PENAWARAN

DAFTAR PERATURAN TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA, 2011Maret, 2011

Pemerintah dinilai lamban dalam mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) turunan dari UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sehingga beberapa pelaku transaksi elektronik tak punya regulasi yang jelas. Karena PP merupakan ranah dari pemerintah, badan legislatif (DPR) menunggu realisasi dari peraturan pemerintah tersebut. Sebagaimana diketahui, UU ITE disahkan sejak 2008, mengamanatkan tiga peraturan pemerintah yang harus segera dibuat agar tidak menimbulkan kerancuan bagi penyelenggara sistem elektronik. Ketiga RPP yang diamanatkan itu antara lain RPP Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik (PITE), RPP Data Strategis, dan RPP e-government. Menurut Kementerian Kominfo, ketiga RPP turunan dari UU ITE tersebut sudah selesai dijadikan satu RPP. Namun pihaknya diminta untuk melakukan beberapa perbaikan-perbaikan. Salah satu isi dalam RPP PITE terdiri atas lembaga sertifikasi keandalan, tanda tangan elektronik, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, dan sanksi. Belakangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika memperoleh biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi pada 2010 sebesar Rp12,1 triliun atau melampaui target sebesar Rp10,27 triliun. Pola pemungutan BHP frekuensi mengggunakan sistem berbasis lebar pita menggantikan sistem sebelumnya yang berdasarkan izin station radio (ISR). BHP untuk penggunaan yang bersifat penguasaan frekuensi secara eksklusif dan untuk tujuan komersial akan dikenakan aturan berbasis pita, sedangkan yang lainnya masih berbasis ISR. Operalor 3G dan BWA (broand-band wireless access) 2,3 Ghz dikenakan BHP frekuensi berdasarkan lebar pita dengan penetapan melalui mekanisme lelang. Adapun, operator seluler dan FWA mulai Desember 2010 dikenakan BHP pita dengan masa transisi sampai 2014. Dengan model BHP frekuensi berdasarkan ISR tersebut, beban BHP bertambah jika operator mengembangkan jaringan seperti menambah base transceiver station (BTS) karena beban BHP yang harus dibayar dihitung berdasarkan utilisasi kanal di setiap BTS. BHP pita yang menggantikan sistem perhitungan lama BHP frekuensi yang menggunakan formulasi ISR akan diprioritaskan untuk seluler dan fixed wireless access (FWA). Selanjutnya, untuk layanan broadcasting (penyiaran), digital broadcasting, dan layanan lainnya yang bersifat eksklusif. Sementara itu, pergeseran dominasi smartphone, pertumbuhan pelanggan seluler, dan peningkatan permintaan dari perusahaan web terhadap layanan dalam ukuran besar (wholesale) akan mewarnai sektor telekomunikasi di negara berkembang termasuk Indonesia. Pada tahun ini, lansekap telekomunikasi diprediksi berubah dengan pesat. Menurut Lembaga riset independen Ovum, pada 2011 Windows Phone 7 akan mengejutkan pasar ponsel pintar (smartphone) karena menjadi platform smartphone yang tumbuh paling pesat. Android dipastikan akan menggeser iPhone sebagai pilihan sistem operasi favorit di kalangan pengembang aplikasi mobile pada akhir 2011. Akses pita lebar (broadband) mencatat pertumbuhan yang pesat dan menjanjikan. Pelanggan seluler, diperkirakan akan mengakhiri pertumbuhan satu digit atau dua digit ke tingkat normal di tengah ketatnya kompetisi. Diperkirakan kebutuhan perusahaan berbasis web 2.0 khususnya di segmen menengah terhadap layanan managed service dalam ukuran besar (wholesale) akan meningkat.

Untuk kemudahan memperoleh informasi, pemerintah telah melakukan kebijakan melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi pada jaringan akses. Percepatan pembangunan di jaringan akses itu telah dipersiapkan dengan menggunakan sistem transmisi radio pada pita frekuensi 2,3 GHz. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah telah membuka peluang usaha penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet switched yang menggunakan pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (Wireless Broadband). Namun, pengimplementasian penggelaran infrastruktur jaringan tersebut mengalami berbagai kendala. Yang menjadi polemik adalah ketersedian perangkat sesuai teknologi yang telah dipersyaratkan. Di sisi lain, teknologi tersebut masih dirasakan tidak dapat mengimbangi era kompetisi antar penyelenggara. Akibatnya, implementasi pembangunan yang telah disepakati menjadi tidak sesuai dengan jadwal yang dicanangkan. Dari berbagai permasalahan, pemerintah sedang melakukan kajian lebih lanjut untuk mendapatkan solusi yang tepat terhadap pembangunan industri telekomunikasi. Segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaringan berbasis packet switched yang menggunakan pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk layanan pita lebar nirkabel, masih dalam pembahasan antara pemerintah dengan pelaku industri. Di dalam daftar peraturan ini, dimuat berbagai peraturan yang berkaitan dengan bisnis telekomunikasi yang meliputi Undang-Undang tentang Telekomunikasi, kebijakan di sektor telekomunikasi, roadmap infrastruktur satelit Indonesia hingga Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 414/DIRJEN/2010 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat GSPS untuk Terminal Telepon Genggam Satelit Bergerak Dengan Menggunakan Satelit Inmarsat Generasi 4 (Isatphone). Kami berharap, Daftar Peraturan ini akan bermanfaat bagi kalangan bisnis terutama para pengambil keputusan di sektor telekomunikasi, serta bagi kalangan bisnis yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan industri telekomunikasi seperti sektor perbankan, jasa asuransi dan kontraktor. Selain itu, Daftar Peraturan ini juga bermanfaat bagi para investor atau calon investor yang akan menjalin kerjasama dengan perusahaan yang aktif di bisnis telekomunikasi di Indonesia. Daftar Peraturan yang memuat sekitar 50 peraturan pemerintah yang terkait dengan bisnis telekomunikasi di Indonesia ini, kami tawarkan dengan harga Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) per-copy dalam edisi Bahasa Indonesia. Untuk pemesanan dan informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi PT Media Data Riset melalui Telepon (021) 809-6071, 809-3140, Fax (021) 809-6071, atau email : sales@mediadata.co.id dengan mengisi lampiran formulir pemesanan. Pemesan untuk luar Jakarta atau luar negeri akan ditambah biaya kirim. Demikian penawaran ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Jakarta, Maret 2011 PT Media Data Riset

Drh. H. Daddy Kusdriana M.Si Direktur Utama

DAFTAR ISI

DAFTAR PERATURAN TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA, 2011Maret, 2011

1. PENDAHULUAN 2. OVERVIEW 2.1. Telekomunikasi Diprediksi Berubah Pesat pada 2011 2.1.1. Implementasi jaringan berbasis packet switched BWA 2,3 GHz 2.1.2. Kominfo lambat membuat PP turunan UU ITE 2.1.3. BHP frekuensi capai Rp 12,1 triliun 2.2. Operator Seluler tak Khawatirkan Mobile Satellite 2.3. Operator dan Vendor Aplikasi Buru Komunitas 2.4. MIMO Jadi Alternatif Akses Broadband 2.5. Google, Facebook, Yahoo akan Uji Coba IPv6 2.6. Operator FWA Belum Bisa Layani Seluler 2.7. Data Pelanggan Bocor, Operator akan Dikonfrontir 2.8. BRTI Masih Telusuri Penjualan Data Konsumen 2.9. Pengalaman Pelanggan Jadi Prioritas 2.10. Len Targetkan Modernisasi 300.000 SSL Jaringan Telkom 2.10.1. Telkom jadi kustomer 40G DWDM 2.10.2. Incar 60 juta transaksi remitansi 2.10.3. Pacu modernisasi jaringan tembaga 2.10.4. Bidik 115 juta pelanggan 2.10.5. Incar 3 juta pelanggan broadband 2.11. Bakrie Connectivity Bidik 3 Juta Pelanggan Esia 2.11.1. Bakrie Telecom gandeng perusahaan aplikasi AS 2.12. Samsung Patok Penjualan 60 Juta Smartphone 2.12.1. Tumbuh satu digit 2.13. Penggunaan IPv4 Akan Dijatah 2.14. Apple Siapkan iPhone Berbanderol Murah 2.15. Indosat Kaji Spin Off StarOne 2.15.1. Indosat optimalkan anak muda 2.15.2. Indosat dan Nokia incar peluang mobile web 2.15.3. IM2 inovasi layanan 3. DAFTAR PERATURAN 3.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 3.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi 3.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor:7 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika 3.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif

Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika 3.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi 3.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit 3.7. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:01/PER/M.KOMINFO/01/2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi 3.8. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:03/PER/M.KOMINFO/02/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 Tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi 3.9. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:07/PER/M.KOMINFO/06/2010 Tentang Pedoman Pengembangan Kemitraan Media 3.10. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:08/PER/M.KOMINFO/06/2010 Tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial 3.11. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:09/PER/M.KOMINFO/06/2010 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional 3.12. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:11/PER/M.KOMINFO/07/2010 Tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television/IPTV) 3.13. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:13/PER/M.KOMINFO/08/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.15 Tahun 2003 Tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran FM (Frequency Modulation) 3.14. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:14/PER/M.KOMINFO/09/2010 Tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Belanja Operasional (Operational Expenditure/Opex) Pada Penyelenggaraan Telekomunikasi 3.15. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:16/PER/M.KOMINFO/10/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Komunikasi Dan Informatika Nomor: 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 Tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet 3.16. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:19/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 Tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan 3.17. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:20/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tentang Sistem Informasi Manajemen Dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan 3.18. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:21/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tentang Penyediaan Nusantara Internet Exchange Untuk Layanan Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan 3.19. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:23/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio 3.20. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:24/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 19/PER.KOMINFO/10/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio 3.21. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:25/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 Tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia 3.22. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:26/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tentang Perencanaan Penggunaan Pita Frekuensi Radio (Band Plan) Pada Pita Frekuensi Radio 300 Mhz Untuk Sistem Komunikasi Radio Konvensional Dan Studio - Transmitter Link 3.23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan Nomor 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi 3.24. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:01/PER/M.KOMINFO/01/2009 Tentang

Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium Dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat (Short Messaging Service/SMS) Ke Banyak Tujuan (Broadcast) 3.25. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:07/PER/M.KOMINFO/01/2009 Tentang Penataan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) 3.26. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:08/PER/M.KOMINFO/01/2009 Tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz 3.27. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:09/PER/M.KOMINFO/01/2009 Tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Pada Pita Frekuensi Radio 3.3 GHz Dan Migrasi Pengguna Frekuensi Radio Eksisting Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Dari Pita Frekuensi Radio 3.4 - 3.6 GHz Ke Pita Frekuensi Radio 3.3 GHz 3.28. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:12/PER/M.KOMINFO/02/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.76 Tahun 2003 Tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Televisi Siaran Analog Pada Pita Ultra High Frequency (UHF) 3.29. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:14/PER/M.KOMINFO/02/2009 Tentang Kliring Trafik Telekomunikasi 3.30. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:21/PER/M.KOMINFO/4/2009 Tentang Standar Penyiaran Digital Untuk Penyiaran Radio Pada Pita Very High Frequency (VHF) Di Indonesia 3.31. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:22/PER/M.KOMINFO/04/2009 Tentang Dokumen Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched Yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) 3.32. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:25/PER.KOMINFO/06/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor19/PER/M.KOMINFO/10/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio 3.33. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:26/PER/M.KOMINFO/06/2009 Tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Pada Pita Frekuensi Radio 2 GHz

3.34. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:27/PER/M.KOMINFO/06/2009 Tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Pada Pita Frekuensi Radio 5,8 GHz 3.35. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:34/PER/M.KOMINFO/8/2009 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk 3.36. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:35/PER/M.KOMINFO/08/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 09/PER/M.KOMINFO/01/2009 Tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Pada Pita Frekuensi Radio 3.3 GHZ Dan Migrasi Pengguna Frekuensi Radio Eksisting Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Dari Pita Frekuensi Radio 3.4 - 3.6 GHz Ke Pita Frekuensi Radio 3.3 GHz 3.37. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:41/PER/M.KOMINFO/10/2009 Tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Telekomunikasi 3.38. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:48/PER/M.KOMINFO/11/2009 Tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan 3.39. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:50/PER/M.KOMINFO/12/2009 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Di Bidang Komunikasi Dan Informatika Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 3.40. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:04/KEP/M.KOMINFO/01/2009 Tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched Yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) 3.41. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:05/KEP/M.KOMINFO/01/2009 Tentang Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio Dan Zona Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Pada Pita Frekuensi Radio 3.3 GHz Untuk Pengguna Pita Frekuensi Radio Eksisting Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) 3.42. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:106A/KEP/M.KOMINFO/04/2009 Tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan

Jaringan Tetap Lokal Dan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh 3.43. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:114/KEP/M.KOMINFO/04/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 04/KEP/M.KOMINFO/01/2009 Tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched Yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) 3.44. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:363/KEP/M.KOMINFO/10/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:181/KEP/M.KOMINFO/12/2006 Tentang Pengalokasian Kanal Pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas Dan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler 3.45. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:437/KEP/M.KOMINFO/12/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:145/KEP/M.KOMINFO/04/2007 Tentang Penetapan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi 3.46. Peraturan Direktur Jenderal Pos Dan Telekomunikasi Nomor:65/DIRJEN/2010 Tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Handset Iridium 3.47. Peraturan Direktur Jenderal Pos Dan Telekomunikasi Nomor:233/DIRJEN/2010 Tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Telekomunikasi Broadband Wireless Access (BWA) Pada Pita Frekuensi Radio 5,8 GHz 3.48. Peraturan Direktur Jenderal Pos Dan Telekomunikasi Nomor:306/DIRJEN/2010 Tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Terminal Untuk Aplikasi Komunikasi Data Land Mobile Portable Dan Aplikasi Maritime Dengan Menggunakan Satelit Inmarsat Generasi 4 3.49. Peraturan Direktur Jenderal Pos Dan Telekomunikasi Nomor:370/DIRJEN/2010 Tentang Penetapan Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Telekomunikasi Untuk Pesawat Telepon Seluler Global System For Mobile Communication (GSM) 3.50. Peraturan Direktur Jenderal Pos Dan Telekomunikasi Nomor:414/DIRJEN/2010 Tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Global Satellite Phone Services (GSPS) Untuk Terminal Telepon Genggam Satelit Bergerak Dengan Menggunakan Satelit Inmarsat Generasi 4 (Isatphone)

FORMULIR PEMESANANPT MEDIA DATA RISET Jl. SMA XIV No. 12 A, CawangUKI, Jakarta 13630 Phone : (021) 809 6071, 809 3140 Fax : (021) 809 6071 E-mail : sales@mediadata.co.idPENAWARAN

WS

DAFTAR PERATURAN TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA, 2011Maret, 2011Silahkan Pilih ( ) untuk pesanan :

Edisi Bahasa IndonesiaNama (Mr/Mrs/Ms) Position Nama Perusahaan NPWP No. Alamat

Telepon Tanda Tangan Tanggal

Fax :

Harga : Edisi Bhs. Indonesia - Rp 4.000.000 (empat juta rupiah ) Catatan : Harga belum termasuk pajak (10% PPn) Di luar Jakarta dan luar negeri; ditambah biaya pengiriman (Jasa Kurir) Pembayaran ( ) :Cash Cheque

Transfer to - PT MEDIA DATA RISET AC. NO. 070 000 534 0497 BANK MANDIRI CAB. DEWI SARTIKA JAKARTA