Upload
rusmin-pati
View
96
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Demokrasi Pancasila
Citation preview
MAKALAH
PENTINGNYA DEMOKRASI PANCASILA
DI INDONESIA
OLEH :
Resti Yuliana (201110160311334)
Anis rukmana (201110160311335)
Rusmin (201110160311336)
Addin dzulvikar (201110160311337)
Ongky handika (201110160311338)
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2011
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan
hidayahNya kepada kita semua, sehingga berkat karunia-Nya itu peenulis dapat
menyelesaikan makalah “Demokrasi Pancasila” tanpa halangan yang berarti dan selesai tepat
pada waktunya. Dalam penyusunan makalah ini, penulis tidak lupa mengucapkan banyak
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dan penulisan makalah
ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan makalah ini dengan baik.
Penulis sadar makalah ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis berharap
saran dan kritik dari semua pihak untuk kesempurnaan makalah ini.
Dan akhirnya penulis berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan
seluruh pembaca pada umumnya.
Malang, 31 oktober 2011
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR……………………………………………………………….....….. i
DAFTAR ISI ...………………………………………………………………………..... ii
BAB I PENDAHULUAN…………………………………………….…………....…... 1
1.1. Latar Belakang............……………………………………………….........….............. 1
1.2. Rumusan Masalah……........……………………………………………....….............. 2
1.3.Tujuan……………………….............……………….……………………......…….… 2
BAB II TINJAUAN TEORI……………………………………………………......…..... 3
BAB III PEMBAHASAN…………………………… ………………………….….…... 4
3.1. Definisi Demokrasi………………………………………….............…………............ 4
3.2. Macam-macam Bentuk Demokrasi……………………………............................. 5
3.3. Sistem – Sistem Demokrasi …………………………………………..................... 6
3.3.1 Sistem Demokrasi Liberal ……………………………………….........…. 6
3.3.2 Sistem Demokrasi Terpimpin ……………………………………….....…. 8
3.3.3 Sistem Demokrasi Presidensial ………………………………………....….. 9
3.3.4 Sistem Demokrasi Komunis ………………………………………….......... 10
3.3.5 Sistem Demokrasi Pancasila ………………………………………............ 11
3.3.6 Sistem Demokrasi Semi Presidensial……………………………………… 14
BAB IV PERJALANAN DEMOKRASI DI INDONESIA ……………………………... 15
4.1. Sistem Demokrasi yang Pernah Di Indonesia............................................................ 15
4.2. Sistem Demokrasi yang Sesuai Di Indonesia............................................................ 15
4.3. Alasan Sistem Demokrasi Pancasila Sesuai di Indonesia.......................................... 16
4.4. Hak Warga Dalam Melaksanakan Demokrasi Pancasila............................................. 18
ii
PENUTUP……………………………………………………………………….........20
III.1 Kesimpulan………………………………………………………………............20
III.2 Saran………………………………………………………………………..........21
DAFTAR PUSTAKA
iii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Apakah demokrasi itu? Apakah negara ini sudah demokrasi? Sengaja
pertanyaan ini kami munculkan karena teman-teman mungkin sudah mengerti dengan
pertanyaan yang kami ajukan tersebut di atas. Karena kami punya pandangan produk
dan atribut yang berkaitan dengan demokrasi itu merupakan produk luar negeri.
Sedangkan negara kita sendiri tidak memiliki kejelasan yang tepat tentang demokrasi
itu sendiri.
Lalu kalau kita melihat bentuk demokrasi dalam struktur pemerintahan kita dari
level negara, provinsi, kabupaten, hingga kecamatan hampir dapat dipastikan di level
ini hanya proses pembuatan kebijakan sementara kalau kita mencari demokrasi yang
berupa ciri khas yang dapat mewakili bahwa negara kita mempunyai diri demokrasi
tersendiri itu dapat dilihat di level desa.
Bagaimana seperti ditulis almarhum Moh. Hatta bahwa,”Di desa-desa sistem
yang demokrasi masih kuat dan hidup sehat sebagai bagian adat istiadat yang hakiki.”
Dasarnya adalah pemilikan tanah yang komunal yaitu setiap orang yang merasa bahwa
ia harus bertindak berdasarkan persetujuan bersama. Struktur demokrasi yang hidup
dalam diri bangsa Indonesia harus berdasarkan demokrasi asli yang berlaku di desa.
Gambaran dari tulisan almarhum ini tidak lain dari pola-pola demokrasi
tradisional yang dilambangkan oleh musyawarah dalam pencapaian keputusan dan
gotong royong dalam pelaksanaan keputusannya tersebut. (Prijono Tjiptoherijanto dan
Yomiko M. Prijono, 1983 hal 17-19).
Dari gambaran di atas, kami rasa hal ini pula yang menginspirasi demokrasi
pancasila yang selalu menjadi Kiblat negara kita dalam menapaki kehidupan berbangsa
dan bernegara masih perlu ditelaah atau dikaji secara lebih dalam lagi. Demokrasi
Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang
dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila yang tidak mungkin terlepas
dari rasa kekeluargaan. Akan tetapi yang menjadi pandangan kita sekarang.
1
Mengapa negara ini seperti mengalami sebuah kesulitan besar dalam melahirkan
demokrasi. Banyak para ahli berpendapat bahwa demokrasi pancasila itu merupakan
salah satu demokrasi yang mampu menjawab tantangan jaman karena semua kehidupan
berkaitan erat dengan nilai luhur Pancasila. Dalam hal ini kita ambil saja salah satu ahli
Nasional Prof. Dardji Darmodihardjo, S.H.
Beliau mempunyai Pandangan bahwa demokrasi Pancasila adalah paham
demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia
yang terwujudnya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945. lain hal
lagi dengan Prof. dr. Drs. Notonegoro,S.H. mengatakan demokrasi pancasila adalah
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan yang berke-Tuhan-nan Yang Maha Esa, yang
Berkepribadian Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang mempersatukan Indonesia
dan yang berkedaulatan seluruh rakyat.
1.2 RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka dapat
di rumuskan permasalahan makalah ini yaitu Masih perlukah Demokrasi Pancasila di
Indosesia? Jika perlu mengapa dan Apa serta Bagaimana?.
1.3 TUJUAN
Penulisan makalah ini memiliki tujuan :
1. Agar kita dapat membedakan antara paham demokrasi satu dengan demokrasi yang
kita pakai di Indonesia.
2. Untuk memahami Demokrasi Pancasila baik itu dari sisi keunggulannya maupun
kekurangannya.
3. Untuk memenuhi tugas mata kuliah PKN
4. Sebagai media dalam menyampaikan ilmu
2
BAB IITINJAUN TEORI
Dalam tataran normatif, prinsip-prinsip demokrasi universal dapat kita pelajari
dari berbagai tulisan. Namun, dalam tahap penerapannya kadang terjadi perbedaan atau
bahkan dipraktekkan secara salah. Dalam hal ini beberapa faktor seperti faktor mental
dan sosio-kultural sangat berpengaruh. Demokrasi selalu mencoba melakukan
pengaturan mengenai “Distribusi apa saja” yang diperebutkan dan mengatur cara-cara
pendistribusiannya.
Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang baru saja membangun demokrasi
setelah keluar dari otoritarianisme orde baru pada tahun 1998. meski demikian hingga
kini banyak kalangan berpendapat bahwa Indonesia masih dalam tahap “Demokratisasi”.
Artinya demokrasi yang kini coba kita bangun belum benar-benar berdiri dengan mantap.
Masih banyak hal yang perlu dibangun, bukan hanya berkaitan dengan sistem politik,
tetapi juga budaya, hukum, dan perangkat-perangkat lain yang penting bagi tumbuhnya
demokrasi.dan.masyarakat..madani.
Sebagai sebuah gagasan, demokrasi sebenarnya sudah banyak dibahas atau bahkan
dicoba diterapkan di Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia berbagai hal dengan
negara-masyarakat telah diatur dalam UUD 1945. Para pendiri bangsa berharap agar
terwujudnya pemerintahan yang segenap tumpah darah Indonesia, mewujudkan
kesejahteraan umum dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Semua itu merupakan
gagasan-gagasan dasar yang..melandasi..kehidupan..negara..yang..demokratis.
3
BAB IIIPEMBAHASAN
3.1 DEFINISI DEMOKRASI
Demokrasi berasal dari kata Yunani demos dan kratos. Demos artinya rakyat,
kratos berarti pemerintahan. Jadi demokrasi, artinya pemerintahan rakyat, yaitu
pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Demokrasi
merujuk pada konsep kehidupan Negara atau masyarakat tempat warga Negara dewasa
turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Lalu,
pemerintahan mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat,
berserikat, serta menegakkan rule of law. Selain itu, adanya pemerintahan mayoritas
yang menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat yang warga negaranya
saling memberi peluang yang sama.
Istilah demokrasi pertama kali dipakai di Yunani Kuno, khususnya di kota
Athena, untuk menunjukkan sistem pemerintahan yang berlaku di sana. Kota-kota di
daerah Yunani waktu itu relatif kecil. Penduduknya tidak begitu banyak sehingga mudah
dikumpulkan oleh pemerintah dalam suatu rapat untuk bermusyawarah. Dalam rapat
tersebut, diambil keputusan bersama mengenai garis-garis besar kebijaksanaan
pemerintah yang akan dilaksanakan dan segala permasalahan kemasyarakatan.
Sebenarnya pengertian pokok demokrasi ialah adanya jaminan hak-hak asasi
manusia dan partisipaasi rakyat. Akan tetapi, dalam pertumbuhannya, pengertian pokok
itu telah mengalami banyak perubahan, terutama karena factor politik, ekonomi, social,
dan kebudayaan. Suatu Negara dapat memberikan isi dan sifat pada demokrasi yang
berbeda dari isi dan sifat demokrasi di negara lain. Dengan demikian, bentuk demokrasi
negara yang satu akan berbeda dengan bentuk demokrasi negara lain.
Di samping itu, bentuk demokrasi itu pada suatu masa akan berbeda dari
bentuk demokrasi masa yang lain. Misalnya, bentuk demokrasi pada masa sekarang
berbeda dari bentuk demokrasi pada masa UUD RIS tahun 1949 dan masa UUD
sementara tahun 1950.
4
Adapun yang paling utama dalam menentukan system demokrasi disuatu negara ialah
ada atau tidaknya asas demokrasi pada sistem itu, sebagai berikut :
a. Pengakuan hak-hak asasi manusia sebgai penghargaan terhadap martabat manusia dengan tidak melupakan kepentingan umum.
b. Adanya partisipasi dan dukungan rakyat pada pemerintah. Jika dukungan rakyat tidak ada, sulitlah dikatakan bahwa pemerintah itu adalah suatu pemerintahan demokrasi.
Dengan demikian untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga berikut :
a. Pemerintahan yang bertanggung jawab.
b. Satu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan- kepentingan dalam masyarakat yang dipilih melalui pemilihan umum secara bebas dan rahasia. Dewan ini harus mempunyai fungsi pengawasan terhadap pemerintah.Tentu saja pengawasan yang konstruktif (titik membangun) dan sesuai normative (aturan yang berlaku ).
c. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik. Parpol menjalin hubungan yang ruitn dan berkesinambungan, juga menghubungkan antara rakyat dan pemerintah.
d. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak dan mempertahankan keadilan.
3.2 MACAM- MACAM BENTUK DEMOKRASI
Dalam perjalanan demokrasi mengalami perkembangan yang sangat luas. Baik itu dalam pengembangan dan pelaksanaannya. Hal ini di pengaruhi oleh banyak faktor yang sudah kami uraikan diatas, Seiring perubahan demokrasi berikut ini bentuk demokrasi didunia saat ini :
a) Demokrasi langsung ialah demokrasi yang mengikutsertakan setiap negaranya dan permusyawaratan untuk menentukan setiap kebijakan-kebijakan umum.
b) Demokrasi tidak langsung ialah demokrasi secara tidak langsung diadakannya suatu system pemerintah ataudemokrasi secara tidak dilaksanakannya melalui system melainkan melalui umum.
5
3.3 SISTEM – SISTEM DEMOKRASI
Dari kedua bentuk Demokrasi diatas lahirlah jenis / Sistem demokrasi didunia ini yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor baik intern dari dalam suatu negara maupun exstern, Jenis / Sistem demokrasi saat ini yaitu :
3.3.1 Demokrasi Liberal
Demokrasi Liberal adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi dari pada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi Presiden menjabat sebagai kepala negara. Demokrasi Liberal sering disebut sebagai demokrasi parlementer. Di indonesia demokrasi ini dilaksanakan setelah keluarnya Maklumat Pemerintah NO.14 Nov. 1945. Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Demokrasi liberal lebih menekankan pada pengakuan terhadap hak-hak warga negara, baik sebagai individu ataupun masyarakat. Dan karenanya lebih bertujuan menjaga tingkat represetansi warganegara dan melindunginya dari tindakan kelompok atau negara lain.
Pelaksanaan di Indonesia Demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu, yakni Undang Undang Dasar Sementara 1950. Kondisi ini bahkan sudah dirintis sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 dan maklumat tanggal 3 November 1945, tetapi kemudian terbukti bahwa demokrasi liberal atau parlementer yang meniru sistem Eropa Barat kurang sesuai diterapkan di Indonesia. Tahun 1950 samapai 1959 merupakan masa berkiprahnya parta-partai politik. Dua partai terkuat pada masa itu (PNI & Masyumi) silih berganti memimpin kabinet. Sering bergantinya cabinet serta sering menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan.
Ciri-ciri demokrasi liberal :
1. Kontrol terhadap negara, alokasi sumber daya alam dan manusia dapat terkontrol 2. Kekuasaan eksekutif dibatasi secara konstitusional, 3. Kekuasaan eksekutif dibatasi oleh peraturan perundangan, 4. Kelompok minoritas (agama, etnis) boleh berjuang, untuk memperjuangkan dirinya.
3.3.2 Demokrasi Parlementer
Demokrasi Parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda
dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan.
6
Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.
Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.
Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.
Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:
Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.
Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.
Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.
Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:
Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet
menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer:
Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
7
Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.
Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya..
3.3.3 Demokrasi Terpimpin
Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja.Pada bulan 5 Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Presiden Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden. Soekarno juga membubarkan Dewan Konstituante yang ditugasi untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru, dan sebaliknya menyatakan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dengan semboyan "Kembali ke UUD 1945”
Sedangkan isi dari Dekrit President 5 Juli 1959 dan sebagai awal berlakunya demokrasi Terpimpin berbunyi sebagai berikut:
1. Pembubaran konstituante. 2. Berlakunya Kembali UUD 1945. 3. Pemberontakan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Dalam demokarsi terpimpin ini menggunakan sistem presidensil. Presidensil ini mempunyai 2 hal yang perlu diingat, sebagai berikut:
1. Kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 2. Para menteri bertanggungjawab kepada presiden.
Adapun ciri-ciri demokrasi terpimpin sebagai berikut:
1. Dominasi presiden, Presiden Soekarno berperan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan. 2. Terbatasnya peran partai politik. 3. Meluasnya peran militer sebagai unsur politik. 4. Berkembangnya pengaruh Partai Komunis Indonesia.
Di dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin banyak mengalami penyimpangan sebagai berikut:
1. Kaburnya sistem kepataian dan lemahnya peranan partai politik. 2. Jaminan hak-hak dasar warga negara masih lemah. 3. Terbatasnya kebebasan-kebebasan perssehingga banyak media massa yang gagal
terbit. 4. Terjadinya sentralisasi kekuasaan pada hubungan pusat dan daerah. Pemerintah memiliki kewenangan besar dalam mengatur daerah.
83.3.4 Demokrasi Presidensial
Sistem presidensial (presidensial), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif.
Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu:
Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.
Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.
Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden.
Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.
Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu :
Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif).
Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.
Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial:
Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Filipina adalah enam tahun dan Presiden Indonesia adalah lima tahun.
Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial:
Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
Sistem pertanggungjawaban kurang jelas. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar
antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama.
3.3.5 Demokrasi Komunis
Demokrasi Komunis adalah demokrasi yang sangat membatasi agama pada rakyatnya, dengan prinsip agama dianggap candu yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional. Demokrasi komunis muncul karena adanya komunisme. Awalnya komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19, yang mana mereka itu mementingkan individu pemilik dan mengesampingkan buruh.
Komunisme adalah ideologi yang digunakan partai komunis di seluruh dunia. Komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan, dimana kepemilikan modal atas individu sangat dibatasi. Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata.
Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya, dan karenanya komunisme juga disebut anti liberalisme. Dalam komunisme perubahan sosial harus dimulai dari peran Partai Komunis. Logika secara ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh atau yang lebih dikenal dengan proletar, namun pengorganisasian Buruh hanya dapat berhasil jika bernaung di bawah dominasi partai. Partai membutuhkan peran Politbiro sebagai think-tank. Dapat diringkas perubahan sosial hanya bisa berhasil jika dicetuskan oleh Politbiro. Inilah yang menyebabkan komunisme menjadi "tumpul" dan tidak lagi diminati.
Masyarakat sosialis-komunis mendefinisikan rakyat sebagai lapisan rakyat yang menurut mereka, adalah rakyat miskin dan tertindas di segala bidang kehidupan. Rakyat miskin (kaum proletar dan buruh) akan memimpin revolusi sosialis melalui wakil-wakil mereka dalam partai komunis. Kepentingan yang harus diperjuangkan bukanlah kemerdekaan pribadi. Bahkan, kemerdekaan pribadi menurut masyarakat sosialis-komunis harus ditiadakan karena satu-satunya kepentingan hanyalah kepentingan rakyat secara kolektif, yang dalam hal ini diwakili oleh partai komunis.
9
Dengan demikian masyarakat sosialis-komunis, juga mengakui kedaulatan rakyat. Mereka pun menjunjung tinggi demokrasi, yang dikenal sebagai demokrasi komunis.
10
Berikut ini adalah persamaan Indonesia dengan negara komunis pada umumnya:
1. Sistem pemerintahan dengan Single Party. (Indonesia juga dengan Golkar-nya, Orsospol lainnya hanya semu, supaya pihak asing/Barat tidak membantu mencetuskan Revolusi. Ini dibuktikan dengan calon tunggal Presiden dan wakilnya dari Golkar maupun "Orsospol" antek-anteknya Golkar).
2. Mengharamkan kebebasan berkumpul dan berpendapat, termasuk membentuk partai baru, pooling apalagi referendum.
3. Menghalalkan segala cara dalam mempertahankan kekuasaan sang Single Party. (mungkin para pemimpin kita sempat belajar kepada Deng Xiao Ping tentang peristiwa Tian An Men sebelum melakukan aksi show of force pada peristiwa Perebutan Markas PDI beberapa tahun lalu).
4. Memiliki backing dari pihak militer yang sangat kuat dan selalu berusaha ikut campur dalam urusan pemerintahan.
5. Komunis: tidak boleh beragama, Indonesia: boleh beragama (tetapi tidak menjalankan kewajiban sebagai umat beragama),
6. Paling jago kalau disuruh propaganda. Contohnya ngomong terus dari pagi sampai paginya lagi. Seluruh siaran TV diharuskan menyiarkan Laporan Khusus, Sidang Umum, Rapat Paripurna, Penjelasan Menteri Penerangan dan lain sebagainya yang tidak berisi dan sekali lagi hanya Propaganda dan janji muluk-muluk
Selain itu, Komunis murni melarang : 1) adanya kepercayaan kepada Tuhan YME, 2) membenci kelompok intelektual dan cendekiawan, 3) mengagung-agungkan kelompok pekerja, buruh dan petani.
Indonesia: Menjamin kebebasan beragama, tapi kebanyakan orang-orang yang mengaku taat beragama dengan jalan memmperlihatkan kepada orang-orang bahwa ia rajin beribadah ke Mesjid, Gereja, Vihara dll = tidak punya Tuhan, karena ketakutan mereka kepada Tuhan hanya semu belaka ( Munafik).
3.3.6 Demokrasi Pancasila
Menurut para pakar demokrasi. Demokrassi pancasila yaitu :
a. Prof.Dardji Darmodihardjo,S.H.
Demokrasi pancasila adalah Paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan seperti dalam pembukaan UUD 1945.
b. Prof. dr. Drs. Notonagoro,S.H.
Demokrasi pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
c. Ensiklopedi Indonesia.
Demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik sosial ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat.
Sehingga bisa disimpulkan Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
Prinsip pokok Demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:
a. Pemerintahan berdasarkan hukum,
*Di dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan: Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan, kekuasaan belaka (machtstaat), Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas), Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR. Perlindungan terhadap hak asasi manusia, Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah, Peradilan yang merdeka, adanya partai politik dan organisasi sosial politik, karena berfungsi “Untuk menyalurkan aspirasi rakyat”
NB: Berarti Badan Peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR, DPA atau lainnya
b. Pelaksanaan Pemilihan Umum
Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 ayat 2 UUD 1945), Keseimbangan antara hak dan kewajiban, Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain, Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita Nasional.
11
Fungsi Demokrasi Pancasila adalah:
1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara Contohnya: a. ikut mensukseskan Pemilu; b. ikut mensukseskan Pembangunan; c. ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan.
2. Menjamin tetap tegaknya negara RI,3. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional,4. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila,5. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara,6. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab, Contohnya: a. Presiden adalah Mandataris MPR, b. Presiden bertanggung jawab kepada MPR.
Tujuan Demokrasi Pancasila adalah:
Untuk menetapkan bagaimana bangsa Indonesia mengatur hidup dan sikap berdemokrasi seharusnya.
Bagi bangsa Indonesia dalam berdemokrasi harus sesuai dengan Pancasila karena: 1. sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia; 2. meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME; 3. lebih menghargai hak asasi manusia; 4. menjamin kelangsungan hidup bangsa; 5. mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokrasi dan keadilan sosial.
Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang menjiwai kelima sila yang ada dalam pancasila, sebagai berikut:
1. Berdasakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaaan dalam permusyawaratan/perwakilan.2. Dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa.3. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaaan yang adil dan beradab.4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.5. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah Orde Baru justru mengarah pada pemerintahan sentralistik yang diarahkan pada kepentingan pemerintah/kelompok/penguasa.
Kepresidenan menjadi pusat dari seluruh proses politik menjadi pembentuk dan penentu agenda nasional, mengontrol kegiatan politik, dan pemberi legacies bagi seluruh lembaga pemerintahan negara. Hal ini mengakibatkan harapan tentang majunya kehidupan demokrasi justru mengalami kemunduran. Beberapa penyebab mengapa demokrasi Pancasila tidak dapat terwujud pada masa orde baru sebagai berikut:
1. Rekruitmen politik yang tertutup.2. Pemilu yang jauh dari semangat demokrasi.
12
3. Pengakuan terhadap hak-hak dasar yang masih terbatas.4. Rotasi kekuasaan eksekutif hampir tidak ada.
Ada beberapa penyebab kegagalan pada masa orde baru, yaitu:
1. Hancurnya ekonomi nasional yang ditandai terjadinya krisis ekonomi yang tak kunjung teratasi.2. Terjadinya krisis politik dan runtuhnya legitimasi politik. Rakyat yang sudah trauma dengan masa sebelumnya, yakni pada masa demokrasi liberal dan terpimpin menjadi sangat kecewa dan menderita.3. Desakan semangat demokratis dari para pendukung demokrasi. Para pendukung demokrasi terutama lawan politik orde baru banyak yang tampil kembali menuntut pembubaran pemerintah.
Adanya krisis multidimensional menyebabkan rakyat tidak percaya pada pemerintah orde baru. Mereka menuntut agar pemerintahan orde baru segera mundur dan digantikan dengan pemerintahan yang baru.
Mereka juga menuntut agar pemerintahan orde baru segera turun, termasuk presiden Soeharto untuk mengundurkan diri serta para pejabat yang tersangkut KKN segera diusut dan diadili, agar tidak menambah penderitaan rakyat yang berlarut-larut.
Pada tanggal 21 mei 1998 tuntutan rakyat dapat terwujud, Presiden Soeharto resmi mengundurka diri dan digantikan oleh wakilnya Ir. Ing. B. J Habibie, dengan berakhirnya masa orde baru digantikan oleh masa reformasi.
3.3.7 Demokrasi Semi Presidensial
Sistem semipresidensial adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan kedua sistem pemerintahan: presidensial dan parlementer. Terkadang, sistem ini juga disebut dengan Dualisme Eksekutif. Dalam sistem ini, presiden dipilih oleh rakyat sehingga memiliki kekuasaan yang kuat. Presiden melaksanakan kekuasaan bersama-sama dengan perdana menteri. Sistem ini digunakan oleh Republik Kelima Perancis.
Ciri-ciri pemerintahan semipresidensial yaitu:
A. Jika dilihat dari presidensial
Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
B. Jika dilihat dari parlementer
Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden.
Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.
13
BAB IV
PERJALANAN DEMOKRASI DI INDONESIA
4.1 SISTEM DEMOKRASI YANG PERNAH DI INDONESIA
Dalam perjalanan Negara Republik Indonesiayang terhitung sejak mulai kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945. Negara indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang terus berubah-ubah, hal ini dikarenakan negara indonesia masih mencari jati diri dan sistem demokrasi yang sesuai dengan hakekat bangsa indonesia itu sendiri
Dari sekian banyak sistem demokrasi yang ada didunia ini, negara indonesia pernah memakai beberapa sistem demokrasi selama kurun waktu lima puluh tahun. Diantaranya yaitu :
a. Periode 1945-1949 dengan Undang-Undang 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila, namun dalam penerapan berlaku demokrasi Liberal.
b. Periode 1949-1950 dengan konstitusi RIS berlaku demokrasi liberal.
c. Periode 1950- 1959 UUDS 1950 berlaku demokrasi Liberal dengan multi-Partai
d. Periode 1959-1965 dengan UUD 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila namun yang diterapkan demokrasi terpimpin ( cenderung otoriter)
e. Periode 1966-1998 dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila (cenderung otoriter) f. Periode 1998- sekarang UUD 1945, berlaku Demokrasi Pancasila ( cenderung ada perubahan menuju demokratisasi)
4.2 SISTEM DEMOKRASI YANG SESUAI DENGAN INDONESIA
Dari perjalanan selama kurun waktu 50 tahun negara tercinta ini mencari kecocokan dan kesesuaian Sistem Demokrasi. Jatuh bangun negara Indonesia dapat kita rasakan dari masa proklamasi sampai sekarang ini. Sehingga kita bisa menyimpulkan dari kesemua sistem yang pernah di uji coba tersebut kesemuannya mendasar ke Demokrasi Pancasila.
Kenapa ini bisa terjadi? Ya . karena Pancasila adalah gabungan unsur-unsur dari kepribadian Bangsa Indonesia, hanya saja dalam pelaksanaan dari kesemua
14
15
sistem demokrasi tersebut berbeda dari nilai yang terkandung di dalam pancasila itu sendiri, sehingga sistem demokrasi Pancasila tidak menuai hasil yang sempurna dan maksimal.
Selain itu, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Dan betapa pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Adapun aspek dari Demokrasi Pancasila antara lain di bidang aspek Aspek Material (Segi Isi/Subsrtansi), Aspek Formal, Aspek Normatif, Aspek Optatif, Aspek Organisasi, Aspek Kejiwaan. Namun hal tersebut juga harus didasari dengan prinsip pancasila dan dengan tujuan nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, kita dapat merasakan demokrasi dalam istilah yang sebenarnya.
4.3 ALASAN DEMOKRASI PANCASILA SESUAI BANGSA INDONESIA
Sistem demokrasi pancasila sampai sekarang masih sesuai di negara indonesia karena banyak faktor dan juga banyak alasan yang mendukung hal tersebut. Meskipun pada pelaksanaannya banyak anggota legislatif maupun yudikaktif yang menyimpang dari ketentuan ini, sehingga yang utama yang harus dibenahi adalah orang-orang yang menjadi perwakilan rakyatnya bukan sistem demokrasi Pancasilanya,
Selain pejabat yang tidak bertanggung jawab dalam menjalalankan sistem demokrasi Pancasila. Kegagalan Sistem Demokrasi Pancasila diakibatkan juga buruknya Ekonomi pada waktu Orde Baru akibat dari krisis moneter yang berkepanjangan dan masih banyak faktor yang lainnya.
Sehingga Sistem demokrasi pancasila masih sesuai dengan bangsa Indonesia.Hal ini dikarenakan Demokrasi Pancasila mempunyai dasar:
Kedaulatan Rakyat (Pembukaan UUD ‘45) Negara yang berkedaulatan - Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
dan mempunyai makna:
Keikutsertaan rakyat kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara ditentukan peraturan perundang-undangan.
Sistem Demokrasi Pancasila sendiri berlaku semenjak Orde Baru. Demokrasi pancasila dijiwai, disemangati dan didasari nilai-nilai pancasila. Dalam demokrasi Pancasila Rakyat adalah Subjek demokrasi, yaitu rakyat sebagai keseluruhan berhak ikut serta aktif “menentukan” keinginan-keinginan dan juga sebagai pelaksana dari keinginan-keinginan itu. Keinginan rakyat tersebut disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan yang ada yang dibentuk melalui Pemilihan Umum.
Di samping itu perlu juga kita pahami bahwa demokrasi Pancasila dilaksanakan dengan bertumpu pada:
a) demokrasi yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa; b) menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia;
16
c) berkedaulatan rakyat; d) didukung oleh kecerdasan warga negara; e) sistem pemisahan kekuasaan negara; f) menjamin otonomi daerah; g) demokrasi yang menerapkan prinsip rule of law; h) sistem peradilan yang merdeka, bebas dan tidak memihak; i) mengusahakan kesejahteraan rakyat; dan j) berkeadilan sosial.
Selain itu sistem demokrasi Pancasila memiliki beberapa Aspek didalamnya seperti :
a. Aspek Material (Segi Isi/Subsrtansi) Demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Karena itulah, pengertian demokrasi pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial (Lihat amandemen UUD 1945 dan penyelesaiannya dalam pasal 27,28.29,30,31, 32, 33. dan 34).
b. Aspek Formal Mempersoalkan proses dan cara rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam badan-badan perwakilan rakyat dan pemerintahan dan bagaimana mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur untuk mencapai kesepakatan bersama.
c. Aspek Normatif Mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang membimbing dan menjadi kriteria pencapaian tujuan.
d. Aspek Optatif Mengetengahkan tujuan dan keinginan yang hendak dicapai.
e. Aspek Organisasi Mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksaan demokrasi pancasila di mana wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai.
f. Aspek Kejiwaan Menjadi semangat para penyelenggara negara dan semangant para pemimpin pemerintah.
Adapun Prinsip-prinsip Pancasila yaitu sebagai beerikut:
a. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesiab. Keseimbangan antara hak dan kewajibanc. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang laind. Mewujudkan rasa keadilan sosiale. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.f. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaang. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.
4.4 HAK WARGA NEGARA DALAM PELAKSANAAN DEMOKRASI PANCASILA
a. Di Bidang Politik
Yaitu hak yang diakui dalam kedudukannya sebagai warga yang sederajat. Oleh karena itu setiap warga negara wajar mendapat hak ikut serta dalam pemerintahan: yakni hak memilih dan dipilih, mendirikan organisasi atau partai politik, serta mengajukan petisi dan kritik atau saran.
b. Di Bidang Pendidikan
Untuk memahami hak warga negara dalam bidang pendidikan, perhatikanlah arti dan makna yang terkandung dalam Pasal 31 UUD 1945.
Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pengajaran” Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran Nasional yang diatur dengan Undang-undang”
Makna isi Pasal 31 (1) UUD 1945 tersebut merupakan pengakuan bangsa Indonesia atas hak memperoleh pengajaran. Dalam hal ini berarti pemerintah dituntut untuk mengadakan sekolah-sekolah baik umum maupun kejuruan, dengan mengingat kemampuan pembiayaan dan perlengkapan lain yang dapat disediakan oleh pemerintah.
Menurut Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 mengandung maksud “Pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran Nasional, sesuai dengan Undang-undang yang telah ditetapkan. Undang-undang yang mengatur Pasal 31 itu adalah UU No. 2 Tahun 1989 yang masih berlaku saat ini, sedangkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pendidikan antara lain: Peraturan Pemerintah (PP) No. 27, No. 28, 29, dan No. 30 Tahun 1990. Dalam UU No. 2 Tahun 1989 itu antara lain disebutkan fungsi Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Sedangkan tujuan Pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. c. Di Bidang Ekonomi
Dalam bidang ekonomi, negara Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi; artinya perekonomian itu dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pengawasan anggota masyarakat. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas
17
kekeluargaan.Dalam hal ini perekonomian jangan sampai jatuh ke tangan orang yang berkuasa, dan rakyat banyak yang tertindas.
d. Bidang kebudayaan nasional
Demokrasi Pancasila menjamin adanya fasilitasi dari pihak pemerintah agar
keunikan dan kemajemukan budaya Indonesia dapat tetap dipertahankan dan
ditumbuhkembangkan sehingga kekayaan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya
dapat terpelihara dengan baik. Terdapat penolakan terhadap uniformitas budaya dan
pemerintah menciptakan peluang bagi berkembangnya budaya lokal sehingga
identitas suatu komunitas mendapat pengakuan dan penghargaan.
18
PENUTUP
5.1 KESIMPULAN
Dari Uraian diatas dapat kami simpulkan bahwa :
Sistem Demokrasi Pancasila adalah suatu sistem demokrasi yang sesuaai dengan
nilai-nilai dasar dan sesuai dengan kepribadian bangsa indonesia. Dengan tujuan dan prinsip
rakyat sebagai subyek bukan sebagai obyek dalam mengatur pemerintahan dan negara
Indonesia, sehingga tidak ada yang namanya penguasa didalam negara indonesia yang ada
adalah rakyaat sebagi penentu bangsa dan negara ini.
Dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia. Yang harus dirubah adalah
sikap pelaksanaannya, Supaya tidak melanggar aturan atau melenceng dari garis-garis
demokrasi pancasila. Agar demokrasi pancasila menjadi suatu sistem demokrasi yang
mampu mencapai hasil yang sempurna dan maksimal
Keberadaaan dan kecocokan sistem demokrasi Pancasila diindonesia sudah banyak
terkandung di dalam undang-undang dasar 1945 dan pancasila. Karena memang sistem
demokrasi inilah yang sesuai di negara indonesia ini. Selain itu Sistem demokrasi Pancasila
mempunyai sendi-sendi pokok sebagai landasan dalam pemerintahanya . Yaitu :
1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum.
Seluruh tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum. Persamaan kedudukan dalam
hukum bagi semua warga negara harus tercermin di dalamnya.
2. Indonesia menganut sistem konstitsional
Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak bersifat
absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Sistem konstitusional ini lebih
menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi
oleh ketentuan konstitusi.
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan negara yang
tertinggi
19
Seperti telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman terdahulu,
bahwa (kekuasaan negara tertinggi) ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh
MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh
rakyat Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi MPR mempunyai tugas
pokok, yaitu:
Menetapkan UUD;
Menetapkan GBHN; dan
Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden
Wewenang MPR, yaitu:
Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga
negara lain, seperti penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan
kepada Presiden
Meminta pertanggungjawaban presiden/mandataris mengenai pelaksanaan
GBHN
Melaksanakan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil
Presiden
Mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya
apabila presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar haluan negara
dan UUD;
Mengubah undang-undang.
4. Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi. Presiden
selain diangkat oleh majelis juga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis.
Presiden adalah Mandataris MPR yang wajib menjalankan putusan-putusan MPR.
5. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi pelaksanaan
mandat (kekuasaan pemerintah) yang dipegang oleh presiden dan DPR harus saling bekerja
sama dalam pembentukan undang-undang termasuk APBN. Untuk mengesahkan undang-
undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Hak DPR di
bidang legislatif ialah hak inisiatif, hak amandemen, dan hak budget.
Hak DPR di bidang pengawasan meliputi:
Hak tanya/bertanya kepada pemerintah
20
Hak interpelasi, yaitu meminta penjelasan atau keterangan kepada
pemerintah
Hak Mosi (percaya/tidak percaya) kepada pemerintah
Hak Angket , yaitu hak untuk menyelidiki sesuatu hal
Hak Petisi, yaitu hak mengajukan usul/saran kepada pemerintah.
6. Menteri Negara adalah pembantu presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab
kepada DPR
Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri
negara. Menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada presiden.
Berdasarkan hal tersebut, berarti sistem kabinet kita adalah kabinet kepresidenan/presidensil.
Kedudukan Menteri Negara bertanggung jawab kepada presiden, tetapi mereka bukan
pegawai tinggi biasa, menteri ini menjalankan kekuasaan pemerintah dalam prakteknya
berada di bawah koordinasi presiden.
7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas
Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan diktator, artinya
kekuasaan tidak tak terbatas. Ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR.
Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh presiden dan semua anggota DPR
merangkap menjadi anggota MPR. DPR sejajar dengan presiden.
5.2 SARAN
Sistem demokrasi dalam suatu bangsa dan negara sangatlah penting, karena sistem
demokrasi tersebut bagaikan motor yang menggerakkan suatu bangsa dan negara. Suatu
sistem demokrasi akan berjalan baik dan mencapai hasil maksimal apa bila Dewan
Perwakilan Rakyat atau Anggota dari pemerintahan menjalankan sesuai aturan main dari
suatu sistem tersebut dan tidak semena-mena untuk mmencari kepentingan pribadi.
Sistem demokrasi akan mencapai hasil yang baik bila sistem demokrasi tersebut
sesuai dengan kepribadian suatu bangsa dan negara, serta dalam menjalankan sistem
demokrasi tersebut anggota yang terkait menjalankannya dengan ikhlas dengan
mengedepankan kepentingan bersama dan dengan tanggung jawab yang besar.
20
DAFTAR PUSTAKA
-Anonim, 2010. Kisah Bangsaku. Negeriku.blogspot.com
-Anonim, 2010. Sejarah Demokrasi di Indonesia. www.wikipedia.com
-Dkk, Suardi Adubakar. 2002. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untuk Kelas 2 SMU. Bogor: Yudistira.
-Ichlasul Amal, Armaidy Armawi (ed), 1996. Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Ketahanan Nasional. Gadjah mada University Press : Yogyakarta.
-MM, Drs. Budiyanto. 2002. Kewarganegaraan SMA Untuk Kelas X. Jakarta: Erlangga.
-Nasution, 2007. Ketahanan Nasional. Mimeo : jakarta
-Santoso, Budi, 2002. Peranan Para Pemimpin dan Patriot Bangsa dalam Mempertahankan kelangsungan Hidup Berbangsa dan Bernegara. UGM : Yogyakarta.
-Sudiodiningrayt, Gunawan, 2001. Integrasi Bangsa. UGM : Yogyakarta
-Undang-undang Dasar 1945
-www.wikipedia.com/demokrasi
21
22