Upload
ngotuong
View
224
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KATA PENGANTAR
Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah dapat diselesaikan.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk semua Kebijakan, Program dan Sasaran serta sebagai review evaluasi Rencana Kerja Awal.
Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini masih banyak terdapat kekurangan didalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja Perubahan dimaksud untuk masa mendatang.
Soreang, 2016Sekretaris Daerah
Ir. H. SOFIAN NATAPRAWIRA, MPPembina Utama Madya
NIP. 19581229 198603 1 011
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR iDAFTAR ISI iiBAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ....................................................... I - 11.2. Landasan Hukum ....................................................... I - 11.3. Maksud dan Tujuan ................................................... I - 31.4. Sistematika Penulisan ............................................. I - 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Perubahan............. II - 12.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD ..................................................................... II – 152.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .................... II – 90
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat daerah ........... III - 13.2. Program dan Kegiatan Renja Sekretariat Daerah …... III - 10
BAB IV PENUTUP ............................................................................. IV - 1
BAB IPENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Dokumen Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2017.
Dokumen Renja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2017 memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada Tahun 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah yang menunjang visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung.
1.2
Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 adalah:1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah tentang SOTK tea.......................18. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung;
19. aturan Bupati Nomor 23 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016;
1.3
Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 adalah untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung dengan pengalokasian anggaran secara efektifitas dan efisien sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah yang menunjang visi dan misi Pemerintah Kabupaten BandungAdapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 ini diantaranya adalah :1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas kegiatan antar
bidang, antar kegiatan, antar fungsi di Sekretariat Daerah.2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan,
penganggaran, serta evaluasi kegiatan .3. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.
1.4
Sistematika Penulisan
Sistematika Penyusunan Renja Perubahan tahun 2017 Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang1.2. Landasan Hukum1.3. Maksud dan Tujuan1.4. Sistematika Penyusunan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan SKPD2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Sekretariat
daerah
3.2. Program dan Kegiatan Renja Perubahan Sekretariat Daerah
BAB IV PENUTUPBAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan SKPD
Dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan Renja 2017. Evaluasi Renja Perubahan 2017 terhadap Program/kegiatan, sasaran, indikator kinerja, realisasi capaian kinerja terhadap Renstra, target kinerja, anggaran Renja Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut
RENCANA KERJA TAHUN 2017 DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (SEMESTER I) TAHUN 2017
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 initidak terlepas dari Tugas Pokok
dan Fungsi (Tupoksi) Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan
Peraturan Bupati Bandung Nomor 71 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas,
Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kabupaten
Bandung, adalah sebagai berikut:
Sekretaris Daerah
1. Setda dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah;
2. Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris Daerah menyelenggarakan
fungsi:
a. pengoordinasian perumusan penyusunan kebijakan Daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada
instansi Daerah; dan
e. pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah;
f. penyelenggaraan tugas sekretariat daerah;
g. pembinaan teknis administratif kepada inspektorat;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.
i. Sekretaris Daerah, membawahkan:
1) Asisten Pemerintahan;
2) Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan;
3) Asisten Administrasi;
4) Staf Ahli;
5) Jabatan Fungsional.
Asisten Pemerintahan
1. Asisten Pemerintahan dipimpin oleh seorang Asisten;
2. Asisten Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris
Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program,
pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah, pelayanan administrasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan
umum dalam lingkup Asisten Pemerintahan yang meliputi penyusunan
peraturan perundang – undangan, koordinasi kerukunan umat beragama
serta pengoordinasian pelaksanaan urusan pemerintahan bidang
ketenteraman dan ketertiban umum, kependudukan dan tenaga kerja,
pemberdayaan serta administrasi pemerintahan;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok Asisten Pemerintahan
menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan perumusan kebijakan dan program di bidang
penyusunan peraturan perundang – undangan dan koordinasi
kerukunan umat beragama;
b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan program urusan
pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum,
kependudukan dan tenaga kerja, pemberdayaan serta administrasi
pemerintahan;
c. penyelenggaraan evaluasi program urusan pemerintahan bidang
ketenteraman dan ketertiban umum, kependudukan dan tenaga
kerja, pemberdayaan serta administrasi pemerintahan;
d. penyelenggaraan pembinaan administrasi di bidang penyusunan
peraturan perundang – undangan dan koordinasi kerukunan umat
beragama;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
f. Asisten Pemerintahan, membawahkan :
1) Bagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kependudukan dan
Tenaga Kerja;
2) Bagian Pemberdayaan;
3) Bagian Administrasi Pemerintahan;
4) Bagian Hukum.
Bagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kependudukan dan Tenaga Kerja
1. Bagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kependudukan dan Tenaga
Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bagian;
2. Kepala Bagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kependudukan dan
Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan
dalam penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanan
tugas dan fungsi, pemantauan, monitoring dan evaluasi program kegiatan
dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya
pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban
umum, dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan
sipil, tenaga kerja dan transmigrasi;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bagian Ketenteraman dan
Ketertiban Umum, Kependudukan dan Tenaga Kerja menyelenggarakan
fungsi :
a. penyelenggaraan perumusan perencanaan teknis operasional
pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan
ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan
pencatatan sipil, tenaga kerja dan transmigrasi;
b. penyelenggaraan perumusan kebijakan pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, dan
perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil,
tenaga kerja dan transmigrasi;
c. penyelenggaraan koordinasi kerukunan umat beragama;
d. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang
ketenteraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat,
kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja dan transmigrasi;
e. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum
lingkup Bagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja yang
meliputi bidang ketenteraman dan ketertiban umum, dan
perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil,
tenaga kerja dan transmigrasi;
f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, dan
perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil,
tenaga kerja dan transmigrasi;
g. penyelenggaraan pembinaan administrasi pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, dan
perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil,
tenaga kerja dan transmigrasi;
h. penyediaan data, informasi dan pertimbangan dalam sistem
pendukung
keputusan serta kebijakan umum lingkup Bagian Ketenteraman dan
Ketertiban Umum, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Tenaga
Kerja
yang meliputi bidang ketenteraman dan ketertiban umum, dan
perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil,
tenaga
kerja dan transmigrasi;
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
j. Kepala Bagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kependudukan
dan
Tenaga Kerja, membawahkan:
1) Subbagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2) Subbagian Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3) Subbagian Tenaga Kerja.
Subbagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian;
1. Kepala Subbagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Ketenteraman dan
Ketertiban Umum, Kependudukan dan Tenaga Kerja dalam
merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis
operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian Perangkat Daerah di bidang ketenteraman dan
ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala subbagian Ketenteraman dan
Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup Subbagian
Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian
Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan lingkup
Subbagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya
lingkup Subbagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan
informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum
dalam lingkup tugas pokok Subbagian Ketenteraman dan Ketertiban
Umum;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan
serta pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas
pokok Subbagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup
tugas pokok Subbagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
subbagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Subbagian Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian;
1. Kepala Subbagian Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Ketenteraman dan
Ketertiban Umum, Kependudukan dan Tenaga Kerja dalam
merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis
operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian Perangkat Daerah di bidang kependudukan dan
pencatatan sipil;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Kependudukan dan
Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup
Subbagian Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
b. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
c. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan lingkup
Subbagian Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
d. Pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya
lingkup Subbagian Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan
informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum
dalam lingkup tugas pokok Subbagian Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;
f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan
serta pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas
pokok Subbagian Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
g. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup
tugas pokok Subbagian Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
h. Pelaksanaan layanan administrasi ketatausahaan dan dokumentasi
Bagian;
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Subbagian Tenaga dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian;
1. Kepala Subbagian Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Bagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum,
Kependudukan dan Tenaga Kerja dalam merencanakan, melaksanakan
dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan
kebijakan dan pengoordinasian Perangkat Daerah di bidang tenaga kerja
dan transmigrasi;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Tenaga Kerja
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup Subbagian
Tenaga Kerja;
b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian
Tenaga Kerja;
c. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan lingkup
Subbagian Tenaga Kerja;
d. Pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya
lingkup Subbagian Tenaga Kerja;
e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan
informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum
dalam lingkup tugas pokok Subbagian Tenaga Kerja;
f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan
serta pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas
pokok Subbagian Tenaga Kerja;
g. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup
tugas pokok Subbagian Tenaga Kerja;
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Tenaga Kerja; dan
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Bagian Pemberdayaan
1. Bagian Pemberdayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
2. Kepala Bagian Pemberdayaan mempunyai tugas pokok membantu
Asisten Pemerintahan dan Pemberdayaan dalam penyiapan perumusan
kebijakan, pengoordinasian pelaksanan tugas dan fungsi, pemantauan,
monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan
pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pariwisata dan
kebudayaan serta kepemudaan dan olahraga.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bagian Pemberdayaan
menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan perumusan perencanaan teknis operasional
pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, pariwisata dan kebudayaan
serta kepemudaan dan olahraga;
b. penyelenggaraan perumusan kebijakan pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pariwisata dan
kebudayaan serta kepemudaan dan olahraga,
c. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang
pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, pariwisata dan kebudayaan
serta kepemudaan dan olahraga;
d. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum
lingkup Bagian Pemberdayaan yang meliputi bidang pengendalian
penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, pariwisata dan kebudayaan serta kepemudaan
dan olahraga;
e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pariwisata dan
kebudayaan serta kepemudaan dan olahraga;
f. penyelenggaraan pembinaan administrasi pengendalian penduduk,
keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak, pariwisata dan kebudayaan serta kepemudaan dan olahraga;
g. penyediaan data, informasi dan pertimbangan dalam sistem
pendukung keputusan serta kebijakan umum lingkup Bagian
Pemberdayaan yang meliputi pengendalian penduduk, keluarga
berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
pariwisata dan kebudayaan serta kepemudaan dan olahraga; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
a. Kepala Bagian Pemberdayaan, membawahkan:
1) Subbagian Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2) Subbagian Pariwisata dan Kebudayaan;
3) Subbagian Kepemudaan dan Olahraga;
Subbagian Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian;
1. Kepala Subbagian Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemberdayaan dalam
merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis
operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian Perangkat Daerah di bidang Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup Subbagian
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;
b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan lingkup
Subbagian Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya
lingkup Subbagian Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan
informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum
dalam lingkup tugas pokok Subbagian Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan
serta pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup
tugas pokok Subbagian Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup
tugas pokok Subbagian Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Subbagian Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian;
1. Kepala Subbagian Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemberdayaan dalam
merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis
operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian Perangkat Daerah di bidang pariwisata dan
kebudayaan;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Pariwisata dan
Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup Subbagian
Pariwisata dan Kebudayaan;
b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian
Pariwisata dan Kebudayaan;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan lingkup
Subbagian Pariwisata dan Kebudayaan;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya
lingkup Subbagian Pariwisata dan Kebudayaan;
e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan
informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum
dalam lingkup tugas pokok Subbagian Pariwisata dan Kebudayaan;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan
serta pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas
pokok Subbagian Pariwisata dan Kebudayaan;
g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup
tugas pokok Subbagian Pariwisata dan Kebudayaan;
h. pelaksanaan layanan administrasi ketatausahaan dan dokumentasi
Bagian;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian pariwisata dan Kebudayaan; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Subbagian Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian;
1. Kepala Subbagian Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemberdayaan dalam
merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis
operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian Perangkat Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Kepemudaan dan
Olahraga menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup Subbagian
Kepemudaan dan Olahraga;
b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian
Kepemudaan dan Olahraga;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan lingkup
Subbagian Kepemudaan dan Olahraga;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya
lingkup Subbagian Kepemudaan dan Olahraga;
e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan
informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum
dalam lingkup tugas pokok Subbagian Kepemudaan dan Olahraga;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta
pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas pokok
Subbagian Kepemudaan dan Olahraga;
g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup
tugas pokok Subbagian Kepemudaan dan Olahraga;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Kepemudaan dan Olahraga; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Bagian Administrasi Pemerintahan
1. Bagian Administrasi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian;
2. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas pokok
membantu Asisten Pemerintahan dalam penyiapan perumusan
kebijakan, pengoordinasian pelaksanan tugas dan fungsi, pemantauan,
monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan
pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya pelaksanaan
kecamatan dan pemerintahan umum, desa, serta pembinaan dan
pengendalian kerjasama;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bagian Administrasi
Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan perumusan perencanaan teknis operasional
kecamatan dan urusan pemerintahan umum, desa, serta pembinaan
dan pengendalian kerjasama;
b. penyelenggaraan perumusan kebijakan pelaksanaan kecamatan
dan pemerintahan umum, desa, serta pembinaan dan pengendalian
kerjasama;
c. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
serta petunjuk teknis pelaksanaan kecamatan dan pemerintahan
umum, desa, serta pembinaan dan pengendalian kerjasama;
d. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum
lingkup Bagian Administrasi Pemerintahan yang meliputi kecamatan
dan pemerintahan umum, desa, serta pembinaan dan pengendalian
kerjasama
e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kecamatan
dan pemerintahan umum, desa, serta pembinaan dan pengendalian
kerjasama;
f. penyelenggaraan pembinaan administrasi pelaksanaan operasional
kecamatan dan urusan pemerintahan umum, desa, serta pembinaan
dan pengendalian kerjasama;
g. penyediaan data, informasi dan pertimbangan dalam sistem
pendukung keputusan serta kebijakan umum lingkup Bagian
Administrasi Pemerintahan yang meliputi kecamatan dan
pemerintahan umum, desa, serta pembinaan dan pengendalian
kerjasama;
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
i. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, membawahkan:
1) Subbagian Kecamatan, dan Pemerintahan Umum;
2) Subbagian Desa;
3) Subbagian Kerjasama
Subbagian Kecamatan, dan Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian;
1. Kepala Subbagian Kecamatan, dan Pemerintahan Umum mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Administrasi
Pemerintahan dalam merencanakan, melaksanakan dan
mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan
kebijakan dan pengoordinasian Perangkat Daerah di bidang Kecamatan,
dan pemerintahan umum;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Kecamatan, dan
Pemerintahan Umum menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup Subbagian
Kecamatan, dan Pemerintahan Umum;
b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian
Kecamatan, dan Pemerintahan Umum;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan lingkup
Subbagian Kecamatan, dan Pemerintahan Umum;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya
lingkup Subbagian Kecamatan, dan Pemerintahan Umum;
e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan
informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum
dalam lingkup tugas pokok Subbagian Kecamatan, dan
Pemerintahan Umum;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan
serta pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas
pokok Subbagian Kecamatan, dan Pemerintahan Umum;
g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup
tugas pokok Subbagian Kecamatan, dan Pemerintahan Umum;
h. pelaksanaan layanan administrasi ketatausahaan dan dokumentasi
Bagian;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Kecamatan, dan Pemerintahan Umum; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Subbagian Desa dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian;
1. Kepala Subbagian Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Bagian Administrasi Pemerintahan dalam merencanakan,
melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan
bahan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian Perangkat Daerah di
bidang fasilitasi administratif Pemerintahan Desa;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Desa
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup Subbagian
Desa;
b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian
Desa;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan lingkup
Subbagian Desa;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya
lingkup Subbagian Desa;
e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan
informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum
dalam lingkup tugas pokok Subbagian Desa;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan
serta pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup
tugas pokok Subbagian Desa;
g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup
tugas pokok Subbagian Desa;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Desa; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Subbagian Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian;
1. Kepala Subbagian Kerjasama mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Bagian Administrasi Pemerintahan dalam merencanakan,
melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan
bahan penyusunan kebijakan kerjasama pemerintah daerah dan
pengoordinasian Perangkat Daerah di bidang kerjasama;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Kerjasama
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup Subbagian
Kerjasama;
b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian
Kerjasama;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan lingkup
Subbagian Kerjasama;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya
lingkup Subbagian Kerjasama;
e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan
informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum
dalam lingkup tugas pokok Subbagian Kerjasama;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan
serta pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas
pokok Subbagian Kerjasama;
g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup
tugas pokok Subbagian Kerjasama;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Kerjasama; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Bagian Hukum
1. Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian;
2. Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas pokok membantu Asisten
Pemerintahan dalam penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian
pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan, monitoring dan evaluasi
program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi
dan sumber daya pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk
hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta pelayanan
bantuan hukum;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bagian Hukum
menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan perencanaan, perumusan dan evaluasi kebijakan
umum lingkup Bagian Hukum yang meliputi penyusunan dan
pengkajian produk hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi
hukum serta pelayanan bantuan hukum;
b. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum
lingkup Bagian Hukum yang meliputi penyusunan dan pengkajian
produk hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta
pelayanan bantuan hukum;
c. penyelenggaraan penyediaan data, informasi dan pertimbangan
dalam sistem pendukung keputusan serta kebijakan umum lingkup
Bagian Hukum meliputi penyusunan dan pengkajian produk hukum,
pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta pelayanan
bantuan hukum;
d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja penyusunan dan pengkajian produk hukum, pengelolaan
dokumentasi dan informasi hukum serta pelayanan bantuan hukum;
dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
f. Kepala Bagian Hukum, membawahkan:
1) Subbagian Produk Hukum;
2) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
3) Subbagian Bantuan Hukum.
Subbagian Produk Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian;
1. Kepala Subbagian Produk Hukum mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bagian Hukum dalam merencanakan,
melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan
bahan penyusunan kebijakan penyusunan dan pengkajian produk
hukum dan pengoordinasian Perangkat Daerah di bidang produk
hukum;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Produk Hukum
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup
Subbagian Produk Hukum;
b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian
Produk Hukum;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
lingkup Subbagian Produk Hukum;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya
lingkup Subbagian Produk Hukum;
e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data
dan informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan
umum dalam lingkup tugas pokok Subbagian Produk Hukum;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan
serta pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas
pokok Subbagian Produk Hukum;
g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup
tugas pokok Subbagian Produk Hukum;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Produk Hukum; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian;
1. Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Hukum dalam
merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis
operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan
dokumentasi dan informasi hukum dan pengoordinasian Perangkat
Daerah di bidang dokumentasi dan informasi hukum;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Dokumentasi dan
Informasi Hukum menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup
Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian
Dokumentasi dan Informasi Hukum;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
lingkup Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya
lingkup Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data
dan informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan
umum dalam lingkup tugas pokok Subbagian Dokumentasi dan
Informasi Hukum;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan
serta pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas
pokok Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup
tugas pokok Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
h. pelaksanaan layanan administrasi ketatausahaan dan
dokumentasi Bagian;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Subbagian Bantuan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian;
1. Kepala Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bagian Hukum dalam merencanakan,
melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan
bahan penyusunan kebijakan layanan bantuan hukum dan
pengoordinasian Perangkat Daerah di bidang bantuan hukum ;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Bantuan Hukum
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup
Subbagian Bantuan Hukum;
b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian
Bantuan Hukum;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
lingkup Subbagian Bantuan Hukum;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya
lingkup Subbagian Bantuan Hukum;
e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data
dan informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan
umum dalam lingkup tugas pokok Subbagian Bantuan Hukum;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan
serta pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas
pokok Subbagian Bantuan Hukum;
g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup
tugas pokok Subbagian Bantuan Hukum;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Bantuan Hukum; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan
1. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan dipimpin oleh seorang
Asisten;
2. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan mempunyai tugas pokok
membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi
pelaksanaan program, pengoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelayanan administrasi,
pemantauan dan evaluasi kebijakan umum dalam lingkup Asisten
Perekonomian dan Kesejahteraan yang meliputi layanan infrastruktur
dan pengadaan barang dan jasa serta pengoordinasian pelaksanaan
urusan pemerintahan bidang perekonomian dan kesejahteraan sosial;
3. Dalam melaksanakan tugas Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan
menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan perumusan kebijakan dan program di bidang
layanan infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa;
b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan program urusan
pemerintahan bidang perekonomian dan kesejahteraan sosial;
c. penyelenggaraan evaluasi program urusan pemerintahan bidang
perekonomian dan kesejahteraan sosial;
d. penyelenggaraan pembinaan administrasi di bidang layanan
infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
f. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan, membawahkan:
1) Bagian Infrastruktur;
2) Bagian Perekonomian;
3) Bagian Kesejahteraan Sosial;
4) Bagian Barjas.
Bagian Infrastruktur
1. Bagian Infrastruktur dipimpin oleh seorang Kepala Bagian;
2. Kepala Bagian Infrastruktur mempunyai tugas pokok membantu Asisten
Perekonomian dan Kesejahteraan dalam penyiapan perumusan
kebijakan, pengoordinasian pelaksanan tugas dan fungsi, pemantauan,
monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan
pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan
dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup dan
perhubungan;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bagian Infrastruktur
menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan perumusan perencanaan teknis operasional
pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman,
pertanahan, lingkungan hidup dan perhubungan;
b. penyelenggaraan perumusan kebijakan pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,
perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan
hidup dan perhubungan;
c. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan
permukiman, pertanahan, lingkungan hidup dan perhubungan;
d. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum
lingkup Bagian Infrastruktur yang meliputi bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan
permukiman, pertanahan, lingkungan hidup dan perhubungan;
e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,
perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan
hidup dan perhubungan;
f. penyelenggaraan pembinaan administrasi pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,
perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan
hidup dan perhubungan;
g. penyediaan data, informasi dan pertimbangan dalam sistem
pendukung keputusan serta kebijakan umum lingkup Bagian
Infrastruktur yang meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan,
lingkungan hidup dan perhubungan;
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
i. Kepala Bagian Infrastruktur, membawahkan:
1) Subbagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
2) Subbagian Lingkungan Hidup;
3) Subbagian Perhubungan.
Subbagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman, dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian;
1. Kepala Subbagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan
dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bagian Infrastruktur dalam
merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis
operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian Perangkat Daerah di bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, dan
pertanahan;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup
Subbagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan
dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
lingkup Subbagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya
lingkup Subbagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data
dan informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan
umum dalam lingkup tugas pokok Subbagian Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman,
dan Pertanahan;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan
serta pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas
pokok Subbagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup
tugas pokok Subbagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan
dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Subbagian Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian;
1. Kepala Subbagian Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bagian Infrastruktur dalam
merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis
operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) Kepala Subbagian Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup
Subbagian Lingkungan Hidup;
b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian
Lingkungan Hidup;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
lingkup Subbagian Lingkungan Hidup;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya
lingkup Subbagian Lingkungan Hidup;
e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data
dan informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan
umum dalam lingkup tugas pokok Subbagian Lingkungan Hidup;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan
serta pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas
pokok Subbagian Lingkungan Hidup;
g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup
tugas pokok Subbagian Lingkungan Hidup;
h. pelaksanaan layanan administrasi ketatausahaan dan
dokumentasi Bagian;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Lingkungan Hidup; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Subbagian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5)
huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian;
1. Kepala Subbagian Perhubungan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bagian Infrastruktur dalam
merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis
operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian Perangkat Daerah di bidang perhubungan;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Perhubungan
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup
Subbagian Perhubungan;
b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian
Perhubungan;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
lingkup Subbagian Perhubungan;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya
lingkup Subbagian Perhubungan;
e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data
dan informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan
umum dalam lingkup tugas pokok Subbagian Perhubungan;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan
serta pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas
pokok Subbagian Perhubungan;
g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup
tugas pokok Subbagian Perhubungan;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Perhubungan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Perekonomian
1. Bagian Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian;
2. Kepala Bagian Perekonomian mempunyai tugas pokok Membantu
Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan dalam penyiapan perumusan
kebijakan, pengoordinasian pelaksanan tugas dan fungsi, pemantauan,
monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan
pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, penanaman modal,
koperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian, pangan dan perikanan;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bagian Perekonomian
menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan perumusan perencanaan teknis operasional
pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perdagangan,
perindustrian, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan
menengah, pertanian, pangan dan perikanan;
b. penyelenggaraan perumusan kebijakan pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, penanaman
modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian, pangan
dan perikanan
c. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang
perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, usaha
kecil dan menengah, pertanian, pangan dan perikanan;
d. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum
lingkup Bagian Perekonomian yang meliputi bidang
perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, usaha
kecil dan menengah, pertanian, pangan dan perikanan;
e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, penanaman
modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian, pangan
dan perikanan;
f. penyelenggaraan pembinaan administrasi pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, penanaman
modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian, pangan
dan perikanan;
g. penyediaan data, informasi dan pertimbangan dalam sistem
pendukung keputusan serta kebijakan umum lingkup Bagian
Perekonomian yang meliputi bidang perdagangan, perindustrian,
penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah,
pertanian, pangan dan perikanan;
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
i. Kepala Bagian Perekonomian, membawahkan:
1) Subbagian Perdagangan dan Perindustrian;
2) Subbagian Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah;
3) Subbagian Pertanian, Pangan, dan Perikanan.
Subbagian Perdagangan dan Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian;
1. Kepala Subbagian Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Perekonomian dalam
merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis
operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian Perangkat Daerah di bidang perdagangan dan
perindustrian;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Perdagangan dan
Perindustrian menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup
Subbagian Perdagangan dan Perindustrian;
b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian
Perdagangan dan Perindustrian;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
lingkup Subbagian Perdagangan dan Perindustrian;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya
lingkup Subbagian Perdagangan dan Perindustrian;
e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data
dan informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan
umum dalam lingkup tugas pokok Subbagian Perdagangan dan
Perindustrian;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan
serta
pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas pokok
Subbagian Perdagangan dan Perindustrian;
g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup
tugas pokok Subbagian Perdagangan dan Perindustrian;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Perdagangan dan Perindustrian; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Subbagian Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin
oleh seorang Kepala Subbagian;
1. Kepala Subbagian Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Bagian Perekonomian dalam merencanakan, melaksanakan dan
mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan
kebijakan dan pengoordinasian Perangkat Daerah di bidang
penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Penanaman
Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan
fungsi :
a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup
Subbagian Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah;
b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian
Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
lingkup Subbagian Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya
lingkup Subbagian Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah;
e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data
dan informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan
umum dalam lingkup tugas pokok Subbagian Penanaman Modal,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan
serta pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas
pokok Subbagian Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah;
g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup
tugas pokok Subbagian Penanaman Modal, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah;
h. pelaksanaan layanan administrasi ketatausahaan dan
dokumentasi Bagian;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Subbagian Pertanian, Pangan, dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian;
1. Kepala Subbagian Pertanian, Pangan, dan Perikanan mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Perekonomian dalam
merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis
operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian Perangkat Daerah di bidang pertanian, pangan, dan
perikanan;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Pertanian,
Pangan, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup
Subbagian Pertanian, Pangan, dan Perikanan;
b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian
Pertanian, Pangan, dan Perikanan;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
lingkup Subbagian Pertanian, Pangan, dan Perikanan;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya
lingkup Subbagian Pertanian, Pangan, dan Perikanan;
e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data
dan informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan
umum dalam lingkup tugas pokok Subbagian Pertanian, Pangan,
dan Perikanan;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan
serta pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas
pokok Subbagian Pertanian, Pangan, dan Perikanan;
g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup
tugas pokok Subbagian Pertanian, Pangan, dan Perikanan;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Pertanian, Pangan, dan Perikanan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kesejahteraan Sosial
1. Bagian Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bagian;
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok
membantu Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan dalam penyiapan
perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanan tugas dan fungsi,
pemantauan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan
penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya
pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial dan
pendidikan;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial
menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan perumusan perencanaan teknis operasional
pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial dan
pendidikan;
b. penyelenggaraan perumusan kebijakan pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang kesehatan, sosial dan pendidikan;
c. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang
kesehatan, sosial dan pendidikan;
d. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum
lingkup Bagian Kesejahteraan Sosial yang meliputi bidang
kesehatan, sosial dan pendidikan;
e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang kesehatan, sosial dan pendidikan;
f. penyelenggaraan pembinaan administrasi pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang kesehatan, sosial dan pendidikan;
g. penyediaan data, informasi dan pertimbangan dalam sistem
pendukung keputusan serta kebijakan umum lingkup Bagian
Kesejahteraan Sosial yang meliputi bidang kesehatan, sosial dan
pendidikan;
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
i. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahkan:
1) Subbagian Kesehatan;
2) Subbagian Sosial;
3) Subbagian Kependidikan.
Subbagian Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian;
1. Kepala Subbagian Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Bagian Kesejahteraan Sosial dalam merencanakan,
melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan
bahan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian Perangkat Daerah di
bidang kesehatan;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Kesehatan
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup
Subbagian Kesehatan;
b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian
Kesehatan;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
lingkup Subbagian Kesehatan;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya
lingkup Subbagian Kesehatan;
e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data
dan informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan
umum dalam lingkup tugas pokok Subbagian Kesehatan;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan
serta pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas
pokok Subbagian Kesehatan;
g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup
tugas pokok Subbagian Kesehatan;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Kesehatan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Subbagian Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian;
1. Kepala Subbagian Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Bagian Kesejahteraan Sosial dalam merencanakan,
melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan
bahan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian Perangkat Daerah di
bidang sosial;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Sosial
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup
Subbagian Sosial;
b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian
Sosial;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
lingkup Subbagian Sosial;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya
lingkup Subbagian Sosial;
e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data
dan informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan
umum dalam lingkup tugas pokok Subbagian Sosial;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan
serta pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas
pokok Subbagian Sosial;
g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup
tugas pokok Subbagian Sosial;
h. pelaksanaan layanan administrasi ketatausahaan dan
dokumentasi Bagian;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Sosial; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Subbagian Kependidikan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian;
1. Kepala Subbagian Kependidikan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bagian Kesejahteraan Sosial dalam
merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis
operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian Perangkat Daerah di bidang kependidikan;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Kependidikan
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup
Subbagian Kependidikan;
b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian
Kependidikan;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
lingkup Subbagian Kependidikan;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya
lingkup Subbagian Kependidikan;
e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data
dan informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan
umum dalam lingkup tugas pokok Subbagian Kependidikan;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan
serta pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas
pokok Subbagian Kependidikan;
g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup
tugas pokok Subbagian Kependidikan;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Kependidikan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Bagian Barang dan jasa
1. Bagian Barjas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian;
2. Kepala Bagian Barjas mempunyai tugas pokok membantu Asisten
Perekonomian dan Kesejahteraan dalam penyiapan perumusan
kebijakan, pengoordinasian pelaksanan tugas dan fungsi, pemantauan,
monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan
pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya pelaksanaan
pengelolaan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia,
pelayanan pengadaan jasa konstruksi, pengadaan barang, jasa
konsultansi dan jasa lainnya;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bagian Barjas
menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan perumusan perencanaan teknis operasional
pelaksanaan pengelolaan administrasi dan pengembangan
sumber daya manusia, pelayanan pengadaan jasa konstruksi,
pengadaan barang, jasa konsultansi dan jasa lainnya;
b. penyelenggaraan perumusan kebijakan pelaksanaan
pengelolaan administrasi dan pengembangan sumber daya
manusia, pelayanan pengadaan jasa konstruksi, pengadaan
barang, jasa konsultansi dan jasa lainnya;
c. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
serta petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan administrasi dan
pengembangan sumber daya manusia, pelayanan pengadaan
jasa konstruksi, pengadaan barang, jasa konsultansi dan jasa
lainnya;
d. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum
lingkup Bagian Barjas yang meliputi administrasi dan
pengembangan sumber daya manusia, pelayanan pengadaan
jasa konstruksi, pengadaan barang, jasa konsultansi dan jasa
lainnya;
e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pengelolaan administrasi dan pengembangan sumber daya
manusia, pelayanan pengadaan jasa konstruksi, pengadaan
barang, jasa konsultansi dan jasa lainnya yang dilaksanakan
Perangkat Daerah;
f. penyelenggaraan pembinaan administrasi pelaksanaan
pengelolaan administrasi dan pengembangan sumber daya
manusia, pelayanan pengadaan jasa konstruksi, pengadaan
barang, jasa konsultansi dan jasa lainnya;
g. penyediaan data, informasi dan pertimbangan dalam sistem
pendukung keputusan serta kebijakan umum lingkup Bagian
Barjas yang meliputi administrasi dan pengembangan sumber
daya manusia, pelayanan pengadaan jasa konstruksi, pengadaan
barang, jasa konsultansi dan jasa lainnya;
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
i. Kepala Bagian Barjas, membawahkan:
1)Subbagian Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia;
2)Subbagian Pengadaan Jasa Konstruksi;
3)Subbagian Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi dan Jasa
Lainnya.
Subbagian Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin
oleh seorang Kepala Subbagian;
1. Kepala Subbagian Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian
Barjas dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan
teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan pelayanan
administrasi dan pengembangan sumber daya manusia dan
pengoordinasian Perangkat Daerah di bidang administrasi dan
pengembangan sumber daya manusia;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Administrasi dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup
Subbagian Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia;
b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian
Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
lingkup Subbagian Administrasi dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya
lingkup Subbagian Administrasi dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia;
e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data
dan informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan
umum dalam lingkup tugas pokok Subbagian Administrasi dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan
serta pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas
pokok Subbagian Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia;
g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup
tugas pokok Subbagian Administrasi dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Subbagian Pengadaan Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian;
1. Kepala Subbagian Pengadaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Barjas dalam
merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis
operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan pelayanan
pengadaan jasa konstruksi dan pengoordinasian Perangkat Daerah di
bidang pengadaan jasa konstruksi;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) Kepala Subbagian Pengadaan Jasa Konstruksi menyelenggarakan
fungsi:
a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup
Subbagian Pengadaan Jasa Konstruksi;
b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian
Pengadaan Jasa Konstruksi;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
lingkup Subbagian Pengadaan Jasa Konstruksi;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya
lingkup Subbagian Pengadaan Jasa Konstruksi;
e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data
dan informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan
umum dalam lingkup tugas pokok Subbagian Pengadaan Jasa
Konstruksi;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan
serta pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas
pokok Subbagian Pengadaan Jasa Konstruksi;
g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup
tugas pokok Subbagian Pengadaan Jasa Konstruksi;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Pengadaan Jasa Konstruksi; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Subbagian Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya dipimpin
oleh seorang Kepala Subbagian;
1. Kepala Subbagian Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi dan Jasa
Lainnya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian
Barjas dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan
teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan pelayanan
pengadaan barang, jasa konsultansi dan jasa lainnya dan
pengoordinasian Perangkat Daerah di bidang pengadaan barang, jasa
konsultansi dan jasa lainnya;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Pengadaan
Barang, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup
Subbagian Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi dan Jasa
Lainnya;
b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian
Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
lingkup Subbagian Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi dan
Jasa Lainnya;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya
lingkup Subbagian Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi dan
Jasa Lainnya;
e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data
dan informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan
umum dalam lingkup tugas pokok Subbagian Pengadaan Barang,
Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan
serta pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas
pokok Subbagian Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi dan Jasa
Lainnya;
g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup
tugas pokok Subbagian Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi
dan Jasa Lainnya;
h. pelaksanaan layanan administrasi ketatausahaan dan
dokumentasi Bagian;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi dan Jasa
Lainnya; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Asisten Administrasi
1. Asisten Administrasi dipimpin oleh seorang Asisten;
2. Asisten Administrasi mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris
Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program,
pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah, pelayanan administrasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan
umum dalam lingkup Asisten Administrasi yang meliputi pembinaan
organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, tata
usaha pimpinan, dukungan penyelenggaraan pengendalian dan
program pemerintahan daerah serta pengoordinasian pelaksanaan
urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan kehumasan
serta unsur penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,
keuangan dan fungsi pengawasan;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok Asisten Administrasi
menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan perumusan kebijakan dan program di bidang
pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan dan
keprotokolan, tata usaha pimpinan, dukungan penyelenggaraan
pengendalian dan program pemerintahan daerah;
b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan program urusan
pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan kehumasan
serta unsur penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan, keuangan dan fungsi pengawasan;
c. penyelenggaraan evaluasi program urusan pemerintahan bidang
komunikasi, informatika dan kehumasan serta unsur penunjang
bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan
fungsi pengawasan;
d. penyelenggaraan pembinaan administrasi di bidang pembinaan
organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan,
tata usaha pimpinan, dukungan penyelenggaraan pengendalian
dan program pemerintahan daerah; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
f. Asisten Administrasi, membawahkan :
1) Bagian Umum;
2) Bagian Komunikasi dan Informatika;
3) Bagian Program;
4) Bagian Organisasi.
Bagian Umum
1. Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian;
2. Kepala Bagian Umum mempunyai tugas pokok membantu Asisten
Administrasi dalam penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian
pelaksanan tugas dan fungsi, pemantauan, monitoring dan evaluasi
program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi
dan sumber daya pelaksanaan pengelolaan kepegawaian,
katatausahaan, kerumahtanggaan dan keprotokolan;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bagian Umum
menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan perumusan perencanaan teknis operasional
pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, katatausahaan,
kerumahtanggaan dan keprotokolan;
b. penyelenggaraan perumusan kebijakan pelaksanaan
pengelolaan kepegawaian, katatausahaan, kerumahtanggaan
dan keprotokolan;
c. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
serta petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kepegawaian,
katatausahaan, kerumahtanggaan dan keprotokolan;
d. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum
lingkup Bagian Umum yang meliputi pelaksanaan pengelolaan
kepegawaian, katatausahaan, kerumahtanggaan dan
keprotokolan;
e. penyediaan data, informasi dan pertimbangan dalam sistem
pendukung keputusan serta kebijakan umum lingkup
pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, katatausahaan,
kerumahtanggaan dan keprotokolan;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
d. Kepala Bagian Umum, membawahkan:
1) Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha;
2) Subbagian Rumah Tangga;
3) Subbagian Protokol;
Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian;
1. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum dalam
merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis
operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian Perangkat Daerah di bidang pelayanan administrasi
kepegawaian dan tata usaha;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Kepegawaian dan
Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup
Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha;
b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian
Kepegawaian dan Tata Usaha;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
lingkup Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya
lingkup Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha;
e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data
dan informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan
umum dalam lingkup tugas pokok Subbagian Kepegawaian dan
Tata Usaha;
f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan
serta pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas
pokok Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha;
g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup
tugas pokok Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha;
h. pelaksanaan layanan administrasi ketatausahaan dan
dokumentasi Bagian;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Subbagian Rumah Tangga dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian;
1. Kepala Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum dalam merencanakan,
melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan
bahan penyusunan kebijakan pelayanan dan pengelolaan rumah
tangga pimpinan dan Sektetaris Daerah dan pengoordinasian
Perangkat Daerah di bidang kerumahtanggaan;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok ini Kepala Subbagian Rumah
Tangga menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup
Subbagian Rumah Tangga;
b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian
Rumah Tangga;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
lingkup Subbagian Rumah Tangga;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya
lingkup Subbagian Rumah Tangga;
e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data
dan informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan
umum dalam lingkup tugas pokok Subbagian Rumah Tangga;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan
serta pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas
pokok Subbagian Rumah Tangga;
g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup
tugas pokok Subbagian Rumah Tangga;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Rumah Tangga; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Subbagian Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian;
1. Kepala Subbagian Protokol mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Bagian Umum dalam merencanakan, melaksanakan
dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan
penyusunan kebijakan keprotokolan pemerintah daerah dan
pengoordinasian Perangkat Daerah di bidang keprotokolan
pemerintahan daerah
2. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Protokol
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup
Subbagian Protokol;
b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian
Protokol;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
lingkup Subbagian Protokol;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya
lingkup Subbagian Protokol;
e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data
dan informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan
umum dalam lingkup tugas pokok Subbagian Protokol;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan
serta pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas
pokok Subbagian Protokol;
g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup
tugas pokok Subbagian Protokol;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Protokol; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Komunikasi dan Informatika
1. Bagian Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian.
2. Kepala Bagian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok
membantu Asisten Administrasi dalam penyiapan perumusan kebijakan,
pengoordinasian pelaksanan tugas dan fungsi, pemantauan, monitoring
dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis,
administrasi dan sumber daya pelaksanaan urusan pemerintahan
bidang komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan,
kearsipan dan pelayanan kehumasan;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bagian Komunikasi dan
Informatika menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan perumusan perencanaan teknis operasional
pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan
informatika, statistik, persandian, perpustakaan, kearsipan dan
pelayanan kehumasan;
b. penyelenggaraan perumusan kebijakan pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik,
persandian, perpustakaan, kearsipan dan pelayanan kehumasan;
c. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang
komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan,
kearsipan dan pelayanan kehumasan;
d. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum
lingkup Bagian Komunikasi dan Informatika yang meliputi bidang
komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan,
kearsipan dan pelayanan kehumasan;
e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik,
persandian, perpustakaan, kearsipan dan pelayanan kehumasan;
f. penyelenggaraan pembinaan administrasi pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik,
persandian, perpustakaan, kearsipan dan pelayanan kehumasan;
g. penyediaan data, informasi dan pertimbangan dalam sistem
pendukung keputusan serta kebijakan umum lingkup Bagian
Komunikasi dan Informatika yang meliputi bidang komunikasi dan
informatika, statistik, persandian, perpustakaan, kearsipan dan
pelayanan kehumasan;
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
i. Kepala Bagian Komunikasi dan Informatika, membawahkan:
1) Subbagian Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan
Persandian;
2) Subbagian Perpustakaan dan Kearsipan;
3) Subbagian Humas.
Subbagian Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dipimpin
oleh seorang Kepala Subbagian;
1. Kepala Subbagian Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan
Persandian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Bagian Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan,
melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan
bahan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian Perangkat Daerah di
bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Komunikasi dan
Informatika, Statistik, dan Persandian menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup
Subbagian Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan
Persandian;
b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian
Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
lingkup Subbagian Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan
Persandian;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya
lingkup Subbagian Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan
Persandian;
e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data
dan informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan
umum dalam lingkup tugas pokok Subbagian Komunikasi dan
Informatika, Statistik, dan Persandian;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan
serta pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas
pokok Subbagian Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan
Persandian;
g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup
tugas pokok Subbagian Komunikasi dan Informatika, Statistik,
dan Persandian;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan
Persandian; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Subbagian Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian;
1. Kepala Subbagian Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Komunikasi dan
Informatika dalam merencanakan, melaksanakan dan
mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan
kebijakan dan pengoordinasian Perangkat Daerah di bidang
perpustakaan dan kearsipan;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Perpustakaan
dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup
Subbagian Perpustakaan dan Kearsipan;
b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian
Perpustakaan dan Kearsipan;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
lingkup Subbagian Perpustakaan dan Kearsipan;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya
lingkup Subbagian Perpustakaan dan Kearsipan;
e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data
dan informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan
umum dalam lingkup tugas pokok Subbagian Perpustakaan dan
Kearsipan;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan
serta pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas
pokok Subbagian Perpustakaan dan Kearsipan;
g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup
tugas pokok Subbagian Perpustakaan dan Kearsipan;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Perpustakaan dan Kearsipan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Subbagian Humas dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian;
1. Kepala Subbagian Humas mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Bagian Komunikasi dan Informatika dalam
merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis
operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan kehumasan
pemerintah daerah dan pengoordinasian Perangkat Daerah di bidang
kehumasan pemerintahan daerah;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Humas
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup
Subbagian Humas;
b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian
Humas;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
lingkup Subbagian Humas;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya
lingkup Subbagian Humas;
e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data
dan informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan
umum dalam lingkup tugas pokok Subbagian Humas;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan
serta pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas
pokok Subbagian Humas;
g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup
tugas pokok Subbagian Humas;
h. pelaksanaan layanan administrasi ketatausahaan dan
dokumentasi Bagian;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Humas; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Bagian Program
1. Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Bagian;
2. Kepala Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu Asisten
Administrasi dalam penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian
pelaksanan tugas dan fungsi, pemantauan, monitoring dan evaluasi
program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi
dan sumber daya pelaksanaan penyusunan program, evaluasi,
pelaporan, pengendalian, pengelolaan keuangan dan pelayanan
administrasi BMD dan koordinasi pelaksanaan unsur penunjang urusan
pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,
keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan dan fungsi
pengawasan;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok ini Kepala Bagian Program
menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan perumusan perencanaan teknis operasional
pelaksanaan penyusunan program, evaluasi, pelaporan,
pengendalian, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi
BMD dan koordinasi pelaksanaan unsur penunjang urusan
pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,
keuangan dan fungsi pengawasan;
b. penyelenggaraan perumusan kebijakan pelaksanaan
penyusunan program, evaluasi, pelaporan, pengendalian,
pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi BMD dan
koordinasi pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan
bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan
fungsi pengawasan;
c. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
serta petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan program,
evaluasi, pelaporan, pengendalian, pengelolaan keuangan dan
pelayanan administrasi BMD dan koordinasi pelaksanaan unsur
penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan, keuangan dan fungsi pengawasan;
d. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum
lingkup Bagian Program yang meliputi penyusunan program,
evaluasi, pelaporan, pengendalian, pengelolaan keuangan dan
pelayanan administrasi BMD dan bidang kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan, keuangan dan fungsi pengawasan;
e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
penyusunan program, evaluasi, pelaporan, pengendalian,
pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi BMD dan
koordinasi pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan
bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan
fungsi pengawasan;
f. penyelenggaraan pembinaan administrasi pelaksanaan
penyusunan program, evaluasi, pelaporan, pengendalian,
pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi BMD dan
koordinasi pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan
bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan
fungsi pengawasan;
g. penyediaan data, informasi dan pertimbangan dalam sistem
pendukung keputusan serta kebijakan umum lingkup Bagian
Program yang meliputi penyusunan program, evaluasi,
pelaporan, pengendalian, pengelolaan keuangan dan pelayanan
administrasi BMD dan bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan, keuangan dan fungsi pengawasan;
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
k. Kepala Bagian Program, membawahkan:
1) Subbagian Program;
2) Subbagian Keuangan dan Administrasi BMD;
3) Subbagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian.
Subbagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian;
1. Kepala Subbagian Program mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Bagian Program dalam merencanakan, melaksanakan
dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan
penyusunan kebijakan penyusunan program;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Program
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup
Subbagian Program;
b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian
Program;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
lingkup Subbagian Program;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya
lingkup Subbagian Program;
e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data
dan informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan
umum dalam lingkup tugas pokok Subbagian Program;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan
serta pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas
pokok Subbagian Program;
g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup
tugas pokok Subbagian Program;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Program; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Subbagian Keuangan dan Administrasi BMD dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian;
1. Kepala Subbagian Keuangan dan Administrasi BMD mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Program dalam
merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis
operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan
keuangan dan administrasi BMD dan pengoordinasian Perangkat
Daerah di bidang administrasi BMD;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Keuangan dan
Administrasi BMD menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup
Subbagian Keuangan dan Administrasi BMD;
b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian
Keuangan dan Administrasi BMD;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
lingkup Subbagian Keuangan dan Administrasi BMD;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya
lingkup Subbagian Keuangan dan Administrasi BMD;
e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data
dan informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan
umum dalam lingkup tugas pokok Subbagian Keuangan dan
Administrasi BMD;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan
serta pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas
pokok Subbagian Keuangan dan Administrasi BMD;
g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup
tugas pokok Subbagian Keuangan dan Administrasi BMD;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Keuangan dan Administrasi BMD; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Subbagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian;
1. Kepala Subbagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Program dalam
merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis
operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan evaluasi,
pelaporan dan pengendalian pemerintah daerah dan pengoordinasian
Perangkat Daerah di bidang evaluasi, pelaporan dan pengendalian
pemerintahan daerah;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Evaluasi,
Pelaporan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup
Subbagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian;
b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian
Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
lingkup Subbagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya
lingkup Subbagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian;
e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data
dan informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan
umum dalam lingkup tugas pokok Subbagian Evaluasi, Pelaporan
dan Pengendalian;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan
serta pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas
pokok Subbagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian;
g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup
tugas pokok Subbagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian;
h. pelaksanaan layanan administrasi ketatausahaan dan
dokumentasi Bagian;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Organisasi
1. Bagian Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian;
2. Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok membantu Asisten
Administrasi dalam penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian
pelaksanan tugas dan fungsi, pemantauan, monitoring dan evaluasi
program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi
dan sumber daya pelaksanaan penataan kelembagaan, analisa jabatan,
analisa beban kerja, pelayanan ketatalaksanaan, pelayanan publik,
pendayagunaan aparatur dan pengembangan kinerja organisasi
pemerintah daerah;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bagian Organisasi
menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan perencanaan, perumusan dan evaluasi
kebijakan umum lingkup Bagian Organisasi yang meliputi
penataan kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban kerja,
pelayanan ketatalaksanaan, pelayanan publik, pendayagunaan
aparatur dan pengembangan kinerja organisasi pemerintah
daerah;
b. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum
lingkup Bagian Organisasi yang meliputi penataan kelembagaan,
analisa jabatan, analisa beban kerja, pelayanan ketatalaksanaan,
pelayanan publik, pendayagunaan aparatur dan pengembangan
kinerja organisasi pemerintah daerah;
c. penyelenggaraan penyediaan data, informasi dan pertimbangan
dalam sistem pendukung keputusan serta kebijakan umum
lingkup Bagian Organisasi meliputi penataan kelembagaan,
analisa jabatan, analisa beban kerja, pelayanan ketatalaksanaan,
pelayanan publik, pendayagunaan aparatur dan pengembangan
kinerja organisasi pemerintah daerah; dan
d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja penataan kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban
kerja, pelayanan ketatalaksanaan, pelayanan publik,
pendayagunaan aparatur dan pengembangan kinerja organisasi
pemerintah daerah;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
f. Kepala Bagian Organisasi, membawahkan:
1) Subbagian Kelembagaan;
2) Subbagian Ketatalaksanaan;
3) Subbagian Pendayagunaan Aparatur.
Subbagian Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.
1. Kepala Subbagian Kelembagaan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bagian Organisasi dalam
merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis
operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan perumusan,
pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, fasilitasi, pembinaan teknis dan
analisis kebijakan penataan kelembagaan, analisa jabatan dan analisa
beban kerja perangkat daerah dan pengoordinasian Perangkat Daerah
di bidang kelembagaan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) Kepala Subbagian Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup
Subbagian Kelembagaan;
b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian
Kelembagaan;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
lingkup Subbagian Kelembagaan;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya
lingkup Subbagian Kelembagaan;
e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data
dan informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan
umum dalam lingkup tugas pokok Subbagian Kelembagaan;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan
serta pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas
pokok Subbagian Kelembagaan;
g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup
tugas pokok Subbagian Kelembagaan;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Kelembagaan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Subbagian Ketatalaksanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian;
1. Kepala Subbagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bagian Organisasi dalam
merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis
operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan perumusan,
pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, fasilitasi,
pembinaan teknis dan analisis pelaksanaan sistem kebijakan
pelayanan ketatalaksanaan dan pelayanan publik perangkat daerah
dan pengoordinasian Perangkat Daerah di bidang ketatalaksanaan;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Ketatalaksanaan
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup
Subbagian Ketatalaksanaan;
b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian
Ketatalaksanaan;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
lingkup Subbagian Ketatalaksanaan;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya
lingkup Subbagian Ketatalaksanaan;
e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data
dan informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan
umum dalam lingkup tugas pokok Subbagian Ketatalaksanaan;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan
serta pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas
pokok Subbagian Ketatalaksanaan;
g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup
tugas pokok Subbagian Ketatalaksanaan;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Ketatalaksanaan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Subbagian Pendayagunaan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian;
1. Kepala Subbagian Pendayagunaan Aparatur mempunyai tugas pokok
perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi,
fasilitasi, pembinaan teknis dan analisis pelaksanaan sistem kebijakan
pendayagunaan aparatur dan pengembangan kinerja organisasi
pemerintah daerah dan pengoordinasian Perangkat Daerah di bidang
pendayagunaan aparatur;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) Kepala Subbagian Pendayagunaan Aparatur menyelenggarakan
fungsi :
a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan lingkup
Subbagian Pendayagunaan Aparatur;
b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan lingkup Subbagian
Pendayagunaan Aparatur;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
lingkup Subbagian Pendayagunaan Aparatur;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya
lingkup Subbagian Pendayagunaan Aparatur;
e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data
dan informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan
umum dalam lingkup tugas pokok Subbagian Pendayagunaan
Aparatur;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan
serta pengendalian implementasi kebijakan dalam lingkup tugas
pokok Subbagian Pendayagunaan Aparatur;
g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup
tugas pokok Subbagian Pendayagunaan Aparatur;
h. pelaksanaan layanan administrasi ketatausahaan dan
dokumentasi Bagian;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Subbagian Pendayagunaan Aparatur; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Staf Ahli
1. Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan
secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
2. Staf Ahli diangkat dari PNS yang memenuhi persyaratan;
3. Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli oleh Bupati;
4. Staf Ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis
kepada Bupati sesuai keahliannya;
5. Staf Ahli terdiri dari :
a. Hukum dan Politik;
b. Pembangunan dan Ekonomi; dan
c. Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia.
Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan:
1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik dipimpin oleh seorang Staf Ahli;
2. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas pokok
memberikan pengkajian dan penelaahan, melaksanakan koordinasi
dengan Perangkat Daerah, memberikan saran dan pertimbangan
kepada Bupati, melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan
dengan bidang hukum dan politik;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
menyelenggarakan fungsi :
a. pengkajian dan penelaahan permasalahan hukum dalam semua
bidang yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah
Daerah;
b. pengkajian dan penelaahan yang berkaitan dengan pelaksanaan
urusan pemerintahan bidang hukum dan politik;
c. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah di bidang
hukum dan politik;
d. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang
hukum dan politik guna menetapkan kebijakan pemerintah;dan
e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidang hukum dan politik.
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan:
1. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Ekonomi dipimpin oleh seorang
Staf Ahli;
2. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Ekonomi mempunyai tugas pokok
memberikan pengkajian dan penelaahan, melaksanakan koordinasi
dengan Perangkat Daerah, memberikan saran dan pertimbangan
kepada Bupati, melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan
dengan bidang pembangunan dan ekonomi;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok Staf Ahli Bidang Pembangunan dan
Ekonomi menyelenggarakan fungsi :
a. pengkajian dan penelaahan bidang pembangunan dan ekonomi
dalam semua bidang yang menjadi urusan wajib dan urusan
pilihan Pemerintah Daerah;
b. pengkajian dan penelaahan yang berkaitan dengan pelaksanaan
urusan pemerintahan bidang pembangunan dan ekonomi;
c. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah di bidang
pembangunan dan ekonomi;
d. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang
pembangunan dan ekonomi guna menetapkan kebijakan
pemerintah; dan
e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan
ekonomi.
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia:
1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia dipimpin
oleh seorang Staf Ahli;
2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia mempunyai
tugas pokok memberikan pengkajian dan penelaahan, melaksanakan
koordinasi dengan Perangkat Daerah, memberikan saran dan
pertimbangan kepada Bupati, melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang
berkaitan dengan bidang pemerintahan dan sumber daya manusia;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan
Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :
a. pengkajian dan penelaahan bidang pemerintahan dan sumber
daya manusia dalam semua bidang yang menjadi urusan wajib
dan urusan pilihan Pemerintah Daerah;
b. pengkajian dan penelaahan yang berkaitan dengan pelaksanaan
urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan sumber daya
manusia;
c. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah di bidang
pemerintahan dan sumber daya manusia;
d. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang
pemerintahan dan sumber daya manusia guna menetapkan
kebijakan pemerintah;dan
e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan dan
sumber daya manusia.
Jabatan Fungsional
1. Pengaturan pembentukan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional
ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang - undangan
yang berlaku;
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian kegiatan Sekretariat Daerah secara profesional berdasarkan
disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya
bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Sekretariat daerahTujuan dan Sasaran Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari kegiatan:a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah fasilitasi naskah sambutan dan surat dengan target capaian kinerja terfasilitasinya 8 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.047.200.000,00.
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan ListrikIndikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi air dan listrik dengan pagu indikatif sebesar Rp. 2.965.978.000,00.
c. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan KantorIndikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan penyediaan kebutuhan jasa sewa peralatan dan perlengkapan dengan pagu indikatif sebesar Rp.
807.650.000,00.d. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah (Penyediaan
Jasa Pengamanan Kantor) dengan pagu indikatif sebesar Rp. 256.409.000,00.
e. Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganIndikator kinerja kegiatan ini Jumlah TersedianyaKebutuhan Jasa PengelolaanAdministrasi Keuangandengan pagu indikatif sebesar Rp. 550.000.000,00.
f. Penyediaan Jasa Kebersihan KantorIndikator kinerja kegiatan ini adalah persentase penyediaan bahan dan upah jasa kebersihan kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp. 542.761.550,00.
g. Penyediaan Alat Tulis KantorIndikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyediaan kebutuhan ATK dengan pagu indikatif sebesar Rp. 195.743.300,00.
h. Penyediaan Barang Cetakan Dan PenggandaanIndikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah tersedianya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 796.395.000,00.
i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorIndikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.553.503.874,00.
j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorIndikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp. 331.629.000,00.
k. Penyediaan Peralatan Rumah TanggaIndikator kinerja kegiatan ini adalah tersedianya peralatan
rumah tangga pada Setda dengan pagu indikatif sebesar Rp. 705.745.000,00.
l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganIndikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyediaan bahan bacaan dengan target capaian kinerja tersedianya 75 jenis bahan bacaan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 110.000.000,00.
m. Penyediaan Bahan Logistik KantorIndikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyediaan bahan logistik dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.494.275.000,00.
n. Penyediaan makanan dan minumanIndikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyediaan makanan dan minuman dengan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 3.020.109.000,00
o. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar DaerahIndikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.099.000.000,00.
p. Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Teknis dan PerkantoranIndikator kinerja kegiatan ini adalah tersedianya pegawai TKK yang mendukung pelaksanaan administrasi teknis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.232.597.500,00.
q. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam DaerahIndikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan perjalanan dinas bupati, wabup dan sekretaris dengan pagu indikatif sebesar Rp. 124.250.000,00.
r. Penunjang Peringatan Hari-hari Besar BersejarahIndikator kinerja kegiatan ini adalah dengan target capaian
dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.401.909.000,00.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorIndikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyediaan kebutuhan perlengkapan gedung kantor untuk sekretariat daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 226.320.000,00.
b. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/DinasIndikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan dengan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 836.369.600,00.
c. Pengadaan Peralatan Gedung KantorIndikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kebutuhan peralatan gedung kantor untuk sekretariat daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.454.373.000,00.
d. Pengadaan MebeulairIndikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah mebeulair dengan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 352.129.100,00.
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah JabatanIndikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 684.781.000,00.
f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah DinasIndikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan rutin/brkala rumah dinas dengan pagu indikatif sebesar Rp. 149.800.000,00.
g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorIndikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.945.518.000,00
h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil JabatanIndikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan
rutin/berkala mobil jabatan dengan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 582.690.000,00.
i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalIndikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan dan pengurusan rutin kendaraan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 3.096.330.000,00.
j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung KantorIndikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp. 207.190.000,00.
k. Pemeliharaan Rutin/Berkala MebeulairIndikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan rutin/berkala mebeulair dengan pagu indikatif sebesar Rp. 75.660.000,00.
l. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung KantorDengan pagu indikatif sebesar Rp. 773.539.788,00.
m. Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/OperasionalDengan pagu indikatif sebesar Rp. 180.000.000,00.
n. Pengadaan Alat-alat KomunikasiIndikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pengadaan alat-alat komunikasi dengan pagu indikatif sebesar Rp. 117.519.050,00.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatura. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pakaian dinas dilingkungan SETDA dengan pagu indikatif sebesar Rp. 395.540.000,00.
b. Pengadaan Pakaian Kerja LapanganIndikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 79.020.000,00.
c. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentuIndikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pakaian dengan pagu indikatif sebesar Rp. 199.660.000,00.
d. Peningkatan Kinerja dan Disiplin AparaturIndikator kinerja kegiatan ini adalah persentase peningkatan kinerja dan disiplin aparatur dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undanganIndikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan dalam rangka menunjang peningkatan keterampilan dan wawasan sumberdaya aparatur setda dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000,00.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangana. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPDIndikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 475.000.000,00.
b. Penyusunan Laporan Keuangan SemesteranIndikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 28.500.000,00.
c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir TahunIndikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan akhir tahun Bupati, Wabup dan SEKDA dengan pagu indikatif sebesar Rp. 29.600.000,00.
6. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daeraha. Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat,
Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan
Dengan pagu indikatif sebesar Rp. 495.100.000,00.b. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara dan Lembaga
Pemerintah DaerahIndikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kunjungan kerja dan upacara ceremonial lainnya dengan target capaian kinerja sebanyak 666 kali dengan pagu indikatif sebesar Rp. 690.000.000,00.
c. Rapat koordinasi unsur MUSPIDAIndikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rapat koordinasi unsur muspida yang dilaksanakan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 300.000.000,00.
d. Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerahIndikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 480.000.000,00.
e. Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerahIndikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kunjungan kerja/Inspeksi dengan target capaian kinerja sebanyak Terselenggaranya 210 kali kunjungan kerja dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.012.500.000,00.
f. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnyaIndikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah kunjungan kerja dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya dengan target capaian kinerja sebanyak Terselenggaranya 8 kali kunjungan kerja dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.029.750.000,00.
7. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
a. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDHDengan pagu indikatif sebesar Rp. 3.475.000.000,00.
b. Pemantauan Pengendalian Intern Atas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten BandungDengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,00.
c. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) atas Pelayanan Publik di Kabupaten BandungDengan pagu indikatif sebesar Rp. 300.000.000,00.
d. Pembinaan Wilayah Kecamatan dan Pemerintah Desa di Kabupaten BandungDengan pagu indikatif sebesar Rp. 400.000.000,00.
8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah DerahDengan pagu indikatif sebesar Rp. 500.000.000,00.
b. Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00.
9. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah DaerahIndikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah jenis informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dengan target capaian kinerja sebanyak 265 release dengan pagu indikatif sebesar Rp. 949.500.000,00.
10. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
a. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyelesaian perkara-perkara hukum dari tingkat pertama sampai dengan mahkamah, jumlah pelaksanaan konsultasi hukum, terlindunginya hak-hak hukum aparatur sesuai ketentuan, jumlah penyelesaian legal opinion dengan target capaian kinerja sebanyak 20 dan 25 perkara dan legal opinion dengan pagu indikatif sebesar Rp. 355.000.000,00.
b. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undanganDengan pagu indikatif sebesar Rp. 800.000.000,00.
c. Legislasi rancangan peraturan perundang-undanganDengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00.
d. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undanganDengan pagu indikatif sebesar Rp. 2.020.000,00.
e. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerahDengan pagu indikatif sebesar Rp. 875.000.000,00.Evaluasi Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada CamatDengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,00.
11. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
a. Fasilitasi Penataan Daerah Di Kabupaten BandungDengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,00.
12. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
a. Penyusunan Instrumen analisis jabatan PNSDengan pagu indikatif sebesar Rp. 217.000.000,00.
13. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang komunikasi dan Informasia. Sosialisasi Peningkatan Kualitas Komunikasi dan Informasi
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah sosialisasi
peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi dengan target capaian kinerja sebanyak 2 kali dengan pagu indikatif sebesar Rp. 165.000.000,00.
14. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
a. Pengembangan Informasi dan Peningkatan Sinergritas bersama Media MassaIndikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan kerjasama dengan media massa dengan target capaian kinerja sebanyak 5 MoU Nasional dengan pagu indikatif sebesar Rp. 400.000.000,00.
15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Peningkatan dan Penyebarluasan Keterbukaan Informasi PublikIndikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah Informasi program dan kegiatan yang tersampaikan dengan cepat dan akurat semua program dan kegiatan kepada publik target capaian kinerja sebanyak 265 releasedengan pagu indikatif sebesar Rp. 220.000.000,00.
PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD PERUBAHAN TAHUN TAHUN 2017 BERDASARKAN PERANGKAT DAERAHDAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018KABUPATEN BANDUNG