Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN SAMPUL DALAM………...…………………………………...…...i

HALAMAN PERSYARATAN GELAR SARJANA HUKUM ……...……….….ii

HALAMAM PERSETUJUAN PEMBIMBING ……………………………..….iii

HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI……..……………....iv

KATA PENGANTAR ……………………..………………………….………….v

HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN …..……...………………..vii

HALAMAN DAFTAR ISI……………..………………………………...……..viii

ABSTRAK…………...…………………………………………………………..xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah……...………………………………....…...1

1.2 Rumusan Masalah ………………...…………………………….......8

1.3 Ruang Lingkup Masalah…...……………………………………......8

1.4 Orisinalitas Penelitian …………...…………………………….....…9

1.5 Tujuan Penelitian ………………………...……………………......12

a. Tujuan Umum…………...……………………………….....….13

b. Tujuan Khusus…………..……………………………….....….13

1.6 Manfaat penelitian…………………………………..…….....……..13

a. Manfaat Teoritis …………………………………..……....…...13

b. Manfaat Praktis………………………..…………………….....14

1.7 Landasan Teoritis………………………..……………………........14

1.7.1 Teori Negara Hukum…………………………...……….....…14

1.7.2 Teori Kewenangan………..………………………….....…....15

1.7.3 Konsep Pengembangan Kepariwisataan..………………........16

1.8 Metode Penelitian………………………………..…….....………...18

1.8.1 Jenis Penelitian……………………………...……....……..…19

1.8.2 Jenis Pendekatan…………………………..…....…………....19

1.8.3 Sumber Data……………………………………...….....….....19

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data……………………………....…...22

1.8.5 Teknik Pengolahan dan analisis Data…………………...…...22

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH

DAERAH DALAM PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA

ALAM AIR TERJUN TEGENUNGAN

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah…...…..24

2.1.1 Pengertian Kewenangan dan Wewenang…………………….24

2.1.2 Pemerintah Daerah dengan Otonomi…………...…………....28

2.2 Tinjauan Umum tentang Daya Tarik Wisata…..…...……….....32

2.2.1 Definisi Daya tarik Wisata ………………………………......32

BAB III DASAR KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

GIANYAR DALAM PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA

ALAM AIR TERJUN TEGENUNGAN

3.1 Dasar Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Dalam

Pengembangan Daya Tarik Wisata Alam Air Terjun

Tegenungan…………………………………………………......37

3.1.1 Kewenangan Pemerintah Pusat………………..………….39

3.1.2 Kewenangan Pemerintah Daerah……..…………………..42

3.1.3 Peranan Pemerintah Dalam Pengembangan Daya Terik

Wisata Alam Air Terjun Tegenungan ……………………..52

3.2 Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Dalam

Pengembangan Daya Tarik Wisata Alam Air Terjun Tegenungan

......................................................................................................57

BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN MENGHAMBAT

PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA ALAM AIR TERJUN

TEGENUNGAN DI KABUPATEN GIANYAR

4.1 Faktor Pendukung Pengembangan Daya Tarik Wisata Alam Air

Terjun Tegenungan di Kabupaten Gianyar……………....………..62

4.2 Faktor Penghambat Pengembangan Daya Tarik Wisata Alam Air

Terjun Tegenungan di Kabupaten Gianyar………………………..64

BAB V PENUTUP

5.1

Kesimpulan……….………………………………………………….68

5.2 Saran …………………………………………..…………………..69

DAFTAR BACAAN

DAFTAR INFORMAN

LAMPIRAN

ABSTRAK

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Daya tarik wisata

alam air terjun Tegenungan dalam pelaksanaannya melibatkan segenap perangkat

Pemerintah, badan-badan usaha dan masyarakat. Sehingga menarik sekali untuk

diteliti lebih lanjut mengenai dasar kewenangan yang digunakan Pemerintah daerah

kabupaten Gianyar dalam pengembangan Daya tarik wisata alam ini, serta faktor

yang mempengaruhi dan menghambat dalam pengembangan Daya tarik wisata

alam air terjun Tegenungan. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah

penelitian hukum empiris yaitu penelitian untuk mengetahui sejauh mana hukum

bekerja dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Daerah

Kabupaten Gianyar dalam pengembangan Daya tarik wisata alam air terjun

Tegenungan memperoleh kewenangan yang berdasarkan Peraturan Perundang-

Undangan, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah yang dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) dijelaskan

mengenai urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah

daerah kabupaten/kota. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, Dalam Pasal 7 ayat (2) mengatur

mengenai urusan wajib dan Pasal 7 ayat (4) mengatur mengenai urusan pilihan yang

menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk dalam bidang

pariwisata. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2010

tentang Urusan Pemerintah Daerah Pasal 3 ayat (3) tentang urusan pilihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang didalamnya meliputi kegiatan

pariwisata.

Faktor yang mempengaruhi dan menghambat dalam pengembangan Daya

Tarik Wisata ini adalah adanya faktor pendukung, mempunyai Peraturan yang

sudah jelas, yang dijadikan dasar kewenangan dalam pengembangan Daya tarik

wisata alam air terjun Tegenungan serta faktor alamnya yang masih indah dan asri.

Adanya faktor penghambat yaitu fasilitas sarana dan prasarana yang belum

memadai dan kurangnya sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi

pekerjaan.

Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah Daerah, Pengembangan, Daya Tarik

Wisata Air Terjun Tegenungan

ABSTRACT

Local authorities in developing a tourist attraction Tegenungan natural

waterfall in its implementation involves all the government, enterprises and society.

So interesting for further study on the basis of the authority to the Government of

Gianyar regency in the development of tourism attractions of this nature, as well

as the factors that influence and hamper the development of tourism attractions

Tegenungan natural waterfall. The research in this essay is empirical legal

research is research to determine the extent of legal work in the community. The

results showed the regional government of Gianyar regency in the development of

tourist attraction natural waterfall Tegenungan gain authority by Regulation

Legislation, which refers to Law No. 23 Year 2014 on Regional Government in

Article 12 paragraph (1) and Article 12 paragraph (3) described the obligatory

functions and affairs of selection under the authority of local government district /

city. In Government Regulation No. 38 of 2007 on the Division of Government

Affairs, between the Government, Provincial Government and District Government

/ town. In Article 7 paragraph (2) governs the obligatory and Article 7 (4) governs

the affairs of selection under the authority of local government district/city,

including in the field of tourism. In the Gianyar District Regulation No. 12 Year

2010 on Regional Government Affairs Article 3 paragraph (3) of the selection

matters referred to in paragraph (2), which also includes tourism activities.

Factors that influence and hamper the development of tourist attraction

This is a Supporting Factor, Have been clear rules, the basis used in the

development authority. Natural tourist attraction Tegenungan waterfalls and

natural factors that are still beautiful and lush. Inhibiting factor, Facilities and

infrastructure are inadequate and lack of human resources in accordance with job

competencies.

Keyword: Local Authorities, Development, Waterfall Tegenungan Tourist

Attraction

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang kaya tempat pariwisata, yang

banyak menarik minat wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara. Tempat-

tempat wisata di Indonesia ada yang bertaraf nusantara (lokal) maupun

internasional (mancanegara). Selain pariwisata yang bertaraf internasional,

Indonesia juga mempunyai tempat wisata bertaraf nusantara (lokal), dimana tempat

tersebut belum dikenal wisatawan mancanegara. Akan tetapi peran dari wisata

nusantara (lokal) ini juga sangat besar yaitu untuk menambah pendapatan

pemerintah daerah setempat, serta memperluas lapangan pekerjaan dan untuk

meningkatkan taraf hidup masyarakat luas.

Perkembangan dunia pariwisata telah mengalami berbagai perubahan baik

perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan, serta dorongan orang untuk melakukan

perjalanan, cara berpikir, maupun sifat perkembangan itu sendiri.1 Pariwisata

merupakan industri gaya baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi

yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam

mengaktifkan sektor lain di dalam Negara penerima wisatawan. Di samping itu

pariwisata sebagai suatu sektor yang kompleks meliputi industri-industri seperti

industri kerajinan tangan, industri cinderamata, penginapan dan transportasi.2

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 1

1 Gamal Suwantoro, 1997, Dasar-dasar Pariwisata, Andi Offset, Yogyakarta, h. 1. 2 Salah Wahab, 1976, Manajemen Kepariwisataan, Terjemahan Frans Gromang, PT

Pradnya Paramita, Jakarta, h. 5

angka 5 menyatakan; “Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki

keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam,

budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan

wisatawan”.

Penyelenggaraan kepariwisataan yang melibatkan berbagai komponen,

yaitu pemerintah, badan-badan usaha, dan masyarakat adalah suatu kegiatan yang

pada hakekatnya secara langsung menyentuh kehidupan masyarakat, sehingga

membawa dampak bagi masyarakat itu sendiri, seperti dampak terhadap kehidupan

ekonomi, sosial dan budaya maupun dampak terhadap lingkungan sebagai akibat-

akibat pembangunan sarana-sarana kepariwisataan. Oleh sebab itu di dalam

penyelenggaraan kepariwisataan dalam artian mengelola dan mengembangkan

kepariwisataan pemerintah memiliki peran yang sangat menentukan. Dengan

adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang

memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola

kekayaan sumber daya yang dimiliki, tentu akan memacu semangat pemerintah

daerah untuk mengoptimalkan setiap potensi yang ada guna meningkatkan jumlah

pendapatan asli daerah termasuk yang berasal dari kegiatan pariwisata.

Dalam pengembangan daerah tentu dibutuhkan peningkatan

pendayagunaan potensi daerah secara optimal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi

pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini di

sebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan

amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah

yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kebijakan

desentralisasi pemerintah daerah berhak menyelenggarakan rumah tangganya atau

kepentingannya sesuai aspirasi masyarakat setempat berdasarkan undang-undang.3

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011

tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, dalam Pasal 2 ayat

(6) menegaskan: Tujuan pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah:

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;

b. Mengkomunikasikan destinasi pariwisata Indonesia dengan

menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggung

jawab;

c. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan

perekonomian nasional;

d. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola

pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi

pariwisata, dan industri pariwisata, dan industri pariwisata secara

profesional, efektif dan efisien.

3 Hanif, Nurcholis, 2005, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, PT.

Grasindo, h. 66.

Bali merupakan daya tarik wisata andalan di Indonesia yang sangat terkenal

di dunia. Sebagai ikon dan konfigurasi pariwisata Indonesia Bali telah menjelma

menjadi salah satu destinasi wisata dunia yang sangat populer. Pariwisata tak

ubahnya generator penggerak pembangunan perekonomian masyarakat Bali. Dari

berbagai pengamatan empiris tidak kurang 80% dari seluruh masyarakat Bali

menggantungkan hidupnya pada pariwisata, baik secara langsung maupun tidak

langsung.4

Tidak salah jika pada akhirnya pemerintah provinsi Bali sebagai pemegang

otoritas dan legitimasi beserta seluruh stakeholder yang berinteraksi langsung di

tataran implementatif mulai melaksanakan pembangunan di sektor pariwisata

melalui konsep pengembangan pariwisata demi menjaga konsistensi dan

kontinuitas peran dan kontribusinya bagi Bali. Struktur logika tersebut tentu

berdasarkan pula pada keindahan alam dan kebudayaan Bali yang unik dan

beraneka ragam serta berfalsafah Hindu. Seperti diketahui bahwa pengembangan

Pariwisata di Bali berlandaskan pada konsep Tri Hita Karana. Konsep ini

berekspektasi untuk menyeimbangkan hubungan antara manusia dengan Tuhan,

manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam.5 Bali memiliki

berbagai daya tarik wisata alam yang indah dan bervariasi, salah satunya yaitu

terdapat di kabupaten Gianyar. Pemerintah Kabupaten Gianyar yang saat ini tengah

giat-giatnya melaksanakan program pengembangan industri pariwisata, yang

4 IGN Parikesit Widiatedja, 2011, Kebijakan Liberalisasi Pariwisata, Udayana University

Press, Denpasar-Bali, h. 21 5Ibidh. 22

memiliki keunggulan pariwisata alam dan budaya yang semuanya memiliki nilai

yang tinggi.

Dalam Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor 402 Tahun 2008 tentang

Penetapan Obyek dan Daya Tarik Wisata Kabupaten Gianyar, disebutkan bahwa

kabupaten Gianyar memiliki 61 ( enam puluh satu) daerah tujuan wisata, baik

wisata alam, budaya maupun wisata buatan manusia. Namun, dalam

perkembangannya di Tahun 2009 di tetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali

Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, dalam

penyebutannya tidak lagi menggunakan kata objek wisata, tetapi menggunakan kata

daya tarik wisata sesuai dengan penyebutan yang ada di Peraturan Daerah Provinsi

Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali.

Daya tarik wisata di Kabupaten Gianyar memang beranekaragam jenisnya,

salah satunya adalah Daya tarik wisata alam Air Terjun Tegenungan yang terletak

di Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Wisata alam air

terjun saat ini sangat berkembang dan merupakan fenomena global yang melibatkan

jutaan manusia baik dikalangan masyarakat industri pariwisata maupun

penggunanya, seperti Wisata alam air terjun Tegenungan di Desa Kemenuh

Kabupaten Gianyar yang berkembang sangat pesat dengan pengembangan tempat

peninjauan, berfungsi sebagai tempat meninjau atau menikmati pemandangan alam,

yang berupa pelataran yang disesuaikan dengan kondisi lokasi. Lokasinya tersebar

pada area obyek yang memiliki tempat strategis seperti perbatasan antara

perkebunan aloevera dan persawahan.

Oleh sebab itu diperlukan adanya upaya dari pemerintah daerah Kabupaten

Gianyar khususnya dalam hal ini Dinas Pariwisata untuk melakukan suatu strategi

pengembangan pariwisata demi keberlangsungan daya tarik wisata yang ada di

Kabupaten Gianyar yang memiliki potensi alam yang baik jika dikelola secara

benar dan optimal. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang di dalam Pasal 23 ayat (1) menentukan:

Pemerintah dan Pemerintah daerah berkewajiban:

a. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta

keamanan dan keselamatan kepada wisatwan;

b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha

pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam

berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;

c. Memelihara, mengembangkan,dan melestarikan aset nasional yang

menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan

d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka

mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi

masyarakat luas.

Terkait dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dan mengangkatnya ke dalam skripsi dengan judul “KEWENANGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GIANYAR DALAM

PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA ALAM AIR TERJUN

TEGENUNGAN”

1.2. Rumusan Masalah

Memperhatikan dari latar belakang diatas, maka muncul persoalan sebagai

berikut:

1. Apa dasar kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Gianyar dalam

pengembangan Daya tarik wisata alam air terjun Tegenungan?

2. Adakah faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat

pengembangan Daya tarik wisata alam air terjun Tegenungan di

Kabupaten Gianyar?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Dalam penulisan karya ilmiah diperlukan suatu ketegasan mengenai materi

yang diuraikan, hal ini bertujuan untuk mencegah agar materi yang dibahas tidak

menyimpang dari pokok permasalahan, maka untuk menghindari agar tidak terlalu

meluas dan nantinya pembahasan diuraikan terarah dan tertuju pada pokok

permasalahan.6 Adapun pembatasannya sebagai berikut:

1. Pembahasan pertama membahas mengenai dasar kewenangan pemerintah

daerah Kabupaten Gianyar dalam pengembangan Daya tarik wisata alam air

terjun Tegenungan.

2. Pembahasan kedua akan membahas mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi dan menghambat pengembangan Daya tarik wisata alam air

terjun Tegenungan di Kabupaten Gianyar?

6 Bambang Sunggono, 2005, Metode Penelitian Hukum, Cetakan 7, Raja Grafindo Persada,

Jakarta, hal. 24.

1.4. Orisinalitas Penelitian

Sejauh ini penelitian tentang “KEWENANGAN PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN GIANYAR DALAM PENGEMBANGAN DAYA

TARIK WISATA ALAM AIR TERJUN TEGENUNGAN” ini belum pernah

dilakukan.

Adapun indikator pembeda antara penelitian yang telah ada dengan

penelitian penulis, dapat penulis sajikan sebagai berikut:

a. Skripsi dengan judul Strategi Pengembangan Obyek Wisata Pedesaan Oleh

Pelaku Wisata Di Kabupaten Boyolali, ditulis oleh Argyo Demartoto,

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Tahun 2013 dengan rumusan

masalah:

1. Bagaimana pengembangan obyek wisata pedesaan yang dilakukan oleh

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan?

2. Apakah faktor-faktor menghambat dalam pengembangan obyek wisata

pedesaan?

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah:

1. Potensi yang terdapat di kawasan pedesaan di Kabupaten Boyolali yang dapat

dikembangkan sebagai daya tarik wisata sangat beraneka ragam. Potensi tersebut

antara lain adalah Sentra Kerajinan Tembaga dan Kuningan di Dusun Tumang

Desa Cepogo Kecamatan Cepogo, Candi Lawang sebagai daya tarik peninggalan

sejarah yang terdapat di desa Gedangan Kecamatan Cepogo, Pesanggrahan

Pracimoharjo di Desa Paras Kecamatan Cepogo, Arga MerapiMerbabu di Desa

Samiran, Lencoh, Klakah, Selo, Jrakah, Pasar Sayur Mayur Tradisional di Desa

Cepogo, dan Pemandian Umbul Pengging di Desa Bendan Kecamatan

Banyudono. Berbagai potensi tersebut sudah diberdayakan dan dikembangkan

sebagai daya tarik wisata oleh pihak-pihak terkait, khususnya Pemerintah

Kabupaten Boyolali dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

2. Dalam mengembangkan berbagai potensi tersebut terdapat beberapa hambatan

atau kendala antara lain kurang intensifnya pembinaan kelompok sadar wisata,

rendahnya kunjungan wisatawan, terbatasnya anggaran pengembangan.

Rendahnya kepedulian pemerintah daerah, rendahnya kualitas Sumber Daya

Manusia. Untuk mengatasi hambatan atau kendala tersebut dirumuskan strategi

untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi pariwisata yang terdapat di

kawasan pedesaan tersebut.

b. Skripsi dengan judul Kewenangan Pengelolaan Wisata Bahari oleh Pemerintah

Desa di Kabupaten Badung (Suatu Studi Pengelolaan Wisata Bahari di Desa

Pecatu), di tulis oleh Kadek Ariek Wijaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Denpasar, Tahun 2013 dengan Rumusan masalah:

1. Bagaimana Kewenangan Pemerintah Desa Pecatu Kabupaten Badung dalam

Pengelolaan Wisata Bahari?

2. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan pengelolaan wisata Bahari oleh

Pemerintah Desa Pecatu Kabupaten Badung

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah:

1. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa,

dijelaskan bahwa urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan

kepada desa salah satunya adalah pariwisata. Urusan pemerintahan kabupaten

Badung pada bidang pariwisata juga diserahkan kepada Desa Pecatu antara lain:

(a) pengelolaan obyek wisata dalam desa diluar rencana induk pariwisata; (b)

pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa yang telah dikelola

oleh Tim Pengelolaan Wisata Desa Pecatu secara koordinatif dan melibatkan

peran serta masyarakat Desa Pecatu; (c) rekomendasi pemberian ijin pendirian

pondok wisata pada kawasan wisata di desa, rekomendasi diberikan kepada

pondok wisata yang menunjang pelaksanaan wisata bahari serta diutamakan

kepada pemohon ijin yang berasal dari masyarakat Desa Pecatu; dan (d)

membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa, di Desa Pecatu

pemungutan pajak dan Restoran di wilayah Desa Pecatu hanya dilakukan oleh

Dinas Pendapatan, sedangkan Desa Pecatu hanya memungut donasi sukarela

untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan dipesisir pantai diwilayah hotel atau

restauran.

Faktor-faktor pendukung pelaksanaan pengelolaan wisata Bahari oleh

Pemerintah Desa Pecatu Kabupaten Badung Pelaksanaan Pengelolaan Wisata

Bahari di Desa Pecatu, didukung oleh: Faktor Pendukung:

a. Faktor Internal pendukung : Bali khususnya Kabupaten Badung merupakan

tujuan prioritas pariwisata, sudah adanya kerjasama antar instanasi, sudah

terbentuk Tim pariwisata Desa Pecatu, yang bertugas merencanakan dan

melaksanakan setiap kegiatan pariwisata di Desa Pecatu.

b. Faktor eksternal pendukung: peran aktif masyarakat dalam mengelola wisata

bahari di Desa Pecatu, masih kentalnya nilai-nilai kebersamaan (komunal)

dalam masyarakat Desa Pecatu, sehingga adanya sikap oleh masyarakat

untuk memajukan Desa Pecatu secara bersama-sama.

1.5. Tujuan Penelitian

Pada penulisan suatu karya tulis ilmiah, haruslah mempunyai tujuan yang

dapat di pertanggungjawabkan. Adapun tujuan penulisan skripsi ini dapat dibagi

menjadi dua bagian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus:

a. Tujuan umum

Ada pun tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk memperoleh dan

mengetahui pemahaman kewenangan pemerintah daerah kabupaten

Gianyar dalam pengembangan Daya tarik wisata alam air terjun

Tegenungan.

b. Tujuan khusus

1. Untuk mendalami dan memahami tentang kewenangan pemerintah

daerah Kabupaten Gianyar dalam pengembangan Daya tarik wisata

alam air terjun Tegenungan.

2. Untuk mendalami dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi

dan menghambat dalam pengembangan Daya tarik wisata alam air

terjun Tegenungan.

1.6. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai

pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat teoritis

Hasil dari pembahasan-pembahasan terhadap permasalahan yang telah

dirumuskan ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu

pengetahuan, dan sebagai bahan referensi pada perpustakaan. Selain itu juga dapat

digunakan sebagai bahan pengembangan dalam ilmu hukum kepariwisataan

khususnya dalam hubungannya dengan ilmu pemerintahan daerah.

b. Manfaat praktis

Sebagai bentuk nyata kegiatan penelitian yang dilakukan untuk

mendapatkan bahan informasi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Gianyar

dalam pengembangan Daya tarik wisata alam air terjun Tegenungan. Manfaat yang

dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah diharapkan dapat memberikan

pemahaman tentang ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan daerah.

1.7. Landasan Teoritis

Untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini maka akan dikaji beberapa

teori maupun peraturan perundang-undangan yang terkait. Dengan demikian

landasan teoritis yang dikembangkan dapat dijadikan pisau analisa secara teoritis

terhadap kedua permasalahan dalam penelitian ini. Adapun landasan teoritis yang

dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1.7.1 Teori Negara Hukum

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana

ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara

hukum”. Istilah Negara hukum di Indonesia, sering diterjemahkan rechtstaat atau

rule of law. Paham rechtstaat pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa

Kontinental.

Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit,

yang menempatkan rechts pada staat, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak

individual dan kekuasaan Negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai

pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.7 Sementara itu di dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa segala

tindakan penguasaan atau pemerintah memerlukan suatu bentuk hukum tertentu dan

harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pernyataan tersebut mengandung arti adanya supermasi hukum dan

kostitusi, dianutnya prinsip pemisahandan pembatasan kekuasaan menurut sistem

konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak

yang menjadi persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta jaminan keadilan

bagi setiap orang termasuk penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.8

7 M. Tahir Azhary, 1992, Negara Hukum, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 73-74 8Jimmly Assidiqie, 2004, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Mahkamah

Konstitusi RI, Jakarta,hal.55

Pendapat ini mengandung prinsip tindakan pemerintah yang harus

berdasarkan hukum agar jangan sampai melakukan tindakan sewenang-wenang

dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat tercipta kepastian hukum

dan keadilan bagi masyarakat.

1.7.2. Teori Kewenangan

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata

Pemerintahan, karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar

wewenang yang di perolehnya. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum

Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk

melakukan sesuatu. Dikatakan sebagai kekuasaan yang sah karena Undang-Undang

yang memberikan kewenangan terhadap pejabat tersebut.

Menurut S.F. Marbun, wewenang mengandung arti kemampuan untuk

melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan

bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan

hubungan-hubungan hukum. Setelah dinyatakan dengan tegas wewenang tersebut

sah, baru kemudian tindak pemerintahan mendapat kekuasaan hukum. Pengertian

wewenang itu akan berkaitan dengan kekuasaan.

Dalam kaitannya dengan wewenang sesuai dengan konteks penelitin ini,

mengenai kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten Gianayar dalam

pengembangan Daya tarik wisata alam air terjun Tegenungan.

1.7.3. Konsep Pengembangan Kepariwisataan

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan

masyarakat untuk mengatur, mengurus, dan melayani wisatawan. Karena

kepariwisataan sebagai gejala tuntutan kebutuhan manusia yang wajar mempunyai

lingkup pengaruh yang menyeluruh maka pengembangan pariwisata harus

merupakan pengembangan yang menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat,

baik dari segi ekonomi, sosial dan cultural.9

Dalam pengembangan pariwisata di perlukan aspek-aspek untuk

mendukung pengembangan tersebut. Adapun aspek-aspek yang dimaksud adalah:

1. Aspek Daya Tarik

Pariwisata dapat berkembang disuatu tempat pada dasarnya karena

tempat tersebut memiliki daya tarik, yang mampu mendorong

wisatawan untuk datang mengunjunginya.

2. Aspek Aksesibilitas

Salah satu komponen infrastruktur yang penting dalam destinasi adalah

aksesibilitas. Akses yang bersifat fisik maupun non fisik untuk menuju

suatu destinasi merupakan hal yang penting dalam pengembangan

pariwisata.

3. Aspek Aktivitas dan Fasilitas

Dalam pegembangan sebuah daya tarik wisata dibutuhkan adanya

fasilitas yang berfungsi sebagai pelengkap dan untuk memenuhi

kebutuhan wisatawan yang bermacam-macam.

4. Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya

9 Direktorat Jendral Pariwisata, 1985, Pengantar Pariwisata Indonesia, Jakarta, h. 37

Dalam analisa sosial ekonomi, membahas mengenai mata pencaharian

penduduk, komposisi penduduk, angkatan kerja, latar belakang

pendidikan masyarakat sekitar, dan penyebaran penduduk dalam suatu

wilayah. Selanjutnya mengenai aspek sosial budaya, dimana aspek

kebudayaan dapat diangkat sebagai suatu topik pada suatu kawasan.

Kebudayaan itu cenderung seperti pakaian tradisional dan kepercayaan

pada suatu masyarakat, religi, atau kelompok etnik.

Didalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan

yang di dalam Pasal 23 ayat (1) menentukan:

(1) Pemerintah dan Pemerintah daerah berkewajiban:

a. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta

keamanan dan keselamatan kepada wisatwan;

b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha

pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam

berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;

c. Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang

menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan

d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka

mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi

masyarakat luas.

1.8. Metode Penelitian

Metodelogi penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang

harus dilalui dalam proses penelitian, ilmu yang membahas metode ilmiah dan

mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.10 Sebagai

karya ilmiah maka penelitian ini juga menggunakan metode penelitian:

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan

metode empiris, metode empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi

atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang

akurat dalam proses penyempurnaan penulis skripsi ini. Penelitian empiris menurut

Bahder johan Nasution yaitu ingin mengetahui sejauh mana hukum itu bekerja di

dalam masyarakat.11

1.8.2. Jenis pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fakta

(The Fact Approach) dan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach).

Pendekatan fakta adalah pendekatan yng dilakukan dengan melihat langsung di

lapangan berdasarkan fakta yang ada di Banjar Tegenungan Dalam Kewenangan

Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam pengembangan daya tarik wisata alam air

terjun Tegenungan. Data yang diperoleh tersebut untuk selanjutnya dibahas dengan

kajian-kajian berdasarkan teori-teori hukum dan berdasarkan pendekatan Peraturan

10 Rianto Adi, 2004, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Edisi 1, Granit, Jakarta,

hal.1. 11 Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju Bandng,

hal.3.

Perundang-undangan (The Statute Approach) yaitu pendekatan dengan

menggunakan legislasi dan regulasi.12

1.8.3 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakn dalam penulisan skripsi ini adalah

bersumber pada:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis di lapangan

yang dilakukan dengan cara penelitian di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Gianyar dan di Daya tarik wisata alam Air Terjun Tegenungan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan

(library research) yaitu dengan mengkaji bahan-bahan bacaan yang ada kaitannya

dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini yang diperoleh dari buku-buku,

Peraturan Perundang-undangan, literatur hukum, dokumen-dokumen resmi

pemerintah, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang menunjang serta

berkaitan dengan penelitian untuk menyempurnakan data yang di dapat dari

lapangan.13 Adapun jenis-jenis data sekunder antara lain:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum

mengikat (perundang-undangan). Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum

primer yang berkaitan dengan penelitian ini meliputi Undang-undang yaitu:

12 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, hal. 97. 13 Ali H. Zainuddin, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,hal.30

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang- undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk

Pembangunan Kepariwisataan Nasional

- Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2010 tentang Standarisasi

Pengelolaan Daya tarik Wisata

- Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2013 tentang

Kepariwisataan Budaya Kabupaten Gianyar

- Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor 402 Tahun 2008 tentang

Penetapan Obyek dan Daya Tarik Wisata Kabupaten Gianyar

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

terhadap bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, literatur, makalah,

tesis, skripsi, dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan

dengan permasalahan penelitian,14 disamping itu juga dipergunakan bahan-

bahan hukum yang diperoleh melalui electronic research yaitu melalui

14 Op.cit. hal. 141.

internet dengan cara mengcopy (download) bahan hukum yang diperlukan.

Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder disini oleh penulis adalah

seperti pendapat para sarjana, tulisan para ahli, pejabat, pakar hukum, dan

bahan hukum lainnya

1.8.4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara teknik pengumpulan

data, yang dilakukan dengan dua cara yaitu teknik wawancara dan teknik studi

dokumen.

1. Teknik Wawancara yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan cara

melakukan wawancara langsung bertatap muka terhadap beberapa respond

dengan mengajukan pertanyaan sehingga memperoleh jawaban yang relevan

dengan permasalahan penelitian.15

2. Teknik Studi Dokumen yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan menelaah

dan mengklarifikasi bahan-bahan hukum dan buku-buku yang relevan dengan

pokok permasalahan penelitian.

1.8.5. Teknik pengolahan dan analisis data

Setelah data tersebut terkumpul, kemudian diidentifikasi dan dikumpulkan

untuk dijadikan sumber utama di dalam membahas pokok permasalahan. Analisis

data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu data

yang diperoleh dilapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang

15 Lexy J. Moleong, 1995, Metodelogi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya,

Bandung, hal. 35

terperinci dan sistematis, selanjutnya data tersebut dianalisa dan dihubungkan

antara satu dengan yang lainnya. Kemudian nantinya ditarik kesimpulan untuk

menjawab masalah yang ada dan disajikan secara deskriptif analisis.16

16Hadi Sutrisno dan Sri Diamuli, 1997, Metodologi Research, Jilid III, Gama University

Press, Yogyakarta, hal. 59.