6
Kelompok 6 Dwiana Rachmawati (05) Muhammad Bagus Pratama (13) Mustaqim (15) Yulia Widhayanti (29) XI IPS 3 Dampak Penyelenggaran Pemerintahan yang Tidak Transparan

Dampak penyelenggaran pemerintahan yang tidak transparan kelas xi ips 3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Dampak penyelenggaran pemerintahan yang tidak transparan kelas xi ips 3

Kelompok 6

Dwiana Rachmawati (05)

Muhammad Bagus Pratama (13)

Mustaqim (15)

Yulia Widhayanti (29)

XI IPS 3

Dampak Penyelenggaran Pemerintahan yang Tidak

Transparan

Page 2: Dampak penyelenggaran pemerintahan yang tidak transparan kelas xi ips 3

Adanya kebebasan aliran informasi yang

memadai dan mudah dimengerti dalam proses

kelembagaan yang dapat digunakan sebagai alat

pengawasan dan evaluasi.

Page 3: Dampak penyelenggaran pemerintahan yang tidak transparan kelas xi ips 3

1. Kepemerintahan yang tidak transparan , cepat ataulambat cenderung akan menuju kepemerintahan yangkorup, otoriter, atau diktatur.

2. Penyelenggaraan pemerintah yang tidak transaparansecara umum akan berdampak tidak tercapainyakesejahteraan masyarakat. Sebagimana yang tercantumdalam institusi negara, yaitu masyarakat yang adil danmakmur.

Page 4: Dampak penyelenggaran pemerintahan yang tidak transparan kelas xi ips 3

1. Rendahnya atau bahkan tidak adanya kepercayaan warganegara terhadap pemerintahan.

2. Rendahnya partisipasi warga negara terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah.

3. Sikap apatis warga negara dalam mengambil inisiatif danperan yang berkaitan dengan kebijakan publik.

4. Jika warga negara apatis ditunjang dengan rezim yangberkuasa sangat kuat dan lemahnya fungsi legislatif, KKNakan merajalela dan menjadi budaya yang mendarahdaging.

5. Krisis moral dan akhlak yang berdampak padaketidakadilan, pelanggaran hukum, dan HAM.

Page 5: Dampak penyelenggaran pemerintahan yang tidak transparan kelas xi ips 3

Sikap untuk Mengatasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan

1. Perlu adanya kondisi yang diperlukan dalam kehidupanberbangsa dan bernegara

2. Menegakkan supremasi hukum dan perundang-undangansecara konsisten dan bertanggung jawab.

3. Mengatur peralihan kekuasaan secaratertib, damai, demokratis sesuai dengan hukum perundang-undangan.

4. Menata kehidupan politik agar distribusi kekuasaan dalamberbagai tingkat struktur politik dan hubungan kekuasaandapat berlangsung dengan seimbang.

5. Meningkatkan integritas profesionalisme dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan negara.

Page 6: Dampak penyelenggaran pemerintahan yang tidak transparan kelas xi ips 3

Sumber

• www.google.com

• http://tugassekolahonline.blogspot.com/2008/11/dampak-penyelenggaraan-pemerintahan.html

• http://kewarganegaraan.wordpress.com/2007/11/21/akibat-penyelenggaraan-pemerintahan-yang-tidak-transparan/

• http://edukasi-pelajar.blogspot.com/2010/12/dampak-penyelenggaraan-pemerintahan.html