Sentosa Sembiring. Pencantuman AsasKewajaran dalam...

Pencantuman Asas Kewajarandalam Kontrak Standar

(Perjanjian Baku) sebagai Salah SatuUpaya Melindungi Konsumen

Sentosa Sembiring

Abstrak

To protect consumers, it is necessary to include reasonbleness principle in a standardized contract should the principle beneglected, the contract be void or, at least, judgescan decide that such a contract isunenforceable. Obsen/ing the principle, itishoped thatrights andduties ofparties in the contract bebalance. There isno anyreason, therefore,forconsumers nottocomply with the contract theyhave concluded.

Pendahuluan

Apabila dicermati perjanjian atau kontrak standar?' Dalam hal Inl, para ahli hukum men-yang beriaku dalam praktek bisnis dewasa inl, coba merumuskan; perjanjian baku sebagaiterlihat ada kecenderungan, bahwa kontrak perjanjian yang hampir seluruh klausulnyadibuat dalam bentuk Standar. Bentuk kontrak sudah dibakukan oleh pemakalannya danjenis in! oleh para ahli hukum disebut sebagai pjhak yang lain pada dasamya tidak mem-kontrak standar atau perjanjian baku. Mungkin punyai peluang untuk merundingkan atau me-timbul pertanyaan, apakah kontrak standar ini mjnta perubahan.^ Rumusan senada dikemu-masih dapat dikualifikasikan sebagai suatu kakan oleh penulis lain, yakni: Perjanjian yangperjanjian yang dibuat atas kesepakatan? isinya telah ditetapkan terlebih dahulu secaraUntuk menjawab pertanyaan ini perlu dl- tertulis berupa formulir-formuiir yang diganda-ketahui apa yang dimaksud dengan kontrak kan dalam jumlah yang terbatas, untuk dita-

'Istilah apayang paling tepat digunakan untuk kontrak standar. masih terdapat perbedaan pendapat di antaraahli hukum. Untuk itu dalamiiteratur dapatditemui istiiah Perjanjian Baku. Perjanjian Standar, StandarKontrak.Dalam bahasa Inggris digunakan istiiah StandartForm Contraci. Adhesion Contract, Standardized Contract.

^Sutan Remy Syahdeni. 1993. Kebebasan Berkontrak danPerlindungan yangSeimbang Bag! ParaPihak dalam Perjanjian Kredit di Bank. Jakarta: IBI. Him. 65

109

warkan kepada konsumen tanpa memper-hatikan perbedaan kondisi konsumen.^

Dari rumusan yang dikemukakan olehparaahli hukum di atas, tampak bahwa kontrakstandar sudah dipersiapkan terlebih dahuiuoleh salahsatupihak. Padaumumnya yang mem-persiapkan kontrak standar ini adalah pihakyang mempunyai kedudukan ekonomis lebihtinggi dibandingkan dengan pihak lawannya.

Apabila demikian halnya, apakah pihakyang merasa dirugikan dapat menolak untukmenandatangani perjanjian atau apakah pihakyang merasa dirugikan tersebut. dapat mintakepada pihak pembuat kontrak syarat (klausul)yang memberatkan tersebut dihilangkan/dikesampingkan? Dalam hai ini bag! pihakkonsumen hanyaada dua pilihan yakni tundukkepada klausul yang dicantumkan pembuatperjanjian baku atau meninggalkan dalam artitidak menandatangani (take it or leave it).Pilihan apa pun yang dilakukan konsumen,mempunyai konsekuensi tersendiri yakni bilamenandatangani harus tunduk kepada syarat-syarat yang ditentukan. Bila tidak, makaharapan untuk mendapat sesuatu, hilang.Karena itu, bila posisi para pihak dalam perjanjian mempunyai posisi yang sama, makabila klausul dianggap memberatkan kontraktidak ditandatangani (leave it). Tetapi bag!pihak yang tidak mempunyai kedudukan yangsama. tidak ada pilihan lain harus menandatangani (take It), dengan suatukonsekuensiyang harus ditanggung.

Melihat fenomena kontrak standar dalam

praktik bisnis, timbul pertanyaan darl kalanganjuris, apakah hal ini sudah memenuhi asas-

asas hukum perjanjian? Untuk menjawab ma-salah ini, peiiu dicermati apa yang dimaksuddengan perjanjian. Dalam Pasal1313 KUH Per-data disebutkan: "Perjanjian adalahsuatu per-buatan dengan mana satu orang atau lebihmengikatkan dirinya terhadap satu orangataulebih". Selanjutnya dalam Pasal 1320KUHPer-data disebutkan: "Untuk syahnya suatu perjanjian diperiukan 4 syarat yaitu: (1) Sepakatmereka yang mengikatkan dirinya; (2) Keca-kapan untuk membuat suatuperikatan; (3) Haltertentu; (4) Suatusebabyanghalal".

Dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan di atas, apabila perjanjian dibuatmemenuhi syarat yang ditentukan dalam UU,maka perjanjian tersebut mengikat kedua be-lah pihak dalam art) dengan adanya'perjanjianantara dua pihak atau lebih maka, muncul hakdan kewajiban. Hal ini dengan tegas dicantumkan dalam Pasal 1338 KUHPerdata se-

bagai berikut:

(1) Semua perjanjian yang dibuat secarasah berlaku sebagai undang-undangbagi mereka yang membuatnya;

(2) Perjanjian tidak dapat ditarik kembali,selain dengan sepakat kedua belahpihak atau karena alasan-alasan yangoleh undang-undang dinyatakan cukupuntuk itu;

(3) Perjanjian harus dilaksanakan denganiktikad balk.

Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, oleh para ahli hukum dianggap sebagaidasar hukum untuk melakukan kebebasanberkontrak [the freedom of contract), artinya

^Johannes Gunawan. "Penggunaan Pefjanjian Standardan Implikaslnya padaAsas Kebebasan Berkontrak".Dalam Projustitia No.STahun VEdisi Oktober 1987.Him. 4.

110 JURNAL HUKUM. NO. 12 VOL 6. 1999: 109 -120

Sentosa Sembiring. Pencantuman AsasKewajaran dalam...

parapihak yangmengadakan perjanjian, dapatmenibuat apa yang diinginkan oleh mereka.Lalu timbul pertanyaan, apakah kebebasanberkontrak tidak ada batasannya, dalam artisetiap pihak dapat membuat kontrak apa saja,asal disepakati oleh kedua belah pihak?Dalam hal Inl perlu dicermati secara seksamaapa yang dicantumkan dalam Pasal 1338 ayat(3) KUHPerdata, perjanjian harus dilaksana-kan dengan iktikad baik. Dari ketentuan ini,ada satu hal yang harus diperhatikan olehpihak yang terkait dalam perjanjian tersebutyaitu harus mempunyai iktikad baik.

Pentingnya iktikad baik ini, karena ada-kaianya dalam pelaksanaan kontrak yangsudah ditandatangani oleh para pihak, tidakberjalan sesuai dengan harapan masing-masing. Mengapa demikian? Karena adaperbedaan penafsiran terhadap isi kontrak itusendiri. Apabila demikian halnya, apakah pihakyangtidak mau melaksanakanperjanjian dapatlangsung dikualifikasikan sebagai ingkar janji(wanprestasip Agaknya pandangan yangmengatakan, bilakontrak yang sudah ditandatangani tidakdipenuhi, maka pihakyang tidakmematuhi kontrak dapat digugat dengan ingkar janji. Sebagaimana dijabarkan dalamPasal 1239 KUHPerdata; "Tiap-tiap perikatanberbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu,apabila si berhutang tidak memenuhi kewa-jibannya, mendapatkan penyelesaiannyadalam kewajibannya memberikan penggan-tian biaya, rugi dan bunga'. Dalam ketentuanini, belum ada syarat apa yang harus dipenuhiuntuk kuaiifjkasi wanprestasi.

Dalam hal ini menarik untuk dicermati

Hukum Kontrak Inggris,^ yang dengan tegas

mengemukakan bahwa pihak yang melanggarkontrak wajib membayar ganti rugi kepadapihak yang dirugikan, asal kontrak yang ditandatangani memenuhi syarat yakni: a) jelasmaksud mengadakan perjanjian; b) persetu-juan yang tetap; c) prestasi; d) bentuknya; e)syarat-syarattertentu; dan f) kausa yang halal.

Bagaimana halnya hukum kontrak di Indonesia? Dalam hal ini ada beberapa pasalyangdapatdijadikan bahanacuan yakni Pasal1239 KUHPerdata yang mengemukakan bahwatiap-tiap perikatan untuk berbuatsesuatu, atauuntuk tidak berbuat sesuatu, apabila yangberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajibanmemberikan penggantian biaya, mgi dan bunga.Selanjutnya dalam Pasal 1243 KUHPerdatadisebutkan bahwa penggantian biaya, rugi danbunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan,barulah mulai diwajibkan, apabila yang berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi pe-rikatannya, tetap melalaikannya, atau jikasesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya,hanya dapat diberikan atau dibuat dalamtenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Dalam Pasal 1343 KUHPerdata disebut

kan, jika kata-kata suatu persetujuan dapatdiberikan berbagai macam penafsiran, harusdipilihnya menyelidiki maksud kedua belahpihak yang membuat persetujuan itu, daripadamemegang teguhartikata-katamenuruthuruf.Selanjutnya dalam Pasal 1346 KUHPerdatadisebutkan bahwa apa yang meragu-ragukanharus ditafsirkan menurut apa yang menjadikebiasaan dalam negeri atau di tempat dimana persetujuan telah dibuat.

*Abdul Kadir Muhammad. 1980. Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni. Him. 95.

111

Dengan mengacu kepada keter:uan-ketentuan yangtercantum daiam KUHPerdata,secara normatif, bila ada pihak yang rrerasadirugikan dapat menuntut pihak lainnya. Se-suai dengan hakekat kebebasan berkcntrak,tampaknya perlu dicantumkan klausul yangdapat melindungi konsumen.

Kontrak Standar dalam Praktik Bisnis

Disadari atautidak, perjanjian atau kontrakyang berlaku dalam praktik bisnis dewasa ini,pada umumnya sudah menggunakan kontrakstandar. Apabila demikian halnya, timbul per-tanyaan apakahdengan adanya standar kontrak tersebut, masih berlaku asas kebebasanberkontrak dalam hukum peijanjian?

Untuk menjawab pertanyaan di atas kira-nya perlu ditelaah secaraseksama pengaturanhukum perjanjian di Indonesia, dalam hal iniBuku 111 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata). Para ahli hukum, pada umumnya berpendapat, bahwaBuku III KUHPerdatayang mengatur hukum perjanjian menganutSistem Terbuka,^ artinya Hukum Perjanjianmemberikan kebebasan yang seluas-luasnyakepada masyarakat untuk mengadakanperjanjian yang berisi dan bermuatan apa sajaasal tidak melanggar ketertiban umum dankesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjianmerupakan hukum pelengkap (optional law).Oleh karena itu, pasal-pasal dalam ketentuanHukum Perjanjian boleh diabaikan, apabiladikehendaki oleh kedua. belah pihak yang

membuat perjanjian. Mereka boleh membuatketentuan sendiri yang mereka kehendaki.

Ada satu ha! yang kiranya harus diperha-tikan, bahwa sekalipun hukum perjanjianmenganut sistem terbuka, namun tidak berartipara pihak bebas sebebas-bebasnya dalammembuat perjanjian, tetapi harus mengindah-kan ketertiban umum dan kesusilaan walau-

pun harus disadan, agak sulit untuk menen-tukan kriteria ketertiban umum dan kesusilaan.

Namun sebagai pedoman, kiranya dapat di-pakai ukuran yakni kewajaran (reasonableness). Ini berarti harus memperhatikan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Hukum perjanjian rnenganut sistemterbuka dapat disimpulkan dari Pasal 1338ayat (1) KUHPerdata yang mengemukakanbahwa: "Semua perjanjian yang dibuat secarasah berlaku sebagai Undang-undang bag!mereka yang membuatnya".

Dengan mengacu kepada ketentuan diatas, masyarakat dapat membuat perjanjianapa saja yang diinginkan sepanjang meme-nuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian,sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320KUHPerdata. Pasal ini oleh para ahli hukum®disebut sebagaimana ketentuan yang mengatur masalah asas Konsensualisme dalamHukum Perjanjian artinya perjanjian adalahsah apabila ada kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok.

Lalu apa konsekuensi yang muncul dengandicapainya kata sepakat oleh pihak yangmembuat kontrak? Dengan adanya kata

®R. Subekti. WQ. Hukum Perjanjian. Jakartailntermasa. Him. 13. dan lihatSuryodiningrat. 1978. Azas-AzasHukum Perikatan. Bandung: Tarsito. Him. 23.

^Ibid.

112 JURNAL HUKUM. NO. 12 VOL 6.1999: 109 - 120

Senfosa Sembiring. Pencantuman Asas Kewajaran dalam...

sepakat, maka pada saat itulah muncul hakdan kewajiban para pihak. Ini berarti bila parapihak tidak mematuhi kewajibannya dapatdigugat oleh pihak iainnya. Yang menjadi per-tanyaan adalah sejak kapan kata sepakatdianggap sudahada.Apakah pada saat ditan-datanganinya kontrak pada saat penawarandisetujui oleh kedua belah pihak?

Dalam hal ini timbui berbagai pendapat,antara lain yang mengemukakan sebagai be-rikut: Maka dari itu, kalau membicarakan ten-tang perjanjian baku dan menempatkan seca-ra dogmatis dalam asas-asas hukum perjanjian, sebagaimana yang dikemukakan olehpara ahii hukum seabad yang lampau, tentuakan terjadi tubrukan dengan asas-asas darihukum perjanjian yakni kebebasan berkontrak,terutama denganpersesuaian kehendak yangmerupakan dasar dari perjanjian, kalau kebebasan dari para pihak dipegang teguh, makakadang-kadang akan dapat mengurangi kebebasan dari salah satu pihak.

Andaikata orang tidak membaca syarat-syarat perjanjian atau membaca tetapi tidakmengerti maksudnya dan menandatanganiperjanjian itu, maka persesuaian kehendak itutelah berlaku. Untuk itu periu memperluassistemnya dengan menggunakan jasa balkdari asas kepercayaan {vertrouwens beginsef).Ajaran ini telah mengganti ajaran kehendak(wilsleer). .

Piklran persesuaian kehendak yangmerupakan ajaran umum, dalam perjalananpuluhan tahun terakhir in! teiah ditinggalkan.

Kehendak tidak iagi merupakan norma-normaesensial dari perbuatan hukum, ia ada dibawah norma-norma pergaulan masyarakatyaitu sesuatu hal yang penting untuk menaf-sirkan perbuatan hukum. Di sini yang pentingadalah kehendak dari pembuat untuk menim-bulkan akibat hukum, apabila kehendak itutidak ada atau cacat, maka perbuatan hukumitu batal atau dapat dibatalkan.^

Kapan suatu perjanjian batal atau dapatdibatalkan? Dalam hal ini para ahii hukum ber-pendapat apabila syarat pertama dan keduayakni kata sepakat dan kecakapan dalamPasal 1320 KUHPerdata tidak dipenuhi, makaperjanjian batal demi hukum {null and void)artinya dari semula dianggap tidak ada perjanjian. Jadi tidak mengikat para pihak.^

Bagaimana halnya dengan Kontrak Stan-dar, apakah dapat dinyatakan batal demihukum atau dapat dibatalkan oleh salah satupihak yang merasa dirugikan dengan syarat-syarat yang dicantumkan dalam Kontrak Stan-dar? Untuk itu periu diperhatikan munculnyaKontrak Standar itu sendiri.

Munculnya kontrak standar dalam lalulintas hukum, dilandasi oleh kebutuhan akanpelayanan yang efektif dan efisien terhadapkegiatan transaksionai. Oleh karena itu, ka-rakter utama dari kontrak standar adalah pelayanan yang cepat(efisien) terhadapkegiatantransaksionai yangberfrekuensi tinggi, namuntetap dapat memberikan kekuatan sertakepastian hukum (efektif).Agar kontrak standardapat memberikan pelayanan yang cepat,

^Purwahid Patrik. 1998. "Perjanjian Baku danPenyalahgunaan Keadaan". Dalam Hukum Kontrak diIndonesia.Jakarta:Elips. Him. 145.

®R. Subekti. Op. Cif. Him. 19.

113

maka isi (kondisi/syarat) perjanjian kontrak "Dalam menerima setoran-setoran, BIIstahdar hams ditetapkan lebih dahulu secara hanyalah mempakan agen saudara atas se-tertulis dalam bentukformulirinikemudiandita- toran-setoran yang masih hams ditagih danwarkan kepada konsumen tanpa memperhati- tidak bertanggung jawab atas diperolehnyakan kondisi mereka satu sama lain.® tagihan tersebut. Apabila pembayaran atas

Jadi di sini, semakin tampak bahwa jumlah setoran tersebut akan dibebankankeberadaan kontrak standar dalam lalu lintas kembali ke dalam rekening saudara termasukhukum, khususnya di kalangan praktik bisnis, iumlah cek pada Bank yang tidak dapat dibayardianggap lebih efisien dan mempercepat disebabkan tidak cukupnya dana, pernaisuan,prosestransaksi bisnis. Bagipihak-pihakyang perintah penghentian pembayaran atauakan melakukan hubungan hukum, dalam ha! aiasan lain apa saja dan tanpa menghiraukanini konsumen. adakalanya tidak sempat mem- apakah setoran itu dikemballkan kepadapelajari syarat-syarat perjanjian yang dican- • saudara atau tidak. Apa-apa yang disetorkantumkan oieh pihak produsen dalam kontrak diterima BII denganpengertian bahwa saudarastandar. Syarat{klausul) yang dimaksudadalah bertanggung jawab penuh atas keaslian,adapya pembatasan atau bahkan pembebasan sahnya dan benamya semua tandatangan dantanggung jawab seseorang dalam rnelaksana- edosemen yang fertera pada apa-apa yangkan perjanjian. Klausul pembebasan ini oieh disetor tadi".para ahli hukum disebut dengan klausul Apabila dicermati klausal yang tercantumeksonerasi (exoneratie clausuley'̂ Maksud dalam formulir di atas, posisi atau kedudukanpencantuman klausul ini adalah membatasi pengguna jasa perbankan masih dapat di-tanggung jawab, bila ada gugatan dari pihak katakan ada keseimbangan dengan posisilain, karena tidak melaksanakan perjanjian bankir. Disebut demikian, karena bank hanya-atau tidak semestinya melakukan perjanjian. lah sebagai kuasa (agen) untuk menagih atas

Dengan adanya klausal tersebut, jelas perintah nasabah. Tentunya, risiko atas tidakposisi pihak yang membuat kontrak standar berhasilnya untuk menagih piutang tersebutcukup kuat, mengapa? Karena dari awal, ia wajar dibebankan ke pemberi kuasa (pemberisudah menyatakan tidak bertanggung jawab amanat) karena ketidaklengkapanpersyaratandalam hal ia iaiai untuk melaksanakan perjan- yang hams dipenuhi, misalnya keaslian tandajian. Untuk memahami lebih seksama, klausul tangan dalam endosemen.eksonerasi, berikutdikutlp klausul yang tercan- Contoh lain klausul eksonerasi misalnyaturn dalam formulir pembayaran melalui Bank klausul yang mencantumkan seperti ini: "Ke-Intemational Indonesia (BII) sebagai berikut: salahan dalam pengisian formulir ini adalah

tanggung jawab nasabah". Adalah wajar. bila

®Johannes Gunawan. Op. Cit Him. 45.'"Padanan kata yang paling tepat untuk exoneratie dausute, belum ada kesatuan pendapat di antara para

ahii hukum. Misalnya Sutan Remy Syahdeni, menggunakan istiiah klausul eksemsi. Uhat Sutan Remv SvahdeniOp. C/f.Him. 72.

^̂ " JURNAL HUKUM. NO. 12 VOL 6. 1999: 109- 120

Senfosa Sembiring. PencantumanAsas Kewajaran dalam...

kesalahan dibebankan kepada pihak yangmembuat kesalahan. Akan tetapi. tidak ditemuirisiko apa yang hams ditanggung oleh bankdalam ha! kesalahan ada di pihak bank. Disinilah terlihat ketidakseimbangan dafamkontrak standar yang banyak dijumpai dalampraktik bisnis yang sudah merambah ke-selumhsektor, tidakhanyadibisnisperbankaii

Perhatikan misalnya klausul dalam Per-janjian Kredit Bank. Acapkali ditemui klausul;sebagai berikut: "Penerimaan kredit wajibsepenuhnya kepada segala petunjukdan per-aturan serta ketentuan yang telah maupunyang masih akan ditetapkarr kemudian olehbank, sehubungan dengan pembenan kreditini". Di sini, tampakposisidebitiircukup lemah,.karena dia hams tunduk kepada selumh ketentuan Bank yang ditetapkan secara sepihak.Contoh klasik dalam hal ini adalah bungakredit. yang bisa setiap waktu dapat bempa,deblturhams patuh.

Apakah pencantuman klausul yang de-mikian dianggap sah, karena disepakati olehkedua belah pihak. Lag! pula, bukankah dalamhukum kontrak dianut asas kebebasan ber-

kontrakyang berarti para pihak dapat mencan-tumkan syarat-syarat apasajayang diinglnkan?

Dalam hal irri;. memang belum ada suatuundang-undang; khusus yang mengatur ma-salah kontrak standar, dalam arti hal-hal yangtidak perlu dicantumkan dalam kontrak standar. Khusus dalam duniaperbankan sebenar^nya, sudah adarambu-rambu yang dijabarkanUU No. 7 Tahun 1992 jo UU No.-10 Tahun1998. Dalam Pasal29 ayat(5)disebut, "Untukkepentingan nasabah, bank menyediakaninformasi mengenai kemungkinan timbulnyarisiko kemgian bagi transaksi nasabah yang

"Abdul Kadir Muhammad. Op.Cit. 154. "

dilakukan melalui bank". Seianjutnya dalampenjelasan pasal ini dikemukakan: Informasiyang disediakan untuk nasabah tersebutadalah informasi mengenai tingkat risiko darikegiatan yang menjadi sasaran penggunaanatau penempatan dana. Apablia informasitelah disediakan, maka bank dianggap telahmelaksanakan ketentuan ini; Informasi

tersebut perlu diberikan oleh bank, dalam halbank bertindak sebagai perantara dalammelakukan penempatan dana dari nasabahatau membeli/menjual surat berharga untukkepentingan dan atas perintah nasabahnya".

Bagaimana bentuk informasi yang di-maksud, apakah dicantumkan dalam kontrakstandar atau secara llsan belum jeias. Lainhalnyadi Inggris, di sana sudah ada undang-undang tentang syarat-syarat peijanjian yangtidak adil (TheUnfairContractTenDsAct, 1977).Dalam undang-undang ini disebutkan, tidakseorang pun dapatbertindak dalamsuatu per-dagangan dapat mengesampingkan tanggungjawab dalam perjanjian atau kesalahan per-data, balk dengan syarat-syarat perjanjianrnaupun dengan suatu pemberitahuan yangdiberikan atau dipanjangkan bagi kematianatau luka badan yang timbul sebagai akibatkelalaian. la.hanya dapat mengesampingkantanggung jawab bagikerugian lainnya karenakelalalannya, tetapi hanya jika ia dapat mem-buktikan bahwa pengesampingan^ itu layak.Seiainketentuan di atas, di inggrisjuga dapatditemui Undang-undang Perdagangan Wajar(The Fair TradingAct, 1973). Menurut Undang-undang ini. Menteri Perdagangan danPerindustrian, mempunyai kekuasaan untukmembuat peraturan-peraturan yang melarangpraktik dagang konsumertitertentu yang tidakdiinginkan."

115

Indonesia belum memiljki undang-un-dang yang mengatur secara khusus sepertihalnya di Inggris tersebut. Namun tidak berarti,bahwa para pihak bebas dalam menentukansyarat-syarat yang diinginkan dalam KontrakStandar, sebagaimana dapat dltemui, dalamperdagangan Internaslona! acapkali dltemuiadanya pilihan hukum. Dalam doktrin, maupundalam yurisprudensi, kebebasan para pihakuntuk memilih hukum mana yang berlaku Itutidak berarti bahwa pilihan boleh dilakukansecara sewenang-wenang, karena terdapatberbagai pembatasan, yaitu; a) sepanjangtidak melanggar ketertiban umum; b) tidakboleh menjadi penyelundupan hukum; dan c)hanya boleh dilangsungkan berkenaan denganbidang hukum perjanjian.'̂

Asas Kewajaran dalam Kontrak Standar

Apabila dicermati lahirnya asas Kebebasan Berkontrak, tidak dapatdilepaskan daripaham individualisme yang mengutamakanadanya persamaan hak di antara individu-individu. Hal in! pun tampak dalam pengaturanhak-hak individu, sebagaimana yang dijabarkandalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdt) bahwa seorang bayi dalam kan-dungan pun, bila kepentinganhya menghen-daki dianggap sudah lahir (lihat Pasal 2KUHPerdt). Jadi di sini terlihat, bahwa ke-dudukan individu dalam lalu llntas pergaulanhukum dianggap sah (sederajat) satu samalain.

Oleh karena itu, para pihak saling me-ngikat diri sebagaimana yang dijabarkandalam Pasal 1233 KUHPerdt, tiap-tiap peri-katan dilahirkan balk karena persetujuanmaupun karena undang-undang. Selanjutnyadalam Pasal 1313 KUHPerdt disebutkan,suatu persetujuan adalah suatu perbuatandengan mana satuorang atau lebih mengikat-kan dirinya terhadap satuorang Iain ataulebih.Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhiuntuk sahnya suatu perjanjian diatur dalamPasal 1320 KUHPerdt, yakni: (1) sepakatbagimereka yang mengikat dirinya; (2) kecakapanuntuk membuat perikatan; (3) adanya suatuhal tertentu; (4) adanya suatu sebabyang halal.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakahperjanjian yang sudah disepakati oleh parapihak, cukup dibuat secara lisan (oral contract)atau dibuat secara tertulis (written contract)?Dalam kehidupan masyarakat yang maslhsederhana, tampaknya perjanjian tersebutcukup dibuat secara lisan. Dengan kata lain,apa yang sudah disepakati kedua belah pihakmengikat bagi mereka dan itulah Undang-undang. Tampaknya asasseperti ini pun dapatdltemui dalam asas Hukum Romawi kuno,yang dikenal dengan Istllah pacta sunt ser-vanda artinya peganjian yang sudahdisepakatiharus sungguh-sungguh ditepati."

Bagaimana halnya dalam masyarakatmodern, atau tepatnya di era globalisasi ini,apakah perjanjian/kontrak cukup dibuat secaralisan? Dalam dekade terakhir ini, tampak

"BM. Kun^oro Jakti. "Pengaturan Perdagangan Intemational Pengalaman Indonesia dalam Praktik". DalamJual fie//Barangsecara International. Jakarta; Elips. Him. 99.

'̂ Lihat Kamus Hukum FoekernaAndera. Terjemahan SaiehAdiwinata, dkk. 1983. Bandung: Bina Cipta.Him. 384.

116 JURNAL HUKUM. NO. 12 VOL 6.1999: 109 -120

SentosaSembiring. Pencantuman Asas Kewajaran dalam...

bahwa masyarakat berpacu dengan waktu.Untuk itu diperlukan sistem kerja yang cepatdan efisien, tidak terkecuali dalam duniabisnis. Oleh karena itu, dikalangan dunia bisnisbutuh kepastian hukum, biiaada perseiisihandikemudian hari. Upaya yangdilakukan dalamhal ini, antara lain dengan Kontrak Standaratau pembakuan surat-surat kontrak. Bahkandi tingkat Perdagangan Internasional telahdiatur dalam International Sales of Goods,yangdikenal Konvensi Vienna1980.Konvensiini bertujuan untuk meningkatkan InternationalTrade atas dasar kesamaan derajat dan ke-mampuan bersamadan kemanfaatan bersamayang merupakan unsur yang penting dalampeningkatan hubungan persahabatanantamegara.

Hal ini didasarkan atas pendapat bahwapemberlakukan ketentuan-ketentuan seragamyang mengatur kontrak-kontrak Internationalsales of goods dengan memperhatikan sis-tem-sistemsosial, ekonomi, dan hukum yangberbeda, akan memberikan sumbangan ter-hadap penghapusan hambatan-hambatanhukum dalam international trade dan men-

dorong peningkatan international trade.^^Apabila yang mengadakan hubungan hu

kum antarsesama pengusaha, Kontrak Standar sebenamya tidak ada masalah, karenamereka berpegang pada prinsip ekonomiyang sama dengan menerapkan sistem ber-saing secara sehat dalam melayani kon-sumen. Tetapi dalam hubungan hukum antarapengusaha dan konsumen(common consum

ers) \us\m muncul permasalahan utama yaitukemampuan konsumen memenuhi syarat-syarat yang telahditerapkan secara baku dansepihak oleh pengusaha. Dalam hal inikonsumen harus menerima segalaakibat yangtimbul darl perjanjian tersebut, walaupunakibat itu merugikan konsumen tanpa ke-salahannya. Di sini konsumen dihadapkanpada satu pilihan yaitu menerima denganbesar hati;^®

Salah satu syarat yang harus dipenuhidalam menerapkan asas kebebasan berkon-trak adalah adanya itikad balk dari para pihakyang membuat kontrak. Itikad baik di waktumembuat suatu perjanjian berarti kejujuran.Orang yang beritikad baik menaruh ke-percayaan sepenuhnya kepada pihak lawan,yang dianggapnya jujur dan tidak, menyem-bunyikan suatu yang buruk yang kemudian haridapat menimbulkan kesulitan-kesuiitan. Itikadbaik dalam tahap pelaksanaan perjanjianadalah kepatutan yaitu suatu penilaian baikterhadap tindak tanduk suatu pihak dalam halmelaksanakan apa yang dijanjikan.^®

Berangkat dari pemlkiran ini, tentunyapihak pembuat kontrak standar tidak akangegabah dalam membuat syarat-syarat yangharus diikut oleh pihak lawan. Walaupun harusdisadari pula bahwa pihak pembuat kontrak,dalam hal ini pihak konsumen harus me-nyadari pula, bahwa dengan mengikatkan dirl,melahirkan kewajiban-kewajiban hukum.

Hal ini perlu ditekankan mengapa? Karena perjanjian tidak dapat dibatalkan karena

"LihatB.M. Kuntjoro Jakti. OpCit.Him. 96.^®Lihat Abdul Kadir Muhammad. 1992.Perjanjian Baku dalamPraktekPerusahaan Perdagangan.

Bandung: CitraAditya Bakti. Him. 4.Subekti. 1976. Aspek-AspekHukum Perikatan Nasional. Bandung: Alumni. Him. 26.

117

ada kekhilafan. Dengan menandatanganiperjanjian dianggap mengetahui isi dan syarat-syarat perjanjian. Lain halnya kalau terjadipenyalahgunaan keadaan yaitu apabila se-orang mengetahui, atau seharusnya mengertibahwa pihak lain karena keadaan-keadaantertentu (misalnya: dalam keadaan kepicikan.keadaan jiwa yang abnormal atau tidak ber-pengalaman) tergerak untuk melakukan per-buatan-perbuatan hukum. Penyalahgunaankeadaan (underinfluence) merupakan syaratdalam mengajukan tuntutan yang merugikanplhak lain.

Dalam lalu llntas hukum hal inl dapat terjadi,dalam penandatanganan kontrak standardl mana plhak konsumen tIdak bebas dalammenentukan pilihannya. Dalam hukum posltiftelah mengenal pula, bahwa kalau salah satuplhak merugikan plhak lain sebagai akibatpenyalahgunaan keadaan, Hogs Readdalamha! inl memutuskan, bahwa perjanjian Iniadaiah bertentangan dengan kesusllaan danPasal 1377 KUHPerdr' yang mengemukakanbahwa Suatu sebab adaiah terlarang, apabiladilarang oleh Undang-undang, atau apabilaberlawanan dengan kesusllaan atau ketertlbariurnum.

Dengan demlklan sekalipun para plhakdiberl kebebasan untuk membuat perjanjian,namun tIdak berartl para plhak bebas membuat syarat-syarat yang dapatmenguntungkansalah satu pihak dan merugikan plhak lainnya.Demlklan juga halnya dalam kontrak standar,pencantuman klausula eksonerasl dalam kon

"PatrlkPurwahid. Op.Cit Him. 153.'®Abdul Kadir Muhammad. Op.Crt. Him. 20.'®St. Remy Sjahdenl. Op.Cit Him. 78.

trak standaruntuk mencegah plhak konsumendirugikan pengusaha.^^

Dl Indonesia, walaupun secara teoritls dannormatif dilarang mencantumkan klausulaeksonerasl yang merugikan plhak konsumen,namun belum ditemui ada Putusan Pe-

ngadllan yang membatalkan pencantumanklausul yang memberatkan konsumen ter-sebut. Lain halnya di Amerika Serikat maupundl Inggris, dl sana dengan tegas disebutkan,blla menylmpang dari aturan dasaryang telahdllentukan, maka hakim akan memutuskanbahwa klausul Itu tidak dapat diterima sebagaibaglan dari perjanjian, dan karena Itu paraplhak tidak terikatoleh klausul tersebut."

Bagalmana halnya peran pemerlntahsendlrl? Sebagai payung dalam upaya per-lindungan hukum terhadap konsumen, mun-cul UU No. 8 Tahun 1999 tentang Periindung-an Konsumen, namun secara parsial, upayauntuk Itu dalam peraturan perundang-un-dangan telah mulal muncul, antara Iain dalambidang asuransi. Dalam PP No. 73 Tahun1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Per-asuranslan disebutkan, dalam setiap pe-masaran program asuransi, hanjs diungkap-kan InformasI yang relevan, tidak ada yangbertentangan dengan persyaratan yang dlcan-tumkan dalam polis dan tidak menyesatkan{llhat Pasal 17). Selanjutnya dikemukakan,polls atau bentuk perjanjian asuransi dengannama apa pun. berlkut lamplran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak bolehmengandung kata, kata-kata, atau kallmat

118 JURNAL HUKUM. NO. 12 VOL 6. 1999:109 - 120

Sentosa Sembiring. PencantumanAsas Kewajaran dalam...

yangdapat menimbulkan penafsiran yangber-.beda mengenai resiko yang ditutup asuransi-nya, kewajiban penanggung dan kewajibantertanggung, atau mempersulit tertanggungmengurus haknya {lihat Pasal 19 ayat 1).Tampaknya Pemerintah "mulai" melakukanpengawasan, terhadap kontrak standar yangdapat merugikan masyarakat seperti halnyadalam bisnis asuransi. Untuk itu, sebelumproduk asuransidipasarkan, harus dilaporkanterlebih dahulu kepada Menteri Keuangan{lihat Pasal18ayat(1)).

Asuransi adalah suatu perjanjian. Hal inidengan tegas dikemukakan dalam Pasal 246KUHD, "Asuransi atau pertanggungan adalahsuatu perjanjian, dengan mana seorangpenanggung mengikatkan d/r/kepada seorangtertanggung, dengan menerima suatu premi,untuk memberikan penggantian kepadanyakarena suatu kerugian, kerusakan atau ke-hilangan keuntungan yang diharapkan, yangmungkin akandideritanya karena suatu peris-tiwa yang tertentu".

Hal in! berarti dengandisepakatlnya syarat-syarat perjanjian, yang pada umumnya sudahdicantumkan dalam ketentuan polls asuransi,mengikat baik bagi penanggung maupuntertanggung. Oleh karenaitu, adalahwajardanpantas, bila produk yangakanditawarkan olehperusahaan asuransi (penanggung). besertadengansyarat-syarat dalam kontraknya, perludiketahui oleh pemerintah sebagai pejabatyang memiliki otoritas untuk mengawasiapakah suatu kontrak bertentangan denganUU atau ketertiban umum. Dengan adanyapengawasan ini, diharapkan klausul-klausulyang dicantumkan tidak merugikan salahsatupihak. Untuk itu prinsip kewajaran dalammembuat kontrak perlu ditaati.

Jadi disini teiiihat, bahwa sekalipundibeiikebebasan untuk membuat kontrak kepadapara pihak, namun tidak boleh bertentangandengan peraturan perudang-undangan dannilai-nilai kepatutan yang ada dalam masyarakat. Untuk itu perlu kiranya diperhatlkanrambu-rambu-yang dijabarkan dalam Pasal1337 KUHPerdt, yaitu suatu sebab adalahterlarang, apabila dliarang oleh Undang-un-dang atau apabila berlawanan dengan kesu-silaan atau ketertiban umum.'

Bagaimana mengimplementasikan ketentuandalam praktik bisnis, tampaknya peiiupenjabaran lebih lanjut, mengapa? Karenasebab (causa) apa yangdilarang olehUU, ataubertentang dengan ketertiban umum dan ke-susilaan, perlu ada suatu kriteria tertentu, agartidak terdapat interpretasi yang berbeda yangdapat membawa ketidaktertiban dalamberusaha (berniaga).

Simpulan

Penggunaankontrak standar dalam praktik bisnis pada masa mendatang, tampaknyamenjadi suatu halyang dianggap dapat mem-percepat lalu lintas bisnis. Kecenderungan inidalam tahun-tahun terakhir ini mulai teiiihat,sebagaimana dapat ditemui di bisnis perban-kan.Pengguna jasa perbankan cukup mengisiformulir yang telah disediakan oleh Bank, bilaingin menggunakan jasa perbankan tersebut.

Sepintas lalu, kontrak standar tersebuttidaklah menimbulkan masalah yuridls. Akantetapi, blla dicermati secara seksama, ke-dudukan hukum pengguna jasa (konsumen)sahgat lemah bila dibandingkan dengan ke-dudukan produsen (pembuat kontrak standar),karena pada umumnya pihak produsen melln-dungi dirinya dengan membuat pembatasan-

,119

pembatasan tanggung jawab dengan men-cantumkan klausul yang cukup memberatkankonsumen.

Dalam rangka untuk memberikan perlin-dungankepada konsumen, kiranya perlu men-cantumkan asas kewajaran-(reasonab/eness^dalam kontrak standar. Bila asas ini tidak

diperhatikan, maka kontrak tersebutbatal demihukum atau paling tidak Hakim dapat memu-tuskan, bahwa klausul yang memberatkankonsumen dapat dinyatakan tidak berlaku.Dengan adanya pencantuman asas tersebut,diharapkan hak dan kewajiban para pihakdalam Kontrak Standar, ada keseimbangan.Bila hal ini dapat dilakukan, maka tidak adaalasan lagi bagi konsumen untuk tidak me-matuhi kontrak yang sudah ditandatangani. •

Daftar Pustaka

Muhammad, Abdul Kadir. 1980. HukumPerjanjian. Bandung: Alumni.

. 1992.Peryan/Zan Baku dalam PraktikPerusa/iaan Perdagangan. Bandung:CitraAditya Bakti.

Hukum Kontrak dl Indonesia. 1998. Jakarta:

Elips.

Subekti, R.1976. Hukum Perjanjian. Jakarta:Intermasa.

. ^97S.Aspek'Aspek HukumPerikatanNasional. Bandung: Alumni.

Suryodiningrat. 1978. Azas-azas HukumPerikatan. Bandung: Tarsito.

Syahdeni, Sutan Remy. 1993. KebebasanBerkontrak dan Perlindungan YangSeimbang bagi para Pihak dalamPerjanjian Kreditdi Bank. Jakarta: IBl.

Jual Bell Barang secara International. Jakarta: Elips.

Kamus Hukum Foekerna Andrea. Terje-mahan Saleh Adiwinata, dkk. 1983.Bandung: Bina Cipta.

Projustitia No. 3 Tahun VEdisi Oktober 1987.

• ••

120 JURNAL HUKUM. NO. 12 VOL 6.1999:109 -120