420

Abstrak: Apakah Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Mening­katkan Kepatuhan Membayar Pajak? Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara pengetahuan pajak serta tingkat pendidikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Metode yang digunakan adalah regresi berganda dengan sampel warga Ketintang, Surabaya. Penelitian ini membuktikan bahwa hanya pengetahuan pajak yang me­macu kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Sebaliknya, ting­kat pendidikan belum mampu memberikan dampak pada kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberi pemahaman intensif mengenai pengetahuan pajak melalui ber­bagai kegiatan, seperti seminar, pelatihan dan sosialisasi tentang pajak. Abstract: Do Tax Knowledge and Education Levels Improve Taxpay-ing Compliance? This study aims to examine the effect of tax knowledge and education level on tax compliance. The method used is multiple regres-sion with a sample of residents of Ketintang, Surabaya. This study proves that only tax knowledge spurs tax compliance. Instead, the level of edu-cation has not been able to have an impact on tax compliance. Therefore, society needs to be given an intensive understanding of tax knowledge through various activities, such as seminars, training and socialization about taxes.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai kebergantungan penerimaan dari pajak dan menghendaki adanya per­lakuan aktif dari masyarakat agar berpar­tisipasi untuk membayar pajak. Pengertian Pajak yang didasarkan pada Undang­Un­dang Pajak yang merupakan hasil perubah­an UU Nomor 16 Tahun 2009 yang keempat ialah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang­Un­dang, dengan tidak mendapatkan imbal­an secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar­besarnya ke­

makmuran rakyat”. Perihal tersebut, menja­di keharusan bagi masyarakat untuk mem­bantu meningkatkan pendapatan negara. Mangoting (2018) dan Prastiwi et al. (2019), menyatakan bahwa pajak dan sistem perpa­jakan sangat penting dalam pembangunan negara.

Setiap negara memiliki tata cara bagi warganya untuk bersama–sama membangun agar perekonomian berjalan dengan baik. Namun, pasti ada kendala dari ma syarakat yang kurang mampu menaati dan sadar akan aturan terutama masalah pajak. Prastiwi et al. (2019) dan Sidani et al. (2014) berargu­

Volume 11Nomor 2Halaman 420-431Malang, Agustus 2020ISSN 2086-7603 e-ISSN 2089-5879

Mengutip ini sebagai: Susanti., Susilowibowo, J., & Hardini, H. T. (2020). Apakah Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 11(2), 420­431. https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.25

APAKAH PENGETAHUAN PAJAK DAN TINGKAT PENDIDIKAN MENINGKATKAN KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK?Susanti, Joni Susilowibowo, Han Tantri Hardini

Universitas Negeri Surabaya, Jl. Lidah Wetan, Surabaya 60213

Tanggal Masuk: 28 Maret 2019Tanggal Revisi: 05 Agustus 2020Tanggal Diterima: 31 Agustus 2020

Surel: susanti@unesa.ac.id

Kata kunci:

kepatuhan,pengetahuan perpajakan,sosialiasi,tingkat pendidikan

Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2020, 11(2), 420-431

mentasi bahwa masalah yang se ring terjadi di negara berkembang dan maju salah sa­tunya ialah permasalahan kepatuh an wajib pajak. Kurangnya pemasukan ne gara yang didapatkan dari pajak disebabkan karena wajib pajak tidak mematuhi aturan perpajak­an. Ketika pendapatan yang diterima beru­pa pajak berkurang, maka pembangunan di negara akan terhambat. Berbagai upaya te­lah dilakukan untuk memberikan kesadar an para wajib pajak agar dapat patuh memba­yar pajak. Saat ini pemerintah telah mene­rapkan tax amnesty dengan tujuan supaya para wajib pajak mau membayar pajak di dalam negeri. Patuh membayar pajak dapat ditunjukkan dengan perilaku memenuhi ke­wajiban perpajakan sebagai kontribusi ter­hadap pembangunan negara yang harap­annya dapat dipenuhi dan diberikan secara sukarela. Mangoting (2018) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak yaitu kemampuan dan kemauan masyarakat yang wajib mem­bayar pajak untuk mematuhi undang­un­dang perpajakan, menyatakan pendapatan yang benar di setiap tahun, dan bayar jum­lah pajak tepat waktu. Sementara itu, Prata­ma (2017) mengungkapkan kepatuh an bagi yang memiliki kewajiban membayar pajak merupakan kesediaan dalam rangka melak­sanakan kewajiban perpajakan mereka tan­pa perlu mengadakan proses pemeriksaan, investigasi secara cermat, teguran, ataupun ancaman serta menerapkan sanksi hukum ataupun administrasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 bahwa tolok ukur seseorang dikatakan patuh pada pajak adalah “tepat waktu dalam menyampaikan SPT, dan tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk meng­angsur atau menunda pembayaran pajak”. Kepatuhan wajib pajak adalah perwujudan dari sikap disiplin para wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, ser­ta melaporkan jumlah pajak terutang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. (Dyan & Venusita, 2013).

Sejumlah penelitian terdahulu meng­hasilkan beberapa temuan terkait kepatuh­an masyarakat dalam pembayaran pajak. Faktor yang mampu memberikan dampak atas kepatuhan wajib pajak bagi masyarakat salah satunya ialah pengetahuan perpa­jakan. Ibrahim et al. (2015) menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan merupa­

kan tingkat sensitivitas serta kesadaran wa­jib pajak atas undang­undang perpajak an. Beberapa hasil penelitian relevan tentang kepatuhan pembayaran pajak yang bisa dipengaruhi oleh pengetahuan perpajak­an adalah perolehan penelitian dari Rodrí­guez (2018) yang me nyatakan bahwa faktor penge tahuan wajib pajak yang baik perihal peraturan pajak, dapat berdampak pada kepatuhan membayar pajak. Tidak ha­nya itu, penelitian Dyan & Venusita (2013) menyebutkan bahwa pe ngetahuan perpa­jakan juga menimbulkan inisiatif wajib pa­jak atas pemenuhan kewajiban pembayaran pajak, wawasan perpajak an para wajib pa­jak, ke sadaran terhadap aturan­aturan perpajakan, persepsi efektivitas pada me­kanisme perpajakan, mutu penya jian pada wajib pajak serta ke sediaan proses pemba­yaran pajak. Le et al. (2020) dan Pratama (2017) memperoleh hasil temuan bahwa kepatuhan untuk membayar pajak mampu dipengaruhi oleh faktor penge tahuan pajak. Penelitian Saad (2014) memperoleh hasil bahwa kepatuhan pajak warga negara New Zealand dipengaruhi oleh penge tahuan pa­jak mereka. Masyarakat memiliki pengeta­huan pajak yang buruk dikarenakan ada­nya aturan­aturan negara yang rumit yang akhirnya menyebabkan mereka tidak patuh membayar pajak. Ada gap penelitian terkait dengan hasil penelitian lain yang menun­jukkan bahwa pengetahuan pajak tidak bisa mempengaruhi kepatuhan membayar pajak. Penelitian oleh Areo et al. (2020) menyebut­kan tentang pengaruh pengetahuan perpa­jakan atas kepatuhan wajib pajak pelaku usaha kecil dan menengah yang menghasil­kan data bahwa kepatuhan pro ses pemba­yaran pajak tidak mampu dipe ngaruhi oleh tinggi rendahnya pengetahuan pajak. Para pelaku usaha hanya mengalami kesulitan untuk memahami hukum pajak, tetapi me­reka juga menunjukkan pengetahuan yang buruk tentang tarif pajak dan konsep dasar perpajakan.

Tidak hanya faktor pengetahuan per­pajakan, derajat pendidikan juga mampu mempengaruhi kepatuhan pembayaran pa­jak. Tingkat pendidikan seseorang yang lebih tinggi, pada umumnya memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kepatuhan membayar pajak. Dengan pendidikan yang tinggi dapat menjadikan seseorang kaya akan informasi terutama tentang pajak dan banyak mempe­lajari seluk beluk pajak selama menempuh pendidikan tersebut. Rodriguez­Justicia &

Susanti, Susilowibowo, Hardini, Apakah Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan... 421

Theilen (2018) menjelaskan tentang penge­tahuan pajak memegang peran vital. Pendi­dikan pajak sebaiknya diperoleh setiap wajib pajak, agar setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan yang lebih baik mengenai per­pajakan. Hal ini dapat dimaknai apabila wa­jib pajak telah mendapatkan pengetahuan yang cukup baik mengenai pajak, maka kepatuh an dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan juga akan meningkat. Le et al. (2020) menemukan bahwa yang bisa mem­pengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pe­menuhan tanggung jawab perpajakan ialah derajat pendidikan dan wawasan wajib pa­jak mengenai pajak itu sendiri. Namun, ada hasil penelitian lain yang menyebutkan bah­wa derajat pendidikan tidak dapat mempe­ngaruhi kepatuhan seseorang membayar pa­jak. Lai et al. (2013) dan Strawczynski (2014) memperoleh hasil penelitian bahwa tingkat pendidikan tidak mampu mempengaruhi ketaatan pembayaran pajak.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian serta fenomena sebelumnya yang menjelas­kan adanya kajian empiris dan gap empiris, maka peneliti bermaksud untuk melak­sanakan penelitian untuk menguji pengaruh antara pengetahuan para wajib pajak ten­tang perpajakan dan latar belakang pendi­dikan di masa lalu yaitu tingkat pendidikan­nya terhadap kepatuhan dalam membayar pajak para warga. Kebaruan dari peneli­tian ini terletak pada penggabungan tingkat pendidikan dan pengetahuan perpajakan sebagai variabel independen. Penyesuaian penggunaan indikator dalam penelitian de­ngan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perolehan hasil penelitian ini juga mengungkap gap theory antarpenelitian se­belumnya yang diperoleh di Indonesia atau­pun di luar negeri.

METODEPenelitian ini menggunakan pengeta­

huan perpajakan dan tingkat pendidikan sebagai variabel bebas/independen. Selain itu, variabel kepatuhan membayar pajak di­jadikan sebagai variabel dependen/terikat. Gambar 1 menerangkan rancangan peneli­tian ini.

Penelitian ini mencakup seluruh war­ga di Ketintang Surabaya sebanyak 17.246 penduduk dengan kurang lebih ada 960 kepala keluarga di 12 RW pada kelurah­an Ketintang. Pemilihan warga daerah Ketintang, Surabaya dilaterbelakangi kare­na kota Surabaya memiliki pendapatan dari sektor pajak daerah tahun 2015 sebesar Rp2,73 triliun. Hal ini berarti bahwa target pajak tahun 2015 berjumlah Rp2,67 triliun telah terlampaui. Kondisi ini memperlihat­kan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya mengalami eskalasi lebih dari 100 persen. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi kontributor terbesar dengan jumlah senilai Rp834 miliar atau melebihi target yang hanya Rp825 miliar.

Peneliti menggunakan rumus finite population. Rumus ini tepat dipilih untuk menentukan sampel dikarenakan popula­si dapat dihitung dan dapat diidentifikasi karakteristiknya (Čiginas, 2013; O’Neill & Stern, 2012). Didapatkan sampel penelitian sejumlah 202 responden. Selanjutnya pe­narikan sampel tiap RT dan RW di Kelura­han Ketintang dilakukan dengan teknik pro-porsionate random sampling.

Skala likert yang telah diatur dengan lima alternatif jawaban akan digunakan pada instrumen penelitian. Variabel pe­ngetahuan perpajakan serta kepatuhan wa­jib pajak digunakan sebagai pengambilan data penelitian ini. Wu et al. (2015) berar­

Tingkat Pendidikan

Kepatuhan Membayar Pajak

Pengetahuan Perpajakan

Gambar 1. Desain Penelitian

422 Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 11, Nomor 2, Agustus 2020, Hlm 420-431

gumentasi bahwa instrumen penelitian pada penelitian sosial dapat berupa skala likert yang berguna untuk mengukur sikap dan pendapat manusia. Adapun kisi­kisi instru­men penelitian untuk variabel pengetahuan perpajakan diadaptasi dari penelitian Adkins et al. (2012) dan Blechová et al. (2016) de­ngan indikator antara lain peraturan pajak, pendaftaran sebagai wajib pajak, tata cara membayar pajak, tarif pajak, dan pengeta­huan wajib pajak mengenai fungsi pajak. Untuk menggali informasi tingkat pengeta­huan perpajakan warga dari variabel penge­tahuan perpajakan ini, responden diberikan 5 pilih an jawaban dengan skala likert pada tiap butir pertanyaan dari indikator yang su­dah dibuat. Penggunaan kisi­kisi instrumen penelitian pada variabel Kepatuhan Mem­bayar Pajak diadaptasi dari penelitian Boo­nyarat et al. (2015). Adapun kisi­kisi terse­but adalah pendaftaran NPWP, menghitung pajak ter utang, proses membayar pajak, dan pelapor an SPT. Untuk menggali informasi tingkat kepatuhan pajak, peneliti memberi­kan 5 pilihan jawaban de ngan skala likert pada tiap butir pertanyaan dari indikator yang sudah dibuat.

Kisi­kisi instrumen penelitian untuk variabel tingkat pendidikan digolongkan berdasarkan lulusan jenjang pendidikan akhir yang pernah ditempuh sebelum­nya. Tiap res ponden harus mengisi jenjang pendidikan akhir yang mereka tempuh se­belumnya dengan cara mencentang salah satu pilih an dari jenjang pendidikan akhir. Peneliti menggunakan metode dumi untuk membuktikan pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Vari­abel dumi digunakan untuk membedakan tingkat pendidikan responden, yang terdiri dari lima kategori yaitu SD, SMP, SMA, S1, dan S2/S3.

Instrumen yang akan disebarkan kepa­da sampel penelitian, uji validitas, dan re­liabilitas harus diuji terlebih dahulu. Jika perolehan r hitung ≥ r tabel (signifikasi 0,05 dengan pengujian 2 sisi) instrumen dinya­takan valid. Oleh karena itu, instrumen be­rupa butir pertanyaan berkorelasi signifikan pada skor jumlah keseluruhan. Sementara itu, disebut reliabel bila diperoleh Cronbach Alpha ≥ 0,60.

Penggunaan kuesioner/angket ialah untuk proses mengumpulkan data dengan 5 skala likert untuk menggali informasi ten­tang pengetahuan perpajakan yang dimili­

ki oleh wajib pajak serta kepatuhan proses pembayaran pajak yang dilaksanakan oleh wajib pajak. Digunakan analisis regresi ber­ganda ialah sebagai pengukur pengaruh an­tarvariabel. Berikut bentuk statistik pada penelitian ini.

Y = a + b1D1 + b2X1+ e

Keterangan: Y = Kepatuhan membayar pajak α = Konstanta b1 = Koefisien regresi tingkat pendi­

dikanb2 = Koefisien regresi pengetahuan per­

pajakanD1 = Tingkat pendidikan (dumi) X1 = Pengetahuan perpajakane = Eror

HASIL DAN PEMBAHASANStatistik deskriptif. Berdasarkan ha­

sil kuesioner didapatkan beberapa hal ter­kait dengan karakteristik yang terdapat pada sampel penelitian ini. Hasil tabulasi data menyebutkan bahwa berjumlah 112 res ponden laki–laki berjumlah 112 dan wa­nita berjumlah 90. Tingkat usia responden rata­rata terbanyak adalah usia antara 41 sampai 50 tahun yaitu 110 responden. Ting­kat pendidikan responden dengan rata­rata terba nyak yaitu SMA dengan total 114 re­sponden. Pertama kali membayar pajak ada­lah di atas tahun 2000. Adapun pajak yang dibayarkan tiap individu bervariasi mulai dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Pengha silan (PPh) serta Pajak Bumi dan Ba­ngunan (PBB).

Tabel 1 menunjukkan paparan data hasil kuesioner responden tentang penge­tahuan perpajakan. Perolehan yang dihasil­kan Tabel 1 tentang frekuensi pengetahuan pajak dapat disampaikan mengenai penge­tahuan perpajakan dengan jumlah 136 re­sponden dengan kategori baik, sisanya yaitu sangat baik (29 responden), dan cukup (37 responden). Tidak terdapat responden yang pengetahuan perpajakannya tergolong ku­rang atau sangat kurang.

Tabel 2 menunjukkan paparan data ha­sil kuesioner responden tentang kepatuhan membayar pajak. Perolehan hasil pada Tabel 2 dapat disampaikan mengenai responden memiliki kepatuhan membayar pajak yang cukup berjumlah 112 responden, sisanya yaitu dengan kategori sangat tinggi (2 res­

Susanti, Susilowibowo, Hardini, Apakah Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan... 423

ponden), dan tinggi (88 responden). Tidak ada responden yang kepatuhan pembayaran pajaknya masuk dalam kriteria rendah atau sangat rendah.

Tabel 3 menunjukkan paparan me­ngenai tingkat pendidikan yang dapat ditun­jukkan dari data hasil kuesioner responden. Perolehan hasil pada Tabel 3 dapat disam­paikan mengenai kategori tingkat pendi­dikan responden terdiri dari lulusan SMA/SMK dengan jumlah 114 responden. SD berjumlah 11 responden, SMP berjumlah 18 responden, S1 dengan jumlah 57 responden dan S2/S3 hanya 2 responden. Oleh kare­na itu, diperoleh simpulan bahwa responden dengan kategori paling banyak adalah lulus­an SMA/SMK.

Analisis regresi. Penggunaan regre­si linier berganda ialah untuk menganali­sis data penelitian ini. Sebelum melakukan analisis dengan regresi, ada beberapa per­syaratan yang harus dipenuhi. Persayaratan ini dapat dibuktikan dengan melaksanakan uji normalitas, uji multikolinearitas, serta uji heteroskedastisitas atau dapat dikatakan se­bagai uji asumsi klasik. Untuk menentukan data penelitian berdistribusi normal, peneli­ti mengacu pada grafik hasil uji P-Plot yang

mendekati garis miring sehingga dapat dika­takan data berdistribusi normal. Sementara itu, untuk membuktikan ada tidaknya ke­miripan antarvariabel independen dalam pe­nelitian menggunakan uji multikolinearitas.

Hasil uji multikolinearitas menunjuk­kan bahwa nilai VIF pada variabel pengeta­huan perpajakan terhadap kepatuhan mem­bayar pajak diperoleh 1,018. Sementara itu, hasil pada variabel tingkat pendidikan atas kepatuhan membayar pajak sebesar 1,018. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa nilai VIF sudah sesuai dengan kriteria bebas mul­tikolinearitas yaitu kurang dari 10. Uji yang berfungsi menunjukkan jenis residual yang memiliki ketidaksamaan pada model regre­si ialah uji heterokedastisitas. Berdasarkan hasil uji tersebut, didapatkan data bebas heteroskesdastisitas yang ditunjukkan pada sebaran data yang tidak membentuk pola.

Langkah selanjutnya adalah melaku­kan uji t untuk menunjukkan ikatan antar­variabel yang diteliti untuk menanggapi ru­musan masalah penelitian. Hasil uji t pada Tabel 4 menunjukkan nilai pengaruh pen­getahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak sebesar 8,483 dengan sig­nifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Perpajakan

Interval Kategori Distribusi FrekuensiFrekuensi Persentase

FrekuensiKumulatif

93­110 Sangat baik 29 14,35% 14,3575­92 Baik 136 67,32% 81,6757­74 Cukup 37 18,31% 10039­56 Kurang 0 0 021­38 Sangat Kurang 0 0 0Total 202 100%

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Kepatuhan Membayar Pajak

Interval Kategori Distribusi FrekuensiFrekuensi Persentase

FrekuensiKumulatif

58­68 Sangat Tinggi 2 9% 947­57 Tinggi 88 43,56% 52,5636­46 Cukup 112 55,44% 10025­35 Rendah 0 0 014­24 Sangat Rendah 0 0 0Total 202 100%

424 Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 11, Nomor 2, Agustus 2020, Hlm 420-431

terdapat pengaruh parsial antara pengeta­huan perpajakan terhadap kepatuhan warga didalam membayar pajak. Selain itu, nilai t untuk tingkat pendidikan terhadap kepatu­han pajak sebesar -0,785 dengan signifikan­si 0,434. Hal ini menunjukkan tidak adanya keterpengaruhan variabel.

Selanjutnya, penulis melakukan uji R untuk menunjukkan seberapa besar kontri­busi simultan variabel independen atas vari­abel dependen. Berdasarkan hasil uji pada Tabel 5 diperoleh data pada nilai Adjusted R Square sebanyak 0,259. Perolehan ha­sil pada faktor kepatuhan membayar pajak dipengaruhi secara serentak oleh variabel pengetahuan perpajakan serta tingkat pen­didikan sebesar 25,9%. Sisanya diakibat­kan oleh variabel di luar penelitian sebesar 74,1%.

Pengujian terakhir adalah Anova, un­tuk melihat pengaruh simultan. Pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 6. Perolehan hasil pada Tabel 6 adalah 36,037 (>3,04) de ngan tingkat signifikansi bernilai 0,00 (<0,05). Hasil ini bermakna bahwa kepatuh­an masyarakat wajib pajak dipengaruhi se­cara simultan oleh pengetahuan perpajakan dan tingkat pendidikan.

Pengetahuan Perpajakan berpe­ngaruh terhadap kepatuhan membayar pa­jak. Hasil pengujian pada Tabel 6 menyim­pulkan bahwa pengetahuan perpajak an memberikan pengaruh pada kepatuh an da­

lam membayar pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,00<0,05. Hal ini membuktikan bahwa ada keterpengaruhan antarvariabel pengetahuan perpajakan atas kepatuhan dalam pembayaran pajak.

Berdasarkan kajian teoritis tentang kepatuhan membayar pajak bahwa fak­tor pengetahuan sebagai prediktor dalam meningkatkan kepatuhan. Horodnic (2018) dan Musimenta (2019) menjelaskan bahwa pajak ialah iuran yang terutang dari wajib pajak yang dibayarkan kepada negara dan dapat dipaksakan, di mana pembayaran­nya berdasarkan aturan tidak memperoleh prestasi kembali yang langsung dapat di­tunjuk. Pengetahuan pajak merupakan in­formasi mengenai pajak sebagai dasar para wajib pajak dalam berbuat, pengambilan keputus an, serta sebagai dasar untuk me­nentukan arah atau kebijakan tertentu yang berkait an pada pemenuhan hak dan ke­wajiban mereka dalam aspek perpajakan. Di dalam pengertian tersebut dapat ditarik simpulan bahwa seseorang yang memiliki wawasan akan memiliki dasar untuk ber­tindak dan mengambil keputusan dalam melaksanakan sesuatu dalam hal ini adalah adanya dasar untuk patuh terhadap nega­ra dalam membayar pajak. Sementara itu, tunduk, taat, atau patuh pada aturan me­rupakan kepatuh an. Kepatuhan merupakan cerminan perilaku individu yang tunduk ter­hadap aturan yang berlaku. Kamleitner et

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan

Kategori Distribusi FrekuensiFrekuensi Persentase

FrekuensiKumulatif

S2/S3 2 0,9% 0,9S1 57 28,21% 29,11

SMA/SMK 114 56,43% 85,54SMP 18 8,9% 94,44SD 11 5,4% 100

Total 202 100%

Tabel 4. Hasil Uji t

Model Koefisien Tidak Terstandarisasi

Koefisien Standar

t Signifikansi

Beta ErrorKonstanta 29,694 3,195 9,295 0,000Pengetahuan Perpajakan 0,306 0,036 0,520 8,483 0,000Tingkat Pendidikan ­0,356 0,454 ­0,048 ­0,785 0,434

Susanti, Susilowibowo, Hardini, Apakah Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan... 425

al. (2012) menjelaskan perilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu predisposisi (predispos-ing factor) meliputi pengetahuan, keyakinan, kepercayaan, nilai­nilai, dan lain­lain ialah faktor pertama. Pendorong (reforcing factor) meliputi sikap perilaku petugas kesehatan ialah faktor kedua. Dan yang terakhir, pen­dukung (enabling factor) meliputi lingkung­an fisik yang ada atau tidak adanya fasilitas ialah faktor ketiga. Stark & Kirchler (2017) menjelaskan bahwa seseorang yang telah paham tentang pajak akan semakin patuh karena telah mengetahui sanksi dan hukum yang mengatur pajak. Berdasarkan pada ka­jian teoritis ini, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dapat mempengaruhi perilaku. Hasil penelitian ini mendukung kajian teori­tis tentang keterpengaruhan antara pengeta­huan dan perilaku.

Berdasarkan kajian empiris sebelum­nya dapat ditunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuh­an membayar pajak warga Ketintang Sura­baya. Saad (2014) menjelaskan bahwa pe­ngetahuan pajak adalah komponen utama pada mekanisme ketaatan pajak sukarela. Hasil penelitian Sidani et. al (2014) mem­perlihatkan pengetahuan perpajakan mam­pu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan signifikan. Pratama (2017) menun­jukkan adanya keterpengaruhan antarvari­abel pengetahuan perpajakan atas kepatuh­an wajib pajak. Hasil riset Le et al. (2020), Pratama (2017), dan Rodríguez (2018) juga menunjukkan adanya keterpengaruhan an­tarvariabel pengetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar pajak. Sementara itu, Jones & Sejati (2013) dan Tallaha et al. (2014) menghasilkan simpulan bahwa ke­percayaan pada pembayaran pajak yang di­tunjukkan dengan pengetahuan perpajakan,

akan menambah kesadaran pada kepatuhan membayar pajak. Penelitian yang diperoleh Stark & Kirchler (2017) mengenai kepatuh­an para wajib pajak bumi menemukan fakta bahwa seseorang yang patuh membayar pa­jak bumi dan bangunan dikarenakan ting­ginya wawasan mereka tentang pajak. Hasil penelitian Yee et al. (2017) menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak menjadi faktor penting yang mempengaruhi pemenuhan utang pajak para wajib pajak. Begitu pula dengan temuan Ibrahim et al. (2015) yakni orang yang memiliki wawasan perpajakan, akan lebih bijaksana dalam mendorong un­tuk menyelesaikan pengembalian pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan pada warga Ketintang Surabaya diperoleh data bahwa pengetahuan yang mereka dapat­kan memang kurang saat menempuh pen­didikan sebelumnya. Namun, ketika sudah berke luarga timbul kepatuhan membayar pajak dan ternyata kepatuhan ini tidak dise­babkan oleh tingkat pendidikannya. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan penge­tahuan dalam perpajakan seiring dengan timbul nya kesadaran untuk memenuhi ke­wajiban membayar pajak. Mereka mendapat­kan pengetahuan terkait perpajakan seperti peraturan pajak, tata cara pendaftaran pa­jak, prosedur pembayaran pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak adalah karena kebiasaan para warga ketika mereka membayar pa­jak pernah diberikan sosialisasi oleh kantor Pajak. Selain itu, mereka mendapatkan pe­ngetahuan dari orang lain yang sama sama memiliki kewajiban membayar pajak. De­ngan adanya fasilitas sosialisasi yang di­salurkan oleh aparatur pajak terjadi pening­katan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pada tabel 2 tentang distribusi frekuen­si kepatuhan membayar pajak bagi warga

Tabel 5. Hasil Uji R

R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

Durbin-Watson

0,516 0,266 0,259 5,02211 1,165

Tabel 6. Hasil Uji Anova

Model Sum of Squares

Df Mean Square

F Signifikansi

Regresi 1817,802 2 908,901 36,037 0,000Residu 5019,089 199 25,222Total 6836,891 201

426 Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 11, Nomor 2, Agustus 2020, Hlm 420-431

Ketintang tergolong cukup (112 orang) dan tinggi (88 orang). Pengetahuan pajak yang mereka dapatkan selama membayar pajak di kantor Pajak Surabaya dirasa cukup berarti untuk menambah kepatuhan mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Pelayanan yang baik dari lembaga perpajakan berupa keramahan dalam memberikan informasi, adanya fasilitas memadai, brosur dan sistem yang cepat dan memudahkan, maka para warga mendapatkan manfaat itu sehing­ga dengan sukarela mereka akan memba­yar pajak di kemudian hari pada saat pajak tersebut harus dibayarkan. Hal ini dibukti­kan dengan meningkatkan pembayar pajak di kota Surabaya dari waktu ke waktu. Para warga yang membayar sukarela adalah cer­minan dari perilaku mereka yang dikatakan memiliki kepatuhan dalam membayar pajak.

Terdapat hasil yang tidak sesuai dari penelitian yang telah dilaksanakan ini de­ngan hasil penelitian sebelumnya oleh Areo et al. (2020), yaitu bahwa pengetahuan pa­jak tidak memberikan pengaruh apa pun atas kepatuhan membayar pajak. Fenome­na yang berbeda tersebut dikarenakan bah­wa sampel penelitian yang diambil berbeda karakteristiknya dengan penelitian ini. Hasil penelitian Bilgin (2014) menyimpulkan bah­wa penyebab tidak terdapatnya pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak ada­lah adanya perbedaan pandangan atas pa­jak pada masing­masing wajib pajak. Perihal tersebut membuat wajib pajak mempertim­bangkan kategori wajib pajak untuk tunduk pada peraturan yang berlaku ternyata terla­lu sulit untuk dilakukan dan tidak seban­ding dengan penghargaan atau kegunaan yang diraih wajib pajak. Jawaban respon­den banyak menunjukkan angka ketidak­tahuan wajib pajak akan aturan yang telah ditetapkan. Wajib pajak orang pribadi belum memiliki pemahaman yang mendalam me­ngenai pengetahuan pajak (tax knowledge). Perubahan regulasi dengan waktu cepat dan sistem yang rumit serta adanya sanksi pa­jak yang dipungut oleh aparat pajak, mem­buat pandangan yang berbeda untuk setiap wajib pajak. Hal itu mengharuskan pemba­yar pajak untuk belajar banyak mengenai hal­hal yang berkaitan dengan perpajakan, tetapi tidak mudah bagi wajib pajak karena keinginan untuk belajar perpajakan sendiri harus muncul dari wajib pajak itu sendiri. Hasil penelitian di luar negeri juga tidak se­jalan de ngan hasil penelitian ini, di mana

penelitian dari Bornman & Ramutumbu (2019) dan Inasius (2019) yang menghasil­kan data pelaku usaha kecil menengah ti­dak mematuhi undang­undang perpajakan. Mereka hanya memiliki pengetahuan dasar tentang pajak dan tidak memiliki pemaham­an yang lebih mendalam tentang masalah perpajakan. Hal ini mengisyaratkan bahwa tinggi rendahnya kepatuhan pelaku usaha kecil dan mene ngah tidak dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan yang dimiliki.

Tingkat Pendidikan tidak berpen­garuh pada kepatuhan membayar pajak. Hasil pada Tabel 4 menunjukkan nilai sig­nifikansi sebesar 0,434. Hal ini dapat din­yatakan bahwa tingkat pendidikan tidak mempe ngaruhi kepatuhan membayar pajak.

Kajian teoritis menjelaskan bahwa tingkat pendidikan seseorang dapat mempe­ngaruhi kepatuhan seseorang. Kowk & Yip (2018) berargumentasi bahwa orang yang berpendidikan tinggi akan lebih mengeta­hui perpajakan dan memahami manfaat pa­jak daripada individu yang berpendidikan rendah. Dari pernyataan tersebut dapat di­simpulkan bahwa orang yang berpendidikan tinggi akan lebih taat dan lebih patuh ter­hadap peraturan pajak. Semakin baik ting­kat pendidikan yang diraih, maka pengeta­huan dan informasi juga akan semakin baik sehingga orang akan patuh terhadap atur­an yang berlaku. Motivasi dalam membayar pajak dipicu oleh tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan status perkawinan (Ibrahim et al., 2015). Perolehan pada penelitian ini belum mampu membuktikan adanya pema­haman ini. Didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa warga tidak semua­nya berpendidikan tinggi, tetapi kebanyak­an adalah lulusan SMA/SMK. Meskipun demikian, mereka memiliki kepatuhan yang lebih baik daripada lulusan yang berpendi­dikan tinggi. Hal ini dapat ditunjukkan pada Tabel 3 tentang distribusi tingkat pendidikan bahwa sampel terbanyak adalah warga den­gan kategori pendidikan SMA (114 orang).

Hasil empiris dalam penelitian ini kon­sisten dengan penelitian Lai et al. (2013) dan Strawczynski (2014). Tingkat pendidikan tidak memiliki kemampuan untuk mem­pengaruhi naik turunnya kepatuhan dalam membayar pajak. Wajib pajak dengan ber­bagai karakteristik tingkat pendidikan yang tidak hanya sarjana, tetapi lulusan SD pun sudah sanggup untuk memenuhi kewajiban­nya membayar pajak apabila pemerintah

Susanti, Susilowibowo, Hardini, Apakah Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan... 427

setempat berinisiatif menyosialiasikan arti penting perpajakan serta kewajiban sebagai wajib pajak. Pengawasan yang baik ditambah dengan sosialisasi yang terus dilakukan oleh pemerintah ataupun perangkat desa ternya­ta mampu membagikan informasi yang baik bagi wajib pajak dalam proses pembayaran pajak. Apalagi sampel penelitian ini dilaku­kan pada warga tentunya memiliki berbagai kemudahan dalam mengakses informasi, sa­rana dan prasarana tentang pajak.

Fakta di lapangan ditemukan bahwa beberapa orang yang memiliki tingkat pendi­dikan tinggi dan bekerja di perusahaan besar, mereka memiliki NPWP. Hal ini dikarenakan adanya peraturan agar setiap yang bekerja di perusahaan tersebut agar mendaftarakan kepemilikan NPWP. Sebagian yang memiliki tingkat pendidikan tinggi tapi bekerja di pe­rusahaan yang tidak menganjurkan untuk mendaftarakan kepemilikan NPWP, tidak memiliki NPWP. Hal ini mematahkan teori bahwa tingkat pendidikan tinggi selalu mem­pengaruhi kepatuhan seseorang membayar pajak. Sementara itu, masyarakat dengan pendidikan SD, SMP, atau SMP yang bekerja tapi bukan di perusahaan besar juga memili­ki NPWP tanpa adanya kewajiban dari peru­sahaan untuk membuat NPWP. Hal ini kare­na kesadaran dari masyarakat sendiri untuk patuh membayar pajak. Berpendidikan ting­gi tidak menjamin orang mau membayar pajak. Seharusnya tingkat pendidikan yang tinggi menjadi pengukur sese orang untuk dapat lebih nalar dalam berpikir dan mema­hami sesuatu dengan baik.

Fakta lainnya juga ditemukan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan latar belakang pendidikan tidak berhubungan dengan patuh tidaknya warga. Berdasar­kan pada hasil wawancara bahwa seseo­rang yang pendidikannya tinggi belum tentu melaporkan kekayaannya kepada ne gara. Hal ini menurut sebagian orang bahwa ke­sadarannya kurang di dalam membantu pemerintah untuk membayarkan pajak­nya secara jujur. Kekayaan yang tinggi ter­kadang tidak dilaporkan oleh mereka yang berpendidikan. Namun, hal itu mungkin jumlahnya hanya beberapa orang di antara masyarakat. Demikian juga bagi masyarakat yang tidak berpendidikan, walapun mereka telah mendapatkan informasi mendaftarkan pajak, tidak semuanya mengikuti informasi dan melaporkan pajaknya. Oleh karena itu, masyarakat wajib pajak dengan berpendi­

dikan atau tidak belum tentu patuh mem­bayar pajak.

Meskipun demikian, gap penelitian sebelumnya menjelaskan adanya keterpe­ngaruhan antara tingkat pendidikan atas kepatuhan dalam proses pembayaran pa­jak. Perolehan hasil penelitian Steinberg et al. (2016) menjelaskan bahwa berbagai jenis tingkat pendidikan mempengaruhi kepatuh­an membayar pajak. Hasil penelitian yang berbeda disebabkan adanya karakteristik responden penelitian yang berbeda pula. Adanya kursus terkait dengan perpajakan menyebabkan seseorang bertambah patuh dan taat untuk melakukan pembayaran pa­jak. Perolehan penelitian ini juga tidak se­laras dengan Amponsah & Adu (2017) yang menghasilkan simpulan bahwa status peker­jaan, lokasi tempat tinggal, jenis kelamin, je­nis operasi bisnis, usia, tingkat pendidikan, dan rumah tangga adalah prediktor yang signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan membayar pajak.

Studi empiris yang lain juga belum memberikan jawaban yang pasti tentang pe­ngaruh antara level pendidikan dan kepatuh­an pajak. Alstadsæter & Jacob (2017) dan Mangoting (2018) mengamati bahwa wa­jib pajak yang kurang memiliki pendidikan cenderung menghindari pajak lebih sering daripada wajib pajak berpendidikan tinggi. Namun, Bergman et al. (2019) dan LaLumia (2012) menemukan bahwa tingkat pendi­dikan dasar juga menurunkan kecenderung­an untuk menghindari pajak lebih dari pen­didikan tinggi. Berdasarkan hal tersebut, tentunya masyarakat tidak perlu mencapai tingkat pendidikan tertinggi sebelum mere­ka menjadi wajib pajak. Setidaknya, tingkat pendidikan yang lebih rendah sudah cukup untuk menanamkan rasa kepatuhan pajak sebagai tanggung jawab warga negara.

Pengaruh secara simultan antara pe­ngetahuan perpajakan serta tingkat pen­didikan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian ini menemukan bahwa variabel kepatuhan membayar pajak mampu dipengaruhi secara serentak (simul­tan) oleh variabel pengetahuan perpajakan dan tingkat pendidikan berpengaruh. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pada Tabel 6, de­ngan nilai F sebesar 3,04 (<36,037) dan ting­kat signifikansi sebesar 0,00 (< 0,05).

Ikatan yang terbentuk antarvariabel independen atas variabel dependen pada sampel penelitian berlaku untuk popula­

428 Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 11, Nomor 2, Agustus 2020, Hlm 420-431

si dalam penelitian ini. Kombinasi variabel yang terjadi secara kuat antara pengeta­huan perpajakan serta tingkat pendidikan menyebabkan keterpengaruhan atas varia­bel kepatuhan membayar pajak secara posi­tif. Salah satu dari beberapa variabel yang mampu menyebabkan orang untuk berpe­rilaku secara baik sesuai dengan pengeta­huannya, dalam hal ini kepatuhan dalam membayar pajak, merupakan keterkaitan antara pengetahuan yang baik tentang pa­jak. Pengetahuan ini akan lebih baik jika pendidikan yang ditempuh selama menem­puh pengetahuan pajak di lembaga pen­didikan juga tinggi, maka akan lebih kuat pengaruhnya terhadap patuhnya seseo­rang dalam menyetor pajak. Hal ini terbuk­ti berdasarkan pada hasil penelitian, keti­ka wajib pajak mendapatkan wawasan dan pendidikan yang baik mampu membuat kepatuh an membayar pajak lebih baik dar­ipada yang lain. Mereka memiliki loyalitas yang baik dalam membayar pajak. Namun, secara parsial tingkat pendidikan tidak mempe ngaruhi kepatuhan menyetor pajak. Hal tersebut dikarenakan warga Ketintang Surabaya mempunyai pengetahuan tentang pajak le bih baik. Pengetahuan yang mere­ka dapatkan tidak hanya berasal pada saat mereka menempuh pendidikan saja, tetapi berasal dari berbagai hal di antaranya ada­lah adanya sosialisasi pajak baik informasi langsung dari dirjen pajak maupun informa­si dari berbagai hasil teknologi yang saat ini berkembang. Kesadaran pribadi membayar pajak cukup baik yang ditunjukkan dengan sikap mereka bahwa melaksanakan pajak adalah tanggung jawab warga negara bagi yang mampu membayarnya.

SIMPULANSimpulan dari penelitian ini adalah

pe ngetahuan perpajakan berpengaruh sig­nifikan terhadap kepatuhan seseorang un­tuk membayar pajak, sementara tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap patuh tidaknya seseorang untuk membayar­kan pajaknya. Implikasi dari penelitian ini adalah bagi pemerintah dan lembaga perpa­jakan agar terus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak karena masih ditemukan warga negara yang eng­gan membayar pajak. Bersumber dari hasil penelitian dan pembahasan, terbukti bah­wa pengetahuan perpajakan bisa mempe­ngaruhi kepatuhan membayar pajak dise­

babkan tingkat pelayanan kantor pajak yang baik, sosialisasi saat membayar pajak, ada­nya informasi dan teknologi yang mendorong untuk membayar pajak, serta adanya ber­bagai pelatihan pajak. Usia dan tingkat pen­didikan tidak menyebabkan warga untuk patuh membayar pajak, sehingga adanya hasil uji empiris bahwa faktor pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan pajak, memberikan implikasi bahwa baik warga maupun pemerintah tetap perlu meningkat­kan pengetahuan pajak agar semua berkon­tribusi membayar pajak secara sukarela. Salah satu bentuk upaya peningkat an pe­ngetahuan pajak adalah dengan tetap meng­adakan kegiatan seminar, pelatihan dan so­sialisasi tentang pajak. Berdasarkan pada perkembangan era industri 4.0, ba nyak perubahan dari segala aktivitas manusia berbasis teknologi sehingga untuk mening­katkan kepatuhan membayar pajak dapat menggunakan teknologi sebagai solusi un­tuk sosialisasi pajak, sehingga pengetahuan warga baik akan meningkat.

Bagi lembaga pendidikan, sejak SD sampai perguruan tinggi, perlu adanya tam­bahan informasi berupa pengetahuan ten­tang pajak bagi peserta didik. Hal ini bisa dimasukkan ke dalam materi tertentu atau masuk ke dalam kurikulum perpajakan dan bisa diprogram oleh peserta didik secara wa­jib untuk ditempuh. Dosen/guru perlu mem­berikan kesadaran dan pengetahuan kepada peserta didik untuk patuh membayar pajak di masa depan, memberikan kesadaran bah­wa pajak adalah sumber pendapatan untuk negara dan tentunya dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dan memenuhi berbagai kebutuhan negara. Sementara itu, pemerintah dan aparat pajak tetap memban­tu peserta didik selama menempuh pendi­dikan berupa sosialisasi tentang pentingnya pajak dan kewajiban membayar pajak.

Agenda penelitian pada periode men­datang yang bisa diajukan dari adanya ha­sil penelitian ini yaitu penelitian mendatang perlu memperluas beberapa variabel lain yang mampu mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Dengan demikian, peneliti dan pembaca dapat mengetahui berbagai faktor lainnya selain faktor pengetahuan dan ting­kat pendidikan. Penelitian selanjut nya se­baiknya juga dapat menambah sampel pene­litian pada objek penelitian agar mendapat hasil yang lebih ideal dan lebih umum se­hingga dapat digeneralisasikan ke dalam

Susanti, Susilowibowo, Hardini, Apakah Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan... 429

populasi yang lebih luas. Hal ini tentunya dapat menambah referensi keilmuan dan empiris terhadap berbagai faktor yang ber­pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

DAFTAR RUJUKANAdkins, N., Charlene Henderson, B., & Key,

K. G. (2012). Graphical Organizers in Tax Education. Journal of Accounting Education, 30(1), 2­21. https://doi.org/10.1016/j.jaccedu.2012.06.011

Alstadsæter, A., & Jacob, M. (2017). Who Participates in Tax Avoidance? Evi­dence from Swedish Microdata. Applied Economics, 49(28), 2779­2796. https://doi.org/10.1080/00036846.2016.1248285

Amponsah, S., & Adu, K. O. (2017). So­cio­Demographics of Tax Stamp Com­pliance in Upper Denkyira East Munici­pal and Upper Denkyira West District in Ghana. International Journal of Law and Ma nagement, 59(6), 1315­1330. https://doi.org/10.1108/IJL­MA­10­2016­0092.

Areo, O. S., Gershon, O., & Osabuohien, E. (2020). Improved Public Services and Tax Compliance of Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria: A Generalised Ordered Logistic Regression. Asian Eco-nomic and Financial Review, 10(7), 833­836. https://doi.org/10.18488/jour­nal.aefr.2020.107.833­860

Bergman, P., Denning, J. T., & Manoli, D. (2019). Is Information Enough? The Effect of Information about Education Tax Benefits on Student Outcomes. Journal of Policy Analysis and Mana-gement, 38(3), 706­731. https://doi.org/10.1002/pam.22131

Bilgin, C. (2014). Determinants of Tax Morale in Spain and Turkey: An Empirical Anal­ysis. European Journal of Government and Economics, 3(1), 60­74. https://doi.org/10.17979/ejge.2014.3.1.4297

Blechová, B., & Sobotovičová, Š. (2016). Analysis of Tax Education in a Busi­ness School: A Case Study. Periodica Polytechnica Social and Management Sciences, 24(2), 113­118. https://doi.org/10.3311/PPso.8486

Boonyarat, N., Sofian, S., & Wadeecharoen, W. (2015). The Antecedents of Taxpay­ers Compliance Behavior and the Ef­fectiveness of Thai Local Government Levied Tax. International Business Man-

agement, 9(2), 182­190. https://doi.org/10.3923/ibm.2015.182.190

Bornman, M., & Ramutumbu, P. (2019). A Conceptual Framework of Tax Knowledge. Meditari Accountancy Re-search, 27(6), 823­839. https://doi.org/10.1108/MEDAR­09­2018­0379

Čiginas, A. (2013). Second-Order Approxima­tions of Finite Population L­statistics. Statistics, 47(5), 954­965. https://doi.org/10.1080/02331888.2012.658398

Dyan, F., & Venusita, L. (2013). Analisis Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, dan Kontrol Keperilakuan terhadap Pe­rilaku Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Surabaya. Jurnal Akuntansi Akrual, 5(1), 59­74. https://doi.org/10.26740/jaj.v5n1.p59­74

Horodnic, I. A. (2018). Tax Morale and Institu­tional Theory: A Systematic Review. In-ternational Journal of Sociology and So-cial Policy, 38(9/10), 868­886. https://doi.org/10.1108/IJSSP­03­2018­0039

Ibrahim, M., Musah, A., & Abdul­Hanan, A. (2015). Beyond Enforcement: What Drives Tax Morale in Ghana? Human-omics, 31(4), 399­414. https://doi.org/10.1108/H­04­2015­0023

Inasius, F. (2019). Factors Influencing SME Tax Compliance: Evidence from Indone­sia. International Journal of Public Ad-ministration, 42(5), 367­379. https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1464578

Jones, C. R., & Sejati, Y. (2013). Improving Use­Tax Compliance by Decreasing Ef­fort and Increasing Knowledge. ATA Journal of Legal Tax Research, 11(1), 1-18. https;//doi.org/10.2308/jltr-50457

Kamleitner, B., Korunka, C., & Kirchler, E. (2012). Tax Compliance of Small Busi­ness Owners: A Review. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 18(3), 330­351. https://doi.org/10.1108/13552551211227710

Kwok, B. Y. S., & Yip, R. W. Y. (2018). Is Tax Education Good or Evil for Boosting Tax Compliance? Evidence from Hong Kong. Asian Economic Journal, 32(4), 359­386. https://doi.org/10.1111/asej.12163

Lai, M. L., Zalilawati, Y., Amran, M. M., & Choong, K. F. (2013). Quest for Tax Education in Non­Accounting Curricu­lum: A Malaysian Study. Asian Social Science, 9(2), 154­162. https://doi.org/10.5539/ass.v9n2p154

430 Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 11, Nomor 2, Agustus 2020, Hlm 420-431

LaLumia, S. (2012). Tax Preferences for Higher Education and Adult College Enrollment. National Tax Journal, 65(1), 59­90. https://doi.org/10.17310/ntj.2012.1.03

Le, H. T. H., Tuyet, V. T. B., Hanh, C. T. B., & Do, Q. H. (2020). Factors Affecting Tax Compliance among Small­and Me­dium­Sized Enterprises: Evidence from Vietnam. Journal of Asian Finance, Eco-nomics and Business, 7(7), 209­217. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no7.209

Mangoting, Y. (2018). Quo Vadis Kepatuh­an Pajak? Jurnal Akuntansi Multipa-radigma, 9(3), 451­470. https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9027

Musimenta, D., Naigaga, S., Bananuka, J., & Najjuma, M. S. (2019). Tax Compli­ance of Financial Services Firms: A De­veloping Economy Perspective. Journal of Money Laundering Control, 22(1), 14­31. https://doi.org/10.1108/JMLC­01­2018­0007

O’Neill, T. J., & Stern, S. E. (2012). Finite Population Corrections for the Kolm­ogorov–Smirnov Tests. Journal of Non-parametric Statistics, 24(2), 497­504. https://doi.org/10.1080/10485252.2011.650169

Prastiwi, D., Narsa, I. M., & Tjaraka, H. (2019). Sistensis Sistem Akuntansi Perpajakan. Jurnal Akuntansi Multipa-radigma, 10(2), 276­294. https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10016

Pratama, A. (2017). Machiavellianism, Tax Knowledge, and Ethical Perceptions of Tax Avoidance: Survey of Undergradu­ate Students in West Java, Indonesia. International Journal of Trade and Glob-al Markets, 10(1), 83­90. https://doi.org/10.1504/IJTGM.2017.082370

Rodríguez, V. M. C. (2018). Tax Determinants Revisited. An Unbalanced Data Panel Analysis, Journal of Applied Economics, 21(1), 1­24. https://doi.org/10.1080/15140326.2018.1526867

Rodriguez­Justicia, D., & Theilen, B. (2018). Education and Tax Morale. Journal of Economic Psychology, 64, 18­48. https://doi.org/10.1016/j.joep.2017.10.001

Saad, N. (2014). Tax Knowledge, Tax Com­plexity and Tax Compliance: Taxpayers’ View. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 109, 1069­1075. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590

Sidani, Y. M., Ghanem, A. J., & Rawwas, M. Y. A. (2014), When Idealists Evade Tax­es: The Influence of Personal Moral Phi­losophy on Attitudes to Tax Evasion – A Lebanese study. Business Ethics: A Eu-ropean Review, 23(2), 183­196. https://doi.org/10.1111/beer.12046

Stark, J. A., & Kirchler, E. (2017). Inheri­tance Tax Compliance – Earmarking with Normative Value Principles. Inter-national Journal of Sociology and Social Policy, 37(7/8), 452­467. https://doi.org/10.1108/IJSSP­07­2016­0086

Steinberg, M. P., Quinn, R., Kreisman, D., & Anglum, J. C. (2016). Did Pennsylva­nia’s Statewide School Finance Reform Increase Education Spending or Provide Tax Relief? National Tax Journal, 69(3), 545­582. https://doi.org/10.17310/ntj.2016.3.03

Strawczynski, M. (2014). The Optimal Inheri­tance Tax in the Presence of Investment in Education. International Tax and Public Finance, 21(4), 768­795. https://doi.org/10.1007/s10797­014­9324­1

Tallaha, A. M., Shukor, Z. A., & Hassan, N. S. A. (2014). Factors Influencing E­Filing Usage among Malaysian Tax­payers: Does Tax Knowledge Mat­ters? Jurnal Pengurusan, 40, 91­101. https://doi.org/10.17576/penguru­san­2014­40­08

Wu, W., Jia, F., & Enders, C. (2015). A Com­parison of Imputation Strategies for Or­dinal Missing Data on Likert Scale Vari­ables. Multivariate Behavioral Research, 50(5), 484­503. https://doi.org/10.1080/00273171.2015.1022644

Yee, C. P., Moorthy, K., & Soon, W. C. K. (2017). Taxpayers’ Perceptions on tax Evasion Behaviour: An Empirical Study in Malaysia. International Jour-nal of Law and Management, 59(3), 413­429. https://doi.org/10.1108/IJL­MA­02­2016­0022

Susanti, Susilowibowo, Hardini, Apakah Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan... 431