DESKRIPSI MATA KULIAH...materi tugas latihan terstruktur/mandiri. Menyimak, meng-ajukan pertanyaan dan pendapat men-jawab pertanyaan evaluasi. SAP, silabus, kontrak perkuliah-an, text

1

DESKRIPSI MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah : Hukum Perbankan dan Jaminan

Kode Mata Kuliah : WNI 2207

Semester : III

Waktu Pertemuan : 14 kali Pertemuan

Tempat Pertemuan : Ruang Kuliah Program Studi Magister

Kenotariatan

Tim Pengajar : 1. Dr. Dr. Dewa Gde Rudy, SH., M.Hum

2. Dr. Made Udiana, SH., MH.

1. Manfaat Mata Kuliah

Setelah menempuh mata kuliah Hukum Perbankan dan Pembiayaan

ini, diharapkan mahasiswa memperoleh pengetahuan secara teoritik

dan mampu menganalisa masalah-masalah hukum berkaitan dengan

Hukum Perbankan dan Jaminan serta mampu mengaplikasikan teori,

prinsip/azas, dan ketentuan-ketentuan normatif Hukum Perbankan

dalam kasus-kasus nyata di masyarakat.

2. Deskripsi Mata Kuliah.

Mata kuliah Hukum Perbankan dan Jaminan ini merupakan mata

kuliah yang menjelaskan materi Hukum Perbankan dan Jaminan yang

meliputi prinsip-prinsip dalam kegiatan perbankan, Hubungan hukum

antara bank dan nasabah, perlindungan nasabah bank, perjanjian dan

jaminan kredit bank, kredit macet, pencabutan izin usaha dan

likuidasi bank.

3. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Standar Kompetensi mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan

dapat memahami materi Hukum Perbankan dan Jaminan dan mampu

2

menganalisis serta memecahkan persoalan-persoalan hukum yang

menyangkut perbankan dan jaminan.

4. Metode dan Strategi Mata Kuliah.

Strategi perkuliahan ini dilakukan dengan menjelaskan materi kuliah

dikelas, diskusi serta pemecahan masalah (problem solving).

Metode pembelajaran menggunakan Problem Based Learning (PBL),

dimana pusat pembelajaran ada pada mahasiswa. Metode yang

diterapkan adalah belajar (learning), bukan mengajar (teaching).

Perkuliahan tentang sub-sub pokok bahasan dipaparkan dengan alat

bantu media berupa ; papan tulis, power point slide, dan buku

panduan yang berupa Buku Ajar.

5. Pelaksanaan Perkuliahan

Perkuliahan dilaksanakan dalam jangka waktu 14 kali pertemuan

dengan alokasi waktu yang disesuaikan dengan jadwal yang diperoleh

dari Program study Magister Kenotariatan.

6. Materi Pokok

Materi pokok mata kuliah ini terdiri atas;

I. PENDAHULUAN

A. Pengertian dan Fungsi Bank Sebagai Lembaga Intermediasi

Perbankan.

B. Eksistensi Perbankan dalam Sistem Keuangan

C. Pengaturan dan Pengawasan Perbankan.

D. Prinsip-Prinsip Dalam Kegiatan Perbankan.

II. HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK DAN NASABAH

A. Pengertian dan Jenis Nasabah Perbankan.

B. Dasar Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah

C. Hubungan Hukum Antara Bank dengan Nasabah Penyimpan

Dana.

3

D. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Peminjam

Dana

III. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK

A. Urgensi Perlindungan Hukum Nasabah Bank

B. Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Arsitektur Perbankan

Indonesia (API)

C. Upaya Perlindungan Hukum Nasabah Bank.

IV. PERJANJIAN KREDIT SEBAGAI DASAR HUBUNGAN

ANTARA BANK DAN NASABAH

A. Bentuk dan Dasar Hukum Perjanjian Kredit Bank

B. Perjanjian Kredit Bank Sebagai Perjanjian Standar

C. Perumusan Substansi Perjanjian Kredit Bank

V. JAMINAN DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK

A. Istilah dan Pengertian Jaminan

B. Persyaratan dan Kegunaan Jaminan

C. Pembedaan dan Jenis-Jenis Jaminan

D. Bentuk dan Sifat Perjanjian Jaminan

VI. PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT MACET

A. Kriteria dan Faktor Penyebab Kredit Macet

B. Penyelamatan Kredit Macet.

C. Penyelesaian Kredit Macet

VII. PENCABUTAN IZIN USAHA DAN LIKUIDASI BANK

A. Pengertian dan Dasar Hukum Likuidasi Bank

B. Alasan Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi Bank

C. Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana Dalam

Likuidasi Bank

D. Tanggungjawab Perdata Pemegang Saham dan Pengurus Bank

Terlikuidasi.

4

7. Bahan Bacaan

Adrian Sutedi, 2010, Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan

(LPS), Sinar Grafika, Jakarta.

Charles D. Marpaung, 1987, Pemahaman Mendasar Usaha Leasing,

Interpress, Jakarta.

Daeng Naja HR, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi, PT. Citra

Aditya Bakti, Bandung.

Dahlan Slamat, 2001, Manajemen Lembaga Keuangan, Fakultas

Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Djoni Gazali dan Rachmadi Usman, 2010, Hukum Perbankan, Sinar

Grafika, Jakarta.

Edy Putra The Aman, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan

Yuridis, Liberty Yogyakarta.

H. Budi Untung, 2000, Kredit Perbankan Di Indonesia, Andi,

Yogyakarta.

H. Salim HS, 2005, Perkembangan Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit

Perbankan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hendra Nurtjahyo, 2002, Eksistensi Bank Sentral Dalam Konstitusi

berbagai Negara, Pusat Study HTN Universitas Indonesia,

Jakarta.

Hermansyah, 2006, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana

Prenada Media Group, Jakarta.

J. Satrio, 2002, Hukum Jaminan dan Hak Jaminan Kebendaan, PT.

Citra Aditya Bakti, Bandung.

Johanes Ibrahim, 2004, Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam

Hukum Positif, CV. Utomo, Bandung.

Kartono, 1977, Hak-Hak Jaminan Kredit, Pradnyafaramiia, Jakarta.

Kasmir, 2001, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja

Grafmdo Persada, Jakarta.

M. Bahsan, 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di

Indonesia, PT. Raja Grafmdo Persada, Jakarta.

5

Mahesa Jati Kusuma, 2012, Hukum Perlindungan Nasabah Bank,

Nusa Media, Bandung.

Mariam Darus Badrulzaman, 1994, Aneka Hukum Bisnis, Alumni.

Muhamad Djumhana, 2006, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra


Munir Fuady, 1999, Perbankan Modern Buku Kesatu, PT. Citra


Neny Sri Imaniyati, 2009, Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan

Kegiatan Ekonomi, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Perry Warjiyo, 2004, Bank Indonesia Bank Sentral Republik

Indonesia Sebuah Pengantar, Pusat Pendidikan dan Pusat

Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2009, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar

Grafika, Jakarta.

Rahmadi Usman, 2011, Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan

Mediasi Perbankan, Mandar Maju, Bandung.

Richard Burton Simatupang, 1996, Aspek-Aspek Dalam Bisnis,

Rineka Cipta, Jakarta.

Ronny Gautama Hotma Bako, 1995, Hubungan Bank dan Nasabah

Terhadap Produk Tabungan dan Deposito, PT Citra Aditya

Bakti, Bandung.

Sentosa Sembiring, 2000, Hukum Perbankan, Mandar Maju,

Bandung.

Sigit Triandaru, Totok Budi Santoso, 2007, Bank dan Lembaga

Keuangan Lainnya, Penerbit Salemba Empat Jakarta.

Siti Ismijati Jenie, 1996, Beberapa Perjanjian Yang Berkaitan

Dengan Kegiatan Pembiayaan, Bahan Penataran Dosen

Hukum Perdata, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Sri Soedewi Masjchuoen Sofyan, 2001, Hukum Jaminan di Indonesia,

Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty

Ofset, Yogyakarta.

Subagyo et.al, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Sekolah

Tinggi Ilmu ekonomi, YKPN, Yogyakarta,

6

Try Widiyono, 2006, Aspek Hukum Operasional Produk Perbankan

di Indonesia, Ghalia Indonesia.

Wijanarko, 1993, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, PT

Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

8. Tugas

Mahasiswa mengerjakan tugas mandiri dengan topik yang bersumber

dari sumstansi materi perkuliahan. Kepada mahasiswa diwajibkan

untuk membuat karya tulis berupa paper dengan topik yang

ditentukan oleh pengajar. Karya tulis paper tersebut dipresentasikan

dalam bentuk power point presentation maupun media lainnya sesuai

dengan situasi dan kondisi yang ada.

9. Kriteria dan Standar Penilaian.

Penilaian dilakukan berdasarkan sistem penilaian Kurikulum Berbasis

Kompetensi (KBK) sebagai berikut :

Evaluasi proses : 60 %

Evaluasi final/akhir : 40 %

Evaluasi Proses terdiri dari :

Kemampuan menulis (tugas paper) : 10 %

Kemampuan presentasi : 20 %

Keaktifan di kelas : 20 %

Kehadiran : 10 %

Evaluasi Finas/Akhir ;

Ujian Tengah Semester (UTS) : 20 %

Ujian Akhir Semester (UAS) : 20 %

7

Standar penilaian digunakan sistem penilaian KBK. Hasil evaluasi

dikategorikan sebagai berikut :

Angka Mutu

(Skala 0 – 10)

Angka Mutu

(Skala 0 – 4)

Huruf Mutu

(Skala Kualitatif)

85 – 100 4 A

70 – 84 3 B

55 – 69 2 C

40 – 54 1 D

0 – 39 0 E

10. Tata Tertib Peserta

1) Sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Program

Magister Kenotariatan Universitas Udayana, peserta yang

diperbolehkan mengikuti perkuliahan adalah mahasiswa yang

sudah terdaftar dan memenuhi persyaratan administratif lainnya.

2) Peserta diharapkan hadir 5 menit sebelum perkuliahan dimulai.

Keterlambatan masuk di kelas hanya ditoleransi maksimal 10

menit dari jadwal perkuliahan. Lewat dari batas waktu tersebut,

peserta tidak diperkenankan masuk kelas untuk mengikuti kuliah .

3) Mahasiswa wajib hadir mengikuti perkuliahan minimal 75 % dari

tatap muka.

4) Pada saat perkuliahan peserta wajib menggunakan pakaian yang

sopan (pakaian berkerah dan memakai sepatu).

5) Pada saat perkuliahan sedang berlangsung semua alat komunikasi

dan Handphone harus dalam keadaan mati/silent

6) Peserta diwajibkan mengikuti dan atau memenuhi persyaratan

lainnya yang ditentukan Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas Udayana.

8

11. Jadwal Perkuliahan

No. Pokok Bahasan Pertemuan

Ke- Dosen

1 - Pengertian dan Fungsi

Bank Sebagai Lembaga

Intermediasi Perbankan.

- Eksistensi Perbankan dalam

Sistem Keuangan

- Pengaturan dan

Pengawasan Perbankan.

- Prinsip-Prinsip Dalam

Kegiatan Perbankan.

I Team Teaching

2 Diskusi Pokok Bahasan I II Team Teaching

3 - Pengertian dan Jenis

Nasabah Perbankan.

- Dasar Hubungan Hukum

Antara Bank dan Nasabah

- Hubungan Hukum Antara

Bank dengan Nasabah

Penyimpan Dana.


Bank Dengan Nasabah

Peminjam Dana

III Team Teaching

4 Diskusi Pokok Bahasan II IV Team Teaching

5 - Urgensi Perlindungan

Hukum Nasabah Bank

- Perlindungan Hukum

Nasabah Dalam Arsitektur

Perbankan Indonesia (API)

- Upaya Perlindungan

Hukum Nasabah Bank.

V Team Teaching

9


Ke- Dosen

6 Diskusi Pokok Bahasan III VI Team Teaching

7 - Bentuk dan Dasar Hukum

Perjanjian Kredit Bank

- Perjanjian Kredit Bank

Sebagai Perjanjian Standar

- Perumusan Substansi


VII Team Teaching

8 Diskusi Pokok Bahasan IV VIII Team Teaching

9 - Istilah dan Pengertian

Jaminan

- Persyaratan dan Kegunaan

Jaminan

- Pembedaan dan Jenis-Jenis

Jaminan

- Bentuk dan Sifat

Perjanjian Jaminan

IX Team Teaching

10 Diskusi Pokok Bahasan V X Team Teaching

11 - Kriteria dan Faktor

Penyebab Kredit Macet

- Penyelamatan Kredit

Macet.

- Penyelesaian Kredit Macet

XI Team Teaching

12 Diskusi Pokok Bahasan VI XII Team Teaching

13 - Pengertian dan Dasar

Hukum Likuidasi Bank

- Alasan Pencabutan Izin

Usaha dan Likuidasi Bank


Nasabah Penyimpan Dana

XIII Team Teaching

10


Ke- Dosen

Dalam Likuidasi Bank

- Tanggungjawab Perdata

Pemegang Saham dan

Pengurus Bank Terlikui-

dasi.

14 Diskusi Pokok Bahasan VII XIV Team Teaching

12. Lain-lain

Apabila ada hal-hal diluar ketentuan ini perlu disepakati, dapat

dibicarakan secara teknis pada saat setiap pertemuan

Apabila ada perubahan isi modul, aka nada pemberitahuan terlebih

dahulu.

20

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

Pertemuan 1

1. Mata Kuliah Hukum Perbankan dan Jaminan

2. Kode Mata Kuliah WNI 2207

3. S K S 2

4. Waktu Pertemuan 100 menit

5. Pertemuan Ke- 1

6. Semester III

7. Indikator Pencapaian Mahasiswa dapat memahami / mengerti serta mampu

menganalisis tentang fungsi dan eksistensi bank,

pengaturan, pengawasan, serta prinsip-prinsip perbankan.

8. Materi Pokok 1. Pengertian dan Fungsi Bank Sebagai Lembaga


2. Eksistensi Perbankan dalam Sistem Keuangan

3. Pengaturan dan Pengawasan Perbankan.

4. Prinsip-Prinsip Dalam Kegiatan Perbankan.

9. Pengalaman Belajar Mempelajari dan menelaah materi tentang fungsi dan

eksistensi bank, pengaturan, pengawasan, serta prinsip-

prinsip perbankan.

Strategi Pembelajaran

Tahapan Kegiatan Dosen Kegiatan

Mahasiswa

Media dan Alat

Pembelajaran

(1) (2) (3) (4)

Pembukaan Menyampaikan silabus,

SAP, Kontrak perkuliahan.

Penilaian Dosen :

Memberikan ulasan umum

tentang pentingnya mata

kuliah Hukum Perbankan

dan Jaminan

Melihat,

mendengarkan

penjelasan, serta

mencatat

SAP, silabus,

kontrak perkuliah-

an, text book,

peraturan per-

undang-undangan,

power point

Penyajian Menjelaskan tentang dan

sekitar fungsi dan eksistensi

Melihat,

mendengarkan

SAP, silabus,

kontrak perkuliah-

21

bank, pengaturan, peng-

awasan, serta prinsip-

prinsip perbankan.

penjelasan,

mencatat, bertanya

dan berdiskusi.

an, text book,

peraturan per-

undang-undangan,

power point

Penutup Merangkum isi pokok

pembahasan, memberikan

evaluasi dan memberikan

materi tugas latihan

terstruktur/mandiri.

Menyimak, meng-

ajukan pertanyaan

dan pendapat men-

jawab pertanyaan

evaluasi.

SAP, silabus,

kontrak perkuliah-

an, text book,

peraturan per-

undang-undangan,

power point

Post Test Ujian tertulis, lisan, penilaian, evaluasi terhadap proses pembelajaran,

dan unjuk sikap.

Referensi 1. Perry Warjiyo (Editor), 2004, Bank Indonesia Bank Sentral

Republik Indonesia Sebuah Pengantar, Pusat Pendidikan dan Studi

Kebanksentralan Bank Indonesia, Jakarta, hal. 136, 140,141, 165.

2. Muhamad Djumhana, 2006, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra

Aditya Bakti, Bandung, hal. 109, 110, 111.

3. Hendra Nurtjahyo, 2002, Eksistensi Bank Sentral Dalam Konstitusi

Berbagai Negara, Pusat Study HTN UI, Jakarta, hal. 14, 15.

4. Try Widiyono, 2006, Aspek Hukum Operasional Produk

Perbankan di Indonesia, Ghalia Indonesia, hal. 219, 230, 239.

5. Sentosa Sembiring, 2000, Hukum Perbankan, Mandar Maju,

Bandung, h. 20, 21.

6. Johanes Ibrahim, 2004, Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam

Hukum Positif, CV. Utomo, Bandung, hal. 25, 123, 132.

7. Kasmir, 2001, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja

Grafindo Persada, Jakarta, hal. 23, 27, 32, 44.

8. Nindyo Pramono, 2006, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, PT.

Citra Aditya Bakti, hal. 209,210.

Dosen : Dr. Dewa Gde Rudy, SH., M.Hum

Tanda Tangan :

22


Pertemuan 2



3. S K S 2


5. Pertemuan Ke- 2

6. Semester III

7. Indikator Pencapaian Mahasiswa dapat memahami dan mampu

mendiskusikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan

dalam diskusi serta dapat merangkum hasil diskusi

berkenaan dengan materi fungsi dan eksistensi bank,

pengaturan, pengawasan dan prinsip-prinsip perbankan.

8. Materi Pokok Discussion Task

9. Pengalaman Belajar Mempelajari sambil mendiskusikan dan merangkum

materii diskusi.



Mahasiswa

Media dan Alat

Pembelajaran

(1) (2) (3) (4)

Pembukaan Memberikan ulasan

sekilas tentang pokok

bahasan terdahulu

(pertemuan I) sebagai

pengantar diskkusi.

Melihat, mende-

ngarkan penjelasan

serta mencatat

Text book, power

point, tugas ter-

struktur

Penyajian Pembahasan discussion

task oleh mahasiswa

sesuai dengan penugasan

dosen, berkaitan dengan

fungsi, eksistensi, peng-

aturan, pengawasan dan

Berdiskusi dan

menemukan jawab-

an dari pertanyaan-

pertanyaan dalam

discussion task.

Text book, power

point, tugas ter-

struktur

23

prinsip-prinsip

perbankan.

Penutup Menerangkan isi pokok

bahasan, memberikan



terstruktur/mandiri untuk

kegiatan berikut.

Menyimak, meng-

ajukan pertanyaan

dan pendapat,

menjawab perta-

nyaan evaluasi.

Text book, power

point, tugas ter-

struktur

Post Test Ujian tertulis, lisan, penilaian/evaluasi terhadap proses

pembelajaran, dan unjuk sikap.

Referensi 1. Perry Warjiyo (Editor), 2004, Bank Indonesia Bank Sentral

Republik Indonesia Sebuah Pengantar, Pusat Pendidikan dan

Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, Jakarta, hal. 136,

140,141, 165.

2. Muhamad Djumhana, 2006, Hukum Perbankan di Indonesia,

Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 109, 110, 111.

3. Hendra Nurtjahyo, 2002, Eksistensi Bank Sentral Dalam

Konstitusi Berbagai Negara, Pusat Study HTN UI, Jakarta, hal.

14, 15.


Perbankan di Indonesia, Ghalia Indonesia, hal. 219, 230, 239.


Bandung, h. 20, 21.

6. Johanes Ibrahim, 2004, Bank sebagai Lembaga Intermediasi

dalam Hukum Positif, CV. Utomo, Bandung, hal. 25, 123, 132.

7. Kasmir, 2001, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja

Grafindo Persada, Jakarta, hal. 23, 27, 32, 44.

8. Nindyo Pramono, 2006, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual,

PT. Citra Aditya Bakti, hal. 209,210.


Tanda Tangan :

24


Pertemuan 3



3. S K S 2


5. Pertemuan Ke- 3

6. Semester III

7. Indikator Pencapaian Mahasiswa mampu mengerti dan memahami tentang

pengertian dan jenis nasabah, hubungan hukum antara

bank dan nasabah, serta mampu menganalisis

permasalahan hukum berkenan dengan hal tersebut.

8. Materi Pokok 1. Pengertian dan Jenis Nasabah Perbankan.

2. Dasar Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah

3. Hubungan Hukum Antara Bank dengan Nasabah

Penyimpan Dana.

4. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah

Peminjam Dana

9. Pengalaman Belajar Mempelajari dan menelaah tentang pengertian dan jenis

nasabah, hubungan hukum antara bank dan nasabah,

serta hak-hak nasabah bank.



Mahasiswa

Media dan Alat

Pembelajaran

(1) (2) (3) (4)


umum isi kuliah, materi

pokok dan kaitannya

dengan isi kuliah yang

lain.

Melihat, mende-

ngarkan penjelasan

serta mencatat

Textbook, power

point, peraturan

perundang-

undangan.

25

Penyajian Menjelaskan tentang

pengertian dan jenis

nasabah serta hubungan

hukum antara bank

dengan nasabah.

Melihat, mende-

ngarkan penjelas-

an, mencatat dan

berdiskusi.

Textbook, power

point, peraturan

perundang-

undangan.


bahasan, memberikan


materi tugas latihan ter-

struktur, mandiri/ kelom-

pok

Menyimak, menga-

jukan pertanyaan

dan pendapat,

menjawab perta-

nyaan evaluasi.

Textbook, power

point, peraturan

perundang-

undangan.

Post Test Ujian tertulis, lisan, penilaian atau evaluasi terhadap proses


Referensi 1. Rachmadi Usman, 2011, Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan


2. Mahesa Jati Kusuma, 2012, Hukum Perlindungan Nasabah Bank,


3. Ronny Sautman Hotma Bako, 1995, Hubungan Bank dan

Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito, Alumni,

Bandung.




Konstitusi Berbagai Negara, Pusat Studi HTN UI, Jakarta.


Perbankan di Indonesia, Ghalia Indonesia.

7. Perry Warjiyo (Editor), 2004, Bank Indonesia Bank Sentral


Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, Jakarta.


Tanda Tangan :

26


Pertemuan 4



3. S K S 2


5. Pertemuan Ke- 4

6. Semester III

7. Indikator Pencapaian Mahasiswa mampu menganalisa, menemukan jawaban

sekaligus memecahkan masalah atas discussion task

yang diajukan.


9. Pengalaman Belajar Mempelajari, mendiskusikan, mengidentifikasi masalah

dan merangkum dari materi discussion task.



Mahasiswa

Media dan Alat

Pembelajaran

(1) (2) (3) (4)

Pembukaan Memberikan ulasan se-

kilas tentang pokok ba-

hasan terdahulu (materi

pertemuan 3)

Melihat, mende-

ngarkan penjelas-

an, serta mencatat

Textbook, power

point, peraturan

perundang-

undangan, tugas

terstruktur

Penyajian Memfasilitasi penyajian

discussion task oleh

mahasiswa.

Mendengar, mene-

laah, mencatat,

mendiskusikan,

bertanya dan men-

jawab.

Textbook, power

point, peraturan

perundang-

undangan, tugas

terstruktur

Penutup Memberi komentar/

ulasan tentang proses

diskusi baik berkaitan

Merangkum hasil

diskusi dan

menjawab

Textbook, power

point, peraturan

perundang-

27

dengan substansi maupun

partisipasi mahasiswa

dalam berdiskusi dan

memberi penugasan untuk

kegiatan berikut :

pertanyaan

evaluasi,

undangan, tugas

terstruktur









Bandung.




Konstitusi Berbagai Negara, Pusat Studi HTN UI, Jakarta.


Perbankan di Indonesia, Ghalia Indonesia.

7. Perry Warjiyo (Editor), 2004, Bank Indonesia Bank Sentral


Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, Jakarta.


Tanda Tangan :

28


Pertemuan 5



3. S K S 2


5. Pertemuan Ke- 5

6. Semester III

7. Indikator Pencapaian Mahasiswa mengerti dan memahami serta mampu

menganalisis tentang urgensi dan upaya perlindungan

hukum nasabah bank.

8. Materi Pokok 1. Urgensi Perlindungan Hukum Nasabah Bank

2. Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Arsitektur


3. Upaya Perlindungan Hukum Nasabah Bank.

9. Pengalaman Belajar Mempelajari, mengkaji dan menelaah mengenai urgensi

dan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap

nasabah bank.



Mahasiswa

Media dan Alat

Pembelajaran

(1) (2) (3) (4)

Pembukaan Memberikan isi kuliah,

materi pokok dan

kaitannya dengan isi

kuliah yang lain.

Melihat, mende-

ngarkan penjelasan

serta mencatat

Textbook, per-

aturan perundang-

undangan, power

point.


urgensi dan upaya

perlindungan hukum

terhadap nasabah bank.

Melihat, mende-

ngarkan penjelasan,

mencatat, bertanya

dan berdiskusi.

Textbook, per-

aturan perundang-

undangan, power

point.

29


bahasan, memberikan

veluasi dan memberikan


terstruktur/mandiri.

Menyimak, menga-

jukan pertanyaan

dan pendapat,

menjawab perta-

nyaan evaluasi.

Textbook, per-

aturan perundang-

undangan, power

point.

Post Test Ujian tertulis, lisan, penilaian / evaluasi terhadap proses








Bandung.

4. Hermansyah, 2006, Hukum Perbankan Nasional Indonesia,

Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

5. Marulak Pardede, 1998, Likuidasi Bank dan Perlindungan

Nasabah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

6. Try Widiyono, 2006, Aspek Hukum Operasional Transaksi

Produk Perbankan, Ghalia Indonesia, Bogor.


Tanda Tangan :

30


Pertemuan 6



3. S K S 2


5. Pertemuan Ke- 6

6. Semester III


sekaligus memecahkan masalah discussion task yang

diajukan dengan melihat kasus nyata dalam praktek

perbankan.


9. Pengalaman Belajar Memepelajari, mendiskusikan, mengidentifikasi

masalah dan merangkum materi Discussion task.



Mahasiswa

Media dan Alat

Pembelajaran

(1) (2) (3) (4)



bahasan terdahulu

(pertemuan 5)

Melihat, mende-

ngarkan penjelas-

an, serta mencatat.

Textbook, power

point, tugas terp-

struktur

Penyajian Sebagai fasilitator dan

memotivasi proses

discussion task, sesuai

dengan penugasan oleh

dosen sesuai materi

pertemuan 5

Berdiskusi dan me-

nemukan jawaban

dari pertanyaan-

pertanyaan dalam

discussion task.

Textbook, power

point, tugas terp-

struktur


bahasan, memberikan

Menyimak, menga-

jukan pertanyaan

Textbook, power

point, tugas terp-

31




kegiatan berikut.

dan pendapat, men-

jawab pertanyaan

evaluasi

struktur


pembelajaran, dan unjuk sikap







Bandung.

4. Hermansyah, 2006, Hukum Perbankan Nasional Indonesia ,

Kencana Prenada Media Group, Jakarta.




Produk Perbankan, Ghalia Indonesia, Bogor.


Tanda Tangan :

32


Pertemuan 7



3. S K S 2


5. Pertemuan Ke- 7

6. Semester III

7. Indikator Pencapaian Mahasiswa dapat memahami dan mampu menganalisis

tentang bentuk, dasar hukum, serta mampu

merumuskan perjanjian kredit bank.

8. Materi Pokok 1. Bentuk dan Dasar Hukum Perjanjian Kredit Bank

2. Perjanjian Kredit Bank Sebagai Perjanjian Standar

3. Perumusan Substansi Perjanjian Kredit Bank

9. Pengalaman Belajar Mempelajari dan menelaah secara umum tentang

bentuk dan dasar hukum, rumusan substansi, dan

perlindungan hukum subyek hukum dalam perjanjian

kredit bank.



Mahasiswa

Media dan Alat

Pembelajaran

(1) (2) (3) (4)

Pembukaan Memberikan ulasan isi

kuliah materi pokok dan

kaitannya dengan

isikuliah yang lain.

Melihat, mende-

ngarkan penjelas-

an, serta mencatat

Textbook, power

point, peraturan

perundang-undang-

an terkait


bentuk, dasar hukum, dan

rumusan substansi, per-

janjian kredit bank.

Melihat, mende-

ngarkan penjelasan,

mencatat, bertanya

dan berdiskusi

Textbook, power

point, peraturan

perundang-undang-

an terkait

33


bahasan, memberikan


tugas latihan terstruktur/

mandiri.

Menyimak, menga-

jukanpertanyaan

dan pendapat,

menjawab perta-

nyaan evaluasi

Textbook, power

point, peraturan

perundang-undang-

an terkait


pembelajaran dan unjuk sikap.

Referensi 1. Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010, Hukum Perbankan,

Sinar Grafindo, Jakarta.

2. Sutarno, 2005, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank,

Alfabeta, Bandung.

3. Gatot Supramono, 2009, Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu

Tinjauan Dibidang Yuridis, Rineka Cipta, Jakarta


Produk Perbankan di Indonesia, Ghalia, Indonesia, Bogor.

5. H. Buddi Untung, 2005, Kredit Perbankan di Indonesia, Audi

Yogyakarta.

6. Daeng Naja HR, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi, PT.


7. Edy Putra Tje Aman, Kredit Perbankan suatu Tinjauan Yuridis,

Liberty Yogyakarta.


Tanda Tangan :

34


Pertemuan 8



3. S K S 2


5. Pertemuan Ke- 8

6. Semester III


sekaligus memecahkan masalah atas Discussion Task

yang diajukan dan dihubungkan dengan praktek

perbankan.



dan merangkum materi Discussion task.



Mahasiswa

Media dan Alat

Pembelajaran

(1) (2) (3) (4)

Pembukaan Memberi ulasan sekilas

tentang pokok bahasan

terdahulu (pertemuan 7)

Melihat, mende-

ngar penjelasan,

serta mencatat

Textbook, power

point, peraturan

perundang-undang-

an

Penyajian Memfasilitasi pembahas-

an Discussion Task sesuai

penugasan Dosen sesuai

materi pertemuan 7

Berdiskusi dan me-

nemukan jawaban

dari pertanyaan-

pertanyaan dalam

Discussion Task.

Textbook, power

point, peraturan

perundang-undang-

an


bahasan, memberikan

Menyimak, menga-

jukan pertanyaan

Textbook, power

point, peraturan

35



terstruktur / mandiri

untuk kegiatan berikut

dan pendapat,

menjawab perta-

nyaan evaluasi.

perundang-undang-

an


pemelajaran, dan unjuk sikap.

Referensi 1. Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010, Hukum Perbankan,

Sinar Grafindo, Jakarta.


Alfabeta, Bandung.

3. Gatot Supramono, 2009, Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu

Tinjauan Dibidang Yuridis, Rineka Cipta, Jakarta


Produk Perbankan di Indonesia, Ghalia, Indonesia, Bogor.

5. H. Buddi Untung, 2005, Kredit Perbankan di Indonesia, Audi

Yogyakarta.




Liberty Yogyakarta.


Tanda Tangan :

36


Pertemuan 9



3. S K S 2


5. Pertemuan Ke- 9

6. Semester III


tentang istilah dan pengertian, persyaratan dan

kegunaan, jenis-jenis, serta bentuk dan sifat perjanjian

jaminan.

8. Materi Pokok 1. Istilah dan Pengertian Jaminan

2. Persyaratan dan Kegunaan Jaminan

3. Pembedaan dan Jenis-Jenis Jaminan

4. Bentuk dan Sifat Perjanjian Jaminan

9. Pengalaman Belajar Mempelajari dan menelaah tentang aspek-aspek

jaminan kredit yang meliputi ; pengertian, persyaratan

dan kegunaan, jenis-jenis serta bentuk dan sifat

perjanjian jaminan.



Mahasiswa

Media dan Alat

Pembelajaran

(1) (2) (3) (4)

Pembukaan Memberikan ulasan isi

kuliah, materi pokok dan

kaitannya dengan isi

kuliah yang lain.

Melihat, mende-

ngarkan penjelas-

an, serta mencatat

Textbook, power

point, peraturan

perundang-undang-

an.

Penyajian Menjelaskan materi

kuliah tentang pengertian,

Melihat, mende-

ngarkan penjelas-

Textbook, power

point, peraturan

37

persyaratan dan keguna-

an, jenis-jenis, bentuk dan

sifat perjanjian jaminan.

an, mencatat, ber-

tanya dan

berdiskusi.

perundang-undang-

an.


bahasan, memberikan


materi tugas latihan untuk

kuliah berikutnya.

Menyimak, menga-

jukan pertanyaan

dan pendapat,

menjawab perta-

nyaan evaluasi.

Textbook, power

point, peraturan

perundang-undang-

an.



Referensi 1. H. Buddi Untung, 2005, Kredit Perbankan di Indonesia, Audi

Yogyakarta.




Liberty Yogyakarta.


Alfabeta, Bandung.

5. Johanes Ibrahim, 2004, Bank Sebagai Lembaga Intermediasi

Dalam Hukum Positif, CV. Utama, Bandung.

6. Rachmadi Usman, 2009, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar

Grafika, Jakarta

7. M. Bahsan, 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit

Perbankan Indonesia, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.


Tanda Tangan :

38


Pertemuan 10



3. S K S 2


5. Pertemuan Ke- 10

6. Semester III

7. Indikator Pencapaian Mahasiswa mampu menganalisa, menemukan jawaban,

sekaligus memecahkan masalah atas problem Task

yang diajukan dan menghubungkannya dengan teori

serta perkembangan kenyataan dalam praktek.

8. Materi Pokok Problem Task


dan merangkum dari materi problem task.



Mahasiswa

Media dan Alat

Pembelajaran

(1) (2) (3) (4)



bahasan terdahulu

(pertemuan 9)

Melihat, mende-

ngarkan penjelasan,

serta mencatat

Textbook, power

point, tugas ter-

struktur

Penyajian Pembahasan problem task

oleh mahasiswa terkait

dengan materi pertemuan

9

Berdiskusi dan

menemukan jawab-

an dari pertanyaan-

pertanyaan dalam

problem task

Textbook, power

point, tugas ter-

struktur


bahasan, memberikan

Menyimak, menga-

jukan pertanyaan

Textbook, power

point, tugas ter-

39




kegiatan berikut

dan pendapat, men-

jawab pertanyaan

evaluasi

struktur



Referensi 1. H. Buddi Untung, 2005, Kredit Perbankan di Indonesia, Audi

Yogyakarta.




Liberty Yogyakarta.


Alfabeta, Bandung.

5. Johanes Ibrahim, 2004, Bank Sebagai Lembaga Intermediasi

Dalam Hukum Positif, CV. Utama, Bandung.

6. Rachmadi Usman, 2009, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar

Grafika, Jakarta

7. M. Bahsan, 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit

Perbankan Indonesia, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.


Tanda Tangan :

40


Pertemuan 11



3. S K S 2


5. Pertemuan Ke- 11

6. Semester III


tentang kriteria dan faktor penyebab kredit macet dan

upaya penyelamatan serta penyelesaiannya.

8. Materi Pokok 1. Kriteria dan Faktor Penyebab Kredit Macet

2. Penyelamatan Kredit Macet.

3. Penyelesaian Kredit Macet

9. Pengalaman Belajar Mempelajari dan menelaah tentang kriteria dan faktor

penyebab kredit bermasalah dan upaya

penyelesaiannya.



Mahasiswa

Media dan Alat

Pembelajaran

(1) (2) (3) (4)



pokok dan kaitannya de-

ngan isi kuliah yang lain

Melihat, mende-

ngarkan penjelasan,

serta mencatat

Texbook, power

point, peraturan

perundang-undang-

an


kriteria dan faktor penye-

bab, serta upaya penye-

lamatan dan penyelesaian

kredit macet.

Melihat, mende-

ngarkan penjelasan,

mencatat, bertanya

dan berdiskusi.

Texbook, power

point, peraturan

perundang-undang-

an

41


bahasan, memberikan



terstruktur/mandiri

Menyimak, menga-

jukan pertanyaan

dan pendapat, men-

jawab pertanyaan

evaluasi.

Texbook, power

point, peraturan

perundang-undang-

an


kpembelajaran, dan unjuk sikap.

Referensi 1. Kartono, 1977, Hak-Hak Jaminan Kredit, Pradnya Paramita,

Jakarta.

2. H. Salim HS, 2005, Perkembangan Hukum Jaminan di

Indonesia, kPT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

3. Johanes Ibrahim, 2004, Cross Defaul dan Croos Collateral

Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, PT. Refika

Aditama.

4. J. Satrio, 2002, Hukum Jaminan dan Hak Jaminan Kebendaan,

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

5. Sri Sudewi Mansjchoen Sofwan, 2001, Hukum Jaminan di

Indsonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan

Perorangan, Liberty Offset, Yogyakarta.

6. Sutarno, 2004, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank , CV.

Alfabeta, Bandung.

7. Muhamad Djumhana, 2006, Hukum Perbankan di Indonesia, PT.



Tanda Tangan :

42


Pertemuan 12



3. S K S 2


5. Pertemuan Ke- 12

6. Semester III


sekaligus memecahkan masalah atas problem task yang

diajukan dan menghubungkannya dengan teori serta

perkembangannya dalam praktek.



dan merangkum dari materi problem task yang diajukan

dalam diskusi.



Mahasiswa

Media dan Alat

Pembelajaran

(1) (2) (3) (4)



bahasan terdahulu

(pertemuan 11)

Melihat, mende-

ngarkan penjelasan,

serta mencatat

Texbook, power

point, tugas ter-

struktur

Penyajian Menjadi fasilitator dan

motivator dalam proses

pembahasan problem task

oleh mahasiswa.

Berdiskusi dan me-

nemukan jawaban

dari pertanyaan-

pertanyaan dalam

problem task.

Texbook, power

point, tugas ter-

struktur

43


pembahasan, memberikan


materi tugas latihan ter-

struktur / mandiri

Menyimak, meng-

ajukan pertanyaan

dan pendapat, men-

jawab pertanyaan

evaluasi

Texbook, power

point, tugas ter-

struktur

Post Test Ujian tertulis, lisan, penilaian / evaluasi, terhadap proses


Referensi 1. Kartono, 1977, Hak-Hak Jaminan Kredit, Pradnya Paramita,

Jakarta.

2. H. Salim HS, 2005, Perkembangan Hukum Jaminan di

Indonesia, kPT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

3. Johanes Ibrahim, 2004, Cross Defaul dan Croos Collateral

Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, PT. Refika

Aditama.

4. J. Satrio, 2002, Hukum Jaminan dan Hak Jaminan Kebendaan,

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

5. Sri Sudewi Mansjchoen Sofwan, 2001, Hukum Jaminan di

Indsonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan

Perorangan, Liberty Offset, Yogyakarta.

6. Sutarno, 2004, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank , CV.

Alfabeta, Bandung.




Tanda Tangan :

44


Pertemuan 13



3. S K S 2


5. Pertemuan Ke- 13

6. Semester III

7. Indikator Pencapaian Mahasiswa dapat memahami dan mampu menganalisa

tentang pengertian dan dasar hukum, alasan,

perlindungan nasabah penyimpan dana, serta tanggung

jawab pemegang saham, pengurus dalam likuidasi bank.

8. Materi Pokok 1. Pengertian dan Dasar Hukum Likuidasi Bank

2. Alasan Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi Bank

3. Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana


4. Tanggungjawab Perdata Pemegang Saham dan

Pengurus Bank Terlikui-dasi.

9. Pengalaman Belajar Mempelajari dan menelaah tentang dasar hukum,

alasan, perlindungan nasabah, serta tanggung jawab

pemegang saham dan pengurus dalam likuidasi bank.



Mahasiswa

Media dan Alat

Pembelajaran

(1) (2) (3) (4)



pokok dan kaitannya

dengan isi kuliah yang

lain

Melihat, mende-

ngarkan penjelasan,

serta mencatat

Texbook, power

point, peraturan

perundang-undang-

an

45


dasar hukum, alasan, per-

lindungan nasabah, dan

tanggungjawab pemegang

saham serta pengurus

dalam likuidasi bank.

Melihat, mende-

ngarkan penjelasan,

mencatat, bertanya

dan berdiskusi

Texbook, power

point, peraturan

perundang-undang-

an


bahasan, memberikan




Menyimak, meng-

ajukan pertanyaan

dan pendapat, men-

jawab pertanyaan

evaluasi.

Texbook, power

point, peraturan

perundang-undang-

an



Referensi 1. Adrian Sutedi, 2010, Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan




3. Djoni Gazali dan Rachmadi Usman, 2010, Hukum Perbankan,

Sinar Grafika, Jakarta.



5. Munir Fuady, 1999, Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu, PT.



Bandung.

7. Mariam Darus Badrulzaman, 1994, Aneka Hukum Bisnis,Alumni

Bandung.


Tanda Tangan :

46


Pertemuan 14



3. S K S 2


5. Pertemuan Ke- 14

6. Semester III


sekaligus memecahkan masalah atas problem task yang

diajukan dan menghubungkannya dengan teori serta

perkembangannya dalam praktek.



dan merangkum dari materi Problem Task yang

diajukan dalam diskusi.



Mahasiswa

Media dan Alat

Pembelajaran

(1) (2) (3) (4)

Pembukaan Memberikan ulasan se-

kilas tentang pokok

bahasan terdahulu

(pertemuan 13)

Melihat, mende-

ngarkan penjelasan,

serta mencatat

Texbook, power

point, tugas ter-

struktur

Penyajian Menjadi fasilitator dan

motivator dalam proses

pembahasan problem task

oleh mahasiswa

Berdiskusi dan me-

nemukan jawaban

dari pertanyaan-

pertanyaan dalam

problem task.

Texbook, power

point, tugas ter-

struktur

47


bahasan, memberikan




persiapan UAS.

Menyimak, meng-

ajukan pertanyaan

dan pendapat, men-

jawab pertanyaan

evaluasi.

Texbook, power

point, tugas ter-

struktur



Referensi 1. Adrian Sutedi, 2010, Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan




3. Djoni Gazali dan Rachmadi Usman, 2010, Hukum Perbankan,

Sinar Grafika, Jakarta.



5. Munir Fuady, 1999, Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu, PT.



Bandung.

7. Mariam Darus Badrulzaman, 1994, Aneka Hukum Bisnis,Alumni

Bandung.


Tanda Tangan :

48

KONTRAK PERKULIAHAN

Nama Mata Kuliah : Hukum Perbankan dan Jaminan

Kode Mata Kuliah : WNI 2207

Bobot SKS : 2 SKS

Semester : III

Hari Pertemuan : Sesuai dengan Jadwal

Tempat Pertemuan : Ruang Kuliah Program Studi Magister

Kenotariatan

Koordinator MK : 1. Dr. Made Udiana, SH., MH.

1. Manfaat Mata Kuliah

Setelah menempuh mata kuliah Hukum Perbankan dan Jaminan ini,

diharapkan mahasiswa memperoleh pengetahuan secara teoritik dan

mampu menganalisa masalah-masalah hukum berkaitan dengan

Hukum Perbankan dan Jaminan serta mampu mengaplikasikan teori,

prinsip/azas, dan ketentuan-ketentuan normatif Hukum Perbankan

dalam kasus-kasus nyata di masyarakat.

2. Deskripsi Mata Kuliah.

Mata kuliah Hukum Perbankan dan Jaminan ini merupakan mata

kuliah yang menjelaskan materi Hukum Perbankan dan Jaminan yang

meliputi prinsip-prinsip dalam kegiatan perbankan, Hubungan hukum

antara bank dan nasabah, perlindungan nasabah bank, perjanjian dan

jaminan kredit bank, kredit macet, pencabutan izin usaha dan

likuidasi bank.

3. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Standar Kompetensi mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan

dapat memahami materi Hukum Perbankan dan Jaminan dan mampu

49

menganalisis serta memecahkan persoalan-persoalan hukum yang

menyangkut perbankan dan jaminan.

4. Metode dan Strategi Mata Kuliah.

Strategi perkuliahan ini dilakukan dengan menjelaskan materi kuliah

dikelas, diskusi serta pemecahan masalah (problem solving).

Metode pembelajaran menggunakan Problem Based Learning (PBL),

dimana pusat pembelajaran ada pada mahasiswa. Metode yang

diterapkan adalah belajar (learning), bukan mengajar (teaching).

Perkuliahan tentang sub-sub pokok bahasan dipaparkan dengan alat

bantu media berupa ; papan tulis, power point slide, dan buku

panduan yang berupa Buku Ajar.

5. Pelaksanaan Perkuliahan

Perkuliahan dilaksanakan dalam jangka waktu 14 kali pertemuan

dengan alokasi waktu yang disesuaikan dengan jadwal yang diperoleh

dari Program study Magister Kenotariatan.

6. Materi Pokok

Materi pokok mata kuliah ini terdiri atas;

PERTEMUAN I, PENDAHULUAN


Perbankan.

B. Eksistensi Perbankan dalam Sistem Keuangan


D. Prinsip-Prinsip Dalam Kegiatan Perbankan.

PERTEMUAN II, HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK

DAN NASABAH


B. Dasar Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah


Dana.

50

D. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Peminjam

Dana

PERTEMUAN III, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

NASABAH BANK

A. Urgensi Perlindungan Hukum Nasabah Bank


Indonesia (API)


PERTEMUAN IV, PERJANJIAN KREDIT SEBAGAI DASAR

HUBUNGAN ANTARA BANK DAN NASABAH

A. Bentuk dan Dasar Hukum Perjanjian Kredit Bank

B. Perjanjian Kredit Bank Sebagai Perjanjian Standar

C. Perumusan Substansi Perjanjian Kredit Bank

PERTEMUAN V, JAMINAN DALAM PEMBERIAN KREDIT

BANK

A. Istilah dan Pengertian Jaminan

B. Persyaratan dan Kegunaan Jaminan

C. Pembedaan dan Jenis-Jenis Jaminan

D. Bentuk dan Sifat Perjanjian Jaminan

PERTEMUAN VI, PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN

KREDIT MACET

A. Kriteria dan Faktor Penyebab Kredit Macet

B. Penyelamatan Kredit Macet.


PERTEMUAN VII, PENCABUTAN IZIN USAHA DAN

LIKUIDASI BANK

A. Pengertian dan Dasar Hukum Likuidasi Bank

B. Alasan Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi Bank


Likuidasi Bank

51

D. Tanggungjawab Perdata Pemegang Saham dan Pengurus Bank

Terlikuidasi.

7. Bahan Bacaan

Adrian Sutedi, 2010, Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan


Charles D. Marpaung, 1987, Pemahaman Mendasar Usaha Leasing,

Interpress, Jakarta.

Daeng Naja HR, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi, PT. Citra


Dahlan Slamat, 2001, Manajemen Lembaga Keuangan, Fakultas

Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Djoni Gazali dan Rachmadi Usman, 2010, Hukum Perbankan, Sinar

Grafika, Jakarta.

Edy Putra The Aman, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan

Yuridis, Liberty Yogyakarta.

H. Budi Untung, 2000, Kredit Perbankan Di Indonesia, Andi,

Yogyakarta.

H. Salim HS, 2005, Perkembangan Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit

Perbankan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hendra Nurtjahyo, 2002, Eksistensi Bank Sentral Dalam Konstitusi

berbagai Negara, Pusat Study HTN Universitas Indonesia,

Jakarta.

Hermansyah, 2006, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana

Prenada Media Group, Jakarta.

J. Satrio, 2002, Hukum Jaminan dan Hak Jaminan Kebendaan, PT.


Johanes Ibrahim, 2004, Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam

Hukum Positif, CV. Utomo, Bandung.

Kartono, 1977, Hak-Hak Jaminan Kredit, Pradnyafaramiia, Jakarta.

Kasmir, 2001, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja

Grafmdo Persada, Jakarta.

52

M. Bahsan, 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di

Indonesia, PT. Raja Grafmdo Persada, Jakarta.

Mahesa Jati Kusuma, 2012, Hukum Perlindungan Nasabah Bank,


Mariam Darus Badrulzaman, 1994, Aneka Hukum Bisnis, Alumni.

Muhamad Djumhana, 2006, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra


Munir Fuady, 1999, Perbankan Modern Buku Kesatu, PT. Citra


Neny Sri Imaniyati, 2009, Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan

Kegiatan Ekonomi, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Perry Warjiyo, 2004, Bank Indonesia Bank Sentral Republik

Indonesia Sebuah Pengantar, Pusat Pendidikan dan Pusat

Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2009, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar

Grafika, Jakarta.

Rahmadi Usman, 2011, Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan


Richard Burton Simatupang, 1996, Aspek-Aspek Dalam Bisnis,

Rineka Cipta, Jakarta.

Ronny Gautama Hotma Bako, 1995, Hubungan Bank dan Nasabah

Terhadap Produk Tabungan dan Deposito, PT Citra Aditya

Bakti, Bandung.

Sentosa Sembiring, 2000, Hukum Perbankan, Mandar Maju,

Bandung.

Sigit Triandaru, Totok Budi Santoso, 2007, Bank dan Lembaga

Keuangan Lainnya, Penerbit Salemba Empat Jakarta.

Siti Ismijati Jenie, 1996, Beberapa Perjanjian Yang Berkaitan

Dengan Kegiatan Pembiayaan, Bahan Penataran Dosen

Hukum Perdata, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Sri Soedewi Masjchuoen Sofyan, 2001, Hukum Jaminan di Indonesia,

Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty

Ofset, Yogyakarta.

53

Subagyo et.al, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Sekolah

Tinggi Ilmu ekonomi, YKPN, Yogyakarta,

Try Widiyono, 2006, Aspek Hukum Operasional Produk Perbankan

di Indonesia, Ghalia Indonesia.

Wijanarko, 1993, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, PT

Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

8. Tugas-Tugas

Mahasiswa mengerjakan tugas mandiri dengan topik yang bersumber

dari sumstansi materi perkuliahan. Kepada mahasiswa diwajibkan

untuk membuat karya tulis berupa paper dengan topik yang

ditentukan oleh pengajar. Karya tulis paper tersebut dipresentasikan

dalam bentuk power point presentation maupun media lainnya sesuai

dengan situasi dan kondisi yang ada.

9. Kriteria dan Standar Penilaian.

Penilaian dilakukan berdasarkan sistem penilaian Kurikulum Berbasis

Kompetensi (KBK) sebagai berikut :

Evaluasi proses : 60 %

Evaluasi final/akhir : 40 %

Evaluasi Proses terdiri dari :

Kemampuan menulis (tugas paper) : 10 %

Kemampuan presentasi : 20 %

Keaktifan di kelas : 20 %

Kehadiran : 10 %

54

Evaluasi Finas/Akhir ;

Ujian Tengah Semester (UTS) : 20 %

Ujian Akhir Semester (UAS) : 20 %

Standar penilaian digunakan sistem penilaian KBK. Hasil evaluasi

dikategorikan sebagai berikut :

Angka Mutu

(Skala 0 – 10)

Angka Mutu

(Skala 0 – 4)

Huruf Mutu

(Skala Kualitatif)

85 – 100 4 A

70 – 84 3 B

55 – 69 2 C

40 – 54 1 D

0 – 39 0 E

10. Tata Tertib Peserta

1) Sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Program

Magister Kenotariatan Universitas Udayana, peserta yang

diperbolehkan mengikuti perkuliahan adalah mahasiswa yang

sudah terdaftar dan memenuhi persyaratan administratif lainnya.

2) Peserta diharapkan hadir 5 menit sebelum perkuliahan dimulai.

Keterlambatan masuk di kelas hanya ditoleransi maksimal 10

menit dari jadwal perkuliahan. Lewat dari batas waktu tersebut,

peserta tidak diperkenankan masuk kelas untuk mengikuti kuliah.

3) Mahasiswa wajib hadir mengikuti perkuliahan minimal 75 % dari

tatap muka.

4) Pada saat perkuliahan peserta wajib menggunakan pakaian yang

sopan (pakaian berkerah dan memakai sepatu).

5) Pada saat perkuliahan sedang berlangsung semua alat komunikasi

dan Handphone harus dalam keadaan mati/silent

6) Peserta diwajibkan mengikuti dan atau memenuhi persyaratan

lainnya yang ditentukan Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas Udayana.

55

11. Jadwal Perkuliahan


Ke- Dosen Pengajar

1 - Pengertian dan Fungsi

Bank Sebagai Lembaga


- Eksistensi Perbankan dalam

Sistem Keuangan

- Pengaturan dan

Pengawasan Perbankan.

- Prinsip-Prinsip Dalam

Kegiatan Perbankan.

I Team Teaching

2 Diskusi Pokok Bahasan I II Team Teaching

3 - Pengertian dan Jenis

Nasabah Perbankan.

- Dasar Hubungan Hukum

Antara Bank dan Nasabah


Bank dengan Nasabah

Penyimpan Dana.


Bank Dengan Nasabah

Peminjam Dana

III Team Teaching

4 Diskusi Pokok Bahasan II IV Team Teaching

5 - Urgensi Perlindungan

Hukum Nasabah Bank


Nasabah Dalam Arsitektur


- Upaya Perlindungan

Hukum Nasabah Bank.

V Team Teaching

56


Ke- Dosen Pengajar

6 Diskusi Pokok Bahasan III VI Team Teaching

7 - Bentuk dan Dasar Hukum


- Perjanjian Kredit Bank

Sebagai Perjanjian Standar

- Perumusan Substansi


VII Team Teaching

8 Diskusi Pokok Bahasan IV VIII Team Teaching

9 - Istilah dan Pengertian

Jaminan

- Persyaratan dan Kegunaan

Jaminan

- Pembedaan dan Jenis-Jenis

Jaminan

- Bentuk dan Sifat

Perjanjian Jaminan

IX Team Teaching

10 Diskusi Pokok Bahasan V X Team Teaching

11 - Kriteria dan Faktor

Penyebab Kredit Macet

- Penyelamatan Kredit

Macet.

- Penyelesaian Kredit Macet

XI Team Teaching

12 Diskusi Pokok Bahasan VI XII Team Teaching

13 - Pengertian dan Dasar

Hukum Likuidasi Bank

- Alasan Pencabutan Izin

Usaha dan Likuidasi Bank


Nasabah Penyimpan Dana

XIII Team Teaching

57


Ke- Dosen Pengajar


- Tanggungjawab Perdata

Pemegang Saham dan

Pengurus Bank Terlikui-

dasi.

14 Diskusi Pokok Bahasan VII XIV Team Teaching

12. Lain-lain

Apabila ada hal-hal diluar ketentuan ini perlu disepakati, dapat

dibicarakan secara teknis pada saat setiap pertemuan

Apabila ada perubahan isi modul, aka nada pemberitahuan terlebih

dahulu.

Pihak I Pihak II

Dosen Pengampu a.n. Mahasiswa

(Dr. Made Udiana, SH., MH.) (Korma MK. Hukum Perbankan)

Mengetahui,

Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Ketua,

(Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH., MH.)

58

BAHAN BUKU AJAR

I. PENDAHULUAN


Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai

lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan.

Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam

uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di

samping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar

uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk

pembayaran dan setoran (Kasmir, 2000: 23).

Secara sederhana bank adalah suatu wadah untuk

menyimpan dan meminjam uang, karenanya disebut pula dengan

pasar uang. Di tempat yang dinamakan dengan "bank" inilah

uang disimpan dan dipinjamkan. Hal ini sejalan dengan kegiatan

pokok usaha bank, yaitu melakukan usaha simpan pinjam uang.

Terminologi "bank" berasal dari bahasa Italia banca

yang berarti bence, yaitu suatu bangku tempat duduk, atau

uang. Hal ini disebabkan pada zaman pertengahan, pihak bankir

Italia yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan

usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman

pasar (A. Abdurrahman, 1993: 80 dan Wikipedia Bahasa

Indonesia, 2008: 1).

Dalam perkembangannya, istilah bank dimaksudkan

sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-

jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman,

memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan

pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat

penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai usaha-

usaha perusahaan (A. Abdurrahman, 1993: 80).

59

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "bank"

diberikan pengertian sebagai berikut:

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya

memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan

peredaran uang (1988: 78).

Sebenarnya pengertian "bank" dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia tersebut berasal dari pengertian bank yang dirumuskan

dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-

Pokok Perbankan. Ketenruan dalam Pasal 1 huruf a Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1967 merumuskan pengertian bank,

yaitu:

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya

adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas

pembayaran dan peredaran uang.

Pengertian "lembaga keuangan" dirumuskan dalam

kefentuan Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1967, yaitu:

Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui

kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari

dan menyalurkan ke dalam masyarakat.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dirumuskan

kembali pengertian "bank" itu sebagai berikut:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya

kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup

rakyat banyak.

Sementara itu ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan

60

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merumuskan kembali

pengertian "bank" itu sebagai berikut:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup

rakyat banyak.

Dari pengertian di atas, jelas bahwa bank berfungsi

sebagai financial intermediary dengan usaha utama menghimpun

dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa

lainnya yang lazim dilakukan bank dalam lalu lintas pembayaran.

Kedua fungsi itu tidak bisa dipisahkan. (Djoni S. Gazali dan

Rachmadi Usman, 2010 ; 136)

Sebagai bagian dari lembaga keuangan, bank memiliki

fungsi intermediasi yang menjembatani kepentingan pihak yang

kelebihan dana (penyimpan dana atau kreditur) dan pihak yang

membutuhkan dana (peminjam dana atau debitur). Berdasarkan

fungsinya ini, bank disebut sebagai lembaga intermediasi atau

lembaga perantara.

Sebagai lembaga perantara pihak-pihak yang kelebihan

dana, baik perorangan, badan usaha, yayasan, maupun lembaga

pemerintah dapat menyimpan kelebihan dananya di bank dalam

bentuk rekening giro, tabungan, ataupun deposito berjangka

sesuai dengan kebutuhan atau preferensinya. Sementara itu,

pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana akan

mengajukan pinjaman atau kredit kepada bank. Kredit tersebut

dapat berupa kredit investasi, kredit modal kerja, maupun kredit

konsumsi. (Perry Warjiyo, 2004 ; 138).

61

B. Eksistensi Perbankan Dalam sistem Keuangan

Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam

perekonomian suatu negara yang memiliki peran terutama dalam

menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-

lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya.

Sistem keuangan Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan

dalam dua jenis, yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga

keuangan bukan bank. Lembaga keuangan yang masuk dalam

sistem perbankan, yaitu lembaga keuangan yang berdasarkan

peraturan perundangan dapat menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dan dalam

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Karena lembaga keuangan ini dapat menerima simpanan dari

masyarakat, maka juga disebut depository financial institutions,

yang terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga

keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usahanya tidak

diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari

masyarakat dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bukan

bank disebut non depository financial institutions.(Dahlan

Siamat, 2000 ; 21)

Sistem keuangan dapat didefinisikan secara berbeda

tergantung kepada apa yang hendak ditekankan. Bila kita ingiri

melihatnya dari sudut moneter, sistem keuangan didefinisikan

sebaqai suatu sistem yang terdiri atas sistem moneter dan di luar

sistem moneter. Sistem moneter terdiri atas otoritas moneter,

yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan uang primer,

dan Bank-bank pencipta uang giral, sedangkan lembaga-lembaga

62

keuangan lainnya termasuk dalam kelompok di luar sistem

moneter.

Penjelasan yang lain memberikan penekanan pada

pembedaan lembaga keuangan menjadi dua, yaitu: pertama,

lembaga keuangan bank (bank financial intermediary) dan kedua,

lembaga keuangan bukan bank (non bank financial intermediary).

Lembaga-lembaga keuangan bank merupakan bagian dari sistem

moneter, sedangkan lembaga-lembaga keuangan lainnya berada di

luar sistem moneter.

Pendapat lainnya memberikan cakupan pada sistem

keuangan yang lebih luas dan jelas, karena mendefinisikan sistem

keuangan sebagai suatu sistem yang terdiri atas:

- Lembaga-lembaga keuangan yang merupakan lembaga-

lembaga intermediasi yang menghubungkan unit yang surplus

dan unit yang defisit dalam suatu ekonomi;

- Instrument-instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh

lembaga-lembaga tersebut; dan pasartempat instrumen-

instrumen tersebut diperdagangkan. (Achwan, Harry Tjahjono

dan Totok Subjakto, 1993 ; 1-3)

Pada dasarnya sistem keuangan Indonesia, terdiri atas:

a. System moneter;

b. System perbankan;

c. System lembaga keuangan bukan bank dan ;

d. System lembaga pembiayaan. (Sunaryo, 2008 ; 10-11)

Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni

sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan

kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan,

sehingga diperlukan perbankan yang sehat transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan. (Rachmadi Usman, 2011 ; 11)

63


Dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah terjadi

krisis perbankan, perhatian pemerintah di berbagai negara

termasuk Indonesia terhadap kebijakan pengaturan dan

pengawasan bank semakin besar. Perhatian tersebut antara ain

karena semakin disadari arti penting dan peran strategis sektor

perbankan dalam suatu perekonomian. Kegagalan suatu bank

khususnya yang bersifat sistemik akan dapat mengakibatkan

terjadinya krisis yang dapat mengganggu kegiatan suatu

perekonomian. Kajian yang dilakukan Lindgren (1996)

menunjukkan bahwa banyak negara yang perekonomiannya rusak

sebagai akibat tidak sehatnya sektor perbankan. Sektor keuangan,

terutama di negara-negara berkembang, masih didominasi oleh

lembaga perbankan. Di Indonesia, misalnya, menurut Yunus

Husein (2003), industri perbankan menguasai sekitar 93% dari

total aset industri keuangan. Dalam kondisi yang demikian,

apabila lembaga perbankan tidak sehat dan tidak dapat berfungsi

secara optimal, maka dapat dipastikan akan berakibat pada

terganggunya kegiatan perekonomian. Menurut Andrew Crockett

(1997) stabilitas dan kesehatan sektor perbankan sebagai bagian

dari stabilitas sektor keuangan terkait erat dengan kesehatan suatu

perekonomian. (Perry Warjiyo, 2004 ; 143).

Pada hakekatnya, pengaturan dan pengawasan bank

dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan setiap orang yang

mempunyai kepentingan dengan bank. Bahwa bank-bank yang

secara finansial tergolong sehat, bahwa bank dikelola dengan baik

dan profesional, serta tidak terkandung segi-segi yang merupakan

ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan

dananya di bank. Dengan perkataan lain, bahwa tujuan umum dari

pengaturan dan pengawasan bank adalah menciptakan sistem

64

perbankan yang sehat, yang nietnenuhi tiga aspek, yaitu

perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat

dengan baik, berkembang secara wajar, dalam arti di satu pihak

memerhatikan faktor resiko seperti kemampuan, baik dari sistem,

finansial, maupun sumber daya manusia.

Terwujudnya suatu sistem perbankan yang sehat perlu

dilakukan secara berkesinambungan. Lembaga yang bertanggung

jawab dalam mewujudkan sistem perbankan yang sehat itu adalah

Bank Sentral, Kewenangan Bank Sentral dalam melakukan

pengaturan dan pengawasan bank adalah sebagai alat atau sarana

untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, yang menjamin

dan memastikan dilaksanakannya segala peraturan perundang-

undangan yang terkait dalam penyelenggaraan usaha bank oleh

bank yang bersangkutan.

Dengan demikian, bila ternyata dalam tugas mengatur dan

mengawasi bank tersebut Bank Sentral menemukan

penyimpangan yang dilakukan oleh sebuah bank, akan dapat

segera dilakukan tindakan secara yuridis dan institusional. Di

Indonesia, tugas pengawasan itu dilakukan oleh BI (Bank

Indonesia).

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mempunyai 3 (tiga)

bidang tugas, yaitu:

(1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;

(2) Mengatur dan menjaga sistem pembayaran, dan;

(3) Mengatur dan mengawasi bank.

Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan

mengawasi bank, menurut ketentuan Pasal 24 Undang-

UnciangNo.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa Bank

Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin

atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank,

65

melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap

bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal

ini, pengaturan dan. pengawasan bank mengacu pada Undang-

Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998. (Mahesa Jati

Kusuma, 2012 ; 60 – 61).

Pengawasan terhadap bank oleh Bank Indonesia sebagai

Bank Sentral dapat bersifat pengawasan langsung atau

pengawasan tidak langsung. Menurut penjelasan ketentuan Pasal

27 Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,

bahwa yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah

bentuk pemeriksaan yang disertai dengan tindakan-tindakan

perbaikan. Sedang yang dimaksud dengan pengawasan tidak

langsung meliputi; bentuk pengawasan dini melalui penelitian,

analisis, dan evaluasi laporan bank.

Bentuk pengaturan dan pengawasan bank yang dapat

dilakukan oleh otori-tas pengawasan, meliputi 4 kewenangan,

yaitu: kewenangan memberi izin (power of license), kewenangan

untuk mengatur (power of regulate), kewenangan untuk

mengendalikan atau mengawasi (power of control), dan

kewenangan untuk mengenakan sanksi (power of impose

sanction).

Adapun keempat kewenangan yang diberikan kepada

otoritas pengawasan bank tersebut dapat diuraikan sebagai

berikut:

1. Kewenangan memberi izin (power of license);

Melalui kewenangan ini memungkinkan ditetapkannya

ketentuan dan persyaratan pendirian sebuah bank oleh otoritas

pengawas. Kewenangan pemberian izin ini merupakan seleksi

paling awal untuk menetapkan tata cara perizinan dan

66

pendirian suatu bank. Pada umumnya, persyaratan pendirian

bank menyangkut 3 (tiga) aspek, yaitu; (1) akhlak dan moral

calon pemilik dan pengurus bank, (2) kemampuan

menyediakan dana dalam jumlah tertentu untuk modal bank,

dan (3) kesungguhan dan kemampuan para calon pemilik dan

pengurus bank dalam melakukan kegiatan usahanya.

Kewenangan dalam memberikan izin tersebut juga

memungkinkan otoritas pengawas bank mencegah terjadinya

pendirian bank yang tidak didukung sejumlah modal sesuai

ketetapan, atau kurang dipersiapkannya berbagai kelengkapan

yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi pemilik atau

pengurus tanpa mengindahkan kepentingan masyarakat.

2. Kewenangan untuk mengatur (power of regulate);

Kewenangan untuk mengatur ini memungkinkan otoritas

pengawas bank menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek

kegiatan usaha perbankan dalam rangka menciptakan adanya

perbankan yang sehat, dan mampu memenuhi jasa perbankan

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketentuan yang dapat

ditetapkan antara lain mencakup peraturan likuiditas dan

solvabilitas bank, jenis usaha yang dapat dilakukan, dan

resiko, atau exposure yang dapat diambil oleh bank.

3. Kewenangan untuk mengendalikan atau mengawasi (power of

control) Kewenangan untuk mengendalikan atau mengawasi

ini adalah kewenangan paling mendasar yang diperlukan oleh

otoritas pengawas bank. Pengawasan bank dilaksanakan

melalui pengawas tidak langsung (off site supervision), yaitu

pengawasan yang dilakukan melalui alat pantau seperti

laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil

pemeriksaan, dan informasi lainnya. Dengan data yang

diperoleh melaui alat pantau tersebut, otoritas pengawas

67

melakukan penilaian terhadap keadaan usaha da kesehatan

bank. Selain melalui pengawasan tidak langsung tersebut

diatas, otoritas pengawas juga dapat melakukan pengawasan

langsung (on site exsamination) yang dapat berupa

pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus. Pengawasan

langsung ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang

ketaatan terhadap peraturan yang berlaku serta untuk

mengetahui apakah terdapat praktek-praktek yang tidak sehat,

dan membahayakan kelangsungan usaha bank.

4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (power of impose

sanction)

Kewenangan yang keempat ini adalah kewenangan untuk

menjatuhkan sanksi apabila sebuah bank kurang atau tidak

memenuhi hal-hal yang diatur atau dipersyaratkan dalam

kewenang-wenangan tersebut di atas. Pengenaan sanksi ini

dimaksudkan agar bank melakukan perbaikan atas kelemahan

dan penyimpangaii yang dilakukannya. Dengan perkataan lain,

dalam pengenaan sanksi oleh otoritas pengawas bank tersebut

mengandung unsur pembinaan agar suatu bank sungguh-

sungguh taat dalam menerapkan peraturan perundang-

undangan dan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.

Berkaitan dengan tugas mengatur dan mengawasi bank,

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral berwenang:

a) Menetapkan peraturan perbankan termasuk ketentuan-

ketentuan perbankan yang mcmuat prinsip kehati-hatian;

b) Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan

kegiatan usaha tertentu dari bank, termasuk memberikan dan

mencabut izin usaha bank, memberikan izin pembukaan,

penutupan dan pcmindahan kantor bank, memberikan

68

persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank,

memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan

usaha tertentu;

c) Melaksanakan pengawasan bank secara langsung dan tidak

langsung melalui penyampaian laporan, keterangan oleh bank

serta hasil pemeriksaan terhadap bank, secara berkala maupun

setiap waktu jika diperlukan;

d) Menugaskan kepada pihak lain untuk dan atas nama Bank

Indonesia dalam melaksanakan pemeriksaan. Pihak lain yang

melaksanakan pemeriksaan wajib merahasiakan keterangan

dan data yang diperoleh;

e) Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian

atau seluruh kegiatan transaksi tertentu yang diduga atau

dinilai Bank Indonesia merupakan suatu tindakan pidana di

bidang perbankan;

f) Melakukan tindakan tertentu sebagai akibat dari penilaian

Bank Indonesia terhadap suatu bank atas kegiatan yang dapat

membahayakan usaha bank tersebut dan/atau sistem perbankan

secara keseluruhan;

g) Tugas mengawasi bank akan dilaksanakan oleh lembaga

pengawas sektor jasa keuangan yang independent, dan

dibentuk dengan undang-undang;

h) Mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank.

Sistem Informasi dapat dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia

dan/atau oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia;

i) Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang

Bank Indonesia dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang

69

Bank Indonesia, di tentukan bahwa Bank Indonesia sebagai

otoritas pembina dan pengawas perbankan di Indonesia

mempunyai kewenangan untuk melakuakan pembinaan dan

pengawasan bank. Pelaksanaan pengawasan oleh Bank Indonesia

tersebut meliputi empat aspek kewenangan sebagaimana telah

diuraikan di atas. (Chatawarrsjid Ais, 2006; 163 – 168).

Sejalan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 dan

Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tersebut di atas, maka Undang-

Undang No. 10 Tahun 1998 memberikan wewenang dan

kewajiban bagi Bank Indonesia untuk membina serta untuk

melakukan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-

upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-

ketentuan, petunjuk dan nasehat, bimbingan dan pengarahan,

maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul

dengan tindakan-tindakan perbaikan, sehingga pada akhirnya

Bank Indonesia dapat menetapkan arah pembinaan dan

pengembangan bank, baik secara individual maupun secara

keseluruhan.

Selanjutnya, mengenai masalah pembinaan dan pengawasan

bank ditentukan dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No.

10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (1):

"Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank

Indonesia."

Pasal 29 ayat (2):

"Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan

ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas menejemen,

likuiditas, rentabilitas, solvabiiitas, dan aspek lain yang

berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan

usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian."

70

Pasal 29 ayat (3):

"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip

Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib

menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan

nasabah yang memercayakan dananya xepada bank."

Pasal 29 ayat (4):

"Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi

mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan

dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank."

Pasal 29 ayat (5):

"Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana di

maksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) di tetapkan oleh

Bank Indonesia."

Sesuai penjelasan dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat

(2), dan ayat (3) di atas, dikemukakan bahwa yang dimaksud

dengan pembinaan dalam ayat (1) ini adalah upaya-upaya yang

dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut

aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha,

pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan

operasional bank.

Berdasarkan ketentuan yang dimaksud dengan pengawasan

dalam Ayat (1) ini meliputi pengawasan tidak langsung, terutama

dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan

evaliasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk

pemeriksaan yang di susul dengan tindakan-tindakan perbaikan.

Sejalan dengan itu Bank Indonesia diberi kewenangan, tanggung

jawab, dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya, baik

yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif.

71

D. Prinsip-Prinsip Dalam Kegiatan Perbankan

Dalam pengelolaan perbankan, terutama dalam konteks

hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana secara

teoritis dilandasi 4 (empat) prinsip dasar, yaitu ;

1. Prinsip kepercayaan (fiduciary principle, fiduciary relation)

2. Prinsip kerahasiaan (confidential principle,confidential

relation)

3. Prinsip kehati-hatian (prudential principle, confidential

relation)

4. Prinsip fnengenal nasabah (know your customer principle)

(Nindyo Pramono, 2006 ; 243 – 261).

Keempat prinsip dasar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Prinsip Kepercayaan (Fiduciary Principle)

Bank di dalam menghimpun dan mengelola dana

masyarakat itu didasarkan atas prinsip kepercayaan.

Nasabah mempercayakan dananya untuk disimpan di bank

dalam suatu portofolio dan dikelola dengan aman dan jujur,

yang sewaktu-waktu diminta kembali oleh nasabah, bank

mampu menyediakannya. Sifat hubungan hukum demikian

bukan sekadar hubungan debitur dan kreditur semata. Oleh

sebab itu sifat hubungan hukum antara bank dan nasabah lebih

tepat jika dikatakan sebagai hubungan kepercayaan (fiduciary

relation). Prinsip kepercayaan merupakan prinsip yang harus

dipegang teguh dalam pengelolaan industri perbankan. Oleh

karena itu, jika hubungan antara bank dan nasabah penyimpan

dana (misalnya deposan) dikatakan sekadar hubungan

pimpinan-meminjam uang seperti yang diatur di dalam Pasal

1755 KUHPerdata, di dalam praktik perbankan dipandang

terlalu sempit dan tidak mencerminkan kondisi yang

sebenarnya. Mengapa demikian? Karena dalam praktik, bank

72

dapat menggunakan dana simpanan nasabah yang terhimpun di

dalam satu portofolio tersebut sedemikian rupa atas dasar

kepercayaan (fiduciary principle) untuk tujuan dan dengan

cara yang dapat menjamin kepastian bahwa jika sewaktu-

waktu diminta nasabah, bank mampu mengembalikan dana

tersebut.

Secara normatif "fiduciary relation" dapat dipahami

melalui penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Undang-

Undang Perbankan) yang menyatakan bahwa:

"Bank terutama bekerja dengan dana masyarakat yang

disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap

bank perlu terus menjaga kesehatannya dan

memelihara kepercayaan masyarakat padanya."

2. Prinsip Kerahasiaan (Confidential Principle)

Prinsip rahasia bank menjadi sangat penting dijaga

dalam industri perbankan karena prinsip tersebut merupakan

jiwa dari industri perbankan. Stabilitas sistem keuangan akan

dapat goyah jika bank tidak menganut prinsip kerahasiaan ini.

Jika identitas atau keberadaan nasabah dan simpanannya atau

rekeningnya, misalnya rekening giro seorang nasabah bank

tanpa alasan hukum yang kuat begitu mudah diterobos oleh

pihak yang tidak berkepentingan dengan rekening giro

tersebut atau dibocorkan kepada pihak yang tidak

berkepentingan, dampaknya sudah dapat dipastikan bahwa

pemilik rekening akan merasa privasinya terganggu. Dapat

dipastikan jika nasabah tersebut merasa tidak aman lagi

berkaitan dengan harta milik yang disimpan di suatu bank

tertentu. Ia akan memindahkannya ke sarana investasi atau

73

sarana penyimpanan yang lain yang dirasa lebih menjanjikan

keamanan dan kerahasiaannya.

Dampak selanjutnya dari keadaan tersebut akan dapat

mengancam perekonomian dan sistem perbankan nasional.

Kepercayaan masyarakat akan goyah, rush akan terjadi dan

multiplier efeknya akan dapat menular ke industri bank yang

lain, bahkan pada sistem perekonomian negara. Dengan

demikian, tujuan utama bank bekerja dengan menggunakan

prinsip rahasia bank adalah agar nasabah memperoleh tingkat

perlindungan dan penjaminan hukum yang memadai atas

kepercayaan nasabah yang diberikan kepada bank untuk

mengelola dana yang disimpannya tersebut. Nasabah akan

merasakan memperoleh jaminan perlindungan hukum bahwa

dana yang dipercayakan kepada bank tersebut tidak akan

disalahgunakan untuk hal-hal yang sangat mengganggu privasi

dari si nasabah, antara lain dalam hal kerahasiaan nasabah dan

simpanannya (Bandingkan: Usman, 2001).

Bank adalah lembaga keuangan yang keberadaannya

sangat bergantung dari adanya simpanan nasabah atas dasar

kepercayaan. Bankir sangat berkepentingan untuk menjaga

kepercayaan nasabah ini demi kelangsungan usaha perbankan

yang dikelolanya, antara lain dengan memberikan jaminan

perlindungan bahwa bank tidak akan mengungkapkan keadaan

nasabah dan simpanannya kepada siapa pun, kecuali atas

amanat undang-undang (Bandingkan: Syahdeini, 1999;

Soepraptomo, 2005).

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 terrtang Perbankan, ruang lingkup rahasia bank meliputi

"nasabah penyimpan dana dan simpanannya". Di dalam Pasal

74

40 Undang-Undang Perbankan, sebagai perubahan dari Pasal

40 Undang-Undang Nombr 7 Tahun 1992, disebutkan bahwa:

"Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai

nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam

hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A,

Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A."

Pasal 40 Undang-Undang Perbankan ini mengandung

unsur subjektif berkaitan dengan hal yang harus dirahasiakan

oleh bank, yaitu diri nasabah penyimpan dan unsur objektif,

yaitu simpanan nasabah. Dua hal inilah yang wajib

dirahasiakan. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang

menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan

berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah yang

bersangkutan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh

masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan

dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito,

tabungan dan atau bentuk-bentuk lainnya yang dipersamakan

dengan itu (Try Widiyono, 2006 ; 104).

3. Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle)

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak

disebutkan secara tegas mengenai pengertian dari prinsip

kehati-hatian. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

hanya menyebutkan bahwa:

"Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya

berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan

prinsip kehati-hatian.

Dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa yang

dimaksud dengan prinsip kahati-hatian adalah pengendaiian

risiko melaiui penerapan peraturan perundang-undangan dan

75

ketentuan yang berlaku secara konsisten. Dalam bahasa

Inggris:

"Prudence is carefullness, precaution attentiveness and

good judgement, as applied to action or conduct, that

degree of care required by the exigencies or

circumstances under which it is to be exercised"

(Black's Law Dictionary, 2001).

Secara normatif prinsip ini sudah menjadi kaidah hukum di

dalam Undang-Undang Perbankan, seperti dapat diketahui

atau dipahami melaiui ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 2 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa:

"Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya

berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan

prinsip kehati- hatian”.

Penerapan kaidah ini dapat dikemukakan dalam contoh

berikut. Misalnya, ada seorang calon nasabah pemohon kredit

kepada suatu bank tertentu: Apabila setelah dianalisis dan

dengan men-dasarkan diri pada itikad baik proposal

permphonan diketahui usaha pemohon dapat menimbulkan

dampak negatif, bank wajib memegang teguh prinsip kehati-

hatian ini. Misalnya saja mensyaratkan perlunya

melampirkan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal),

jika ternyata usaha pemohon berpotensi menimbulkan

pencemaran lingkungan, untuk menghindari ancaman Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup atau menambah agunan yang memadai,

memeriksa serius ke lokasi jaminan yang diberikan, dan

sebagainya. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam

memutuskan pemberian fasilitas kredit, bank wajib

menganalisis dan dengan menjunjung tinggi asas itikad baik

76

(yang sekarang ini di Belanda sebagai negara asal asas itikad

baik ini sudah menggunakan terminologi kepatutan dan

kepantasan) atas kemampuan dan kesanggupan nasabah dalam

mengembalikan kreditnya. Risiko kredit itu bermasalah,

bagaimanapun tetap akan ada. Namun demikian, jika risiko itu

sejak awal justru dibukakan peluangnya dengan mengabaikan

analisis dan itikad baik tersebut, hal demikian berarti

pemberian fasilitas kredit tidak diberikan dengan mendasarkan

diri pada prinsip kehati-hatian.

Secara normatif ketentuan yang berkaitan dengan

prinsip kehati-hatian juga dapat dipahami melalui Pasal 8

Undang-Undang Perbankan, sebagaimana selintas sudah kami

kemukakan di atas. Pasal 8 Undang-Undang Perbankan

mengatur bahwa bank umum wajib memiliki keyakinan atas

kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi

utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam penjelasan

umum disebutkan keyakinan bank atas kemampuan dan

kesanggupan debitur diperoleh dengan cara melakukan

penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal,

dan prospek usaha. Penjelasan ini mewajibkan bank untuk

melakukan analisis yang mendalam dan dengan mendasarkan

pada itikad baik terhadap setiap permphonan kredit atau yang

dipersamakan dengan itu. Khusus mengenai agunan

disebutkan apabila berdasarkan analisis tersebut bank telah

sampai pada keyakinan bahwa agunan debitur tersebut telah

mencukupi, kredit bolen diberikan. Dari penjelasan ini

keputusan diberikan atau tidaknya permohonan kredit di muka

sudah kami katakan akan sangat bergantung pada keyakinan

pejabat bank yang bersangkutan. Begitu keyakinan ini

mengandung unsur ketidakjujuran, kecurangan, dan

77

sebagainya, misalnya tanpa dilakukan analisis yang mendalam

tentang agunan tadi, maka hal ini dapat disimpulkan bahwa

pejabat bank tersebut telah menyalahgunakan prinsip kehati-

hatian dalam memberikan kredit.

4. Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer

Principles)

Untuk mengurangi risiko usaha, bank diwajibkan untuk

menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan

usahanya. Salah satu upaya melaksanakan prinsip kehati-

hatian itu adalah penerapan prinsip mengenal nasabah (know

your customer). Ketidakcukupan penerapan prinsip mengenal

nasabah dapat memperbesar risiko yang dihadapi bank dan

dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi

bank baik dari sisi aktiva maupun pasiva bank. Sesuai dengan

rekomendasi dari Basel Committee on Banking Supervision

dalam Core Principles for Effective Banking Supervision,

bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah merupakan faktor

yang penting dalam melindungi kesehatan bank. Di samping

itu, sebagaimana dikemukakan oleh The Financial Action Task

Force on Money Laundering, prinsip mengenal nasabah

merupakan upaya untuk mencegah industri perbankan

digunakan sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik yang

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku

usaha.

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang

diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah,

memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan

transaksi yang mencurigakan. Tujuan penerapan prinsip

mengenal nasabah di sini dimaksudkan untuk mengenal profil

78

transaksi, mengenal profil dan karakteristik nasabah serta

mengenal profil usaha nasabah bank yang bersangkutan.

Dengan penerapan prinsip mengenal nasabah

diharapkan secara dini bank dapat mengindentifikasikan

transaksi yang diduga mencurigakan, untuk meminimalisir

berbagai risiko seperti risiko operasional (operational risk),

risiko hukum (legal risk), risiko terkonsentrasinya transaksi

(concentration risk), dan risiko reputasi (reputational risk).

Prinsip mengenal nasabah tidak sekedar berarti

mengenal nasabah secara harfiah. Bagaimana mungkin

karyawan bank tidak mengenal nasabah atau calon

nasabahnya. Prinsip mengenal nasabah menginginkan lebih

dari sekedar mengenal nasabah secara harfiah. Prinsip

mengenal nasabah menginginkan informasi lebih menyeluruh

di samping jati diri atau identitas nasabah, juga hal-hal yang

berkaitan dengan profil dan karakter transaksi nasabah, yang

dilakukan melalui jasa perbankan. Penerapan prinsip mengenal

nasabah ini sebagai salah satu upaya untuk mencegah agar

sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan

pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun

tidak langsung oleh peiaku kejahatan. Karena itu, bank

diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah

dalam rangka mengenali profil nasabah maupun karakteristik

setiap transaksi nasabah, yang pada gilirannya bank dapat

mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan

(suspicious transactions).

Dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah berarti

bank juga dapat meminimalkan kemungkinan risiko yang

mungkin timbul yaitu:

79

1. Operational risk, artinya risiko bank tidak dapat

melakukan operasionalnya secara normal, yang antara lain

disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak

berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, gangguan

dan kegagalan sistem informasi manajemen dan

komunikasi, ketidakpastian ketentuan, kelemahan struktur

pengendalian, adanya problem eksternal, atau adanya hal-

hal yang bersifat force majeur, seperti bencana alam,

kebakaran, dan lain-lain;

2. Legal risk, artinya risiko yang disebabkan oleh adanya

kelemahan aspek yuridis, seperti antara lain adanya

tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan

yang mendukung atau kelemahan perilaku seperti tidak

terpenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan

tidak sempurna;

3. Concentration risk, artinya risiko yang terjadi karena bank

menerima dana-dana dari pihak ketiga dalam jumlah besar

yang terkonsentrasi pada beberapa nasabah;

4. Reputational risk, artinya risiko yang antara lain

disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan

kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.

Perkembangan di bidang pengetahuan dan teknologi

telah mendorong pula perkembangan ragam kejahatan yang

dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kejahatan dalam suatu wilayah negara maupun lintas batas

wilayah negara juga semakin berkembang, diantaranya

illegal logging, perdagangan obat-obatan terlarang,

penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja,

terorisme, penyuapan, korupsi dan kejahatan-kejahatan kerah

80

putih lainnya. Tindak kejahatan ini umumnya melibatkan dan

menghasilkan uang dalam jumlah yang besar.

Terdapat berbagai modus yang dilakukan oleh para

pelaku kejahatan tersebut untuk menyembunyikan atau

menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut, salah satunya

adalah dengan memasukkan hasil tindak pidana tersebut ke

dalam sistem keuangan (financial sistem}, terutama ke dalam

sistem perbankan. Dengan demikian asal-usul harta kekayaan

tersebut tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Modus

inilah yang disebut dengan pencucian uaqg (money

laundering).

Sebagai salah satu entry bagi masuknya uang hasil

tindak kejahatan, bank harus mengurangi risiko digunakannya

sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan

mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan

memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi

keuangan yang mencurigakan (suspicious transactions) yang

dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank. Penerapan

prinsip mengenal nasabah ini didasari pertimbangan bahwa

prinsip mengenal nasabah tidak saja penting dalam rangka

pemberantasan pencucian uang, melainkan juga dalam rangka

penerapan prudential banking untuk melindungi bank dari

berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah dan

counter-party?

Sehubungan dengan penerapan prinsip mengenal

nasabah dalam industri perbankan ini, Bank Indonesia telah

mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/

2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know

Your Customer Principles) sebagaimana telah diubah berturut-

turut dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/ PBI/2001

81

dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003. Khusus

bagi Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia mengeluarkan

ketentuan tersendiri dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor

5/23/ PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

(Know Your Customer Principles) Bagi Bank Perkreditan

Rakyat.

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat diwajibkan

untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah dengan cara

antara lain mengidentifikasi nasabah, pemantauan terhadap

rekening dan transaksi nasabah, mengidentifikasi transaksi

keuangan mencurigakan, dan lainnya, yang tersimpul dalam

dokumentasi profil nasabah, yang minimal berisikan data

identitas, pekerjaan/bidang usaha, jumlah penghasilan,

rekening yang dimiliki, aktivitas transaksi normal dan tujuan

pembukaan rekening nasabah. Dengan mengenal nasabahnya,

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat diharapkan dapat

mehgetahui dan mengenali nasabah, memantau kegiatan

transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang

mencurigakan. (Rachmadi Usman, 2011 ; 86 – 89).

82

II. HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK DAN NASABAH.


Sebagaimana diketahui, industri perbankan menjalankan

fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat,

sehingga konsekuensinya menimbulkan 2 (dua) hubungan hukum,

yaitu: pertama, hubungan hukum antara bank (debitor) dan

nasabah penyimpan dana (kreditor), berupa perjanjian

penyimpanan (perjanjian simpanan) dana; dan kedua, hubungan

hukum antara bank (kreditor) dengan nasabah peminjam dana

(debitor), berupa perjanjian kredit bank (pembiayaan berdasarkan

Prinsip Syariah). Di samping melakukan kegiatan usaha

menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan

dana tersebut kepada masyarakat, industri perbankan melakukan

kegiatan pelayanan jasa bank lainnya yang merupakan bagian dari

kegiatan usaha yang lazim dilakukannya.

Pihak-pihak yang menggunakan jasa bank di sini tidak

hanya nasabah penyimpan dana dan nasabah peminjam dana,

melainkan pula nasabah pengguna jasa bank lainnya yang tidak

terkait dengan fungsi pokoknya sebagai wadah penghimpun dan

penyalur dana masyarakat. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal

1 angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,

secara yuridis "nasabah" diartikan sebagai "pihak yang

menggunakan jasa bank". Dalam pengertian nasabah di sini,

termasuk pula pihak yang tidak memiliki rekening namun

memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan

(walk-in customer).

Secara sederhana, setiap orang yang menyimpan uangnya

di bank disebut dengan nasabah penyimpan. Sementara itu,

secara yuridis disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 17

83

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa yang

dimaksud dengan "Nasabah Penyimpan" adalah nasabah yang

menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan

berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Penghimpunan dana merupakan jasa utarna yang

ditawarkan dunia perbankan. Dana yang dihimpun dari

masyarakat ini merupakan suatu tulang punggung (basic) dari

dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan.

Baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

dapat melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana dari

masyarakat, baik berdasarkan prinsip konvensional maupun

prinsip syariah. Penghimpunan dana dari masyarakat tersebut

dihimpun dalam bentuk simpanan yang dapat berupa giro,

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk

lainnya yang dipersamakan dengan itu. Namun perlu diingat,

bahwa tidak semua bentuk simpanan dana masyarakat menjadi

lahan kegiatan usaha BPR. Karena Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 telah rnembatasi instrumen penghimpunan

dana dari masyarakat yang dilakukan oleh BPR hanya berupa

simpanan dalam bentuk deposito (deposito berjangka), tabungan

dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Ini

berarti, instrumen penghimpunan dana dari masyarakat berupa

simpanan dalam bentuk giro/rekening koran dilarang menjadi

lahan kegiatan usaha BPR.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 dirumuskan pengertian "simpanan"

tersebut, yaitu:

84

"Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh

masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian

penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito,

Sertifikat Deposito, Tabungan, dan/atau bentuk lainnya

yang dipersamakan dengan itu".

Dari ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 dapat diketahui, bahwa jenis dana

yang dihimpun dari masyarakat oleh bank melalui perjanjian

penyimpanan dana bisa berbentuk (simpanan) giro, (simpanan)

deposito (dahulu deposito berjangka), (simpanan) sertifikat

deposito, (simpanan) tabungan dan bentuk lainnya yang dapat

dipersamakan dengan itu. Dengan demikian jelas, bahwa yang

diperjanjikan dalam perjanjian penyimpanan (simpanan) tersebut

adalah simpanan giro, deposito (berjangka), sertifikat deposito

dan tabungan. Simpanan dana dari masyarakat ini merupakan

salah satu sumber dana perbankan, di samping modal sendiri dan

pinjaman dari pasar uang antar bank.

Selain sebagai wadah penghimpun dana masyarakat, bank

juga berfungsi sebagai wadah penyalur dana masyarakat dengan

cara memberikan kredit, sehingga melahirkan hubungan hukum

antara bank (kreditor) dengan nasabah peminjam dana (debitor).

Sesuai dengjan ketentuanjialam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang


Undang Nomor 10 Tahun 1998, secara yuridis telah diartikan

yang dimaksud dengan "Nasabah Debitor" adalah "nasabah yang

memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip

Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan

perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan". Demikian

pula sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-

85


Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa yang dimaksud

dengan "kredit" adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak

lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Dari

sini diketahui, bahwa pemberian kredit bank itu merupakan suatu

perjanjian antara bank dengan pihak peminjam (nasabah debitor).

Perjanjian tersebut lahir berdasarkan kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dengan peminjam dana. Dalam praktik

perbankan, perjanjian yang demikian lazim dinamakan dengan

"perjanjian kredit (bank)".(Rachmadi Usman, 2011 ; 77 – 79).

B. Dasar Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah.

Sejak abad pertengahan 19 masalah lembaga atau bentuk

hubung-an hukum antara bank dan nasabah menjadi perdebatan

antara para ahli hukum. Perdebatan ini terjadi karena hubungan

antara bank dan nasabah merupakan suatu hubungan yang sangat

kompleks. Alan L. Tyree dalam bukunya Banking Law in

Australia, mengatakan bahwa hubungan antara bank dan nasabah

dapat terlihat dalam beberapa macam segi atau kategori karena

tidak mustahii hubungan ini dibakukan dalam satu macam segi

saja. Hubungan macam segi ini muncul apabila ada perselisihan

yang mana harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku dan

dapat memuaskan para pihak. Hubungan ini tidak dapat

dibakukan dalam suatu undang-undang tapi oleh beberapa

putusan dari hakim. (Alan L. Tyree, 1990 : 16).

Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992,

menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun

86

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan

taraf hidup rakyat. Lebih lanjut dikemukakan oleh UU tersebut

bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai

penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Berdasarkan dua fungsi utama dari suatu bank, yaitu

fungsi pengerahan dana dan fungsi penyaluran dana, maka

terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah yaitu:

a) Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana

"Artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam

dana milik masyarakat (para penanam dana). Bentuk hubungan

hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana, dapat

terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-

produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro dan

sebagainya. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam

bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat

umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan

dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk

perbankan yang ada, karena syarat dari suatu produk

perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk

perbankan yang lain. Dalam produk perbankan seperti

tabungan dan deposito, maka ketentuan-ketentuan dan syarat-

syarat umum yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan

syarat-syarat umum hubungan rekening deposito dan rekening

tabungan.

b) Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur.

Artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para

debiturnya. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit

modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil.

87

Basis hubungan hukum antara bank dan para nasabahnya

adalah hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual ini

terjadi pada saat nasabah menjalin hubungan hukum dengan

pihak bank, setelah nasabah melakukan hubungan hukum seperti

nasabah membuka rekening tabungan, deposito, dan produk

perbankan lainnya.

Selain hubungan kontraktual, hubungan antara bank dan

nasabah didasarkan atas kepercayaan, mengingat setiap transaksi

perbankan yang melibatkan nasabah, baik nasabah debitur maupun

nasabah kreditur dilandasi oleh kepercayaan. Nasabah mau

menyimpan dananya pada bank karena nasabah percaya pada bank

tersebut. Begitu sebaliknya juga bank mau memberikan kredit

pada nasabah karena bank percaya terhadap nasabah yang

bersangkutan.

Dengan demikian pada dasarnya usaha bank

dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan

masyarakat nasabah bank. Bank terutama bekerja dengan

dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar

kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga

kesehatannya dengan tetap mernelihara dan sekaligus

mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Kemauan

masyarakat untuk menyimpan sebagian atau seluruh uangnya di

bank, semata-mata dilandasi oleh prinsip kepercayaan bahwa

uangnya akan aman dan tetap akan dapat diperolehnya kembali

pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan

dan disertai pembenan imbalan. Apabila kepercayaan nasabah

penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, maka tidak

tertutup kemungkinan akan terjadi rush terhadap dana yang

disimpannya.

88

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan, bahwa hubungan

antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hukum pinjam

rneminjam uang antara debitor (bank) dan kreditor (nasabah

penyimpan dana) yang dilandasi oleh asas kepercayaan. Dengan

kata lain, bahwa menurut Undang-Undang Perbankan yang diubah,

hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana bukan sekedar

hubungan kontraktual biasa antara debitor dan kreditor yang

diliputi oleh asas-asas umum dan hukum perjanjian, tetapi juga

hubungan kepercayaan yang diliputi asas kepercayaan. Secara

eksplisit undang-undang mengakui bahwa hubungan antara bank

dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kepercayaan, yang

membawa konsekuensi bank tidak boleh hanya memperhatikan

kepentingan sendiri semata-mata, tetapi juga harus memperhatikan

kepentingan nasabah penyimpan dana. (Rachmadi Usman, 2011 ;

83).

Lebih lanjut dikatakan oieh Sutan Remy Sjahdeini, bahwa

demikian pula hubungan antara bank dan nasabah debitor,

mempunyai sifat sebagai hubungan kepercayaan yang

membebankan kewajiban-kewajiban kepercayaan (fiduciary

obligations) kepada bank terhadap nasabahnya, maka masyarakat

bisnis dan perbankan Indonesia telah melihat pula bahwa

hubungan antara bank dan nasabah debitor adalah hubungan

kepercayaan. Dari pengertian kredit, hubungan antara bank dan

nasabah debitor bukan sekedar hubungan kontraktual belaka,

tetapi juga merupakan hubungan-kepercayaan. Di dalam bisnis

yang diberikan atau yang diterima sebagai penukar uang, barang

atau jasa adalah kepercayaan. Oleh karena bank hanya bersedia

memberikan kredit kepada nasabah debitor atas kepercayaan

bahwa nasabah debitor mampu dan man membayar kembali

kreditnya tersebut, maka juga hubungan perjanjian kredit,

89

bukanlah sekedar hubungan kontraktual biasa antara kreditor dan

debitor, tetapi juga hubungan kepercayaan.


Dana.

Basis hubungan hukum antara bank dengan para nasabah

adalah hubungan kontraktual. Begitu seorang nasabah menjalin

kontraktual dengan bank, maka perikatan yang timbul adalah

perikatan atas dasar kontrak (perjanjian). Jika merujuk pada Kitab

Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang

Hukum Dagang, maka tidak ditemukan pengaturan tentang

hubungan kontraktual antara bank dan nasabah penyimpan dana

dengan figur perjanjian penyimpanan (simpanan) dana tadi. (Tan

Kamelo, 2006 ; 21)

Karena dari kedua kitab undang-undang tersebut, tidak

ditemukan bentuk hubungan hukum kontraktual antara bank dan

nasabah penyimpan dana. Akan tetapi sebagai suatu bentuk

kontrak (perjanjian), maka sudah tentunya perjanjian penyimpanan

(simpanan) ini tunduk kepada ketentuan yang terdapat dalam

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Dalam ketentuan Pasal

1319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditegaskan, bahwa

"semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus

maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk

pada peraturan-peraturan hukum yang termuat di dalam bab ini

dan bab yang lalu". Perjanjian penyimpanan (simpanan) dana

merupakan perjanjian, karenannya harus tunduk kepada ketentuan-

ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum

Perdata.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak

90

dijelaskan lebih lanjut mengenai konstruksi hukum perjanjian

penyimpanan (simpanan) dana bank itu. Dari ketentuan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 itu, diketahui bahwa ketika nasabah hendak

menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan atau

investasi (bagi perbankan syariah), maka dibuatkan perjanjian

penyimpanan dana antara bank dengan nasabah yang

bersangkutan, berupa perjanjian penyimpanan dana giro,

perjanjian penyimpanan dana deposito, perjanjian penyimpanan

dana sertifikat deposito atau perjanjian penyimpanan dana

tabungan. Pada intinya perjanjian penyimpanan (simpanan) dana

bank akan terjadi bila seseorang menempatkan sejumlah dananya

di bank dalam bentuk simpanan, dengan ketentuan bahwa nasabah

akan menerima kembali dana yang disimpannya beserta dengan

imbalannya yang diberikan oleh bank. Dana yang ditempatkan

seseorang pada bank tersebut dapat dimanfaatkan oleh bank untuk

menjalankari kegiatan usahanya. (Djoni S. Gozali dan Rachmadi

Usman, 2008 ; 161).

Bila ditelusuri lebih lanjut bentuk-bentuk perjanjian

bersama dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka

dijumpai beberapa perjanjian yang mendekati dengan fitur

perjanjian penyimpanan (simpanan) dana bank ini, yaitu ada yang

menyebutnya sebagai perjanjian penitipan. Disebutkan perjanjian

penitipan (bewaargeving) sebagaimana dalam ketentuan Pasal

1694 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa "penitipan

adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari

orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan

mengembalikannya dalam wujud asalnya".

91

Dari segi sifatnya, perjanjian penitipan adalah bersifat rii l.

Sifat ini terdapat juga pada perjanjian penyimpanan (simpanan).

Narrtun terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu pada

perjanjian penitipan, barang yang dititipkan akan disimpan dan

dikembalikan seperti wujud semula serta tidak dibebani bunga.

Tidak demikian dalam perjanjian penyimpanan (simpanan), pihak

bank menetapkan persyaratan umum tertentu dalam rekening

deposito atau rekening tabungan antara lain pihak penerima

simpanan (bank) dapat mempergunakan uang si penyimpan dan

dalam waktu tertentu bank akan memberikan bunga.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992


Tahun 1998 membedakan antara "simpanan" dan "penitipan".

Seperti disebutkan sebelumnya, simpanan diartikan Undang-


Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai "dana yang

dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan

perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito,

sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang

dipersamakan dengan itu". Sedangkan penitipan diartikan

adalah "penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak

antara Bank Umum dan penitip, dengan ketentuan Bank

Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan

atas harta tersebut". Kegiatan penitipan harta ini merupakan salah

satu kegiatan usaha perbankan Bank Umum sebagaimana

disebutkan dalam ketentuan Pasal 6 huruf i Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Penjelasan atas

pasal tersebut antara lain menyatakan, bahwa "dalam melakukan

92

kegiatan penitipan, bank menerima titipan harta penitip dengan

mengadministrasikannya secara terpisah dari kekayaan bank".

Sehubungan dengan kegiatan penitipan harta ini, ketentuan

dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992


Tahun 1998 menetapkan, bahwa "dalam hal bank mengalami

kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank tersebut tidak

dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan

kepada penitip yang bersangkutan".

Dari ketentuan di atas, jelas sekali Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 membedakan antara

lembaga "simpanan" dan "penitipan". Dalam lembaga "simpanan",

dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank menjadi

bagian harta kekayaan milik bank dan karenanya bank mempunyai

wewenang penuh terhadap dana yang dipercayakan oleh

masyarakat tersebut. Sementara itu dalam lembaga "penitipan",

harta yang dititipkan nasabah tidak menjadi milik bank dan

karenannya ketika bank mengalami kepailitan, harta yang

dititipkan nasabah pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam

harta kepailitan dan bank bertanggung jawab untuk menyimpan

harta milik penitip serta mengembalikannya kepada penitip dalam

wujudnya asal. Di sini jelas sekali, ketentuan hukum perbankan

nasional membedakan antara lembaga "simpanan" dan

"penitipan”, artinya dua lembaga hukum yang tidak sama

konstruksi hukumnya.

Perjanjian penitipan yang dimaksud daiam Undang-


Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga masih belum jelas

sebagai fitur lembaga "penitipan barang" sebagaimana diatur

93

dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Namun, selama ini

bank-bank di Indonesia dalam memberikan jasa "penitipan"

kepada nasabah dilakukan menurut aturan main dari lembaga

"penitipan barang" sebagaimana dimaksud dalam Kitab, Undang-

Undang Hukum Perdata. (Sutan Remy Sjahdeni, 1993 ; 133 –

134).

D. Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Peminjam

Dana.

Pemberian kredit merupakan salah satu usaha bank, yang

melahirkan suatu perjanjian antara bank dengan pihak peminjam

(nasabah debitor). Lazirnnya perjanjian antara bank dengan

nasabah peminjam, dinamakan dengan perjanjian kredit (bank)

atau perjanjian (kesepakatan) pinjam-meminjam uang.

Apa itu pengertian perjanjian kredit bank tidak

dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992


Tahun 1998. Dari pengertian kredit sebagaimana termuat dalam

ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992


Tahun 1998 diketahui, bahwa bentuk hubungan hukum antara

bank dan nasabah peminjam dana adalah kesepakatan pinjam-

meminjam, yang merupakan bagian dari pengertian kredit itu

sendiri. Dipertanyakan, apakah perjanjian kredit bank itu identik

dengan perjanjian pinjam-meminjam (pinjam mengganti)

sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata

atau merupakan perjanjian tidak bernama yang mempunyai

karakteristik tersendiri.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ternyata

tidak terdapat suatu bentuk hubungan hukum khusus atau lembaga

94

perjanjian khusus yang namanya "Perjanjian Kredit Bank",

Karenanya penetapan mengenai bentuk hubungan hukum antara

bank dan nasabah debitor, yang disebut "Perjanjian Kredit Bank"

itu, harus digali dari sumber-sumber di luar Kitab Undang-undang

Hukum Perdata.

Sebagaimana dikemukakan di atas, demikian pula Undang-


Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak merumuskan

pengertian dan konstruksi hubungan hukum dalam pemberian

kredit bank tersebut. Hanya saja dapat diketahui, bahwa kelahiran

pemberian kredit bank itu berdasarkan kepada persetujuan atau

kesepakatan pinjam-meminjam (uang) antara bank sebagai

kreditor dan pihak lain nasabah peminjam dana sebagai debitor

dalam jangka waktu tertentu, yang telah disetujui atau disepakati

bersama dan pihak peminjam mempunyai kewajiban untuk

melunasi hutangnya tersebut dengan memberikan sejumlah bunga,

imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Beberapa pakar hukum kita berpendapat, bahwa perjanjian

kredit bank itu pada hakikatnya merupakan perjanjian pinjam-

meminjam sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1754

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. R. Subekti, menyatakan:

"Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan,

dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah

suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur

dalam KUHPerdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal

1769"

Kemudian Marhaenis Abdul Hay mengemukakan pendapat

yang sama, bahwa perjanjian kredit adalah identik dengan

perjanjian pinjam meminjam dan dikuasai oleh ketentuan Bab

XIII Buku III KUH Perdata. Pendapat ini dikemukakan beliau

95

lagi dalam bukunya "Hukum Perdata", bahwa pengertian

perjanjian kredit mendekati pada pengertian perjanjian pinjam-

mengganti, sehingga dalam masalah sengketa perjanjian kredit

kita dapat mempergunakan dasar hukum perjanjian pinjam-

mengganti menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Ketentuan umum dalam pinjam-mengganti rnenurut Kitab

Undang-undang Hukum Perdata dapat dipergunakan untuk

perjanjian kredit seperti yang dimaksud oleh Undang-undang

Perbankan. Perjanjian kredit merupakan hal yang khusus dari

perjanjian pinjam-mengganti.

Pendapat yang senada dikemukakan pula oleh Mariam

Darus Badrul zaman, yang rnenyatakan, bahwa dari rumusan yang

terdapat di dalam UUP mengenai pengertian kredit, dapat

disimpulkan dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam

meminjam di dalam KUH Perdata Pasal 1754. Perjanjian pinjam-

meminjam ini juga mengandung makna luas yaitu objeknya

adalah benda yang menghabis jika "verbruiklening termasuk di

dalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini,

pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam dan

kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada

pihak yang meminjamkan. Karenanya perjanjian kredit ini

merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya

perjanjian kredit ditentukan oleh "penyerahan" uang oleh bank

kepada nasabah". Namun sebelum beliau berpendapat, bahwa

karena berdasarkan kenyataan perjanjian kredit itu memiliki

identitas sendiri yang berbeda dengan perjanjian pinjam uang atau

pinjam-meminjam.

Akan tetapi pendapat di atas disangkal pakar hukum

lainnya. Djuhaendah Hasan berpendapat, bahwa perjanjian kredit

lebih merupakan perjanjian tidak bernama, karena mengenai

96

perjanjian kredit belum ada pengaturan secara khusus baik dalam

undang-undang maupun Undang-Undang Perbankan. Pengaturan

yang ada tidak mengatur tentang bagaimana bentuk dan isi serta

klausula-klausula yang dapat atau mungkin terdapat dalam

perjanjian kredit yang dibuat antara bank dengan para debitor.

Beliau bahkan berpendapat bahwa perjanjian kredit tidak .tepat

dikatakan dikuasai oleh ketentuan Kitab Undang-undang karena

antara perjanjian pinjam-meminjam dengan perjanjian kredit

terdapat beberapa hal yang berbeda.

Perbedaan dimaksud antara lain:

1. Perjanjian kredit selalu bertujuan dan tujuan tersebut biasanya

berkaitan dengan program pembangunan, biasanya dalam

pemberian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang

yang akan diterima tersebut, sedangkan dalam perjanjian

pinjam-meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitor

dapat menggunakan uang nya secara bebas.

2. Daiam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi

kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan dan tidak

mungkin diberikan oleh individu, sedangkan dalam perjanjian

pinjam-meminjam pemberi pinjaman dapat oleh individu.

3. Pengaturan yang berlaku bagi perjanjian kredit berbeda

dengan perjanjian pinjam-meminjam. Bagi perjanjian pinjam-

meminjam berlaku ketentuan umum dari Buku III dan Bab

XIII Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

sedangkan bagi perjanjian akan berlaku ketentuan dalam

Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan bidang ekonomi dalam

GBHN, ketentuan umum Kitab Undang-undang Hukum

Perdata, Undang-Undang Perbankan, Paket Kebijaksanaan

Pemerintah dalam Bidang Ekonomi, terutama bidang

Perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia, dan sebagainya.

97

4. Pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa pengembalian

uang pinjaman itu harus disertai bunga, imbalan atau

pembagian hasil, sedangkan dalam perjanjian pinjam-

meminjam hanya berupa bunga saja dan bunga ini pun baru

ada apabila diperjanjikan.

5. Pada perjanjian kredit bank harus mempunyai keyakinan akan

kemampuan debitor akan pengembalian kredit yang

diformulasikan dalam bentuk jaminan, baik materiil maupun

immateriei. Sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam

jaminan merupakan pengaman bagi kepastian pelunasan

hutang dan inipun baru ada apabila diperjanjikan, dan jaminan

ini hanya merupakan jaminan secara fisik atau materiil saja.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Sutan Remy

Sjahdeini, yang menyatakan bahwa perjanjian kredit

bukanlah perjanjian riil sepertinya perjanjian peminjaman

uang, yaitu perjanjian pinjam-mengganti atau pinjam-

meminjam (verbruiklening), yang objek perjanjiannya adalah

uang, melainkan perjanjian konsensual. Terdapat beberapa

ciri yang membedakan perjanjian kredit dengan perjanjian

pinjam-meminjam, yaitu:

a. Sifatnya yang konsensual dari suatu perjanjian kredit bank

itulah yang merupakan ciri pertama yang membedakan dari

perjanjian peminjaman uang yang bersifat riil. Dengan kata

lain bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian loan of

money menurut hukum Inggris yang dapat bersifat riil

maupun konsensual, tetapi bukan perjanjian peminjaman uang

menurut hukum Indonesia yang bersifat riil. Bagi perjanjian

kredit yang jelas-jelas mencantumkan syarat-syarat tangguh

tidak dapat dibantah lagi bahwa perjanjian itu merupakan

perjanjian yang konsensual sifatnya. Setelah perjanjian kredit

98

ditandatangani oleh bank dan nasabah debitor, nasabah

debitor belum berhak menggunakan atau melakukan penarikan

kredit. Atau sebaliknya setelah ditandatanganinya kredit oleh

kedua belah pihak, belumlah menimbulkan kewajiban bagi

bank untuk menyediakan kredit sebagaimana yang

diperjanjikan. Hak nasabah debitor untuk dapat menarik atau

kewajiban bank untuk menyediakan kredit, masih tergantung

kepada telah terpenuhinya seluruh syarat yang ditentukan di

dalam perjanjian kredit;

b. Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitor tidak

dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan

yang tertentu oleh nasabah debitor, seperti yang dilakukan

oleh peminjam uang (debitor) pada perjanjian peminjaman

uang biasa. Pada perjanjidti kredit, kredit harus digunakan

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di dalam perjanjian dan

pemakaian yang menyimpang dari tujuan itu menimbulkan hak

kepada bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara

sepihak, maka berarti nasabah debitor bukan merupakan

pemilik mutlak dari kredit yang diperolehnya berdasarkan

perjanjian kredit itu, sebagaimana bila seandainya

perjanjian kredit itu adalah perjanjian peminjaman uang.

Dengan kata lain, perjanjian kredit bank tidak mempunyai ciri

yang sama dengan perjanjian pinjam-meminjam atau pinjam

mengganti. Oleh karena itu, terhadap perjanjian kredit

bank tidak berlaku ketentuan-ketentuan Bab Ketiga Belas

Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia;

c. Perjanjian kredit bank yang membedakannya dari perjanjian

peminjaman uang ialah mengenai syarat cara penggunaannya.

Kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu,

yaitu dengan menggunakan cek atau perintah

99

pemindahbukuan. Cara lain hampir dapat dikatakan

tidak mungkin atau tidak diperbolehkan. Pada perjanjian

peminjaman uang biasa, uang yang dipinjamkan diserahkan

seluruhnya oleh kreditor dalam kekuasaan debitor dengan

tidak diisyaratkan bagaimana caranya debitor akan

menggunakan uang pinjaman itu. Pada perjanjian kredit bank,

kredit tidak pernah diserahkan oleh bank ke dalam kekuasaan

mutlak nasabah debitor. Kredit selalu diberikan dalam bentuk

rekening koran yang penarikan dan penggunaannya selalu

dibawah pengawasan bank.

Sebelumnya pada bagian lainnya dari tulisannya tersebut,

Sutan Remy Sjahdeini merumuskan pengertian perjanjian kredit

itu sebagai berikut:

"Perjanjian kredit ialah perjanjian antara bank sebagai

kreditur dengan nasabah sebagai debitur mangenai

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu, yang mewajibkan nasabah debitur untuk

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu

dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian has/7

keuntungan".

Berdasarkan uraian di atas, jelas terdapat perbedaan yang

prinsipil antara perjanjian kredit dengan perjanjian pinjam-

meminjam (uang), baik ditilik dari segi pengertian, subjek

pemberi kredit, pengaturan, tujuan dan jaminannya. Karena itu,

maka perjanjian kredit bank tidak identik dengan perjanjian

pinjam-meminjam (uang) sebagaimana dirnaksud dalam Kitab

Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Perjanjian kredit bank

merupakan perjanjian pendahuluan (vooro-vereenkomst) dari

penyerahan uang yang bersifat konsensual riil dan merupakan

perjanjian tidak bernama (onbeniem de overeentskomst). Namun

100

yang jelas, bahwa perjanjian kredit bank itu lahirnya karena

adanya "persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam" antara

bank dengan pihak lain yang merupakan dasar hubungan hukum

antara bank dan nasabah peminjarn dananya, dengan beberapa

karakter tertentu.

Dilihat dari jenis perjanjian, perjanjian kredit bank

merupakan perjanjian timbal balik, artinya jika pihak dan nasabah

debitor tidak memenuhi isi perjanjian, maka salah satu pihak

dapat menuntut pihak lainnya sesuai dengan jenis prestasinya.

Penyerahan uang dalam perjanjian kredit bank merupakan

perjanjian sepihak, artinya jika pihak tidak merealisasikan

pinjaman uang, maka nasabah debitor tidak dapat menuntut bank

dengan alasan ingkar janji, demikian juga sebaliknya kalau

nasabah debitor tidak mau mengambil pinjaman uang setelah

diberitahukan oleh bank, maka bank tidak dapat menuntut

nasabah debitor.

Dengan demikian bentuk hubungan antara bank dan

nasabah peminjarn dana (debitor) adalah perjanjian kredit bank

yang mempunyai karakteristik tersendiri, berbeda dengan

perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab

Undang-undang Hukum Perdata. Perbedaannya terletak pada

pengertian, subjek pemberi, tujuan, cara peruntukan dan

jaminannya. Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian

pendahuluan dari penyerahan sejumlah uang yang bersifat

konsensual riil dan merupakan perjanjian tidak bernama. Secara

sederhana dapat diartikan perjanjian kredit bank adalah perjanjian

antara bank sebagai kreditor dengan nasabah peminjam dana

sebagai debitor mengenai penyediaan sejumlah uang atau tagihan

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan

atau persetujuan pinjam-meminjam, yang mewajibkan nasabah

101

debitor untuk melunasi hutangnya -setelah jangka waktu tertentu

dengan disertai jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil

keuntungan.

102

III. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK

A. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank

Perlindungan hukum terhadap nasabah bank sampai saat

ini masihi menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian

dalam sistem perbankan nasional, dalam rangka memposisikan

masalah bank dalam posisi yang seimbang bila berhadapan

dengan bank.

Kedudukan nasabah selama ini masih dianggap lemah atau

dalam posisi yang kurang diuntungkan apabila terjadi kasus-

kasus hukum atau kasus perselisihan antara bnak dengan

nasabahnya, sehingga nasabah dirugikan. Untuk mengatasi

permasalahan teresbut, perbankan bersama-sama dengan

masyarakat memiliki beberapa agenda yang bertujuan untuk

memperkuat perlindungan nasabah (Mahesa jati Kusuma, 2012 ;

73).

Tidak dapat disangkal betapa urgennya perlindungan

hukum terhadap nasabah sebagai pengguna jasa perbankan. Hal

mana disebabkan karena nasabah merupakan merupakan unsur

yang sangat berperan, karena mati hidupnya dunia perbankan

sasngat tergantung pada kepercayaan masyarakat atau nasabah

itu sendiri.

Lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang sangat

tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena

itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank

tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik.

Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus

sedemikian rupa menjaga percayaan dari masyarakat dengan

memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan

masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang

bersangkutan.

103

Dalam koonteks hubungan hukum antara bank dan

nasabah, maka perlindungan hukum terhadap nasabah adalah

dalam rangka menjamin hak-hak nasabah sebagai konsumen jasa

perbankan. Jaminan perlindungan terhadap hak-hak nasabah

semakin penting untuk diperhatikan mengingat kasus-kasus

kerugian nasabah sering terjadi dalam praktek perbankan,

misalnya saja kasus tidak dapat kembalinya dana milik nasabah

akibat likuidasi bank. Mendapatkan kembali dana yang disimpan

pada bank adalah merupakan hak nasabah yang perlu diberikan

perlindungan hukum.


Indonesia (API).

Bank Indonesia sebagai pelaksana otoritas moneter

mempunyai peranan yang besar dalam usaha melindungi dan

menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat

tindakan bank yang salah. Sebagai otoritas pengawas industri

perbankan, Bank Indonesia berkepentingan untuk meningkatkan

perlindungan terhadap kepentingan nasabah dalam hubungannya

dengan bank.

Jika selama ini Bank Indonesia selalu berpijak kepada


dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam

pengaturan aspek kehati-hatian bank, maka dengan telah berlaku

efektifnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen sejak tahun 2001 aspek pengaturan

perbankan pun harus diperluas dengan aspek perlindungan dan

pemberdayaan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa bank.

Apabila dilihat dari masa berlaku efektifnya Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999, yaitu pada tahun 2001, maka sepintas

104

terlihat bahwa Bank Indonesia kurang merespons pemberlakuan

undang-undang tersebut. Namun demikian hal ini bukan berarti

perlindungan dan pemberdayaan nasabah tidak diperhatikan

oleh Bank Indonesia.

Di samping tantangan lainnya, perlindungan terhadap

nasabah merupakan tantangan perbankan nasional yang

berpengaruh secara langsung terhadap sebagian besar

rnasyarakat kita. Oleh karena itu, tantangan untuk menciptakan

standar-standar yang jelas dan mudah dipahami menjadi suatu

hal yang tidak dapat dikesampingkan. Demikian pula, edukasi

pada masyarakat mengenai jasa dan produk yang ditawarkan

oleh perbankan nasional perlu segera diupayakan, sehingga

masyarakat dapat lebih memahami risiko dan keuntungan yang

akan dihadapi dalam menggunakan jasa dan produk perbankan

serta dapat melakukan pengelolaan keuangan secara optimal dan

bijaksana.

Berhubung urgensinya perlindungan terhadap nasabah

tersebut, Bank Indonesia menetapkan upaya pemberdayaan dan

perlindungan konsumen jasa perbankan sebagai salah satu dari

enam pilar Arsitektur Perbankan Indonesia (API), yaitu Pilar 6

Perlindungan Nasabah. API merupakan suatu kerangka dasar

sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan

memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk

rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan (2004-2013).

Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa

datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai

suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna

menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka

membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

105

Guna mempermudah pencapaian visi API sebagaimana

diuraikan di muka, maka ditetapkan beberapa sasaran yang ingin

dicapai, yaitu :

1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang

mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong

pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang

efektif dan mengacu pada standar internasional.

3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan merniliki

daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam

menghadapi risiko.

4. Menciptakan good corporate governance dalam rangka

memperkuat kondisi internal perbankan nasional.

5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung

terciptanya industri perbankan yang sehat.

6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa

perbankan.

Keenam sasaran yang ingin dicapai API tersebut

dituangkan kedalam enam Pilar yang saling terkait satu sama

lain guna menunjang pencapaian visi API, yaitu:

1. Struktur Perbankan yang Sehat;

2. Sistem Pengaturan,yang Efektif;

3. Sistem Pengawasan yang Independen dan Efektif;

4. Industri Perbankan yang Kuat;

5. Infrastruktur Pendukung yang Mencukupi;

6. Perlindungan Nasabah.


Perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang

dimaksud ruang lingkupnya adalah nasabah yang melakukan

106

transaksi dengan bank, baik nasabah penyimpan dana maupun

nasabah peminjam dana. Selain itu, juga termasuk nasabah yang

melakukan transaksi dibidang jasa layanan kartu kredit, transfer

uang, save deposit box, dan juga layanan lainnya.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah

ini, Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem

perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah

penyimpan dana, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara,yaitu :

a. Perlindungan secara implisit (Implicit deposit protection),

yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan

pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan

terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini yang

diperoleh melalui: (1) peraturan perundang-undangan di

bidang perbankan, (2) perlindungan yang dihasilkan oleh

pengawasan dan pembinaan yang elektif, yang dilakukan

oleh Bank Indonesia, (3) upaya menjaga kelangsungan usaha

bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan

perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya, (4)

memelihara tingkat kesehatan bank, (5) melakukan usaha

sesuai dengan prinsip kehati-hatian, (6) cara pemberian

kredit yang tidak merugikan bank dan kcpcntingan nasabah,

dan (7) menyediakan informasi resiko pada nasabah.

b. Perlindungan secara eksplisit (Explicit deposit protection),

yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang

menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank

mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan

mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang

gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui

pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat,

sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 26

107

Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank

Umum.

Dalam membahas mengenai perlindungan hukum bagi

nasabah penyimpan dana ini, hakikat dari perlindungan hukum

tersebut adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan

dan simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap

suatu risiko kerugian. Perlindungan hukum ini juga merupakan

upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan

masyarakat khususnya nasabah, maka sudah sepatutnya dunia

perbankan perlu memberikan perlindungan hukum itu.

Perlindungan hukum juga semestinya diupayakan terhadap

nasabah peminjam dana dan nasabah lainnya yang melakukan

transaksi dengan bank dibidang jasa-jasa layanan bank yang

lainnya yang didasarkan pada perjanjian. Umumnya bentuk

perjanjian yang melandasi hubungan nasabah dengan bank

adalah bentuk perjanjian standar (baku) yang dibuat secara

sepihak oleh bank.

Hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan nasabah

dapat terwujud dari suatu perjanjian, baik perjanjian dibawah

tangan, maupun perjanjian dengan akte otentik. Dalam kontek

inilah perlu pengamatan yang baik untuk menjaga suatu bentuk

perlindungan hukum bagi nasabah dengan tidak melemahkan

posisi bank. Hal ini perlu dilakukan antara bank dan nasabah

telah dibakukan dalam bentuk perjanjian baku (standar). (Ronny

Prasetya, 2010 ; 65).

Pelayanan jasa perbankan dalam bidang penerbitan kartu

kredit, bank garansi, transfer uang, penyewaan save deposite

box, penerbitan L/C, dan pelayanan jasa lainnya umumnya

diwujudkan dalam bentuk formulir-formulir baku, yang

108

menunjukkan adanya hubungan perjanjian antara bank dan

nasabah.

Formulir-formulir tersebut seluruhnya dibuat secara

sepihak oleh bank, dan syarat-syarat atau klausul yang ada pada

formulir tersebut seringkali melemahkan posisi nasabah. Focus

perhatian untuk melindungi nasabah sebagai konsumen jasa

perbankan terkait dengan formulir-formulir dimaksud adalah

karena adanya ketidakseimbangan klausul perjanjian antara bank

dan nasabah.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi

nasabah adalah dengan menerbitkan peraturan perundang-

undangan, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen. Ketentuan Pasal 18 dari Undang-

Undang ini mengatur tentang larangan-larangan pencantuman

klausula baku dan suatu perjanjian standar. Ketentuan Undang-

Undang ini dapat pula diberlakukan bagi hubungan hukum

antara bank dan nasabah.

Fenomena kedudukan pelaku usaha dan konsumen yang

tidak seimbang, dan konsumen berada pada posisi yang lemah

merupakan salah satu faktor lahirnya Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 (UUPK). Salah satu latar belakang dari lahirnya

UUPK adalah agar terdapat suatu perjanjian yang seimbang

antara konsumen dan pelaku usaha berdasarkan kesetaraan

berkontrak (Try Widiyono, 2006 : 69).

Dalam konteks hubungan bank dan nasabah, maka

kehadiran ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum

terhadap nasabah bank, melalui kesetaraan berkontrak yang

tertuang dalam perjanjian antara bank dan nasabah. Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 mensyaratkan adanya

109

keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku

usaha, sehingga tercipta perekonomian yang sehat, dalam

konteks ini termasuk dalam hubungan antara bank sebagai

pelaku usaha dengan nasabahnya.

110

IV. PERJANJIAN KREDIT SEBAGAI DASAR HUBUNGAN BANK

DAN NASABAH.

A. Bentuk dan Dasar Hukum Perjanjian Kredit Bank.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada

ketentuan tentang bagaimana seharusnya bentuk suatu perjanjian,

artinya perjanjian dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian

tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Di dalam perjanjian kredit

juga tidak ada ketentuan bahwa perjanjian kredit harus dalam

bentuk tertentu (Djuhaendah Hasan, 1996: 179).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menentukan

pedoman umum bahwa perjanjian harus dibuat dengan kata

sepakat kedua belah pihak. Kata sepakat tersebut dapat berbentuk

isyarat, lisan, dan tertulis. Dalam bentuk tertulis, perjanjian dapat

dilakukan dengan akta di bawah tangan dan akta autentik. Dalam

praktik bank, bentuk perjanjian kredit dapat dibuat dengan akta di

bawah tangan dan akta autentik (akta notaris) (Tan Kamello,

2006: 18).

Dalam praktik perbankan, perjanjian kredit pada umumnya

dibuat secara tertulis, karena perjanjian kredit secara tertulis lebih

aman bagi para pihak dibandingkan dalam bentuk lisan. Dengan

bentuk tertulis para pihak tidak dapat mengingkari apa yang telah

diperjanjikan, dan ini akan merupakan bukti yang kuat dan jelas

apabila terjadi sesuatu kepada kredit yang telah disalurkan atau

juga dalam hal terjadi ingkar janji oleh pihak bank (Djuhaendah

Hasan, 1992 ;12).

Selain itu dasar hukum perjanjian kredit juga dapat

dijumpai dalam:

1. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/IN/10/66 tentang

Pedoman Kebijakan di Bidang Perkreditan tanggal 3 Oktober

1966 juncto Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I

111

Nomor 2/539/UPK/Pemb. Tanggal 8 Oktober 1966 Surat

Edaran Bank Negar Indonesia Unit I Nomor 2/649/UPK/Pemb.

Tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet

Nomor 10/EK/2/1967 tanggal 6 Februari 1967, yang

menyatakan bahwa bank dilarang melakukan pemberian kredit

dalam berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit yang

jelas antara bank dan nasabah atau Bank Sentral dan bank-

bank lainnya. Dan sini jelaslah bahwa dalam memberikan

kredit dalam berbagai bentuk wajib dibuatkan perjanjian atau

akad kreditnya.

2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor

27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban

Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi

Bank Umum, yang menyatakan bahwa setiap kredit yang telah

disetujui dan disepakati pemohon kredit dituangkan dalam

perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis (Rachmadi

Usman, 2001: 263-264).

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Bank Indonesia

tersebut, maka pemberian kredit bank wajib dituangkan dalam

perjanjian kredit secara tertulis, baik dengan akta di bawah tangan

maupun dengan akta notariil. Perjanjian kredit di sini berfungsi

sebagai panduan bank dalam perencanaan, pelaksanaan,

pengorganisasian, dan pengawasan dalam pemberian kredit yang

dilakukan oleh bank, sehingga bank tidak dirugikan dan

kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank

terjamin dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, sebelum

pemberian kredit bank dilakukan, bank harus sudah memastikan

bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit bank

112

yang bersangkutan telah diselesaikan dan memberikan

perlindungan yang memadai bagi bank.

Dalam praktek perbankan ada 2 (dua) bentuk perjanjian

kredit yang sudah umum dipergunakan, yaitu ;

1. Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan dinamakan akta

dibawah tangan artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat

sendiri oleh Bank kemudian ditawarkan kepada Debitur untuk

disepakati. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja

Bank, biasanya Bank sudah menyiapkan formulir perjanjian

dalam bentuk standard (standard form) yang isi, syarat-syarat

dan ketentuannya disiapkan terlebih dahulu secara lengkap.

Bentuk perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh Bank

tersebut termasuk jenis Akta Dibawah Tangan.

Dalam rangka penandatanganan perjanjian kredit,

formulir perjanjian kredit yang isinya sudah disiapkan Bank

kemudian disodorkan kepada setiap calon-calon Debitur untuk

diketahui dan dipahami mengenai syarat-syarat dan ketentuan

pemberian kredit tersebut. Syarat-syarat dan ketentuan dalam

formulir perjanjian kredit tidak pernah diperbincangkan atau

dirundingkan atau di negosiasikan dengan calon Debitur.

Calon Debitur mau atau tidak mau dengan terpaksa atau

sukarela harus menerima semua persyaratan yang tercantum

dalam formulir perjanjian kredit. Seandainya calon Debitur

melakukan protes atau tidak setuju terhadap pasal-pasal

tertentu yang tercantum dalam formulir perjanjian kredit maka

Kreditur tidak akan menerima protes tersebut karena isi

perjanjian memang sudah disiapkan dalam bentuk cetakan

oleh lembaga Bank itu sehingga bagi petugas Bank pun tidak

bisa menanggapi usulan calon Debitur. Calon Debitur

menyetujui atau menyepakati isi perjanjian kredit karena calon

113

Debitur dalam posisi yang sangat membutuhkan kredit (posisi

lemah) sehingga apapun persyaratan yang tercantum dalam

formulir perjanjian kredit calon Debitur dapat menyetujui.

Perjanjian kredit yang sudah disiapkan Bank dalam

bentuk standard (standard form), contohnya perjanjian kredit

retail BRI, perjanjian kredit pemilikan rumah Bank Tabungan

Negara (KPR-BTN) dan lain sebagainya.

2. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris yang

dinamakan akta otentik atau akta notariil. Yang menyiapkan

dan membuat perjanjian ini adalah seorang Notaris namun

dalam praktek semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit

disiapkan oleh Bank kemudian diberikan kepada Notaris untuk

dirumuskan dalarn akta notariil. Memang Notaris dalam

membuat perjanjian hanyalah merumuskan apa yang

diinginkan para pihak dalam bentuk akta notariil atau akta

otentik.

Perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk akta notariil

atau akta otentik biasanya untuk pemberian kredit dalam

jumlah yang besar dengan jangka waktu menengah atau

panjang, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit

sindikasi. (Sutarno, 2005 : 100-101).

B. Perjanjian Kredit Bank Sebagai Perjanjian Standar.

Perjanjian kredit bank merupakan merupakan perjanjian

baku (standard contract), dimana isi atau klausul-klausul

perjanjian kredit bank tersebut telah dibakukan dan dituangkan

dalam bentuk formulir (blangko), tetapi tidak terikat kepada suatu

bentuk tertentu (vorn vrij). Hal-hal yang berhubungan dengan

ketentuan dan persyaratan perjanjian kredit telah dibakukan

terlebih dahulu oleh pihak perbankan. Calon nasabah debitur

114

tinggal membubuhkan tanda tangannya saja apabila bersedia

menerima isi perjanjian kredit tersebut, dan tidak memberikan

kesempatan kepada calon debitur untuk membicarakan lebih

lanjut isi atau klausul-klausul yang diajukan pihak bank.

Perjanjian kredit bank yang distandarkan ini diperlukan untuk

memenuhi kebutuhan yang sifatnya praktis dan kolektif. Pada

tahap ini, kedudukan calon debitur sangat lemah, sehingga

menerima saja ketentuan dan syarat-syarat yang disodorkan pihak

perbankan, karena jika tidak demikian calon debitur tidak akan

mendapatkan kredit yang dimaksud (bandingkan Rachmadi

Usman, 2001: 265).

Di dalam praktik, perjanjian baku tumbuh sebagai

perjanjian tertulis dalam bentuk formulir. Perbuatan-perbuatan

hukum sejenis yang selalu terjadi secara berulang-ulang dan

teratur bisa melibatkan banyak orang atau pihak sehingga

menimbulkan kebutuhan untuk mempersiapkan isi perjanjian itu

terlebih dahulu, kemudian dibakukan, sehingga memudahkan

penyediaan setiap saat jika masyarakat membutuhkannya (Ronny

Sautma Bako, 1995: 26).

Perjanjian baku (standar contract) adalah perjanjian yang

ketentuan dan syarat-syarat telah dipersiapkan dan ditetapkan

terlebih dahulu secara sepihak oleh pemakainya dan mengikat

pihak lain. Pihak lain tersebut tidak dapat mengubah atau

melakukan tawar-menawar untuk mengubahnya. Atau dengan

kata lain yang dibakukan di sini adalah klausul-klausulnya yang

merupakan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian. Hal-hal yang

menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan

beberapa lainnya yang berkaitan dengan objek yang diperjanjikan

umumnya belum dibakukan (bandingkan Sutan Remy Sjahdeini,

1993: 66).

115

Lahirnya perjanjian baku dilatarbelakangi antara lain oleh

perkembangan masyarakat modern, dan perkembangan keadaan

sosial ekonomi. Tujuan semula diadakannya perjanjian baku

adalah alasan efisiensi dan alasan praktis (Man Suparman

Sastrawidjaja, 2002: 17).

Praktek penggunaan perjanjian standar (baku) dalam

perjanjian kredit bank mengandung kelemahan-kelemahan dan

menempatkan nasabah debitur pada posisi yang tertekan dna

terpaksa menerima syarat-syarat atau klausul-klausul yang ada

dalam perjanjian karena dorongan kebutuhan.

Kelemahan pokok dari perjanjian baku ini karena

kurangnya kesempatan bagi pihak lawan untuk menegosiasi atau

mengubah klausul-klausul dalam perjanjian yang bersangkutan,

sehingga kontrak baku tersebut sangat berpotensi untuk menjadi

klausul yang berat sebelah. Faktor-faktor penyebab sering kali

perjanjian baku menjadi sangat berat sebelah tersebut yaitu:

1. Kurang adanya atau bahkan tidak adanya kesempatan bagi

salah satu pihak untuk melakukan tawar-menawar, sehingga

pihak yang kepadanya disodorkan perjanjian tidak banyak

kesempatan untuk mengetahui isi perjanjian tersebut, apalagi

ada perjanjian yang ditulis dengan huruf-huruf yang sangat

kecil;

2. Karena penyusunan perjanjian yang sepihak, pihak penyedia

dokumen biasanya memiliki cukup banyak waktu untuk

memikirkan mengenai klausul-klausul dalam dokumen

tersebut bahkan mungkin saja sudah berkonsultasi dengan para

ahli, atau dokumen tersebut justru dibuat oleh para ahli,

sedangkan pihak yang kepadanya disodorkan dokumen tidak

banyak kesempatan, dan seringkali tidak familiar dengan

klausul-klausul tersebut;

116

3. Pihak yang kepadanya disodorkan perjanjian baku menempati

kedudukan yang sangat tertekan, sehingga hanya dapat

bersikap take it or leave it (Munir Fuady, 2003: 78).

C. Perumusan Substansi Perjanjian Kredit Bank.

Seorang petugas bank yang bekerja di unit pemberian

kredit harus mampu mempersiapkan syarat-syarat yang sekaligus

mengetahui cara komposisi, susunan dan isi perjajian kredit, agar

perjanjian itu kuat dan sah secara hukum sehingga dapat

mengamankan kepentingan bank karena perjanjian kredit

merupakan ikatan atau bukti antara bank dengan debiturnya, maka

harus disusun yang sedemikian rupa agar setiap orang mudah

mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan formulir

perjanjian kredit.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya sesuai dengan

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR

tanggal 31 Maret 1995, bahwa setiap pemberian kredit harus

dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Bentuk dan

formatnya diserahkan kepada masing-masing bank untuk

menetapkan, namun minimal harus memperhatikan hal-hal

sebagai berikut.

1. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat

melindungi kepentingan bank.

2. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali

kredit, serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya

sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit

dimaksud.

Susunan sebuah perjanjian kredit bank pada umumnya meliputi:

117

1. Judul

Dalam industri perbankan masih belum terdapat kesepakatan

tentang judul atau penamaan perjanjian kredit bank ini, ada

yang menamakan dengan perjanjian kredit, surat pengakuan

utang, persetujuan pinjam uang, dan lain-lain. Judul di sini

berfungsi sebagai nama dari perjanjian yang dibuat tersebut,

setidaknya kita akan mengetahui bahwa akta atau surat itu

merupakan perjanjian kredit bank.

2. Komparisi

Sebelum memasuki substantif perjanjian kredit bank, terlebih

dahulu diawali dengan kalimat komparisi yang berisikan

identitas, dasar hukum, dan kedudukan para pihak yang akan

mengadakan perjanjian kredit bank. Di sini menjelaskan

sejelasnya tentang identitas, dasar hukum, dan kedudukan

subjek hukum perjanjian kredit bank. Sebuah perjanjian redit

bank akan dianggap sah bila ditandatangani oleh subjek

hukum yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum

yang demikian itu.

3. Substantif

Sebuah perjanjian kredit bank berisikan sejumlah klausula

yang merupakan ketentuan dan syarat-syarat pemberian kredit,

minimal harus memuat hal-hal yang berkaitan dengan batas

maksimum kredit, bunga dan denda, jangka waktu kredit, cara

pembayaran kembali kredit, agunan kredit, opeinsbaar clause,

dan pilihan hukum serta penyelesaian sengketa (bandingkan

Rachmadi Usman, 2001: 267-268).

Perjanjian kredit bank yang baik, seyogianya minimal

berisi klausula-klausula sebagai berikut:

1. Klausul-klausul tentang maksimum kredit, jangka waktu

kredit, tujuan kredit, bentuk kredit dan batas izin tarik;

118

2. Klausul-klausul tentang bunga, commitment fee, dan denda

kelebihan tarik;

3. Klausul tentang kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas

rekening giro dan rekening pinjarnan nasabah debitur;

4. Klausul tentang representations and warranties, yaitu klausul

yang berisi pernyataan-pernyataan nasabah debitur mengenai

fakta-fakta yang menyangkut status hukum, keadaan

keuangan, dan harta kekayaan nasabah debitur pada waktu

kredit diberikan yaitu yang menjadi asumsi-asumsi bagi bank

dalam mengambil keputusan untuk memberikan kredit

tersebut;

5. Klausul tentang conditions precedent, yaitu klausul tentang

syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu

oleh nasabah debitur sebelum bank berkewajiban untuk

menyediakan dana bagi kredit tersebut dan nasabah debitur

berhak untuk pertamakalinya menggunakan kredit tersebut;

6. Klausul tentang agunan kredit dan asuransi barang-barang

agunan;

7. Klausul tentang berlakunya syarat-syarat dan ketentuan-

ketentuan hubungan rekening koran bagi perjanjian kredit

yang bersano kutan;

8. Klausul tentang affirmative covenants, yaitu klausul yang

berisi janji-janji nasabah debitur untuk melakukan hal-hal

tertentu selama perjanjian kredit masih berlaku;

9. Klausul tentang negative covenants, yaitu klausul yang berisi

janji-janji nasabah debitur untuk tidak melakukan hal-hal

tertentu selama perjanjian kredit berlaku;

10. Klausul tentang financial covenants, yaitu klausul yang berisi

nasabah debitur untuk menyampaikan laporan keuangannya

119

kepada bank dan memelihara posisi keuangannya pada

minimal taraf tertentu;

11. Klausul tentang tindakan yang dapat diambil oleh bank dalam

rangka pengawasan, pengamanan, penyelamatan, dan

penyelesaian kredit;

12. Klausul tentang events of default, yaitu klausul yang

menentukan suatu peristiwa atau peristiwa-peristiwa yang

apabila terjadi memberikan hak kepada bank untuk secara

sepihak mengakhiri perjanjian kredit, dan untuk seketika dan

sekaligus menagih seluruh outstanding kredit;

13. Klausul tentang arbitrase, yaitu klausul yang mengatur

mengenai penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan

di antara para pihak melalui suatu badan arbitrase, baik badan

arbitrase ad hoc atau badan arbitrase institusional;

14. Klausula-klausula bunga rampai atau miscellaneous provisions

atau boilerplate provisions, yaitu klausul-klausul yang berisi

syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang belum tertampung

secara khusns di dalam klausul-klausul lain; termasuk di

dalam klausul-klausul ini adalah klausul yang disebut Pasal

Tambahan, yaitu klausul yang berisi syarat-syarat dan

ketentuan-ketentuan tambahanya belum diatur di dalam pasal-

pasal lain atau berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan

khusus yang dimaksudkan sebagai syarat-syarat dan

ketentuan-ketentuan yang menyimpang syarat-syarat dan

ketentuan-ketentuan lain yang telah tercetak di dalam

perjanjian kredit yang merupakan perjanjian baku (Sutan

Remy Sjahdeini, 1993: 178-179).

120

V. JAMINAN DALAM PEMBERIAN KREDIT

A. Istilah dan Pengertian Jaminan.

Istilah "jaminan" merupakan terjemahan dan istilah

zekerhcid atau cautie, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi

atau melunasi perutangannya kepada kreditor, yang dilakukan

dengan cara menahan benda tertentu yang bemilai ekonomis

sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima

debitur terhadap kreditornya.

Dalam perspektif hukum perbankan, istilah "jaminan" ini

dibedakan dengan istilah "agunan". Di bawah Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, tidak

dikenal istilah "agunan", yang ada istilah "jaminan". Sementara

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan


Tahun 1998, memberikan pengertian yang tidak sama dengan

istilah "jaminan" menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1967.

Arti jaminan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1967 diberi istilah "agunan" atau "tanggungan", sedangkan

"jaminan" menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992


Tahun 1998, diberi arti lain, yaitu "keyakinan atas iktikad dan

kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi

utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai

dengan diperjanjikan".

Sehubungan dengan itu, Penjelasan Pasal 8 ayat (1)


dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menyatakan

sebagai berikut:

121

Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian

kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam

arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah

Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan

diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus

diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan

tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus

melakukan penilaian yang saksama terhadap watak,

kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari

Nasabah Debitur.

Adapun istilah "agunan", ketentuan dalam Pasal 1 angka 23


dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, diartikan sebagai

berikut:

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan

nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian

fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip

Syariah.

Dengan demikian berarti, istilah "agunan" sebagai terjemahan

dari istilah collateral merupakan bagian dari istilah "jaminan"

pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

Artinya pengertian "jamim," lebih luas daripada pengertian

"agunan", di mana agunan berkaitan dengan "barang", sementara

"jaminan" tidak hanya berkaitan dengan "barang", tetap berkaitan

pula dengan character, capacity, capital dan condition of

economy dari nasabah debitur yang bersangkutan.

Dalam era Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, industri

perbankan Indonesia sangat collateral oriented. Hal ini

disebabkan oleh ketentuan dalam Pasal 24 Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1967 secara tandas menentukan bahwa Bank

122

Umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapa pun

juga. Ketentuan Pasal ini telah menciptakan orientasi bank yang

bukan lebih mengutamakan feasibility dari proyek atau usaha

nasabah tetapi lebih mengutamakan kecukupan agunan.

Seringkali proyek atau usaha-usaha yang feasible ditolak

permohonan kreditnya hanya karena calon nasabah debitor tidak

menyediakan agunan (tambahan) yang cukup. Undang-Undang


Undang Nomor 10 Tahun 1998, ingin mengubah orientasi bank

ini. Bahkan memberikan kelonggaran kepada nasabah dalam

hubungannya dengan kesulitan nasabah untuk dapat menyerahkan

agunan. Sekalipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992


Tahun 1998 tidak lagi collateral oriented, namun praktik

perbankan tampaknya masih belum mengubah orientasinya (Sutan

Remy Sjahdeini, 1993: 21-22).

B. Persyaratan Dan Kegunaan Jaminan

Untuk menanggung atau menjamin pembayaran atau

pelunasan utang tertentu, debitur umumnya diwajibkan

menyediakan jaminan berupa agunan (kebendaan tertentu) yang

dapat dinilai dengan uang, berkualitas tinggi, dan mudah

dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah utang yang

diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bila pihak

perbankan dan lembaga keuangan lainnya atau bahkan

perseorangan meminta kebendaan jaminan dengan maksud jika

debitur tidak dapat melunasi utangnya atau dinyatakan pailit,

maka kebendaan jaminan tersebut dapat dicairkan atau diuangkan

guna menutupi pelunasan atau pengembalian utang yang tersisa.

Ini berarti, bahwa tidak semua kebendaan atau hak-hak (piutang-

123

piutang) dapat dijadikan sebagai jaminan utang, terkecuali

kebendaan jaminan yang bersangkutan telah memenuhi

persyaratan untuk dijadikan sebagai jaminan utang.

Dalam hal ini yang dijamin selalu pemenuhan suatu

kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Realisasi penjaminan

ini juga selalu berupa menguangkan benda-benda jaminan dan

mengambil dari hasil penguangan benda jaminan itu apa yang

menjadi hak pihak yang mengutangkan (kreditor). Oleh karena

itu, barang yang dapat dijadikan jaminan haruslah suatu benda

atau suatu hak yang dapat dinilaikan ke dalam uang. Untuk

menguangkan benda jaminan perlu bahwa benda itu dialihkan

kepada pihak lain. Oleh karena itu, juga barang yang dapat

dijadikan jaminan haruslah benda atau hak yang boleh dialihkan

kepada orang lain (R. Subekti, 1981:24).

Karena lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan

dari mengamankan pemberian kredit, jaminan yang baik (ideal)

itu adalah:

a. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh

pihak yang memerlukannya;

b. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit

untuk melakukan (meneruskan) usahanya;

c. Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam

arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk

dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk

melunasi utangnya si penerima (pengambil) kredit (R. Subekti,

1978: 31-32 dan R. Subekti, 1991: 19).

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kebendaan

jaminan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan

sekaligus kepastian hukum, baik kepada kreditor maupun kepada

debitur. Bagi kreditor, dengan diikatnya suatu utang dengan

124

kebendaan jaminan, hal itu akan memberikan kepastian hukum

jaminan pelunasan utang debitur seandainya debiturnya

wanprestasi atau dinyatakan pailit. Kebendaan jaminan akan

memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak perbankan

dan lembaga keuangan lainnya atau perseorangan bahwa utang

debitur (piutang kreditor) beserta dengan bunganya akan tetap

kembali dengan cara menguangkan kebendaan jaminan utang

yang bersangkutan.

Sebaliknya bagi debitur, hal ini akan menjamin ketenangan

dan kepastian dalam berusaha. Karena dengan modal yang

dimilikinya debitur yang bersangkutan dapat mengembangkan

bisnis atau usahanya lebih lanjut. Seandainya debitur tidak

mampu melunasi utang dan bunganya, maka pihak kreditor dapat

melakukan eksekusi terhadap objek jaminan untuk diuangkan.

Oleh karena itu, umumnya nilai kebendaan jaminan harus lebih

tinggi dibandingkan dengan nilai utangnya (bandingkan Salim

HS, 2004: 28-29).

Adapun kegunaan kebendaan jaminan tersebut, untuk:

a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditor untuk

mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan

cidera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada

waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian;

b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk

membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk

meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri

sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-

kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat

diperkecil;

c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi

janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai

125

dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau

pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan

yang telah dijaminkan (Bank Indonesia, 1994: 3 dan Thomas

Suyatno, et.al., 1995: 88).

C. Pembedaan dan Jenis-Jenis Jaminan.

Mengenai lembaga jaminan, ketentuan dalam Pasal 1131

KUH Perdata menyatakan:

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun

yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang

baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk

segala perikatan perseorangan.

Kemudian dalam Pasal 1132 KUH Perdata dinyatakan:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi

semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan

penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut

keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang

masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang

itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132

KUH Perdata, dapat diketahui pembedaan (lembaga hak) jaminan

berdasarkan sifatnya, yaitu;

1) Hak jaminan yang bersifat umum;

2) Hak jaminan yang bersifat khusus.

Jaminan yang bersifat umum ditujukan kepada seluruh

kreditor dan mengenai segala kebendaan debitur. Setiap kreditor

mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan utang

dan hasil pendapatan penjualan segala kebendaan yang dipunyai

debitur. Dalam hak jaminan yang bersifat umum ini semua

kreditornya mempunyai kedudukan yang sama terhadap

126

kreditorlain (kreditor konkuren), tidak ada kreditor yang

diutamakan, diistimewakan dari kreditor lain. Para kreditor

tersebut tidak mendapatkan hak preferensi. Karenanya pelunasan

utang mereka dibagi secara "seimbang" berdasarkan besar

kecilnya jumlah tagihan dari masing-masing kreditor

dibandingkan dengan jumlah keseluruhan utang debitur. Hak

jaminan yang bersifat umum ini dilahirkan, atau timbul karena

undang-undang, sehingga hak jaminan yang bersifat umum, tidak

perlu diperjanjikan sebelumnya. Ini berarti, kreditor konkuren

secara bersamaan memperoleh hak jaminan yang bersifat umum

dikarenakan oleh undang-undang. (Rachmadi Usman, 2005 : 73-

74).

Karena jaminan umum menyangkut seluruh harta benda

debitur, ketentuan dalam Pasal 1131 KUH Perdata tersebut dapat

menimbulkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, bahwa

kebendaan tersebut sudah cukup memberikan jaminan kepada

kreditor jika kekayaan debitur paling sedikit (minimal) sama

ataupun melebihi jumlah utang-utangnya artinya hasil bersih

penjualan harta kekayaan debitur dapat menutupi atau memenuhi

seluruh utang-utangnya, sehingga semua kreditor akan menerima

pelunasan piutang masing-masing karena pada prinsipnya semua

kekayaan debitur dapat dijadikan pelunasan utang. Kemudian

kemungkinan kedua, bahwa harta benda debitur tidak cukup

memberikan jaminan kepada kreditor dalam hal nilai kekayaan

debitur itu kurang dan jumlah utangnya atau bila pasivanya

melebihi aktivanya. Hal ini dapat terjadi mungkin karena harta

kekayaannya menjadi berkurang nilainya atau apabila harta

kekayaan debitur dijual kepada pihak ketiga sementara utangnya

belum dibayar lunas. Atau dapat juga terjadi ada lebih dari

seorang kreditor melaksanakan eksekusi, sementara nilai

127

kekayaan debitur hanya cukup untuk menutupi satu piutang

kreditor. Jika hanya ada satu kredilor saja, ia dapat melaksanakan

eksekusi atas kekayaan debitur secara bertahap sampai

piutangnya terlunasi semuanya atau sampai harta benda debitur

habis terjual (Frieda Husni Hasbullah, 2002: 8-9).

Dalam praktik perkreditan, jaminan umum ini tidak

memuaskan bagi kreditor, karena kurang menimbulkan rasa aman

dan terjamin bagi kredit yang diberikan (Sri Soedewi Masjchoen

Sofwan, 1980: 45). Dengan jaminan umum tersebut, kreditor

tidak mengetahui secara persis berapa jumlah harta kekayaan

debitur yang ada sekarang dan yang akan ada di kemudian hari,

serta kepada siapa saja debitur itu berutang, sehingga khawatir

hasil penjualan harta kekayaan debitur nantinya tidak cukup

untuk melunasi utang-utangnya (Gatot Supramono, 1995: 59).

Untuk itu, kreditor memerlukan adanya benda-benda tertentu

yang ditunjuk bagi kredit atau pinjaman tersebut. Dengan lain

perkataan memerlukan adanya jaminan yang dikhususkan

baginya, baik yang bersifat kebendaan maupun perseorangan (Sri

Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980: 45-46).

Agar seorang kreditor mempunyai kedudukan yang lebih

baik dibandingkan kreditor konkuren, utang kreditor dapat diikat

dengan hak jaminan yang bersifat khusus, sehingga kreditornya

memiliki hak preferensi dalam pelunasan piutangnya. Apabila

kita perhatikan klausul terakhir dari ketentuan dalam Pasal 1132

KUH Perdata, yaitu kata-kata "....., kecuali apabila di antara para

berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan",

maka memberikan kemungkinan sebagai pengecualian adanya

kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap

kreditor-kreditor. Adapun kreditor yang diutamakan tersebut,

128

yaitu kreditor yang mempunyai hak jaminan yang bersifat khusus,

dinamakan pula kreditor preferent.

D. Bentuk dan Sifat Perjanjian Jaminan.

Perjanjian pembebanan jaminan dapat dilakukan dalam

bentuk lisan dan tertulis. Perjanjian pembebanan dalam bentuk

lisan, biasanya dilakukan dalam kehidupan masyarakat pedesaan,

masyarakat yang satu membutuhkan pinjaman uang kepada

masyarakat, yang ekonominya lebih tinggi. Biasanya pinjaman itu

cukup dilakukan secara lisan. Seseorang yang ingin mendapatkan

pinjaman cukup menyerahkan surat tanahnya. Setelah surat tanah

diserahkan, maka uang pinjaman diserahkan oleh kreditor kepada

debitur. Sejak terjadinya konsensus kedua belah pihak, sejak saat

itulah terjadinya perjanjian pembebanan jaminan. Adapun

perjanjian pembebanan jaminan dalam bentuk tertulis, biasanya

dilakukan dalam dunia perbankan, lembaga keuangan nonbank

maupun lembaga pegadaian (Salim HS, 2004: 30-31).

Apabila perjanjian pembebanan jaminan dilakukan dalam

bentuk tertulis, maka bisa dilakukan dengan menggunakan akta di

bawah tangan dan akta autentik. Akta di bawah tangan adalah

suatu akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak saja

dengan tanpa bantuan seorang pejabat umum atau akta yang

dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang tidak berwenang.

Sementara itu, akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh

atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu,

seperti notaris, di mana bentuk aktanya juga telah ditentukan oleh

undang-undang.

Biasanya perjanjian pembebanan jaminan dengan

menggunakan akta di bawah tangan dilakukan pada lembaga

pegadaian. Bentuk, isi, dan syarat-syaratnya telah ditentukan oleh

129

Perum Pegadaian secara sepihak, sedangkan nasabah tinggal

menyetujui isi dari perjanjian tersebut. Hal-hal yang kosong

dalam Surat Bukti Kredit (SBK) meliputi nama, alamat, barang

jaminan, jumlah taksiran, jumlah pinjaman, tanggal kredit dan

tanggal jatuh tempo (Salim MS, 2004:31).

Bagi perjanjian pembebanan jaminan lainnya disyaratkan

atau diharuskan dengan menggunakan akta autentik, bila tidak

menggunakan akta autentik, diancam dengan kebatalan demi

hukum. Dengan sendirinya pemberian pembebanan jaminannya

harus dilakukan di muka dan di hadapan pejabat umum yang

berwenang untuk itu. Pada umumnya Notaris yang menjadi

pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik

sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi

pejabat umum lainnya, seperti di antaranya Pejabat Pembuat Akta

Tanah; Pejabat Pendaftar dan Balik nama Kapal; pegawai

pencatatan sipil; polisi sebagai penyidik; hakim, panitera, dan

juru sita pada pengadilan.

Adapun pembebanan perjanjian lembaga hak jaminan

lainnya yang diwajibkan atau diharuskan dilakukan dengan akta

autentik, yaitu :

1. Akta Hipotek Kapal untuk pembebanan perjanjian jaminan

hipotek kapal, yang dibuat oleh Pejabat Pendaftar dan

Pencatat Balik nama Kapal;

2. Surat Kuasa Membebankan Hipotek (SKMH), yang dibuat

oleh atau di hadapan Notaris;

3. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), yang dibuat oleh

Pejabat Pembuat Akta Tanah;

4. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), yang

dibuat oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah;

5. Akta Jaminan Fidusia (AJF), -yang dibuat oleh Notaris.

130

Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya

perjanjian pendahuluan atau pokok yang mendahuluinya.

Karenanya perjanjian jaminan merupakan perjanjian asesor

(accessoir), tambahan, atau ikutan. Sebagai perjanjian asesor,

eksistensi perjanjian jaminan ditentukan oleh ada dan hapusnya

perjanjian pendahuluan atau perjanjian pokoknya. Pada umumnya

biasanya perjanjian pendahuluan ini berupa perjanjian utang

piutang, perjanjian pinjam meminjam uang, perjanjian kredit, atau

perjanjian lainnya yang menimbulkan hubungan hukum utang

piutang. Kehadirannya perjanjian utang piutang tersebut menjadi

dasar timbulnya perjanjian jaminan, atau sebaliknya dengan

berakhirnya perjanjian pendahuluan, berakhir pula perjanjian

jaminannya. Dalam perjanjian utang piutang, diperjanjikan pula

antara debitur dan kreditor bahwa pinjamannya tersebut dibebani

pula dengan suatu jaminan, yang selanjutnya diikuti dengan

pengikatan jaminan, yang dapat berupa pengikatan jaminan

kebendaan atau jaminan perseorangan.

Perjanjian jaminan sebagai perjanjian asesor juga terlihat

dalam ketentuan perjanjian jaminan di Inggris atau juga di

Amerika dalam ketentuan mortgage, yaitu bahwa mortgage selalu

dikaitkan kepada perjanjian yang berkaitan dengan suatu

pinjaman (loan) (Djuhaendah Hasan, 1996: 236).

Sifat asesor dari hak jaminan tersebut dapat menimbulkan

akibat hukum tertentu, sebagai berikut:

1. Ada dan hapusnya perjanjian jaminan itu tergantung dan

ditentukan oleh perjanjian pendahuluannya;

2. Bila perjanjian pendahuluannya batal, maka dengan sendirinya

perjanjia jaminan sebagai perjanjian tambahan juga menjadi

batal;

131

3. Bila perjanjian pendahuluannya beralih atau dialihkan, maka

dengan sendirinya perjanjian jaminan ikut beralih;

4. Bila perjanjian pendahuluannya beralih karena cessie,

subrogatie, maka perjanjian jaminan ikut beralih tanpa

penyerahan khusus;

5. Bila perjanjian jaminannya berakhir atau hapus, maka

perjanjian pendahuh tidak dengan sendirinya berakhir atau

hapus pula (bandingkan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,

1980: 37 dan Frieda Husni Hasbullah, 2002: 6-7).

Sebagai perjanjian ikutan, eksistensi perjanjian jaminan

amat tergantung kepada perjanjian pendahuluannya yang menjadi

dasar timbulnya pengikatan jaminan. Artinya perjanjian jaminan

dimaksudkan untuk mengubah keduduka kreditor-kreditornya

menjadi kreditor yang preferent, sehingga kreditor (pemberi

pinjaman) akan merasa aman dan memperoleh kepastian hukum

atas pelunasan pinjaman yang diberikan olehnya kepada debitur,

karena diikuti dengan diperjanjikan pembenan jaminan oleh

debitur kepada kreditornya. Untuk itulah dikatakan bahwa

perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan dan perjanjian

pendahuluannya, yaitu perjanjian yang akan lebih memperkuat

perjanjian pendahuluannya. (Rachmadi Usman, 2009; 86 – 87).

132

VI. PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT MACET

A. Kriteria dan Faktor Penyebab Krerdit Macet

Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan

asset bank. Kredit merupakan risk asset bagi Bank karena

asset bank itu dikuasai oleh pihak luar bank yaitu

para debitur. Setiap bank menginginkan dan berusaha

keras agar kualitas risk asset ini sehat dalam arti

produktif dan collectable. Namun kredit yang diberikan

kepada para debitur selalu ada resiko berupa kredit tidak dapat

kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah

atau Non Performing Loan (NPL). Kredit bermasalah selalu

ada dalam kegiatan perkreditan bank karena bank tidak

mungkin menghindarkan adanya kredit bermasalah. Bank

hanya berusaha menekan semimmal mungkin besarnya kredit

bermasalah agar tidak melebihi ketentuan bank Indonesia

sebagai pengawas perbankan. Bank Indonesia melalui Surat

Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR

tanggal 12 November 1998 memberikan penggolongan mengenai

kualitas kredit apakah kredit yang dibenkan Bank termasuk

kredit performing loan (tidak bermasalah) atau kredit

bermasalah (non performing loan) kualitas dapat digolongkan

sebagai benkut :

a. Lancar.

b. Dalam Perhatian Khusus

c. Kurang Lancar

d. Diragukan, dan

e. Macet

Untuk menentukan kualitas kredit, apakah masuk

kategori lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar,

diragukan, atau macet, bisa dilihat dari segi kemampuan

133

bayarnya. Menilai kemampuan membayar lebih mudah karena

jelas kntena atau ukurannya, yaitu :

a. Kredit digolongkan lancar jika pembayaran tepat waktu,

perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta

sesuai perjanjian kredit.

b. Kredit digolongkan Dalam Perhatian Khusus, jika

terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga sampai

dengan 90 hari (3 bulan).

c. Kredit digolongkan Kurang Lancar jika terdapat

tunggakan pembyaran pokok dan atau bunga yang telah

melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (6 bulan).

d. Kredit digolongkan Diragukan jika terdapat tunggakan

pembayaran pokok dan atau bunga yang telah

melampaui 180 hari sampai dengan 270 ban (9 bulan).

e. Kredit digolongkan Macet jika terdapat tunggakan pokok

dan/atau bunga yang telah melampaui 270 ban (9 bulan lebih).

Untuk menghindarkan kredil bermasalah atau non

performing loan, Bank sebenarnya telah melakukan pengamanan

prventif dengan melakukan analisa yang mendalam terhadap

usaha dan penghasilan serta kemampuan debitur. Analisa

dan aspek hukum juga telah dilakukan misalnya legalitas

Debitur, legalitas usaha debitur, kewenangan orang bertindak

mewakili perusahaan, keabsahan hukum dari barang yang menjadi

agunan, penjamin/borgtocht dan pemantauan dan pengawasan

secara terus-menerus. Meskipun pengamanan preventif telah

dilakukan narnun tidak jarang, debitur tidak mampu

menyelesaikan hutangnya tepat pada waktunya sesuai perjanjian

kredit sehingga menjadi kredit bermasalah. Banyak penyebab

kredit bermasalah misalnya karena debitor tidak mampu atau

karena mengalami kemerosotan usaha dan gagalnya usaha yang

134

mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha debitur atau

memang debitur sengaja tidak mau membayar karena karakter

debitur tidak baik.

Kredit bermasalah (kredit macet) yang ada pada suatu

bank disebabkan oleh banyak faktor, yaitu :

1. Prosedur Pemberian Kredit.

a. Kebijakan pemberian kredit yang terlaiu eksepansif.

Peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga yang cukup

cepat telah menyebabkan beberapa bank melakukan

ekspansi kredit yang melebihi tingkat yang wajar. Hal ini

dilakukan untuk menghindari terjadinya kerugian apabila

dana yang dihimpun tersebut tidak ditanamkan. Pemberian

kredit yang ekspansif sering kali mengabaikan asas

pemberian kredit yang sehat, sehingga pada gilirannya akan

menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

b. Minimnya data informasi calon debitur.

Minimnya informasi mengenai data-data calon debitur baik

dari lingkungan bank itu sendiri maupun informasi-

informasi yang menyangkul kegiatan usaha nasabah yang

bersangkutan akan mengakibatkan analisa pemutusan kredit

didasarkan pada informasi-informasi yang tidak lengkap

hingga mengakibatkan kcputusan yang salah.

c. Penyimpangan dalam prosedur pemberian kredit.

Pada umumnya bank telah memiliki pedoman dan tata cara

pemberian kredit. namun dalam pelaksanaannya seringkali

tidak dilaksanakan secara benar. Penyimpangan terhadap

prosedur atau kebijakan dalam pemberian kredit, pada

umumnya bukan semata-mata disebabkan karena kurangnya

tenaga yang berkuaiitas di bidang perkreditan tetapi sering

kali disebabkan adanya dominasi pemutusan kredit oleh

135

pejabat tertentu pada bank yang bersangkutan. Khusus pada

bank swasta seringkali campur tangan pemilik sangat

dominan dalam hal pemutusan kredit, sehingga tidak

menghiraukan prinsip kehati-hatian dan azas pemberian

kredit yang sehat.

d. Itikad kurang baik dari pemilik/pengurus dan pegawai bank.

Sebagai penyebab lain dari terjadinya kredit bermasalah

adalah adanya itikad yang kurang baik dari

pemilik/pengurus dan pegawai bank. Praktek yang biasanya

terjadi adalah pemberian kredit kepada debitur yang

usahanya sebenarnya tidak layak untuk diberi kredit (tidak

A bankable) tetapi dengan rekayasa sedemikian rupa

akhirnya kredit diberikan kepada debitur tersebut. Kegiatan

usaha yang tidak bankable itu antara lain kegiatan-kegiatan

yang kurang jelas tujuannya selain tidak jeias debiturnya

(debitur fiktif) dimana pengguna dana yang sebenarnya

adalah berbeda dengan yang tercantum pada bukti-bukti

yang ada.

2. Pengelolaan Kredit

a. Kurangnya kemampuan teknis para pengelola kredit.

Kurangnya kemampuan teknis para pengelola kredit dalam

melakukan anahsa terhadap keadaan keuangan dan prospek

usaha debitur telah menghasilkan keputusan-keputusan

yang salah sehingga mengakibatkan kegagalan dalam

mengelola perkreditan.

b. Analisa terhadap kebutuhan kredit debitur.

Ketidakmampuan pengelola kredit dalarn memberikan

kredit dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan, baik ditmjau

136

dan jumlahnya maupun dan saatnya/timingnya, mungkin

pembenan kredit terlalu lambat atau terlalu cepat

c. Lemahnya Sistem informasi kredit.

Dalam kasus ini, bank seringkali cenderung melaporkan

gambaran perkreditan yang lebih baik dan pada keadaan

yang sebenarnya kepada Bank Indonesia, antara lain dengan

tujuan untuk mendapatkan pemlaian kesehatan yang lebih

baik keadaan ini sesungguhnya justru akan menyulitkan

bank yang bersangkutan, karena bank tidak akan memiliki

informasi yang akurat mengenai kredit bermasalah yang

sebenarnya, sehingga bank tidak dapat mengambil langkah-

langkah pencegahan secara dini untuk mengatasinya.

d. Konsentrasi kredit kepada pihak terkait.

Pemberian kredit lebih banyak disalurkan kepada grup

usaha milik pihak-pihak yang terkait dengan bank, seperti

milik para pemegang saham, pengurus bank maupun yang

mempunyai hubungan saudara dengan para pihak tersebut.

Dalam pernberian kredit kepada pihak terkait ini

biasanya diikuti dengan pelanggaran terhadap Batas

Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

3. Admmistrasi dan Pengawasan Kredit.

Sistem administrasi dan pengawasan kredit yang lemah

menyebabkan pemantaua terhadap performance kredit tidak

dapat dilaksanakan sebagannana mestinya. Dengan demikian,

permasalahan yang dapat menimbulkan kredit bermasalah

seperti terjadinya tunggakan angsuran pokok dan bunga serta

permasalahan lainnya yang berkaitan dengan usaha debitur

tidak dapat terdeteksi secara dini, sehingga pada gilirannya

137

akan menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dan atau

kredit macet.

4. Pengaruh Ekstern.

Penyebab kredit bermasalah dan atau kredit macet yang

dapat dikatagorikan sebagai faktor ekstern antara lain adalah :

a. Kegagalan usaha debitur :

Kegagalan usaha debitur dapat dipengaruhi oleh berbagai

faktor yang terdapat dalam lingkungan usaha debitur, yaitu

dapat berupa kegagalan produksi, distribusi, pemasaran

maupun regulasi terhadap suatu industri. Namun

demikian, sebenarnya faktor tersebut dapat diantisipasi

secara dini apabila analisa terhadap calon debitur

dilakukan secara akurat dan dengan memperhitungkan

kelayakan usaha dimasa yang akan datang termasuk

didalamnya faktor dan kejenuhan usaha juga turut

diperhatikan.

b. Menurunnya kegiatan ekonorni dan tingginya suku bunga.

Terjadinya krisis moneter seperti sekarang mempunyai

dampak yang luas terhadap seluruh sektor kehidupan

masyarakat tidak terkecuali terhadap kegiatan ekonomi

terutama pada sektor-sektor usaha. Disamping tingginya

bunga sebagai akibat dari ketatnya likuiditas di pasar uang

antar bank telah menyebabkan bank terpaksa melakukan

penyesuaian terhadap tingkat suku bunga kredit. Faktor-

faktor tersebut dikemudian hari akan dapat menjadi salah

satu penyebab kesulitan debitur untuk memenuhi

kewajibannya kepada bank

138

c. Musibah yang terjadi pada debitur atau kegiatan usahanya

Beberapa kredit bermasalah disebabkan karena debitur

tertimpa musibah, seperti debitur meninggal dunia,

kebakaran pada tempat usahanya/pabrik, sementara debitur

atau bank tidak melakukan pengamanan melalui penutupan

asuransi.

d. Pemanfaatan iklim persamgan perbankan yang tidak

sehat oleh debitur.

Adanya iklim persaingan perbankan yang ketat

seringkali dimanfaatkan oleh beberapa debitur dengan

cara tertentu sehingga mendorong bank untuk

mengabaikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang

sehat dengan menawarkan persyaratan kredit yang

lebih ringan dan dalam jumlah yang besar. Pada

akhirnya, pemberian kredit yang berlebihan tersebut

dapat mendorong debitur yang bersangkutan untuk

menggunakan kelebihan dananya bagi tujuan lain yang

bersifat spekulatif.

B. Penyelamatan Kredit Macet

Tindakan bank dalam usaha menyelematkan dan

menyelesaikan kredit bermasalah akan beraneka ragam tergantung

pada kondisi kredit bermasalah itu. Misalnya apakah debitur

kooperatif dalam usaha menyelesaikan kredit bermasalah itu. Bila

debitur kooperatif dalam mencari solusi penyelesaian kredit

bermasalah dan usaha debitur masih memiliki prospek maka

dilakukan restrukturisasi kredit. Sebaliknya bagi debitur yang

memiliki etikad tidak baik (tidak kooperatif) untuk penyelesaian

kredit akan tergantung kuat tidaknya dari aspek hukum perjanjian

kredit, pengikatan barang jaminan, kondisi fisik jaminan dan nilai

139

jaminan karena jaminan inilah satu-satunya sumber pengembalian

kredit. Bagi debitur yang beretikad tidak baik dan dari aspek

hukum kuat maka tindakan hukum merupakan pilihan yang tidak

dapat dihindarkan. Untuk menyelesaikan kredit bermasalah (non

performing loan) ada dua strategi yang dapat ditempuh yaitu ;

penyelamatan kredit macet dan penyelesaian kredit macet.

Penyelamatan adalah suatu langkah penyelesaian kredit

bermasalah (kredit macet) mclalui perun'dingan kembali antara

kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-syarat

pengembalian kredit sehingga dengan memperingan syarat-syarat

pengembalian kredit tersebut diharapkan debitur memiliki

kemampuan kembali untuk menyelesaikan kredit itu. Jadi tahap

penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum,

karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usaha masih

feasible. Penyelesaian kredit melalui tahap penyelamatan kredit

ini dinamakan penyelesaian melalui restrukturisasi kredit.

Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi kredit ini diperlukan

syarat yang paling utama yaitu adanya kemauan dan itikad baik

dan kooperatif dari debitur serta bersedia mengkuti syarat-syarat

yang ditentukan bank, karena penyelesaian kredit melalui

restrukturisasi lebih banyak negosiasi dan solusi yang

ditawarkan bank untuk menentukan syarat dan ketentuan

restrukturisasi. Langkah yang ditempuh bank dalam upaya

penyelamatan kredit ini adalah berupa :

1. Penjadwalan Kembali (Reschedulling)

a. Memperpanjang jangka waktu kredit.

Dalam hal ini debitur diberi keringanan dalam masalah

jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu

kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga debitur

140

mempunyai waktu yang lebih lama untuk

mengembalikannya.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran kredit.

Memperpanjang jangka waktu angsuran hampir sama

dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu

angsuran kreditnya diperpanjang, pembayarannyapun

misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini

tentu saja jumlah angsuranpun menjadi mengecil seiring

dengan penambahan jumlah angsuran.

2. Penyesuaian Kembali (Reconditioning)

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada

seperti :

a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok.

b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu

Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu

tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat

ditunda pembayarannya sedangkan pokok pmjamannya

tetap harus dibayar seperti biasa.

c. Penuruan Suku Bunga

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih

meringankan beban debitur. Sebagai contoh jika bunga per

tahun sebelumnya dibebankan 20%, kemudian diturunkan

menjadi 18%. Hal ini tergantung dan pertimbangan bank

yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan

mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil,

sehingga diharapkan dapat membantu meringankan debitur.

d. Pembebasan Bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada debitur

dengan pertimbangan debitur sudah akan mampu lagi

141

membayar kredit tersebut. Akan tetapi debitur tetap

mempunyai kewajiban untuk membayar pokok

pinjamannya sampai lunas.

3. Restrukturisasi (Restructuring)

a. Dengan menambah jumlah kredit

b. Dengan menambah equity, dilakukan dengan

menyetor uang tunai atau tambahan dari pemilik

Upaya penyelamatan kredit sebagaimana dimaksud

diatas memerlukan waktu yang cukup lama dan membutuhkan

kesabaran dari pihak kreditur (bank) didalam menanti

hasilnya. Upaya penyelamatan tersebut secara terus menerus

harus dimonitor hasilnya. Laporan secara periodik tentang

perkembangan upaya penyelamatan harus disusun dan dibahas

bersama antara tim pelaksana dan pimpinan bank.


Penyelesaian kredit adalah langkah penyelesaian kredit

bermasalah atau kredit macet melalui lembaga hukum seperti

Pengadilan atau Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara

atau badan lainnya dikarenakan langkah penyelamatan sudah

tidak membawa hasil dan atau tidak dimungkinkan lagi. Tujuan

penyelesaian kredit melalui lembaga hukum ini adalah untuk

menjual atau mengeksekusi benda milik debitur yang dijadikan

jaminan utang.

Ketika upaya penyelamatan tidak membuahkan hasil

seperti yang diharapkan, maka untuk menghindari kerugian

bank yang lebih besar terhadap kredit macet, maka akan

dilakukan upaya penyelesaian kredit melalui;

142

1. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)

Cara mi adalah untuk kredit macet di bank milik negara.

Biasanya kredit yang telah macet (dan telah diupayakan

penagihannya/penyelesaiannya melalui BUPLN untuk

selanjutnya akan dilakukan pelelangan/penjualan benda

jaminan. Namun tidak selamanya pelelangan atau penjualan

itu dilakukan dengan bantuan BUPLN, sebab apabila bank

telah memperoleh "kuasa menjual" maka ia dapat menjual

harta jaminan tersebut di bawah tangan. Untuk memperoleh

pengembalian kredit dan hasil pelelangan bukanlah hal yang

mudah dan cepat. Pengalaman menunjukkan bahwa untuk

menjual agunan melalui prosedur lelang sangat sulit untuk

memperoleh harga yang diharapkan, belum lagi masih harus

dipotong dengan berbagai pembiayaan lelang yang cukup

besar. Agar tidak lerlalu merugikan pihak bank, maka hukum

perbankan yang baru memberikan kesempatan kepada bank

untuk turut serta dalam pelelangan (sebagai pembeli lelang).

sebab jika bank dapat menguasai agunan itu dan pelelangan

maka nantinya bank dapat menjual agunan itu secara perlahan-

lahan menurut harga yang berlaku di pasaran (pasal 6 ayat k

Undang-undang Nomor 7/92).

2. Gugatan melalui pengadilan

Cara penyelesaian kredit macet seperti mi diiakukan bagi

bank swasta. Dalam hal debitur tidak memenuhi

kewajibannya, setiap kreditur (bank) dapat mengajukan

gugatan perdata ke pengadilan, dan kemudian pengadilan akan

memberikan putusannya. Putusan pengadilan dimaksud

mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan (mempunyai

kekuatan eksekutonal). Apabila debitur tidak mau melunasi

143

utangnya, maka putusan pengadilan itu akan dilaksanakan atas

dasar perintah Ketua Pengadilan. Selanjutnya atas perintah

Ketua Pengadilan dilakukanlah penyitaan harta kekayaan

debitur, untuk kemudian dilelang, dengan perantaraan Kantor

Lelang. Dan hasil pelelangan itu bank sebagai kreditur akan

memperoleh pelunasan piutangnya.

3. Melalui Arbitrase atau Perwasitan

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa penyelesaian kredit

macet melalui BUPLN maupun melalui pengadilan dipandang

kurang menguntungkan karena waktu yang diperlukan relatif

lama dan jumlah uang yang bisa ditarik juga sangat kecil.

Oleh sebab itu kalangan pakar hukum perbankan dan mencoba

menawarkan penggunaan lembaga arbitrase untuk

penyelesaian kredit macet. Pada umumnya pada bagian akhir

perjanjian kredit dapat dicantumkan suatu klausula yang

menentukan bahwa apabila timbul sengketa sebagai akibat dan

perjanjian tersebut para pihak akan memilih penyelesaian

melalui arbitrase (perwasitan).

Cara penyelesaian melalui arbitrase ini diperlukan oleh

para pihak, karena cara penyelesaian melalui gugatan perdata

di muka pengadilan sampai tercapainya putusan memperoleh

kekuatan hukum yang tetap relative akan memerlukan waktu

yang lama.

Dalam klausula arbitrase tersebut biasanya ditetapkan

cara-cara penunjukan arbiter (wasit), dan susunan tim arbiter

yang akan memutuskan sengketa yang mungkm terjadi

Terbentuknya tim arbiter itu dimulai dengan masing-masing

pihak menunjuk seorang arbiter, kemudian dua orang arbiter

tersebut memilih lagi seorang arbiter ketiga sebagai ketua tim

144

arbiter. Tim arbiter ini hanya berwenang memutuskan

sengketa jika sebelumnya telah ada kesepakatan antara kedua

pihak untuk tidak menyelesaikan sengketa mereka melalui

pengadilan, melainkan melalui arbitase, yang dituangkan

dalam suatu perjanjian tersendiri atau dalam klausula

arbitrase.

145

VII. PENCABUTAN IZIN USAHA DAN LIKUIDASI BANK.

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Likuidasi Bank

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak

memberikan rumusan pengertian dari istilah "likuidasi"

sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan

ayat (3). Namun, jika diteliti secara cermat ketentuan dalam

Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

10 Tahun 1998, maka pengertian dari istilah "likuidasi" tidak

terbatas kepada pencabutan izin usaha bank, tetapi lebih luas

lagi, termasuk tindakan pembubaran (out-binding) badan hukum

bank dan penyelesaian atau pemberesan (verifying) seluruh hak

dan kewajiban bank sebagai akibat dibubarkannya badan hukum

bank tersebut. Jadi, likuidasi bank dalam perspektif Undang-


Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dimulai dari pencabutan

izin usaha bank oleh Bank Indonesia, kemudian dilanjutkan

dengan pembubaran badan hukum dari bank yang dilikuidasi

tadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

dan terakhir dilakukan penyelesaian terhadap seluruh hak dan

kewajiban yang ditimbulkan oleh bank yang dilikuidasi

(Rachmadi Usman, 2001: 167).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988: 523),

diartikan likuidasi adalah proses membubarkan perusahaan

sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban

kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada

para pemegang saham (pesero).

Kemudian menurut Kamus Hukum Ekonomi (1997: 105)

yang diterbitkan Elips Project, liquidation adalah pembubaran

146

perusahaan diikuti dengan proses penjualan harta perusahaan,

penagihan piutang, pelunasan utang, serta penyelesaian sisa

harta atau utang antara para pemegang saham.

Sementara itu Kamus Perbankan (1980: 77) memberikan

arti likuidasi adalah pembubaran penyelesaian dengan penjualan

harta perusahaan, penagihan piutang, dan pelunasan utang serta

penyelesaian sisa harta atau utang antara para pemilik.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa likuidasi bank itu

bukan sekadar pencabutan izin usaha dan pembubaran badan

hukum bank, tetapi berkaitan dengan proses penyelesaian segala

hak dan kewajiban dari suatu bank yang dicabut izin usahanya.

Setelah suatu bank dicabut izin usahanya, dilanjutkan lagi

dengan proses pembubaran badan hukum bank yang

bersangkutan, dan seterusnya dilakukan proses pemberesan

berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban (piutang dan

utang) bank sebagai akibat dari pencabutan izin usaha dan

pembubaran badan hukum bank. Jadi, secara sederhana likuidasi

bank dapat diartikan sebagai kelanjutan dari tindakan

pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank,

yakni tindakan penyelesaian hak dan kewajiban bank sebagai

akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum

bank, guna mengakhiri badan hukum dan menyelesaikan segala

hak dan kewajiban bank. Proses likuidasi bank baru akan

dilakukan apabila suatu bank telah dicabut izin usaha dan

dibubarkan badan hukumnya.

Kewenangan mencabut izin usaha-suatu bank merupakan

kewenangan yang didistribusikan kepada Bank Indonesia

sebagai kewenangan diskresioner, karena suatu bank telah gagal

memenuhi prudential standards yang ditetapkan, sementara

likuidasi bank adalah cara atau proses untuk menyelesaikan hak

147

dan kewajiban bank. Adapun likuidasi dipilih sebagai proses

keperdataan untuk mengakhiri (membubarkan) badan hukum

bank dan menyelesaikan hak dan kewajiban bank, termasuk

menjual aset, menagih piutang dan membayar utang, dengan

tujuan agar nasabah penyimpanana pada bank terlindunginya

haknya (Adrian Sutedi, 2007: 139).

Terdapat sejumlah ketentuan perbankan yang menjadi dasar

hukum likuidasi kegiatan usaha suatu bank, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah

ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga

Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2008 sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2009;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank,

yang mencabut dan , menyempurnakan Peraturan Pemerintah

Nomor 68 Tahun 1996 tentang Pencabutan Izin Usaha,

Pembubaran, dan Likuidasi Bank sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Mom 40 Tahun 1997;

5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang

Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia

Nomor 7/38/PBI/2005;

148

6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/34/PBI/2005 tentang

Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank Perkreditan Rakyat

dalarn Status Pengawasan Khusus;

7. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor

32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara

Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank

Umum;

8. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/54/

KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan

Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Perkreditan

Rakyat;

9. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/50/DPBPR tanggal 1

November 2005 perihal Tindak Lanjut Penanganan terhadap

Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasan Khusus;

10. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLP/2005

tentang Likuidasi Bank, yang kemudian diganti dan

disempurnakan dengan Peraturan Lembaga Penjamin

Simpanan Nomor 2/PLPS/ 2008 tentang Likuidasi Bank;


tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak

Sistemik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 002/PLP/2007, sebagai

pengganti dan penyempurnaan dari Peraturan Lembaga

Penjamin Nomor 3/PLP/ 2005 tentang Penyelesaian Bank

Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik;


tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Berdampak Sistemik

sebagaimana diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin

Simpanan Nomor 3/PLPS/2008.

149

B. Alasan Hukum Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi Bank.

Pencabutan izin usaha suatu bank merupakan tindakan yang

amat menyakitkan guna mengeluarkan suatu bank yang sedang

dalam kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya

dan tidak dapat diselamatkan lagi, yang harus dikeluarkan dari

sistem perbankan (exit policy). Seperti yang pernah diungkapkan

pemerintah pada waktu pencabutan izin usaha beberapa bank

pada waktu krisis dahulu, didasarkan kepada latar belakang dari

pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, terdapat

beberapa bank yang keadaan keuangan dan perkembangan

usahanya tidak sehat dan insolvensi, sehingga dapat

membahayakan kelangsungan usahanya dan mengganggu sistem

perbankan serta merugikan kepentingan masyarakat.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Bank

Indonesia secara atribusi, Bank Indonesia dapat mencabut izin

usaha suatu bank yang mengalami kesulitan yang

membahayakan kelangsungan usahanya, kesulitan yang dihadapi

bank tidak dapat diatasi lagi, atau membahayakan sistem

perbankan. Pencabutan izin usaha suatu bank oleh Bank

Indonesia merupakan tindakan terakhir bila kesulitan yang

dihadapi bank yang bersangkutan tidak dapat diatasi lagi.

Ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan dua alasan hukum

yang memungkinkan suatu bank dicabut izin usahanya oleh

Bank Indonesia, yaitu:

1. Apabila menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu

bank membahayakan sistem perbankan; atau

2. Apabila menurut penilaian Bank Indonesia suatu bank yang

mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan

150

usahanya dan tindakan untuk mengatasinya belum cukup

untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank.

Berdasarkan salah satu alasan hukum tersebut, Bank

Indonesia mencabut izin usaha suatu bank dan kemudian

memerintahkan direksi bank yang dicabut izin usahanya tersebut

untuk segera membadan hukum dan melikuidasi bank yang

bersangkutan.

Terdapat sejumlah tindakan hukum yang dapat diambil

dalam rangka mengatasi kesulitan suatu bank yang

membahayakan kelansungan usahanya oleh Bank Indonesia

sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1)


dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang

menetapkan sebagai berikut:

Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan

ke langsungan usahanya, Bank Indonesia dapat, melakukan

tindakan agar:

a. Pemegang saham menambah modal;

b. Pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan/atau

Direksi bank;

c. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan

berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan

memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;

d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;

e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih

seluruh kewajiban;

f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian

kegiatan bank kepada pihak lain;

g. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban

bank kepada bank atau pihak lain.

151

Ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan, bahwa:

Apabila:

a. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) belum cukup

untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank; dan/atau

b. Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat

membahayakan sistem Perbankan, Pimpinan Bank Indonesia

dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi

bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum

Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan

membentuk Tim Likuidasi.

Kemudian disebutkan dalam ketentuan Pasal 37 ayat (3)


dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa:

Dalam hal Direksi bank tidnk menyelenggarakan Rapat

Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan

untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran

badan hukum bank, penunjukan Tim Likuidasi, dan permtah

pelaksanaan likindasi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa pencabutan izin

usaha suatu bank merupakan imbas dari kegagalan upaya

penyelamatan kesulitan kelangsungan usaha suatu bank, yang

pada gilirannya akan dapat membahayakan sistem perbankan.

Dengan kata lain, pencabutan izin usaha suatu bank ini

merupakan langkah awal terhadap penyelesaian bank yang

mengalami kesulitan kelangsungan usahanya sebelum memasuki

tahap pembubaran badan hukum dan penyelesaian hak dan

152

kewajiban bank itu. Pencabutan izin usaha suatu bank ini

menyebabkan bank yang bersangkutan tidak dapat beroperasi

atau melakukan kegiatan usaha lagi. (Rachmadi Usman, 2010 ;

536 – 537).


Likuidasi Bank.

Pada prinsipnya hubungan antara bank dan nasabah

penyimpan dananya dilandasi hubungan kepercayaan, yang

lazimnya disebut fiduciary relation. Bank terutama bekerja

dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar

kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga

kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan

kepercayaan masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk

menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata dilandasi

oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat dipeolehnya

kembali pada waktu yang diinginkan yang disertai dengan

imbalan pula. Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana

terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup

kemungkinan akan terjadi rush terhadap dana yang disimpannya.

Berbagai faktor dapat menyebabkan ketidakpercayaan nasabah

penyimpan dana terhadap suatu bank.

Ketidakpercayaan pada industri perbankan dapat

menjadikan industri tersebut ambruk dalam waktu sekejap. Saat

ini Indonesia sedang merasakan betul arti penting kepercayaan

pada dunia perbankan sebuah pelajaran yang harus dibayar

dengan mahal. Sebenarnya apa yang dialami oleh Indonesia saat

ini pernah pula dialami oleh negara lain, seperti misalnya

Amerika Serikat (Hikmahanto Juwana, 2002: 4).

153

Sesungguhnya hubungan antara bank dan nasabah

penyimpan dana bukan sekadar hubungan kontraktual biasa

antara debitur (bank) dan kreditor (nasabah penyimpan dana)

yang diliputi oleh asas-asas umum dari hukum perjanjian, tetapi

juga hubungan kepercayaan yang diliputi asas kepercayaan.

Pengakuan tersebut membawa konsekuensi bahwa hubungan

antara bank tidak boleh hanya memperhatikan kepentingannya

sendiri semata-mata, tetapi juga harus memperhatikan

kepentingan nasabah penyimpan dana (Sutan Remy Sjahdeini,

1993: 167).

Berbeda dengan industri lainnya, maka pengaturan industri

perbankan lebih banyak dilakukan oleh pemerintah. Hal ini

dilakukan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-

perbuatan dan praktik-praktik yang tidak terpuji yang dapat

merugikan kepentingan masyarakat luas. Kenyataan

menunjukkan di manapun industri perbankan merupakan industri

yang paling banyak diatur pemerintah dibandingkan dengan

industri-industri lainnya.

Bagi Indonesia pengaturan industri perbankan tersebut telah

diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Pengaturan industri perbankan tersebut juga harus menjamin

keamanan serta melindungi nasabah penyimpan dana dari setiap

aktivitas perbankan yang dilakukan bank dengan nasabah

penyimpan dananya. Industri perbankan berkewajiban untuk

mengamankan dan melindungi dana masyarakat agar masyarakat

tetap percaya pada industri perbankan.

Dari berbagai kasus yang pernah terjadi terkait dengan

likuidasi bank, banyak nasabah penyimpan dana yang menjadi

korban. Dana nasabah yang disimpan pada bank tidak terjamin

154

pengembaliannya, sehingga hal tersebut menurunkan tingkat

kepercayaan masyarakat pada industri perbankan.

Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan

sekaligus melindungi hak-hak penyimpan dana, akhirnya

pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun

1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank

Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang

Program Penjaminan Bank Perkreditan Rakyat, yang pada

intinya memberi perlindungan hukum secara langsung kepada

nasabah penyimpan dana terhadap kegagalan Bank Umum

maupun BPR dalam memenuhi kewajibannya.

Sebelum dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun

1998, perlindungan terhadap nasabah sangat minim dalam badan

hukum perbankan Indonesia. Dalam hal pencabutan izin usaha

bank yang diikuti dengan proses likuidasi menjadikan

kedudukan nasabah untuk mendapatkan uangnya kembali baru

dapat diberikan dalam jumlah yang ditetapkan oleh Tim

Likuidasi, setelah gaji pegawai yang terutang, pajak yang

terutang dan biaya kantor. Kenyataan ini lebih diperparah lagi

dengan lambatnya proses likuidasi bank. Artinya selain

kedudukan yang tidak terlindungi secara memadai, pengambilan

uang nasabah umumnya memakan waktu lama (Hikmahanto,

2002: 11-12).

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 26

Tahun 1998, kedudukan nasabah semakin membaik. Pemerintah,

melalui BPPN, akan menalangi terlebih dahulu dana masyarakat

yang disimpan di Bank Umum apabila bank tersebut tidak dapat

membayar kewajibannya kepada deposan. Namun perlu

diketahui bahwa jaminan yang diberikan pemerintah terhadap

deposan hanya merupakan "jembatan" sebelum diberlakukannya

155

ketentuan tentang asuransi deposito. Kalau saja sebelum terjadi

krisis kepercayaan terhadap dunia perbankan sudah diberlakukan

asuransi deposito ataupun jaminan pemerintah, mungkin

perbankan Indonesia tidak terpuruk separah sekarang

(Hikmahanto Juwana, 2002: 12).

Dengan ditalanginya dana pembayaran nasabah penyimpan

dana pada bank terlikuidasi, bukan berarti dan tidak serta merta

pemerintah mengambil alih tanggung jawab bank-bank yang

terlikuidasi terhadap kewajiban pembayaran kepada nasabah

penyimpan dananya. Pemberian dana talangan ini tidak gratis,

nantinya harus diperhitungkan atau dikembalikan oleh bank-

bank terlikuidasi tersebut. Dengan kata lain, tindakan

pemerintah menyediakan dana talangan ini dimaksudkan untuk

menyelamatkan nasabah penyimpan dana, di samping

memulihkan kepercayaan masyarakat luas terhadap lembaga

perbankan.

Penjaminan seluruh kewajiban bank (blanket guarantee)

berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 tahun 1998, berhasil

mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri

perbankan pada masa krisis moneter dan perbankan. Namun,

penjaminan yang sangat luas ini juga membebani anggaran

negara dan menimbulkan moral hazard pada pihak pengelola

bank dan nasabah bank. Pengelola bank tidak terdorong untuk

melakukan usaha bank secara prudent, sementara nasabah tidak

memperhatikan atau mementingkan kondisi kesehatan bank

dalam bertransaksi dengan bank. Selain itu, penerapan

penjaminan secara luas ini yang berdasarkan kepada Keputusan

Presiden kurang dapat memberikan kekuatan hukum sehingga

menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan.

156

Oleh karena itu diganti dengan sistem penjaminan terbatas, yang

dasar hukumnya diperkuat dalam bentuk undang-undang.

Pada tanggal 22 September 2005 disahkan Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

(UULPS), sebagai dasar hukum pemerintah untuk membentuk

Lembaga Penjamin Simpanan sebagai pengganti program

penjaminan pemerintah.

Dalam UULPS itu ditetapkan penjaminan simpanan

nasabah bank, yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan

masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat

meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara atau

risiko yang menimbulkan moral hazard. Penjaminan simpanan

nasabah bank tersebul diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin

Simpanan (LPS), yang dibentuk oleh pemerintah sebagai badan

hukum berdasarkan UULPS. LPS sendiri memiliki dua fungsi

yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan

penyelesaian atau penanganan Bank Gagal.

Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS

bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya

nasabah. Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia

diwajibkan untuk menjadi peserta penjaminan dan membayar

premi penjaminan. Dalam hal bank tidak dapat melanjutkan

usahanya dan harus dicabut izin usahanya, LPS akan membayar

simpanan setiap nasabah bank tersebut terlebih dahulu sampai

jumlah tertentu. Adapun simpanan yang tidak dijamin akan

diselesaikan melalui proses likuidasi bank.

Pembentukan LPS ini merupakan amanat dari Undang-


Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Ketentuan dalam Pasal

37 B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah

157

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

menetapkan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat

yang disimpan pada bank yang persangkutan. Untuk menjamin

simpanan masyarakat dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan

(LPS) yang berbentuk badan hukum dan diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah. Pembentukan LPS tesebut

dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasabah dan

meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank.

D. Tanggungjawab Perdata Pemegang Saham dan Pengurus

Dalam Likuidasi Bank.

Kegagalan suatu bank dalam menjalankan kegiatan

usahanya bisa saja disebabkan oleh salah urus dalam

pengelolaan dan kepengurusan bank oleh pemegang saham dan

pengurus banknya. Salah urus inilah yang sering menjadi

penyebab suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan

kelangsungan usahanya, sehingga gagal dalam menjalankan

usahanya. Karenanya dapatkah pemegang saham dan pengurus

bank dimintai pertanggungjawaban secara perdata bila terbukti

menyebabkan bank menjadi bank gagal.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 mengatur

mengenai kemungkinan pemegang saham dan pengurus bank

terhkuidasi mintai pertanggungjawaban secara perdata.

Ketentuan yang seperti ini dirumuskan kembali sebagaimana

termaktub dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah

Nomor 25 Tahun 1999, yaitu:

1) Dalam hal harta kekayaan bank dalam likuidasi tidak cukup

untuk memenuhi seluruh kewajiban bank dalam likuidasi

tersebut maka kekurangannya wajib dipenuhi oleh anggota

direksi dan anggota dewan komisaris serta pemegang saham

158

yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang

dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank.

2) Dalam hal direksi bank yang dicabut izin usahanya tidak

bersedia melakukan tugas dan kewajiban berkaitan dengan

pencabutan izin usaha bank, atau direksi dalam keadaan tidak

hadir, maka tanpa mengurangi tanggung jawab direksi yang

bersangkutan untuk kepentingan nasabah penyimpan dana.

Bank Indonesia membentuk Tim Pengelola Sementara untuk

menjalankan fungsi direksi sampai dengan terbentuknya Tim

Likuidasi.

3) Direksi yang tidak bersedia melaksanakan tugas dan

kewajiban berkaitan dengan pencabutan izin usaha,

pembubaran dan likuidasi bank atau yang dengan sengaja

tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat

dikategorikan telah melakukan pelanggaran terhadap

Peraturan Pemerintah ini, dan dapat dikenakan ancaman

pidana dan sanksi administratif sebagaimana tercantum

dalam Pasal 23.

Sementara itu Penjelasan atas Pasal 24 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut:

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung prinsip

kehati-hatian yang wajib dilaksanakan oleh bank. Dalam

hal anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan

pemegang saham turut serta menjadi penyebab kesulitan

keuangan yang dihadapi bank atau menjadi penyebab

kegagalan bank, yang bersangkutan bertanggung jawab

penuh secara pribadi turut serta memenuhi kewajiban bank

terhadap nasabah dan kreditor lainnya. Gugatan atau

tuntutan kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris

dan pemegang saham tersebut dapat diajukan oleh Tim

159

Likuidasi, atau pemegang saham yang memenuhi

persyaratan tertentu berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku untuk mewakili bank. Seluruh

perolehan dari gugatan atau tuntutan Tim Likuidasi atau

pemegang saham terhadap anggota direksi, anggota dewan

komisaris dan/atau pemegang saham yang turut serta

menjadi penyebab kesulitan keuangan atau kegagalan bank

menjadi milik bank dalam likuidasi dan digunakan untuk

memenuhi kewajiban bank dalam likuidasi.

160

BUKU AJAR

HUKUM PERBANKAN DAN JAMINAN

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

UNIVERSITAS UDAYANA

PENYUSUN :

Dr. DR. DEWA GDE RUDY, SH.M.Hum

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

2016

161

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan

Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya Buku Ajar Mata

Kuliah Hukum Perbankan dan Jaminan Program Studi Magister

Kenotariatan Universaitas Udayana ini dapat di selesaikan sesuai dengan

jadwal waktu yang telah ditetapkan.

Buku Ajar ini dibuat khusus bagi mahasiswa Program Studi

Magister Kenotariatan Universitas Udayana yang sedang menempuh

perkuliahan. Buku Ajar ini ditujukan dapat membantu memudahkan

mahasiswa memahami materi-materi perkuliahan serta merupakan

pedoman bagi dosen yang mengasuh mata kuliah Hukum Perbankan dan

Jaminan.

Pada Kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada Pihak Pengelola Studi Magister Kenotariatan

Universitas Udayana atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan

untuk menyelesaikan Buku Ajar ini.

Penyusun menyadari apabila ada kekurangan dalam Buku Ajar ini,

sehingga sangat menghadapkan adanya masukan dan kritikan bagi

kesempurnaan Buku Ajar ini. Akhir kata dengan segala kerendahan, kami

berharap semoga Buku Ajar ini dapat memberikan manfaat dan

sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum terutama

berkaitan didang Hukum Kenotariatan.

Denpasar, April 2016

Penyusun,

162

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ................................................................ i

DAFTAR ISI ............................................................................. ii

DESKRIPSI MATA KULIAH ................................................... 1

SILABUS .................................................................................. 11

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) .............................. 20

KONTRAK PERKULIAHAN .................................................... 48

BAHAN AJAR .......................................................................... 58

I. PENDAHULUAN ............................................................... 58

A. Pengertian dan Fungsi Bank Sebagai Lembaga

Intermediasi Perbankan .................................................. 58

B. Eksistensi Perbankan dalam Sistem Keuangan ................ 61

C. Pengaturan dan Pengawasan Perbankan ........................... 63

D. Prinsip-Prinsip Dalam Kegiatan Perbankan ..................... 71

II. HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK DAN NASABAH 82

A. Pengertian dan Jenis Nasabah Perbankan ....................... 82

B. Dasar Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah ........ 85

C. Hubungan Hukum Antara Bank dengan Nasabah

Penyimpan Dana ............................................................. 89

D. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah

Peminjam Dana ............................................................... 93

III. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH

BANK .................................................................................. 102

A. Urgensi Perlindungan Hukum Nasabah Bank .................. 102

B. Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Arsitektur

Perbankan Indonesia (API) ............................................. 103

C. Upaya Perlindungan Hukum Nasabah Bank ................... 105

163

IV. PERJANJIAN KREDIT SEBAGAI DASAR HUBUNGAN

ANTARA BANK DAN NASABAH ................................... 110

A. Bentuk dan Dasar Hukum Perjanjian Kredit Bank .......... 110

B. Perjanjian Kredit Bank Sebagai Perjanjian Standar ........ 113

C. Perumusan Substansi Perjanjian Kredit Bank ................. 116

V. JAMINAN DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK ........... 120

A. Istilah dan Pengertian Jaminan ....................................... 120

B. Persyaratan dan Kegunaan Jaminan ................................ 122

C. Pembedaan dan Jenis-Jenis Jaminan ............................... 125

D. Bentuk dan Sifat Perjanjian Jaminan .............................. 128

VI. PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT

MACET .............................................................................. 132

A. Kriteria dan Faktor Penyebab Kredit Macet .................... 132

B. Penyelamatan Kredit Macet ............................................ 138

C. Penyelesaian Kredit Macet ............................................. 141

VII. PENCABUTAN IZIN USAHA DAN LIKUIDASI BANK ... 145

A. Pengertian dan Dasar Hukum Likuidasi Bank ................. 145

B. Alasan Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi Bank ........ 149


Likuidasi Bank ............................................................... 152

D. Tanggungjawab Perdata Pemegang Saham dan Pengurus

Bank Terlikuidasi ........................................................... 157

Documents

DESKRIPSI MATA KULIAH...materi tugas latihan terstruktur/mandiri. Menyimak, meng-ajukan pertanyaan dan pendapat men-jawab pertanyaan evaluasi. SAP, silabus, kontrak perkuliah-an, text