Dak Kemendagri

LAMPIRANPERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIANOMOR 83 tahun 2012TENTANGPETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUSKEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2013

LAMPIRAN I

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)BIDANG PRASARANA PEMERINTAHAN

TAHUN ANGGARAN 2013

I. PENDAHULUAN.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TahunAnggaran 2013 telah ditetapkan alokasi DAK ke Daerah pada bidang pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, air minum,sanitasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana,kehutanan, sarana dan prasarana perdesaan, sarana perdagangan, listrik pedesaan, perumahan dan permukiman,keselamatan transportasi darat, transportasi perdesaan serta sarana dan prasarana kawasan perbatasan. DAKBidang Prasarana Pemerintahan Tahun 2013 dialokasikan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalammenyelenggarakan pelayanan publik.Sejalan dengan penerapan asas desentralisasi, prioritas lokasi diberikan kepada daerah pemekaran gunameningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah tersebut.Prasarana pemerintahan yang akan dibangun merupakan aset/kekayaan milik daerah yang bersifat fungsional,nyaman, aksesibel, serasi dan selaras dengan lingkungannya serta mempunyai nilai strategis.Prasarana tersebut selain untuk meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah diharapkan juga mampu menunjangoperasional penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara optimal. Di sisi lain,sebagai implikasi dari pembangunan prasarana pemerintahan di daerah khususnya bagi daerah pemekaran/daerahotonom baru, pembangunan prasarana pemerintahan tersebut diharapkan mampu memberikan multiplier effectterhadap pengembangan pusat pertumbuhan baru (growth pole), peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB),iklim investasi yang kondusif di berbagai sektor yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi peningkatan PAD.Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan daerah harus dilaksanakan secara konsisten danberkesinambungan dikaitkan dengan implikasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.Pembangunan prasarana pemerintahan melalui DAK ini perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi,serta memiliki manfaat, keserasian, kesesuaian dalam mendukung kenyamanan dan keselamatan kerja, tidak mewah,serta dirancang sesuai dengan estetika, budaya lokal dan aspek teknis lainnya.Berkenaan dengan hal tersebut dan dalam rangka efektivitas penggunaan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan(DAK Praspem), perlu ditetapkan petunjuk teknis meliputi dasar pemikiran, persyaratan teknis mencakup penyusunanindikator capaian sasaran, standar jumlah ruang dan luas gedung kantor serta kondisi dan persyaratan teknis lainnyayang harus dipedomani agar gedung kantor prasarana pemerintahan benar-benar berfungsi sebagai fasilitaspendukung kinerja pelayanan publik di daerah.Petunjuk teknis ini juga mengatur mengenai indikator, tolok ukur capaian sasaran program/kegiatan, persyaratanumum dan hal-hal teknis lainnya yang terkait dengan DAK Praspem Tahun 2013 yang disesuaikan dengan kondisidan karakteristik daerah penerima DAK Praspem.

II. TUJUAN DAN SASARAN

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintahkabupaten dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kegiatan yang dibiayaimelalui DAK Praspem Tahun 2013.

Lampiran Permendagri 83-2012::Juknis Pengelolaan DAK Kemendagri Th... http://ngada.org/bn37-2013lmp.htm

1 dari 17 3/26/2015 12:16 PM

Adapun Tujuan, Sasaran dan Ruang lingkup DAK Praspem Tahun 2013, adalah:A. Tujuan Menunjang pencapaian kinerja aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah khususnya bagi daerah otonom baru/pemekaran, dampakpemekaran, dan atau induk serta daerah lainnya yang prasarana pemerintahannya sudah tidak layak(non-pemekaran).

B. Sasaran Meningkatkan ketersediaan prasarana pemerintahan daerah sejalan dengan Peraturan PemerintahNomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, danPemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentangStandarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

C. Ruang Lingkup Arah penggunaan DAK ini diprioritaskan untuk pembangunan/perluasan gedung kantorBupati/Walikota dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bagi daerah otonom baru/pemekaran sertadampak pemekaran. Selain itu, diarahkan untuk memenuhi kewajiban daerah menyediakan prasaranapemerintahan daerah sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi PerangkatDaerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan PrasaranaKerja Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan arah penggunaan tersebut, lingkup kegiatan DAK Praspem, meliputi:1) Pembangunan/perluasan gedung kantor Bupati/Walikota2) Pembangunan/perluasan gedung kantor Setda Kab/Kota3) Pembangunan/perluasan gedung kantor DPRD Kab/Kota dan Sekretariat DPRD Kab/Kota4) Pembangunan/perluasan gedung kantor Inspektorat5) Pembangunan/perluasan gedung kantor Bappeda6) Pembangunan/perluasan gedung kantor Dinas Daerah7) Pembangunan/perluasan gedung kantor Lembaga Teknis Daerah

III. INDIKATOR DAN CAPAIAN SASARAN.

A. Penentuan indikator dan capaian sasaran program/kegiatan

Dalam menentukan indikator dan capaian sasaran, perlu diperhatikan hal-hal antara lain:1. Penerapan pendekatan prestasi kerja dan dipertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis.2. Tolok ukur ditentukan untuk masing-masing program dan kegiatan.3. Target kinerja terukur dan rasional dengan satuan ukuran seperti jumlah orang, jumlah unit, meter persegi (m ),

prosentase, dan sebagainya.4. Disesuaikan dengan jumlah dan ukuran ruang kantor.5. Memiliki kaitan logis dengan capaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD)

dan lima tahunan (RPJMD).6. Satu indikator capaian sasaran kegiatan memiliki satu target sasaran keluaran/output dan satu hasil/outcome.7. Besaran alokasi yang diterima.8. Rasio luas kantor dan jumlah pegawai.9. Indikator dan capaian sasaran kegiatan disusun hanya sampai dengan hasil (outcome) dan tidak

diperkenankan menggunakan ukuran secara kualitatif.10. Indikator dan capaian sasaran tersebut digunakan sebagai dasar mengevaluasi kinerja pelaksanaan.11. Dituangkan dalam RKA-SKPD dan DPA-SKPD sebagai rencana penggunaan dan dasar pelaksanaan.

Contoh: penyusunan indikator, tolok ukur dan target kinerja untuk kegiatan pembangunan Gedung Kantor Bupati,sebagai berikut:Program:Kegiatan:

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah.Pembangunan Gedung Kantor Bupati.

No. Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerjaa. Capaian Program Tersedianya gedung kantor Bupati yang memenuhi

standar prasarana pemerintahan daerah...... %(diisi dengan prosentase sesuaicapaian target kinerja dalamRKPD dan RPJMD)

b. Masukan/input(kegiatan)

Jumlah alokasi kegiatan Pembangunan GedungKantor Bupati.

Rp .....(diisi dengan jumlah rupiah)

2


2 dari 17 3/26/2015 12:16 PM

c. Keluaran/output(kegiatan)

Terbangunnya gedung kantor Bupati. ...... Unit(diisi dengan jumlah unitbangunangedung).... m(diisi dengan luas gedungkantor Bupati dalam satuan m ).

d. Hasil/outcome(kegiatan)

Berfungsinya gedung kantor Bupati. .... %(diisi dengan prosentaseberfungsinya gedung kantorbupati untuk kegiatanoperasional dan pelayananpublik)

B. Perencanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pemerintahan daerah, lebih efektif apabila dilakukandengan perencanaan strategis dan secara berkelanjutan atau menggunakan pendekatan Medium TermExpenditure of Framework (MTEF).Hal tersebut dilakukan dengan menyusun capaian sasaran tahunan berikut rencana perkiraan maju (forwardestimate) sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) tahun anggaran yaitu: tahun n, tahun (n+1) dan (n+2).Pencantuman indikator dan capaian sasaran untuk rencana tahun n s/d n+2 yang bersifat indikatif secara teknisdituangkan dalam RKA-SKPD kegiatan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan dimaksud.

IV. TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN.

A. Perencanaan dan Pemprograman

1. Tingkat Pusata. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun

dan menetapkan pencapaian prioritas nasional dalam RKP 2013 termasuk program dan kegiatan DAKseluruh bidang.

b. Kementerian Keuangan menyediakan data fiskal, penetapan alokasi melalui Peraturan MenteriKeuangan/PMK, Penyaluran Dana melalui transfer ke Daerah, Melakukan Monitoring dan Evaluasi bersamaKementerian Dalam Negeri dan Bappenas serta Kementerian dan Lembaga Lainnya.

c. Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah, melakukan pembinaan teknis kepadaPemerintah Daerah Kabupaten/Kota penerima DAK Praspem dalam proses penyusunan Rencana Kegiatandalam bentuk pendampingan dan konsultasi, serta melakukan evaluasi dan sinkronisasi atas usulanRencana Kerja dan perubahannya terkait kesesuaiannya dengan prioritas nasional.

d. Kementerian Pekerjaan Umum memberikan masukan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen BinaBangda dalam kegiatan dukungan manajemen teknis dan teknis lainnya dalam perumusan kriteria teknis,penyediaan data teknis, dan penyusunan indeks DAK Praspem.

2. Tingkat Kabupatena. Berdasarkan penetapan alokasi DAK Praspem Tahun 2013, Kepala Daerah penerima DAK Praspem Tahun

2013 membuat Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pemanfaatanDAK Praspem Tahun 2013 secara partisipatif dan kegiatan tersebut memenuhi kriteria prioritas nasional;

b. Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) harusmemperhatikan tahapan penyusunan program, penyaringan, dan penentuan lokasi kegiatan yang akanditangani, penyusunan pembiayaan, serta metoda pelaksanaan yang berpedoman pada standar, peraturan,dan ketentuan yang berlaku.

c. Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) DAK Praspem Tahun Anggaran2013 yang diusulkan oleh kabupaten/kota penerima DAK dimaksud harus sesuai dengan pelaksanaan,sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPA-SKPD), dan jika ada perubahan harus dikonsultasikan terlebih dahulu sampai mendapat persetujuandari Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

B. Pelaksanaan

2

2


3 dari 17 3/26/2015 12:16 PM

Dalam rangka menyiapkan desain bangunan gedung kantor Bupati/Walikota dan kantor DPRD serta kantor SKPDsesuai kebutuhan, perlu mempedomani hal-hal sebagai berikut:

1. Teknis pelaksanaan Bangunan Gedung Kantor Pemerintah Daerah, dimaksud meliputi:a. Pekerjaan tanah dasar (galian tanah pondasi dan penimbunan);b. Pekerjaan pemasangan dinding, lantai dan plesteran;c. Pekerjaan beton bertulang;d. Pekerjaan kusen, pintu/jendela/ventilasi;e. Pekerjaan Kap/Kuda-kuda/gording/atap/plafon;f. Pekerjaan pemasangan kunci dan alat-alat lainnya;g. Pekerjaan pengecatan dan finishing;h. Pekerjaan instalasi listrik;i. Pekerjaan instalasi/jaringan air;j. Pekerjaan lain-lain dalam rangka penyelesaian.Pedoman operasional pembangunan gedung kantor pemerintah daerah beserta proyeksi pendanaannya lebihlanjut agar mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Untuk pelaksanaan tahapan pengerjaan yang didanai dari DAK agar dilakukan sampai dengan tahappenyelesaian (serah-terima). Sesuai dengan PP No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, DAK besertadana pendamping tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik (FS,DED, pembersihan lokasi, pengukuran dan pemasangan), kegiatan penelitian, kegiatan pelatihan, kegiatanperjalanan dinas, dan kegiatan umum sejenis lainnya.

2. Standar Jumlah dan Luas Kantor Prasarana Pemerintahan Daerah.a. Ruangan kantor prasarana pemerintahan adalah ruang kantor Bupati/Walikota dan kantor DPRD termasuk

ruang rapat, ruang staf/adc dan ruang tunggu sesuai dengan kebutuhan.b. Untuk kantor SKPD yang dibangun adalah ruang kerja yang melekat dalam jabatan struktural atau

fungsional atau pelayanan administrasi perkantoran termasuk ruangan lainnya yang diperlukan. Dalamrangka memenuhi kebutuhan minimum prasarana pemerintahan, jumlah gedung kantor SKPD (badan, dinas,dan lembaga teknis daerah) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang OrganisasiPerangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

c. Pembangunan gedung kantor Bupati/Walikota, kantor DPRD dan kantor SKPD tersebut di atas berpedomanpada standar minimal luas kantor berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006.

d. Selanjutnya, untuk proyeksi penghitungan alokasi pembangunan gedung kantor Bupati/Walikota dan kantorDPRD serta kantor SKPD sesuai kebutuhan menggunakan standar satuan harga bangunan per m2disesuaikan dengan harga yang berlaku di daerah setempat yang ditetapkan dengan Peraturan KepalaDaerah.

e. Mengingat terbatasnya kemampuan keuangan daerah, dan dalam rangka efektivitas pembangunan saranadan prasarana pemerintahan, maka perencanaan pembangunan gedung kantor dimaksud dapat dilakukandengan pendekatan perkiraan maju (forward estimate) dengan jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga)tahunan.

f. Alokasi DAK Bidang Prasarana Pemerintahan agar benar-benar diutamakan untuk penyelesaianpembangunan gedung kantor Bupati/Walikota dan kantor DPRD serta SKPD sesuai kebutuhan sampai siapuntuk digunakan dan dicatat sebagai aset/kekayaan milik pemerintah daerah. Sehingga tidak diperkenankanalokasi dana tersebut dihibahkan maupun digunakan/dimanfaatkan untuk membangun bagian bangunantertentu di luar spesifikasi teknis pelaksanaan Bangunan Gedung Kantor Pemerintah Daerah (pembuatanpagar dst).

3. Pembangunan Prasarana Pemerintahan.Pembangunan/perluasan gedung kantor prasarana pemerintahan diperlukan sebagai upaya mendorong daerahmengatasi ketimpangan pembangunan pelayanan publik di daerah, sehingga tercipta tata kelola pembangunanyang efisien, efektif, partisipatif dan berkelanjutan.Hal tersebut dimaksudkan selain untuk menjaga keseimbangan dan keserasian pembangunan antar daerah,juga menghindari kondisi geografi daerah yang rentan terhadap gangguan bencana alam, guna mewujudkanruang yang aman dan nyaman serta produktif dalam pelayanan pemerintahan.

4. Memiliki nilai/manfaat untuk peningkatan kinerja.Peningkatan kinerja aparatur sangat erat kaitannya dengan penyediaan sarana dan prasarana kerja yang


4 dari 17 3/26/2015 12:16 PM

secara langsung berfungsi dan memiliki nilai/manfaat guna mendukung pelaksanaan kegiatan operasionalpenyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal.Pembangunan gedung kantor Bupati/Walikota dan kantor DPRD memiliki nilai yang strategis selain sebagailambang kebanggaan daerah, juga merupakan eksistensi dari berdirinya lembaga pemerintahan daerah yaituBupati/Walikota dan lembaga perwakilan rakyat daerah.Khusus untuk gedung kantor dinas/badan/lembaga teknis daerah yang dibangun bermanfaat untuk mendukungkelancaran proses pelayanan, menjalin hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai, memudahkankomunikasi, memacu motivasi dan semangat kerja yang lebih tinggi, meningkatkan pengendalian danpengamanan baik yang sifatnya administratif maupun operasional tugas kantor.Oleh karena itu, untuk dapat mencapai nilai/manfaat pembangunan gedung kantor perlu memperhatikan aspekefisiensi, efektivitas, manfaat fungsional, keselamatan, kesejahteraan sesuai dengan prinsip kewajaran dankepatutan serta beban dan kemampuan keuangan daerah.

5. Kenyamanan gedung kantor.Untuk menciptakan kondisi kerja yang kondusif bagi pejabat/pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi dimasing-masing SKPD, perlu didukung dengan kondisi yang nyaman, memiliki keleluasaan bergerak secarasehat, teratur, kecukupan cahaya dan ventilasi yang sehat dan didukung dengan fasilitas ruang kerja danfasilitas pendukung yang memadai.

6. Daya tahan konstruksi bangunan kantor.Konstruksi bangunan dan ruangan perkantoran perlu didesain agar menghasilkan struktur konstruksi bangunanyang memiliki daya tahan dan kekuatan terhadap berbagai kondisi geografis dan geologis masing-masingdaerah, seperti konstruksi tahan gempa, tahan api, tahan air, konstruksi daerah rawa, pesisir dan sebagainya.Hal tersebut diprioritaskan bagi daerah-daerah yang memiliki karakteristik rawan bencana alam/gempa, rawankebakaran, rawan banjir dan daerah yang berada di wilayah rawa dan pesisir/kepulauan.

7. Berbasis estetika dan artistik budaya lokal.Bentuk dan desain konstruksi bangunan kantor agar diupayakan berbasis estetika dan artistik budaya lokal. Haltersebut dimaksudkan agar bangunan kantor memiliki ciri dan kekhususan dibandingkan dengan bangunanlainnya, mudah untuk diakses dan merupakan bagian dari upaya pelestarian/pengenalan budaya lokal didaerah setempat.

8. Tidak berkesan mewah, sesuai dengan kewajaran dan kepatutan serta hemat energi.Bentuk dan bangunan ruangan/kantor yang direncanakan harus menghindari kesan bergaya mewah, agar tidakmenimbulkan dampak dan citra yang kurang baik di kalangan masyarakat sekitar dan hemat energi sehinggamenghindari adanya kesan pemborosan terhadap keuangan negara/daerah.Oleh karena itu, perlu diupayakan agar pembangunan gedung kantor menerapkan prinsip kewajaran dankepatutan baik dilihat dari aspek biaya maupun bentuk dan struktur konstruksi bangunan berkesan sederhanatanpa mengurangi nilai, kualitas dan manfaat yang dimiliki. Bentuk dan struktur bangunan kantor sedapatmungkin dihindari bangunan yang bertingkat tinggi, mengurangi hiasan atau ornamen yang terkesan glamourdan lebih memanfaatkan bahan material produksi buatan dalam negeri.

9. Dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan/perluasan.Bangunan prasarana kantor sebaiknya memiliki "master plan" yang memungkinkan untuk dibangun secarabertahap dan berkelanjutan.Hal ini dimaksudkan agar prasarana kantor yang dibangun dimungkinkan untuk dilakukan pengembangansesuai dengan kebutuhan dan/atau penambahan beban tugas dan fungsi organisasi.

10. Memberikan dampak ekonomis.Pembangunan gedung kantor pemerintah daerah perlu dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkandampak ekonomis bagi pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat di daerah.Dampak ekonomis bagi daerah dimaksud diutamakan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan, baik disektor informal, sektor barang dan jasa, sektor perumahan, dan sektor lainnya serta membuka peluangpenyerapan tenaga kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Oleh karena itu, rencana pembangunan gedung kantor harus memperhatikan letak dan lokasi yangbenar-benar potensial dan layak, sehingga dapat memberikan dampak ekonomis bagi daerah.


5 dari 17 3/26/2015 12:16 PM

11. Memberikan dampak peningkatan PAD.Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, bertumbuhnya investasi, meningkatnya daya jual danterbukanya lapangan/kesempatan kerja dibarengi dengan terbangunnya prasarana pemerintahan daerah yanglayak dan memadai akan mampu meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat maupun dunia usahauntuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang pada gilirannya akanberdampak pada peningkatan PAD.

12. Penganggaran program/kegiatan sesuai dengan prinsip desentralisasi.Pembangunan gedung kantor pemerintah daerah didasarkan pada prinsip desentralisasi didasarkan padastruktur dan kodifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi serta jenis program dan kegiatan.Pentingnya pengkodefikasian ini dengan pertimbangan antara lain memberikan kemudahan dalam menyusundokumen penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akutansi keuangan daerah dan pertanggungjawabanpelaksanaan APBD serta untuk keselarasan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dankeuangan Negara serta government financial statistic (GFS).

Rencana pembangunan gedung kantor prasarana pemerintahan agar disampaikan kepada Menteri Dalam Negeriuntuk dikonsultasikan dengan melampirkan data pendukung antara lain:a. Data Prasarana Pemerintahan yang telah dimiliki masing-masing Kabupaten/Kota, yang didalamnya terdapat

luas dan kondisi gedung/kantor, jumlah total pegawai, beserta kepemilikan), sesuai dengan format inventarisDitjen Bina Pembangunan Daerah;

b. Rencana penggunaan yang memuat: nama kegiatan, tujuan, hasil (output), luas kantor, lokasi, jumlah danapendamping dan penjelasan lainnya yang diperlukan;

c. Draft RKA SKPD;d. Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan harga satuan barang dan tenaga kerja dan Harga Satuan

Bangunan Gedung Negara.e. Surat pernyataan kesanggupan Kepala Daerah untuk penyediaan lahan, IMB, dan penyelesaian bangunan.

C. Koordinasi

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan DAK Praspem, diperlukan koordinasi teknis secara berjenjang berdasarkantugas dan tanggungjawab masing-masing, yaitu:

1. Tingkat PusatKoordinasi dalam pelaksanaan tingkat pusat dilaksanakan oleh masing-masing unit yang bertanggungjawabdalam kegiatan DAK Praspem antara lain:a. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengkoordinasikan kebijakan Dana

Alokasi Khusus agar sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun yang akan datangsehingga terjadi integrasi antara prioritas nasional dan kebutuhan daerah.

b. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah melakukan koordinasi terhadappenyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan Dana Alokasi Khusus.

c. Kementerian Keuangan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam rengka menyusunkriteria umum dan kriteria khusus untuk mendapatkan indeks daerah terhadap pelaksanaan masing-masingKementerian/Lembaga.

d. Kementerian Dalam Negeri melalui Sekretariat Jenderal melakukan koordinasi perumusan kebijakan sertapenyelenggaraan DAK Praspem.

e. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melalui kegiatandukungan manajemen teknis dan teknis lainya melakukan koordinasi kebijakan teknis dan penatusahaanpenyelenggaraan program dan kegiatan DAK Praspem.

2. Tingkat Kabupatena. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di kabupaten bertanggungjawab dalam

merencanakan penentuan lokasi kegiatan DAK Praspem Tahun 2013, dan merencanakan sinkronisasikegiatan dengan SKPD terkait pengelola kegiatan;

b. Melalui Surat Keputusan, Kepala Daerah penerima DAK Praspem Tahun 2013 menetapkan SKPD atauLembaga Teknis pelaksana kegiatan DAK praspem di daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yangdibebankan.


6 dari 17 3/26/2015 12:16 PM

D. Alokasi DAK Prasarana Pemerintahan Tahun 2013

NO KABUPATEN/KOTA ALOKASI (Rp/juta) 1 Kab. Pidie 5.418,13 2 Kab. Aceh Barat Daya 5.530,10 3 Kab. Asahan 4.434,57 4 Kab. Dairi 3.855,36 5 Kab. Tapanuli Selatan 4.407,13 6 Kota Padangsidempuan 4.507,96 7 Kab. Pakpak Bharat 4.690,39 8 Kab. Humbang Hasudutan 5.092,30 9 Kab. Labuhanbatu Selatan 5.046,2910 Kab. Solok 4.595,2111. Kota Payakumbuh 3.896,5012. Kab. Dharmasraya 5.248,3113. Kab. Solok Selatan 3.705,5114. Kab. Kepulauan Meranti 7.706,3515. Kab. Lingga 6.413,8916. Kab. Bungo 5.564,0417 Kab. Kerinci 5.989,4018. Kab. Merangin 5.389,0319. Kab. Muara Enim 6.337,5320. Kab. Rejang Lebong 4.074,9821. Kab. Bengkulu Tengah 5.175,6522. Kab. Pringsewu 5.319,6423. Kab. Mesuji 5.080,5424. Kab. Tulang Bawang Barat 5.035,5425. Kab. Ciamis 5.269,1826. Kab. Tasikmalaya 4.915,7027. Kab. Lebak 4.159,2628. Kab. Serang 5.425,0329. Kab. Banjarnegara 4.452,1430. Kab. Cilacap 4.545,6831. Kab. Gunung Kidul 4.205,1932. Kab. Kulon Progo 4.059,2833. Kab. Bangkalan 5.041,1534. Kab. Ngawi 4.341,3935. Kab. Pacitan 3.847,2236. Kab. Sumenep 3.951,8537. Kab. Trenggalek 3.835,5538. Kota Blitar 4.036,3439. Kota Probolinggo 3.735,3440. Kab. Bengkayang 4.715,6341. Kab. Sintang 5.010,7642. Kota Singkawang 7.679,4843. Kab. Sekadau 6.700,7944. Kab. Kayong Utara 4.895,6845. Kab. Kubu Raya 6.504,7646. Kab. Kotawaringin Timur 6.933,2547. Kab. Gunung Mas 4.915,3948. Kab. Seruyan 5.144,8349. Kab. Tana Tidung 7.580,7250. Kab. Bolaang Mongondow 5.109,2451. Kab. Kepulauan Talaud 7.584,2152. Kab. Tomohon 4.716,24


7 dari 17 3/26/2015 12:16 PM

53. Kab. Minahasa Utara 4.677,1854. Kab. Minahasa Tenggara 5.153,2755. Kab. Bolaang Mongondow Selatan 5.582,3656. Kab. Pohuwato 5.765,3457. Kab. Bone Bolango 5.402,6758. Kab. Banggai Kepulauan 4.973,6859. Kab. Poso 4.943,1160. Kab. Sigi 4.429,7661. Kab. Bantaeng 5.357,7462. Kab. Gowa 5.154,8963. Kab. Jeneponto 5.595,5564. Kab. Kepulauan Selayar 5.943,2465. Kab. Mamasa 5.559,8366. Kota Kendari 4.035,7667. Kab. Gianyar 5.418,4768. Kab. Klungkung 4.541,5069. Kab. Bima 4.600,4270. Kab. Lombok Barat 5.120,5871. Kab. Ngada 4.717,9272. Kab. Timor Tengah Selatan 4.388,9273. Kab. Nagekeo 4.664,6574. Kab. Sabu Raijua 6.753,5875. Kota Ambon 5.539,3376. Kab. Kepulauan Aru 6.099,3377. Kota Tidore Kepulauan 5.525,7178. Kab. Pulau Morotai 4.802,8679. Kab. Merauke 13.052,5780. Kab. Keerom 4.879,8681. Kab. Tolikara 13.045,8882. Kab. Yalimo 17.847,5283. Kab. Lanny Jaya 14.126,5584. Kota Sorong 7.493,6685. Kab. Tambrauw 10.559,74 TOTAL 481.579,06

V. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan DAK Praspem Tahun 2012 di daerah mengacu pada Surat Edaran Bersama(SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri dan MenteriKeuangan Nomor: 0239/M.PP/11/2008, 900/3556/SJ, SE 1722/MK 07/2008 tanggal 21 November 2008 tentangPetunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK.Adapun ruang lingkup monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:1. Tahap Persiapan

a. Usulan sampai dengan rencana kegiatan.b. Kesesuaian Rencana Kerja dengan Program Prioritas Nasional dan arah Pemanfaatan DAK.

2. Tahap Pelaksanaana. Kesesuaian Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dengan Dokumen Pelaksana Anggaran-Satuan

Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) terkait nama kegiatan, lokasi, serta alokasi.b. Kesesuaian hasil pelaksanaan kegiatan dengan NSPM (Norma Standar Pelayanan Minimum/dokumen

kontrak/spesifikasi kegiatan) yang telah ditetapkan.c. Pencapaian sasaran fisik dan keuangan.

3. Tahap Pelaporana. Tingkat Kepatuhan.b. Substansi pelaporan sesuai format dalam SEB.

4. Tahap Evaluasia. Evaluasi dampak dan manfaat.


8 dari 17 3/26/2015 12:16 PM

b. Evaluasi Kinerja.

VI. PELAPORAN

1. Pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK Praspem berisi gambaran hasil pelaksanaan kegiatan yang memuat targetdan realisasi pencapaian sasaran keluaran (output) dan hasil (outcome), realisasi fisik dan jumlah dana yangterealisasi yang disertai dengan berbagai hambatan/kendala yang dihadapi di lapangan untuk dijadikan dasarmenetapkan langkah-langkah dan kebijakan lebih lanjut.

2. Laporan disusun oleh Gubernur untuk kegiatan DAK Praspem Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk kegiatanDAK Praspem Kabupaten/Kota.

3. Dalam rangka tertib administrasi pelaporan, laporan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan laporanBupati/Walikota kepada Gubernur disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:a. Laporan pelaksanaan kegiatan DAK Praspem disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tahapan selesai

dilaksanakan.b. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan DAK Praspem disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2013.c. Laporan pelaksanaan kegiatan DAK Praspem Kabupaten/Kota yang disampaikan kepada Gubernur wajib

disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanyalaporan dimaksud.

4. Bagi daerah yang menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Praspem secara tertib dan tepat waktu baik laporantriwulan maupun laporan akhir dijadikan sebagai dasar dalam menentukan pengalokasian DAK Praspem tahunberikutnya.

VII. HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIPERHATIKAN.

1. Dalam rangka mengantisipasi keterlambatan dalam penentuan letak dan lokasi wilayah pembangunan gedungkantor pemerintahan daerah yang dapat memberikan implikasi terhadap penyelesaian pelaksanaan kegiatan, perludilakukan langkah-langkah sebagai berikut:a. Penetapan letak dan lokasi kantor prasarana pemerintahan yang dibangun harus berada dalam lahan

kepemilikan Pemda yang dilengkapi dengan sertifikasi atau surat keterangan lainnya yang sah sesuaiperaturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Mempersiapkan rencana pembangunan dan perluasan mempertimbangkan besaran alokasi, rencana tataruang, dampak ekonomis, serta persyaratan teknis yang ditetapkan.

c. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan dunia usaha, dan kelompok masyarakat di daerah setempatdalam rangka mendorong kesadaran untuk berpartisipasi dan bertanggungjawab mensukseskan programpembangunan dan perluasan kantor.

d. Penyebarluasan informasi mengenai rencana pembangunan gedung kantor di wilayah/daerah setempat.2. Sebagai acuan dalam menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Harga Satuan pembangunan

gedung kantor perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:a. Standar satuan harga bangunan yang telah ditetapkan instansi pemerintah untuk pembangunan gedung

negara/pemerintah daerah.b. Indeks kemahalan konstruksi yang berlaku di daerah setempat.c. Proyeksi kenaikan harga bahan bangunan sebagai akibat inflasi, kenaikan harga bahan bakar minyak dan

sebagainya.3. Untuk kegiatan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan yang dilaksanakan dengan mekanisme kontrak, agar

berpedoman pada ketentuan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah, yaitu Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, beserta perubahannya yakni Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 70 Tahun 2012.

4. Dalam hal terjadi perubahan penggunaan alokasi kegiatan DAK Praspem dari yang telah ditetapkan sebelumnyayang disebabkan alasan "force majeure" dan atau alasan yang signifikan dapat dikonsultasikan dengan MenteriDalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

5. Dalam hal optimalisasi penggunaan DAK, mengacu pada PMK No. 06/PMK.07/2012 beserta perubahannyatentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah, serta Permendagri No. 20 Tahun2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Daerah, daerah penerima DAK Praspem T.A.2013 dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK untuk kegiatan-kegiatan pada bidang DAK yang sama dansesuai dengan teknis pelaksanaan Bangunan Gedung Kantor Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalampetunjuk teknis yang ditetapkan, apabila akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang DAK lebih kecil dari pagubidang DAK tersebut.


9 dari 17 3/26/2015 12:16 PM

6. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Baru, maka pengelolaan keuangan DAKPraspem dalam APBD dilakukan mandiri atau terpisah dari Daerah Induknya.

7. Dalam rangka penyiapan data pengalokasian DAK Praspem, agar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah(BAPPEDA) bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Biro Aset Daerah untuk menyampaikan data daninformasi mengenai prasarana pemerintahan daerah kepada Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal BinaPembangunan Daerah, paling lambat pada bulan Mei 2013. Data prasarana pemerintahan dimaksud mencakupstatus kepemilikan (sewa, pinjam pakai), kondisi (rusak, rusak berat) dan rencana gedung/ruang kantor yang akandibangun dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam juknis ini.

8. Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah agar melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan DAK Praspemdi Kabupaten/Kota masing-masing.

9. Badan Pengawas Daerah Kabupaten/Kota agar melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dan tertibadministrasi penatausahaan keuangan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan DAK Praspem diKabupaten/Kota.

10. Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan monitoring dan evaluasipenggunaan DAK Praspem di Provinsi sebagai penerima DAK Praspem sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

VIII. PENUTUP.

Lampiran Petunjuk Teknis ini agar menjadi pedoman dalam pengelolaan DAK Praspem Tahun 2013.

LAMPIRAN II

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN

TAHUN ANGGARAN 2013

I. PENDAHULUAN

Konektivitas wilayah memiliki fungsi yang sangat penting, khususnya sebagai katalisator dalam mendukungpertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan pemersatu wilayah NKRI. Ketersediaan terhadap jasa pelayanantransportasi, sangat penting guna mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat diwilayah pedalaman dan terpencil. Oleh sebab itu, pembangunan transportasi diarahkan untuk meningkatkanpelayanan jasa transportasi perdesaan secara efisien, handal, berkualitas, aman dan dengan harga terjangkau.Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumberdayalainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah perdesaan. Dengan adanya transportasiharapannya dapat menghilangkan isolasi dan memberi stimulan ke arah perkembangan di semua bidang kehidupan,baik perdagangan, industri maupun sektor lainnya di daerah perdesaan. Akses terhadap sarana dan prasaranatransportasi perdesaan merupakan permasalahan utama dan penting untuk ditangani di perdesaan karena di sampingsebagai upaya pemenuhan pelayanan dasar juga merupakan pintu masuk bagi inovasi, mobilitas dan berbagaipeluang untuk peningkatan kehidupan sosial ekonomi.Sampai saat ini pembangunan sektor transportasi masih belum mampu menjangkau sampai ke pelosok daerah.Keterbatasan akses transportasi diperdesaan sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik terutama di KawasanStrategis Cepat Tumbuh (KSCT) yang meliputi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri, dan perdaganganserta Kawasan Strategis di daerah (Kab/Kota) dengan kondisi fiskal relatif rendah termasuk wilayah Tertinggal,Pesisir, Perbatasan dan pulau-pulau terpencil. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi perdesaanmasih rendah.Sulitnya akses tersebut akan menyebabkan potensi yang ada pada wilayah perdesaan tidak dapat dimanfaatkansecara optimal. Jenis jalan juga mempengaruhi lalu lintas perdagangan antar satu wilayah perdesaan dengan wilayahlainnya untuk dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi suatu daerah menjadi lebih baik.Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Perdesaan (DAK Transdes) Tahun 2013mengatur tentang tertib pemanfaatan, pelaksanaan dan pengelolaan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten,maupun instansi/pihak/masyarakat terkait serta pelaksanaan koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri,Kementerian terkait, dengan dinas teknis terkait di Provinsi dan Kabupaten dalam pelaksanaan, pengelolaan, danpemantauan teknis kegiatan DAK Transdes Tahun 2013.


10 dari 17 3/26/2015 12:16 PM

II. TUJUAN DAN SASARAN

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintahkabupaten dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kegiatan yang dibiayaimelalui DAK Transdes Tahun 2013. Adapun Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup DAK Transdes Tahun 2013,adalah:A. Tujuan

Menjamin kelancaran distribusi barang dan jasa melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi wilayahperdesaan di Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dalam rangka meningkatkan daya saing, sesuai dengan StandarPelayanan Minimal.

B. SasaranMeningkatnya ketersediaan dan kemudahan aksesibilitas masyarakat perdesaan terhadap pelayanan konektivitaswilayah dari sentra-sentra produksi menuju outlet-outlet pemasaran di tingkat lokal, nasional, internasional, untukmeningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dalam rangka meningkatkan daya saing.

C. Ruang LingkupNama program adalah Transportasi Perdesaan, dengan 2 kegiatan meliputi:1. Pembangunan dan peningkatan jalan poros/jalan antar wilayah yang menghubungkan pusat produksi dengan

sentra pemasaran di KSCT.2. Pengadaan sarana angkutan penumpang dan barang yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah,

berupa bus perintis, mini bus, pick up, dump truck, dan kapal (kapal kayu/kapal fiberglass/kapal mesin tempel).

III. INDIKATOR DAN CAPAIAN

A. Penentuan indikator dan capaian sasaran program/kegiatan

Dalam menentukan indikator dan capaian sasaran, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:Penerapan pendekatan prestasi kerja dan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis;1. Tolak ukur ditentukan untuk masing-masing program dan kegiatan;2. Kebutuhan prasarana angkutan, yaitu rasio jumlah desa bukan aspal dengan moda transportasi darat, sungai,danau, perairan dan laut;

3.

Panjang jalan poros wilayah yang menghubungkan pusat produksi dengan sentra pemasaran ekonomi;4. Kebutuhan sarana angkutan perdesaan, yaitu jarak dan waktu tempuh rata-rata dari desa ke ibukotakecamatan/kabupaten;

5.

Karakteristik kewilayahan, yaitu rasio jumlah desa pertanian, perikanan dan pariwisata dibagi total jumlahdesa;

6.

Jumlah kawasan strategis cepat tumbuh (terutama di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata);7. Memiliki kaitan logis dengan capaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan dan limatahunan (RPJMD);

8.

Satu indikator capaian sasaran kegiatan memiliki satu target sasaran keluaran (output) dan satu hasil(outcome);

9.

Besaran alokasi yang diterima.10. Indikator dan capaian sasaran kegiatan disusun hanya sampai dengan hasil (outcome) dan tidakdiperkenankan menggunakan ukuran secara kualitatif.

11.

Indikator dan capaian sasaran tersebut digunakan sebagai dasar mengevaluasi kinerja pelaksanaan.12. Dituangkan dalam RKA-SKPD dan DPA-SKPD sebagai rencana penggunaan dan dasar pelaksanaan.13.

Contoh: Penyusunan indikator, tolak ukur dan target kinerja untuk kegiatan Pembangunan, Peningkatan JalanPoros Wilayah, atau Pengadaan Sarana Transportasi Perdesaan, sebagai berikut:Program:Kegiatan:

Transportasi Perdesaan1) Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Wilayah;2) Pengadaan Sarana Transportasi Perdesaan.

No Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja %a Capaian Program Tersedianya jalan poros wilayah

- Sarana transportasi perdesaan yang sesuaikriteria dan standar

.... %(diisi dengan prosentase sesuaicapaian target kinerja dalamRPJMD)


11 dari 17 3/26/2015 12:16 PM

b. Masukan/input(kegiatan)

- Jumlah alokasi kegiatan pembangunan, danpeningkatan jalan poros wilayah;

- Pengadaan sarana transportasi perdesaan.

Rp ....(diisi dengan jumlah rupiah)

c. Keluaran/output(kegiatan)

- Terbangunnya, terpelihara jalan poros wilayah;- Tersedianya sarana transportasi perdesaan

Ruas ....(diisi dengan panjang, luas danlebar jalan) serta jumlah unitangkutan.

d. Hasil /outcome(kegiatan)

- Berfungsinya jalan poros wilayah;- Berfungsinya sarana transportasi perdesaan.

.... %(diisi dengan prosentaseberfungsinya jalan poroswilayah dan sarana transportasiperdesaan sebagai pendukungoperasional kegiatan danpelayanan publik)

B. Perencanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pemerintahan daerah, lebih efektif apabila dilakukandengan perencanaan strategis dan secara berkelanjutan atau menggunakan pendekatan Medium TermExpenditure of Framework (MTEF).Hal tersebut dilakukan dengan menyusun capaian sasaran tahunan berikut rencana perkiraan maju (forwardestimate) sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) tahun anggaran yaitu: tahun n, tahun (n+1) dan (n+2).Pencantuman indikator dan capaian sasaran untuk rencana tahun n s/d n+2 yang bersifat indikatif secara teknisdituangkan dalam RKA-SKPD kegiatan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan dimaksud.

IV. TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

A. Perencanaan dan Pemrograman

1. Tingkat Pusata. Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah, melakukan pembinaan teknis kepada

Pemerintah Daerah Kabupaten penerima DAK Transdes dalam proses penyusunan Rencana Kegiatandalam bentuk pendampingan dan konsultasi, serta melakukan evaluasi dan sinkronisasi atas usulanRencana Kerja dan perubahannya terkait kesesuaiannya dengan prioritas nasional;

b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan memberikan masukan kepada KementerianDalam Negeri dalam perumusan kriteria teknis, penyediaan data teknis, dan penyusunan indeks DAKTransdes.

2. Tingkat Kabupatena. Berdasarkan penetapan alokasi DAK Transdes Tahun 2013, Bupati penerima DAK Transdes Tahun 2013

membuat Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pemanfaatan DAKTransdes Tahun 2013 secara partisipatif dengan tetap menjaga kegiatan tersebut memenuhi kriteria prioritasnasional;

b. Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) harusmemperhatikan tahapan penyusunan program, penyaringan, dan penentuan lokasi kegiatan yang akanditangani, penyusunan pembiayaan, serta metoda pelaksanaan yang berpedoman pada standar, peraturan,dan ketentuan yang berlaku;

c. Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) DAK Transdes 2013 yangdiusulkan oleh kabupaten-kabupaten penerima DAK dimaksud harus sesuai dengan pelaksanaan, dan jikaada perubahan harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dalam halini Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

B. Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan DAK Transdes adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan, dan Peningkatan Jalan Poros Wilayaha. Pengelolaan prasarana jalan dilakukan oleh SKPD yang membidangi pekerjaan umum atau istilah lainnya di

kabupaten yang bertanggungjawab untuk melaksanakan seluruh proses pengelolaan DAK Transdes Tahun


12 dari 17 3/26/2015 12:16 PM

2013.Pembangunan, dan Peningkatan jalan poros wilayah melalui DAK Tanrsdes harus disinergikan denganprogram pembangunan jalan kabupaten, provinsi dan nasional dan koordinasi dengan Bappeda Kabupatendan Provinsi; dan

b. Tahapan penanganan jalan non status dalam pemanfaatan DAK meliputi kegiatan pemrograman danpenganggaran terdiri dari:1) Penyusunan Daftar Ruas Jalan merupakan tahap awal yang perlu dipersiapkan oleh pelaksana

Pemerintah Kabupaten berupa penyusunan daftar luas jalan non status sesuai form data dasar potensidesa dan ketersediaan prasarana dan sarana Trasportasi Perdesaan.

2) Penyusunan Daftar Ruas Jalan Prioritas non status Kabupaten adalah dengan mempertimbangkanaspek-aspek sebagai berikut: (1) Sesuai dengan kebijakan nasional, yaitu membuka aksesibilitas jalanporos wilayah sehingga dapat memberikan akses ke luar masuk orang dan barang; (2) penanganan jalannon status bersifat integrative dengan ruas-ruas jalan lain seperti jalan kecamatan, jalan kabupaten, jalanprovinsi dan jalan nasional; (3) pemilihan ruas jalan diprioritaskan untuk membuka akses jalan ke daerahyang potensial; dan (4) Penyusunan program penanganan ditentukan oleh tingkat kebutuhan danaksesibilitas pada wilayah tersebut.

c. Penyusunan Rencana Kegiatan (RK)1) Penentuan program penanganan jalan non status kabupaten:

a) Melakukan survei untuk menentukan kondisi ruas jalan;b) Penentuan program/kegiatan penanganan suatu ruas jalan non status atas dasar hasil survei yang

berisikan data-data.2) Rencana kegiatan berisikan informasi-informasi:

a) Jenis Kegiatan: pembangunan, dan peningkatan jalan poros wilayah;b) Tujuan/sasaran: usulan ruas mengacu kepada kebijakan nasional dan sesuai dengan juknis;c) Volume: Panjang (km), lebar (m), panjang efektif (km), dan panjang fungsional (km).

3) Perencanaan Teknis Jalan Non Status, perencanaan teknis jalan nonstatus didasarkan pada standar danpedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum;

4) Pelaksanaan konstruksi jalan non status didasarkan pada standar dan pedoman yang dikeluarkanKementerian Pekerjaan Umum;

5) Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan pelaksanaan mengacu kepada ketentuan di dalam peraturanperundang-undangan terkait;

6) Penilaian Kinerja Kerja meliputi:a) Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam juknis akan berakibat negatif

terhadap pencapaian kegiatan;b) Kinerja penyelenggaraan DAK Transdes akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan

pengalokasian DAK tahun berikutnya;c) Penyimpangan dalam pelaksanaan DAK Transdes dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.d. Kegiatan peningkatan jalan merupakan kegiatan penanganan jalan yang dapat berupa peningkatan

struktur atau peningkatan kapasitas lalu lintas berupa pelebaran jalur lalu lintas. Pekerjaanpeningkatan jalan non status adalah berupa peningkatan jalan tanah, jalan setapak ke jalankerikil/jalan aspal atau dari jalan kerikil/agregat ke jalan aspal;

e. Kegiatan pembangunan jalan meliputi kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis,pelaksanaan kontruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

f. Untuk keberlanjutan pemanfaatan sarana dan prasarana, pemerintah daerah harus menyatakankomitmennya untuk membiayai pemeliharaan jalan.

g. Daerah penerima DAK Bidang Transdes wajib menganggarkan dana pendamping dalam APBDsekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK Transdes yang diterimanya.

h. Penyaluran DAK Transdes Tahun 2013 disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening KasUmum Negara (Pemerintah Pusat cq. Kementerian Keuangan) ke Rekening Kas Umum Daerah(Kabupaten) yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan danPertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.

2. Pengadaan Sarana Transportasi WilayahPengadaan sarana transportasi berupa angkutan wilayah untuk penumpang dan barang yang sesuai dengankarakteristik dan kebutuhan daerah, yang terdiri dari:a. Kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang dan barang (mini bus, pick up, dan dump truck);


13 dari 17 3/26/2015 12:16 PM

b. Kapal bermotor yang diperuntukkan bagi daerah dengan karakteristik wilayah perairan atau daerahkepulauan dan pesisir yang alat transportasi utamanya adalah melalui laut dan air dan mayoritasmasyarakatnya menggunakan motor tempel (kapal kayu/kapal fiberglass/kapal mesin tempel) Kapal motordigunakan untuk membuka akses perdagangan dan memperlancar arus pergerakan penumpang dan barangagar aktivitas ekonomi bisa berkembang.

Terkait penggunaan dan pemanfaatan DAK Transdes Tahun 2013 dimaksud, kepada pemerintah daerahkabupaten agar mengutamakan pembangunan, dan peningkatan jalan poros wilayah. Sedangkan untukpengadaan sarana angkutan perdesaan agar disesuaikan dengan kebutuhan di daerah.

C. Koordinasi

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan DAK Transdes, diperlukan koordinasi teknis secara berjenjang berdasarkantugas dan tanggungjawab masing-masing, yaitu:

1. Koordinasi Tingkat PusatKoordinasi dalam pelaksanaan tingkat pusat dilaksanakan oleh masing-masing unit yang bertanggungjawabdalam kegiatan DAK Transdes antara lain:a. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengkoordinasikan kebijakan Dana

Alokasi Khusus agar sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun yang akan datangsehingga terjadi integrasi antara prioritas nasional dan kebutuhan daerah, khususnya di kawasan strategiscepat tumbuh;

b. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah melakukan koordinasi terhadappenyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan Dana Alokasi Khusus;

c. Kementerian Keuangan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam rengka menyusunkriteria khusus untuk mendapatkan indeks daerah yang termasuk dalam kategori kawasan strategis cepattumbuh dan koordinasi terhadap pelaksanaan masing-masing Kementerian/Lembaga;

d. Kementerian Dalam Negeri melalui Sekretariat Jenderal melakukan koordinasi perumusan kebijakan sertapenyelenggaraan DAK Transdes;

e. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan koordinasikebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan program dan kegiatan DAK Transdes.

2. Koordinasi Tingkat Kabupatena. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kabupaten bertanggungjawab dalam

merencanakan penentuan lokasi kegiatan DAK Transdes Tahun 2013, dan merencanakan sinkronisasikegiatan terkait dengan SKPD pengelola kegiatan;

b. Dinas Pekerjaan Umum atau istilah lainnya di kabupaten bertanggungjawab melaksanakan seluruh prosespengelolaan DAK Transdes Tahun 2013 di kabupaten untuk kegiatan pembangunan, dan peningkatan jalanporos wilayah sejak dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasikegiatan serta melakukan sinkronisasi kegiatan dan koordinasi dengan Bappeda Kabupaten dan Provinsi;dan

c. Dinas Perhubungan atau istilah lainnya di kabupaten bertanggungjawab melaksanakan seluruh prosespengelolaan DAK Transdes Tahun 2013 di kabupaten untuk kegiatan penyediaan angkutan perdesaandarat, sungai, danau, perairan dan laut di daerah perdesaan sejak dari tahap perencanaan, penganggaran,pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan serta melakukan sinkronisasi kegiatan dan koordinasikelembagaan dengan Bappeda Kabupaten dan Provinsi.

D. Alokasi DAK Transdes Tahun 2013

(dalam juta rupiah) NO KABUPATEN ALOKASI (Rp) 1. Kab. Aceh Singkil 3.653,270 2. Kab. Aceh Tengah 3.430,170 3. Kab. Pidie 3.727,170 4. Kab. Aceh Barat Daya 3.382,820 5. Kab. Dairi 3.455,020 6. Kab. Tapanuli Tengah 3.669,060


14 dari 17 3/26/2015 12:16 PM

7. Kab. Toba Samosir 3.451,450 8. Kab. Pakpak Bharat 3.476,180 9. Kab. Humbang Hasundutan 3.636,32010. Kab. Labuhan Batu Utara 3.752,94011. Kab. Padang Pariaman 3.596,34012. Kab. Solok 3.361,60013. Kab. Kepulauan Anambas 3.952,55014. Kab. Kerinci 3.475,02015. Kab. Sarolangun 3.532,42016. Kab. Lahat 3.050,94017. Kab. Banyuasin 4.652,20018. Kab. Belitung 3.208,42019. Kab. Rejang Lebong 3.148,12020. Kab. Lebong 3.332,08021. Kab. Lampung Utara 3.616,78022. Kab. Tanggamus 3.725,74023. Kab. Way Kanan 3.737,77024. Kab. Pringsewu 3.332,26025. Kab. Ciamis 3.282,62026. Kab. Kuningan 2.919,47027. Kab. Purwakarta 3.036,87028. Kab. Sumedang 3.217,72029. Kab. Tasikmalaya 3.298,92030. Kab. Pandeglang 3.712,01031. Kab. Kebumen 3.485,98032. Kab. Klaten 3.015,86033. Kab. Gunung Kidul 3.409,85034. Kab. Probolinggo 2.917,92035. Kab. Situbondo 3.085,45036. Kab. Kapuas Hulu 4.558,76037. Kab. Sambas 3.984,79038. Kab. Sintang 4.855,07039. Kab. Kubu Raya 4.491,98040. Kab. Lamandau 4.097,72041. Kab. Sukamara 4.767,58042. Kab. Bolaang Mongondow 3.698,22043. Kab. Minahasa Utara 3.400,11044. Kab. Bolaang Mongondow 3.569,51045. Kab. Poso 3.418,65046. Kab. Tojo Una-una 3.639,27047. Kab. Bantaeng 3.203,64048. Kab. Bulukumba 3.610,09049. Kab. Pinrang 3.399,20050. Kab. Wajo 3.627,12051. Kab. Toraja Utara 3.903,62052. Kab. Majene 3.658,15053. Kab. Polewali Mandar 3.556,20054. Kab. Muna 4.260,14055. Kab. Konawe Selatan 4.110,90056. Kab. Bombana 4.376,75057. Kab. Bangli 3.360,61058. Kab. Jembrana 3.354,28059. Kab. Lombok Utara 3.255,93060. Kab. Belu 3.945,62061. Kab. Flores Timur 3.557,11062. Kab. Manggarai 3.929,75063. Kab. Sumba Barat 3.470,220


15 dari 17 3/26/2015 12:16 PM

64. Kab. Manggarai Timur 3.830,08065. Kab. Biak Numfor 4.207,54066. Kab. Merauke 8.125,08067. Kab. Lanny Jaya 11.007,86068. Kab. Maybrat 5.803,140 TOTAL 260.774,000

V. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan DAK Transdes Tahun 2013 di daerah mengacu pada Surat Edaran Bersama(SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri dan MenteriKeuangan Nomor: 0239/M.PP/11/2008, 900/3556/SJ, SE 1722/MK 07/2008 tanggal 21 November 2008 tentangPetunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK.Adapun ruang lingkup monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:1. Tahap persiapan

a. Usulan sampai dengan rencana kegiatan;b. Kesesuaian Rencana Kerja dengan Program Prioritas Nasional.

2. Tahap Pelaksanaana. Kesesuain pekerjaan dengan Rencana Kerja;b. Kesesuaian hasil dengan Norma Standar Pelayanan Minimum (NSPM);c. Pencapaian Sasaran.

3. Tahap Pelaporanc. Tingkat Kepatuhan;d. Substansi laporan sesuai format dalam SEB terkait monev.

4. Tahap Evaluasia. Evaluasi dampak dan manfaat;b. Evaluasi Kinerja.

VI. PELAPORAN

1. Pelaporan pelaksanaan DAK Transdes Tahun 2013 berisi gambaran hasil pelaksanaan kegiatan yang memuattarget dan realisasi pencapaian sasaran keluaran (output) dan hasil (outcome);

2. SKPD pelaksana menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan (progress) setiap triwulan kepada Bupati melaluiBadan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tingkat kabupaten yang berisikan laporan yang memuattarget dan realisasi pencapaian sasaran keluaran dan hasil pelaksanaan DAK.

3. Bupati yang menerima DAK Transdes Tahun 2013 menyampaikan laporan pelaksanaan dan kemajuan pekerjaan(progress) setiap triwulan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait, dengan mengacu kepada surat edararan Bersama (SEB) MenteriNegara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri dan Menteri KeuanganNomor: 0239/M.PPN/11/2008, 900/3556/SJ, SE 1722/MK 07/2008 tanggal 21 November 2008 tentang PetunjukPelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).

4. Kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan dapat dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian DAKTransdes tahun berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan.

VII. HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Penentuan lokasi jalan poros wilayah dalam pelaksanaan DAK Transdes untuk masing-masing daerah harussesuai dengan Peraturan Bupati tentang pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh (KSCT).

2. DAK Transdes diarahkan untuk membiayai pembangunan, dan peningkatan jalan poros wilayah serta pengadaantansportasi perdesaan untuk mendukung dan meningkatan produk unggulan daerah dari sentra-sentra produksimenuju pada pusat (outlet) pemasaran.

3. Penggunaan dan pemanfaatan DAK Transdes dimaksud, oleh pemerintah daerah kabupaten agar mengutamakanpembangunan, dan peningkatan jalan poros wilayah, sedangkan untuk pengadaan sarana angkutan perdesaanagar disesuaikan dengan kebutuhan di daerah.

4. DAK Transdes tidak boleh dipergunakan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kegiatan dan saranatransportasi tersebut serta kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan pengadaan sarana transportasitersebut.


16 dari 17 3/26/2015 12:16 PM

5. Biaya operasional dan pemeliharaan sarana transportasi disediakan oleh daerah yang bersangkutan melaluisumber pembiayaan lainnya.

6. Apabila terdapat sisa dana dalam penyediaan sarana transportasi maka daerah dapat memanfaatkan sisa danatersebut untuk kegiatan yang menunjang moda transportasi.

VIII. PENUTUP

Petunjuk teknis ini agar menjadi pedoman dalam pengelolaan DAK Transdes Tahun 2013.

LDj - 2010


17 dari 17 3/26/2015 12:16 PM

Documents

Dak Kemendagri