i

DETERMINAN FAKTOR INTERNAL, EKSTERNAL DAN

RELIGIUSITAS TERHADAP ASET DANA PENSIUN LEMBAGA

KEUANGANBANK MUAMALAT INDONESIA PERIODE

TAHUN 2009-2017.

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Rahmi Septyawati

NIM: 11140860000067

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1439 H/2018 M

i

ii

iii

iv

v

DETERMINANT OF INTERNAL, EXTERNAL, AND RELIGIUSITY

FACTORS ON ASSET OF PENSION FUND FINANCIAL

INSTITUTION OF BANK MUAMALAT INDONESIA

PERIOD YEAR 2009-2017

ABSTRACK

According to Law No. 11 Year 1992 states that Banks and life insurance

companies are allowed to establish Pension Fund, where the pension fund is a

legal entity that manages and runs a program that promises pension benefits

called Pension Fund financial Institution (DPLK). a legal entity established by

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. on 12 September 1997 and ratified by

Decree of the Minister of Finance No. Kep-485 / KM.17 / 1997 dated On

October 10, 1997.

Bank Muamalat as the first Syariah bank to run its business activities

based on sharia principles, also formed a subsidiary named Pension Fund

financial Institution (DPLK). This DPLK service is not limited to internal

employees, but to all levels of society that meet the requirements, with the aim

to prepare for retirement can live prosperous.

This study discusses the influence of the profit bank Muamalat, the funds

of the three banks muamalat, Performance Indicators of the stock is the Jakarta

Islamic Index and profit DPLK muamalat against asset growth DPLK bank

muamalat with multiple linear regression analysis methodology with quarterly

data used from March 2009 to September 2017 with the analysis tool used in

the form of spss then obtained the result where the four variables have a

significant influence either partially or simultaneously to the growth of DPLK

Muamalat assets, but not all variables are positively correlated, the interesting

is that the profit bank Muamalat turns out the correlation is negative, when

Bank Muamalat's profit declined, its DPLK assets still increased.

Keywords: DPLK, DPK, JII, PROFIT BANK MUAMALAT.

vi

DETERMINAN FAKTOR INTERNAL, EKSTERNAL, DAN RELIGIUSITAS

TERHADAP ASET DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BANK

MUAMALAT INDONESIA PERIODE TAHUN 2009-2017

ABSTRAK

Menurut UU No.11 tahun 1992 menyatakan bahwa Bank maupun

perusahaan asuransi jiwa diperbolehkan untuk membentuk Dana Pensiun,

dimana dana pensiun yang dijalankan yaitu suatu badan hukum yang

mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun yang

disebut dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). badan hukum yang

didirikan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. pada tanggal 12 September

1997 dan disahkan berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor Kep-

485/KM.17/1997 tanggal 10 Oktober 1997.

Bank Muamalat sebagai bank Syariah pertama yang menjalankan

kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip syariah, juga membentuk anak

perusahaan yang bernama Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Muamalat. Layanan DPLK ini tidak hanya terbatas pada pegawai internal,

namun ke semua lapisan masyarakat yang memenuhi persyaratan, dengan

tujuan untuk mempersiapkan masa pensiun dapat hidup sejahtera.

Penelitian ini membahas pengaruh berupa profit bank Muamalat, dana

ketiga bank muamalat, Indikator Kinerja saham yaitu Jakarta Islamic Index dan

profit DPLK muamalat terhadap pertumbuhan aset DPLK bank muamalat

dengan metodologi analisi Regresi Linear berganda dengan data triwlan yang

digunakan dari bulan maret 2009 sampai bulan september 2017 dengan alat

analisis yang digunakan berupa spss maka diperoleh hasil dimana keempat

variable tersebut berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan

terhadap pertumbuhan aset DPLK Muamalat, namun tidak semua variabel

tersebut berkorelasi positif, yang menarik adalah bahwa profit bank Muamalat

ternyata korelasinya adalah negatif, artinya bahwa pada saat profit Bank

Muamalat turun ternyata aset DPLK tetap mengalami peningkatan.

Kata Kunci : DPLK, DPK, JII, PROFIT BANK MUAMALAT.

vii

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahi rabbi-l-alamin, syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas

kehadirat Allah SWT, dengan segala rahmat dan karunia- Nya akhirnya penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Determinan Faktor Internal,

Eksternal dan Religiusitas terhadap Aset Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank

Muamalat Indonesia Periode Tahun 2009-2017” dalam rangka menyelesaikan

Pogram Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri

(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis menyadari Dalam penyusunan skripsi

ini tentu tak luput dari bantuan berbagai pihak baik secara moril maupun materil.

Oleh karena itu, Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih

yang mendalam kepada:

1. kedua orang tuaku, kakak dan adik-adikku beserta seluruh keluarga besar

yang telah memberikan dukungan kepada penulis hingga dapat

menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr. M. Arief Mufraini, Lc., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Bapak Dr. Roikhan Mochammad Aziz, MM. Hah. Slm selaku dosen

pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan membimbing

dalam penyusunan skripsi kepada penulis.

4. Bapak Yoghi Citra Pratama, SE., M.Si dan Ibu Rr. Tini Anggraeni, ST.,

M.Si selaku Ketua dan sekertaris Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta.

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya dengan penuh

keikhlasan dan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan studi di

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

viii

6. Seluruh Staff Tata Usaha dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah

membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan

sebagainya.

7. Teman-teman mahasiswa/i Ekonomi Syariah 2014 UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah

memberikan bantuan baik moral maupun materil, dukungan dan doa

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari banyak sekali kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan

masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan kritik

maupun saran dari pembaca, agar nantinya penulis dapat mengevaluasi diri, dan

dapat menjadi seorang yang lebih baik lagi. Besar harapan penulis agar nantinya

skripsi ini dapat bermanfaat dan berkontribusi untuk ilmu pengetahuan, khususnya

ilmu ekonomi syariah.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Jakarta, 07 Juni 2018

Rahmi Septyawati

ix

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI......................................i

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF...................................ii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI...................................................iii

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH...........................iv

ABSTRACT..........................................................................................................v

ABSTRAK............................................................................................................vi

KATA PENGANTAR…………………………………………………….........vii

DAFTAR ISI…………………………………………………………………..…ix

DAFTAR TABEL…………………………………………………………….…xi

DAFTAR GAMBAR………………………………………………………… ..xii

DAFTAR DIAGRAM........................................................................................xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..............................................................................................1

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah………………………………………..15

C. Tujuan Penelitian…………………………………………………………..15

D. Manfaat Penelitian…………………………………………………………16

E. Sistematika Penelitian.................................................................................17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori...........................................................................................19

B. Hubungan Antar Variabel……………...........…………………………….52

C. Hasil Penelitian Sebelumnya.......………………………………………….55

D. Kerangka Teoritis………………............……………………………….…59

BAB III METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian..........................................................................61

B. Metode Pengumpulan data…………………………………………...…....61

x

C. Populasi dan Sampel………………………………………………….……64

D. Metode Analisis...............……………………………………………….…65

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian...........................................................76

B. Pengujian dan Pembahasan……………………………………………......92

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.................................................................................................114

B. Saran.......................................................................................................116

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………….…....117

LAMPIRAN……………………………………………………………….…...124

xi

DAFTAR TABEL

No. Keterangan Halaman

1.1 Jumlah Dana Pensiun 8

2.1 Perbandingan DPPK dengan DPLK 34

3.1 Penjelasan Variabel Pengukuran 75

4.1 Paket Investasi DPLK Muamalat 85

4.2 Profit Bank Muamalat Indonesia 88

4.3 Perkembangan DPK Bank Muamalat 89

4.4 Perkembangan JII 90

4.5 Profit DPLK 91

4.6 Kinerja investasi dplk muamalat 92

4.7 Hasil Uji Normalitas dengan Test of Normality 94

4.8 Hasil Uji Spearman’s rho 97

4.9 Hasil Uji Multikolinearitas 98

4.10 Hasil Uji Autokorelasi 99

4.11 Hasil uji Statistik t 101

4.12 Hasil Uji Statistik F 103

4.13 Hasil Koefisien Determinasi 104

4.14 Hasil Uji Regresi Berganda 105

xii

DAFTAR GAMBAR

No. Keterangan Halaman

1.1 Pertumbuhan aset keuangan syariah global 2016 2

2.1 Kaffah Thinking 47

2.2 Model Penelitian 60

4.1 Pertumbuhan Aset DPLK Muamalat 86

4.2 Hasil uji Normal P-P Plot 93

4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 95

DAFTAR DIAGRAM

No. Keterangan Halaman

1.1 Pertumbuhan jumlah peserta dana pensiun 9

1.2 Alasan Pembubaran Dana Pensiun 10

1.3 Pertumbuhan Aset Bersih Dana Pensiun 11

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan dewasa ini menjadi Instrumen penting bagi Sistem

perekonomian. Di Indonesia sendiri, Perkembangan Lembaga Keuangan

Syariah ditanah air saat ini menunjukkan kemajuan sangat baik bahkan

Hampir dapat ditemui berbagai macam Lembaga Keuangan Syariah atau unit

usaha syariah yang hadir dengan berbagai inovasi.

Dalam Muamalah sendiri khususnya dalam hal keuangan, dewasa ini

telah berkembang konsep keuangan Islam atau yang dikenal dengan

Keuangan Syariah lebih luasnya ekonomi syariah. Pengembangan ekonomi

Islam selama ini berbasiskan pola berpikir linier dengan pendekatan sekuler,

memisahkan keilmuan dengan keagamaan, sehingga otomatis makna ibadah

tercerabut dengan sendirinya. Makna ibadah merupakan proses yang alami

dalam setiap aktivitas kehidupan manusia termasuk ekonomi. Konsep

Keuangan Syariah belakangan ini telah mengalami pertumbuhan yang pesat.

Hingga diakhir tahun 2016, aset yang terkumpul melebihi 2 triliun dolar AS

sebagaimana dilansir dalam Islamic Financial Development Report icd-

thomson reuters,2016. Sebagaimana tertuang dalam Gambar 1.1.

2

Gambar 1.1

Pertumbuhan Aset Keuangan Syariah Global 2016 (Miliar Dolar)

S

u

m

b

e

Sumber: Islamic financial development report, Thomson Reuters

Asset Keuangan Syariah paling besar diperoleh dari sector perbankan

syariah yang mencapai 1,59 triliun dolar AS, lalu disusul oleh sukuk sebesar

3,44 miliar dolar AS, dan untuk Islamic financial institute lainnya dalam

perbankan menyumbang asset sebesar 1,2 miliar dolar AS serta sektor-sektor

lain yang tertera dalam gambar 1.1. dimana dewasa ini perbankan syariah di

Indonesia khususnya bank muamalat Indonesia telah melebarkan pangsanya

dengan mendirikan unit link berupa dana pensiun Lembaga Keuangan bank

muamalat.

Dalam memenuhi kebutuhan masa tua, manusia dihadapkan pada suatu

ketidakpastian pada hari esoknya, seperti ketidakpastian akan kesehatan,

perekonomian dan lain sebagainya. Setiap orang membutuhkan suatu

penghasilan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik dimasa muda

maupun di masa tua. sebagai manusia kita menginginkan dimana dalam masa

tua dapat hidup sejahtera baik sejahtera dalam beragama dan dalam

memenuhi kebutuhan hidup terlebih pada zaman era millenial ini.

3

suatu penghasilan didapatkan saat manusia berada dalam usia

produktifnya untuk bekerja dimana usia produktif dalam bekerja dibatasi oleh

usia. sehingga diperlukan suatu cara untuk menjaga kesinambungan

pendapatan di hari tua ketika sudah memasuki usia tidak produktif atau sudah

tidak berkerja. Salah satunya yaitu dengan diselenggarakannya program

pensiun.

Banyak orang mendambakan untuk mendapat pekerjaan sebagai pegawai

pemerintahan atau Pegawai Negeri Sipil terlebih pada tahun 70-80an

sebelumnya yang tujuannya untuk mendapatkan dana pensiun sehabis masa

kepegawaiannya. Karna saat usia mereka sudah tidak produtif lagi sehingga

tidak mengherankan jika pilihan pertama mereka adalah Pegawai Negeri

karena Pegawai Negeri pada saat itu memberikan kepastian adanya pensiun

disaat mereka tidak bekerja lagi.

Untuk mendukung penyelenggaraan program pensiun di Indonesia,

pemerintah telah membuat berbagai kebijakan sebagai dasar hukum

penyelenggaraan program pensiun sukarela. Selain itu, pemerintah juga terus

berupaya untuk mendorong penyelenggaraan dana pensiun agar semakin

efisien, transparan, kredibel, serta berstandar International. Mengingat dimana

Industri dana pensiun memainkan peranan penting dalam mendukung dan

menjaga Stabilitas Perekonomian Nasional. Dengan hadirnya program

pensiun dimungkinkan untuk menetapkan hak peserta dalam memastikan

bahwa manfaat pensiun dapat digunakan sebagai perkumpulan dana atau

akumulasi dana yang dibutuhkan untuk memelihara terjaganya

4

kesinambungan penghasilan, mendorong mobilisasi tabungan dalam dana

pensiun jangka panjang untuk kesejahteraan di masa tua dan untuk

memastikan bahwa dana digunakan oleh lembaga atau penyelenggara pensiun

untuk investasi (Soemitra, 2010:297).

Di Indonesia sendiri sudah banyak program pensiun yang ada, berdasar

pada UU No. 11 tahun 1992, hampir setiap perusahaan menyelenggarakan

program dana pensiun bagi karyawannya baik dikelola sendiri maupun

dikelola oleh lembaga lain sehingga terdapat tiga jenis dana pensiun yang

berlaku di Indonesia diantaranya dana pensiun pemberi kerja (DPPK), dana

pensiun berdasarkan keuntungan dan dana pensiun Lembaga Keuangan

(DPLK).

Hal tersebut berbeda dengan pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang

diselenggarakan oleh pemerintah yang diatur melalui UU No. 11 th 1969

yang dikhususkan bagi pegawai yang bekerja untuk pemerintah. Sehingga

kebanyakan orang berbondong-bondong untuk mendapatkan pekerjaan

sebagai PNS untuk mendapatkan dana pensiun. Kurangnya edukasi ini

menjadi tugas Regulator dan Fasilitator untuk mencanangkan program

finansial berupa industri dana pensiun. Pihak swasta, badan usaha maupun

korporasi, disamping dapat mendirikan dana pensiun dengan model program

pensiun manfaat pasti (PPMP) juga dapat mendirikan dana pensiun dengan

model program pensiun iuran pasti (PPIP) (Hardjono, 2013:5).

5

Untuk mengelola Dana Pensiun lembaga pemerintahan membentuk PT

Jamsostek, PT Asabri, dan PT Taspen. Namun dengan berlakunya UU No. 24

Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Dimana

BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program

jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin

seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak,

tentunya hal tersebut akan mengurangi berbagai resiko yang dapat timbul,

seperti kehilangan pekerjaan, kecelakaan, bahkan meninggal dunia (Siamat,

2004:465).

Maka dari itu, lembaga pengelola Dana Pensiun tersebut akan

bertransformasi ke BPJS Ketenagakerjaan. dengan hadirnya BPJS

ketenagakerjaan sendiri yang ditakutkan dapat menurunkan minat peserta

DPLK. BPJS sendiri lebih bersifat wajib dan DPLK lebih bersifat sukarela.

Sebenarnya, baik BPJS maupun DPLK keduanya sama-sama memiliki tujuan

akhir untuk menyiapkan kesejahteraan pekerja agar lebih baik di masa

pensiun dan saat tidak bekerja lagi. Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan

melalui program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Program Pensiun akan fokus

untuk memberikan perlindungan dasar dan layak di masa pensiun, sedangkan

DPLK lebih mengutamakan manfaat pensiun yang lebih maksimal (on top)

(Yunus, 2014).

Hal inilah yang menjadi penyesuaian yang bersifat selaras antara BPJS

Ketenagakerjaan dengan DPLK. tujuannya utamanya yaitu untuk

meningkatkan kesejahteraan pekerja di masa pensiun dan di saat tidak bekerja

6

lagi. Hanya dalam pelaksanaannya, perlu diatur secara profesional dan

proporsional sehingga tidak merugikan iklim industri keuangan serta pelaku

usaha industri keuangan yang sudah berkembang di Indonesia sehingga Tidak

ada yang tumpang tindih antara BPJS Ketenagakerjaan dengan DPLK.

Maka dari itu, Untuk mendukung penyelenggaraan program pensiun di

Indonesia pemerintah telah membuat berbagai kebijakan sebagai mana

menjadi dasar hukum penyelenggaraan program pensiun sukarela, seperti UU

No.11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun; PP No.76 tahun 1992 tentang Dana

Pensiun Pemberi Kerja; PP No.77 tahun 1992 tentang dan Dana Pensiun

Lembaga Keuangan. Saat ini industri dana pensiun sudah mempunyai

regulasi yang mengatur secara khusus mengenai dana pensiun syariah melalui

POJK nomor 33/ POJK.05/ 2016 tentang penyelenggaraan Program Pensiun

Berdasarkan Prinsip Syariah (POJK Dapensya). dengan ditetapkannya

undang-undang dana pensiun, penumpukan dana bagi program pensiun yang

selama ini dikelola yayasan harus memperoleh pengesahan Menteri

Keuangan dan dinyatakan sebagai badan hukum dana pensiun pemberi kerja

(DPPK) (Rahadian, 2014:2).

Secara garis besar dan ditinjau dari sisi lembaga penyelenggaraannya,

dana pensiun yang diselenggarakan oleh pihak swasta dapat dikelompokkan

menjadi dua jenis, yaitu dana pensiun pemberi kerja (DPPK) dan dana

pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). DPPK adalah dana pensiun yang

dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, selaku

pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti (PPMP),

7

bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang

menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja, sedangkan DPLK adalah

dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk

menyelenggarakan program pensiun iuran pasti (PPIP) bagi perorangan, baik

karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi

kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan

(Hardjono, 2013:6).

Munculnya dana pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) ini merupakan

sesuatu yang masih baru dalam industri keuangan. Berbeda dengan DPPK

yang menyelenggarakan program pensiun khusus bagi pegawai pendiri atau

mitra pendiri DPPK yang bersangkutan, DPLK didirikan oleh lembaga

berupa bank umum atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyediakan

program pensiun bagi masyarakat luas, khususnya para pekerja mandiri

(Fadel, 2015:15)

Dalam perkembangannya, DPLK lebih banyak berperan sebagai media

alternatif bagi pemberi kerja yang bermaksud untuk menyediakan program

pensiun bagi karyawannya (Rahadian, 2014:3). Dalam perkembangan dana

pensiun Lembaga Keuangan di Indonesia sendiri dapat dilihat pada tabel 1.1

8

Tabel 1.1

Jumlah Dana Pensiun

Jenis dana pensiun tahun

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

DPPK-PPMP 210 208 204 201 198 194 190 180

DPPK-PPIP 41 40 41 43 43 48 45 44

DPLK 25 24 25 25 24 25 25 25

JUMLAH 276 272 270 269 265 267 260 249

Sumber: otoritas jasa keuangan

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilihat DPPK-PPMP masih merupakan

mayoritas di industri dana pensiun dibandingkan dengan DPPK-PPIP dan

DPLK. Namun demikian, jumlah DPPK-PPMP tersebut cenderung

mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Di lain pihak, jumlah DPPK-PPIP

cenderung berfluktuatif dan DPLK cenderung tetap.

Berdasarkan buku statistik dana pensiun otoritas jasa keuangan

penurunan jumlah Dana Pensiun DPPK-PPMP disebabkan adanya

pembubaran Dana Pensiun. Pembubaran Dana Pensiun dapat disebabkan

adanya Pendiri Dana Pensiun yang bubar/merger/konsolidasi, Pendiri

mengalami kesulitan keuangan, Pendiri sedang melakukan efisiensi, Pendiri

menggabungkan Dana Pensiunnya ke Dana Pensiun lain atau mengalihkan

program pensiunnya ke Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan dan

lain-lain. Pertumbuhan dana pensiun tersebut dapat mempengaruhi

kepersertaan dana pensiun. Dimana Untuk kepersertaan dana pensiun sendiri

dapat dilihat pada diagram 1.1

9

Diagram 1.1

Pertumbuhan Jumlah Peserta Dana Pensiun

Sumber: otoritas jasa keuangan

Berdasarkan data pertumbuhan peserta Dana Pensiun selama periode

2009–2016 yang tertera pada diagram 1.1 jumlah peserta DPLK terus

mengalami kenaikan, sebaliknya jumlah peserta DPPK mengalami

penurunan. Pada tahun 2009, persentase jumlah peserta DPPK masih berada

di atas persentase jumlah peserta DPLK, tetapi sejak tahun 2010 persentase

jumlah peserta DPLK lebih besar dibandingkan dengan persentase jumlah

peserta DPPK. Dalam hal ini, penurunan jumlah pertumbuhan kepersertaan

peserta dana pensiun dikarenakan penurunan jumlah dana pensiun yang telah

dijelaskan pada tabel 1.1. dimana Beberapa faktor pertimbangan yang

menyebabkan Pendiri mengajukan permohonan pembubaran Dana Pensiun

dapat dilihat pada diagram 1.2 alasan pembubaran dana pensiun.

10

Diagram 1.2

Alasan Pembubaran Dana Pensiun

Sumber : otoritas jasa keuangan

Dimana pembubaran dana pensiun dikarenakan antara lain masalah

efisiensi, perubahan program pensiun, Pendiri bubar atau merger atau akusisi,

masalah kesulitan keuangan Pendiri, dan lain-lain. Diagram 1.2

memperlihatkan bahwa alasan terbanyak dari pembubaran DPPK adalah

beralih ke DPPK lain atau beralih ke DPLK. Sementara alasan berikutnya,

Pendiri bubar atau merger dan Pendiri mengalami kesulitan keuangan.

Dalam hal ini DPLK menunjukan keeksistensiannya dalam industri dana

pensiun, terlebih terdapat beberapa alasan pula mengapa dana pensiun

memiliki daya tarik padahal sudah terdapat program jaminan sosial yang

berlaku bagi semua masyarakat, dapat disimak dari pendapat Roe (1995) dan

Bodie (1990) Dalam penelitian Saebani Hardjono, (2013:10) Roe melihat

bahwa kebutuhan tersebut didorong oleh kondisi ekonomi masyarakat yang

membaik, antara lain karena adanya peningkatan kemampuan finansial

sehingga bisa disisihkan dana untuk keperluan dihari tua ketika pensiun,

harapan hidup yang lebih panjang yang perlu diantisipasi, keinginan

melakukan persiapan pensiun dini dan keengganan generasi sekarang untuk

11

menanggung beban bagi generasi sebelumnya. Sedangkan Bodie menyatakan

bahwa program pensiun merupakan jalan yang menguntungkan dalam

memberikan jaminan kepada individu menghadapi ketidakpastian

memperoleh penghasilan pada saat mereka nanti pensiun.

Dana pensiun sendiri dapat menunjukan keeksistensiannya melalui

kinerja yang diperolehnya. salah satunya dapat dilihat dalam perkembangan

aset bersih dana pensiun dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan Diagram

1.3

Diagram 1.3

Pertumbuhan Aset Bersih Dana Pensiun

Sumber:otoritas jasa keuangan

Dalam Diagram 1.3 dilihat berdasarkan jenis program pensiun, selama

tujuh tahun terakhir walaupun nilai aset bersih DPLK masih belum

menggungguli aset bersih DPPK-PPMP akan tetapi DPLK cenderung

mengalami peningkatan setiap tahunnya dari periode 2009 sampai November

12

2017 dibandingkan dengan DPPK PPIP maupun DPPK PPMP. Selama

periode tersebut, jumlah aset bersih DPLK meningkat dari Rp 14,99 triliun

menjadi Rp75,972 triliun. Untuk DPPK-PPIP, jumlah aset bersih cenderung

berfluktuatif dan Berikutnya, jumlah aset bersih DPPK-PPMP berfluktuatif

dengan cenderung mengagalami peningkatan sebesar dari Rp. 88,24 triliun

menjadi Rp151,99 triliun.

Asset merupakan bagian penting dalam perusahaan yang harus dikelola

dengan baik untuk mendapatkan manfaat bagi perusahaan. Semakin besar

asset semakin besar pula kesempatannya dalam mencapai tujuan utamanya

yaitu memperoleh keuntungan. Total asset adalah indikator yang menentukan

kontribusinya terhadap nasional serta sebagai suatu indikasi kuantitatif besar

kecilnya lembaga tersebut. Maka perlu langkah-langkah strategis yang harus

dilakukan guna meningkatkan total asset. Untuk mendorong tercapainya

tujuan perusahaan perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu apa yang

mempengaruhi pertumbuhan asset.

Selain asset, Dalam menghasilkan Kinerja investasi atau return on

investmen yang dihasilkan menjadi salah satu komponen yang dapat

dijadikan pertimbangan bagi para calon peserta DPLK dalam melakukan

pemilihan DPLK. Kinerja yang baik merupakan nilai lebih yang menjadi

daya tarik tersendiri bagi peserta. Sehingga setiap DPLK biasanya

menawarkan beberapa alternative pilihan paket investasi bagi pesertanya.

Dimana paket investasi ini bebas dipilih oleh setiap peserta pension sesuai

dengan besaran return yang diekspektasikan. Namun, investasi pada pihak

13

mana akan ditempatkan dan seberapa besar komposisi penempatan pada

setiap kelas asset investasi tetap menjadi kebijakan dari DPLK.

Sebagai implementasinya dan untuk mengembangkan program investasi

dana pensiun berbasis syariah, PT Muamalat Indonesia Tbk mendirikan suatu

badan hukum berupa dana pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) pada tanggal

12 September 1997 dan disahkan berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor

Kep-485/KM.17/1997 tanggal 10 Oktober 1997 (Bank Muamalat, 2014).

Menurut data OJK, saat ini terdapat 25 DPLK yang beroperasi di

Indonesia. Sayangnya, seluruh DPLK tersebut beroperasi dengan basis sistem

keuangan konvensional yang mengandung riba. Belum ada DPLK syariah

yang beroperasi dengan basis sistem Keuangan Syariah (Kurniati, 2017)

Sebagai bank pertama dan murni syariah, bank muamalat

mengkonversikan DPLK muamalat menjadi DPLK syariah muamalat dimana

konversi ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor

33 tahun 2016. direktur Bisnis Korporasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

menjelaskan, sejak berdiri pada 1997, perseroan sudah menggunakan prinsip

syariah dalam pengoperasian Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Hanya saja waktu itu masih di bawah naungan Kementerian Keuangan

(Kemenkeu) dan belum berbadan hukum Dapen Syariah sehingga perubahan

ini hanya status hukum dan pemilihan investasi (Septyaningsih, 2017).

Perkembangan yang terjadi dalam dana pensiun Lembaga Keuangan juga

dapat dilihat pada dana pensiun Lembaga Keuangan muamalat yang

mengalami pertumbuhan. Pelaksana tugas Pengurus DPLK Muamalat,

14

Sulistyowati mengatakan sampai September 2017 pihaknya telah

merealisasikan dana kelolaan sebesar Rp 1,16 triliun. Angka ini meningkat

15,07% dari posisi sama tahun kemarin sebesar Rp 1,01 triliun (Johanna,

2017)

Akan tetapi, dengan dana kelolaan tersebut masih menempatkan bank

muamalat dengan urutan ke 12 dari 25 DPLK dilihat berdasarkan besaran

asset dari laporan ojk yang dihimpun oleh lembaga DPLK itu sendiri. DPLK

syariah ini masih cukup tertinggal dibandingkan dengan DPLK konvensional.

DPLK syariah yang sudah full fledge yakni muamalat memiliki dana kelolaan

yang cukup banyak namun belum dapat menyaingi DPLK konvensional.

Dengan dana kelolaan seperti yang dipaparkan diatas, adanya

pertumbuhan dana kelolaan menunjukan aset dana pensiun Lembaga

Keuangan yang juga memiliki perkembangan seiring dengan peningkatan

DPLK bank muamalat.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan-permasalah diatas maka,

menimbulkan minat penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut

mengenai pertumbuhan aset dana pensiun Lembaga Keuangan bank

Muamalat Indonesia. Oleh karena itu penulis menarik judul “Determinan

Faktor Internal, Faktor Eksternal faktor Religiusitas Terhadap

Pertumbuhan Aset Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Muamalat

Indonesia Periode tahun 2009-2017”.

15

B. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan

sebelumnya, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini

adalah:

1. Apakah variabel Profit Bank Muamalat berpengaruh secara parsial

terhadap pertumbuhan aset DPLK Muamalat?

2. Apakah perkembangan variabel dana pihak ketiga bank Muamalat

mempengaruhi secara parsial terhadap pertumbuhan aset DPLK

Muamalat?

3. Apakah variabel kinerja JII berpengaruh secara parsial terhadap

pertumbuhan aset DPLK?

4. Apakah variabel profit DPLK Muamalat berpengaruh secara parsial

terhadap pertumbuhan aset DPLK?

5. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara profit bank muamalat,

dana pihak ketiga bank muamalat, profit dana pensiun Lembaga Keuangan

bank muamalat, dan jakarta Islamic index terhadap pertumbuhan aset dana

pensiun Lembaga Keuangan bank muamalat?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor profit bank Muamalat secara parsial

terhadap pertumbuhan aset DPLK Muamalat.

16

2. Untuk mengetahui pengaruh faktor dana pihak ketiga bank Muamalat

secara parsial terhadap pertumbuhan aset DPLK Muamalat.

3. Untuk mengetahui pengaruh faktor Kinerja JII secara parsial terhadap

pertumbuhan aset DPLK Muamalat.

4. Untuk mengetahui pengaruh faktor profit DPLK Muamalat secara parsial

terhadap pertumbuhan asetnya.

5. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara profit bank muamalat,

dana pihak ketiga bank muamalat, jakarta Islamic index , dan profit dana

pensiun Lembaga Keuangan bank muamalat terhadap pertumbuhan aset

dana pensiun Lembaga Keuangan bank muamalat?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, Adapun manfaat dari penelitian ini

adalah:

1. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahahan

wawasan sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi mengenai

dana pensiun lembaga keuanagan untuk peneliti selanjutnya sebagai bahan

tambahan referensi.

2. Penelitian ini memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi penulis

mengenai pengaruh profit bank muamalat, dana pihak ketiga bank

muamalat, jakarta Islamic index dan profit dana pensiun Lembaga

Keuangan bank muamalat terhadap pertumbuhan aset dana pensiun

Lembaga Keuangan bank muamalat syariah pada periode Maret 2009

sampai September 2017.

17

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi peserta dana

pensiun baik individu maupun korporasi Sehingga dapat dijadikan

landasan atau alat ukur dalam menentukan pilihan DPLK yang akan

mengelola dana pensiunnya.

E. Sistematika Penelitian

Untuk memahami dan memudahkan pembahasan pada kajian ini, maka

pembahasan akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri

dari sub bab pembahasan yang lebih rinci. Adapun sistematika penulisan

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN :

berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI :

bab ini berisikan landasan teori yang berupa tinjauan pustaka tentang lembaga

keuangan syariah, perbankan syariah dan bank muamalat, dana pihak ketiga,

dana pensiun dan dana pensiun Lembaga Keuangan, landasan hukum yang

diambil dari kutipan ayat-ayat Alqur’an dan buku literatur yang berkaitan

dengan penyusunan skripsi serta beberapa jurnal dan peneliatian yang

berkaitan dan berhubungan dengan penelitian tentang Dana Pensiun Lembaga

Keuangan, tujuan penyelenggaraan dana pensiun, peserta dana usia pensiun,

lembaga penyelenggara dana pensiun, program pensiun, manajemen

pengelolaan dana pensiun, kebijakan dana pensiun Lembaga Keuangan, dan

jakarta Islamic index.

18

BAB III METODE PENELITIAN :

bab ini mencakup tentang Rancangan penelitian yang termasuk jenis

penelitian dan data yang digunakan, objek penelitian, variable dan

pengukuran, metode pengumpulan data serta metode analisis data yang

menggunakan model statistik Regresi linear berganda.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS :

bab ini menguraikan tentang analisis dan pembahasan yang terdiri dari hasil

pengumpulan data dan hasil berdasarkan data yang ada.

BAB V PENUTUP :

bab ini berisi simpulan dan implikasi atas hasil analisa dari yang telah

diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

19

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Lembaga Keuangan Syariah

Dalam menjalankan sistem keuangan yang ada di Indonesia

memerlukan suatu lembaga. Maka dalam operasionalnya lembaga

keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga

keuangan syariah. Menurut SK Menkeu RI No 792/90 Lembaga keuangan

adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan

penghimpunan, dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna

membiayai investasi perusahaan.

Sedangkan menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) lembaga

keuangan syariah adalah lembaga yang mengeluarkan produk keuangan

syariah dan mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah.

dengan demikian lembaga keuangan syariah merupakan suatu badan usaha

atau institusi yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan

(Soemitra, 2010:29).

Lembaga keuangan syariah merupakan bagian dari Ekonomi Islam.

Dengan pendekatan Islam yang memiliki makna bahwa manusia

diciptakan Tuhan untuk ibadah (Aziz, 2016). Sehingga suatu lembaga

keuangan syariah harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaiannya

dengan hukum syariah islam dan unsur legalitas operasi baik dalam segi

teori maupun praktiknya.

20

a. Jenis Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam sistem keuangannya

dijalankan oleh dua jenis lembaga, yaitu lembaga keuangan bank dan

lembaga keuangan non bank.

1) Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan bank secara operasional dibina dan diawasi

oleh otoritas jasa keuangan. Sedangkan pembinaan dan pengawasan

dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan

Syariah Nasional MUI dan Dewan Pengawas Syariah. Lembaga

keuangan bank syariah diantaranya terdiri dari (Soemitra, 2010: 45):

a) Bank Umum Syariah atau yang disingkat BUS adalah Bank

Syariah yang dalam menjalankan kegiatannya memberikan

jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau disingkat BPRS

merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di

kecamatan dan pedesaan. Jenis produk yang ditawarkan oleh

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah relatif sempit

dibandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jenis

jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah, seperti pembukaan rekening

giro dan ikut kliring.

c) Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah

unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional

21

(BUK) yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau

unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip

syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang

berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan

usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor

induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah

(Machmud dan Rukmana, 2010:4).

2) Lembaga Keuangan Non Bank

Lembaga keuangan non bank adalah badan usaha yang

kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan atau tagihan

(claims) dibandingkan aset non finansial atau asset rill (Nurastuti,

2011:53). Lembaga keuangan non bank memiliki jenis-jenis yang

berbeda diantaranya:

a) Sewa Guna Usaha (Leasing) Merupakan suatu kegiatan

pembiayaan kepada perusahaan (badan hukum) atau

perseorangan dalam bentuk pembiayaan barang modal.

Pembayaran kembali oleh peminjam dilakukan secara berkala

dan dalam jangka waktu menengah atau panjang. Perusahaan

yang menyelenggarakan leasing disebut lessor, sedangkan

yang mengajukan leasing disebut lessee.

b) Modal Ventura Merupakan suatu bentuk pembiayaan oleh

perusahaan modal ventura kepada badan usaha (perusahaan)

kecil yang berupa penyertaan modal untuk jangka waktu

22

sementara. Balas jasa yang didapat adalah bagi hasil jika

perusahaan yang dibiayai mendapat keuntungan dan berbagi

beban jika merugi.

c) Anjak Piutang Merupakan usahan pembiayaan dalam bentuk

pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau

tagihan jangka pendek suatu perusahaan (debitur) dan

transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Hak ini

diperoleh perusahaan anjak piutang (factoring company) dari

penjualan (debitur).

d) Asuransi Menurut UU No.1 Tahun 1992 tentang Usaha

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua

pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung

meningkatkan diri kepada tertanggung dengan menerima

premi asuransi, untuk memberikan penggantian tertanggung

karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan

yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak

ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul

dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan

suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau

hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

e) Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan

menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun

bagi pesertanya. Jenis dana pensiun yang ada di Indonesia

23

adalah Dana pensiun pemberi kerja dan Dana pensiun

lembaga keuangan.

f) Pegadaian Menurut KUHP pasal 1150, pengertian hukum

gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang seorang yang

berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan

kepadanya oleh seorang yang berutang atas oleh seorang lain

atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang

yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang

tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang

berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk

melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan

untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan

2. Perbankan Syariah dan Bank Muamalat

Yang dimaksud perbankan syariah menurut Undang-Undang No.10

tahun 1998 adalah perbankan yang melaksanakan kegiatan usahanya

berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa

dalam lalu lintas pembayaran dimana bank adalah badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi Bank Syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai

badan usaha (tamwil) dan badan sosial (maal). Sebagai badan usaha, bank

syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi,

24

investor, dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank syariah

melakukan penghimpunan dana dari para investor atau nasabahnya dengan

prinsip wadi'ah yad dhamanah (titipan), mudharabah (bagi hasil) atau

ijarah (sewa). Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana

melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.

Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa

keuangan, jasa nonkeuangan, dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan

antara lain dilakukan dengan prinsip wakalah (pemberian mandat), kafalah

(bank garansi), hiwalah (pengalihan utang), rahn (jaminan utang atau

gadai), qardh (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), sharf (jual beli

valuta asing), dan lain-lain. Pelayanan jasa non-keuangan dalam bentuk

wadi'ah yad amanah (safe deposit box) dan pelayanan jasa keagenan

dengan prinsip mudharabah muqayyadah. Sementara itu, sebagai badan

sosial, bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial

untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sadaqah (ZIS), serta

penyaluran pinjaman kebajikan (qardhul hasan) (Yuamnita, 2005:13).

3. Dana Pihak Ketiga Bank Syari’ah

Sumber dana bank merupakan dana yang dimiliki oleh bank syariah

yang tidak hanya berasal dari masyarakat saja tetapi dapat bersumber dari

bank itu sendiri dan lembaga lain. Kemampuan bank memperoleh sumber-

sumber dana yang diinginkan sangat mempengaruhi kelanjutan usaha

bank. Dalam mencari sumber dana, bank harus mempertimbangkan

beberapa faktor seperti kemudahan untuk memperoleh dana tersebut,

25

jangka waktu sumber dana serta biaya yang harus dikeluarkan untuk

memperoleh dana tersebut (Ihsan, 2012:3).

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 Dana

Pihak Ketiga adalah kewajiban bank kepada penduduk yang merupakan

nasabah bank dalam rupiah dan valuta asing. Sumber dana dari

masyarakat ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi

bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai

operasinya dari sumber dana ini (Ihsan, 2012:3).

Dana Pihak Ketiga dalam Perbankan Syariah merupakan sumber dana

yang berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk giro wadiah,

tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Dana Pihak Ketiga yang

dimiliki Perbankan Syariah akan disalurkan ke berbagai jenis pembiayaan

(Andraeny, 2011:6).

Menurut Arifin (2006), yang termasuk dalam dana pihak ketiga yaitu:

giro, tabungan dan deposito. Ketiga macam dana pihak ketiga tersebut

akan dijelaskan sebagai berikut:

Giro, Dana giro ini boleh dipakai bank syariah dalam operasional bagi

hasil (profit sharing). Pembayaran kembali nilai nominal giro dijamin

sepenuhnya oleh bank dan dilihat sebagai pinjaman depositor kepada

bank. Beberapa ulama memandang giro sebagai kepercayaan, dimana

dana diterima bank sebagai simpanan untuk keamanan (wadi’ah yad al

dhamanah).

26

Tabungan, Tabungan di bank konvensional berbeda dari giro dimana

ada beberapa restriksi seperti berapa dan kapan dapat ditarik. Tabungan

biasanya memperoleh hasil pasti (fixed return). Pada bank bebas bunga,

tabungan juga mempunyai sifat yang sama kecuali bahwa penabung

tidak memperoleh hasil yang pasti. Menurut para ulama, penabung

boleh menerima hasil yang berfluktuasi sesuai dengan hasil yang

diperoleh bank dan setuju untuk berbagi resiko dengan bank.

Deposito, Deposito pada bank konvensional menerima jaminan

pembayaran kembali atas simpanan pokok dan hasil (bunga) yang telah

ditetapkan sebelumnya. Pada bank dengan sistem bebas bunga, deposito

diganti dengan simpanan yang memperoleh bagian dari laba/rugi bank.

Oleh karena itu, bank syariah menyebutnya rekening investasi atau

simpanan investasi. Rekening-rekening itu dapat mempunyai tanggal

jatuh tempo yang berbeda-beda. Giro dan tabungan itu dikumpulkan

(pooled) menjadi satu dengan rekening investasi oleh bank syariah

sebagai sumber dana utama bagi pembiayaan.

Pembagian jenis DPK ke dalam beberapa jenis dimaksudkan agar para

penyimpan mempunyai pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Tiap

pilihan mempunyai pertimbangan tertentu dan adanya suatu pengharapan

yang ingin diperolehnya. Pengharapan yang ingin diperoleh dapat berupa

keuntungan dari bagi hasil dan kemudahan atau keamanan uangnya.

Sebagai contoh tujuan utama menyimpan uang dalam bentuk rekening giro

adalah untuk kemudahan dalam melakukan pembayaran, terutama bagi

27

mereka yang bergelut dalam dunia bisnis dan biasanya pemegang rekening

giro tidak begitu memperhatikan bonus, sedangkan bagi mereka yang

menyimpan uangnya di rekening tabungan di samping kemudahan untuk

mengambil uangnya juga adanya pengharapan bagi hasil yang lebih besar

jika dibandingkan dengan rekening giro. Kemudian tujuan menyimpan

uang di rekening deposito dengan mengharapkan penghasilan dari bagi

hasil yang lebih besar. Hal ini disebabkan bagi hasil deposito yang

diberikan kepada deposan paling tinggi dari simpanan lainnya. Dengan

demikian, bagi bank simpanan deposito merupakan dana mahal karena

bagi hasilnya paling tinggi dan simpanan giro merupakan dana murah, hal

ini disebabkan bonus yang dikeluarkan oleh bank merupakan bonus yang

paling rendah (Ihsan, 2012:4).

4. Dana Pensiun

Dana pensiun merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di

Indonesia yang mempunyai aktivitas memberikan jaminan kesejahteraan

pada masyarakat baik untuk kepentingan pensiun maupun kecelakaan

(Arthesa dan Handiman, 2006:275).

Dapat dikatakan lembaga keuangan non bank seperti perusahaan yang

memungut dana dari karyawan, kemudian membayarkan kembali dana

tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan

perjanjian antara kedua belah pihak dimana perjanjian yang dimaksud

ketika karyawan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab tertentu

28

lainnya yang mengharuskan peserta mendapatkan dana pensiun (Kasmir,

2009: 324).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang definisi

Dana Pensiun menyebutkan bahwa dana pensiun adalah badan hukum

yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat

pensiun bagi pesertanya. Sementara itu, yang dimaksud dengan manfaat

pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada

saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun.

Sehingga jelas bahwa yang mengelola dana pensiun adalah perusahaan

ataupun lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun yang

memiliki badan hukum baik pemerintah maupun swasta seperti hak umum

atau asuransi jiwa. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa

dana pensiun merupakan suatu lembaga yang mengelola program pensiun

yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada peserta

setelah memasuki masa pensiun.

a. Landasan Hukum Kebijakan Dana Pensiun

Penyelenggaraan dana pensiun pemberi kerja (DPPK) didasarkan

atas undang-undang dana pensiun No. 11 tahun 1992 tentang dana

pensiun dan peraturan pemerintah No. 76 tahun 1992 tentang dana

pensiun pemberi kerja, serta peraturan pelaksanaannya, meliputi

keputusan menteri keuangan republik Indonesia selaku pemegang

kekuasaan dan wewenang didalam peraturan penyelenggaraan program

pensiun, dan keputusan-keputusan dari eselon-eselon terkait, serta

29

keputusan dari instansi lain terkait penyelenggaraan program pensiun

dimana hal-hal yang diatur dalam undang-undang dan peraturan

pelaksanaan meliputi status hukum, organ pengurus, manfaat pensiun,

kekayaan, pembinaandan pengawasn, laporan berkala, laporan aktuaris,

laporan neraca hasil usaha, pengelolaan, pendanaan dan investasi, tata

kelola dan lain sebagainya (Hardjono, 2013:26).

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-

LK) telah mewajibkan seluruh lembaga dana pensiun untuk menyusun

sekaligus menerapkan Pedoman dan Tata Kelola Dana Pensiun sejak 1

Januari 2008. Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Ketua

Nomor KEP136/BL/2008 dengan tujuan mendorong penyusunan

pedoman tata kelola yang baik di lingkungan kerja, pengurus, dan

pengawas dana pensiun. Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun

diharapkan akan disusun dengan berpedoman pada kaidah yang

meliputi keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability),

pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independency),

serta kesetaraan dan kewajaran (fairness) (AL-Arif, 2012:172).

b. Tujuan Penyelenggaraan Dana Pensiun

Didirikannya program penyelenggaraan dana pensiun memiliki

beberapa tujuan, diantaranya (Budisantoso dan Triandaru, 2006:268):

1) Bagi Pemberi Kerja

Jika dipandang dari sisi pemberi kerja, tujuan penyelenggaraan

dana pensiun yang pertama yaitu sebagai kewajiban moral dimana

30

kewajiban moral ini untuk memberikan rasa aman kepada peserta

saat mencapai masa pensiun. Sehingga peserta yang sudah memasuki

masa pensiun tidak dilepas begitu saja dan perusahaan masih

memiliki kewajiban moral berupa tanggung jawab atas jaminan

ketenangan dimasa depan. Yang kedua yaitu loyalitas, dimana

jaminan yang diberikan akan memili dampak positif bagi

perusahaan. Kinerja Karyawan untuk bekerja akan lebih baik dengan

lyalitas yang tinggi. Dan loyalitas tersebut akan semakin tinggi

dengan jaminan yang diterima oleh karyawan. Yang ketiga yaitu,

kompetisi pasar tenaga kerja dengan adanya jaminan pensiun

karyawan akan semakin giat dalam bekerja dan diharapkan

perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai tambah dipasaran

tenaga kerja. Sehingga perusahaan akan dapat mempertahankan

sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional.

Dimana salah satu alat pengikat bagi karyawan dengan tawaran

manfaat pensiun pada karyawan tersebut.

2) Bagi Karyawan

Jika dipandang dari sisi karyawan atau peserta, tujuan

penyelenggaraan dana pensiun bagi karyawan yang pertama, rasa

aman terhadap masa yang akan datang dimana keamanan ini

dihitung berdasarkan jaminan ekonomis dengan penghasilan yang

akan ia terima saat memasuki masa pensiun. Sehingga dengan

adanya harapan tersebut dapat membuat tingkat produktifitas

31

karyawan lebih meningkat. Yang kedua yaitu kompensasi yang lebih

baik sehingga karyawan dapat mempunyai tambahan kompensasi

dan keberlangsungan penghasilan walaupun ia baru dapat menikmati

pada saat mencapai masa pensiun.

c. Peserta Dana Usia Pensiun

Peserta menurut UU Nomor 12 tahun 1992 merupakan setiap

karyawan yang termaksuk yang memenuhi syarat dalam dana pensiun

yang didirikan oleh suatu lembaga dimana syarat minimum usia peserta

pensiun setidak-tidaknya 18 tahun atau telah menikah dan telah

memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun. Untuk usia pensiun

peserta dana pensiun dan berhak mendapatkan dana pensiun

diantaranya (Budisantoso dan Triandaru, 2006:271):

1) Pensiun Normal

Pensiun normal adalah usia yang ditentukan dalam peraturan

dana pensiun. Pensiun normal merupakan usia yang paling rendah

saat karyawan atau peserta dapat mengikuti program pensiun tanpa

persetujuan pemberi kerja dengan memperoleh manfaat pasti.

2) Pensiun dipercepat

Pensiun dipercepat adalah peserta yang diperbolehkan untuk

mempercepat pensiun karena hal tertentu. Karyawan atau peserta

dapat pensiun lebih awal dari usia pensiun normal dengan

persyaratan khusus sesuai dalam ketentuan yang telah diatur dalam

peraturan dana pensiun. Persyaratan khusus ini seperti karyawan

32

mengalami cacat tetap, dan lain-lain. jumlah dana pensiun yang

didapat ditentukan berdasarkan perhitungan aktuarial.

3) Pensiun ditunda

Pensiun ditunda membolehkan peserta pensiun untuk tetap

bekerja melebihi usia pensiun normal dengan ketentuan pembayaran

pensiun dimulai pada tanggal pensiun normal meskipun yang

bersangkutan teap bekerja dan memperoleh gaji.

4) Pensiun Cacat

Pensiun cacat diperoleh apabila peserta mengalami kecacatan

dan tidak dapat melanjutkan pekerjaannya sehingga berhak

mendapatkan manfaat pensiun. Manfaat pensiun pada peserta

pensiun cacat dihitung berdasarkan pensiun normal dengan masa

kerja yang diakui seolah-olah sampai pada usia pensiun normal

dimana penghasilan dasar ditentukan pada saat yang bersangkutan

dinyatakan cacat.

d. Lembaga Penyelenggara Dana Pensiun

Dalam (Arthesa dan handiman, 2006:276) Terdapat dua lembaga

yang menyelenggarakan dana pensiun, yaitu:

1) Dana pensiun pemberi kerja (DPPK)

DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang, atau

badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk

menyelenggarakan program Pensiun Manfaat pasti, bagi kepentingan

sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang

33

menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dengan demikian,

dana pensiun jenis ini disediakan langsung oleh pemberi kerja yang

berniat memberikan manfaat pada saat karyawan tersebut memasuki

masa usia pensiun atau mengalami kecelakaan.

2) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atas

perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun

iuran pasti bagi perseorangan. Dimana peserta dana pensiun lembaga

keuangan ini melipti masyarakat baik karyawan maupun pekerja

mandiri yang terpisah dari badan usaha apapun. Badan usaha yang

dapat menyelenggarakan dana pensiun lembaga keuangan, hanya

perbankan dan perusahaan asuransi jiwa yang memiliki kemampuan

dan kondisi yang baik. Berdasarkan ketentuan, hanya perbankan dan

perusahaan asuransi jiwa yang memiliki kemampuan dan kondisi

keuangan yang baik serta sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan dan harus mendapatkan pengesahan dari Menteri

Keuangan.

Agar lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 2.1 perbandingan dana

pensiun pemberi kerja (DPPK) dengan dana pensiun lembaga keuangan

(DPLK) (Nisa, 2015:26)

34

Tabel 2.1

Perbandingan DPPK dengan DPLK

Aspek DPPK DPLK

pendiri Pemberi kerja

Dimungkinkan adanya

mitra untuk perusahaan-

perusahaan yang

bergabung

Pengurus bank

Pengurus

perusahaan

asuransi

Dewan

pengawas Diangkat oleh pendiri

yang terdiri dari dia unsur

dnegan jumlah yang sama,

yaitu: unsur perusahaan

dan unsur karyawan.

Diangkat oleh

pendiri (dewan

komisaris lembaga

yang

bersangkutan)

pengurus Diangkat oleh pendiri

menurut kebutuhan

Pengurus adalah

pendiri

Program

yang

dikelola

PPMP

PPIP

PPBK

PPIP

keuntungan Untuk perbaikan program

Program mengurangi

iuran perusahaan

Untuk pemegang

saham

Untuk peserta

Kegagalan

investasi Risiko pemberi kerja Risiko karyawan

e. Program Pensiun

Program pensiun adalah program yang mengupayakan manfaat

pensiun bagi peserta dana pensiun. Program pensiun menurut UU

Nomor 11 tahun 1992 terdiri dari tiga program, yaitu program pensiun

iuran pasti, program pensiun manfaat pasti, dan program pensiun

berdasarkan keuntungan.

1) Program Pensiun Manfaat Pasti

Program pensiun manfaat pasti adalah program pensiun yang

manfaatnya di dapat setelah memasuki masa pensiun dengan nilai

35

yang telah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Dimana

formula yang biasanya digunakan berdasarkan persentase tertentu

dari gaji terakhir peserta pada saat mencapai masa pensiun.

2) Program Pensiun Iuran Pasti

Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun yang

iurannya yang biasanya diambil dari gaji karyawan atau persentase

laba yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran

yang telah ditetapkan dan dibukukan pada rekening masing-masing

peserta sebagai manfaat pensiun sesuai dalam peraturan dana

pensiun.

3) Program pensiun keuntungan pasti

Program pensiun keuntungan pasti merupakan suatu program

dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus

yang berkaitan dengan keuntungan pemberi kerja (Budisantoso dan

Triandaru, 2006:275).

Sedangkan menurut Dahlan Siamat (2005:714) program pensiun

yang umumnya dipakai di perusahaan swasta dan perusahaan milik

negara maupun bagi karyawan Pemerintah terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1) Program Pensiun Manfaat Pasti

Program pensiun manfaat pasti adalah suatu program pensiun

yang memberikan perhitungan tertentu atas manfaat yang akan

diterima karyawan pada saat mencapai usia pensiun. perhitungan

yang digunakan untuk menentukan besarnya manfaat pensiun, yaitu:

36

(1) Final Earning Pension Plan, berdasarkan persentase tertentu dari

gaji terakhir peserta dan maksimum masa kerja. (2) Final Average

Earning, berdasarkan rata-rata gaji pada beberapa tahun terakhir saja.

(3) Career Average Earning, berdasarkan persentase tertentu

terhadap masa kerja dan gaji rata-rata selama masa karir karyawan.

(4) Flat Benefit, berdasarkan jumlah uang tertentu untuk setiap tahun

masa kerja/lebih dan memenuhi masa kerja minimum.

2) Program Pensiun Iuran Pasti

Program pensiun iuran pasti terdiri atas: (1) Money Purchase

Plan, menetapkan jumlah iuran yang dibayarkan oleh karyawan dan

pemberi kerja dan bukan formula perhitungan masa pensiun. (2)

Profit Sharing Plan, iuran berasal dari presentase tertentu dari

keuntungan yang diperoleh perusahaan sebelum pajak. (3) Saving

Plan, iuran seluruhnya biasanya karyawan yang menentukan.

3) Program Pensiun Dengan Iuran dan Tanpa Iuran

Program pensiun dengan iuran adalah program pensiun dimana

karyawan atau pekerja dan pemberi kerja diwajibkan membayar

sejumlah tertentu iuran ke dalam program pensiun. Sedangkan

program pensiun tanpa iuran, adalah program pensiun dimana

seluruh biaya program ditangguhkan oleh pemberi kerja.

f. Manajemen Pengelolaan Dana Pensiun

Manajemen Pengelolaan Dana Pensiun Dana pensiun menjadi

lembaga penyelengara program pensiun bagi masyarakat juga sebagai

37

lembaga perhimpunan dana masyarakat. Sebagai lembaga

penyelenggara program pensiun bagi masyarakat, dana pensiun

menjanjikan manfaat pasti berupa penghasilan yang berkesinambungan

bagi pesertanya dihari tua. Sementara sebagai lembaga penghimpun

dana masyarakat, dana pensiun menghimpun iuran dana dari peserta,

iuran pemberi kerja dan pengembang investasi. Dana pensiun

merupakan dana bersifat jangka panjang yang dapat dijadikan asset

investasi jangka panjang (Meilani, 2015:28).

Pendanaan suatu program pensiun apakah dalam rangka memenuhi

ketentuan atau untuk tujuan pengelolaan manajemen keuangan akan

menyebabkan terjadinya akumulasi kekayaan yang nantinya digunakan

untuk membayar manfaat pensiun dan biaya administrasi. Penggunaan

secara produktif atas kekayaan dana pensiun akan mengurangi biaya-

biaya langsung suatu program pensiun manfaat pasti dan meningkatkan

manfaat pensiun yang dapat dibayarkan bagi pensiun iuran pasti (Al-

Arif, 2012:179)

Oleh karena itu, pengelolaan dana pensiun semata-mata tidak

hanya dipungut untuk mengamankan dana yang dikelolanya, teteapi

juga dituntut untuk mengupayakan agar dana tersebut tidak mengendap

begitu saja sehingga perlu ada pengelihan bentuk ke dalam jenis

investasi Yang menguntungkan untuk meningkatkan sehingga dalam

mengelola manajemen dana pensiun dimana di kelola oleh seorang

manajer dengan kredibilitas yang tinggi untuk mengatur dan mengelola

38

dana investasi sehingga dapat memberikan portofolio investasi yang

tinggi dengan meminimalisirkan risiko yang akan dihadapi sehingga

dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dan peserta dana

pensiun (Meilani, 2015:29).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/ PMK.010/ 2008

tentang Investasi Dana Pensiun dapat melakukan investasi dananya

pada: (1). Tabungan pada bank, (2). deposito berjangka pada bank, (3).

deposito on call pada Bank, (4). sertifikat deposito pada Bank, (5). surat

berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, (6). Surat Berharga

Negara, (7). saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, (8).

obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, (9). Reksa

Dana yang terdiri dari: (a). Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana

pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham, (b).

Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan dan Reksa

Dana indeks, (c). Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif

penyertaan terbatas, (d). Reksa Dana yang saham atau unit

penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia, (10). efek

beragun aset dari kontrak investasi kolektif efek beragun aset, (11).

dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, (12).

kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa

Efek di Indonesia, (14). penyertaan langsung baik di Indonesia maupun

di luar negeri, (15). tanah di Indonesia, (16). bangunan di Indonesia.

39

Jenis investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat

termasuk juga jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah tetapi

tetap memangdang unsur syariah sehingga ada filterisasi antara

instrumen pilihan diatas. Dimana Investasi hanya boleh dilakukan pada

instrumen-instrumen yang dibenarkan menurut Fatwa DSN-MUI. Dana

pensiun syariah harus mengelola dan menginvestasikan dananya pada

portofolio instrumen syariah.

g. Kebijakan Mengenai Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) hanya dapat

menyelenggarakan program pensiun iuran pasti. Bank dan perusahaan

asuransi jiwa dapat bertindak sebagai pendiri DPLK dengan memenuhi

ketentuan yang ditetapkan dnegan peraturan pemerintah. Untuk dapat

mendirikan DPLK bank atau asuransi jiwa wajib mengajukan

permohonan pengesahan kepada menteri, dengan melampirkan

peraturan dana pensiun. Dalam hal bank atau perusahaan asuransi jiwa

pendiri DPLK bubar, maka DPLK bubar, dan menteri menunjuk

liquidator untuk melakukan penyelesaian. Liquidator bank atau

perusahaan asuransi jiwa pendiri DPLK yang bubar dapat ditunjuk

sebagai liquidator DPLK. Kekayaan DPLK harus dikecualikan dari

setiap tuntutan hukum atas kekayaan bank atau perusahaan asuransi

jiwa pendiri DPLK (Hardjono, 2013:32).

Menurut Ketetapan Fatwa DSN-MUI Mengenai Dana Pensiun

Syariah. Dimana Ketetapan mengenai dana pensiun syariah diatur

40

dalam Fatwa DSN-MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 Tentang Pedoman

Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam fatwa ini menetapkan lima ketentuan, diantaranya:

1) Ketentuan Umum

Pada bagian ketentuan umum ini menjelasakan tentang

pembahasan yang terkait tentang dana pensiun syariah. Ketentuan

umum pada fatwa ini sangat penting sebelum membahas pada

ketentuan yang lainnya sehingga tidak perlu lagi mengulangi pada

pembahasan selanjutnya. Ketentuan umum dalam fatwa ini

menyebutkan dua puluh empat definisi. Definisi-definisi tersebut

yaitu: (1).definisi dana pensiun, (2). dana pensiun syariah, (3). dana

pensiun pemberi kerja (DPPK), (4). dana pensiun lembaga keuangan

(DPLK), (5). program pensiun, (6). program pensiun iuran pasti

(PPIP), (7). PPIP-Contributory, (8). PPIP-Non Contributory, (9).

program pensiun manfaat pasti (PPMP), (10). program pensiun

syariah, (11). iuran, manfaat pensiun, (12). peraturan dana pensiun,

(13). vesting (14). locking-in, (15). Peserta, (16). Akad, (17). akad

hibah, (18). akad hibah bi syarth, (19). akad hibah muqayyadah,

(20). akad wakalah, (21). akad wakalah bil ujrah, (22). akad

mudharabah, (23). Right, (24). penerima manfaat pensiun.

2) Ketentuan Terkait PPIP (Program Pensiun Iuran Pasti) pada DPLK

(Dana Pensiun Lembaga Keuangan)

41

Dalam keputusan fatwa ini, menjelaskan empat hal terkait

ketentuan PPIP pada DPLK, yaitu : ketentuan para pihak dan akad

PPIP pada DPLK, ketentuan iuran PPIP pada DPLK, ketentuan

pengelolaan kekayaan peserta PPIP pada DPLK dan ketentuan

manfaat pensiun PPIP pada DPLK.

3) Ketentuan Terkait PPIP (Program Pensiun Iuran Pasti) pada DPPK

(DanaPensiun Pemberi Kerja)

Dalam keputusan fatwa ini, menjelaskan empat hal terkait

ketentuan PPIP pada DPLK, yaitu: ketentuan para pihak dan akad

PPIP pada DPPK, ketentuan iuran PPIP pada DPPK, ketentuan

pengelolaan kekayaan peserta PPIP pada DPPK dan ketentuan

manfaat pensiun PPIP pada DPPK.

4) Ketentuan Terkait PPMP (Program Pensiun Manfaat Pasti)

Dalam keputusan fatwa ini, menjelaskan empat hal terkait

ketentuan PPMP, yaitu: ketentuan para pihak dan akad PPMP,

ketentuan iuran PPMP, ketentuan pengelolaan kekayaan peserta

PPMP dan ketentuan manfaat pensiun PPMP.

5) Ketentuan Penutup

Dalam ketentuan penutup ini terdapat dua penjelasan

didalamnya, yaitu penjelasan mengenai perselisihan antara para

pihak dan pemberlakukan tanggal ditetapkannya fatwa. Adapun isi

dari penjelasan tentang perselisihan yaitu “Apabila terjadi

perselisihan di antara para pihak dalam penyelenggaraan pensiun

42

berdasarkan prinsip syariah melalui musyawarah, mediasi, arbitrase

atau pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku”. Sedangkan isi dari penjelasan tentang pemberlakuan

ditetapkannya fatwa yaitu “Fatwa ini berlaku sejak tanggal

ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

5. Jakarta Islamic Index

Dalam rengka pengembangan pasar modal syariah, tepatnya pada

tanggal 3 Juli 2000 PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) bersama dengan PT.

Danareksa Investment Management (DIM) telah meluncurkan indeks

saham yang dibuat berdasarkan syariat islam, yaitu Jakarta Islamic Index.

dimana Indeks yang digunakan terdiri atas 30 jenis saham yang dipilih dan

saham-saham yang masuk dalam kriteria syariah berdasarkan Daftar Efek

Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Bapepam-LK dan Dewan Pengawas

Syariah dengan mempertimbangkan kapitalisasi pasar dan likuiditas.

Tujuan pembentukan JII adalah sebagai untuk tolak ukur (benchmark)

dalam mengukur kinerja dalam memilih portofolio saham yang halal.

Selain itu, untuk mrningkatkan kepercayaan investor dalam melakukan

investasi pada saham berbasis syariah dan memberikan manfaat bagi

pemodal dalam menjalankan syariat islam untuk melakukan investasi di

bursa saham atau bursa efek. JII juga di harapkan dapat mendukung proses

transparasi dan akuntabilitas saham berbasis syariah di Indonesia. JII

menjadi jawaban atas keinginan investor yang ingin berinvestasi sesuai

43

syariah. Dengan kata lain, JII menjadi pemandu bagi investor yang ingin

menanamkan dananya secara syariah tanpa takut tercampur dangan dana

ribawi.

6. Asset

Asset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai

akibat dari peristiwa masa lalu dan mempunyai manfaat ekonomi masa

depan bagi entitas syariah tersebut. Asset dimasukan dalam neraca dengan

saldo normal debit (Djuwita dan Mohammad, tanpa tahun).

Pengertian aset dalam Financial Accounting Standard Board (FASB)

(1985) memberikan definisi sebagai berikut : “aset adalah kemungkinan

keuntungan ekonomi yang diperoleh atau dikuasai di masa yang akan

datang oleh lembaga tertentu sebagai akibat transaksi atau kejadian yang

lalu.”

Asset diakui dalam neraca jika besar kemungkinan bahwa manfaat

ekonominya di masa depan diperoleh entitas syariah, dan asset tersebut

mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Total aset

adalah total dari keseluruhan harta yang dimiliki oleh perusahaan atau

lembaga keuangan yang digunakan sebagai penunjang operasional

perusahaan atau lembaga keuangan tersebut.

Pertumbuhan aset adalah pertumbuhan total aktiva lancar yang

ditambah dengan pertumbuhan total aktiva tidak lancar. Aktiva lancar

adalah uang kas dan aktiva yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau

ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumer dalam periode

44

berikutnya (paling lama satu tahun dalam perputaran kegiatan perusahaan

yang normal).

Aktiva dibagi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Adapun

yang termasuk dalam aktiva lancar adalah kas, investasi jangka pendek,

piutang wesel, piutang dagang,persediaan, piutang penghasilan atau

penghasilan yang masih harus diterima, biaya yang dibayar dimuka.

Sedangkan yang termasuk dalam aktiva tidak lancar adalah yang

mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan habis

dalam satu kali perputaran operasi perusahaan, seperti investasi jangka

panjang, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, beban yang ditangguhkan dan

aktiva lain–lain.

Pertumbuhan aset ini dapat didefinisikan sebagai perubahan atau

tingkat pertumbuhan tahunan dari total aset. Assets Growth secara

sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

PA = x 100%

Keterangan :

PA = Pertumbuhan Aktiva

TAt = Total Aktiva periode t

TAt-1 = Total Aktiva untuk periode t-1

7. Teori HAHSLM

Quran sebagai rujukan utama dan pertama bagi semua penelitian yang

bernilai Islam. Karna dalam Al’quran sendiri membahas segala aspek

45

kehidupan manusia begitupula dengan pendidikan. Ayat yang dijadikan

dasar teori adalah QS. AL-Hijr [15]: 87.

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh

ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al Quran yang agung.”

Nabi SAW. telah bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-

Fatihah. Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari

dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian karena selalu dibaca

berulang-ulang dalam setiap salat (dan Alquran yang agung). Untuk

sekarang ini, konsep dalam alat analisis memperoleh apresiasi dari

berbagai sudut pandang. Ada yang memulai dari filosofi Tauhid, ada yang

berangkat dari perspektif maslahah, dan ada pula yang melihat dari makna

ibadah. Pada metode penelitian ini menggunakan sudut pandang yang

terakhir yaitu dari makna ibadah. Sehingga definisi dari teori H menurut

Aziz (2015), Secara sempit Teori H diartikan sebagai teori pola dasar tiga

dominan dengan konteks tertentu dalam lima dimensi susunan invarian.

istilah Secara luas untuk penggunaan paling umum Teori H dapat diartikan

sebagai teori konsep dasar pola penciptaan dengan hubungan tertentu

sehingga H berasal dari rumus Hahslm.

Secara teoritis penedekatan H diturunkan dari makna 7 (Tujuh) dan

Quran. Tujuh dianggap sebagai bagian variabel, dan Quran sebagai

46

variabel lain yang dapat dipecah menjadi 2,3,1,9. Bilangan tersebut

merupakan hasil perkalian yang hasilnya 114 (=2x3x19). 114 adalah

jumlah surat dalam Quran. Sehingga didapat lima karakter, yaitu 7,2,3,1,9.

Angka-angka tersebut diubah ke dalam huruf untuk memudahkan dalam

persamaan (Aziz 2015).

Setelah diubah menjadi huruf, angka 7 menjadi huruf A (Alif), 2

menjadi huruf h (hanif), 3 menjadi huruf S (Sin/Manusia), 1 menjadi huruf

L (Lam/Lillah) dan 9 menjadi huruf M (Mim/Masjid/Ibadah). Dari lima

karakter tersebut membentuk variabel “AhSLM.” variabel tersebut

membutuhkan variabel dependen untuk menjadikannya sebuah persamaan

yaitu huruf H (Huda/petunjuk) sebagai variabel dependen. Variabel H

didapatkan dari angka 4 yang berasal dari penjumlahan 7+2+3+1+9 = 22

yaitu (22) menjadi 2+2 = 4. Dari angka-angka tersebut terbentuk sebuah

persamaan, yaitu H=A.h(S,L,M). Keenam karakter tersebut dideskripsikan

mejadi H sebagai variabel dependen, A sebagai konstanta, h sebagai

tingkat kesalahan atau error, variabel S merupakan bagian dari faktor

internal, variabel L meupakan bagian dari faktor eksternal, dan variabel M

merupakan bagian dari faktor religiusitas. Variabel independen S, L, M

jumlahnya tidak terbatas, sehingga bisa ditulis seperti S1, S2, S3...Sn untuk

variabel S; L1, L2, L3...Ln untuk variabel L dan M1, M2, M3...Mn untuk

variabel M (Aziz 2015). Sehingga rumusan tersebut dapat digambarkan

dalam persamaan kaffah thinking seperti gambar 2.1

47

Gambar 2.1

Kaffah Thinking

Rumus: Kaffah = Tuhan; Alam; Ibadah

Rumus: aset DPLK = Eksternal; Internal; Religiusitas

Penjelasan: Dalam dana pensiun ada faktor eksternal yang menjadi

benchmark bagi pemilihan saham dalam portofolio efek ke faktor

internal kemudian melalui faktor religiusitas transmisi ekonomi ini

dilakukan untuk terjadinya keberlanjutan ekonomi yang lebih baik dan

terus bertumbuh.

Dalam teori H sendiri yang dipersepsikan dengan Metodologi IER

(Internal Eksternal Religiusitas), dimana metodologi tersebut:

a. Faktor Internal

Kata Internal menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)

merupakan suatu hal yang menyangkut bagian dalam. Faktor internal

merupakan varibel yang dinilai dari lembaga keuangan syariah itu

sendiri, seperti manusia terhadap Allah sebagai variabel internalnya

adalah manusia. Untuk faktor internal atau faktor yang berasal dari

dalam terdiri dari dua poin yaitu kekuatan dan kelemahan. Keduanya

48

akan berdampak lebih baik dalam sebuah penelitian ketika kekuatan

lebih besar dibandingkan kelemahan.

Pengujian internal perlu dilakukan karena sebelum melihat

permasalahan yang diluar, terlebih dahulu melihat permasalahan yang

terjadi di internal lembaga keuangan itu sendiri . Dalam hal lembaga

keuangan syariah juga tidak jauh berbeda, seperti sebelum Badan

Pengawas Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan atau yang lainya

mengaudit, maka sudah sepantasnya lembaga keuangan syariah

mengaudit secara internal.

Dalam penelitian ini faktor internal yang digunakan sebagai

indikator penelitian adalah profit bank muamalat, dana pihak ketiga

bank muamalat dan profit dana pensiun lembaga keuangan. Adapun

faktor internal yang digunakan dalam penelitian ini juga dibatasi pada

faktor internal yang sekiranya sangat berpengaruh terhadap

perkembangan dana pensiun lembaga keuangan.

Baik faktor internal maupun faktor eksternal saling terkait satu

sama lain. Kecendrunganan antar dua faktor tersebut saling memiliki

imbasnya masing-masing. Untuk aspek kesyariahhannya sudah

diterapkan adanya dewan pengawas syariah agar untuk mengawasi

nilai-nilai islam yang diterapkan tetap berjalan semestinya sehingga lalu

adanya pengawas keuangan dalam hal ini lembaga audit, otoritas jasa

keuangan dan lain sebagainya untuk mengawasi laporan-laporan

49

mengenai kinerja management bank muamalat. Untuk DPLK-nya sudah

ada dewan pengawas syariah khusus untuk DPLK-bank muamalat agar

lebih terkontrol.

Dalam rangka penerapan tata kelola Dana Pensiun, diperlukan

komitmen Pengurus untuk mengelola dana secara hati-hati (prudent)

dan meminimalisir terjadinya moral hazard dari pihak-pihak tertentu

yang berdampak buruk pada pengembangan dana peserta. Agar

pengelolaan Dana Pensiun senantiasa berjalan sesuai aturan yang

berlaku, Dewan Pengawas berperan dalam menjalankan fungsi

pengawasannya. Selain Pengurus dan Dewan Pengawas, komitmen

Pendiri juga sangat penting bagi kelangsungan Dana Pensiun, yaitu

dalam memenuhi kewajibannya untuk mendanai program pensiun.

Pengurus, Dewan Pengawas dan Pendiri merupakan bagian dari

organ Dana Pensiun yang mendukung tercapainya pengelolaan Dana

Pensiun yang baik (Hasanah, 2012:112).

b. Faktor Eksternal

Kata eksternal menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)

merupakan suatu hal yang menyangkut bagian luar. Ini merupakan

faktor dari luar entitas. Dalam penelitian ini faktor eksternalnya berupa

Jakarta Islamic Index, faktor eksternal secara tidak langsung

mempengaruhi faktor internalnya. Karna dalam menginvestasikan dana

DPLK bank muamalat menginvestasikan hanya kepada perusahaan

yang berbasis syariah. Sebagian dana DPLK yang di investasikan ada

50

yang ke deposito bank, saham maupun sukuk. Sehingga jika

menginvestasikannya ke saham maka index yang di lihat adalah JII .

Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam organisasi atau

perusahaan itu sendiri dan merupakan aspek manajerial yang

mempengaruhi jumlah return investasi yang terdiri dari dana kelolaan

dan risiko. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang

terdapat di luar organisasi atau lingkungan perusahaan yang

mempengaruhi jumlah return dan aset DPLK diantaranya inflasi, suku

bunga, dan indeks harga saham acuan, dan kurs mata uang domestik

terhadap mata uang asing.

c. Faktor Religiusitas

Dikatakan Gazalba (1987) religiusitas berasal dari kata religi dalam

bahasa latin “religio” yang akar katanya adalah religure yang berarti

mengikat. Dengan demikian, mengandung makna bahwa religi atau

agama pada umumnya memiliki aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban

yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemeluknya. Kesemuanya

itu berfungsi mengikat seseorang atau sekelompok orang dalam

hubungnnya dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitar

(Prapanca, 2016:22).

Selain melihat faktor internal dan eksternal, kebijakan lembaga

keuangan syariah juga perlu memperhatikan faktor religiusitas seperti

pelarangan riba, maisir, gharar dsb. Selain itu, perlu diingat oleh para

51

praktisi lembaga keuangan syariah mengenai hak orang lain yang harus

ditunaikan, dalam hal ini adalah objek studi. Karena suatu pekerjaan

tanpa dilandasi dengan nilai ibadah menjadi hampa. Tidak terdapat

ketenangan jiwa di dalamnya. Selain itu, tujuan manusia diciptakan di

muka bumi ini tidak lain kecuali untuk beribadah kepada Rabb-nya.

Faktor religiusitas muncul untuk menyempurnakan dua faktor pertama

yaitu internal dan eksternal.

Religiusitas adalah semua studi empiris yang dilakukan oleh

manusia yang dilandasi oleh nilai islam. Pilihannya relgiusitas dapat

memperluas makna sehingga religiusitas Memaknai instrument variabel

penelitian sebagai proxy atau menemukan kata baru yang lebih sesuai

sebagai kata religiusitas yang bisa bermakna sistem atau variabel dan

juga keagamaan.

Dalam penelitian ini objek yang digunakan merupakan faktor dari

religiusitas itu sendiri, karna bank muamalat Indonesia merupakan bank

pertama dan murni syariah di Indonesia. DPLK itu sendiri akan

menghilangkan faktor religiusitasnya jika di teliti dalam lembaga

keuangan bank yang konvensional.

52

B. Hubungan Antar Variabel

1. Pengaruh Profit BMI Terhadap Aset DPLK

Aset merupakan aktiva yang digunakan untuk kegiatan operasional

perusahaan. Semakin besar aset maka diharapkan semakin besar hasil

operasional yang dihasilkan oleh perusahaan (Puspita, 2016:4).

Menurut Agus Sartono, (2013:122) tingkat profitabilitas suatu

perusahaan menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam

kebijakan struktur modal. Sehingga semakin tinggi nilai profitabilitas

(profitability) suatu perusahaan maka akan meningkatkan nilai strktur

modal perusahaan tersebut. Sedangkan menurut penelitian (Elim dan

Yusfarita, 2010) yang menyatakan profitabilitas mempunyai pengaruh

negatif namun signifikan terhadap struktur modal. berdasarkan hasil

penemuan tersebut bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap

struktur modal. Modal dalam hal ini adalah aset yang dimiliki oleh

perusahaan. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa

pertumbuhan aset DPLK bmi tidak bergantung pada profit BMI sebagai

bank induknya.

2. Hubungan DPK BMI dengan Aset DPLK

Menurut Kasmir (2006) dalam (Djuwita dan mohammad,tanpa tahun)

Dana Pihak Ketiga atau biasa disingkat dengan DPK adalah seluruh dana

yang berhasil dihimpun sebuah bank yang bersumber dari masyarakat luas

Variabel DPK berpengaruh terhadap Total Aset DPLK. hal ini

menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berhubungan positif terhadap

53

pertumbuhan aset, hal ini dapat dipersamakan dalam teori dan diperkuat

dengan penelitian (Sudrajat dan Suhadi, 2015:99) dimana dalam penelitian

tersebut menyatakan bahwa Variabel DPK berpengaruh terhadap Total

Aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, hal ini menunjukkan bahwa dana

pihak ketiga berhubungan positif terhadap pertumbuhan aset, jika dana

pihak ketiga meningkat, maka aset juga akan mengalami peningkatan.

Dana pihak ketiga akan mengalami penurunan apabila nilai asetnya juga

mengalami penurunan.

3. Hubungan JII dengan Aset DPLK

analisis kinerja portofolio investasi yang mana benchmark yang

digunakan dalam kelas investasi saham yaitu index harga saham (IHSG)

dan juga Jakarta Islamic Index (JII).

Jakarta Islamic Index sendiri merupakan index saham yang

berdasarkan prinsip syariah. Menurut penelitian yang dilakukakan oleh

Nisa (2015) menunjukan bahwa variabel JII berpengaruh tidak signifikan

terhadap kinerja DPLK muamalat. Sedangkan menurut penelitian yang

dilakukan oleh (Sakinah, 2016) menunjukan bahwa terdapat pengaruh

antara pertumbuhan aset terhadap harga saham syariah dimana dalam

penelitian terseubt menunjukan adanya pengaruh yang signifikan dan

positif antara pertumbuhan aset terhadap harga saham syariah yang

terdaftar dalam JII.

4. Hubungan Profit DPLK dengan Aset DPLK

Laba atau profit adalah salah satu tujuan utama didirikannya setiap

54

perusahaan. Tanpa diperolehnya laba, perusahaan tidak akan dapat

memenuhi tujuan lainnya yaitu pertumbuhan terus-menerus (going

concern) dan tangung jawab sosial (corporate sosial resposibility). Dalam

penelitian (prasetyo,dkk 2016) bahwa tingkat profitabilitas mempengaruhi

pertumbuhan melalui asset yang dimiliki, semakin tingginya tingkat

profitabilitas suatu perusahaan akan meningkatkan pula pertumbuhan asset

tersebut. Dimana tingkat profitabilitas mengalami kenaikan maka

pertumbuhan asset juga meningkat sehingga dengan semakin cepatnya

suatu pertumbuhan perusahaan maka perusahaan dalam kemampuannya

memperoleh laba akan tinggi pula hal ini berarti penilaian terhadap

profitabilitas juga tinggi. Sedangkan menurut (Kesuma, 2009:43) yang

menyatakan tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki struktur modal

yang rendah. Ini berarti bahwa perusahaan tersebut memiliki modal sendiri

yang lebih besar dibanding hutang jangka panjangnya. Hal ini disebabkan

perusahaan dengan tingkat profitabilitas (profitability) yang tinggi mampu

membiayai kegiatan usahanya dengan laba ditahan yang dimilikinya,

sehingga perusahaan tersebut akan menggunakan hutang dalam jumlah

yang relatif sedikit. Sehingga apabila profitabilitas meningkat struktur

modal akan mengalami penurunan dimana dengan menurunnya struktur

modal maka akan berkurang hutang jangka panjang, karna dengan

profitabilitas yang tinggi memungkinkan bagi perusahaan melakukan

permodal dengan laba ditahan saja

55

C. Hasil Penelitian Sebelumnya

Dalam rangka penentuan fokus penelitian, peneliti telah menyelaraskan

dengan peneliti terdahulu guna mendukung materi yang akan dibahas.

Terdapat beberapa penelitian yang telah membahas dana pensiun syariah,

diantaranya:

1. Skripsi Bety Wulandari (mahasiswa fakultas syariah UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta 2006) yang berjudul “Analisis Kinerja Dana

Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Tahun 2002-2006”. Penelitian ini menganalisis kinerja dana pensiun

lembaga keuangan bank muamalat dari tahun 2002 sampai 2006 dengan

menganalisis laporan keuangan untuk mengetahui besaran jumlah Return

On Investment (ROI) dan Return On Asset (ROA), jumlah peserta, rasio

liquiditas berupa current ratio dan cash ratio serta analisis swot. Hasil dari

penelitian menunjukan bahwa tingkat bagi hasil investasi DPLK muamalat

mencapai angka diatas 10 dan pada tahun 2016 mencapai 12,49%. Untuk

analisis liquiditas yang terdiri dari current ratio dan cash ratio dengan rata-

rata sebesar 116,33% dan 92,68% dapat dikatakan likuid karena angkanya

diatas 100%. Hasil analisa swot menunjukan bahwa kekuatan utama

DPLK muamalat adalah aset, tingkat bagi hasil, dan likuiditas dananya.

Adapun ancaman utamanya adalah apabila muncul produk DPLK syariah

lain. Dan peluang utama adalah jumlah peserta yang meningkat setiap

tahunnya dan mayoritas penduduk yang beragama islam yang berada di

Indonesia.

56

2. Jurnal, Asep Ahmad Saefulloh,dkk.( Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik,

Vol. 6 No. 1, Juni 2015) yang berjudul “Kebijakan Pengelolaan Dana

Pensiun Sektor Korporasi (Pension Fund Management Policy in

Corporate Sector).” Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan permasalahan yang

dihadapi dalam pengelolaan Dana Pensiun sekaligus merumuskan

kebijakan yang dapat diambil untuk memperbaiki pengelolaan Dana

Pensiun di masa mendatang pada tiap korporasi. Hasil penelitian dimana

Karakteristik dari penyelenggaraan Dana Pensiun di daerah adalah:

perkembangannya tidak terlepas dari perkembangan di pusat; bagi

perusahaan yang mapan sudah mampu mendirikan Dana Pensiun sendiri;

perusahaan menjadi mitra pada DPPK; dan, perusahaan belum

menerapkan Dana Pensiun, tetapi hanya memfasilitasi pegawai untuk

secara mandiri menjadi peserta DPLK. Selain itu dalam bidang investasi

adalah secara umum investasi masih dominan pada pasar modal dan pasar

uang, belum memasuki sektor riil sehingga kontribusi langsung pada

pembangunan belum maksimal (indirect investment) sehingga dibutuhkan

direct investment yang bersinggungan terhadap sektor ril.

3. Jurnal, Ika Hajarotin Nisak dkk. ( Jurnal universitas Airlangga, tanpa

tahun) yang berjudul “Evaluasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan

(DPLK) Dalam Mendorong Stabilitas Ekonomi Indonesia: Studi

Kasus DPLK Muamalat” Penelitiaan ini mencoba untuk menilai kinerja

DPLK Muamalat sebagai pengelola dana pensiun secara prinsip syariah

57

dalam membantu mendorong stabilitas ekonomi Indonesia, dan menilai

kinerja DPLK Muamalat periode bulan Januari 2013 - Mei 2015 dalam

menjalankan tugasnya sebagai lembaga keuangan syariah. Penilaian

terhadap kinerja DPLK Muamalat berdasarkan keberhasilan dan

keefektifan pengelolaan dana pensiun yang telah dihimpun. Penilaian juga

dilakukan di internal DPLK Muamalat yang meliputi evaluasi tujuan awal

dibentuknya lembaga ini, dan penilaian kinerja maqashid syariah. Hasil

dari penelitian ini menunjukkan bahwa DPLK Muamalat telah

mengindikasikan adanya keberhasilan dan keefektifan. Himpunan dana

pensiun ditawarkan ke dalam tiga paket produk, dimana alokasi ini

diinvestasikan khusus ke usaha yang halal saja. Tingkat pengembalian

yang dibagi hasilkan cukup stabil, hal ini menunjukkan bahwa DPLK

Muamalat bagus dalam mengelola dana pensiun. DPLK Muamalat

memanfaatkan dana yang sebelumnya idle menjadi lebih produktif

melalui investasi dan dalam jangka panjang diharapkan berpengaruh

secara signifikan mendorong stabilitas ekonomi Indonesia.

4. Thesis, Ririn Aprilia (mahasiswa Institute Pertanian Bogor, 2014) yang

berjudul “Analisis Kinerja Portofolio Investasi dan Kemampuan

Selectivity Serta Market Timing Pada Dana Pensiun Lembaga

Keuangan Muamalat.” Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis

kemampuan dari pengelola dana dalam hal kemampuan selectivity dan

market timing. Dimana evaluasi kinerja menggunakan pendekatan risk

adjusted performance yang meliputi empat metode yaitu treynor measure,

58

sharpe measure, jansens measure dan appraisal ratio measure. Analisis

kemampuan selectivity dan market timing dibatasi model treynor mazuy

dan model henriksson merton dengan uji regresi berganda. Hasil kinerja

merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi seseorang dalam memilih

suatu institusi untuk menempatkan dananya. Oleh karena itu, evaluasi atas

kinerja portofolio perlu dilakukan oleh setiap institusi pengelola dana.

Dimana kinerja yang dihitung berupa portofolio aset dalam saham,

reksadana dan sukuk.

5. Jurnal, Nuraini (Jurnal Tekhnologi Informasi, Vol. 8 No. 2, 2003) yang

berjudul “Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebagai

Alternatif Dana Pensiun” pada penelitian ini membahas mengenai

Gerakan program untuk suatu revolusi dalam rangka memasarkan dana

pensiu lembaga keuangan terhadap pekerja perusahaan maupun pekerja

mandiri. Hasil dari penelitian ini adalah program-program yang perlu

direncanakan berupa sosialisasi dplk kepada seluruh lapisan masyarakat,

memasukkan program pension sebagai bagian jaminan social tenaga kerja,

memasukkan program pension sebagaii komponen pajak penghasilan, dan

jaminan pemerintah bila terjadi kebangkrutan perusahaan DPLK.

59

D. Kerangka Teoritis

Bahwa diasumsikan ada 4 variabel yang mempengaruhi pertumbuhan

aset DPLK Muamalat yaitu profit Bank Muamalat, jumlah dana pihak ketiga

Bank Muamalat, JII (Jakarta Islamic Index) dan Profit DPLK Muamalat.

Dari keempat variabel tersebut akan dilakukan uji statistik Regresi-

Korelasi berganda, apakah memang variabel tersebut berpengaruh secara

signifikan atau tidak. Dengan memperhatikan uraian yang telah dipaparkan

sebelumnya, peneliti akan menguraikan beberapa hal yang dijadikan landasan

sebagai pegangan dalam memecahkan masalah yang telah diuraikan

sebelumnya dalam gambar 2.2

60

Gambar 2.2

Model Penelitian Pengaruh Profit, DPK, JII dan Profit DPLK Bank

Mualamat Terhadap Asset DPLK Bank Muamalat.

ANALISIS PENGARUH FAKTOR INTERNAL BANK MUAMALAT,

PROFIT DPLK BANK MUAMALAT DAN JAKARTA ISLAMIC INDEX

TERHADAP PERTUMBUHAN ASET DANA PENSIUN LEMBAGA

KEUANGAN (DPLK) BANK MUAMALAT INDONESIA PERIODE TAHUN

2009-2017

Kesimpulan dan Saran

Interpretasi Hasil Penelitian

Uji Hipotesis

a. Uji t

b. Uji F

c. Uji

Uji Regresi Linier Berganda

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

b. Uji Multikolinearitas

c. Uji Heteroskedastisitas

d. Uji Autokorelasi

ASET DANA PENSIUN LEMBAGA KEUNAGAN BANK

MUAMALAT (Y)

DPK

(X2)

PROFIT BANK

MUAMALAT (X1) jii(X3) Profit DPLK

(X4)

61

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiono (2010) dalam penelitian Fitria Saraswati (2013) Metode

Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan

tujuan dan kegunaan tertentu dengan ciri-ciri keilmuan, yaitu Rasional, Empiris

dan Sistematis

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitaif. metode penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian analisis data, yaitu

metode yang menggunakan objek penelitian dan mengumpulkan data-data

yang telah tersedia sesuai dengan pokok permasalahannya.

Ruang lingkup penelitian ini adalah melihat determinan faktor internal,

eksternal dan religiusitas berupa profit bank muamalat, dana pihak ketiga

bank muamalat, Jakarta Islamic Index dan profit dana pensiun lembaga

keuangan bank muamalat terhadap aset dana pensiun lembaga keuangan bank

muamalat Indonesia pada periode Maret 2009 sampai dengan September

2017. Data yang digunakan merupakan data Triwulan dengan jenis data

adalah data runtut waktu (time series).

B. Metode Pengumpulan Data

Metode ini merupakan bagaimana cara mengumpulkan data, mencari

sumber dan alat yang digunakan. Data sendiri diperoleh ada yang langsung

seperti data primer dan data tidak langsung seperti data sekunder. Adapun

sumber data yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data pada

62

penelitian ini adalah data sekunder dengan sifat analisis kuantitaif. Pengertian

analisis kuantitatif sendiri menurut Sugiyono (2010) dalam penelitian Fitria

Saraswati (2013) yaitu “Dalam penelitian kuantitatif analisis data

menggunakan statistik. Statistik yang digunakan dapat berupa statistik

deskriptif dan inferensial atau induktif”. Statistik inferensial dapat berupa

statistik parametrik dan statistik non parametrik.

Peneliti menggunakan statistik inferensial bila penelitian dilakukan pada

sampel yang dilakukan secara random. Data hasil analisis selanjutnya

disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dapat berupa tabel, tabel

ditribusi frekuensi, grafik garis, grafik batang, piechart (diagram lingkaran),

dan pictogram. Pembahasan hasil penelitian merupakan penjelasan yang

mendalam dan interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan.

1. Data Sekunder

Pengertian data sekunder menurut Muhammad (2008) adalah suatu

bentuk data yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak

lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Adapun data-data sekunder

yang digunakan oleh peneliti bersumber dari:

a. Data aset dana pensiun lembaga keuangan atau yang sering disebut

dengan nilai aktiva bersih dana pensiun lembaga keuangan setiap

triwulannya selama periode Maret 2009 sampai dengan September

2017 diperoleh dari laporan keuangan DPLK bank muamalat.

63

b. Data profit bank muamalat setiap triwulannya selama periode Maret

2009 sampai dengan September 2017 diperoleh dari laporan keuangan

bank muamalat.

c. Data dana pihak ketiga setiap triwulannya selama periode Maret 2009

sampai dengan September 2017 diperoleh dari laporan keuangan bank

muamalat.

d. Data Jakarta Islamic Index (JII) setiap triwulannya selama periode

Maret 2009 sampai dengan September 2017 diperoleh dari statistik

bulanan pasar modal Indonesia (Bursa Efek Indonesia).

e. Data profit dana pensiun lembaga keuangan setiap triwulannya selama

periode Maret 2009 sampai dengan September 2017 diperoleh dari

laporan keuangan DPLK bank muamalat.

2. Studi Kepustakaan (Library Research)

Library Research merupakan teknik pengambilan data yang

dilengkapi pula dengan membaca dan mempelajari serta menganalisis

literature yang bersumber Dari buku-buku dan jurnal-jurnal artikel serta

literature dari sumber lain yang mempunyai hubungan dengan

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini (Saraswati, 2013:53).

Sehingga pengambilan data yang digunakan berdasar Studi

kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan Untuk

mendapatkan landasan teori dan konsep yang tersusun. Penulis melakukan

penelitian dengan membaca dan mengutip bahan-bahan yang berkaitan

dengan penelitian.

64

3. Pengamatan Langsung

Pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian ini diperoleh

dari Bank muamalat, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia

Pencarian data dilakukan dengan cara, yaitu Pencarian dengan membuka

website resmi Bank muamalat, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bursa Efek

Indonesia yang mempublikasikan data yang diperlukan untuk penelitian

ini.

C. Populasi dan sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2010) dalam penelitian Fitria Saraswati (2013)

Populasi adalah suatu wilyah generalisasi yang terdiri atas, suatu obyek

atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan

Populasi dalam penelitian ini adalah dana pensiun lembaga keuangan di

Indonesia.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2010) dalam penelitian Fitria Saraswati (2013)

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan

dana, tenaga dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang

diambil dari populasi itu.

65

Dalam penelitian ini, sampel diambil dengan teknik purposive

sampling, dimana mengambil sampel berdasarkan kriteria. Adapun kriteria

yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah:

a. Bank Muamalat Indonesia merupakan Bank Umum Syariah pertama

yang lahir di Indonesia pada tahun 1992.

b. Bank muamalat Indonesia merupakan bank yang mengeluarkan produk

dana pensiun lembaga keuangan secara syariah dan sudah didukung

regulasi dari otoritas terkait.

c. Untuk mendapatkan sampel yang memadai, maka dari itu peneliti

mengambil langkah menganalisis laporan keuangan per triwulan dari

periode Maret 2009 sampai September 2017. Pengambilan sampel pada

8 tahun tersebut sudah memenuhi data minimum untuk penelitian yaitu

sejumlah 35 data.

D. Metode Analisis

Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh determinan faktor

internal dan eksternal berupa profit bank muamalat, dana pihak ketiga bank

muamalat, Jakarta Islamic Index dan profit dana pensiun lembaga keuangan

bank muamalat terhadap aset dana pensiun lembaga keuangan bank muamalat

Indonesia pada periode Maret 2009 sampai dengan September 2017.

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dimana

regresi linear sendiri dengan menggunakan program komputer (software)

SPSS versi 22.0 dan Microsoft Excel 2013. Berikut adalah metode yang

digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini:

66

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas menurut Ghazali, (2013) dimaksudkan untuk menguji

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual yang

memiliki distribusi normal. Dimana nilai residual tersebut telah

distandarisasi dan dilihat apakah berdistribusi normal atau tidak. Nilai

residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi

tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Distribusi normal

digambarkan dengan sebuah garis sehingga Dasar pengambilan

keputusan dalam uji normalitas yaitu (Saraswati, 2013:60). :

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan poladistribusi

normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti

arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola

distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi

normalitas. Disamping itu, uji normalitas dengan analisis grafik

dapat memberikan hasil yang subyektif. Artinya, antara orang yang

satu dengan yang lain dapat berbeda dalam menginter pretasikannya,

maka hal lain yang dapat digunakan yaitu uji normalitas dengan

Kolmogorov-Smirnov atau uji test of normality. Nilai residual

terstandarisasi berdistribusi normal jika nilai Sig. >alpha (α) atau K

hitung < K tabel.

67

b. Uji heteroskidastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke

pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika

berbeda tidak disebut Heteroskedastisitas.

dasar pengambilan keputusan dalam uji ini adalah jika grafik

scatterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar

baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y sehingga tidak

terjadi heteroskidastisitas pada model regresi (Saraswati, 2013:61).

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas

(independen) (Malya, 2017).

Menurut Duwi Priyatno, (2013:43) Model regresi yang baik

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk

mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi

dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF).

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang

dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap

variabel bebas menjadi variabel terikat dan diregres terhadap variabel

bebas lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang

terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi, nilai

68

tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF=1 atau

Tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya

multikolinieritas adalah nilai Tolerance > 0,10 atau sama dengan VIF <

10, maka model dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinieritas.

d. Uji Autokorelasi

Menurut Ghazali (2013) dalam penelitian Fitria Saraswati (2013:62)

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam modal

regresilinear ada korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada

periode t dengan kesalahan penganggu pada periode t-1 (sebelumnya)

dengan metode durbin watson (D-W) yang hanya digunakan untuk

autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model

regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel bebas

Uji ini berarti terjadi jika hubungan antara error term pada suatu

observasi dengan error term pada observasi lainnya yang mengakibatkan

variabel terikat saling berhubungan dan saling ketergantungan antara

observasi satu dengan observasi lainnya (Mulyono, 1991:9).

Menurut Suliyanto, (2011:26) Uji Durbin-Watson (Uji D-W)

merupakan uji yang sangat populer untuk menguji ada-tidaknya masalah

autokorelasi dari model empiris yang diestimasi. Adapun kriteria uji secara

umum diantaranya sebagai berikut:

Deteksi Autokorelasi Positif:

Jika dw < dL maka terdapat autokorelasi positif,

Jika dw > dU maka tidak terdapat autokorelasi positif,

69

Jika dL < dw < dU maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak

dapat disimpulkan.

Deteksi Autokorelasi Negatif:

Jika (4 – dw) < dL maka terdapat autokorelasi negatif,

Jika (4 – dw) > dU maka tidak terdapat autokorelasi negatif,

Jika dL < (4 – dw) < dU maka pengujian tidak meyakinkan atau

tidak dapat disimpulkan.

2. Uji Statistik

a. Model Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengukur

pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas (x) terhadap variabel

terikat (y). Menurut Suliyanto (2011 : 76) analisis regresi berganda

bahwa regresi berganda variabel tergantung (terikat) dipengaruhi oleh

dua atau lebih variabel bebas sehingga hubungan fungsional antara

variabel terikat (Y) dengan variabel bebas (X1, X2, Xn..).

Model persamaan analisis regresi linier berganda pada penelitian

ini adalah sebagai berikut:

Y = a +e+A1X1+A2X2+A3X3 +A4X4........................(persamaan linier)

H = a+h+A1S +A2L+A3M.......................................(persamaan H)

70

Keterangan:

Y = H=aset dana pensiun lembaga keuangan bank muamalat

a = a = Intercept (konstanta)

A = Koefisien regresi dari variabel independen

X1 = profit bank muamalat

X2 = dana pihak ketiga bank muamalat

X3 = profit dana pensiun bank muamalat

X4 = Jakarta Islamic Index (JII)

e = h = Nilai residu/error

Dasar filosofis parameter yang dibuat untuk persamaan regresi

dalam Ekonomi Islam adalah dari Quran Surat Al-Hajj (22): 78 yang

berbunyi:

هو مولكم كاة واعتصموا بالل لة وآتوا الز فأقيموا الص

فنعم المولى ونعم النصير

Artinya:“maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan

berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka

Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.”

(Dia) yakni Allah (telah menamai kalian orang-orang Muslim dari

dahulu) sebelum diturunkannya Alquran (dan begitu pula dalam Kitab

ini) yakni Alquran (supaya Rasul itu menjadi saksi atas diri kalian) kelak

di hari kiamat, bahwasanya dia telah menyampaikan kepada kalian (dan

kalian) semuanya (menjadi saksi atas segenap manusia) bahwasanya

71

Rasul-rasul mereka telah menyampaikan risalah-Nya kepada mereka

(maka dirikanlah salat) maksudnya laksanakanlah salat secara terus-

menerus (tunaikanlah zakat dan berpeganglah kalian kepada Allah)

percayalah kalian kepada-Nya (Dia adalah pelindung kalian) yang

menolong kalian dan yang mengurus perkara-perkara kalian (maka

sebaik-baik pelindung) adalah Dia (dan sebaik-baik penolong) kalian

adalah Dia.

Jika dijabarkan, teori H terbentuk persamaan petunjuk berupa

pelindung, penolong, shalat, zakat, dan Allah yang terdiri dari 3 variabel

utama dan 2 varians. Variabel utama atau super variable berupa 3 faktor

yaitu faktor internal, faktor eksternal dan faktor religiusitas. Varians atau

differentiate variable berupa pelindung (konstanta), dan penolong

(error).

Standar parameter dari 3 variabel utama dan 2 varians dalam teori H,

yaitu faktor internal (S), faktor eksternal (L) dan faktor religiusitas (M).

Sedangkan varians pelindung berparameter (a) dan varians penolong

berparameter (h), dengan variabel dependen (H). Sehingga, persamaan

yang terbentuk H=a+h+ai(SLM)i, dengan S,L,M merupakan kumpulan

dari variabel-variabel independen. Jika variabel independen lebih dari

tiga, maka akan masuk dalam kelompok faktor Sn atau Ln atau Mn.

Dalam penelitian ini, variabel utama sebagai variabel independen

berupa struktur internal, yang dijabarkan sebagai variabel profit bmi (S1),

dana pihak ketiga (S2) ; kinerja JII Sebagai faktor eksternal (L) dan profit

72

dplk sebagai faktor religiusitas (M), dengan aset dplk sebagai variabel

dependen (H).

Adapun persamaan H atau model regresi yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

H=a+h+A1S1+A2S2+A3L+A4M....................................(model H)

Y=a+e+A1X1+A2X2+A3X3+A4X4...........................................(model linier)

Keterangan:

H = Huda / Petunjuk / Struktur Modal (Y)

a = Alif / Jalan / konstanta (a)

h = Hanif / Lurus / error (e)

A = koefisien per variabel

S1 = Sin1 / Internal1 / Profit BMI (X1)

S2 = Sin2 / Internal2 / DPK (X2)

L = Lillah / Eksternal / JII (X3)

M = Masjid / Religiusitas / Profit DPLK (X4)

b. Uji F

Nilai F hitung digunakan untuk menguji ketepatan model

(goodness of fit). Uji F ini juga sering disebut sebagai uji simultan,

untuk menguji apakah variabel bebas yang digunakan dalam model

mampu menjelaskan perubahan nilai variabel terikat atau tidak.

Adapun cara pengujian dalam uji F ini, yaitu dengan

menggunakan suatu tabel yang disebut dengan Tabel ANOVA

(Analysis of Variance) dengan melihat nilai signifikasi (Sig < 0,05

73

atau 5 %). Jika nilai signifikasi > 0.05 maka H1 ditolak, sebaliknya

jika nilai signifikasi < 0.05 maka H1 diterima (Saraswati, 2013:64).

c. Uji t

Uji ini sering di sebut uji parsial dimana dalam pengujian ini untuk

mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel

dependen.

Nilai t hitung digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial (per

variabel) terhadap variabel terikatnya dengan tingkat signifikan 0,05

Apakah variabel tersebut memiliki pengaruh yang berarti terhadap variabel

terikatnya atau tidak.

Uji signifikan parsial (uji t) atau individu digunakan untuk menguji

apakah suatu variabel bebas berpengengaruh atau tidak terhadap variabel

terikat (Suharyadi dan Purwanto, 2011:228) :

1) Perumusan dan penentuan Hipotesis

Ho : β = 0, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari

variabel independen terhadap variabel dependen

Ha : β = 0, berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel

independen terhadap variabel dependen.

2) Menentukan daerah kritis yang ditentukan oleh nilai t-tabel dengan

derajat bebas n-k dan tingkat signifikansi (α), yaitu sebesar 5%

3) Menentukan nilai t hitung dengan cara:

74

t-hitung = b - dimana

t-hitung = besarnya t-hitung

b = koefisien regresi

sb= standar error

4) Pengambilan keputusan berdasarkan kriteria daerah keputusan untuk

menerima H0 atau menerima H0

d. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Menurut Suliyanto, (2011:69) Koefisien determinasi merupakan

besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Semakin

tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel bebas

dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel terikatnya Koefisien

determinasi memiliki kelemahan, yaitu bias terhadap jumlah variabel

bebas yang dimasukkan dalam model regresi, dimana setiap penambahan

satu variabel bebas dan pengamatan dalam model akan meningkatkan nilai

R2 meskipun variabel yang dimasukkan itu tidak memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap variabel terikatnya.

Untuk mengurangi kelemahan tersebut maka digunakan koefisien

determinasi yang telah disesuaikan, Adjusted R Square (R2adj).

Koefisien determinasi yang telah disesuaikan berarti bahwa koefisien

tersebut telah dikoreksi dengan memasukkan unsur jumlah variabel dan

ukuran sampel yang digunakan. Dengan menggunakan koefisien

determinasi yang disesuaikan, maka nilai koefisien determinasi yang

75

disesuaikan itu dapat naik atau turun akibat adanya penambahan variabel

baru dalam model (Saraswati, 2013:65).

e. Variabel dan Pengukuran

Adapun variabel dan jenis pengukuran yang digunakan dalam

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1

Penjelasan Variabel Pengukuran

No Variabel Indikator

1 Profit Bank Muamalat Rupiah

2 Total Dana Pihak Ketiga Bank Muamalat Rupiah

3 Profit DPLK Muamalat Rupiah

3 Jakarta Islamic Index Rupiah

4 Aset DPLK Rupiah

76

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya DPLK Muamalat

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1992 yakni bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Anshori, 2008:159).

Sehingga dalam hal ini fungsi bank merupakan suatu lembaga

perantara (intermediary) yang menyalurkan dana dari pihak kelebihan

dana kepada pihak yang membutuhkan dana terhadap publik secara

optimal (Dendawijaya, 2009:48). selain menghimpun dana, menyalurkan

dana dan juga terdapat bentuk usaha jasa dalam lembangan perbankan

yang bertujuan untuk mendorong perekonomian nasional.

Sistem perbankan syariah di Indonesia dikenal pada kisaran awal

tahun 1990 melalui kajian insentif oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)

dan Ikatan Cendikiawan Muslim Indoneisa (ICMI). dengan adanya

beberapa konferensi yang dilakukan oleh MUI dan ICMI kemudian

dengan adanya dukungan pemerintah memalui Peraturan Pemerintah No.

77

72/1772 dimana dalam UU tersebut mengakui adanya bank yang berbasis

bagi hasil. Sehingga pada tahun 1992 di Indonesia diperkenalkan dual

banking system (sistem perbankan ganda), sehingga bank konvensional

dan bank syariah diizinkan beroperasi berdampingan.

Dalam UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan secara implisit telah

membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar

operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan

Pemerintah No.72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil

dan peraturan tersebutlah yang menjadi landasan dimulainya sistem

perbankan ganda. Kemudian landasan hukum tersebut diperkuat dengan

dikeluarkannya UU No.10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No. 7

tahun 1992 dan Pada tahun 1999 dikeluarkan UU No.23 tentang Bank

Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk

dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah sehingga

Industri perbankan syariah berkembang lebih cepat setelah kedua

perangkat perundang-undangan tersebut diberlakukan. Sehingga pada

tahun yang sama dimana tahun 1992 berdirilah Bank Muamalat Indonesia

(BMI) sebagai bank umum dan bank murni syariah satu-satunya yang

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil (Yuamnita,

2005).

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memulai perjalanan bisnisnya

sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24

78

Rabi’us Tsani 1412 H dan mulai beroperasi pada 1 mei 1992 atau 27

syawal 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan

prakarsa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan pemerintah Indonesia yang

mendapat dukungan dari pengusaha maupun cendekiawan muslim melalui

ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), yang sekaligus sebagai

pemegang sahamnya serta masyarkat luas. Adapun Visi dan Misi Bank

Muamalat yaitu:

a. Visi bank : menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar

bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui tingkat regional.

b. Misi bank Muamalat : membangun lembaga keuangan syariah yang

unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat

kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan

sumberdaya manusia yang islami dan profesional serta orientasi

investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh

pemangku kepentingan.

Seiring usianya yang ke-20 pada tahun 2012 bank Muamalat semakin

meningkatkan kehati-hatiannya sebagai bank syariah islami, modern serta

profesional dengan terus meningkatkan prestasi dan kinerjanya. Hingga

saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam

memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF)

yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang

memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga

79

Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk

menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Adapun secara

singkatnya, company profile bank Muamalat yaitu :

Aset per Oktober 2017 : Rp. 56 Trilliun

Rating Perusahaan : idA dengan Stable Outlook (PEFINDO)

Jaringan Layanan : 363 total kantor layanan, terdiri dari, 83

Kantor cabang, 202 kantor cabang pembantu, 78 kantor kas, 1.337

ATM Muamalat, 103 Mobile branch Muamalat, 120.000 jaringan

ATM Bersama dan BCA Prima.

Jaringan Kantor Luar Negri : Kantor Cabang Kuala Lumpur,

Malaysia

Modal Dasar : Rp 3 Trilliun

Modal Ditempatkan dan Disetor penuh : Rp. 1.103.435.151.000

Dasar Hukum Pendirian : Akta No.1 tanggal 1 Nopember 1991

dibuat Dihadapan Notaris Yudo Paripurno, SH.

Website : www.bankMuamalat.co.id

Alamat Perusahaan : Gedung Muamalat Tower, Jalan Prof. Dr.

Satrio Kav.18, Jakarta 12940. No. Telfon : 021-8066 6000 Fax: 021-

8066 6066.

Anak Perusahaan : (1). Dana Pensiun Lembaga Keuangan

(DPLK) Muamalat (2). PT Al Ijarah Finance Syariah (3). Baitul

Muamalat (BMM) (4). Muamalat Institute (MI)

80

2. Profil Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat

Salah satu Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang berusaha

menjalankan prinsip syariah dalam pengelolaan dana pensiunnya di

Indonesia adalah DPLK Muamalat, yang saat ini juga merupakan DPLK

yang secara penuh menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip

syariah.

DPLK Muamalat sudah berdiri sejak bulan September 1997, dan dari

awal pendiriannya sudah beroperasi secara syariah, namun karena saat itu

belum ada regulasi yang mengatur tentang pendirian Dana Pensiun syariah

sehingga perlakuan dari Regulator dianggap sama dengan Dana Pensiun

lainnya. Baru pada tahun 2016 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

mengeluarkan POJK (peraturan OJK) No.33/2016 yang mengatur tentang

adanya Dana Pensiun syariah. Untuk itu DPLK Muamalat juga

menyesuaikan atas regulasi yang baru tersebut, dan saat ini juga sedang

dalam prosres untuk mendapatkan pengesahan dari OJK menjadi DPLK

Syariah yang pertama di Indonesia. Adapun visi dan misi dan company

profile DPLK bank Muamalat diantarnya:

Visi DPLK bank Muamalat : menjadi DPLK syariah pertama yang

mengutamakan transparansi, kebersamaan,kepuasan nasabah dengan

transaksi sesuai syariah.

Misi DPLK Muamalat : mengembangkan sistem informasi dan

layanan yang cepat, mudah, motivasi dan berkualitas. Serta

81

memberikan hasil investasi yang kompetitif sebagai wujud

profesionalisme pengelolaan DPLK.

Berikut adalah profil DPLK Muamalat:

Pendiri: PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Legalitas: SK Menteri Keuangan No. Kep-485/KM.17/1997 Tanggal

10 Oktober 1997

Berdiri Sejak : 12 September 1997/ 11 Jumadal Ula 1418 H

Nilai Aktiva Bersih: Rp. 1.172.920.984.323 ( Posisis Oktober 2017)

Alamat Perusahaan: Gedung Muamalat Tower Lantai 10, Jalan Prof.

Dr. Satrio Kav.18 Jakarta 12950. No.Telfon : 021-8066 6000

Website : www.dplk.bankmuamalat.co.id

Seiring dengan perkembangan perbankan syariah yang semakin

menjamur di Indonesia, bank Muamalat melihat bahwa kebutuhan

masyarakat tidak hanya sebatas pada transaksi keuangan bank tetapi juga

lembaga keuangan non bank. Maka dari itu, Salah satu bentuk realisasi

dari komitmen membangun sistem syariah maka pada tanggal 10 Oktober

1997 berdasarkan SK Menteri Keuangan No.KEP- 485/KM.17/1997

mendirikan anak perusahaan bank Muamalat atau bank Muamalat link

yaitu dengan mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Muamalat sebagai penyelenggara Program Pensiun iuran pasti (PPIP).

Dimana program pensiun DPLK Muamalat dapat disesuaikan dengan

keadaan dan kebutuhan yang tertuang dalam UU Ketenagakerjaan

82

No.13/2003. Sehingga masyarakat dapat menikmati program atau produk

tabungan pensiun ini untuk kehidupan sejahtera mereka di masa tua.

DPLK Muamalat berdiri sejak bulan September 1997, dimana saat

awal pendiriannya karena bank Muamalat merupakan bank yang

beroperasi penuh secara syariah serta merupakan bank murni pertama

syariah di Indonesia maka DPLK bank Muamalat-pun dari awal

pendiriannya sudah beroperasi secara syariah, namun karena saat itu belum

ada regulasi yang mengatur tentang pendirian Dana Pensiun syariah

sehingga perlakuan dari regulator dianggap sama dengan Dana Pensiun

lainnya.

Sehingga pada tahun 2016 OJK mengeluarkan POJK (peraturan OJK)

No.33/POJK.05/2016 yang mengatur tentang adanya Dana Pensiun

syariah. Untuk itu DPLK Muamalat juga menyesuaikan atas regulasi yang

baru tersebut dan telah mengaplikasikannya secara penuh sejak tanggal 1

Februari 2018. Sehingga baik dalam segi teknis syariah sudah diperkuat

dengan adanya peraturan tersebut. Adapun Produk dan Program DPLK

Muamalat diantaranya:

a. Pensiun Terproteksi Muamalat

Merupakan tabungan hari tua yang menjanjikan Manfaat Pensiun

sebesar akumulasi iuran ditambah dengan akumulasi hasil

pengembangan berdasarkan hasil pengelolaan dana sesuai pilihan jenis

investasi peserta. Produk Pensiun Terproteksi Muamalat juga

83

merupakan produk investasi jangka panjang dengan fasilitas cover

asuransi. Program asuransi yang di bundle adalah program Asuransi

Kecelakaan Diri berupa penggantian biaya rawat inap karena

kecelakaan selama satu tahun pertama masa kepesertaan dan Program

Asuransi Jiwa berupa santunan ahli bagi ahli waris apabila peserta

meninggal dunia selama masa kepesertaan. Progam Asuransi

Kecelakaan Diri diperuntukkan bagi setiap peserta dan secara otomatis

berlaku efektif sejak menjadi peserta Pensiun Terproteksi Muamalat,

sedangkan Program Asuransi Jiwa diperuntukkan bagi peserta yang

menginginkan proyeksi manfaat pensiunnya Terproteksi, berlaku efektif

sejak akseptasi dari pihak Asuransi dengan kewajiban membayar Premi

Asuransi setiap bulannya.

b. Program Pengelolaan Pensiun Karyawan

Perusahaan atau pengusaha yang ingin memberikan fasilitas

program pensiun, dapat melalui program pensiun iuran pasti (PPIP)

DPLK Muamalat. Besaran persentase iuran antara subsidi perusahaan

dengan kotribusi karyawan, ditentukan sesuai kebijakan dan aturan

yang berlaku di Perusahaan yang telah disepakati oleh karyawan. Baik

Mekanisme programnya yaitu:

1) Perusahaan diwajibkan menyerahkan copy legalitas / ijin usaha,

sebagai prasyarat menjadi peserta kumpulan. Perusahaan akan

mempunyai kode tertentu pada data di DPLK Muamalat.

84

2) Seluruh karyawan yang diikutsertakan oleh Perusahaan wajib

mengisi formulir pendaftaran kepesertaan dan melengkapi dokumen

pendaftaran.

3) Iuran (dan premi jika mengikuti Program Asuransi Jiwa ) akan

disetorkan secara kolektif oleh Perusahaan, untuk dan atas nama

karyawannya secara berkala. Minimum setoran adalah Rp.50.000,-

per karyawan.

4) Atas iuran tersebut, Perusahaan wajib memberikan data rinci iuran

dan atau premi dalam bentuk softcopy ke DPLK Muamalat, sebagai

dokumen untuk melakukan pengkereditan iuran dan atau premi atas

masing-masing karyawan. Rincian data tersebut paling lambat

dilakanakan pada hari yang sama dengan waktu penyetoran dana.

5) Peserta atau karyawan Perusahaan diperbolehkan melakukan

penarikan sebagian atas iuran dari kontribusi Karyawan, selama

perusahaan mengizinkan dengan cara memberikan keterangan secara

tertulis.

6) Hal tersebut diatas dan hal lain terkait penyesuaian ketentuan-

ketentuan yang ada di Perusahaan tertuang dalam perjanjian

kerjasama antara DPLK Muamalat dengan perusahaan.

c. Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon

Adapun Tujuan dari dibentuknya Program pensiun untuk

kompensasi pesangon yaitu :

85

1) Sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendanakan kewajiban

terhadap imbalan pesangon.

2) Membantu perusahaan dalam mengelola dan mengurangi risiko

keuangan dan arus kas-tidak perlu lagi ada keraguan dalam

menerapkan full offset untuk semua kasus PHK, pembayarn bulanan,

dan penundaan pembayaran manfaat.

3) Memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak karyawan dalam hal

mengenai PHK

3. Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana di DPLK Muamalat,dilaksanakan sesuai dengan

pilihan Paket Investasi yang dipilih oleh peserta dan dapat dilihat pada

tabel 4.1

Tabel 4.1

Paket Investasi DPLK Muamalat

Jenis paket Instrumen investasi

Paket A Deposito bank syariah 100%

Paket B Deposito rupiah di bank syariah maksimal 100% atau

sukuk 80%

Paket C Deposito bank syariah 100% atau reksadana syariah

80% atau saham syariah 50%

Sumber: DPLK Muamalat

Iuran peserta akan diinvestasikan pada instrument investasi sesuai dengan

Paket Investasi yang telah dipilih oleh Peserta seperti yang tertera pada

tabel 4.1 terdapat paket A dimana dana diinvestasikan kedalam deposito

86

bank syariah, lalu paket B dimana dana dapat diinvestasikan baik di

deposito bank syariah maupun sukuk dan untuk paket C dana di

investasikan kedalam deposito bank syariah, reksadana syariah maupun

saham syariah yang juga terdapat dalam Jakarta Islamic Index (JII).

Keuntungan masing-masing paket dapat berbeda sesuai dengan hasil

investasi per masing-masing instrumen.

4. Perkembangan Aset Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Aset dana pensiun lembaga keuangan menujukkan bagaimana

perkembangan, pengelolaan dan kinerja suatu lembaga dana pensiun. Aset

lembaga dana pensiun terdiri dari Investasi dan Non Investasi. Aset dana

pensiun lembaga keuangan bank Muamalat menunjukan dana kelolaan dan

bagaiamana mencapai target realisasi agar pertumbuhan aset dana pensiun

lembaga keuangan dapat melebihi target. Adapun pertumbuhan aset dana

pensiun lembaga keuangan bank Muamalat dapat dilihat pada Gambar 4.1

Gambar 4.1

Pertumbuhan Aset DPLK Muamalat

Sumber: DPLK Muamalat

87

Dari Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa aset pertumbuhan DPLK bank

Muamalat dari tahun 1997 sampai dengan september 2017 cenderung

mengalami peningkatan. Dimana total akumulasi aset pada september

2017 sebesar Rp 1,156.238 jutaan rupiah. Perkembangan peningkatan aset

DPLK bank Muamalat menandakan peningkatan baik dalam sisi kinerja

bank DPLK bank Muamalat maupun minat dan kesadaran peserta akan

pentingnya berinvestasi dalam dana pensiun untuk masa tua yang lebih

sejahtera.

5. Perkembangan profit bank Muamalat

Dalam melihat suatu kinerja perusahaan, seorang Manajer melihat

dalam rasio manajemen dan laporan keuangan suatu perusahaan. Dalam

menghasilkan laba atau profit. Profit merupakan selisih antara penjualan

atau pendapatan usaha dan biaya-biaya usaha, baik berupa harga pokok

penjualan atau biaya produksi, biaya penjualan, dan biaya umum dan

administrasi. Dalam perbankan syariah istilah profit merujuk pada bagi

hasil sehingga dalam perbankan syariah pembagian profit skema seperti

profit and loss sharing dan revenue sharing. Untuk Profit bank Muamalat

dapat dilihat pada tabel 4.2

88

Tabel 4.2

Profit Bank Muamalat Indonesia

(dalam miliar rupiah)

tahun Laba atau profit

2009 50

2010 170

2011 273

2012 389

2013 165

2014 59

2015 74

2016 81

2017 43 Sumber: laporan bank Muamalat,(diolah)

Berdasar pada tabel 4.2 diatas pertumbuhan profit bank Muamalat

berfluktuatif cenderung menurun. Pencetakan laba tertinggi berdasarkan

tabel 4.2 terjadi di tahun 2013 yaitu sebesar 165 M. Serta penurunan laba

yang merosot tajam terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 59 miliar.

6. Perkembangan Dana pihak ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan kumpulan dana yang didapat

dari masyarakat atau nasabah yang dikelola oleh perbankan berdasarkan

perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, tabungan dan deposito

dengan menggunakan prinsip syariah. Perkembangan DPK periode 2012

sampai 2017 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut.

89

Tabel 4.3

Perkembangan DPK Bank Muamalat

(dalam miliar rupiah)

Tahun Dpk

2009 13,32

2010 17,39

2011 26,77

2012 34,90

2013 41,79

2014 51,20

2015 45,67

2016 41,92

2017 46,48 Sumber: laporan bank Muamalat, (diolah)

Sesuai dengan Tabel 4.3 di atas perkembangan DPK pada tahun 2012-

2014 cendrung mengalami peningkatan dimana pada tahun 2012 nilai dpk

yang dikelola oleh bank Muamalat Indonesia adalah sebesar Rp. 34.904

miliar dan mengalami peningkatan sampai di tahun 2014 yaitu sebesar Rp.

51.206 miliar kemudian Pada tahun berikutnya yaitu 2014 sampai 2016

nilai DPK justru cendrung mengalami penurunan. Dimana nilai DPK pada

tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 41.920 miliar.

7. Perkembangan Jakarta Islamic Index

Jakarta Islamic Index merupakan suatu Index dalam mengukur kinerja

saham yang termaksud syariah. JII merupakan Index saham dengan 30

emiten yang memiliki kapitalisasi terbesar dalam Index saham syariah

gabungan atau Index saham syariah Indonesia (ISSI). Perkembangan JII

periode 2009 sampai 2017 dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut.

90

Tabel 4.4

Perkembangan JII

(dalam rupiah)

tahun jii

2009 417.180

2010 517.610

2011 537.030

2012 594.790

2013 585.110

2014 683.110

2015 592.900

2016 694.130

Okt-17 728.690

Sumber: pasar modal, (diolah)

Dalam tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai JII pada awal periode

penelitian sebesar 417.180 dan mengalami fluktuasi selama periode

penelitian. nilai tertinggi JII dalam periode penelitian yaitu mencapai titik

level sebesar 728.690 pada oktober 2017 dan nilai terendah yaitu

mencapai titik level sebesar 417.180 pada tahun 2009 dan selama periode

penelitian JII menunjukan trend kenaikan walaupun cenderung

berfluktuatif.

91

8. Perkembangan Profit DPLK Muamalat

Profit dana pensiun lembaga keuangan menujukkan bagaimana

manajemen mengelola suatu aset dalam menginvestasikan ke berbagai

instrument investasi. Net profit dana pensiun lembaga keuangan

merupakan laba bersih yang didapat setelah profit sharing yang telah

dibagikan kepada peserta program dplk. Adapun untuk profit dana pensiun

lembaga keuangan dapat dilihat pada tabel 4.5

Tabel 4.5

Profit DPLK

(dalam miliaran)

tahun Profit dplk

2009 1,9

2010 1,1

2011 1,6

2012 3,7

2013 5,4

2014 7,6

2015 9,8

2016 12,7 Sumber: bank muamalat (data diolah)

Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa perkembangan profit dplk

mengalami fluktuatif pada tahun 2009 profit dplk sebesar Rp. 1,9 Miliar

dan mengalami naik turun hingga tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 1,6 miliar

dan untuk tahun berikutnya profit dplk cenderung meningkat hingga di

tahun 2016 yaitu sebesar 12,7 Miliar.

Hal lain yang dapat dilihat adalah berdasarkan kinerja investasi atau

return on investment. Kinerja investasi dalam dana kelolaan DPLK

Muamalat sendiri dilihat dari perpaket investasi yang ditawarkan oleh

92

DPLK Muamalat. Yang terbagi dalam tiga paket yaitu paket A paket B

dan paket C sesuai deskripsi dalam table 4.1 diatas. Adapun return on

investment yang didapatkan DPLK bank muamalat berdasarkan paket

investasinya dapat dilihat dalam table 4.6 berikut.

Tabel 4.6

Kinerja Investasi DPLK Muamalat

(dalam persen)

Sumber : DPLK Muamalat (diolah)

Kinerja investasi DPLK muamalat dapat dilihat pada table 4.6 diatas.

Dimana return on investment yang merupakan rasio dalam mengukur

tingkat kembalian dari suatu investasi yang dihasilkan berfluktuatif

cenderung menurun. Dan dapat dilihat paket c merupakan portofolio

investasi yang memiliki tingkat return yang lebih besar pada beberapa

tahun belakang dengan nilai rata-rata sebesar 11,64% akan tetapi paket c

tersebut juga memiliki return yang negative pada tahun 2013 dan 2017.

Karna paket c sendiri merupakan portofolio efek yang dananya dikelola

baik dalam reksadana dan saham sehingga memungkinkan adanya capital

lost atau kerugian. adapun persentasi penempatan dalam deposito pada

paket c tidak sebesar paket A yang merupakan paket investasi yang 99%

dananya di investasikan dalam deposito.

93

B. Pengujian dan Pembahasan

1. Uji asumsi klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data berdistribusi

normal atau tidak. Sehingga Uji normalitas bertujuan untuk menguji

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual

memiliki distribusi normal (Ghozali, 2005:105). Untuk menguji apakah

data bersifat normal atau tidak maka peneliti menggunakan analisa tests

of normality dalam uji shapiro wilk.

Pada pengujian normalitas data dengan menggunakan analisa tests

of normality, dengan kriteria suatu variabel dikatakan normal jika

residual Signifikansi (a) > 0,05 maka data bersitribusi normal dan jika

Signifikansi (a) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Hasil dari

pengujian normalitas dengan menggunakan normal p-plot dan tests of

normality dapat dilihat pada gambar 4.2 dan tabel 4.7

Gambar 4.2

Hasil Uji Normal P-P Plot

94

Berdasarkan gambar 4.2 normal probability plot terlihat bahwa

data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hipotesis uji

normalitas adalah data berdistribusi normal sehingga dapat disimpulkan

bahwa data pada penelitian ini merupakan data yang berdistribusi

normal.

Untuk lebih jelasnya, hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel

4.7 menggunakan test of normality.

Tabel 4.7

Hasil Uji Normalitas dengan Tests of Normality

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, dapat disimpulkan bahwa

Berdasarkan hasil data yang diperoleh melalui pengujian tests of

normality, di mana dasar dalam pengambilan keputusan adalah jika

residual Sig 2-tailed> 0,050, maka tabel regresi memenuhi asumsi

normalitas. Jadi dapat dilihat pada tabel 4.7 di atas menunjukkan

besarnya nilai Unstandardized Residual Asymp Sig. (2-tailed) pada

risidual tersebut sebesar 0,241 > 0,050 sehingga dapat disimpulkan

bahwa data pada penelitian ini merupakan data yang berdistribusi

normal.

Tests of Normality

Shapiro-Wilk

Statistic df Sig.

Unstandardized Residual ,961 35 ,241

a. Lilliefors Significance Correction

95

b. Uji heteroskidastisitas

Uji hereroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi

penyimpangan model karena varian gangguan berbeda antara satu

observasi ke obseervasi lain. Untuk mendeteksi adanya gejala

heteroskodastisitas dalam model persamaan regresi dapat menggunakan

gambar atau chart model scatterplot dengan program SPSS.

Model regresi akan heteroskodastik bila data akan berpencar

disekitar angka nol pada sumbu y dan tidak membentuk suatu pola atau

trend garis tertentu. Heteroskedastisitas untuk menunjukkan nilai

varians antara nilai Y tidaklah sama. Dampak terjadinya

heteroskedastisitas yaitu interval keyakinan untuk koefisien regresi

menjadi semakin lebar dan uji signifikansi kurang kuat. Hasil pengujian

heterokedastisitas dapat ditunjukkan pada gambar 4.3

Gambar 4.3

Hasil Uji Heteroskedastisitas

96

Dari scatterplot pada gambar 4.3 diatas dapat disimpulkan bahwa

titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas diatas dan dibawah

angka 0 pada sumbu Y maka dapat disimpulkan data pada penelitian

tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

Selain menggunakan uji grafik scatterplot pada gambar 4.3 diatas,

dalam penelitian ini juga digunakan uji spearman’s rho. menurut

Ghazali (2001) dalam penelitian lina purnawati (2005) Untuk menguji

hipotesis asosiatif dengan menggunakan rank spearman ini digunakan

untuk mengetahui hubungan. Tingkat keeratan dalam pengujian ini

dimana uji ini digunakan untuk menguji homogenitas sampel kecil atau

kurang dari 30. Untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas lebih jelas

terdapat dalam tabel 4.8

97

Tabel 4.8

Hasil Uji Spearman’s rho

Dari tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai korelasi keempat

variabel independen dengan unstandardized residual memiliki nilai

signifikansi lebih dari 0,050. maka dapat disimpulkan bahwa tidak

terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

c. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi terdapat korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Deteksi

multikolonieritas dapar dilakukan dengan menganalisis matriks korelasi

antar variabel independen dan dengan melihat nilai tolerance dan

lawannya VIF. Jika VIF yang dihasilkan diantara 1-10 maka tidak

98

terjadi multikolinieritas. Adapun hasil uji multikolonieritas dengan

menggunakan matriks korelasi dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai

berikut:

Tabel 4.9

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

Collinearity

Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) -251,023 114,042

pbmi -,156 ,044 -,287 ,542 1,846

dpk 10,893 3,475 ,483 ,147 6,802

jii ,792 ,312 ,312 ,230 4,350

pdplk ,020 ,010 ,211 ,334 2,998

a. Dependent Variable: asetdplk

Berdasarkan Hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak

ada variabel independen yang memiliki tolerance kurang dari 0,10 dan

Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga

menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang

memiliki nilai VIF lebih dari 10. Berdasarkan Coefficients pada gambar

diatas maka dapat diketahui bahwa nilai VIF adalah 1,846 (variabel

PBMI), 6,802 (variabel DPK), 4,350 (variabel JII), dan 2,998 (variabel

DPLK). dimana masing-masing lebih kecil (<10). Sehingga

kesimpulannya bahwa variabel independen terbebas dari asumsi klasik

multikoloniaritas.

d. Uji Autokorelasi

99

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model

regresi linear terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode

t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Adanya autokorelasi

karena data yang digunakan merupakan data time series atau runtun

waktu yang berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual

(kesalahan pengganggu) tidak bebas antar satu observasi ke observasi

lainnya. Pengujian ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan

dengan menggunakan metode Durbin-Watson. Adapun cara mendeteksi

terjadi autokorelasi dalam model analisis regresi dengan menggunakan

Durbin-Watson secra umum diambil patokan:

Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.

Angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.

Maka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif

Uji Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji durbin watson

(DW-Test), Maka hasil pengujian autokorelasi dapat dijelaskan pada

tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.10

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summaryb

Model R

R

Square

Adjusted

R Square

Std. Error of the

Estimate

Durbin-

Watson

1 ,946a ,895 ,881 106,00221 1,298

a. Predictors: (Constant), jii, pbmi, pdplk, dpk

b. Dependent Variable: aset

100

Berdasarkan tabel 4.10 model summary diatas, terlihat angka DW

sebesar 1,298. Dengan nilai tabel pada tingkat signifikansi 5%, jumlah

sampel 35 (n) dan jumlah variabel independen 4 (k=4), maka diperoleh

nilai Nilai Durbin Watson (DW Statistik) dari hasil analisis regresi

sebesar 1,298 dapat dilihat pada tabel 4.10 diatas. Dimana nilai DL

sebesar 1,222 dan nilai DU sebesar 1,725 maka, du<dw<4-dl maka dapat

diformulasikan 1,222<1,298<2,275 maka dapat disimpulkan bahwa

pengujian bebas autokorelasi, sehingga tidak ada korelasi antara

kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1.

2. Pengujian hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji F dan uji t.

Uji F dilakukan untuk membuktikan pengaruh secara bersamaan atau

simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat, sedangkan uji t

digunakan untuk membuktikan pengaruh secara parsial variabel bebas

terhadap variabel terikat.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi

linier berganda. Untuk mempermudah dalam menganalisis data, semua

pengolahan data akan dilakukan dengan menggunakan program SPSS

(Statistical Package for Sosial Science) for windows version 13.0 dan Ms.

Office Excel 2013.

101

a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial atau

secara individual antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Pengujian ini yaitu dengan membandingkan nilai probabilitas atau p-

value (sig-t) dengan taraf signifikansi 0,05. Jika nilai p-value lebih kecil

dari 0,05 maka H1 diterima, dan sebaliknya jika p-value lebih besar dari

0,05 maka H1 ditolak.

Adapun hasil regresi dari data primer yang diolah dapat dilihat pada

tabel 4.11 sebagai berikut :

Tabel 4.11

Hasil Uji Statistik t

Berdasarkan tabel 4.11 di atas dapat diperoleh model persamaan

regresi sebagai berikut: Hasil uji t diatas dapat disimpulkan bahwa pada

variabel profit bank Muamalat Indonesia (X1) seperti pada tabel 4.10

diatas diperoleh t hitung sebesar -3,571 dengan probabilitas sebesar

0,001 yang nilainya dibawah 0,050. Dengan demikian 0,001<0,050

sehingga H1 diterima, yang artinya terdapat pengaruh negatif dari

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) -251,023 114,042 -2,201 ,036

pbmi -,156 ,044 -,287 -3,571 ,001

dpk 10,893 3,475 ,483 3,135 ,004

jii ,792 ,312 ,312 2,535 ,017

pdplk ,020 ,010 ,211 2,063 ,048

a. Dependent Variable: asetdplk

102

variabel profit bank Muamalat secara parsial terhadap perkembangan

aset dana pensiun lembaga keuangan bank Muamalat (Y).

Hasil uji t pada variabel dana pihak ketiga bank Muamalat

Indonesia (X2) seperti pada tabel 4.10 diatas diperoleh t hitung sebesar

3,135 dengan probabilitas sebesar 0,004 yang nilainya dibawah 0,050.

Dengan demikian 0,004<0,050 sehingga H1 diterima, yang artinya

terdapat pengaruh positif dari variabel dana pihak ketiga bank

Muamalat secara parsial terhadap perkembangan aset dana pensiun

lembaga keuangan bank Muamalat (Y).

Hasil uji t pada variabel Jakarta Islamic Index (X3) seperti pada

tabel 4.10 diatas diperoleh t hitung sebesar 2,535 dengan probabilitas

sebesar 0,017 yang nilainya dibawah 0,050. Dengan demikian

0,017<0,050 sehingga H1 diterima, yang artinya terdapat pengaruh

positif yang signifikan dari variabel Jakarta Islamic Index secara parsial

terhadap perkembangan aset dana pensiun lembaga keuangan bank

Muamalat (Y).

Hasil uji t pada variabel profit dana pensiun lembaga keuangan

bank Muamalat Indonesia (X4) seperti pada tabel 4.10 diatas diperoleh t

hitung sebesar 2,063 dengan probabilitas sebesar 0,048 yang nilainya

dibawah 0,050. Dengan demikian 0,048<0,050 sehingga H1 diterima,

yang artinya terdapat pengaruh positif dari variabel profit dana pensiun

lembaga keuangan bank Muamalat Indonesia secara parsial terhadap

103

perkembangan aset dana pensiun lembaga keuangan bank Muamalat

(Y).

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen mempunyai

pengaruh secara bersama-sama atau secara simultan terhadap variabel

dependen. Hasil uji F dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.12

Hasil Uji Statistik F

ANOVA

a

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 2881117,991 4 720279,498 64,102 ,000b

Residual 337094,044 30 11236,468

Total 3218212,035 34

a. Dependent Variable: aset

b. Predictors: (Constant), jii, pbmi, pdplk, dpk

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, di dapat F hitung sebesar 64,102

dengan probabilitas sebesar 0,000 yang nilainya kurang dari 0,05. Hal

ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yatu profit bank

Muamalat, dana pihak ketiga, Jakarta Islamic Index, dan profit dana

pensiun lembaga keuangan bank muamalat berpengaruh signifikan

secara simultan (bersama-sama) terhadap pertumbuhan aset dana

pemsiun lembaga keuangan Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dengan

demikian, H1 diterima.

104

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan

model dalam menerangkan variasi variabel pertumbuhan aset dana

pensiun lembaga keuangan bank Muamalat. Nilai koefisien determinasi

antara 0 dan 1. Nilai R2 yang mendekati satu berarti variabel

independen penelitian memberikan hampir semua informasi yang

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel pertumbuhan

pertumbuhan aset dana pensiun lembaga keuangan ban Muamalat.

Hasil koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel 4.13 dibawah ini:

Tabel 4.13

Hasil Koefisien Determinasi

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

1 ,946a ,895 ,881 106,00221 1,298

a. Predictors: (Constant), jii, pbmi, pdplk, dpk

b. Dependent Variable: aset

Dari tabel koefisien determinasi 4.13 di atas, dapat dilihat bahwa

angka koefisien korelasi (R2) sebesar 0,895 (89,5%). Hal ini berarti

hubungan antar variabel independen berupa profit bank muamalat

(PBMI) dana pihak ketiga bank maumalat (DPK), jakarta islamic index

(JII) dan profit dana pensiun lembaga keuangan bank muamalat

(PDPLK) dengan variabel dependen sebesar 89,5% sedangkan sisanya

105

sebesar 10,5 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan

kedalam model.

Adapun nilai Adjusted R square sebesar 0,881 adalah sebuah

statistik yang berusaha mengoreksi koefisien determinasi agar lebih

mendekati ketepatan model dalam populasi. Pada penelitian ini dapat

disimpulkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel

dependen sebesar 88,1% sedangkan sisanya yakni sebesar 11,9%

dijelaskan oleh variabel lain.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini uji hipotesis menggunakan regresi berganda

dimana akan diuji secara empirik untuk mencari hubungan fungsional dua

atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat, atau untuk meramalkan

dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat. Hasil uji linier

berganda dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 4.14 dibawah ini.

Tabel 4.14

Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) -251,023 114,042 -2,201 ,036

pbmi -,156 ,044 -,287 -3,571 ,001

dpk 10,893 3,475 ,483 3,135 ,004

jii ,792 ,312 ,312 2,535 ,017

pdplk ,020 ,010 ,211 2,063 ,048

a. Dependent Variable: asetdplk

106

Berdasarkan hasil dari coefficients regresi pada tabel 4.14 di atas dapat

dikembangkan dengan menggunakan model persamaan regresi linier

berganda sebagai berikut:

Y = a + A1(X)1 +dst................ (Rumus Konvensional)

H = a + h +ai(SLM)i .............(Rumus Islam)

H = a + h + a1S1 + a2S2 + a3S3 + a4L + a5M

H = a + h + a1PBMI + a2 DPK + a3JII + a4PDPLK

Keterangan:

Y = Aset DPLK

α = Konstanta

A1, A2, A3, ... k = Koefisien regresi

X1 = profit bank muamalat (PBMI)

X2 = DPK

X3 = JII

X4 = profit DPLK

e = Error term (kesalahan pengganggu)

maka formulasi model regresi dapat diestimasikan sebagai berikut:

aset DPLK (Y) = 251,023+-0,1561x1+ 10,893x2+0,792x3+0,020x4

a. Konstanta sebesar 251,023 artinya jika pbmi, dpk, pDPLK, dan jii tidak

ada maka Pertumbuhan aset DPLK sebesar 251,023

b. Koefisien Regresi X1 sebesar -0,156 artinya setiap kenaikan satu satuan

pbmi akan menurunkan pertumbuhan aset DPLK sebesar 0,156. Dan

107

sebaliknya, setiap penurunan satu satuan pbmi, akan meningkatkan

pertumbuhan aset DPLK sebesar 0,156 dengan anggapan bahwa

X2,X3,dan X4 tetap.

c. Koefisien Regresi X2 sebesar 10,983 artinya setiap kenaikan satu

satuan dpk akan meningkatkan pertumbuhan aset DPLK sebesar

10,983. Dan sebaliknya setiap penurunan satu satuan dpk, akan

menurunkan pertumbuhan aset DPLK sebesar 10,983 dengan anggapan

bahwa X1,X3,dan X4 tetap.

d. Koefisien Regresi X3 sebesar 0,792 artinya setiap kenaikan satu satuan

jii akan meningkatkan pertumbuhan aset DPLK sebesar 0,792. Dan

sebaliknya setiap penurunan satu satuan jii, akan menurunkan

pertumbuhan aset DPLK sebesar 0,792 dengan anggapan bahwa

X1,X2,dan X3 tetap.

e. Koefisien Regresi X4 sebesar 0,020 artinya setiap kenaikan satu satuan

pDPLK akan meningkatkan pertumbuhan aset DPLK sebesar 0,020.

Dan sebaliknya, setiap penurunan satu satuan pDPLK, akan

menurunkan pertumbuhan aset DPLK sebesar 0,020, dengan anggapan

bahwa X1,X2,dan X4 tetap.

4. Pembahasan

a. Pengaruh Variabel profit bank Muamalat Terhadap Pertumbuhan aset

dana pensiun lembaga keuangan bank Muamalat.

108

Hasil pengujian pada variabel profit bank Muamalat terhadap

pertumbuhan aset dana pensiun lembaga keuangan Bank Muamalat

Indonesia (BMI). Berdasarkan analisa yang telah dilakukan dalam

penelitian ini, bahwa profit bank berpengaruh negatif terhadap

pertumbuhan aset DPLK. Hasil penelitian ini berdasar pada penelitian

Meyulinda Aviana Elim dan Yusfarita (2010) yang menyatakan

profitabilitas mempunyai pengaruh negatif namun signifikan terhadap

struktur modal, begitu pula dengan Hasil penelitian yang dilakukan oleh

Ali Kesuma (2009:43) yang menyatakan tingkat profitabilitas yang

tinggi memiliki struktur modal yang rendah. Ini berarti bahwa

perusahaan tersebut memiliki modal sendiri yang lebih besar dibanding

hutang jangka panjangnya. Hal ini disebabkan perusahaan dengan

tingkat profitabilitas (profitability) yang tinggi mampu membiayai

kegiatan usahanya dengan laba ditahan yang dimilikinya, sehingga

perusahaan tersebut akan menggunakan hutang dalam jumlah yang

relatif sedikit. Sehingga apabila profitabilitas meningkat struktur modal

akan mengalami penurunan dimana dengan menurunnya struktur modal

maka akan berkurang hutang jangka panjang, karna dengan

profitabilitas yang tinggi memungkinkan bagi perusahaan melakukan

permodal dengan laba ditahan saja.

Maka dari itu, hasil penelitian ini sesuai dengan teori pertama yang

ada. Namun hubungan korelasi negatif dari Penurunan profit Bank

109

Muamalat dengan aset DPLK adalah kondisi yang tidak normal, hal ini

disebabkan karena adanya kebijakan yang dilakukan oleh manajemen

baru Bank Muamalat dalam hal pembentukan cadangan yang

berimplikasi terhadap penurunan profit bank Muamalat. Walaupun

kebijakan ini baru dibuat dalam dua tahun terakhir namun ternyata

berdampak terhadap hasil regresi korelasi yang diolah untuk data

selama sembilan tahun. Akan tetapi penurunan profit BMI ini tidak

serta merta langsung mempengaruhi aset dplk karna dplk dapat

meningkatkan pertumbuhan aset dari profit dplk itu sendiri adapaun

profit BMI yang merupakan bank induknya hanya sebatas memberikan

kucuran dana dalam bentuk pinjaman atau hutang ketika aset dplk tidak

dapat memenuhi kewajibannya.

b. Pengaruh Variabel dana pihak ketiga bank Muamalat Terhadap

Pertumbuhan aset dana pensiun lembaga keuangan bank Muamalat.

Hasil pengujian pada variabel dana pihak ketiga terhadap

pertumbuhan aset dana pensiun lembaga keuangan Bank Muamalat

Indonesia (BMI). Berdasarkan analisa yang telah dilakukan dalam

penelitian ini, bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap

pertumbuhan aset DPLK. hal ini sudah sesuai teori yaitu apabila Dana

pihak Ketiga bank meningkat maka asset juga mengalami peningkatan.

Hal ini didukung dengan penelitian Diana Djuwita dan Assa Fito

Muhammad (tanpa tahun), dan penelitian Zakaria Arrazy (2015:86)

110

dimana DPK berpengaruh positif secara signifikan terhadap perubahan

total asset bank syariah. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Anton

Sudrajat dan Suhadi, (2015:99) dimana Variabel DPK berpengaruh

terhadap Total Aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dimana dalam

ketiga penelitian tersebut menunjukan hubungan yang positif antara dpk

terhadap pertumbuhan aset yaitu jika dana pihak ketiga meningkat,

maka aset juga akan mengalami peningkatan. Dana pihak ketiga akan

mengalami penurunan apabila nilai asetnya juga mengalami penurunan.

Dan diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus

Kusumaramdani (tanpa tahun) dimana penelitian dengan judul faktor-

faktor yang mempengaruhi investasi bagi hasil dana pensiun lembaga

keuangan Muamalat dengan hasil penelitian bahwa tingkat FDR

memiliki tingkat pengaruh tinggi terhadap investasi bagi hasil DPLK.

Dimana fdr merupakan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga

yang diterima oleh perbankan.

Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik tingkat kepercayaan

masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Berarti semakin banyak

dana pihak ketiga yang bias dihimpun bank, maka semakin tinggi

kinerja bank termaksud terhadap asetnya atau return on asset. Hal ini

juga mengindikasikan bahwa tingkat dpk pada bank Muamalat

Indonesia juga berpengaruh terhadap unit linknya yaitu DPLK bank

Muamalat. Karna jika kinerja bank muamalat yang dilihat dari DPKnya

111

meningkat mengindikasikan kepercayaan nasabah terhadap bank

muamalat itu sendiri. Kepercayaan nasabah tersebut dapat membuat

jumlah peserta dplk bank muamalat juga mengalami peningkatan karna

kinerja bank induknya. Sehingga jika dpk bank Muamalat mengalami

peningkatan maka akan berpengaruh terhadap total aset yang dimiliki

oleh bank muamalat berpengaruh secara signifikan terhadap aset DPLK

bank Muamalat.

c. Pengaruh Variabel JII Terhadap Pertumbuhan aset dana pensiun

lembaga keuangan bank Muamalat.

Hasil pengujian pada variabel jii terhadap pertumbuhan aset dana

pensiun lembaga keuangan Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan dalam penelitian ini, bahwa

jii berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset DPLK. Bank

melihat jii Sebagai benchmark dalam menilai kinerja untuk

menginvestasikan pengelolaan dana pensiun lembaga keuangan bank

Muamalat. Sehingga jii merupakan salah satu portofolio efek yang

dilakukan oleh bank dalam menginvestasikan dananya. Yang dalam arti

jika kinerja JII mengalami peningkatan maka hal ini akan dilihat baik

oleh investor untuk mendapatkan return atas portofolio efek yang

diinvestasikan pada saham yang terdapat di jii. Sehingga

memungkinkan untuk pengelola dplk agar menaikan persenan dalam

menginvestasikan dananya dalam pasar modal Indonesia terlebih

112

terhadap emiten yang termaksud ke dalam Jakarta Islamic Index.

Penelitian yang dilakukan oleh Sakinah, (2016) berkaitan dengan teori

pengaruh pertumbuhan aset terhadap harga saham syariah dimana

dalam penelitian terseubt menunjukan adanya pengaruh yang signifikan

dan positif antara pertumbuhan aset terhadap harga saham syariah yang

terdaftar dalam JII.

d. Pengaruh Variabel profit DPLK bank Muamalat Terhadap Pertumbuhan

aset dana pensiun lembaga keuangan bank Muamalat.

Hasil pengujian pada variabel profit DPLK terhadap pertumbuhan

aset dana pensiun lembaga keuangan Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan dalam penelitian ini, bahwa

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Rony Yuda Prasetyo,dkk

(2016) bahwa tingkat profitabilitas mempengaruhi pertumbuhan

melalui asset yang dimiliki, semakin tingginya tingkat profitabilitas

suatu perusahaan akan meningkatkan pula pertumbuhan asset tersebut.

Dimana tingkat profitabilitas mengalami kenaikan maka pertumbuhan

asset juga meningkat sehingga dengan semakin cepatnya suatu

pertumbuhan perusahaan maka perusahaan dalam kemampuannya

memperoleh laba akan tinggi pula hal ini berarti penilaian terhadap

profitabilitas juga tinggi. Dan juga penelitian yang dilakukan oleh

Raharjo, Budi (2014), bahwa faktor-faktor utama yang mempengaruhi

seseorang dalam memilih DPLK Syariah selain Kredibilitas yang

113

utama, faktor kedua adalah dukungan pendiri atau induk usaha. Faktor

dukungan pendiri dalam hal ini adalah kinerja dari Bank Muamalat baik

profil induknya maupun manajemennya.DPLK berpengaruh signifikan

terhadap pertumbuhan aset DPLK. Penelitian yang dilakukan oleh

Henry Simamora (2012: 529) mendefinisikan laba sebagai berikut:

“Laba merupakan kemampuan perusahaan untuk meraup keuntungan

yang memuaskan sehingga pemodal dan pemegang saham akan terus

untuk menyediakan modal bagi perusahaan.” Sehingga profit DPLK ini

memiliki pengaruh terhadap modal dimana jika modal lancar maka

pertumbuhan asetpun juga akan meningkat. Pertumbuhan profit sendiri

merupakan suatu komponen dalam perkembangan asset. Dimana

pertumbuhan profit selanjutnya akan dijadikan sebagai tambahan modal

sehingga meningkatnya profit akan meningkatkan penambahan modal

yang dimana modal tersebut merupakan suatu komponen dalam asset

sehingga penambaham modal tersebut akan meningkatkan pertumbuhan

asset.

114

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh profit bank muamalat, dana pihak

ketiga bank muamalat, jakarta islamic index dan profit dana pensiun lembaga

keuangan bank muamalat terhadap aset dana pensiun lembaga keuangan bank

muamalat indonesia. Sehingga dapat disimpulkan hasil dalam penelitian ini

diantaranya:

1. Penelitian ini menunjukan bahwa profit BMI berpengaruh negatif

terhadap aset dplk bank muamalat. Dengan kata lain profitabilitas

yang dimiliki bank muamalat secara tidak langsung mempengaruhi

anak perusahaannya yaitu dana pensiun lembaga keuangan bank

muamalat secara negatif. Dengan kata lain, jika kinerja bank

mualamat yang dilihat dari rasio profitabilitas meningkat maka akan

menurunkan aset dplk.

2. Penelitian ini juga menunjukan bahwa dana pihak ketiga bank

muamalat memiliki hubungan yang signifikan dengan aset dana

pensiun lembaga keuangan bank muamalat indonesia. Jika dpk bank

muamalat meningkat bank muamalat dapat menawarkan produk dari

dana pensiun lembaga keuangan yang dikelolanya. Hal tersebut dapat

menarik peserta atau nasabah untuk menggunakan produk dari dplk

115

bank muamalat. Sehingga semakin banyaknya peserta atau nasabah

dapat meningkatkan aset dplk itu sendiri.

3. Adapun hasil penelitian dari jakarta islamic index dengan aset dana

pensiun lembaga keuangan bank muamalat menunjukan pengaruh

yang signifikan. Semakin baik kinerja jakarta islamic index semakin

banyak investor yang ingin menginvestasikan portofolio efeknya pada

emiten yang masuk dalam jakarta islamic index. Begitupula dengan

dana pengelolaan dplk muamalat yang menginvestasikan dana

pengelolaannya dengan melihat kinerja saham yaitu kinerja JII.

4. Begitupun dengan profit dplk bank muamalat terhadap aset dana

pensiun bank muamalat menunjukan bahwa profit dplk bank

muamalat berpengaruh signifikan terhadap aset dana pensiun lembaga

keuangan bank muamalat. Dimana profitabilitas secara signifikan

berpengaruh positif terhadap struktur modal. Jika profit meningkat

maka perusahaan akan mengurangkat tingkat hutang yang digunakan

untuk meningkatkan aset karna dana yang digunakan diambil dari

profitnya itu sendiri.

5. Dengan demikian, dari ke 4 variabel yang diuji tersebut, maka faktor-

faktor tersebut semuanya berpengaruh signifikan terhadap aset DPLK,

namun untuk profit BMI pengaruhnya adalah negative, artinya bahwa

jika profit BMI turun maka aset DPLK mengalami peningkatan.

116

B. Saran

Pengujian ini hanya dilakukan dari sisi kuantitatif, padahal faktor-faktor

yang mempengaruhi pertumbuhan aset DPLK juga perlu dilihat dari sisi

kualitatifnya. Untuk itu agar tahap pengujian selanjutnya dapat dimasukkan

sisi kualitatif, sehingga hasil yang diperoleh lebih lengkap.

Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan penelitian adalah

profit bank muamalat, dana pihak ketiga bank muamalat, Jakarta Islamic

Index dan profit dplk bank muamalat. Saran peneliti adalah sebaiknya pada

penelitian selanjutnya menggunakan faktor internal bank lainnya salah

satunya seperti penghitungan kinerja investasi dana pension syariah dengan

menghitung return on investment serta faktor eksternal berupa kebijakan

ekonomi makro yang lebih beragam dengan tetap memasukan faktor

syariahnya.

Dalam penelitian ini periode penelitiannya adalah tahun 2009 sampai

2017 diharapkan berikutnya dapat lebih memperbarui dan menambah periode

penelitian agar hasil yang didapat lebih maksimal.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis regresi

berganda, untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode

yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

117

DAFTAR PUSTAKA

Al-Arif, M. Nur Rianto. 2012. Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis

Praktis, Bandung: cv Pustaka Setia.

Amir, Machmud & Rukmana. 2010. Bank Syariah Teori kebijakan Dan Studi

Empiris di Indonesia, Jakarta : Erlangga.

Andraeny, D. 2011. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Tingkat Bagi Hasil

dan Non Performing Finance Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi

Hasil Pada BankSyariah. Simposium Nasional Akuntansi (SNA), Aceh, Vol.

XIV:1-24

Anshori, Abdul Ghofur. 2008. Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah

di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional. La Riba

Jurnal Ekonomi Islam, Vol 2 :159-172

Aprilia, Ririn. 2014. Analisis Kinerja Portofolio Investasi dan Kemampuan

Selectivity Serta Market Timing pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Muamalat, Bogor: Instintute Pertanian Bogor

Arifin, Zainul. 2006. Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Alfabeta.

Arrazy, Zakaria. 2015. Pengaruh DPK, FDR, dan NPF Terhadap Pertumbuhan

Aset Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia Tahun 2010-2014. Skripsi,

Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

Arthesa, Ade & Handiman, Edia. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Bukan

Bank, Jakarta: PT.Indeks kelompok Gramedia.

Aziz, Roikhan Mochamad. 2016. Teori H Sebagai Wahyu Dan Turats Dalam

Islam. Jurnal Ushuluddin, Riau: Universitas Islam Negeri Riau. Vol 24, No 1.

Aziz, Roikhan Mochamad. 2009. Kaffah Thinking on sinlammim method through

digital root. Procedding, ISOIT International seminar on islamic thought,

UKM, Bangi, Malaysia.

Aziz, Roikhan Mochamad. 2015. Rumus Tuhan Hahslm Dalam Berpikir

Menyeluruh Sebagai Metedologi Ekonomi Islam. Procedding ICIEF15:

118

Strengthning Islamic Economics and Financial Institution for Financial

Institution for the Welfare of Ummah. Universitas Mataram, Lombok.

Budisantoso, Totok & Triandaru, Sigit. 2006. bank dan lembaga keuangan lain,

Jakarta: Salemba Empat

Dendawijaya, Lukman. 2009. Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Djuwita, D & Mohammad, A. Pengaruh Total DPK, FDR, NPF dan ROA

terhadap Total Asset Bank Syariah di Indonesia. Cirebon: IAIN Syekh

Nurjati.

Elim, M & Yusfarita. 2010. Pengaruh Struktur Aktiva, Tingkat Pertumbuhan

Penjualan, dan Return on Assets terhadap Struktur Modal pada Perusahaan

Manufaktur di Bursa Efek Jakarta. Efektif Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Vol 1,

88-103

Fadel, Muhammad. 2015. Pendekatan Analisis Swot terhadap Produk Dana

Pensiun Lembaga Keuangan Syariah Studi Kasus pada DPLK Muamalat.

Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS

21 Update PLS Regresi, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS, Semarang:

Badan Penerbit UNDIP.

Hardjono, Saebani. 2013. Kebijakan Manajemen Dana Pensiun Untuk

Kesejahteraan Pensiunan Dalam Perspektif Tawhid. Disertasi. Jakarta:

Universitas Trisakti.

Hasanah, Nur. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas

Laporan Keuangan Dana Pensiun. Departemen Keuangan Media Riset

Akuntansi, Auditing & Informasi, Vol.12 No.2

Ihsan, D. 2012. Kondisi Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah Periode

Maret 2011- Maret 2012. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

Kasmir. 2006. Manajemen Perbankan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2009. Pengantar Manajemen Keuangan, Jakarta: Kencana

119

Kesuma, Ali. 2009. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal Serta

Pengaruhnya Terhadap Harga Saham Perusahaan Real Estate yang Go

Public di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan,

Vol.11, No. 1, 38-45.

Kusumaramdhani, Agus. 2009. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Bagi

Hasil Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat. Tesis, Jakarta:

Universitas Indonesia

Malya, Nurma. 2017. Pengaruh Inflasi, BI Rate terhadap Portofolio Reksadana

Syariah di Indonesia Periode 2011-2015. Skripsi, Lampung: UIN Raden

Intan Bandar

Meilani, Tri. 2015. Sistem Pengelolaan Dana Pensiun pada PT. Bank Muamalat

Indonesia. Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

Muhamad. 2008. metodologi penelitian ekonomi islam. Jakarta: Rajawali Pers

Mulyono, Sri. 1991. Statistika Untuk Ekonomi, Jakarta: Lembaga Penerbit

Fakultas Ekonomi UI

Nisa, Khairun. 2015. Pengaruh pasar saham terhadap kinerja investasi dana

pensiun lembaga keuangan studi pada dplk muamalat periode 2011-2013.

Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

Nisak, Ika Hajarotin dkk. Evaluasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

dalam Mendorong Stabilitas Ekonomi Indonesia: Studi Kasus DPLK

Muamalat, Surabaya: Universitas Airlangga

Nurastuti, Wiji. 2011. Tekhnologi Perbankan. Yogyakarta: Graha Ilmu

Prapanca, Pandu. 2016. Pengaruh Tingkat Religiusitas Terhadap Self Resilience

Siswa Kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Karanganyar Tahun Ajar

2016/2017. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta

Prasetyo, dkk. 2016. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pertumbuhan Perusahaan

(Studi pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar pada Bursa

Efek Indonesia Periode 2011-2013). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol.

30 No. 1, 135-141

120

Priyatno, Duwi. 2013. Analisis Korelasi, Regreesi dan Multivariate dengan

SPSS, Jakarta: Gaya Media

Puspita, Cynthia Desi. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Struktur Aset

dan Profitabilitas Terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Manufaktur di

BEI, Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.

Rahadian, Ahmad. 2014. Analisa Kontrak Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Syariah Ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No:88/DSN-

MUI/XI/2013. Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

Raharjo, Budi. 2004. Analisis Kebijakan Pemilihan Dana Pensiun Lembaga

Keuangan DPLK pada Karyawan PT. Indosat Jember. Thesis, Surabaya:

Universitas Airlangga.

Reuters, Thomson. Islamic Financial Development Report 2016: Resilient Growth

Saefulloh, Asep Ahmad dkk. 2015. Kebijakan Pengelolaan Dana Pensiun Sektor

Korporasi (Pension Fund Management Policy in Corporate Sector), Jurnal

Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 6 No. 1

Sakinah. 2016. Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Aset, dan Likuiditas

Terhadap Harga Saham Syariah Pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta

Islamic Index periode 2012-2014. Skripsi, Surakarta: Universitas

Muhammadiyah Surakarta.

Sartono, Agus. 2013. Manajemen Keuangan, Edisi Keempat, Yogyakarta: BPFE

UGM

Saraswati, Fitria. 2013. Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia, Inflasi, Nilai

Tukar Rupiah, dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Nilai Aktiva Bersih.

Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Siamat, Dahlan. 2004. manajemen keuangan, jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas

Ekonomi UI

Siamat, Dahlan. 2005. Manajemen Lembaga Keuangan. “Kebijakan Moneter dan

Perbankan”, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, edisi kesatu.

Soemitra, Andri. 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana

Prenada Media Group

121

Sudrajat, A & Suhadi. 2015. Determinan Total Aset Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah (BPRS) di Jawa Tengah. Jurnal ekonomi syariah Equilibrium, Vol. 2,

No. 1, 87-103

Suharyadi & Purwanto. 2011. Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern

Edisi 2, Jakarta : Salemba Empat.

Suprihatin, Ling. 2010. Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap

Dana Pensiun Lembaga Keuangan DPLK Muamalat, Jakarta: UIN Syarif

Hidayatullah

Suliyanto. 2011. Ekonometrika terapan: teori dan aplikasi spss, Yogyakarta:

ANDI

Wulandari, Bety. 2006. analisis kinerja dana pensiun lembaga keuangan PT.

Bank Muamalat Indonesia, Tbk tahun 2002-2006. Skripsi, Jakarta: UIN

Syarif Hidayatullah.

Yuamnita, A. 2005. Bank Syariah: Gambaran Umum, Jakarta: Pusat Pendidikan

dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI

Johanna, K. 2017. DPLK Muamalat incar pertumbuhan AUM 20%

(www.keuangan.kontan.co.id)

Kurniati, Andyan. 2017. Dana Pensiun Syariah, Agar Sejahtera dan semakin

khusyuk beribadah dimasa tua. (www.kompasiana.com)

Rosalina, Dessy. 2017. Dana kelolaan DPLK Muamalat hampir sentuh target.

(www.keuangan.kontan.co.id)

Septyaningsih, Lit. 2017. DPLK Muamalat akan Dikonversi Menjadi Dana

Pensiun Syariah. (www.Republika.co.id)

Yunus, Syarif. 2014. Dana Pensiun & BPJS Ketenagakerjaan (Tanya Jawab

Edukatif). (www.kompasiana.com)

Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang dana

pensiun

Republik Indonesia. 1992. Peraturan pemerintah No. 76 Tahun 1992 tentang dana

pensiun pemberi kerja.

Republik Indonesia. 1992. Peraturan pemerintah No. 77 Tahun 1992 tentang dana

pensiun lembaga keuangan.

122

Republik Indonesia. 1992. Peraturan pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang bank

yang berbasis bagi hasil.

Republik Indonesia. 2008. Peraturan Bank Indonesia, PBI No.10/19/PBI/2008

tentang dana pihak ketiga

Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999

tentang prinsip ke-Syariahan

Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang Bank Indonesia No. 01 Tahun 1992

tentang asuransi

Republik Indonesia. 1992. KUHP pasal 1150 tentang pegadaian

Republik Indonesia. 1992. SK Menteri Keuangan No. 792/90 tentang lembaga

keuangan

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan

Republik Indonesia. 1969. Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang dana

pensiun bagi pns

Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Keuangan No. 199/ PMK.010/2008

tentang tata cara pengelolaan dana pensiun

Republik Indonesia. 2016. OJK Nomor 33/ POJK.05/ 2016 tentang

penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah

Republik Indonesia. 2011. Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang badan

penyelenggara jaminan sosial

Republik Indonesia. 1992. Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang peserta

dana pensiun

Republik Indonesia. Fatwa DSN-MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 Tentang

Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip

Syariah.

Republik Indonesia. 2015. POJK NOMOR 3/POJK.05/2015 tentang jenis

investasi yang diperbolehkan dana pensiun

Republik Indonesia. 1998. Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan

syariah

123

QS. Haji [22]: 78

QS. Al’Hijr [15]:87

kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)

124

Lampiran

Lampiran 1

Data regresi variabel penelitian

No. Bln-tahun

Asset DPLK

Profit BMI

DPK BMI

JII Profit DPLK

1 Mar-09 159,55 432,38 10,82 236,79 329

2 Jun-09 169,82 370,04 12,38 321,46 651

3 Sep-09 180,44 300,31 12,18 401,53 1100

4 Dec-09 200,45 50,19 13,32 417,18 1963

5 Mar-10 217,31 328,28 12,02 443,67 418

6 Jun-10 231,72 353,52 12,36 460,26 884

7 Sep-10 248,57 362,22 13,86 526,52 1135

8 Dec-10 266,29 170,94 17,39 517,61 1521

9 Mar-11 284,68 513,11 18,60 514,92 570

10 Jun-11 298,26 563,88 20,73 536,04 1078

11 Sep-11 311,66 573,20 22,49 492,30 1631

12 Dec-11 328,16 273,62 26,77 537,03 1989

13 Mar-12 353,15 757,54 27,51 584,06 570

14 Jun-12 379,72 884,83 28,23 544,19 1453

15 Sep-12 410,76 985,96 30,79 600,84 2391

16 Dec-12 442,83 389,41 34,90 594,79 3730

125

17 Mar-13 485,84 1258,903 40,12 660,34 1261

18 Jun-13 511,99 1400,048 40,78 660,17 2935

19 Sep-13 535,09 1538,478 43,53 585,59 4651

20 Dec-13 558,33 165,14 41,79 585,11 5464

21 Mar-14 592,33 1862,68 44,58 640,41 1546

22 Jun-14 626,62 1930,73 48,82 655,00 3272

23 Sep-14 659,97 1628,185 50,27 687,62 5168

24 Dec-14 714,21 57,17 51,21 683,11 7645

25 Mar-15 752,37 731,06 47,24 728,20 2241

26 Jun-15 790,92 142,05 41,77 656,99 4562

27 Sep-15 820,24 151,95 42,38 556,09 7305

28 Dec-15 871,15 74,49 45,08 592,90 9841

29 Mar-16 923,64 15,19 40,98 652,69 3347

30 Jun-16 956,74 40,69 39,90 694,34 6889

31 Sep-16 994,52 50,61 41,07 739,69 9474

32 Dec-16 1004,801 81,00 41,92 694,13 12715

33 Mar-17 1037,497 10,55 43,40 718,35 3032

34 Jun-17 1098,94 42,14 45,36 749,60 6103

35 Sep-17 1156,239 45,56 47,31 733,30 10777

126

Lampiran 2

Hasil olah data

Gambar 4.2

Grafik p-plot

Tabel 4.6

Hasil Uji Test of Normality

Tests of Normality

Shapiro-Wilk

Statistic df Sig.

Unstandardized Residual ,961 35 ,241

a. Lilliefors Significance Correction

127

Gambar 4.3

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.7

Hasil Uji Spearman’s rho

128

Tabel 4.8

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 4.9

Hasil Uji Autokolerasi

Model Summaryb

Model R R

Square Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

Durbin-Watson

1 ,946a ,895 ,881 106,00221 1,298

a. Predictors: (Constant), jii, pbmi, pdplk, dpk b. Dependent Variable: aset

Tabel 4.10

Hasil Uji Statistik t

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

Collinearity

Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) -251,023 114,042

pbmi -,156 ,044 -,287 ,542 1,846

dpk 10,893 3,475 ,483 ,147 6,802

jii ,792 ,312 ,312 ,230 4,350

pdplk ,020 ,010 ,211 ,334 2,998

a. Dependent Variable: asetdplk

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) -251,023 114,042 -2,201 ,036

pbmi -,156 ,044 -,287 -3,571 ,001

dpk 10,893 3,475 ,483 3,135 ,004

jii ,792 ,312 ,312 2,535 ,017

pdplk ,020 ,010 ,211 2,063 ,048

a. Dependent Variable: asetdplk

129

Tabel 4.11

Hasil Uji Statistik f

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 2881117,991 4 720279,498 64,102 ,000b

Residual 337094,044 30 11236,468

Total 3218212,035 34

a. Dependent Variable: aset

b. Predictors: (Constant), jii, pbmi, pdplk, dpk

Tabel 4.12

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R

Square Std. Error of the Estimate

Durbin-Watson

1 ,946a ,895 ,881 106,00221 1,298

a. Predictors: (Constant), jii, pbmi, pdplk, dpk b. Dependent Variable: aset