sekarang ada rotannya ya kita manfaatkan saja rotan kenapa tidak kita pakai akar
lagi gitu, kenapa perlu PP - PP lagi, nanti atur saja di sini semua yang sumber-sumber yang
tadi kita khawatirkan itu dimasukkan, ya, nah.
Sebelum saya menjelaskan pada yang lain saya kira secara umum barangkali
demikian gitu ya, termasuk yang curhat tadi itu bukan curhat sebetulnya maaf, ini kan DPD
ini adalah memang wakil rakyat jadi kemana lagi kita mau menyampaikan pikiran kalau
tidak ada lagi ya. Kalau dengan pemerintah kami kan partner, ya kan, ya kalau kita
sampaikan pasti oh ini harus ditampung ini harus ditampung tapi kemudian tidak bisa jalan.
Nah satu-satunya jalan adalah kita mengadu ke wakil rakyat, tapi mengadu demo ramai-
ramai pak, ada kesempatan ini sekarang dan kami siap untuk menjadi apa ya, kantor Pak gitu
ya kalau nanti dalam penyusunan dan sebagainya, ya. Sudah dua kali kita punya pengalaman
saya juga dengan Pak Hendro, Pak Hendro juga dulu ya, nyusun naskah akademis kemudian
ada teman-teman lain saya yang menyusun draft rancangan Undang-Undangnya pasal-pasal
dan sebagainya karena itu saya kira kalau bapak tanya tadi siapa kira-kira partner ya mungkin
ketika berbicara METI itu sudah masuk dengan semua asosiasi Pak, ya. Kalau Kementerian
sudah pasti kementerian energi itu satu ya, tetapi yang menangani ini kan bukan satu,
kementerian desa juga ada energi terbarukan, kementerian PU ada energi terbarukan,
kementerian kehutanan ada, kementerian pertanian ada, jadi memang multi sector. Tidak
akan mungkin kalau menteri energi itu akan bicara pasti akan dibilang oh ini tidak bisa kami
kan juga ada Undang-Undang senditu gitu. Nah kalau ini kita sudah cover di sini mudah-
mudahan keseluruhan itu sudah termasuk gitu ya.
Jadi saya kira banyak kementerian, termasuk BPN-nya, sepertinya sekarang juga
belum tersentuh, kementerian dalam negeri pasti ada karena kita bicara daerah gitu ya, dan
sebagainya. Saya kira itu secara umum mungkin pak sambil saya pikir-pikir lagi, Pak Hendro
mau tambahkan silakan Pak Hendro Pak Dirjen Pak Dirjen, ini Pak Dirjen.
RDPU KOMITE II DPD RI DENGAN KETUA UMUM METI MS III TS 2016-2017
(SELASA, 31 JANUARI 2017) 25
PEMBICARA: ENDRO UTOMO N (DEWAN PEMBINA METI)
Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Ibu Bapak yang saya hormati, terima kasih saya
masih diikutsertakan di sini jadi saya sebagai orang yang dari tahun 79 dulu sudah mengikuti
pengembangan energi baru dan terbarukan. Jadi Indonesia ini selalu maju lebih dulu tapi
kemudian tidak ada kemajuan selanjutnya. Ini saya kira ini yang sebetulnya harus menjadi
apa itu konsen kita pertama. Jadi jangan sampai ada Undang-Undang baru yang kami sangat
mendukung yang akhirnya kembali pada seperti nasib Undang-Undang energy. Tahun 80,
kami Indonesia itu pernah datang ke UN Conference on New dan Renewable sourches energy
di Nairobi, Indonesia adalah salah satu satu negara berkembang yang sudah mempunyai
institusi dan sudah konsen untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan tapi biasa
segalanya … (tidak jelas terdengar, red) sampai sekarang hasilnya belum tampak, nah tujuan
kita kan untuk membuat break through ini, nah, itu poin pertama, kedua, saya ingin meminta
perhatian memang METI menangani energi terbarukan, tetapi concern dari pemerintah pada
tahun 79 itu adakah mengembangkan energi yang zero carbon karena pembakaran fosil
selalu mengandalkan CO2, pembakaran bio masa yang sastineble itu CO2 nya akan nol
karena diserap lagi. Jadi intinya di situ. Jadi barangkali mungkin juga dipertimbangkan
apakah ini energi baru, apakah ini energi terbarukan, apakah ini energi baru dan terbarukan
skopnya, nah ini kami serahkan, jadi kami tidak mengurangi peranan METI karena saya juga
orang METI tapi kami serahkan, juga memahami bahwa sebetulnya konsen kita dulu itu zero
carbon technology dan zero carbon techology itu kalau nuklir itu sudah ada generasi empat.
Kemudian sekarang torio, sebagai Negara maju, Negara besar,
PEMBICARA: Ir. ANANG PRIHANTORO (LAMPUNG)
Interupsi sebentar Pimpinan, interupsi sebentar sedikit saja, tadi disebutkan diskripsi
baru terbarukan, mohon pak bedanya pak supaya kita pintar seperti Bapak gitu loh, terima
kasih.
PEMBICARA: ENDRO UTOMO N (DEWAN PEMBINA METI)
Iya, ya ini di Undang-Undang energi, itu kan sebelumnya energi baru dan terbarukan,
dan kalau bapak dilihat di pasal pengertian-pengertian itu, itu sudah kelihatan misalnya di
pasal satu butir 4, sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh
teknologi baru, baik yang berasal dari sumber-sumber energi terbarukan maupun sumber
energi tak terbarukan, nah contoh yang baru dan sekarang sudah akan maju itu adalah
teknologi fiolsel, fiolsel itu pembakar teknologi pembakaran tapi yang diambil bukan panas
pembakarannya tapi transfer elektronnya, nah itu sudah akan berkembang, dan kita juga
sudah punya ahli di ITB. Konsen kami adalah kita sebagai Negara terbesar keempat di dunia
penduduknya, jangan kita menjadi technology follower tapi Undang-Undang ini harus
mencitrakan kita justru menjadi teknologi new technology front runner.
Saya mau ambil contoh mungkin, ahli yang torium saya sebut, ini itu kita masih
punya kesempatan untuk maju karena yang mengembangkan itu India dan Cina gitu.
Amerika waktu itu karena sudah pancu di energi nuklir, sayang ini, dan dulu maju karena
mau bikin bom, sedang ini tidak untuk tidak bisa untuk bikin bom. Nah tolong itu juga
dipertimbangkan, lalu fuels sell itu demikian ahlinya sudah ada, kita sudah punya doktor juga
fuels sell padahal tahun 93 saya ikut konferensi fiulsel pertama di dunia, itu kita masih belum
maju waktu itu di Jepang sekarang sudah sudah maju.
Nah untuk tidak terlalu panjang saya cerita jadi itu kira-kira jadikan konsep, jadi kita
harus menjadi front runner. DPD ini mendukung kita tidak jadi teknologi follower kita dulu
RDPU KOMITE II DPD RI DENGAN KETUA UMUM METI MS III TS 2016-2017
(SELASA, 31 JANUARI 2017) 26
tahun 60 70 itu Negara ASEAN yang mempunyai ahli nuklir terbesar karena disuruh bung
Karno tapi ke waktu kemudian lobby LSM yang kuat saya pernah jadi direktur energi baru
terbarukan tahun 90 itu tidak boleh mengadakan semacam simposium karena ditentang. Nah
tapi sekarang boleh berbalik Kalimantan Barat itu sudah punya kelompok-kelompok pro
nuklir, saya tidak berbicara soal bahaya atau tidak bahaya saya bicara generasi keempat dan
sebagainya. Nah Kaltim juga sudah siap, saya ingat betul saya dengar Pak itu. Nah ini satu,
lalu yang kedua, ini tadi Pak Marten, Pak Purba yang di sana, bukan Pak Purba yang di sini,
lalu juga saya lihat pak Arman bapak penanya pertama. Saya tidak berbicara tehnik, saya
berbicara paradime of thinkin, arus besar, pemikiran kita jadi Negara terbesar yaitu bahwa
kita ini betul Bapak tadi mengatakan bahwa kita ini tidak sungguh-sungguh dan kita selalu
tidak mengakui aturan yang kita buat sendiri.
Kalau Bapak baca di sini di Undang-Undang energi itu sebetulnya sudah banyak
kewajiban-kewajiban tetapi kewajiban tidak bisa diterjemahkan karena disini ada perintah
membuat 6 peraturan pemerintah yang sampai hari ini harusnya di pasal 33 harusnya dalam
setahun, dilaksanakan, itu tidak pernah dilaksanakan akibatnya Permen yang ada diganti
karena Permen yang permen yang ada itu tidak mengacu pada suatu peraturan yang lebih
tinggi dan kemudian kita mempunyai birokrasi yang sangat ego sektoral saat ego sektoral
sehingga apa yang terjadi bukan terjadi sinergi tapi adalah saling mematikan. Jadi misalnya
ya ESDM memberikan insentif dengan memberikan fit and tarif tapi namanya ini Menteri
Keuangan setiap tarip yang diatas apa itu harga terendah maka itu menjadi subsidi tambahan
jsdi sana mendorong sini menarik itu yang saya sebut zero some game policy saya anggap,
saya mohon DPD justru membuat jalan keluar, jangan sampai Undang-Undang itu tidak
menjadi zero some game policy ia hal-hal yang saya kira lebih bersifat makro dan satu hal
lagi barangkali tentunya mengenai masalah ini yang saya tekankan kembali bahwa yang
terpenting kita itu energi itu adalah zero carbon energy zero carbon energy dan tadi
disebutkan, terakhir nih Pak di dalam kebijaksanaan energi nasional 2015% tercapai 23% dan
itu 2/3% EBT energi baru dan terbarukan jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu dapat mendorong
terjadinya apa itu suatu perubahan cara berpikir menjadi kita front runner untuk kita bisa kita
memenuhi apa yang kita butuhkan karena dengan 23% itu sekarang pun di otak-atik untuk
RUPTL tenaga listrik saja itu bingung karena tidak mungkin terpenuhi apalagi kalau hanya
dari energi terbarukan saja yang jumlahnya sudah cukup besar ini. Nah ini mohon menjadi
perhatian. Terima kasih, mohon maaf saya telah mengambil waktu terlalu banyak.
PEMBICARA: Dr. SURYA DARMA (KETUA UMUM METI)
Terima kasih.
Saya kira yang pertama soal memang yang PP tadi yang memang dari undang-undang
energi baru 1 PP yang keluar, itu PP KEN Kebijakan Energi Nasional, masih ada PP yang
lain belum keluar. Tetapi ketika kami mencoba membahas untuk menyusun itu, itu yang tadi
kami sampaikan bahwa sulit untuk mendapatkan cantolan. Karena sulit mendapatkan
cantolan lah, itulah yang menyebabkan kami berpikir bahwa memang perlu Undang-undang
energi terbarukan, sehingga dia memang lebih fokus powerfull gitu, dan kalau ada mandatori-
mandatori yang diberikan itu bisa dijalankan, karena di dalam undang-undang energi
mandatori itu tidak terlalu clear ,dan beberapa yang disampaikan Pak Hendro tadi saya kira
itu juga sudah masuk di dalam METI Pak, fill cell itu masuk juga di METI bahkan salah satu
pengurusnya adalah ahli fill cell di METI. Mungkin Pak Paul barangkali ada yang
ditambahkan sedikit, silakan Pak.
RDPU KOMITE II DPD RI DENGAN KETUA UMUM METI MS III TS 2016-2017
(SELASA, 31 JANUARI 2017) 27
PEMBICARA: PAUL BATUBARA (NARASUMBER)
Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati.
Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kita untuk hadir bersama
dengan Bapak dan Ibu di sini. Ada beberapa hal tadi yang ditanyakan atau minta klarifikasi
ke kita, terutama poin, beberapa poin yang cukup krusial menurut kita itu adalah apa sih yang
disebut dengan radikal. Jadi bukan radikal yang seperti yang ada di luaran. Radikal di sini
dalam arti kita butuh satu aturan yang kuat sehingga benar-benar target 23 % bisa dicapai.
Nah seperti apa aturan yang kuat itu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Surya, ada beberapa
aturan yang memang sangat diperlukan supaya itu bisa jalan, satu contoh sebagai gambaran.
Selama ini pemerintah keberatan untuk menetapkan harga energi yang bisa katakanlah visible
untuk pelaku industri energi terbarukan. Kenapa, karena kalau ada biaya yang lebih tinggi
dari BPP PLN itu akan dianggap sebagai subsidi, dan selama ini pemerintah menganggap
bahwa subsidi itu harus datang dari APBN jadi APBN murni gitu ya. Padahal kita sudah
melihat satu contoh yang baik yang tadi juga sudah disampikan juga tentang sawit, di mana
ada pungutan untuk sawit gitu ya, yang pungutan itu digunakan untuk membiayai subsidi
untuk bio diesel.
Nah, kita butuh regulasi kalau sebelumnya kita bicara tenang BKE yang bisa
mengutip misalnya cukai untuk bahan bakar minyak. Kalau kita memunguti itu, itu
anggaplah itu sebagai pajak karbonnya, pajak karbon atau pajak untuk dampak lingkungan
yang disebabkan oleh bahan bakar, baik itu yang minyak ataupun batu bara, atau kita juga
butuh aturan yang bisa mengutip semacam cukai untuk setiap ton batubara ataupun gas atau
minyak yang kita ekspor. Ini kan bisa kita gunakan semuanya untuk apa namanya
mendukung energi terbarukan, mendukung pembangunan listrik untuk meningkatkan rasio
eletrifikasi di daerah-daerah terpencil. Ini poin-poin ini kita butuh dukungan peregulasi, dan
peregulasi itu kita lihat contoh bagaimana DKI itu dana ketahanan energi, akhirnya tidak bisa
dijalankan, ini satu contoh. Kalau itu bisa dilakukan permasalahan harga energi akan
terselesaikan pemerintah tidak akan keberatan lagi untuk membayar lebih tinggi kepada
energi terbarukan, itu satu hal yang contoh yang sangat signifikan yang perlu segera
dilakukan. Yang kedua adalah persepsi tentang harga energi terbarukan mahal, tadi sudah
disampaikan oleh Pak Surya sebagian tentang harga yang mahal itu, ada satu studi yang
sedang dilakukan oleh IISD yang menyatakan bahwa sebenarnya kalau semua biaya-biaya
lingkungan, biaya polusi udara, biaya karbon, kemudian biaya kesehatan masyarakat masuk
ke dalam komponennya harganya PLTU misalnya, itu harga itu kan sangat mahal, sehingga
harga energi terbarukan. Ya, silakan.
PEMBICARA: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (KALTIM)
Ya, saya ingin interupsi sedikit sebelum saya lupa, mohon izin, apa namanya tadi ada
disinggung sedikit terkait ada biaya pajak-pajak terkait lingkungan yang harus dibayarkan
oleh perusahaan-perusahaan tambang dan migas. Nah, apakah dari METI ada informasi hasil
daripada itu, selama ini diapakan oleh kementerian lingkungan, karena ini jujur saya di reses
kemaren dari dinas lingkungan hidup, salah satu Kabupaten di Kaltim Kabupaten Kutai
Timur, itu selama ini berjuang agar KPC untuk membayar pajak terkait kerusakan
lingkungan, akhirnya di tahun kemaren KPC bayar, jumlahnya milyaran, kemudian dinas
lingkungan minta kepada KLH di pusat agar dana itu bisa dipakai untuk perbaikan
lingkungan di Kutim. Apa jawab KLH, ini sudah masuk di pusat tidak bisa lagi ditarik, ini
jawaban resmi. Ini makanya saya sedang mengumpulkan datanya saya akan protes secara
keras kementerian lingkungan dalam waktu dekat. Nah apakah METI tahu kira-kira pajak-
pajak itu digunakan untuk apa selama ini itu Pak, terima kasih.
RDPU KOMITE II DPD RI DENGAN KETUA UMUM METI MS III TS 2016-2017
(SELASA, 31 JANUARI 2017) 28
PEMBICARA: IVAN (NARASUMBER)
Mohon maaf pak, kalau untuk itu, itu beda dengan pajak yang kita masukkan tadi,
jadi pajak yang kita masukkan tadi itu lebih kepada pajak karena konsumsi, karena pada saat
konsumsi itulah munculnya kerusakan lingkungan, jadi bapak tadi kan bicara tentang pajak
karena ekspoitasinya gitu ya, kita bicara saat konsumsinya Pak. Nah misalnya kenapa
misalnya di Eropa dikatakan harga energi terbarukan lebih murah daripada pakai fosil. Itu
karena memang biaya-biaya tadi pajak-pajak tadi yang saya sebutkan itu dikenakan kepada
mereka, sehingga biaya itu menjadi sangat rendah kalau pakai energi terbarukan. Nah ini kita
tidak punya, dan itu harus segera kita lakukan supaya pemerintah tidak pusing lagi mencari
sumber dana itu. Itu study itu mengatakan misalnya, bahan bakarnya. Jadi kalau misalnya
seperti di Perancis, di Inggris, atau di Jerman itu bahan bakar itu langsung dipajakin saja,
pajak karbon namanya Pak, di kita malah subsidi gitu loh. Jadi alasannya itu karena supaya
jangan membebani rakyat gitu ya. Nah tapi ada juga yang bisa kita lakukan dengan konsumsi
listrik, karena konsumsi listrik kita itu kan masih didominasi atau suply listrik itu masih
didominasi oleh bahan bakar fosil, artinyakan sebenarnya kita mengenakan juga oleh
pengguna listrik untuk kontribusi terhadap pengembangan energi terbarukan, katakanlah
misalnya seperti yang terjadi dengan PJU itu kan ada kontribusi masyarakat untuk itu.
Hal yang sama bisa kita lakukan untuk energi terbarukan, kita kutip sesuatu, tapi
memang kita batasi siapa yang kita kutip. Kita bisa mengatakan kita batasi ke konsumen
besarnya katakanlah kalau rumah tangga mulai 4400 atau mulai 2200 kan atau industrinya
gitu. Nah ini dua poin utama yang menurut saya perlu segera tindaklanjuti dan kita minta apa
namanya, curhat ini bisa dibantu oleh Bapak-ibu dari DPD untuk mengkomunikasikan itu
kepada pemerintah. Jadi semacam total football begitu iya. Jadi serangan itu datang dari
semua pihak. Jadi hal ini terkait juga tadi dengan apa yang dikatakan Pak Parlindungan Pak
ketua bahwa bagaimana kita bisa tanggapan, bagaimana tanggapan tentang itu 85 persen dari
BPP. Nah dalam konteks inilah sebenarnya seolah-seolah sebenarnya kita itu sebenarnya
mensubsidi fosil Pak karena kita seperti tadi saya katakan, listrik kita itu didominasi fosil,
kita diharapkan bisa membantu supaya fosil itu bisa berkembang, sementara energi
terbarukan dibiarkan harganya itu hanya 85% dari BBP bagaimana kita bisa membangun itu.
Kita lagi siapkan misalnya satu apa namanya PLTN di daerah kampungnya Pak Ketua itu
biayanya itu sekitar 370 milyar, kenapa? Karena akses jalan tidak ada, kita harus bangun
jalan 20 kilometer, akses jaringan itu tidak ada, jaraknya itu 40 kilometer belum lagi macam-
macam permasalahan yang kita hadapi di lapangan ,begitu loh. Nah kalau kita berpatokan
pada 85 % dari BPP ya EDT kita tidak akan jalan. Jadi itu kira-kira tambahan dari saya Pak.
Silakan Pak.
PEMBICARA: Dr. SURYA DARMA (KETUA UMUM METI)
Ya nanti Pak Ivan karena ini soal BPP, BPP ini mengulangi kesalahan masa lalu.
Karena ini kedua kali ditampilkan tahun 2009 BPP pernah diluncurkan dan itu gagal total.
Bahkan kemudian muncul proyek-proyek mangkrak yang pada akhirnya seolah-olah ini kan
ada permainan padahal akibat dari kebijakan yang keliru, nah sekarang diulang kembali
dengan 85 pesen, fosil saja sudah segitu kenapa ET harus malah harus 85 % dari ET kan
lucu mestinya mestinya minimal itu sama dengan biaya produksi saja itu agak berat begitu,
sama saja agak berat. Apalagi harus di bawah dari biaya produksi, ini sesuatu yang sangat
tidak masuk akal dan kami kira ini sesuatu yang tidak implementatif.
Nah oleh karena itu kenapa kita dorong ini supaya ada room gitu kalau di undang-
undang itukan clear disebutkan. Kita nanti sebutkan misalnya soal harga energi terbarukan
bagaimana, escrow account yang tadi kami sebutkan tadi, kalau bisa itu dari mana
RDPU KOMITE II DPD RI DENGAN KETUA UMUM METI MS III TS 2016-2017
(SELASA, 31 JANUARI 2017) 29
sumbernya. Jadi bukan hanya sumbernya dari yang bersangkutan, kan kalau sawit itu
sumbernya dari sawit juga kalau ini sumbernya bukan dari dari dari yang bersangkutan,
panas bumi bukan sumbernya dari panas bumi, tetapi dari pajak-pajak tadi, ya externalities,
biaya-biaya macam-macam tadi itu kita masukkan dalam escrow account. Kemudian
sebelum nanti Pak Ivan itu tambahkan, sedikit saya tambahkan sedikit di sini memang
beberapa negara di Skandinavia itu memang negara mereka unggul di energi terbarukan,
karena kebijakan-kebijakannya jelas. Ini dalam 2 bulan ini mereka akan datang ke sini
menterinya akan datang ke sini akan ada kerjasama Norway kerjasama kemudian Swedia,
Swedia ada kerjasama juga dengan METI, barangkali ini bias. Nanti kami Undang DPD lah
pada saat acara diskusi barangkali kalau tidak keberatan kami undang ya Pak Parlindungan
dan beberapa anggota supaya kita bisa diskusi sama-sama. Menterinya langsung yang datang,
itu sharing dan mereka ingin sebetulnya berbuat sesuatu, apa yang mereka buat, jadi ada
semacam lesson learn dari apa yang mereka implementasikan di sana itu diterapkan di
Indonesia. Mudah-mudahan harapan yang tadi kekhawatiran tadi Ibu bahwa kebijakan yang
akan kita buat ini seperti apa namanya shifting dari minyak tanah ke gas itu tidak terjadi.
Karena apa kalau dari Mitan (minyak tanah) ke gas itu kan masih dari fosil ke fosil,
sumbernya belum terlalu jelas. Kalau ini kan kita sudah tahu jelas sumber sudah tahu ya,
cara mengembangkan kita sudah adopsi, teknologinya kalau tadi Ibu katakan ibu katakan
bahwa harus direbut kita sudah rebut, tetapi kan ada regulasi-regulasi yang menyebabkan itu
agak sulit untuk.
Seperti tadi ya, industri solar bifi sudah direbut tapi tidak bisa kita implementasikan,
karena ada kebijakan lain yang menyebabkan harga produksinya menjadi lebih besar, karena
ada pajak-pajak menyebabkan menjadi lebih besar, lebih bagus kalau kita impor dalam
bentuk barang jadi, itu pajaknya malah nol. Ada pajak-pajak yang bea masuknya yang nol,
itu akhirnya kan nggak compete dengan kita. Ini tidak ada room untuk mendukung itu sama
sekali tidak ada. Nah itu kita harapkan kita buat di sini Pak Pimpinan. Kemudian yang saya
kira Pak Ivan ya yang terakhir, Pak Ivan ini dari energi (*suara hilang).
PEMBICARA: IVAN (NARASUMBER)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Pimpinan dan Ketua Umum. juga Bapak Ketua umum
METI.
Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin karena waktunya sudah
sangat dan tidak ada juga, saya singkat saja pak saya di sini mau menjelaskan mengenai satu
stake holder yang menurut saya sangat penting terkait dengan pengembangan energi
terbarukan yaitu dalam hal ini PLN, kita melihat di sini bahwa salah satu masalah kenapa
energi terbarukan tidak bisa jalan karena ya kita harus menghadapi satu fakta bahwa di
beberapa tempat energi terbarukan memang prosenya lebih mahal mungkin ketimbang
dengan energi fosil yang ada di daerah tertentu tersebut sehingga pada akhirnya memang di
sini ada selisih dari harga cost yang harus di cover oleh PLN sehingga memang harga energi
terbarukan tersebut bisa dibeli oleh PLN. Cuma sayang sekali ya seperti yang sudah terjadi
terjadinya pembatalan terkait dengan apa namanya supaya PLN diberikan dana untuk bisa
mereka mendapatkan apa membayar energi terbarukan itu sebetulnya dan itu menjadi
masalah. Nah sebetulnya terkait dengan solusi dari masalah ini, kita bisa belajar dari apa
yang sudah terjadi di luar negeri. Kebetulan saya lulusan Jepang jadi dan kebetulan istri saya
juga masih di Jepang, sehingga saya tahu persis perkembangan terakhir di sana seperti apa
terkait dengan energi terbarukan.
Seperti saya dapat data-data di sini menjelaskan bahwa di tahun 2012 energi
terbarukan di Jepang sekitar 20,9 Giga Watt sekarang itu 26,2 Giga Watt, ini hanya energi
RDPU KOMITE II DPD RI DENGAN KETUA UMUM METI MS III TS 2016-2017
(SELASA, 31 JANUARI 2017) 30
terbarukan saja Pak dalam waktu 4 tahun. Nah salah satu faktor signifikan kenapa mereka
bisa meningkat secara drastis karena memberlakukan yang namanya retribusi energi
terbarukan. Yang mana dalam implementasinya mereka setiap konsumen daripada PLN di
sana kare ada 10 PLN di sana mewajibkan membayar Rp. 250,00 per KWh itu jelas
tercantum di dalam bill-nya yang mereka dapatkan termasuk istri saya karena masih tinggal
di Jepang dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri retribusi tersebut. Dan saya sudah
hitung-hitung secara kasar di Indonesia dengan potensi jumlah pelanggan PLN yang ada.
Seandainya kita menetapkan tarif yang mungkin nggak harus Rp. 200,00 mungkin
setengahnya atau bahkan seperempatnya itu mungkin dana 10 trilyun itu bisa kita dapatkan.
Untuk itu kita bisa memberikan support kepada PLN sehingga mereka bisa membeli listrik
dari energi terbarukan. Karena memang keputusan radikal yang harus dibuat di sini adalah
supaya memang adanya insentif pricing yang bisa diberikan kepada para pengusaha-
pengusaha pembangkit ini dari energi terbarukan ini, karena kalau tidak kalau kita disuruh
bersaing dengan fosil ya untuk mebcapai target 23 % sangat sulit sekali. Padahal di satu sisi
lain kita tahu PLN harus profitable menurut undang-undang. Nah ini menurut saya suatu
bottle neck yang harus kita carikan solusinya bersama-sama.
PIMPINAN RAPAT: PARLINDUNGAN PURBA, S.H., M.M. (KETUA KOMITE II
DPD RI)
Kita 12.30 saling mengatur 2 menit. Silakan.
PEMBICARA: DJOKO WINARNO (NARASUMBER)
Oke, saya satu menit saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan tadi Bapak-
bapak dan Ibu-ibu dari kiri maupun dari kanan tadi ada, menyebutkan tentang bagaimana
energi terbarukan mahal kaitannya dengan masyarakat. Saya singkat saja, di sini butuh
tambah paradigma kita bahwa kalau energi terbarukan dikembangkan paling tidak
masyarakat itu masih punya peran di situ. Misalnya adalah apabila kita kembangkan
misalnya bio etanol masyarakat kita masih memiliki harga, kebun tebu misalnya. Kalau
misalnya bio solar kita kembangkan masyarakat kita masih punya sawit. Jadi artinya
walaupun dia lebih mahal tapi uangnya dari kita ke kit gitu. Tapi kalau misalnya fosil, murah
pun uang kita keluar gitu. Jadi kira-kira penambahan wawasan saja supaya kita tidak ragu
bahwa walaupun mahal dari kita ke kita kan itu lebih baik, daripada murah, nah kita ke orang
lain, iya betul. Jadi kira-kira pola pikirnya dan terima kasih karena bagus-bagus pertanyaan,
tapi waktu tidak sempat lagi di sini menjelaskan, Terima kasih.
PIMPINAN RAPAT: PARLINDUNGAN PURBA, S.H., M.M. (KETUA KOMITE II
DPD RI)
Kok terakhir kalau tidak nanti jumpa saya duluan dikomentari.
PEMBICARA: DJOKO WINARNO (NARASUMBER)
Saya mau menjawab Pak Purba tadi kalau peraturan pemerintah akan dikeluarkan
8,5% dari PPP ada kemungkinan yang bisa dibangun hanya Indonesia bagian timur Pak. Jadi
harga yang PPP nya tinggi hanya di Indonesia Timur Bapak punya kemarin kita bahas ada
200 minihider yang ada di Sumatera Utara tidak akan bisa dibangun Pak, kalau harganya
hanya 85 jadi semua daerah mandek. Kemungkinan Aceh masih bisa, kemungkinan Aceh,
RDPU KOMITE II DPD RI DENGAN KETUA UMUM METI MS III TS 2016-2017
(SELASA, 31 JANUARI 2017) 31
tapi yang lain-lain tidak bisa dibangun itu. Menanggapi bapak kalau yang lain mungkin kita
bisa diskusi saja di luar. Terima kasih baik.
PIMPINAN RAPAT: PARLINDUNGAN PURBA, S.H., M.M. (KETUA KOMITE II
DPD RI)
Terima kasih Ibu Wa Ode terakhir ya.
PEMBICARA: Ir. WA ODE HAMSINAH BOLU M.SC. (KETUA TIMJA)
Iya baik. Saya tadi saya terketuk dengan pencerahan dari Pak Hendro. Jadi dari
kemarin kita bicara tentang RUU energi terbarukan, tetapi dari Bapak-ibu Anggota sejak kita
berbicara dengan RUU ini besar sekali dorongan untuk kita memberi amanat kepada
pemerintah untuk mendukung juga riset. Artinya bentuk-bentuk energi baru yang tadi Bapak
sebutkan harus inginnya kita itu juga diakomodir dalam RUU ini. Jadi RUU ini tidak hanya
mengatur terbarukan yang sudah ada, tetapi harus ada ruang di mana kita mengamanatkan
pasal kepada pemerintahan untuk mem-back up, mendukung riset kita, dan juga untuk
mungkin pendidikan, pelatihan dan sebagainya untuk mencetak SDM-SDM yang siap untuk
itu. Nah, satu lagi Bapak, iya karena itu, ini tersangkut dengan nama RUU kita, apakah kita
EBT Energi Baru Terbarukan atau atau bagaimana. Terima kasih
PIMPINAN RAPAT: PARLINDUNGAN PURBA, S.H., M.M. (KETUA KOMITE II
DPD RI)
Ya saya pikir ini menjadi bahan nggak usah dijawab karena lebih bagus, bapak ibu
karena waktulah yang harus memisahkan dan saya pikir sudah cukup banyak apalagi METI
sudah menyampaikan dengan naskahnya yang luar biasa. Sekali lagi saya ingin memberikan
mengharap kita memberi apresiasi kepada METI ya, terus terang Pak ini langsung sudah siap
ini sebenarnya mungkin kita berencana kalau setahun mungkin lebih cepat lagi bisa ini.
Bapak-ibu saya ambil beberapa kesimpulan pertama bahwa kita sepakatan
Rancangan Undang-undang energi baru terbarukan ini ataukan terbarukan sangat penting
karena akan diskusi. Yang kedua, METI beserta anggota siap untuk bersama dengan DPD RI
membicarakan ini lebih lanjut termasuk kepada staf ahli tadi. Yang ketiga tapi yang lebih
penting adalah bagaimana supaya ini terbarukan bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya
untuk pengusaha saja, karena ini sangat penting jangan sampai melupakan kepentingan
masyrakat dan daerah. Yang keempat kita memahami juga perlu ada diskusi jadi Bapak-ibu
saya sampaikan dari sini ke atas Pak (*tidak terdengar) yang saya hormati di sini ada teman-
teman yang ingin bekerjasama lebih lanjut, nanti kan ada timnya, tetapi saya pikir di luar tim
ini pun kita komunikasi Pak. Kalau perlu kalau hanya terjadwal ketemu tanya sekali
seminggu kita boleh WA, group bersama-sama METI ajaklah teman-teman saya ini semua
ini. Saya harapkan juga teman-teman Komite II ini bisa manjadi anggota METI di Provinsi
Pak. Nah jadi saya mengajak teman-teman ini karena permintaan pimpinan semua jadi
seperti Pak Lalu bisa menjadi pengurus di METI Nusa Tenggara Barat. Jadi spektanya
bungkernya ini kerja besar Pak, tidak ringan dia jadi kalau kita sepakat Pak, nanti nomor-
nomor handphone kami, kami kasih ke Bapak. Bapak juga komunikasi sama kita dan kita
bisa komunikasi lebih lanjut.
Kalau ada pertemuan-pertemuan yang terkait ini kita jadi menjadi renewable energi
incorporation-lah Pak. Jadi sama-sama jadi tidak mesti ada rapat, kalau ada apa-apa kita
komunikasi, ini berteman dengan Waode adalah ketua Timjanya, tetapi kami juga bersama-
sama akan sangat senang sekali kalau ini bisa kita menjadi group iya seperti ide dari Jepang
RDPU KOMITE II DPD RI DENGAN KETUA UMUM METI MS III TS 2016-2017
(SELASA, 31 JANUARI 2017) 32
tadi, karena banyak hal dan terus terang ini kita usulkan juga supaya ini dibicarakan dengan
teman-teman DPR. Saya mau sampaikan satu lagi, bahwa ada dua undang-undang bahwa
inisiatif DPD. Yaitu pertama undangan-undang Yogya ya, yang kedua Undang-Undang
tentang kelautan nah itu menurut Pak Djasarmen itu komandannya dulu, jadi gol. Walaupun
sampai DPR ganti baju memang baru begitu tapi tidak apa-apa tapi diakuilah, jadi kita akan
lempar ini dan satu lagi selain PLN, Pertamina kita buat diskusi-diskusi lagi. RUU BUMD
pun ada, RUU BUMD, nggak yang lalu pak yang lalu. Nah sekarang kita membahas
berketepatan Pak Afnan ini adalah ketuanya Prolegnas kami ini. Nah jadi dari sini kami
membahas undang-undang BUMN sama BUMD disatukan. Setelah itu undang-undang
wawasan nusantara, banyak undang-undang yang bisa kami sampaikan dan ini kepentingan
daerah. Pak kita komunikasi dari sini ke atas mungkin sekali 3 hari kita bisa komunikasi via
telpon apa supaya lebih cepat. Karena ini pak dirjen ini juga ada di sini dan juga dari nuklir
ya walaupun belum ada kesempatan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi.
Bapak-ibu demikian pertemuan kita hari ini dengan saya pikir sudah cukup bagus,
terima kasih atas kehadiran Bapak-ibu sekalian yang telah memberikan perhatian kenapa ini
menjadi perhatian DPD karena masalahnya di daerah dan sekali lagi terima kasih. Kami tutup
pertemuan kita dengan ucapan,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
KETOK 2X
Horas Nuhun Sewu.
RAPAT DITUTUP PUKUL 12.22 WIB