Dampak Penyatuan Zona Waktu Indonesia

7/30/2019 Dampak Penyatuan Zona Waktu Indonesia

1/13

DAMPAK PENYATUAN ZONA WAKTU INDONESIA

TERHADAP POLA JAM KERJA DI INDONESIA

MAKALAHUNTUK MEMENUHI TUGAS MATAKULIAH

Bahasa Indonesia KeilmuanYang dibina oleh Dr. Endah Tri Priyatni, M.Pd., dan Muyassaroh, S.S., S.Pd.

Oleh

Hendra Agus Prastyo

120722420623

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL

JURUSAN GEOGRAFI

PROGRAM STUDI S1 GEOGRAFI

Mei 2013


2/13

2

1. PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang

Penyatuan zona waktu merupakan sebuah peristiwa yang tidak asing bagi

warga masyarakat di dunia. Banyak negara didunia yang memiliki wilayah cukup

besar dan memanjang dari timur ke barat memiliki permasalahan yang sama, yaitu

perbedaan waktu. Perbedaan waktu ini menyebabkan adanya ketidakseragaman

waktu pada satu negara. Namun, hal ini wajar karena tentu setiap tempat akan

memiliki perbedaan waktu karena bumi berotasi. Bumi dibagi menjadi 24 zona

waktu dengan perbedaan sebesar 4 menit tiap 1 derajat atau 1 jam tiap 15 derajat.

Patokan yang digunakan dalam perhitungan zona waktu adalah GMT, GMT+

berarti ke arah timur dan GMT- ke arah barat.

Dalam sejarahnya, wilayah Indonesia terbagi dalam berbagai bentuk zona

waktu dimulai sejak pemerintahan kolonial Belanda. Pada waktu pemerintahan

kolonial Belanda, wilayah Indonesia memiliki 6 zona waktu dengan selisih 30

menit antara dua zona waktu. Kemudian, pada tahun 1973 zona waktu

disederhanakan menjadi 3 zona waktu. Penyederhanaan ini ditujukan untuk

efisiensi birokrasi. Pada tahun 1988 pemerintah melakukan konfigurasi ulang

batas antara zona WIB dan WITA. Daerah Pulau Bali yang sebelumnya

merupakan bagian dari WIB dimasukkan ke WITA dan daerah Pulau Kalimantan

yang sebelumnya berada dalam zona WITA dibagi menjadi dua zona waktu,

Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan dalam zona WITA dan

Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dalam zona WIB.

Penyederhanaan yang kedua ini ditujukan untuk kepentingan ekonomi di Bali

(Sudibyo, 2012).

Berdasarkan sejarah perubahan zona waktu Indonesia, menunjukkanbahwa Indonesia tidak hanya pada tahun 2012 saja ada wacana penyatuan zona

waktu. Penyatuan zona waktu ini menurut media massa lebih menitikberatkan

pada aktivitas ekonomi Indonesia. Hal ini mungkin terdorong oleh penyatuan zona

waktu di Samoa, dimana Samoa masuk wilayah zona GMT+14. Alasannya adalah

untuk menyamakan ritme waktu kerja dengan Selandia Baru dan Australia.

Namun, menurut beberapa pakar, langkah penyatuan zona waktu Indonesia

menjadi satu zona waktu adalah tidak tepat.


3/13

3

Muh. Marufin Sudibyo (2012) memberikan pernyataan sebagai berikut.

Rumusan astronomis tentang jumlah zona waktu bagi suatu negara puncukup sederhana. Jumlah zona waktu adalah jarak bujur, yakni selisih

antara garis bujur terbarat dan tertimur dalam negara tersebut, dibagi 15.

Sehingga bagi negara seperti Indonesia yang jarak bujurnya 46 derajat,maka jumlah zona waktunya menjadi 46/15 ~ 3 dan inilah yang mendasariadanya tiga zona waktu Indonesia (WIB, WITA dan WIT). Meskidemikian kebijakan penentuan zona waktu diserahkan kepada kepentingan

masing-masing negara.

Banyak sekali perubahan-perubahan dalam kehidupan sehari-hari ketika

zona waktu Indonesia disatukan. Diantaranya yang paling signifikan adalah pola

jam kerja di Indonesia. Masyarakat saat ini sudah terbiasa dengan zona waktu

Indonesia saat ini yang mendekati sama dengan jam matahari. Manusia secara

alami akan menyesuaikan dengan jam matahari yang sesuai dengan kinerja tubuh

atau sering disebut jam biologis. Efek utama dari penyatuan zona waktu Indonesia

adalah kesiapan masyarakat Indonesia dalam menghadapi pola jam yang sama,

padahal secara jam matahari belum sesuai. Oleh karena itu, perlu adanya

penimbangan secara bijaksana antar berbagai aspek.

1.2 Rumusan Masalah1. Bagaimana pola pembagian waktu dunia?2. Bagaimana pola jam kerja di Indonesia saat ini?3. Apa dampak yang ditimbulkan dari penyatuan zona waktu Indonesia

terhadap pola jam kerja di Indonesia?

1.3 Tujuan1. Mengetahui pola pembagian waktu dunia2. Mengetahui pola jam kerja di Indonesia saat ini.3. Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari penyatuan zona waktu

Indonesia terhadap pola jam kerja di Indonesia.

2. PEMBAHASAN2.1 Pola Pembagian Waktu Dunia


4/13

4

Dalam pola pembagian waktu dunia, para ahli membagi bumi menjadi 24

daerah waktu dengan rentang 15o, sehingga tiap 15o berbeda 1 jam (Hartono,

1990/1991: 11). Pada awalnya, tidak ada patokan bujur standar yang digunakan

sebagai awal perhitungan waktu. Pada tahun 1884 diadakan Konferensi Meridian

Internasional untuk membahas dan menentukan dimana posisi garis bujur utama.

Peserta konferensi ini diikuti oleh negara-negara kuat pada waktu itu, diantaranya

yakni Britania Raya, Amerika Serikat, dan Perancis. Setelah melalui perdebatan-

perdebatan antar anggota konferensi, akhirnya Britania Raya memperoleh

kemenangan dalam perdebatan ini. Dengan demikian, garis bujur utama bumi

adalah garis bujur yang melalui kompleks Royal Observatory of Greenwich di

kota London, sehingga muncul istilah Greenwich Mean Time (GMT). Untuk

daerah yang berada disebelah timur Greenwich, maka nilai jamnya ditambah

(GMT+) dan untuk daerah yang berada disebelah barat Greenwich, maka nilai

jamnya dikurangi (GMT-). Namun Perancis masih belum bisa menerima

keputusan konferensi ini. Akhirnya, Perancis menerima keputusan ini pada akhir

perang dunia I. Dibawah ini adalah gambar pola pembagian waktu dunia.

Gambar 2.1 Pola Pembagian Waktu Dunia

(Sumber:http://en.wikipedia.org/wiki/Time_zone)

Penentuan garis bujur utama ini selain ditujukan untuk membagi zona

waktu dunia, juga digunakan untuk menentukan garis batas penanggalan


5/13

5

internasional. Garis batas penanggalan internasional ini berada pada garis bujur

180 BB/BT atau pada GMT+12/GMT-12. Pada wilayah sebelah timur garis ini,

maka wilayah tersebut terlambat satu hari dengan wilayah di sebelah barat garis

ini. Garis batas penanggalan internasional ini melewati negara-negara pasifik

seperti Samoa, Kiribati, dan Tonga. Permasalahan pun terjadi pada negara-negara

tersebut. Sebagai contoh, Kiribati yang memiliki zona waktu GMT+12, GMT-12,

dan GMT-11 mengalami permasalahan di berbagai bidang karena perbedaan hari

antar wilayah bagian barat dengan wilayah bagian tengah dan timur. Akhirnya,

untuk memperoleh efisiensi dalam kinerja di berbagai bidang, Kiribati mengubah

zona waktunya menjadi GMT+12, GMT+13, dan GMT+14. Akibat dari

perubahan zona waktu tersebut adalah Sejak 1995 TU, ditetapkan Garis Batas

Penanggalan Internasional yang melintasi negara ini berbelok ke timur hingga

sejajar garis 150o25 BB, atau berbelok 1.000 km lebih (Sudibyo, 2012: 104).

Dari pemaparan di atas, menunjukkan bahwa pola pembagian waktu di

dunia tidak sesuai dengan perhitungan dari berbagai ahli. Banyak sekali negara-

negara dengan wilayah yang relatif luas menggunakan pola pembagian waktu

yang tidak sesuai ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa pola pembagian waktu

ada dalam wewenang pemerintah, atau dalam hal ini unsur politik sangat

mempengaruhi. Salah satu bentuk unsur politik yang paling terlihat adalah pada

batas garis penanggalan internasional. Seharusnya, garis batas penanggalan

internasional berupa garis lurus, namun seperti terlihat pada gambar diatas, garis

tersebut tidak lurus.

2.2

Pola Jam Kerja di IndonesiaPola jam kerja di Indonesia diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pasal 77 ayat 2, waktu kerja di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) mingguuntuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.


6/13

6

Untuk waktu istirahat, menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pasal 79 ayat 2a adalah sebagai berikut:

a. istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelahbekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat

tersebut tidak termasuk jam kerja;

Di Indonesia, jam kerja umumnya dimulai pukul 08.00 dan berakhir pada

pukul 15.00 atau 16.00. Jam istirahat berada pada kisaran pukul 12.00. Apabila

ditinjau, pola jam kerja di Indonesia saat ini sudah berjalan sesuai dengan jam

matahari. Pukul 08.00 merupakan waktu dimana matahari berada pada posisi yang

tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, sehingga para pekerja mendapatkan

semangat kerja yang optimal. Selanjutnya, jam istirahat pukul 12.00 merupakan

waktu yang tepat, dimana para pekerja sudah waktunya untuk makan siang dan

bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam dapat menunaikan sholat Dhuhur

di jam istirahatnya. Kemudian, jam kerja berakhir pukul 15.00 atau 16.00 juga

merupakan waktu yang tepat, dimana kondisi para pekerja sudah cukup lelah

untuk melanjutkan aktivitas kerja sehingga sudah saatnya untuk pulang ke tempat

tinggal masing-masing dan bagi pekerja muslim dapat menunaikan sholat Ashar.

Pola jam kerja ini memiliki ritme yang relatif sama dengan ritme jam matahari.

2.3 Dampak yang Ditimbulkan Dari Penyatuan Zona Waktu IndonesiaTerhadap Pola Jam Kerja Di Indonesia

Terdapat dampak yang cukup signifikan dari penyatuan zona waktu

Indonesia terhadapa pola jam kerja di Indonesia. Dampak yang paling terasa

terjadi di masyarakat Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Parapekerja di Indonesia bagian timur akan masuk kerja ketika matahari sudah cukup

tinggi, sedangkan para pekerja di Indonesia bagian barat akan masuk kerja ketika

matahari masih belum terbit. Sebaliknya, para pekerja di Indonesia bagian barat

akan pulang kerja lebih awal daripada pekerja di Indonesia bagian timur. Patokan

yang digunakan untuk bekerja adalah waktu matahari, bukan jam standar. Waktu

Matahari adalah waktu intrinsik yang dimiliki Matahari oleh posisinya akibat

rotasi Bumi, yang nampak secara gamblang dalam terbit dan terbenam (Sudibyo,


7/13

7

2012). Hal ini dikarenakan secara biologis, manusia akan lebih mudah beradaptasi

dengan waktu matahari.

Dampak lainnya yaitu perubahan jam istirahat kerja. Di Indonesia bagian

barat, istirahat jam kerja akan mengalami perubahan yang paling signifikan

daripada Indonesia bagian timur. Perubahan jam istirahat kerja ini juga berdampak

terhadap jadwal sholat dhuhur bagi pekerja muslim di Indonesia barat, terutama di

kota Banda Aceh.

Muh. Marufin Sudibyo (2012) memberi pernyataan sebagai berikut.

Bagi Banda Aceh, pada posisi zona WIB maka awal waktu Dhuhur

sepanjang tahun bervariasi di antara pukul 12:30 hingga 13:00 waktu sipilsetempat. Maka sebagian institusi di sana (khususnya yang menerapkan

jam masuk pukul 08:00) menetapkan waktu istirahat siang pada pukul13:00 hingga 14:00. Namun sebagian lainnya (khususnya yangmenerapkan jam istirahat pukul 12:00 hingga 13:00) pun masih

menjumpai awal waktu Dhuhur. Jika Banda Aceh berubah ke posisi WKI,maka awal waktu Dhuhur bergeser menjadi antara pukul 13:30 hingga

14:00. Maka memaksakan jam istirahat siang antara pukul 12:00 hingga13:00 dalam sistem WKI bagi Banda Aceh jelas tidak efektif, karena jamistirahat terjadi sebelum awal waktu Dhuhur.

Terdapat dua dampak utama dari penyatuan zona waktu Indonesia terhadap

pola jam kerja di Indonesia. Dampak pertama yaitu adanya perbedaan jam masuk

kerja di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur, dan dampak yang

kedua yaitu perubahan jam istirahat kerja dan jadwal sholat Dhuhur dan Ashar,

terutama di Indonesia bagian barat. Dengan demikian, penyatuan zona waktu

Indonesia kurang efektif dan tidak efisien terhadap peningkatan kerja di

Indonesia. Apabila terjadi penyamaan jam kerja di Indonesia, maka produktivitas

dimungkinkan turun karena ritme kerja yang tidak mendasarkan waktu matahari.

Akibatnya, pekerja akan mengalami gangguan fisik dan rohani yang cukup

berpengaruh terhadap produktivitas suatu barang dan jasa. Dalam hal ini

penyamaan jam kerja bukan dititikberatkan pada jam standar, melainkan pada jam

matahari. Penyusunan jam kerja yang tertuang dalam UU. No. 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan sudah sesuai dengan ritme waktu matahari sehingga

pola jam kerja seperti sekarang terasa efektif dan efisien. Apabila pemerintah

tetap menginginkan penyatuan zona waktu, maka untuk penyusunan jam kerja

tetap mengacu pada waktu matahari. Sebagai contoh, di China yang hanya


8/13

8

menerapkan satu zona waktu, yakni setara WITA tetap menggunakan waktu

matahari untuk penyusunan jam kerjanya.

Prof. Dr. Thomas Djamaluddin (2012) memberi pernyataan sebagai

berikut.

Dengan 3 zona waktu, waktu produktif : 8 jam. Dengan penyatuan zonawaktu, di Barat dan Timur Indonesia waktu produktif ~6jam. Waktu

tengah hari yang lazimnya untuk makan siang dan shalat dzhuhur menjaditidak produktif bila dipaksakan jadi jam kerja. Waktu terlalu pagi (di

Indonesia Barat) dan terlalu petang (di Indonesia Timur) juga potensialtidak produktif)

Prof. Dr. Thomas Djamaluddin memberikan sebuah solusi untuk penyatuan

zona waktu Indonesia, yaitu dengan mengubah zona waktu Indonesia saat ini

menjadi dua zona waktu. Zona waktu ini menggunakan garis bujur rujukan 105

BT (GMT+7) dan 120 BT (GMT+8). Dibawah ini adalah gambar pembagian zona

waktu menjadi dua zona waktu.

Gambar 2.2 Pembagian Zona Waktu Indonesia Menurut Prof. Dr. Thomas Djamaluddin

(Sumber: http://tdjamaluddin.wordpress.com/2012/03/11/zona-tunggal-waktu-indonesia-mempersatukan-tetapi-berpotensi-menimbulkan-inefi/)

Dibawah ini adalah penjelasan mengenai perubahan zona waktu Indonesia

menjadi dua zona waktu.

Perbedaan waktu rujukan dengan waktu matahari di bujur 120 BT(Wilayah Timur WBI) = (120-105)/ 15 x 60 menit = 60 menit (tengah hari

pukul 12:00-60 menit= 11:00 WBI)
http://tdjamaluddin.files.wordpress.com/2012/03/slide12.jpg


9/13

9

Perbedaan waktu rujukan dengan waktu matahari di bujur 95 BT (WilayahBarat WBI) = (105-95)/ 15 x 60 menit = 40 menit (tengah hari pukul 12:00

+ 40 menit = 12.40 WBI)

Perbedaan waktu rujukan dengan waktu matahari di bujur 140 BT(Wilayah Timur WTI) = (140-120)/ 15 x 60 menit = 80 menit (tengah hari

pukul 12:00-80 = 10:40 WTI)

Perbedaan waktu rujukan dengan waktu matahari di bujur 114 BT(Wilayah Barat WTI) = (120-114)/ 15 x 60 menit = 24 menit (tengah hari

pukul 12:00 + 24 menit = 12.24 WTI)

Dibawah ini adalah perbandingan kelebihan dan kekurangan dari berbagai

macam pembagian zona waktu Indonesia.

Tabel 2.1 Perbandingan Kelebihan dan Kekurangan Berbagai Macam Pembagian Zona

Waktu Indonesia (Sumber:http://tdjamaluddin.wordpress.com/2012/03/11/zona-tunggal-waktu-indonesia-mempersatukan-tetapi-berpotensi-menimbulkan-inefi/)

Djamaluddin (2012) menyimpulkan sebagai berikut, Pilihan menyatukan

1,5 zona waktu (seperti India dan Malaysia, dengan menjadikan Indonesia

3 Zona Waktu 2 Zona Waktu 1 Zona Waktu

Kelebihan Saat ini sudahberjalan

Pulau Kalimantantidak terbagi

Keragaman zonawaktu

disederhanakan

Tidak adakeragaman waktu

Kekurangan Pulau Kalimantanterbagi menjadi 2

zona waktu

Zona waktu terlaluberagam

Tidak ada Potensi inefisiensidi wilayah Barat

Indonesia yang

padat penduduk


10/13

10

menjadi 2 zona waktu) tampaknya merupakan pilihan optimal. Kalimantan bisa

utuh menjadi satu zona waktu. Potensi inefisiensi karena tambahan jeda waktu

untuk sholat Dhuhur bisa dihilangkan. Dari penjelasan mengenai solusi

pembagian zona waktu Indonesia, penyatuan zona waktu Indonesia menjadi dua

zona waktu merupakan pilihan yang tepat apabila pemerintah tetap menginginkan

penyatuan zona waktu Indonesia. Hal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

bahwa penyatuan zona waktu Indonesia hanya menekankan pada aspek ekonomi

saja, padahal perlu dipertimbangkan aspek-aspek lainnya, terutama aspek sosial

yang berupa pola jam kerja di Indonesia. Masyarakat Indonesia sudah terbiasa

dengan pola jam kerja saat ini yang sudah beriringan dengan zona waktu

Indonesia saat ini. Apabila pola jam kerja nantinya akan dirubah dengan dasar

waktu standar bukan waktu matahari, maka masyarakat, khususnya para pekerja

akan mengalami adaptasi yang sangat signifikan dan dikhawatirkan kinerja tiap

pekerja akan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pola jam kerja yang tidak

sesuai dengan waktu matahari akan berpengaruh terhadap kondisi fisik dan rohani

para pekerja.


11/13

11

3. PENUTUP3.1Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah dalam pola

pembagian waktu dunia, para ahli membagi bumi menjadi 24 daerah waktu

dengan rentang 15o, sehingga tiap 15o berbeda 1 jam (Hartono, 1990/1991: 11).

Namun, pola pembagian waktu di dunia tidak sesuai dengan perhitungan dari

berbagai ahli. Pola pembagian waktu ada dalam wewenang pemerintah, atau

dalam hal ini unsur politik sangat mempengaruhi. Hal ini terjadi juga di Indonesia,

sehingga muncul rencana penyatuan zona waktu Indonesia. Penyatuan zona waktu

ini memiliki dampak yang sangat serius, khususnya pada pola jam kerja di

Indonesia. Padahal, pola jam kerja di Indonesia yang diatur dalam UU No. 13

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah memiliki ritme yang relatif sama

dengan ritme jam matahari. Apabila rencana penyatuan zona waktu terlaksana,

maka akan mengakibatkan perubahan pola jam kerja dan menimbulkan inefisiensi

di berbagai bidang, khususnya produktivitas kerja.

Terdapat dua dampak utama dari penyatuan zona waktu Indonesia terhadap

pola jam kerja di Indonesia. Dampak pertama yaitu adanya perbedaan jam masuk

kerja di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur, dan dampak yang

kedua yaitu perubahan jam istirahat kerja dan jadwal sholat Dhuhur dan Ashar,

terutama di Indonesia bagian barat. Dengan demikian, penyatuan zona waktu

Indonesia kurang efektif dan tidak efisien terhadap peningkatan kerja di

Indonesia. Apabila terjadi penyamaan jam kerja di Indonesia, maka produktivitas

dimungkinkan turun karena ritme kerja yang tidak mendasarkan waktu matahari.

Akibatnya, pekerja akan mengalami gangguan fisik dan rohani yang cukup

berpengaruh terhadap produktivitas suatu barang dan jasa. Dalam hal inipenyamaan jam kerja bukan dititikberatkan pada jam standar, melainkan pada jam

matahari. Penyusunan jam kerja yang tertuang dalam UU. No. 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan sudah sesuai dengan ritme waktu matahari sehingga

pola jam kerja seperti sekarang terasa efektif dan efisien. Apabila pemerintah

tetap menginginkan penyatuan zona waktu, maka untuk penyusunan jam kerja

tetap mengacu pada waktu matahari. Sebagai contoh, di China yang hanya


12/13

12

menerapkan satu zona waktu, yakni setara WITA tetap menggunakan waktu

matahari untuk penyusunan jam kerjanya.

Solusi penyatuan zona waktu Indonesia menjadi dua zona waktu yang

diusulkan oleh Prof. Dr. Thomas Djamaluddin merupakan pilihan tepat apabila

pemerintah tetap menginginkan penyatuan zona waktu Indonesia. Hal ini

berdasarkan pert imbangan-pertimbangan bahwa penyatuan zona waktu Indonesia

hanya menekankan pada aspek ekonomi saja, padahal perlu dipertimbangkan

aspek-aspek lainnya, terutama aspek sosial yang berupa pola jam kerja di

Indonesia.

3.2 SaranBerdasarkan pemaparan mengenai dampak penyatuan zona waktu

Indonesia terhadap pola jam kerja Indonesia, ada beberapa saran yang ditujukan

kepada pemerintah dan pengusaha di Indonesia. Saran untuk pemerintah adalah

dalam pengambilan keputusan mengenai penyatuan zona waktu Indonesia,

pemerintah sebaiknya mempertimbangkan aspek-aspek lain, terutama aspek sosial

yang berkaitan dengan pola jam kerja Indonesia. Apabila pemerintah tetap

menginginkan penyatuan zona waktu Indonesia, maka solusi dari Prof. Dr.

Thomas Djamluddin sebaiknya dijalankan. Hal ini dikarenakan solusi penyatuan

zona waktu Indonesia menjadi dua zona waktu tidak memiliki kekurangan di

berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Apabila pemerintah tidak

menerima solusi ini, maka akan terjadi inefisiensi di berbagai bidang, khususnya

pola jam kerja Indonesia. Saran untuk pengusaha di Indonesia adalah, apabila

pemerintah menetapkan zona waktu Indonesia menjadi satu zona waktu, makapenyusunan pola jam kerja tetap mengacu pada waktu matahari, bukan waktu

standar. Apabila penyusunan pola jam kerja mengacu pada waktu standar, maka

akan terjadi inefisiensi yang cukup besar di sebuah perusahaan.


13/13

13

Daftar Rujukan

Djamaluddin, Thomas. 2012.Kata Mereka Menyatukan Zona Waktu

Menguntungkan: Benarkah?. (Online),

(http://tdjamaluddin.wordpress.com/2012/06/09/kata-mereka-menyatukan-

zona-waktu-menguntungkan-benarkah/), diakses 11 Februari 2013

Djamaluddin, Thomas. 2012.Zona Tunggal Waktu Indonesia Mempersatukan,

tetapi Berpotensi Menimbulkan Inefisiensi. (Online),

(http://tdjamaluddin.wordpress.com/2012/03/11/zona-tunggal-waktu-

indonesia-mempersatukan-tetapi-berpotensi-menimbulkan-inefi/), diakses11 Februari 2013

Hartono, Rudi. 1990/1991.Kartografi. Malang: Institut Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Malang

Sudibyo, Muh. Marufin. 2013.Menimbang Ulang Penyatuan Zona Waktu

Indonesia. (Online) (http://kafeastronomi.com/menimbang-ulang-

penyatuan-zona-waktu-indonesia.html), diakses 11 Februari 2013

Sudibyo, Muh. Marufin. 2011. Sang Nabi Pun Berputar: Arah Kiblat dan Tata

Cara Pengukurannya. Solo: Tinta Medina.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan. (Online),

(http://www.pemagangan.com/new/zregulasi/uu13-2003(1).pdf), diakses19 April 2013

Documents

Dampak Penyatuan Zona Waktu Indonesia