Dasar Hukum Pelayanan Kebidanan

8/19/2019 Dasar Hukum Pelayanan Kebidanan

1/7

Dasar hukum pelayanan kebidanan

KASUS

Pelayanan kebidanan merupakan bagian dari upaya kesehatan. Dalam memberikanpelayanan meliputi usaha promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kepada siapa

saja pelayanan kebidanan tersebut diberikan, dan dasar hukum yang menjadi

pegangan dalam memberikan pelayanan tersebut. Bagaimana apabila disuatu tempat

pelayanan bidan terpaksa melaksanakan pelayanan diluar keenangannya. Sebutkan

juga dasar hukum dari hal!hal tersebut.Apa yang harus dilakukan oleh bidan sesudah

melaksanakan pelayanan diluar keenangan dalam keadaan menyelamatkan jia

seseorang.

DASA" #UKU$ P%&A'A(A( K%B)DA(A(

Pelayanan Kebidanan merupakan bagian integral dari upaya kesehatan. Dalam

memberikan pelayanan meliputi, usaha promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Pengertian

A.Upaya Kesehatan

Setiap kegiatan atas serangkaian kegiatan yang dilakukan se*ara terpadu, teri

ntegrasi, dan yang berkesinambungan. Selanjutnya upaya keehatan itu men*akup +

. Pelayanan Kesehatan Promotif

Adalah suatu kegiatan dan-atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebihmengutamakan kegiatan yang bersifat promosi atau meningkatkan kesehatan.

$isalnya seorang bidan memberikan konseling kesehatan reproduksi.

. Pelayanan Kesehatan Preventif

Adalah suatu kegiatan pen*egahan terhadap suatu masalah kesehatan- penyakit.

$isalnya seorang bidan memberikan vaksinasi //.

0. Pelayanan Kesehatan Kuratif

Adalah suatu kegiatan dan-atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk

penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian

penyakit, atau pengendalian ke*a*atan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal

mungkin.

$isalnya seorang bidan tablet 1e sedini mungkin bagi ibu hamil yang menderita anemia

ringan.

2. Pelayanan Kesehatan "ehabilitatif

Adalah kegiatan dan-atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita

kedalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang


2/7

berguna untukl dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan

kemampuannya.

$isalnya seorang bidan yang membimbing ibu melakukan senam hamil, yoga.

/ujuannya untuk memperbaiki system pernafasan dan sirkulasi darah.

K%P$%(K%S (3 045-$%(K%S-SK-)))-667

Bidan )ndonesia adalah + seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang di

akui pemerintah dan organisasi profesi diilayah (egara "epublik )ndonesia seta

memiliki kompetisi dan kualifikasi untuk di register, sertifikasi dan atau se*ara sah

mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan

UU ") (3 04 /A#U( 665

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan - atau serangkaian kegiatan yang

dilakukan se*ara terpadu, terintregrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan

meningkatakan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pen*egahan penyakit,

peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh

pemerintah dan atau masyarakat.

K%P$%(K%S (3 045-$%(K%S-SK-)))-667

Pelayanan kebidanan adalah bagian integral dan system pelayanan kesehatan yang

diberikan oleh bidan yang telah terdaftar 8teregrister9 yang dapat dilakukan se*ara

mandiri, kolaborasi, dan rujukan.

). UPA'A B)DA( DA&A$ $%$B%")KA( P%&A'A(A( K%S%#A/A( BA)K P"3$3/)1,

P"%:%(/)1, KU"A/)1, $AUPU( "%#AB)&)/A/)1 /%"/UA(; DA&A$+

P%"$%(K%S (3.242-$%(K%S-P%"-6-66 /%(/A(; "%;)S/"AS) B)DA(PENGERTIAN BIDAN DAN REGISTRASI

BAB )

K%/%(/UA( U$U$ PASA& )

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan +

. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah

teregistrasi sesuai ketentuan perundang undangan.

. 1asilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan

upaya pelayanan kesehatan baik promotif. Preventif, kuratif, maupun rehabilitative,

yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan-atau masyarakat.

0. Surat tanda registrasi selanjutnya disingkat S/" adalah bukti tertulis yang diberikan olehpemerintah kepada tenaga kesehatan yang diregistrasi setelah memiliki sertifikat

kompetensi.

2. Surat i


3/7

=. Surat ijin praktek bidan, selanjutnya disingkat S)PB adalah bukti tertulis yang diberikan

kepada bidan sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik bidan mandiri.

4. Standar adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam

menjalankan profesi yang meliputi standar pelayanan, standar profesi, dan standar

opereasional prosedur.

7. Praktik mandiri adalah praktik bidan sasta perorangan.

>. 3rganisasi profesi adalah ikatan bidan )ndonesia.

U(DA(;!U(DA(; (3 04 /A#U( 665 /%(/A(; K%S%#A/A(

BAB :)

UPA'A K%S%#A/A(

Pasal 72

. Setiap pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat promotif, preventif. Kuratif, dan

rehabilitative, termasuk reproduksi dengan bantuan dilakukan se*ara aman dan sehat

dengan memerhatikan aspek!aspek yang khas, khususnya reproduksi perempuan.

U(DA(;!U(DA(; (3. 0 /A#U( 55 /%(/A(; K%S%#A/A(

BAB :

UPA'A K%S%#A/A(

Bagian pertama pasal 6

Upaya meujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan

upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, penimgkatan kesehatan

8promotif9, pen*egahan penyakit 8preventif9, Penyembuhan penyakit pemuliahan

kesehatan 8rehabilitative9 yang dilaksanakan se*ara menyeluruh, terpadu dan

kesinambungan.

)). "UA(; &)(;KUP P%&A'A(A( K%B)DA(AA(

P%"$%(K%S 242-$%(K%S-P%"-?-66BAB )))

P%('%&%(;;A"AA( P"AK/)K B)DA(

Pasal 5

Bidan dalam menjalankan praktik, berenang untuk memberikan pelayanan yang

meliputi+

a. Pelayanan kesehatan ibu


4/7

b. Pelayanan kesehatan anak

*. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga beren*ana

Pasal 6

89 Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5

a. Berikan pada masa pra hamil,kehamilan,masa persalinan,masa nifas,masa menyusui

dan masa antara dua kehamilan

89 Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat 89 meliputi +

a. Pelayanan konseling pada masa pra hamil

b. Pelayanan ante natal pada kehamilan normal

*. Pelayanan persalinan normal

d. Pelayanan ibu nifas normal

e. Pelayanan ibu menyusui, dan

f. Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan

809 Bidan dalam memberikan pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat89

berenang untuk +

a. %pisiotomy

b. Penjahitan luka jalan lahir tingkat satu dan dua

*. Penanganan kegaatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan

d. Berikan tablet fe pada ibu hamil

e. Pemberiaan vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas

f. 1asilitas-bimbingan inisiassi menyusui dini dan promosi air susu ibu eksklusif

g. Pemberiaan uterotinika pada manajemen aktif kala ))) dan post partum

h. Penyuluhan dan konseling

i. Bimbingan pada kelompok ibu hamil

j.

Pemberiaan surat keterangan kematian, dank. Pemberiaan surat keterangan *uti bersalin

UU ") (3 0 /A#U( 55 /entang kesehatan

Pasal

89 Peneyelenggaraan upaya ksehatan sebagaimna yang dimaksud dalam pasal 6 diatas

dilaksanakan melelui kegiatan +

a. Kesehatan keluarga

b. Perbaikan gi


5/7

))). S%3"A(; B)DA( B3&%# $%&AKUKA( /)(DAKA( D)&UA" K%@%(A(;A(,

D%(;A( K%/%(/UA( 'A(; D) A/U" DA&A$ +

P%"$%(K%S 242-$%(K%S-P%"-?-66

Pasal 2

89 Bagi bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter, dapat

melakukan pelayanan kesehatan di luar keenangan sebagaimana yang dimaksud

dalam pasal 5

89 Daerah yang tidak memiliki dokter sebagaimana dimaksud pada ayat 89 adalah

ke*ematan atau kelurahan -desa yang ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan

kabupaten-kota.

809 Dalam hal daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat89 telah terdapat dokter,

keenagan bidan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 89 tidak berlaku.

P%"$%(K%S (3 25-$%(K%S-P%"-?-66=

Pasal 2 dan =

Disebutkan baha dokter dan dokter gigi dapat memberikan keenangan kepada

peraat atau tenaga kesehatan tertentu se*ara tertulis dalam melaksanakan tindakan

kedokteran atau kedokteran gigi. /indakan kedokteran yang dimaksud adalah yang

sesuai kemampuan yang dimiliki dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang!undangan. Bidan dapat melaksanakan tindakan medi* terhadap ibu bayi

dan nak balita sesuai dengan peraturan prundang!undangan yang berlaku.

K%/%(/UA( P)DA(A UU (3 0 /A#U( 55

Pasal =

Ayat 8 9 Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan

atau janinnya,dapat dilakukan tindakan medis tertentu.

Ayat 89 /indakan medis tertentu sebagaimana dalam ayat 89 hanya dapat

dilakukan a. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakantersebut b. 3leh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan keenangan

untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jaab profesi serta berdasarkan

pertimbangan tim

ahli.

*. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya.

Pasal >6


6/7

Pelanggaran terhadap pasal = ayat89 dan 89 pidana penjara = tahun dan pidana,

denda paling banyak "p.=66.666.666,!

Beberapa hal yang dilaksanakan oleh bidan setelah memberikan pelayanan diluar

keenangannya dalam keadaan menyelamatkan jia seseorang.

• Bidan dalam melakukan tindakan ada yang dilandasi surat tugas oleh instansi yang

berenang,dan ada pula yang dilakukan tanpa surat tugas karena untuk

menyelamatkan jia seseorang.

• Sebelum melakukan tindakan , Bidan telah melakukan inform *onsent dengan klien

ataupun dengan keluarga klien.

• Setelah memberikan inform *onsent, Bidan melakukan pendokumentasian dari

tindakan yang telah dilakukan

DA1/A" PUS/AKA

UU ") (3 04 /A#U( 665

UU ") (3 0 /A#U( 55


7/7

P%"$%(K%S 242-$%(K%S-P%"-?-66

K%P$%(K%S (3 045-$%(K%S-SK-)))-667

P%"$%(K%S (3 25-$%(K%S-P%"-?-66=

Documents

Dasar Hukum Pelayanan Kebidanan