Upload
duongque
View
218
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIABIRD HUBUNGAN MASY ARAKA T
Jalan Dr. Wahidin Raya NO.1 Jakarta 10710
Telepon: (021) 3449230 eks. 6347- 6348 & 3500849 <> Faksimile: 3500847
website: http://www.depkeu.go.id <> e-mail: [email protected]
Nomor
Tanggal
SARAN PERS01 /HMS/2010
05 Januari 2010
KEGIATAN PENYERAHAN DIP A TAHUN ANGGARAN 201001 1STANA NEGARA
JAKARTA
Dalam rangka acara penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan
di Istana Negara Jakarta pada tanggal 5 Januari 2010, dengan ini disampaikan sebagai
berikut:
1. Penyerahan DIPA, menandai dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) Tahun 2010, baik di pusat maupun di daerah dan untuk
menunjukan kepada publik tentang komitmen segenap jajaran pemerintah untuk
melaksanakan amanat Undang-Undang No.47 Tahun 2009 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2010;
2. Penyerahan DIPA kepada para Menteri dan para Pimpinan Lembaga dan kepada para
Gubernur serta kepada Menteri Keuangan merupakan amanat Undang-Undang NO.17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Penyerahan DIPA kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga secara simbolis diserahkan
kepada :
a. 2 (dua) Menteri/Pimpinan Lembaga yang Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga-nya tahun 2008 terbaik dan memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP), yaitu:
• Departemen Perindustrian, dan
• Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
b. 2 (dua) Menteri/Pimpinan Lembaga yang realisasi anggaranya pada tahun 2009
paling besar, yaitu:
• Kepolisian Negara RI, dan
• Departemen Agama
C. 2 (dua) Menteri/Pimpinan Lembaga yang pagu anggaranya pada tahun201 0 paling
besar, yaitu
• Departemen Pendidikan Nasional, dan
o Departemen Pertahanan
4. Pain-pain penting lainnya yang disampaikan aleh Presiden Republik Indonesia dalam
pidatanya antara lain:
a. Keseriusan semua pihak hendaknya dapat merubah pala pencairan dana agar
tidak menumpuk diakhir tahun dan pengeluaran anggaran bisa lebih praparsional
pad a setiap triwulan sehingga peran APBN dalam memberikan stimulus bagi
perekonomian sebagaimana kita harapkan;
b. Presiden meminta agar Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tahun
anggaran 2011 telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari
Badan Pemeriksa Keuangan. Demikian pula, kepada para Gubernur diminta untuk
meningkatkan kualitas laporan keuangan daerahnya masing-masing sehingga
memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian.
C. Upaya penegakan hukum perlu terus dilakukan agar negeri kita dapat benar-benar
bersih dari tindakan-tindakan yang berbau korupsi, kolusi dan nepatisme yang
merugikan masyarakat, bangsa, dan negara.
d. Pelaksanaan anggaran harus dapat dimulai sejak awal tahun agar peran APBN
sebagai stimulus ekonomi dapat berjalan. Seluruh jajaran pemerintahan harus ikut
serta memberikan dukungan bagi kelancaran pelaksanaan APBN;
8. Para Kuasa Pengguna Anggaran segera menunjuk pejabat pengelola keuangan
yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatangan
SPM, dan Bendahara Pengeluaran, dan memberi perhatian khusus pad a
kompetensi dan keahlian mereka.
f. Para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Nan-Departemen yang bertindak
selaku Pengguna Anggaran, dan para Kuasa Pengguna Anggaran, diminta
berupaya sekuat tenaga dan tetap fokus untuk menyelesaikan program-program
yang telah direncanakan dan bertanggung-jawab dalam mengelola anggaran agar
setiap program dapat terlaksana sesuai yang telah direncanakan dan benar-benar
membawa manfaat bagi masyarakat.
g. Langkah-Iangkah efisiensi dan penghematan agar terus dilakukan secara rasional
dan penuh kesungguhan antara lain dengan mengefisienkan penggunaan daya
dan jasa, melaksanakan perjalanan dinas hanya untuk hal yang perlu-perlu saja,
dan membatasi penyelenggaraan rapat di luar kantor.
Iro
~:Soeratin308291988021001
h.
namun