02/12/2013

1

JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

DAN REFORMASI BIROKRASI

Oleh

Opong Sumiati

Dasar Hukum

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

• Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

02/12/2013

2

• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

• Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

• Peraturan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2003 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun PNS, yang menduduki Jabatan Pustakawan.

• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

• Keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya

• Keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. PER/60/.PAN/6/2005 tentang Perubahan atas Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Kep Menpan No.132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang jabatan fungsional pustakawan dan Angka Kreditnya

• Peraturan Kepala Perpusnas RI No. 2/ 2008 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

• Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014

Hakekat

Reformasi Birokrasi (RB)

Merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan

perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan

pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek:

kelembagaan (organisasi),

ketatalaksanaan (business prosess), dan

sumber daya manusia aparatur.

02/12/2013

3

Acuan Pelaksanaan RB

1. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB)

Merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

RMRB bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

Pengertian

• Reformasi merupakan proses pembaharuan yang

dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga

tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat

radikal dan revolusioner.

• Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk

membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan

berhasil guna dalam mengemban tugas umum

pemerintahan dan pembangunan nasional

02/12/2013

4

Tujuan RB

• Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka

mewujudkan dan mempercepat tata kelola pemerintahan

yang baik (good governance).

Keterkaitan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dengan Road Map Reformasi

Birokrasi 2010 –2014, Road Map Reformasi Birokrasi 2015–2019, dan Road Map Reformasi

Birokrasi 2020–2024

02/12/2013

5

Ruang Lingkup RB

a. Penguatan Birokrasi Pemerintah

Terwujudnya penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka pemerintahan yang bersih dan bebas KKN,

meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan

akuntabilitas kinerja birokrasi.

b. Tingkat Pelaksanaan

Ada dua tingkat pelaksanaan, yaitu tingkat nasional dan tingkat instansional. Pada tingkat nasional,

pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi ke dalam tingkat pelaksanaan makro dan meso.

c. Program

Program-program berorientasi hasil (outcomes oriented programs), baik pada tingkat makro, meso,

maupun tingkat mikro

Program RB

Tingkat Makro Tingkat Meso Tingkat Mikro

1 Penataan Organisasi

2 Penataan Tatalaksana

3 Penataan Sistem

Manajemen SDM

Aparatur

4 Penguatan Pengawasan

5 Penguatan Akuntabilitas

Kinerja

6 Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

1 Manajemen Perubahan

2 Konsultasi dan Asistensi

3 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

4 Knowledge Management

1 Manajemen Perubahan

2 Penataan Peraturan

Perundang-undangan

3 Penataan dan Penguatan

Organisasi

4 Penataan Tatalaksana

5 Penataan Sistem

Manajemen SDM Aparatur

6 Penguatan Pengawasan

7 Penguatan Akuntabilitas

Kinerja

8 Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

9 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

02/12/2013

6

Program Penataan Sistem

Manajemen SDM Aparatur (Tingkat Makro)

• Program bertujuan untuk meningkatkan profesionalime SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekruitmen dan promosi, serta pengembangan kualitas aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan.

• Program juga diharapkan mampu mendorong mobilitas antaraparatur daerah, antaraparatur pusat, dan antara aparatur pusat dan daerah, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.

• Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

a) meningkatnya ketaatan terhadap pengeloaan SDM aparatur;

b) meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur;

c) meningkatnya disiplin SDM aparatur;

d) meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur;

e) meningkatnya profesionalisme SDM aparatur

Program Penataan Sistem

Manajemen SDM Aparatur (Tingkat Mikro)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing K/L dan Pemda, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan

bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

a) meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing K/L dan Pemda;

b) meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing K/L dan Pemda;

c) meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing K/L dan Pemda;

d) meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada masing-masing K/L dan Pemda;

e) meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing K/L dan Pemda.

02/12/2013

7

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Hasil Yang Diharapkan

1. Penataan sistem rekrutmen pegawai

Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan dan

akuntabel

2. Analisis jabatan

Dokumen peta dan uraian jabatan

3. Evaluasi jabatan

Peringkat jabatan dan harga jabatan

4. Penyusunan standar kompetensi jabatan

Dokumen kualifikasi jabatan

5. Asesmen individu berdasarkan kompetensi

Peta profil kompetensi individu

6. Penerapan sistem penilaian kinerja individu.

Kinerja individu yang terukur

7. Pembangunan/Pengembangan database pegawai

Ketersediaan data pegawai yang mutakhir dan akurat

8. Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai

berbasis kompetensi

Pendidikan dan pelatihan pegawai

Program, Kegiatan dan Hasil

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

• Setiap Instansi harus melakukan analisis jabatan dan memetakan jabatan yang diperlukan.

• Setiap pegawai harus memiliki jabatan.

• Jenis Jabatan PNS:

1. Struktural

2. Fungsional tertentu (Pejabat Pustakawan, Arsiparis, dlsb.)

3. Fungsional umum

• Setiap jabatan memiliki peringkat (grade) dan harga jabatan yang didasarkan hasil analisis jabatan.

• Harga jabatan terkait dengan besaran tunjangan kinerja

02/12/2013

8

• Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi

yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan

kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung

jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan

perpustakaan (UU No. 43 Th 2007)

Pejabat Fungsional PNS

• Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung

jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai

Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang

dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada

keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta

bersifat mandiri

02/12/2013

9

• Pejabat Fungsional Pustakawan adalah PNS yang diberi

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh

oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan

kepustakawanan pada unit-unit perpusdokinfo instansi

pemerintah dan atau unit tertentu lainnya

(Kep.Menpan No. 132 Th 2002)

Kharakteristik JF Pustakawan

Jabatan fungsional dikembangkan untuk pembinaan

karir, meningkatkan dan mengembangkan

profesionalisme PNS.

Sistem pembinaan karir para penyandang jabatan

fungsional didasarkan atas prestasi kerja yang

dicapainya

Prestasi kerja fungsional pustakawan dinilai dengan

menggunakan satuan angka kredit yang berasal dari

pelaksaan rincian butir-butir kegiatan pustakawan

02/12/2013

10

Kinerja Pustakawan

• Penilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsional tetapkan

dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang setelah

mendengar pertimbangan Tim Penilai.(PP No. 16 Th 1994)

• Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan

dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus

dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan

karier yang bersangkutan. (PP No. 16 Th 1994)

Angka Kredit

• ADALAH suatu angka yang diberikan berdasarkan

penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh

seorang Pustakawan dalam mengerjakan butir

rincian kegiatan yang digunakan sebagai salah

satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan

pangkat/jabatan

02/12/2013

11

Butir Kegiatan Pustakawan

• ADALAH kegiatan kepustakawanan yang

dilakukan pustakawan dan dihargai dengan angka

kredit serta ditetapkan dengan Keputusan Menpan

Jenjang Jabatan, Jenjang Pangkat

dan Kredit Kumulatif yang Harus Dicapai

Pustakawan Tingkat Ahli

• Utama Pembina Utama (IV/e) 1050

Pembina Utama Madya (IV/d) 850

• Madya Pembina Utama Muda (IV/c) 700

Pembina Tk. I (IV/b) 550

Pembina (IV/a) 400

• Muda Penata Tk.I (III/d) 300

Penata (III/c) 200

• Pertama Penata Muda Tk I (III/b) 150

Penata Muda (III/a) 100

opong sumiati 22 DIKLAT TIM PENILAI 2013

02/12/2013

12

Jenjang Jabatan, Jenjang Pangkat

dan Kredit Kumulatif yang Harus Dicapai

Pustakawan Tingkat Terampil

• Penyelia Pembina Utama (III/d) 300

Pembina Utama Madya (III/c) 200

• Pelaksana Lanjutan Pembina Utama Muda (III/b) 150

Pembina Tk. I (III/a) 100

• Pelaksana Penata Tk.I (II/d) 80

Penata (II/c) 60

Pengatur Muda Tk I (II/b) 40

opong sumiati 23 DIKLAT TIM PENILAI 2013

Tugas Pokok Pustakawan

Pustakawan Tingkat Terampil

1. Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi b.p./sumber informasi

2. Pemasyarakatan perpusdokinfo

Pustakawan Tingkat Ahli

1. Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi b.p./sumber informasi

2. Pemasyarakatan perpusdokinfo

3. Pengkajian pengembangan perpusdokinfo

opong sumiati DIKLAT TIM PENILAI 2013 24

02/12/2013

13

Unsur dan Sub Unsur Kegiatan Pustakawan

Unsur Utama

Pendidikan

Pengorganisasian dan Pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi

Pemasyarakatan Perpusdokinfo

Pengkajian Pengembangan Perpusdokinfo

Pengembangan Profesi

Unsur Penunjang

Penilaian Kinerja

• Sistem penilaian prestasi kerja terdiri dari dua unsur, yaitu

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja

• Bobot nilai unsur SKP sebesar 60% dan perilaku kerja

sebesar 40%.

• Penilaian SKP meliputi aspek-aspek: kuantitas, kualitas,

waktu, dan biaya

• Penilaian perilaku kerja meliputi: orientasi pelayanan,

integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan

kepemimpinan.

02/12/2013

14

Hubungan Kinerja Individu

dengan Kinerja Organisasi

Strategic Congruence dimulai dari:

• menerjemahkan Visi

• menetapkan Misi

• menentukan indikator-indikator

• menetapkan target unit kerja

• menetapkan target individu

Individual Work Plan

• Rencana kerja individu harus ada

• Rencana kerja individu disinkronkan dengan

rencana kerja unit kerja dan organisasi

• Semua harus disetujuai dalam bentuk KONTRAK

KINERJA

02/12/2013

15

Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

• SKP yang rencananya akan diterapkan mulai tahun 2014

dengan pedoman PP No. 46 Tahun 2011.

• Setiap PNS wajib menyusun SKP sebagai rancangan

pelaksanaan kegiatan tugas pokok jabatan sesuai dengan

rincian tugas, tanggung jawab dan wewenangnya sesuai

dengan struktur dan tata kerja organisasi.

• SKP disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional

pelaksanaan tugas pokok jabatan dengan mengacu pada

Renstra dan Renja.

• SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari dan

digunakan sebagai dasar penilaian prestasi kerja.

• Pustakawan menyusun SKP yang berisi kegiatan tugas

jabatannya disesuaikan dengan butir-butir kegiatan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang jabatan fungsional Pustakawan

• Pustakawan harus menetapkan target angka kredit yang

akan dicapai dalam setiap 1 (satu) tahun.

• Setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan harus

ditetapkan target yang akan diwujudkan secara jelas

sebagai ukuran prestasi kerja.

02/12/2013

16

Aspek Target

• Kuantitas (target output)

• Kualitas (target kualitas)

• Waktu (target waktu)

• Biaya (target biaya)

Penilai

• Atasan langsung yang mengamati pelaksanaan tugas

(60%)

• Rekan kerja yang berhubungan langsung dengan

pelaksanaan tugas dan bawahan yang berurusan langsung

dengan pelaksanaan tugas (25%)

• Pegawai yang bersangktuan yang melaksanakan tugas

(self-assessment) (15%)

02/12/2013

17

Tunjangan Kinerja

• Tunjangan kinerja berdasarkan kinerja individu

• Tunjangan kinerja merupakan fungsi dari keberhasilan

pelaksanaan reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang

telah dicapai oleh seseorang individu pegawai.

• Tunjangan kinerja individu pegawai dapat meningkat atau

menurun sejalan dengan peningkatan atau penurunan

kinerja yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama.

Prinsip Tunjangan Kinerja

1. Efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja K/L dan

Pemda.

2. Equal pay for equal work, yaitu pemberian besaran

tunjangan kinerja sesuai dengan harga jabatan dan

pencapaian kinerja.

02/12/2013

18

Tugas Organisasi

• Menilai capaian individu dan mengkaitkan dengan kinerja target unit kerja, tujuan, misi dan visi organisasi (strategic congruence)

• Mensinkronkan rencana kerja individu dengan rencana kerja dan target unit kerja dan organisasi

• Menilai ketepatan penempatan individu dan melakukan pembenahan penempatan

• Menilai tingkat keahlian dan keterampilan individu, dan melakukan peningkatan keahlian dan keterampilan (pendidikan dan pelatihan)

• Menilai ketepatan karakter individu dalam bekerja dan melakukan penilaian sikap dan mental

• Menilai kemampuan atasan dalam kaitan dengan fungsi manajerial (perencanaan, koordinasi, dsb)

• Menilai kepemimpinan atasan (keteladan, motivasi, dsb)

• Membuat ketentuan untuk promosi dan mutasi berdasarkan hasil penilaian kinerja.

Penutup

• RB digulirkan pemerintah dalam rangka mewujudkan dan mempercepat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

• Salah satu program RB adalah penataan sistem manajemen SDM

• Setiap Instansi harus melakukan analisis jabatan dan memetakan jabatan yang diperlukan.

• Setiap pegawai harus memiliki jabatan.

• Setiap jabatan memiliki peringkat (grade) dan harga jabatan yang didasarkan hasil analisis jabatan.

• Harga jabatan terkait dengan besaran tunjangan kinerja

02/12/2013

19

Sekian,

Terima kasih.