Dasar Pengetahuan Pajak

8/12/2019 Dasar Pengetahuan Pajak

1/18

PERPAJAKAN

DASAR DASAR PERPAJAKAN

By.Sugeng Wahono


2/18

1. Pengertian Pajak, Retribusi, dan

SumbanganUnsur pajak, yaitu:

Iuran dari rakyat kepada negara,

Berdasarkan undang undang,

Tanpa imbalan atau kontra prestasi dari negara secaralangsung dapat ditunjuk,

Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara,

Retribusi : pembayaran yang mendapat imbalan prestasiyang langsung kepada pembayarnya, misalnya retribusi

parkir.Sumbangan : pembayaran yang sifatnya tertentu dan tidak

ada paksaan sedangkan imbalan prestasi tidak dapatdirasakan secara langsung oleh pembayarnya.


3/18

Fungsi Pajak

a. Fungsi budgeter (sumber dana dalam

pembiayaan negara)

b. Fungsi mengatur (regulerend) yaitu

sebagai alat untuk mengatur atau

melaksanakan keijaksanaan pemerintah

dalam bidang sosial dan ekonomi,


4/18

Syarat Pemungutan Pajak

Syarat Keadilanartinya pemungutan pajak harus adil,

Syarat Yuridis = berdasarkan UU

Syarat ekonomispemungutan pajak tidakmengganggu kelancaran kegiatan ekonomi, sehingga

tidak menimbulkan kelesuan ekonomi masyarakat. Syarat finansiilefisien dalam biaya pemungutannya

Syarat sederhanasistem pemungutan pajak harussesederhana mungkin sehingga memudahkan

masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.


5/18

Teori Teori yang Mendukung

Pemungutan Pajak Teor i asurans i;asumsi bahwa negara melindungi keselamatan jiwa,

harta benda, dan hak hak rakyatnya, oleh karena itu rakyat harusmembayar pajak yang diibaratkan suatu premi asuransi karenamemperoleh jaminan perlindungan tersebut,

Teor i Kepent ingan; pajak yang dibebankan kepada rakyat tesebutberdasarkan kepentingan masing masing orang kepada negara,

Teori Gaya Piku l; beban pajak untuk semua orang harus samaberatnya, artinya pajak yang dibayar harus sesuai daya pikul masing masing orang.

Teor i B akt i; pemungutan pajak didasarkan pada hubungan antara rakyatdengan negaranya, sebagai warga yang berbakti maka rakyat harusselalu menyadari bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban,

Teor i A sas Daya Bel i; artinya bahwa memungut pajak berarti menarik

daya beli dari rumah tangga rumah tangga masyarakat untuk rumahtangga negara yang selanjutnya negara akan menyalurkan kembalidalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.


6/18

1. Pengelompokan Pajak

Menurut Golongannya

a. Pajak langsungyaitu pajak yang harusditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dantidak dapat dibebankan atau dilimpahkan

kepada orang lain (contohnya PajakPenghasilan, PBB),

b . Pajak t idak langsungyaitu pajak yangpada akhirnya dapat dibebankan ataudilimpahkan kepada orang lain, contohnyaPajak Pertambahan Nilai


7/18

2. Penggolongan Pajak Menurut

Sifatnya

a. Pajak Subyekti f ,yaitu pajak yang berpangkal

atau berdasarkan pada subyeknya (orangnya)

yaitu memperhatikan keadaan Wajib Pajak,

contoh : Pajak Penghasilan (PPh) b. Pajak Obyek ti f , yaitu pajak yang berpangkal

dan menitikberatkan pada obyeknya dan lebih

tidak memperhatikan subyeknya. Contoh Pajak

Bumi dan Bangunan, PPN.


8/18

3. Pengelompokan Pajak Menurut

Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat/Pajak Negara; yaitu pajak yang

dipungut oleh pemerintah pusat, contoh: PPh,

PPN dan PPnBM, PBB, BPHTB, dan Bea

Materai b. Pajak Daerah;yaitu pajak yang dipungut oleh

Pemerintah Daerah, dibagi menjadi dua yaitu

pajak Propinsi seperti pajak kendaraan

bermotor, dan pajak Kabupaten/Kota sepertipajak restoran, pajak hotel dll.


9/18

Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel Pajak a. Stelsel nyata (riel stelsel); baru dapat diketahui

setelah akhir suatu periode (akhir tahun) setelahpenghasilan tersebut sesungguhnya dapat diketahui.

b. Stelsel anggapan (fic t ieve stelsel); yaitu pengenaanpajak didasarkan pada suatu anggapan atau perkiraanyang diatur dengan undang undang.

c. Stelsel campuran;artinya pada awal tahunmenggunakan anggapan tetapi setelah akhir tahundihitung kembali sesuai yang sebenarnya (nyata).


10/18


2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Dom isi l i (tempat t inggal);pemungutanpajak didasarkan pada tempat tinggal WajibPajak terhadap seluruh penghasilan dimanapundiperolehnya walaupun dari luar negeri,

b. Asas Sumber;artinya negara berhakmemungut pajak atas penghasilan yangbersuber di wilayahnya tanpa memperharikantempat tinggal Wajib Pajak

c. Asas Kebangsaan; bahwa pemungutanpajak dihubungkan dengan kebangsaan suatunegara.


11/18


3. Sistem Pemungutan Pajaka. Off ic ial Assesm ent System;yaitu suatu sistem peungutan yang memberi

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajkayang tertang oleh Wajib Pajak, sehingga ciri cirinya :

1. wewenang menentukan besarnya pajak berada dipihak pemerintah,

2. Wajib Pajak bersifat pasif, dan

3. Utang pajak timbul setelah adanya ketetapan dari pemerintah.

b. Self Ass esment System ;yaitu suatu sistem pemungutan pajak yangmemberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiribesarnya pajak yang terutang. Sehingga memiliki ciri ciri :

1. Wewenang penentuan besarnya pajak ada di Wajib Pajak,

2. Wajib Pajak yang aktif, (mulai dari menghitung, menyetor, danmelaporkan pajak yang terutang,

3. Fiskus hanya bersifat mengawasic. With Hold ing System;yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus juga bukan Wajib Pajak yangbersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WajibPajak


12/18

Jenis Tarif Pajak

1. Tar i f p ropo rsion al (sebanding );Prosentase tetap. Contoh :PPN dengan tarif 10%, PBB

2. Tarif tetap ;jumlah yang tetap (sama) terhadap beberapa jumlahyang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang tertang tetap.Contoh : Bea Materai

3. Tarif Prog resif;prosentasenya semakin besar apabila jumlahpenghasilannya semakin besar. Contoh : Pajak Penghasilan.Menurut kenaikan prosentasenya dibagi tiga yaitu :

a. Tarif progresif progresif : kenaikan prosentasenya semakin besar

b. Tarif progresif tetap : kenaikan prosentasenya tetap

c. Tarif progresif degresif : kenaikan prosentasenya semakin kecil,

4. Tarif degres if;prosentase tarif semakin kecil apabila jumlahyang dikenakan pajak semakin besar.


13/18

Kedudukan Hukum Pajak

1. Hukum Perdata;yaitu mengatur hubunganantara satu individu dengan individu yang lain,

2. Hukum Publ ik ;yaitu mengatur hubunganantara pemerintah dengan rakyatnya, dan

dibagi lagi menjadi : Hukum Tata Negara

Hukum Tata Usaha (Hukum Administrasi)

Hukum Pajak

Hukum PidanaSehingga hukum pajak masuk dalam hukumpublik.


14/18

Jenis Hukum Pajak

Hukum Pajak Mater i i l ;yaitu memuat norma norma yangmenerangkan tentang keadaan, perbuatan, obyek pajak, subyekpajak. Contoh :

Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah denganUndang Undang Nomor : 36 Tahun 2008 Tentang PajakPenghasilan,

Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah denganUndang Undang Nomor : 18 Tahun 2000 Tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan AtasBarang Mewah,

Undang Undang Nomor : 12 Tahun 1985 sebagaimana diubahdengan Undang Undang Nomor : 12 Tahun 2000 Tentang PajakBumi dan Bangunan,

Hukum Pajak Form il ;yaitu memuat tata cara bagaimana hukummateriil tersebut dilaksanakan. Contoh : UU Nomor 6 Tahun 1983sebagaimana Diubah Terakhir Dengan UU Nomor 28 Tahun2007Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,


15/18

Hambatan Pemungutan Pajak

1. Perlawanan Pasif :masyarakat enggan membayarpajak yang disebabkan karena :

a. Intelektual dan moral masyarakat,

b. Sitem perpajakan yang sulit dipahami

c. Sistem kontrol tidak dilaksanakan dengan baik2. Perlawanan aktif :usaha untuk menghindar dari

pembayaran pajak yang secara langsung ditujukankepada fiskus. Yang meliputi :

a. Tax avoidance , yaitu usaha untuk menghindar atu

meringankan pajak dengan tidak melanggar Undangundang,

b. Tax Evasion, yaitu usaha menghindar pajak dengancara melanggar undang undang (mengelapkan pajak).


16/18

PAJAK PENGHASILAN

DASAR HUKUM

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983





(terakhir) Tentang Pajak Penghasilan Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri

Keuangan serta Keputusan DirekturJenderal Pajak mengenai Pajak Penghasilan


17/18

Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Golongannya : Pajak

Langsung

Berdasarkan sifatnya : Pajak Obyektif

Lembaga pemungutnya : PajakNegara/pusat


18/18

PAJAK PENGHASILAN

(PPh)

A D A L A H

PAJAK YANG DIKENAKAN

TERHADAP SUBJEK PAJAK

ATAS PENGHASILAN YANGDITERIMA ATAU DIPEROLEHNYA

DALAM TAHUN PAJAK

PPh 1

Documents

Dasar Pengetahuan Pajak