Demokrasi pancasila (modul pancasila)

SYOFIARTI, SH, MH

DEMOKRASI PANCASILA

SYOFIARTI, SH, MH

SYOFIARTI, SH, MH

ISTILAH DEMOKRASI

SECARA ETIMOLOGIS : BAHASA YUNANI : DEMOS : RAKYATCRATOS / CRATEIN : PEMERINTAHAN / KEKUASAAN

SYOFIARTI, SH, MH

DEMOKRASI LANGSUNG

(DIRECT DEMOKRASI)

RAKYAT IKUT SERTA SECARA LANGSUNG DLM MEMBUAT KEPTS

POLITIK

NEGARA NEGARA POLIS / POLIS / KOTAKOTA

KESULITAN :•TIDAK ADA TEMPAT MENAMPUNG SELURUH WARGA

•MUSYAWARAH DENGAN JUMLAH YG BANYAK SULIT DILAKUKAN

•PERSETUJUAN SECARA MUFAKAT SULIT DICAPAI

•MASALAH YG DIHADAPI NEGARA SEMAKIN KOMPLEKPENDIDIKAN

•SARANA PEMBELAJARAN

DIBENTUK BADAN PERWAKILAN (DEMOKRASI

TDK LANGSUNG)

SYOFIARTI, SH, MH

ATAS DASAR KEHENDAK RAKYAT

DEMOKRASI LANGSUNGPLAN )

DEMOKRASI TDK LANGSUNG

BERTAMBAHNYA PENDUDUK, PELAKSANAAN MUSYAWARAH DI SATU TMP TDK DIMUNGKINKAN

MASALAH YG DIHADAPI SEMAKIN KOMPLEK

WARGA PUNYA KESIBUKAN MASING-MASING

• Secara Terminologis

Menurut Abraham Lincoln:Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat

Menurut International Commission for jurist :Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas

SYOFIARTI, SH, MH

SYOFIARTI, SH, MH

Pemahaman tentang Demokrasi

Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan

Demokrasi sebagai sistem politik

Demokrasi sebagai sikap hidup

LEMBAGA (STRUKTUR) DEMOKRASI : PEMERINTAHAN YANG

BERTANGGUNG JAWAB ADANYA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT YANG DIPILIH MELALUI PEMILIHAN UMUM YG BEBAS DAN RAHASIA

SUATU ORGANISASI POLITIK YG MENCAKUP LEBIH DARI SATU PARTAI

PERS DAN MEDIA MASSA YG BEBAS UNTUK MENYATAKAN PENDAPAT

SISTEM PERADILAN YG BEBAS UTK MENJAMIN HAM DAN MEMPERTAHANKAN KEADILAN

UKURAN KEBERHASILAN DEMOKRASI DI SUATU NEGARA :

TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA NILAI-NILAI DEMOKRASI YANG MENJADI SIKAP DAN POLA HIDUP MASYARAKAT DAN PENYELENGGARAAN NEGARA

TERBENTUK DAN BERJALANNYA LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI DALAM SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN

SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH

Kriteria Negara Demokrasi :Kriteria Negara Demokrasi :

• Pemerintahan demokrasi yang Pemerintahan demokrasi yang berwujud pada adanya institusi berwujud pada adanya institusi (struktur) demokrasi(struktur) demokrasi

• Masyarakat demokratis yang Masyarakat demokratis yang berwujud pada adanya budaya berwujud pada adanya budaya (kultur) demokrasi(kultur) demokrasi


Model-model DemokrasiModel-model Demokrasi

1.1. Demokrasi Liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi Demokrasi Liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh UU dan pemilu yang bebasoleh UU dan pemilu yang bebas

2.2. Demokrasi Terpimpin, dimana para pemimpin percaya Demokrasi Terpimpin, dimana para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat tapi bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat tapi menolak pemilu yang bersaing sebagai kendaraan menolak pemilu yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaanuntuk menduduki kekuasaan

3.3. Demokrasi sosial, yaitu demokrasi yang menaruh Demokrasi sosial, yaitu demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosialkepedulian pada keadilan sosial

BEBERAPA NILAI DEMOKRASI

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah

3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur

4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai batas minimum

5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman

6. Menjamin tegaknya keadilan

SYOFIARTI, SH, MH

SYOFIARTI, SH, MH

SYOFIARTI, SH, MH

PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

KESAMAAN PANDANGAN BHW

KENEGARAAN INDONESIA HARUS

BERDASARKAN KEDAULATAN

RAKYAT

PERBEDAAN PANDANGAN

TENTANG BAGAIMANA CITA-CITA DEMOKRATIS

DITERAPKAN

SYOFIARTI, SH, MH

Periode Perkembangan Demokrasi di Periode Perkembangan Demokrasi di IndonesiaIndonesia

Periode 1945-1959 Demokrasi Parlementer

Periode 1959-1965

•Cirinya :Dominasi presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik

•Terdapat penyelewengan terhadap ketentuan UUD dan perundang-undangan lainnya

•Terdapat pengingkaran terhadap nilai demokrasi

SYOFIARTI, SH, MH

Periode 1965-1998

• Landasan formil : Pancasila, UUD 1945 Tap MPRS

• Meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD

• Pelaksanaan Demokrasi Pancasila

• Demokrasi Pancasila hanya sebagai gagasan, belum sampai pada tataran praktis atau penerapan

• Tidak memberikan ruang bagi kehidupan demokrasi, ditandai oleh :

Dominannya peran ABRI Birokratisasi dan sentralisasi

pengambilan keputusan politik Campur tangan pemerintah dalam

berbagai urusan partai politik Pengebirian fungsi dan peran partai

politik

Rezim Orde Baru

SYOFIARTI, SH, MH

Periode 1998-sekarang

• Merupakan tahap awal bagi transisi demokrasi di Indonesia

• Merupakan fase yang krusial dan kritis, karena akan menentukan kemana arah demokrasi akan dibangun

Landasan Negara Indonesia sebagai Negara Demokrasi

SYOFIARTI, SH, MH

1. Pembukaan UUD 1945 alinea 4 :“….maka disusunlah kemerdekaan

kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD negara RI yang terbentuk dalam

suatu susunan negara RI yang berkedaulatan rakyat…..”

2. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 :….kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan UUD

SYOFIARTI, SH, MH

Sendi Pokok Sistem Politik Sendi Pokok Sistem Politik Demokrasi IndonesiaDemokrasi Indonesia

1.1.Ide Kedaulatan RakyatIde Kedaulatan Rakyat2.2.Negara berdasarkan atas hukumNegara berdasarkan atas hukum3.3.Bentuk RepublikBentuk Republik4.4.Pemerintahan berdasarkan konstitusiPemerintahan berdasarkan konstitusi5.5.Pemerintahan yang bertanggung jawabPemerintahan yang bertanggung jawab6.6.Sistem perwakilanSistem perwakilan7.7.Sistem pemerintahan presidensilSistem pemerintahan presidensil

SYOFIARTI, SH, MH

demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.

demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

SYOFIARTI, SH, MH

Isi Pokok Demokrasi Isi Pokok Demokrasi PancasilaPancasila

• Pelaksanaan demokrasi harus berdasarkan Pancasila

• Demokrasi tersebut harus menghargai HAM serta menjamin hak-hak minoritas

• Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan kelembagaan atau institusional

• Demokrasi harus bersendi pada hukum


Aspek-aspek Demokrasi Aspek-aspek Demokrasi PancasilaPancasila

1.1. Formal, yang menunjukkan bagaimana Formal, yang menunjukkan bagaimana cara-cara partisipasi rakyat diatur dalam cara-cara partisipasi rakyat diatur dalam penyelenggaraan pemerintahanpenyelenggaraan pemerintahan

2.2. Materil, yang menegaskan pengakuan atas Materil, yang menegaskan pengakuan atas harkat dan martabat manusia sebagai harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang menghendaki makhluk Tuhan yang menghendaki pemerintahan untuk membahagiakannyapemerintahan untuk membahagiakannya

3.3. Kaidah, yang mengikat negara dan warga Kaidah, yang mengikat negara dan warga negara dalam bertindak dan negara dalam bertindak dan menyelenggarakan hak, kewajiban, serta menyelenggarakan hak, kewajiban, serta wewenangnyawewenangnya


4.4. Tujuan, yang menunjukkan keinginan atau Tujuan, yang menunjukkan keinginan atau tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam negara hukum, negara sejahtera dalam negara hukum, negara kesejahteraan dan negara yang kesejahteraan dan negara yang berkebudayaanberkebudayaan

5.5. Organisasi, menggambarkan perwujudan Organisasi, menggambarkan perwujudan demokrasi Pancasila dalam organisasi demokrasi Pancasila dalam organisasi pemerintahan, kehidupan bernegara dan pemerintahan, kehidupan bernegara dan bermasyarakatbermasyarakat

6.6. Semangat, menekankan bahwa demokrasi Semangat, menekankan bahwa demokrasi pancasila memerlukan warga negara yang pancasila memerlukan warga negara yang berkepribadian, berbudi pekerti luhur dan berkepribadian, berbudi pekerti luhur dan tekun dalam pengabdiantekun dalam pengabdian

SYOFIARTI, SH, MH

Ciri-ciri Demokrasi Pancasila1. Berpangkal tolak dari paham kekeluargaan2. Asas kekeluargaan dikembangkan dalam

masyarakat moderen3. Ada jaminan keselarasan antara

kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat, didalamnya juga dapat dicegah penindasan oleh yang kuat terhadap yang lemah.

4. Terkandung sikap dasar bahwa kepentingan dan keselamatan bersama yang didahulukan

SYOFIARTI, SH, MH

5. Menolak diktator6. Tidak mengenal golongan oposisi, dan

hanya mengenal musyawarah untuk mufakat melalui perwakilan-perwakilan di DPR maupun MPR

7. Menjunjung tinggi HAM dan hak-hak demokrasi warga negara yang penggunaannya harus diabdikan kepada kepentingan yang luas

8. Terdapat hak menyampaikan pendapat dan berbeda pendapat yang bertanggung jawab dan disalurkan sesuai dengan cara-cara yang diatur dalam UUD 1945

9. Norma-norma pokok dan hukum dasar telah diatur dalam UUD 1945

Education

Demokrasi pancasila (modul pancasila)