Upload
dinhdien
View
218
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ii | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ..................................................................................... i
Daftar Isi .............................................................................................. ii
Daftar Gambar ..................................................................................... iv
Daftar Tabel ......................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang ............................................................. 1-1
Maksud dan Tujuan ..................................................... 1-4
Landasan Hukum ........................................................ 1-6
Sistematika Penulisan .................................................. 1-7
BAB II GAMBARAN KELEMBAGAAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) KOTA SURAKARTA
Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan (TKPK) Kota Surakarta ............................... 2-1
Mekanisme Kerja Kelembagaan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kota Surakarta................ 2-5
BAB III TAHAPAN PROSES PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA
SURAKARTA
Kerangka Konsep Penanggulangan Kemiskinan ........... 3-1
Membangun Sistem Informasi Kesejahteraan (SIK) ....... 3-9
Rumusan Tata Kelola Data dan Olah Data Kemiskinan. 3-14
Rencana Strategis Masyarakat (RENSTRAMAS)
Kelurahan .................................................................... 3-18
Peningkatan Kualitas Usaha Ekonomi Mikro ................ 3-22
iii | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
Tindak Lanjut Intervensi Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan .................................................................. 3-25
BAB IV KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA SURAKARTA TAHUN
2017
BAB V KENDALA DAN TANTANGAN
Kendala ........................................................................ 5-1
Tantangan .................................................................... 5-7
BAB VI PENUTUP
Kesimpulan .................................................................. 6-1
Rekomendasi ................................................................ 6-1
iv | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1. Struktur Organisasi TKPKD Kota Surakarta .................... 2-2
Gambar 2.2. Struktur Organisasi TPKK ................................................ 2-4
Gambar 2.3. Mekanisme Kerja TKPKD ................................................. 2-6
Gambar 2.4. Pembagian Peran Kelompok Program dan kelompok Kerja
pada TKPKD .................................................................... 2-6
Gambar 2.5 Mekanisme Kerja Antara TKPKD dengan TPKK ................. 2-12
Gambar 3.1 Alur Pendataan untuk Mengidentifikasi Warga Miskin ...... 3-5
Gambar 3.2 Konsep Tata Kelola Data ................................................... 3-7
Gambar 3.3 Peta Bidang Kesehatan ..................................................... 3-20
Gambar 3.4 Peta bidang Infrastruktur .................................................. 3-20
Gambar 3.5 Peta Bidang Perumahan dan Permukiman ........................ 3-21
Gambar 3.6 Peta Bidang Pendidikan, Kesenian dan Kebudayaan ......... 3-21
Gambar 3.7 Peta Bidang Ekonomi ........................................................ 3-24
Gambar 3.8 Bagan Pola Intervensi ....................................................... 3-27
v | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Sinergitas Antar Pelaku Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Penanggulangan Kemiskinan ............................................... 2-7
Tabel 3.1. Nilai/ Status Prioritas .......................................................... 3-12
Tabel 3.2. Indikator Utama ................................................................... 3-13
Tabel 3.3. Indikator Pendukung ........................................................... 3-14
Tabel 3.4. Indikator Tambahan ............................................................. 3-14
Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat
karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan (TKPK) Kota Surakarta Tahun 2017 ini dapat terselesaikan dengan
baik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun
2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan penyempurnaan
dari Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Laporan kinerja ini menggambarkan kinerja TKPK Kota Surakarta yaitu
gambaran tentang perkembangan tingkat kemiskinan, rumusan kebijakan,
strategi dan program penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan koordinasi
TKPK Kota Surakarta Tahun 2017 dan agenda rencana kegiatan pada Tahun
2018. Untuk mengatur mekanisme kerja TKPK Daerah , dibentuklah Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Surakarta berdasarkan Surat
Keputusan Walikota Surakarta No 746.05/15.9.1/2017 tanggal 28 Pebruari
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor
746.05/5.11.1/2017 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Kota Surakarta Tahun 2017.
Laporan Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota
Surakarta juga memuat rangkuman seluruh program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan yang mengacu pada Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021 dengan tujuan untuk memberikan
arah dan pedoman serta mensinergikan peran pemerintah, swasta, perguruan
tinggi,masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya
penanggulangan kemiskinan.
Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan ini tak
lupa kami ucapkan banyak terima kasih. Dengan tersusunnya laporan ini
diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan
menjadi acuan dalam perumusan kebijakan dan program yang dapat
menjamin percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta.
Harapan kami buku Laporan Kinerja TKPK Kota Surakarta dapat menjadi
satu tolak ukur dalam pencapaian kinerja Pemerintah Daerah serta menjadi
bahan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan Kota Surakarta pada
masa yang akan datang.
Surakarta, Desember 2017
KEPALA BAPPPEDA KOTA SURAKARTA
Selaku Sekretaris TKPK
Kota Surakarta
Ir. AHYANI, MA
Pembina Utama Muda
NIP.19631123 199003 1 009
1-1 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu upaya yang
terus menerus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah dalam satu dekade di era reformasi ini. Berbagai upaya telah
dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, baik dari perbaikan
kebijakan, penciptaan program penanggulangan kemiskinan, maupun
melakukan sinergi dengan berbagai pihak dalam mendorong
percepatan penanggulangan kemiskinan.
Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada
pemahaman suara masyarakat miskin itu sendiri dan adanya
penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak
dasar mereka, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi dan politik.
Kemiskinan bukan hanya menjadi masalah perseorangan, tapi
merupakan permasalahan semua pihak. Karena kemiskinan
berdampak sistemik, menyangkut segala sisi kehidupan, sehingga
jika tidak segera diatasi, maka permasalahan kemiskinan tersebut
akan merambah ke permasalahan lain seperti meningkatnya angka
pengangguran dan tingkat kriminalitas, menurunnya tingkat
pendidikan dan derajat kesehatan serta dampak sosial lainnya. Lebih
lanjut, kompleksitas dari kemiskinan bukan saja berhubungan
dengan pengertian dan dimensinya saja, tetapi juga berkaitan dengan
1-2 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
metode pengukuran dan intervensi kebijakan yang diperlukan dalam
mengentaskan masalah ini. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu
segera diatasi dengan menyusun langkah-langkah penanganan dan
pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh.
Masalah kemiskinan telah menjadi salah satu prioritas
Pemerintah Kota Surakarta seperti yang tercantum dalam misi ke-3
yaitu Wareg yang dijabarkan sebagai upaya untuk Mewujudkan
masyarakat kota yang produktif mampu memenuhi kebutuhan dasar
jasmani dan rohani menuju masyarakat mandiri dan partisipatif
membangun kesejahteraan kota. Misi tersebut memiliki tujuan
meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat jasmani
dan rohani, yang antara lain ditujukan pada penurunan angka
kemiskinan pada Tahun 2021 menjadi sebesar 6,38% dan
pengangguran terbuka menjadi sebesar 5,46%.
Target untuk menekan angka kemiskinan Kota Surakarta lebih
baik jika dibandingkan dengan target Provinsi Jawa Tengah dan
Target Nasional. Strategi diupayakan pada percepatan pengentasan
masyarakat miskin dan peningkatan kualitas penduduk,
pemberdayaan masyarakat untuk daya saing tenga kerja,
produktivitas dan kemandirian ekonomi.
Kebijakan yang ditempuh adalah dengan Penguatan
kemampuan produktif dan karakter mandiri pada kelompok PMKS,
rentan miskin dan peningkatan produktivitas dan kecukupan bahan
kebutuhan pokok. Sedangkan kebijakan ketenagakerjaan antara
lain diarahkan pada pengembangan kebijakan untuk peningkatan
1-3 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
kecakapan dan ketrampilan dalam system budaya meraih
keunggulan menuju kemandirian dan keadilan.
Perkembangan persentase penduduk miskin Kota Surakarta
pada Tahun 2012 hingga Tahun 2016 terus mengalami penurunan,
yaitu 12,01% pada tahun 2012 dan 10,88% pada Tahun 2016 atau
terjadi penurunan sebesar 1,13%. Sedangkan perkembangan Indeks
Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Surakarta pada tahun 2011 hingga
periode Maret 2015 terjadi fluktuasi dan cenderung meningkat, yaitu
pada tahun 2011 sebesar 1,89 dan pada tahun 2012 turun menjadi
sebesar 1,33, namun mengalami kenaikan pada tahun 2013 menjadi
sebesar 1,63 dan pada periode Maret 2015 naik menjadi sebesar
1,74 dibandingkan tahun 2014 sebesar 1,48. Hal ini
mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin
cenderung semakin menjauhi Garis Kemiskinan (negatif).
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota
Surakarta tahun 2011 hingga periode Maret 2015 terjadi fluktuasi
dan cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2011 sebesar 0,46 dan
pada tahun 2012 turun menjadi sebesar 0,28; namun mengalami
kenaikan pada tahun 2013 menjadi sebesar 0,34 dan pada periode
Maret 2015 naik menjadi sebesar 0,40 dibandingkan tahun 2014
sebesar 0,30. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan
pengeluaran penduduk miskin semakin melebar (negatif).
Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Surakarta periode Maret
2015 sebesar 0,40 termasuk dalam kelompok Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) rendah yaitu, Kabupaten/Kota yang berada di
1-4 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
bawah capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,65 dan Nasional
sebesar 0,53.
I.2 Maksud dan Tujuan
Laporan Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
(TKPK) Kota Surakarta Tahun 2017 ini merupakan laporan yang
disusun dalam rangka pelaksanaan koordinasi Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kota Surakarta yang diharapkan dapat
menjadi panduan bagi semua pihak dalam rangka penanggulangan
kemiskinan di Kota Surakarta tahun 2017.
Maksud disusunnya Laporan Kinerja TKPK Kota Surakarta
adalah :
1. Memberikan gambaran tentang kondisi kemiskinan dan
pelaksanaan koordinasi dalam implementasi program
penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta;
2. Memberikan gambaran tentang perkembangan dan
permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program
penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta.
3. Merumuskan saran tindak peningkatan efektivitas kinerja
TKPK Kota Surakarta dalam pelaksanaan koordinasi
penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta.
Tujuan disusunnya Laporan Kinerja TKPK Kota Surakarta
adalah:
1. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi TKPK Kota
Surakarta,
1-5 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
2. Mempertegas komitmen semua pihak terutama Pemerintah
Kota Surakarta untuk menanggulangi masalah kemiskinan,
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kota
Surakarta untuk memahami arah kebijakan
penanggulangan kemiskinan, program dan kegiatan
operasional tahunan dalam rentang waktu satu tahun,
4. Sebagai panduan umum dan operasional pelaksanaan
penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta, dan
5. Sebagai kerangka acuan demi mewujudkan komitmen
keterpaduan program, peran serta pemerintah, swasta,
masyarakat maupun berbagai pihak dalam melakukan
upaya-upaya penanggulangan kemiskinan secara sinergis
dan berkelanjutan.
Sedangkan manfaat dari disusunnya Laporan Kinerja TKPK
adalah:
1. Sebagai acuan resmi masyarakat umum dan lembaga-
lembaga yang berkonsentrasi pada penanggulangan
kemiskinan dalam rangka meningkatkan keberdayaan,
keswadayaan dan kemandirian;
2. Sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dalam
berpartisipasi menyumbangkan sumber daya yang dimiliki,
sehingga tercipta pola pikir yang efektif dan harmonis;
3. Sebagai dasar kegiatan pelaksanaan penanggulangan
kemiskinan daerah dan digunakan sebagai arahan kegiatan
untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
1-6 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
(pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) serta menjamin
terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar waktu,
antar satuan kerja perangkat daerah, antar kegiatan dan
antar pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi dan
pemerintah pusat.
I.3 Landasan Hukum
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan;
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan
Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
5. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang Program
Pembangunan Yang Berkeadilan;
6. Permendagri Nomor 42 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota
7. Perda Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta 2005-
2025.
1-7 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
8. Perda Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta 2016-
2021
9. Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2017
10. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta
Tahun 2016-2021
11. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 746.05/15.9.1/2017
tanggal 28 Pebruari Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Keputusan Walikota Nomor 746.05/5.11.1/2017 tentang Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Surakarta Tahun
2017.
I.4. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Landasan Hukum
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN KELEMBAGAAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) KOTA
SURAKARTA
2.1. Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan (TKPK) Kota Surakarta
1-8 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
2.2. Mekanisme Kerja Kelembagaan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kota Surakarta
BAB III TAHAPAN PROSES PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KOTA SURAKARTA
3.1. Kerangka konsep Penanggulangan Kemiskinan
3.2. Membangun Sistem Informasi Kesejahteraan (SIK)
3.3. Rumusan Tata Kelola Data dan Olah Data Kemiskinan
3.4. Rencana Strategis Masyarakat (RENSTRAMAS)
Kelurahan
3.5. Peningkatan Kualitas Usaha Ekonomi Mikro
3.6. Tindak Lanjut Intervensi Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan
BAB IV KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2017
BAB V KENDALA DAN TANTANGAN
5.1. Kendala
5.2. Tantangan
BAB VI PENUTUP
6.1. Kesimpulan
6.2. Rekomendasi
2-1 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
BAB II
GAMBARAN KELEMBAGAAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) KOTA SURAKARTA
2.1. Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
(TKPK) Kota Surakarta
Dalam melaksanakan Program-program Penanggulangan
Kemiskinan, Pemerintah Kota Surakarta telah membentuk lembaga
pengelola program, yaitu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (TKPKD) Kota Surakarta. Lembaga ini berfungsi sebagai
koordinasi dalam rangka menjamin keberlanjutan program dan
menggalang partisipasi pemangku kepentingan pembangunan dalam
penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta. Lembaga ini bersifat
lintas Perangkat Daerah (PD) dan pemangku kepentingan yang
berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.
TKPKD Kota Surakarta dibentuk melalui Keputusan Walikota
Surakarta Nomor 746.05/15.9.1/2017 tanggal 28 Pebruari Tahun
2017 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor
746.05/5.11.1/2017 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Kota Surakarta Tahun 2017. Pembentukan tersebut
mengacu pada Permendagri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Adapun susunan organisasi TKPKD Kota Surakarta
dapat dilihat pada bagan berikut:
2-2 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
Gambar 2.1.
Struktur Organisasi TKPKD Kota Surakarta
Selanjutnya dalam rangka meningkatkan koordinasi
penanggulangan sampai dengan tingkat kelurahan, Pemerintah Kota
Surakarta membentuk kelembagaan penanggulangan kemiskinan
ditingkat kelurahan dengan nama Tim Penanggulangan Kemiskinan
Kelurahan (TPKK). Dasar pembentukan TPKK ditetapkan melalui
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata
Cara Pembentukan dan Tata Kerja Tim Penanggulangan Kemiskinan
Kelurahan di Kota Surakarta.
Dalam peraturan tersebut, TPKK dibentuk dalam rangka
membantu tugas dan fungsi TKPKD ditingkat Kota. TPKK bertugas
2-3 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
melakukan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan
pada tingkat Kelurahan.Tugas TPKK antara lain:
a. Mengelola dan memutakhirkan (updating) data dan profil keluarga
miskin;
b. Melaksanakan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi kegiatan
penanggulangan kemiskinan;
c. Melakukan usaha penggalangan sumber daya dan membangun
kemitraan;
d. Melakukan monitoring, pemantauan dan penilaian atas
implementasi program penanggulangan kemiskinan yang berada
di tingkat Kelurahan;
e. Menyampaikan laporan dan rekomendasi TPKK secara periodik
setiap 3 (tiga) bulan kepada TKPKD.
Personil TPKK paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang,
dengan Keanggotaan TPKK ditetapkan dengan Keputusan Lurah,
untuk masa bhakti paling lama 5 (lima) tahun. Unsur-unsur yang
dapat menjadi keanggotaan TPKK yaitu:
a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
b. Fasilitator Kelurahan;
c. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM);
d. PKK Kelurahan;
e. Tokoh masyarakat;
f. Tokoh agama;
g. Karang Taruna Kelurahan;
h. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan;
2-4 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
i. Lembaga pendidikan antara lain Perguruan Tinggi,
Pesantren,
j. Lembaga Pendidikan Ketrampilan;
k. Pelaku Usaha
l. Unsur Pemerintahan Kelurahan
Adapun susunan organisasi TPKK Kota Surakarta dapat dilihat
pada bagan berikut:
Gambar 2.2.
Struktur Organisasi TPKK
2-5 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
2.2. Mekanisme Kerja Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Kota Surakarta
Dalam pelaksanaan tugas, Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (TKPKD) dibantu oleh kelompok program yang
terdiri atas: (i) Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga; (ii)
Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
dan (iii) Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan Usaha
Mikro dan Kecil (UMK).
Kelompok Program bertugas untuk memantau dan
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan
kemiskinan, serta memberikan masukan dan pertimbangan bagi
Komite Penanggulangan Kemiskinan.
Dalam pelaksanaan tugas, Kelompok Program dibantu oleh
Sekretariat. Peran dan tugas sekretariat ini adalah membantu dalam
memantau pelaksanaan kebijakan dan progam penanggulangan
kemiskinan, melakukan evaluasi secara berkala terhadap kemajuan
pencapaian tujuan, dan memberikan masukan penyempurnaan
kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta
melakukan koordinasi pemberian informasi, diseminasi, dan
penanganan pengaduan masyarakat. Untuk menjalankan fungsi
sekretariatan yang baik, sekretaris akan dibantu oleh: (i) Pokja
Pendataan dan Sistem informasi; (ii) Pokja Pengembangan
Kemitraan; (iii) Pokja Pengaduan Masyarakat; (iv) Sekretariat dalam
hal ini akan dibantu satuan unit pelaksana harian.
2-6 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
Gambar 2.3.
Mekanisme Kerja TKPKD
Gambar 2.4.
Pembagian Peran Kelompok Program dan Kelompok Kerja pada
TKPKD
2-7 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
Tim Koodinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
membutuhkan sinergitas semua komponen pilar governance, yaitu:
(i) pemerintah, (ii) pelaku usaha/bisnis, dan (iii) masyarakat
sipil.Pembagian peran antar pelaku untuk strategi penanggulangan
kemiskinan di Kota Surakarta dapat dijelaskan sebagai berikut.
Tabel 2.1.
Sinergitas Antar Pelaku Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Penanggulangan Kemiskinan
Aktor/ Pelaku Peran Langkah Aksi
Pemerintah
Kota
1) Menyediakan
kebijakan dan
regulasi yang
menghargai dan
melindungi hak-hak
penduduk miskin;
2) Meningkatkan
pelayanan publik
yang murah, cepat
dan bermutu;
3) Melakukan fasilitasi
dan mediasi;
mendorong pelaku
pembangunan lain
1) Bersama DPRD
memprioritaskan anggaran
dan sumberdaya guna
mencapai tujuan dan
sasaran penanggulangan
kemiskinan, melalui produk
regulasi maupun produk
pelayanan publik
2) Pembaruan data kemiskinan
yang valid dan akurat
3) Menjamin prioritas kegiatan
penanggulangan kemiskinan
langsung tercakup dalam
RKPD dan Renja
2-8 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
Aktor/ Pelaku Peran Langkah Aksi
untuk menjadi
pelaku aktif dalam
penanggulangan
kemiskinan
4) Mengoptimalkan fungsi
Komite Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
5) Mengembangkan indikator
kinerja dan sistem
monitoring dan evaluasi
secara terpadu sebagai
dasar pengkajian terhadap
pelaksanaan upaya
penanggulangan
kemiskinan, terutama di
bidang prioritas
penanggulangan
kemiskinan, yaitu:
kesehatan, pendidikan,
ketenagakerjaan, ketahanan
pangan, dan
perumahan/permukiman/
prasarana dasar.
Pelaku Usaha
Swasta
1) Pelaku kegiatan
investasi, produksi
dan distribusi
barang dan jasa
1) Menyediakan akses
lapangan kerja dan usaha
pada penduduk miskin
melalui kemitraan usaha
2-9 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
Aktor/ Pelaku Peran Langkah Aksi
yang memberikan
dampak pada
penduduk miskin.
2) Penyediaan modal
dan teknologi,
penciptaan lapangan
kerja, penyumbang
penerimaan pajak
dan pengembangan
fasilitas.
3) Bertanggungjawab
terhadap dampak
negatif usahanya
seperti kerusakan
lahan, pencemaran
air, udara, tanah,
dan sungai
dan keterkaitan usaha.
2) Memperkuat usaha mikro,
kecil dan menengah melalui
dana perbankan, bantuan
teknis dan pendampingan
usaha mikro.
3) Memamastikan tidak ada
diskriminasi terhadap
perempuan dalam
perekrutan pegawai dan
pengembangan usaha.
4) Meningkatkan
pertanggungjawaban sosial
dalam berbagai bentuk
(beasiswa, pengembangan
masyarakat, dukungan
kepada lembaga pendidikan
dan penelitian)
Lembaga
Swadaya
Masyarakat,
Organisasi
Profesi dan
Melakukan advokasi,
pendampingan dan
kontrol sosial terhadap
pelaksanaan kebijakan
dan program
1) Melakukan pendampingan
dan advokasi bagi kelompok
miskin, kaum perempuan,
anak-anak, kelompok
marjinal lainnya untuk
2-10 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
Aktor/ Pelaku Peran Langkah Aksi
Perguruan
Tinggi
penanggulangan
kemiskinan.
memperjuangkan hak-hak
dan kebutuhan mereka.
2) Melakukan kontrol sosial
terhadap kinerja dan mutu
layanan dasar yang
dilakukan oleh pemerintah
dan pelaku usaha.
3) Mendorong keterbukaan
pemerintah dalam
pengambilan keputusan
yang menyangkut
pengelolaan anggaran yang
berpihak pada kelompok
miskin.
4) Bersama dengan
pemerintah,
mengembangkan dan
mendorong pelembagaan
forum warga dan forum
lintas pelaku sebagai wadah
partisipasi masyarakat
dalam perumusan kebijakan
berpihak pada kelompok
2-11 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
Aktor/ Pelaku Peran Langkah Aksi
miskin.
Tim
Penanggulangan
Kemiskinan
Kelurahan
1) Identifikasi
permasalahan
kemiskinan di
lingkungannya
2) Monitoring dan
evaluasi terhadap
pelaksanaan
program/kegiatan
penanggulangan
kemiskinan
3) Menerima
pengaduan
masyarakat atas
program-program
penanggulangan
kemiskinan
1) Terlibat aktif dalam proses
Analisis Kemiskinan
Partisipatif (AKP);
2) Terlibat dalam proses
penyusunan strategi
penanggulangan kemiskinan
tingkat kelurahan
Hubungan antara TKPKD dan TPKK bersifat koordinatif dan
fasilitatif. Dalam melaksanakan tugas, mekanisme kerja TPKK dapat
digambarkan sebagai berikut:
2-12 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
Gambar 2.5.
Mekanisme Kerja Antara TKPKD dengan dengan TPKK
3-1 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
BAB III
TAHAPAN PROSES PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KOTA SURAKARTA
3.1. Kerangka konsep Penanggulangan Kemiskinan
Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang sangat
kompleks, bukan hanya terkait dengan masalah pendapatan, tetapi
juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau
sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi
miskin. Cara pandang yang berbeda akan menentukan pemahaman
tentang kondisi, sifat dan konteks kemiskinan, bagaimana sebab-
sebab kemiskinan dapat diidentifikasi, dan bagaimana masalah
kemiskinan dapat diatasi.
Sesuai dengan strategi utama yang dikembangkan di Kota
Surakarta untuk penanggulangan kemiskinan, maka program dan
kegiatan yang akan digunakan untuk mengintervensi permasalahan
kemiskinan harus memenuhi kriteria:
Mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin untuk
meningkatkan kualitas hidup
Meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin
serta Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha
Mikro dan Kecil (UMK) untuk penyerapan tenaga kerja dari
penduduk miskin
3-2 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
Meningkatkan daya dukung lingkungan untuk mengurangi
kerawanan dan kerentanan lahirnya warga miskin baru serta
menciptakan daya dukung lingkungan agar kelompok miskin
semakin lebih berdaya.
Agar upaya Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan
secara tepat, Pemerintah Kota Surakarta bersama stake holder
pembangunan di Kota Surakarta mengidentifikasi faktor-faktor
penyebab kemiskinan, adapun hasil identifikasi faktor penyebab
kemiskinan adalah sebagai berikut :
1. Ketidakberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Pemenuhan
Hak Dasar
Suatu keluarga dikatakan berada dalam kemiskian
absolut, bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau
tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan,
perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup
dan bekerja.
Problematika data warga miskin yang dikeluarkan
Nasional dalam hal ini TNP2K seringkali masih dianggap belum
sesuai dengan kondisi lapangan. Masih banyak kelompok
miskin yang belum terjaring dalam data nasional tersebut,
sehingga program-program intervensi masih dianggap belum
tepat sasaran dan belum tepat program. Hal ini menjadi
tantangan sendiri bagi Pemerintah Kota Surakarta untuk
3-3 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
membangun data yang presisi sesuai dengan kondisi realitas
lapangan.
Dalam konteks Data Warga miskin, Pemerintah Kota
Surakarta mengambil kebijakan, memperluas Cakupan
Penerima Layanan Jaminan Sosial, diluar data yang
dikeluarkan Nasional atau disebut data kemiskinan lokal. Data
Kemiskinan lokal di intervensi menggunakan pembiayaan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Pemerintah Kota Surakarta. Selain untuk mengakomodir
kelompok miskin yang belum terdata di Nasional, kebijakan ini
juga bertujuan agar kelompok rentan miskin dan hampir
miskin mampu terlindungi jaminan kesejahteraan dan
mempertahankan agar tidak bergeser ke kelompok miskin bila
terjadi goncangan ekonomi, politik maupun kejadian luar biasa
lainnya.
Adapun pertimbangan pemerintah kota memperluas
cakupan penerima layanan jaminan sosial atau disebut data
lokal kemiskinan serta pengembangan kategorisasi kemiskinan
adalah sebagai berikut :
Dinamika munculnya warga miskin baru bisa terjadi setiap
saat, sehingga basis data yang selama ini dijalankan dan
diperbaharui setiap 3 tahun sekali oleh Nasional
dipastikan tidak bisa menangkap warga miskin baru ketika
belum dilakukan pendataan ulang.
3-4 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
Tidak diketahuinya rumus Desil 1 s/d 4 yang dibuat
Nasional, menjadikan pemerintah daerah tidak bisa
mengukur dampak keberhasilan dari sebuah proses
intervensi yang yang telah dijalankan tiap tahunnya.
Maka dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk
melakukan pendataan warga miskin baru serta perubahan
indikator kemiskinan dari warga miskin yang telah terdata
untuk mengetahu perubahan tingkat kemiskinan.
Pemerintah Nasional dalam hal ini TNP2K mengembangkan
Mekanisme Pemuthakiran Mandiri (MPM) Data Terpadu
Program Penanganan Fakir Miskin, dimana data bisa
diperbaharui setiap 6 bulan sekali. Posisi data lokal akan
membantu proses-proses pembaharuan data yang
dikembangkan oleh Nasional.
Adapun langkah-langkah dalam menyusun perencanaan
strategi penanggulangan kemiskinan dalam mengelola data
warga miskin baik data nasional dan data lokal adalah sebagai
berikut :
a. Pemetaan masalah kemiskinan, identifikasi jumlah rumah
tangga/penduduk miskin;
b. Merumuskan kriteria program dan kegiatan untuk
mengintervensi permasalahan kemiskinan;
c. Merumuskan sasaran dan target program/kegiatan
penanggulangan kemiskinan;
3-5 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
d. Mengintegrasikan program dan kegiatan ke dalam
perencanaan dan penganggaran daerah.
Adapun alur pendataan untuk mengidentifikasi Warga miskin
adalah sebagai berikut :
Gambar 3.1
Alur Pendataan untuk Mengidentifikasi Warga Miskin
2. Minimnya Daya Dukung Lingkungan
Proses kemiskinan bisa terjadi karena setiap individu
mengalami keterbatasan pilihan karena tidak ada daya dukung
lingkungan, sehingga menghambat setiap orang meningkatkan
kapasitas diri. Daya dukung lingkungan yang baik akan mencegah
kelompok yang tidak miskin tidak masuk dalam jurang kemiskinan.
TAHAPAN UJI PUBLIK & USULAN BARU
( TINGKAT RT )
Paparan PBDT 2015 & Data Lokal Kota Surakarta
(ujiPublik 1)
Pindah/Meninggal
Layak/TidakLayak (Alasantidaklayak)
TAHAPAN VERIFIKASI
INDIKATOR
VerifikasiLapangandeng
an form PBDT Plus
Pengumpulan Data
keKelurahan
TAHAPAN MUSRENBANG DATA
DI KELURAHAN
Masa Sanggah Atas olahan SIK dalam kategorisasi
kemisikinan (UjiPublikke 2 )
Musrenbang Data di
tingkat Kelurahan
Inputing ke aplikasi Sistem
InformasiKesejahteraan (SIK)
UsulanBaru
Berita Acara
SIK mengolah Kategorisasi
kesejahteraan
Berita Acara
3-6 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
Kerentanan dan kerawanan lingkungan bisa menjadi salah satu
pemicu lahirnya warga miskin baru bila lingkungan tersebut rawan
bencana seperti banjir, Wilayah endemic penyakit, dan rawan
kebakaran. Faktor penyebab kemiskinan ini disebut kemiskinan
struktural yaitu Situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya
akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial
budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan
kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.
Salah satu persoalan terbesar di Kota Surakarta adalah daya
dukung yang terkait dengan perumahan dan permukiman.
Keterbatasan lahan dan Kota Surakarta masih dianggap magnet bagi
kabupaten sekitarnya menjadikan munculnya hunian baru baik di
tanah negara dan bantaran sungai yang berdampak pada munculnya
kawasan-kawasan padat dan Kumuh. Kawasan-kawan ini yang akan
menjadikan warga akan menjadi kelompok rentan untuk menjadi
miskin karena permukiman yang tidak sehat.
Daya dukung lingkungan akan mampu memberi jaminan
kehidupan seseorang akan lebih baik dan bisa mengantisipasi
kerentanan serta kerawanan atas bencana alam, terserang penyakit,
yang diakibatkan lingkungan. Selain itu daya dukung lingkungan
mampu membuka ruang pada masyarakat untuk melakukan
aktualisasi baik dari sisi pendidikan, kesenian dan budaya, ruang
publik serta terbuka hijau akan meminimalisir terjadinya kerawanan
sosial.
3-7 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
Untuk mewujudkan daya dukung lingkungan tersebut,
Pemerintah Kota Surakarta mengembangkan pemetaan masalah
berbasis Teritori atau spasial di tiap Kelurahan. Adapun Metodologi
yang dipakai adalah Participatory Poverty Assesment (PPA) atau
Analisa Kemiskinan Partisipatif. Hasil Rumusan dokumen yang di
sebut RENCANA STRATEGIS MASYARAKAT (RENSTRAMAS)
KELURAHAN akan menjadi landasan dasar dalam proses
Musrenbangkel, Muscam dan Musrenbangkot.
Dengan ketersediaan dokumen tersebut diharapkan akan
mampu melakukan proses percepatan penanggulangan kemiskinan
sekaligus juga mencegah kelompok hampir dan rentan miskin tidak
masuk dalam jurang kemiskinan. Adapun alur Konsep tata kelola
data yang tersedia dalam kerangkan intervensi adalah sebagai
berikut:
Gambar 3.2
Konsep Tata Kelola Data
SITUASI KEMISKINAN KELURAHAN
TPKK
(Merancangstrategikegiatan, Perbaikan data, StrategiPengorganisasian, Pembagianperanantarpokja)
TPKK
(Mengukurdampakintervensi, polakoordinasi TPKK, Pola relasi dg TKPKD)
Renstramas Data BerbasisKeluarga PemberdayaanekonomiPerempuandanPemudaMiskin
InovasiLainnya
Mengurangi kerentanan & kerawananmunculnya
warga miskin baru
Mengurangi Beban hidup Warga miskin
Peningkatan per kapita keluarga miskin
Gagasan pemberdayaan
INTERVENSI CLUSTER I, II, III, DPK KELURAHAN & CSR (MANAJEMEN GOTONG ROYONG)
3-8 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
Sejak Tahun 2015 Pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini
Tim Koordinasi Penanggulanagn Kemiskinan Daerah (TKPKD)
bekerjasama dengan jaringan NGO, Perguruan Tinggi (PT) di Kota
Surakarta serta Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan (TPKK)
untuk mewujudkan dokumen yang akan menjadi acuan dalam
melakukan intervensi program agar tepat sasaran dan tepat program.
Dalam amanat Peraturan Daerah (PERDA) No. 11 Tahun 2014
dalam pasal 9 diamanatkan :
maka keberhasilan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan
akan tercapai dengan baik ditentukan oleh ketersediaan data yang
valid, akurat dan ter-integrasi serta saling bersinergi antara satu
dengan data yang lainnya, baik itu Data Berbasis Keluarga (DBK),
Data Lingkungan/Renstramas, maupun data-data yang menyangkut
kegiatan ekonomi dari warga Miskin.
Sebagai upaya menyediakan data dan informasi sebagai bagian
untuk membangun ketepatan sasaran dan ketepatan program, Tim
3-9 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
forum data Kota Surakarta yang terdiri dari Bapppeda, Dinsos,
Dispendukcapil, Diskominfo, BPS, SAPA-MENKO PMK, Yayasan
Jerami melakukan berbagai rountable diskusi dan pengembangan
aplikasi. Langkah-langkah untuk mewujudkan itu adalah sebagai
berikut :
1. Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan
2. Rumusan olah Data yang menyangkut untuk layanan jaminan
sosial maupun layanan program, yang kemudian akan menjadi
data penerima layanan oleh masing-masing OPD.
3. Verifikasi data kemiskinan baik Nasional maupun lokal agar
memperoleh data yang presisi sesuai dengan kondisi faktual
lapangan.
4. Review Dokumen Rencana Strategis Masyarakat (RENSTRAMAS)
Kelurahan disesuaikan dengan Tahun RPJMD Meliputi
permasalahan Kesehatan, Infrastrukrur, Perumahan dan
Pemukiman, Pendidikan, kesenian dan Budaya, Ekonomi, serta
organisasi kemasyarakatan.
3.2. Membangun Sistem Informasi Kesejahteraan (SIK)
Dalam amanat PERDA No. 11 tahun 2014 tentang
Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 12 ayat 4 dimandatkan Data
Warga miskin dikelola dalam sistem informasi kesejahteraan.
Pengembangan aplikasi sistem informasi kesejahteraan berbasis
WEB, telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surakarta
bekerjasama dengan Yayasan JERAMI dan SAPA-MENKO-PMK.
3-10 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
Aplikasi bertujuan agar setiap aktor pembangunan baik dari
pemerintahan, Perguruan Tinggi, NGO, perusahaan yang
menyalurkan CSR serta public mampu memperoleh gambaran
persoalan kemiskinan dan faktor penyebab kemiskinan. Dengan
semakin mudahnya akses data kemiskinan diharapkan setiap aktor
pembangunan kota bisa memberikan kontribusi upaya
penyelesaiannya sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.
Selain berbasis WEB, sistem informasi kesejahteraan dikelola
dalam dua (2) level yaitu web-based tingkat kelurahan dan web-
based Supra Kota. Adapun tingkat kedalaman data paling rendah
adalah sampai pada level RW. Adapun capaian Sistem Informasi
Kesejahteraan (SIK) adalah sebagai berikut :
a. Tampilan Akhir yang bisa diakses oleh Public
Jendela Info Kelurahan (Berita, Monografi, Potensi,
Struktur lembaga dll)
Gambaran kemiskinan
• Data agregatWargaMiskin • Profilmasalahwarga miskin
3-11 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
b. Tampilan yang bisa diakses Admin baik tingkat Kelurahan dan Kota
untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) by Name By Adress masing-
masing Desil
Data agregat warga miskin
setiap RW dan Desil
(RTS)
By Name & By Address
Per- Desil
3-12 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
c. Tampilan yang bisa diakses Admin baik tingkat Kelurahan dan Kota
untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan kebutuhan
intervensi Program (Faktor penyebab Kemiskinan) By Name By
Adress
Detail Indikator Faktor Penyebab kemiskinan
Contoh Tampilan Indikator
Dinding Terluas RTS
3-13 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
d. Tampilan Anggota Rumah Tangga (ART)/Individu dan Berdasarkan
pada masalahnya
Di click: Keluar By Name
& By Adress berdasarkan jenis dinding
terluas
Misal : Warga miskin dinding rumah masih
anyaman bambu
Tampilan Data INDIVIDU Berdasarka Masalahnya
Contoh Tampilan Data Individu : Anak Usia
Sekolah Tidak Sekolah
3-14 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
3.3. Rumusan Tata Kelola Data dan Olah Data Kemiskinan
Tujuan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan
(SIK) yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, salah
satunya adalah bisa mengukur efektifitas program penanggulangan
kemiskinan yang dilakukan. Problem mendasar dalam
pengembangan aplikasi ini adalah, tidak diketahuinya rumus Desil 1
s/d 4 yang dibuat Nasional, menjadikan pemerintah daerah tidak
bisa mengukur dampak keberhasilan dari sebuah proses intervensi
yang yang telah dijalankan tiap tahunnya.
Forum data kota menyepakati untuk menyusun formulasi
rumus kategory kesejahteraan untuk menentukan penerima layanan
jaminan sosial serta rumus layanan kebutuhan masyarakat
Di click:
Keluar By Name & By Adress Anak Usia
Sekolah tidak sekolah
berdasarkan tingkat
pendidikan
3-15 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
berdasarkan kebutuhan layanan program. Adapun hasil rumusan
tim forum data Kota Surakarta adalah sebagai berikut :
Kategorisasi kemiskinan ditetapkan dengan pola Prioritas 1
sampai dengan Prioritas 6 (P1, P2, P3, P4, P5, P6)
Tabel 3.1 Nilai/ Status Prioritas
Prioritas Nilai/Status
P1 80 <- 100
P2 75 <- 80
P3 70 <- 75
P4 65 < - 70
P5 60 < - 65
P6 55 < - 60
Adapun Model penilaian atas indikator kemiskinan terbagi
dalam 3 Kategorisasi yang mampu menggambarkan tingkat
keperahan Kemiskinan yaitu :
a. Prosentase Indikator Utama Yaitu : 70 % yang terdiri dari 23
Indikator
b. Prosentase Indikator Pendukung yaitu : 20 % yang terdiri dari
9 Indikator
c. Prosentase Indikator Tambahan yaitu : 10 % yang terdiri dari 4
Indikator
Adapun variabel masing-masing adalah sebagai berikut :
3-16 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
Tabel 3.2. Indikator Utama ( 70 %)
No Variabel Bobot Skor
1 Jumlah Anggota Keluarga Non Produktif 1,52 1 & 2
2 Pendapatan (Selisih pendapatan dengan
pengeluaran)
1,52 1 & 2
3 Lapangan Usaha 1,52 1 & 2
4 Status Pekerjaan 1,52 1 & 2
5 JENIS KELAMIN Kepala Keluarga 1,52 1 & 2
6 STATUS PERKAWINAN 1,52 1 & 2
7 STATUS KEPEMILIKAN TANAH 1,52 1 & 2
8 STATUS KEPEMILIKAN BANGUNAN 1,52 1 & 2
9 LUAS LANTAI PER KAPITA 1,52 1 & 2
10 Jenis Lantai 1,52 1 & 2
11 Konstruksi Atap 1,52 1 & 2
12 Jenis Atap 1,52 1 & 2
13 Penggunaan Fasilitas Tempat BAB 1,52 1 & 2
14 Jenis Kloset 1,52 1 & 2
15 Tempat Pembuangan Akhir Tinja 1,52 1 & 2
16 Jumlah Penyandang NETRA;TUNA WICARA,
TUNA RUNGU, KEDUANYA;TUNA WICARA,
TUNA RUNGU, PLUS CACAT TUBUH;TUNA
WICARA, TUNA RUNGU, TUNA NETRA PLUS
CACAT TUBUH
1,52 1 & 2
17 Jumlah penyandang cacat mental retardasi,
cacat fisik & mental
1,52 1 & 2
18 Jumlah Mantan Penderita Gangguan Jiwa 1,52 1 & 2
19 Jumlah penderita JANTUNG; KANKER;
TUMOR GANAS; STROKE; GAGAL GINJAL
1,52 1 & 2
20 Jumlah Penderita HIPERTENSI; REUMATIK;
ASMA; PARU-PARU; FLEG; Diabetes
1,52 1 & 2
21 Kepemilikan Asuransi Kesehatan 1,52 1 & 2
3-17 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
22 Kepemilikan Aset Bergerak 1,52 1 & 2
23 Kepemilikan aset tidak bergerak 1,52 1 & 2
Tabel 3.3. Indikator Pendukung (20 %)
No Variabel Bobot Skor
1 Ijazah tertinggi yang dimiliki 1,11 1 & 2
2 Kemampuan makan 1,11 1 & 2
3 Kemampuan membeli lauk pauk (ikan
dan daging)
1,11 1 & 2
4 Sumber air minum utama 1,11 1 & 2
5 Cara memperoleh air minum 1,11 1 & 2
6 Sumber air minum non konsumsi 1,11 1 & 2
7 Daya Terpasang 1,11 1 & 2
8 Kemampuan berobat 1,11 1 & 2
9 Kemampuan membeli 1 set pakaian 1,11 1 & 2
Tabel 3.4. Indikator Tambahan (10 %)
No Variabel Bobot Skor
1 Jenis Atap Terluas 1,25 1 & 2
2 Kondisi Atap 1,25 1 & 2
3 Bahan Bakar Untuk Memasak 1,25 1 & 2
4 Kepersertaan KB 1,25 1 & 2
3-18 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
3.4. Rencana Strategis Masyarakat (RENSTRAMAS) Kelurahan
Rencana Strategis Masyarakat Kelurahan yang disingkat
dengan RENSTRAMAS Kelurahan merupakan kumpulan dokumen
prioritas perencanaan masyarakat tingkat RW diwilayah Kelurahan,
dimana dalam proses penyusunannya melalui pemetaan masalah
dan potensi penyelesaiannya menggunakan methode Analisis
Kemiskinan Partisipatif (AKP) dengan membidik lima kebutuhan
dasar masyrarakat yaitu : Kesehatan, Infrastruktur, Pendidikan,
Ekonomi dan Permukiman.
Dengan demikian didapatkan potret utuh peta permasalahan
yang dihadapi masyarakat untuk diselesaikan, penyelesaiannya
dapat dibeayai melalui swadaya masyarakat, Pemerintah serta
tanggung jawab sosial pada sektor pelaku usaha atau biasa disebut
dengan Coorporate Social Responbility (CSR) disinilah ruh kegotong
royongan diharapkan dapat terbangun secara simultan, sehingga
implementasi dari perencanaan berbasis partisipasi ini dapat
terfokus, terukur, sistemik dan berkelajutan.
Selaras dengan konsep ide gagasan awal penyusunan dokumen
RENSTRAMAS agar dapat diwujudkan dengan baik, serta mampu
mengejawantahkan visi missi Kota Surakarta, maka program
kegiatan yang tercantum didalam dokumen RESNTRAMAS di-
integrasikan kedalam proses Musyawarah Perencanaan
Pembangunan tahunan yang sering kita sebut dengan
MUSRENBANG seperti disalah satu klausul dalam Peraturan
Walikota Nomor : 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan
3-19 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kota Surakarta, dengan demikian produk dokumen
RENSTRAMAS diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan OPD
untuk menyusun Rencana Kerja pada anggaran tahun berikutnya,
sehingga output maupun outcome program kegiatan OPD mampu
menjawab sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat dengan
demikian layanan program OPD dapat lebih terarah, terfokus serta
tepat sasaran dan tepat program.
Melihat posisi RENSTRAMAS sangatlah strategis bagi
keberhasilan pembangunan diwilayah Kelurahan, khususnya dalam
mengurangi tingkat kerawanan dan resiko bencana yang bisa
menjadi faktor penyebab kemiskinan yang diakibatkan minimnya
daya dukung lingkungan. Persoalan lingkungan baik dari sisi
kesehatan (misal : wilayah endemik DB), sanitasi yang buruk,
kantong banjir, kurangnya lahan bermain anak dan lain-lainya (dll)
bisa menjadi salah satu pemicu penyebab masyarakat menjadi
miskin atau dengan kata lain beban masyarakat akan semakin berat
karena lingkungan yang tidak sehat yang akan berdampak pada
beban pengeluaran yang tinggi akibat sakit, tidak bisa bekerja
karena banjir dll.
Dalam Dokumen Renstramas terbagi kedalam 4 bidang yaitu :
Kesehatan, Infratruktur, Perumahan dan pemukiman,
Pendidikan/Kesenian/Kebudayaan. Adapun hasil Renstramas
sebagai berikut :
3-20 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
a. Peta Bidang Kesehatan
Gambar 3.3
Peta Bidang Kesehatan
Gambar 3.3
Peta bidang Kesehatan
b. Peta Bidang Infrastruktur
Gambar 3.4
Peta bidang Infrastruktur
Catatan : Kode menyesuaikan paparan
sebelumnya
Catatan : Kode menyesuaikan paparan
sebelumnya
3-21 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
c. Peta Bidang Perumahan dan Permukiman
Gambar 3.5
Peta Bidang Perumahan dan Permukiman
d. Peta Bidang Pendidikan, Kesenian dan Kebudayaan
Gambar 3.6
Peta Bidang Pendidikan, Kesenian dan Kebudayaan
Catatan : Kode menyesuaikan paparan
sebelumnya
3-22 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
3.5. Peningkatan Kualitas Usaha Ekonomi Mikro
Salah satu survival warga miskin kota dalam bertahan hidup
dengan keterbatasan tidak adanya sumber daya alam, salah satunya
melalui usaha ekonomi dan jasa. Keterbatasan yang dimiliki
menjadikan usaha yang dijalankan susah untuk berkembang.
Ketidak mampuan warga miskin, hampir, rentan miskin dalam
menjalankan usaha ekonomi karena minimnya daya dukung dalam
peningkatan kemampuan, kualitas dan kuantitas serta pemasaran
produksi. Salah satu indikator kemiskinan yang memiliki nilai
tertinggi adalah ukuran pendapatan per-kapita keluarga.
Ketidakmampuan warga miskin dalam menjalankan usahanya perlu
mendapatkan dukungan dan kemudahan agar warga miskin mampu
mengakses daya dukung agar usahanya bisa berkembang. Salah
satu upaya strategi yang dijalankan untuk peningkatan pendapatan
keluarga adalah mendorong kelompok perempuan dan pemuda
miskin melakukan usaha ekonomi untuk menambah penghasilan
keluarga selain dari kepala rumah tangga.
Sebagai upaya tersedianya dokumen usha ekonomi mikro, di
dalam dokumen renstramas dilakukan identifikasi kantong-kantong
usaha sejenis dan jenis usaha yang dilakukan warga miskin beserta
masalah yang dihadapi. Adapun strategi yang disiapkan adalah
pembentukan kelompok melalui pendekatan usaha sejenis,
diharapkan dengan kelompok usaha sejenis tiap kelompok mampu
mendiskusikan setiap permasalah diantara mereka sendiri.
Identifikasi permasalahan usaha kelompok miskin terdiri dari :
3-23 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
a. Ketersediaan Bahan Baku
Problem warga miskin dengan keterbatasan modal yang
dimiliki, menjadikan mereka mengambil bahan baku dalam
kuantitas terbatas dan melalui pengepul. Hal ini mengandung
konsekuensi nilai keuntungan dalam proses produksi. Dengan
dibentuknya kelompok di dorong untuk mampu menyediakan
bahan baku secara bersama, diharapkan akan mampu menekan
biaya produksi dari sisi harga bahan baku dan meminimalisir
kehilangan waktu produksi dalam pembelian bahan baku.
b. Pemasaran
Analisis atas persoalan pasar akan membantu
mempermudah OPD dalam memfasilitasi kelompok-kelompok
untuk dipromosikan dalam pameran-pameran yang setiap
tahunnya selakukan diadakan oleh OPD. Fungsi Promosi akan
mampu memperkenalkan produk warga miskin pada pasar.
c. Peralatan Produksi
Peralatan produksi dimaksudkan untuk
meningkatkan/mempercepat proses produksi, sehingga dari sisi
jumlah produk yang dihasilkan akan meningkat setiap harinya.
Peningkatan Jumlah produksi artinya peningkatan pendapatan.
Di satu sisi peralatan produksi akan mampu meningkatkan
kualitas produksi sehingga bisa memiliki daya saing dengan
produk wilayah lain.
Strategi pengelompokan dalam usaha sejenis dimaksudkan
akan efek kelompok mampu memecahkan persoalannya secara
3-24 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
mandiri mulai dari bahan baku, produksi dan pemasaran dalam
setiap pertemuan rutin bulanan.
Hasil pemetaan dokumen dari usaha sejenis, saat ini
masih dilakukan dalam skala modeling oleh TKPKD. Diharapkan
dari dokumen ini mampu memberikan gambaran pada OPD
untuk melakukan intervensi baik untuk penguatan kapasitas
produksi dan manajemen juga untuk intervensi bantuan alat
produksi. Mekanisme keroyokan yang dijalankan adalah Dinas
Koperasi membantu dari sisi Badan Hukum kelompok, dan
Dinas Perdagangan dari sisi Bantuan alat produksi dan
peningkatan kapasitas.
Gambar 3.7
Peta Bidang Ekonomi
3-25 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
3.6. Tindak Lanjut Intervensi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Dengan tersedianya dokumen baik dari sisi lingkungan, data
warga miskin beserta permasalannya serta dokumen ekonomi warga
miskin diharapkan mampu merumusukan mekanisme kerja
keroyokan baik antar OPD atau kelompok lain baik CSR, NGO,
Perguruan Tinggi. Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan (SIK)
yang dikembangkan akan mempermudah kerja setiap aktor
pembangunan menetukan jenis layanan dan lokasi sasaran
intervensi.
Dalam konteks implementasi dokumen yang tersedia di setiap
kelurahan, Pemerintah Kota Surakarta dalam menjalankan
percepatan penanggulangan kemiskinan, strategi umum tersebut
dikontekstualisasikan dengan pendekatan yang dijiwai oleh prinsip
perencanaan pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang
dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, yaitu perpaduan antara teknokratis, top
down, bottom up dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, Kota
Surakarta akan mengembangkan Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Berbasis Kelurahan terutama pada RW yang merupakan
kantong kemiskinan di tiap kelurahan. Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Kelurahan, yaitu:
a. Mensinergikan program dan kegiatan penanggulangan
kemiskinan lintas OPD untuk Penanggulangan Kemiskinan
dengan memperhatikan permasalahan khusus tiap kelurahan:
3-26 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
b. Mensinergikan program penanggulangan kemiskinan dari
berbagai sumber pendanaan: KOTAKU, swasta (corporate social
Responsibility), dan swadaya masyarakat untuk
Penanggulangan Kemiskinan dengan memperhatikan
permasalahan khusus tiap kelurahan
c. Mengaktifkan fasilitator lingkungan untuk memberdayakan
masyarakat basis memasukkan permasalahan kemiskinan
komunitasnya ke dalam rencana strategis Kelurahan, terutama
untuk pengelolaan penggunaan Dana Pembangunan Kelurahan
(DPK).
d. Fokus bidang penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta
selama kurun 2016-2021 akan dilakukan untuk bidang (1)
Pendidikan, kesenian dan Kebudayaan; (2) Kesehatan; (3)
Perumahan dan permukiman; (4) Ketahanan Pangan; (5) Usaha
Mikro. Hal ini untuk menjawab Visi Misi Walikota yang tertuang
dalam RPJMD yaitu Wasis, Wareg, Waras, Mapan, Papan.
3-27 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
Adapun bagan pola Intervensi dan dasar penggunaan dokumen
untuk menetukan jenis layanan program dan target sasaran adalah
sebagai berikut :
Gambar 3.8
Bagan Pola Intervensi
Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-
hak dasar mensyaratkan adanya komitmen yang kuat dari
pemerintah daerah. Penanggulangan kemiskinan selain
membutuhkan ketersediaan sumberdaya juga menuntut adanya
perbaikan dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah dengan
mengalihkan pengeluaran yang tidak produktif dan memperbesar
pengeluaran yang dinikmati oleh sebagian besar masyarakat
khususnya masyarakat miskin dan perlu adanya dukungan baik
dari pihak swasta maupun masyarakat.
Out Put Program
3-28 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
Penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Surakarta. Perbaikan
kesejahteraan akan dilakukan melalui serangkaian program
pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan
kesempatan kerja, peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan
akses ke infrastruktur dasar. Peningkatan kesejahteraan
masyarakat dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang
didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,
peningkatan pendapatan, penurunan tingkat pengangguran dan
pengurangan kemiskinan, perbaikan kualitas hidup rakyat,
mendorong sektor riil (Industri, Pariwisata, Perdagangan, Jasa dsb)
dan pemihakan kepada UKM dan Koperasi serta terjaganya dan
terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan.
Di samping itu, penanggulangan kemiskinan juga perlu
didukung oleh upaya penciptaan tata pemerintahan yang baik, yaitu
sebuah tata pemerintahan yang mengedepankan hubungan sinergi
antara elemen-elemen pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dan
berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas dan
transparansi dan pada pengutamaan kepentingan masyarakat.
4-1 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
BAB IV
KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
Sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya mendasarkan
Keputusan Walikota Surakarta Nomor 746.05/15.9.1/2017 tanggal 28
Pebruari Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor
746.05/5.11.1/2017 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Kota Surakarta Tahun 2017, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (TKPKD) Kota Surakarta melakukan koordinasi penanggulangan
kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan
di Kota Surakarta, termasuk penyiapan laporan pelaksanaan dan
pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Walikota dan
TKPK Provinsi Jawa Tengah.
Penanggungjawab pelaporan pelaksanaan dan pencapaian program
penanggulangan kemiskinan mendasarkan Keputusan Walikota Surakarta
Nomor 401.05/4.1/1/2016 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Kota Surakarta, yaitu TKPK Kota Surakarta dan dalam
melaksanakan tugasnya telah dibentuk Sekretariat, Kelompok Kerja dan
Kelompok Program.
Sekretariat TKPK mempunyai tugas (1) memberikan dukungan
administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kota Surakarta; dan (2) melaporkan dan
bertanggungjawab hasil pelaksanaan tugas TKPK Kota Surakarta.
Dalam hal pelaporan, Sekretariat TKPK Kota Surakarta dibantu oleh
Kelompok Kerja TKPK Kota Surakarta, yaitu:
4-2 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
1. Kelompok Kerja Pendataan Dan Informasi, dalam pengumpulan dan
pengolahan data dan program penanggulangan kemiskinan.
2. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan, dalam pelaporan
kegiatan pengembangan kemitraan antara Pemerintah Kota
Surakarta dengan masyarakat dan dunia usaha.
3. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat, dalam pelaporan kegiatan
penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan
kemiskinan.
Selain itu, dalam pelaporan juga perlu didukung Kelompok Program
TKPK Kota Surakarta, yaitu:
1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, dalam
pelaporan pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan
pengendalian program penanggulangan di bidang bantuan sosial
terpadu berbasis keluarga atau yang mendukung strategi
mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaan masyarakat, dalam pelaporan pelaksanaan
koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pengendalian program
penanggulangan di bidang pemberdayaan masyarakat atau yang
mendukung strategi meningkatkan kemampuan dan pendapatan
masyarakat miskin.
3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, dalam pelaporan
pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan
pengendalian program penanggulangan di bidang pemberdayaan
4-3 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
usaha ekonomi mikro dan kecil atau yang mendukung strategi
mengembangkan dan menjamin keberlanjutan UMKM.
Pada tingkat kelurahan, berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan dan Tata Kerja Tim
Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan di Kota Surakarta, disebutkan
bahwa TKPKD dalam menjalankan tugas dan fungsi dibantu oleh Tim
Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan (TPKK) dengan Lurah sebagai
penanggungjawab TPKK. Berkaitan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
penanggulangan kemiskinan di tingkat kelurahan, TPKK perlu
menyampaikan laporan dan rekomendasi TPKK secara periodik setiap 3
(tiga) bulan kepada TKPKD sebagai berikut:
1. Hasil pengelolaan dan pemutakhiran (updating) data dan profil
keluarga miskin;
2. Hasil pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi kegiatan
penanggulangan kemiskinan;
3. Hasil usaha penggalangan sumber daya dan pengembangan
kemitraan;
4. Hasil monitoring, pemantauan dan penilaian atas implementasi
program penanggulangan kemiskinan;
5. Hasil penanganan pengaduan masyarakat.
Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan
dilakukan untuk memberi gambaran kondisi kemiskinan secara nyata dan
kinerja kebijakan secara objektif. Laporan yang dihasilkan oleh berbagai
pihak perlu diolah dan dikonsolidasikan agar komprehensif dan lengkap.
4-4 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
Konsolidasi laporan hasil monitoring dan evaluasi penanggulangan
kemiskinan juga dilakukan terhadap hasil laporan lembaga swadaya
masyarakat, media massa, perguruan tinggi dan lembaga penelitian.
Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan
kemiskinan harus dilakukan secara berkala setiap tahun anggaran secara
kontinyu dan berkesinambungan dalam rangka monitoring dan evaluasi
pencapaian dan ketepatan sasaran di dalam penanggulangan kemiskinan.
Selama Tahun 2017, koordinasi kelompok kerja dan kelompok program
penanggulangan kemiskinan dilakukan selama 4 (empat) kali dalam
setahun, dan 3 (tiga) kali rapat pleno ,sehingga fungsi controlling dapat
dilakukan setiap tri wulan sekali.
Koordinasi dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak yang
berkepentingan dan benar-benar memiliki kepedulian dalam mengentaskan
kemiskinan. Sedangkan pengendalian dilakukan oleh Pemerintah Kota
sebagai lini utama dalam menggerakkan pembangunan dan merencanakan
anggaran. Diharapkan dengan adanya koordinasi yang intens dan
pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang
cermat mampu mempercepat dalam mengatasi kemiskinan serta
menurunkan angka dan jumlah masyarakat miskin.
5-1 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
BAB V
KENDALA DAN TANTANGAN
A. Kendala
Dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan untuk
mengkoordinasikan dan mengadvokasikan penanggulangan
kemiskinan kepada seluruh pemangku kepentingan di kota Surakarta
masih mengalami kendala dan hambatan sebagai berikut :
1) Kendala untuk mengakselerasi dan mengharmonisasikan
kebijakan dan kewenangan pusat dengan kebijakan di daerah
Untuk memperbaiki tingkat akurasi dan validitas data
sasaran penerima program perlindungan sosial, maka kebijakan
Pemerintah saat ini adalah dengan mempersiapkan sebuah
mekanisme pemutakhiran Data Terpadu PPFM melalui
Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM). Sejalan dengan
Undang Undang No. 13 Tahun 2011, Pemerintah Indonesia
mengembangkan Mekanisme Pendaftaran Mandiri (MPM) untuk
memfasilitasi penduduk miskin dan kurang mampu agar dapat
mendaftarkan diri secara aktif (on demand application) dan
diverifikasi secara obyektif serta didaftarkan ke dalam yang
belum terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir
Miskin. Melalui pelaksanaan MPM, pemutakhiran Data Terpadu
Program Penanganan Fakir Miskin dapat dilakukan secara lebih
dinamis dan, kemudian, kesalahan eksklusi (exclusion error)
dalam penargetan program perlindungan sosial dapat
diminimalkan.
5-2 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
Dengan mekanisme ini, masyarakat kurang mampu yang
belum menerima program perlindungan sosial, mendaftarkan diri
secara aktif dan mandiri kepada Unit Pengelola Data Rumah
tangga Kurang Mampu di daerah untuk kemudian diidentifikasi
dan diverifikasi dengan menggunakan standar nasional yang
telah ditentukan. Data masyarakat kurang mampu yang sudah
terverifikasi, kemudian akan dianalisa di tingkat nasional
sehingga menghasilkan Data Terpadu PPFM yang
termuktakhirkan, dan digunakan sebagai dasar dalam penentuan
sasaran penerima program perlindungan sosial diminimalkan.
Disisi lain Kementerian Sosial juga berencana menambah
20 Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di seluruh
Indonesia. Penambahan SLRT ini untuk perbaikan data sehingga
penerima bantuan sosial bisa tepat sasaran. SLRT adalah sistem
yang membantu masyarakat dan pemerintah daerah untuk
mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan,
berdasarkan profil dalam Basis Data dan menghubungkan
mereka dengan program-program pusat dan daerah, yang paling
sesuai dengan kebutuhan mereka.
SLRT merupakan sistem untuk mengidentifikasi
kebutuhan masyarakat miskin dan rentan. Sistem itu juga untuk
membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat sekaligus
menyodorkan solusinya. Untuk mewujudkan SLRT, Kemensos
menggandeng kementerian lain, di antaranya Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan,
5-3 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, serta
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi.
Dengan adanya SLRT, pembaruan atau updating data
dapat cepat dilakukan dan keluarga dapat segera tertangani
karena pembaruan data bisa dilakukan secara seketika. Daerah
bisa melakukan pembaruan data penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS), kemiskinan, serta penerima
bantuan iuran (PBI) secara real time. Tujuan SLRT adalah
menyisir dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan
rentan.
Lebih lanjut Kementerian Sosial dimandatkan untuk
melakukan verifikasi dan validasi (verivali) data setiap dua tahun
sekali. Atas Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 hasil
pendataan BPS, maka Kemensos pada 2017 kembali melakukan
verifikasi dan validasi (verivali) data. Untuk efisiensi dan
semangat penghematan anggaran dalam melakukan verivali
maka proses ini dilakukan secara online dan offline melalui
Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG)
yang telah dimutakhirkan oleh Pusat Data dan Informasi
(Pusdatin) Kemensos.
Pemutakhiran data terpadu tersebut akan menjadi acuan
pemerintah dalam mengintegrasikan bantuan sosial non tunai
pada tahun 2018, yang ditargetkan selesai pada akhir Oktober
2017. Data inilah yang akan menjadi dasar bagi bank untuk
5-4 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
membukakan rekening bagi penerima manfaat dan mencetak
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan selanjutnya pemerintah akan
mengisi dengan bansos dalam e-wallet (dompet elektronik)
masing-masing. Baik itu bantuan sosial Program Keluarga
Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maupun subsidi
LPG 3 kg. Data tersebut juga akan diserahkan kepada
pemerintah daerah masing-masing dengan harapan segera
berkoordinasi dengan pihak bank. Kemudian sesegera mungkin
memulai distribusi dan aktivasi kartu oleh penerima manfaat.
Apabila proses ini telah dilalui dengan baik maka tahap
berikutnya adalah memproses pencairan bantuan sosial oleh
penerima manfaat. Target bansos PKH dan BPNT dapat mulai
tersalurkan secara non tunai kepada 10 juta KPM tahun
anggaran 2018. Sementara untuk subsidi LPG yang menjadi
ranah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
rencananya juga akan disalurkan mulai 2018.
2) Persepsi/Perspektif Perangkat Daerah
Pada dasarnya terwujudnya sinergitas, komplementaritas,
dan keterpaduan pelaksanaan program penanganan fakir
miskin, diharapkan dapat mendorong optimalisasi dan
percepatan penurunan kemiskinan serta kesenjangan sosial
Tetapi hal ini masih terkendala oleh perspektif Perangkat Daerah
yang masih terkooptasi pada kewenangan urusan masing-
masing, sehingga dalam hal membangun kolaborasi,
5-5 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
interkoneksi dan integrasi data masih terbatas dan belum dapat
dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat miskin.
3) Sumber daya manusia
Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM
potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan
perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif
yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi
yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan
kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.
Secara garis besar, masalah pokok yang berkaitan
dengan pengembangan sumber daya manusia yang dihadapi
adalah mengembangkan kuantitas dan kualitas sumber daya
manusia dalam menghadapi dinamika perkembangan dunia yang
cepat. Ini berarti tingkat pendidikan sebagai salah satu cara
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Manusia
harus terus dikejar, serta menciptakan kesempatan kerja yang
mencakup pemanfaatan sumber daya manusia secara maksimal.
Sumber daya manusia yang memiliki tingkat produktivitas tinggi.
Dimensi sumber daya manusia meliputi jumlah,
komposisi, karakteristik (kualitas), dan persebaran penduduk.
Dimensi tersebut saling terkait satu sama lainnya. Selain
keterkaitan antara kuantitas dan kualitas , komposisi dan
persebaran juga sangat penting. Bila rasio ketergantungan tinggi,
artinya banyak penduduk usia tidak produktif, pengembangan
5-6 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
sumber daya manusia juga akan mengalami banyak kesulitan.
Demikian pula bila sumber daya manusia yang berkualitas
terkonsentrasi di wilayah tertentu
4. Pengendalian
Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan
yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu,
upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara
komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat,
dan dilaksanakan secara terpadu. Percepatan penanggulangan
kemiskinan dilaksanakan dengan menyusun kebijakan dan
program yang bertujuan mensinergikan kegiatan
penanggulangan kemiskinan di berbagai perangkat daerah, serta
melakukan pengawasan dan pengendalian dalam
pelaksanaannya.
Kendala utama dalam pengendalian adalah ada tidaknya
informasi umpan balik untuk perbaikan dan pengembangan
pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang
meliputi :
Pengendalian pemantauan dan evaluasi kelompok program
oleh Perangkat Daerah
Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara
periodik
Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat
5-7 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
B. Tantangan
1. Integrasi Database (base on data kependudukan sebagai open
source data)
Integrasi merupakan proses mengkombinasikan
komponen-komponen penting agar mempermudah dalam berbagi
proses dan analisis, dalam rangka mendukung manajemen
proses kerja di dalam sebuah lingkungan kerja. Integrasi data
menggabungkan data dari berbagai sumber database yang
berbeda ke dalam sebuah penyimpanan seperti gudang data
(data warehouse).
Data yang sama (misalnya: data penduduk) dapat
dipakai bersama antar bagian organisasi (antar instansi). Data
suatu instansi dapat dipakai bersama oleh instansi-instansi lain
yang memerlukan (tidak perlu ada duplikasi data dalam suatu
lingkungan organisasi). Meskipun fokus integrasi adalah data,
tapi perlu juga integrasi database. Integrasi perlu dilakukan
secara cermat karena kesalahan pada integrasi bisa
menghasilkan output/keluaran yang menyimpang dan bahkan
menyesatkan pengambilan keputusan nantinya.
Untuk menjamin akurasi data maka tantangan utama
adalah :
Melakukukan konsolidasi data secara realtime pusat dan
daerah;
5-8 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
Pembersihan data kependudukan yang dilakukan secara
berkala.
2. Tata Kelola
Tata kelola pemerintahan yang buruk adalah suatu
masalah yang serius di Indonesia. Sehubungan dengan itu
masyarakat miskin sebagai golongan masyarakat yang berada
pada posisi terlemah dan juga paling tidak berdaya dalam
mempengaruhi kebijakan yang mempengaruhi hidup mereka,
menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap tata kelola
pemerintahan yang buruk.
Di sisi lain tantangan Indonesia dalam persoalan
ekonomi adalah mengatasi kemiskinan dan kesenjangan seiring
dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Kendala yang harus
diselesaikan adalah bagaimana mengurangi kemiskinan dan
tingkat kesenjangan ekonomi, Persoalan kemiskinan dan
kesenjangan bisa diatasi dengan disain pertumbuhan ekonomi
yang inklusif yang relatif memiliki kualitas lebih baik. Hal itu
harus didorong dengan peningkatan produktivitas, menjaga dan
meningkatkan daya saing, menjaga institusi yang bersih dan
efektif, serta menerapkan tata kelola yang baik.
Tantangan yang perlu dihadapi adalah agar hubungan
antara tata kelola pemerintahan dan kemiskinan yang bersifat
5-9 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
multidimensi dapat dipahami dengan lebih jelas, komprehensif
dan valid, yang meliputi :
SDM
Regulasi
Sistem (IT)
3. Pengembangan Role Model
Penurunan jumlah kemiskinan yang signifikan menjadi
perhatian khusus Pemerintah Kota Surakarta. Komitmen yang
kuat dalam pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan
Program yang bersinergi antar Perangkat Daerah, agar hasil
yang didapat lebih maksimal dibandingkan dengan dikerjakan
secara sektoral. Tantangan utama untuk mengatasi masalah
kemiskinan ini adalah Formulasi Best Practice menjadi model
percontohan untuk direplikasikan di setiap kelurahan.
4. Partisipasi Masyarakat
Secara kelembagaan keberadaan Tim Penanggulangan
Kemiskinan Kelurahan (TPKK) memiliki posisi dan peran yang
strategis serta memberikan kontribusi yang besar dalam
mendukung penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta. Di
sisi lain pembangunan nasional dapat dilakukan melalui
program pemberdayaan masyarakat. . Partisipasi masyarakat
merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam
5-10 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
pelaksanaan program pemberdayaan. Hal tersebut disebabkan
masyarakat menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan
program pemberdayaan. Kearifan yang dibangun untuk pelibatan
masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan menjadi syarat
dalam membangun kepedulian dan ketahanan lingkungan untuk
menghadapi krisis yang sangat mungkin terjadi karena dinamika
perkembangan lingkungan eksternal global maupun internal
dalam negeri. Ketahanan dimaksud dalam upaya mewujudkan
kemandirian dan kesejahteraan yang inklusif dan berkeadilan.
6-1 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
BAB VI
PENUTUP
1. Kesimpulan
Dalam kurun waktu tahun 2017 ini, fungsi kelembagaan
TKPKD telah dijalankan sebagaimana ketentuan dan penjabaran
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Surakarta.
Kemitraan yang dujalankan oleh TKPKD menjadi potensi yang dominan
untuk tetap dijaga dan ditingkatkan perannya agar dapat mendorong
lebih masihnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota
Surakarta.
Kendala yang dihadapi dalam mengorganisir penanggulangan
kemiskinan di Kota Surakarta dipengaruhi oleh SDM (pemahaman dan
peran aktif), regulasi untuk tata kelola dan pengendalian, sistem yang
terintegrasi serta dukungan pengambil kebijakan dan legislatif.
Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengelola dan
mengoptimalkan peran masyarakat dalam percepatan penanggulangan
di wilayah.
2. Rekomendasi
Untuk mengoptimalkan fungsi kelembagaan TKPKD dalam
upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta
adalah sebagai berikut :
a) Penguatan koordinasi kelembagaan
b) Penyiapan regulasi tata kelola dan pengendalian
c) Menggalang dukungan dari legislatif (DPRD Kota Surakarta)
6-2 | L a p o r a n K i n e r j a T i m K o o r d i n a s i P e n a n g g u l a n g a n K e m i s k i n a n K o t a S u r a k a r t a
d) Peningkatan kapasitas SDM Perangkat Daerah pengelola Program
Penanggulangan Kemiskinan.
e) Kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya (
Lembaga/Instansi/NGO/Ormas/Perguruan Tinggi dan CSR)
f) Integrasi Data
g) Pengembangan Role Modelling
h) Penyusunan kelembagaan TPKK dan pemberdayaan partisipasi
masyarakat.
Sejak pelaksanaan otonomi daerah upaya penanggulangan
kemiskinan dilaksanakan secara terdesentralisasi, dengan mendorong
secara terus-menerus kepada pemerintah daerah dan segenap elemen
masyarakat lainnya (perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga
swadaya/organisasi masyarakat, dan masyarakat miskin) untuk
berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan secara
menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.
Bahwa kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang
timbul dalam pembangunan bersama-sama dengan masalah
pengangguran dan kesenjangan yang ketiganya saling kait mengkait,
maka pengentasan kemiskinan tetap merupakan salah satu masalah
yang mendesak untuk dilakukan. Pemerintah Kota Surakarta telah
melakukan berbagai usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.
Kedepan penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis
harus terus dilakukan agar seluruh warga masyarakat mampu
menikmati kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, sinergi
seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan.
LAMPIRAN
DOKUMENTASI KEGIATAN
Bintek Sistem Informasi
Kesejahteraan (SIK)
Diikuti petugas entry data TPKK
SMK N 2 Surakarta, 14- 15 Juni 2017
Bintek Entry Data untuk Mahasiswa KKN UNS
Rakor KKN Percepatan Entry Data
Korrdinasi Validasi Data dengan kecamatan dan kelurahan
WALIKOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 7Ab 0 5 / \5 9/1 /S017
TENTANG
, PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 746.05/5.11/1/2017 TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA SURAKARTA
WALIKOTA SURAKARTA,
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian personil maka perlu mengubah susunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Surakarta agar dapat sinergis, berdaya guna, dan berhasil guna, maka perlu dilakukan koordinasi dan keterpaduan antar instansi terkait;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 746.05/5.11/1/2017 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Surakarta;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana.
f •,. - 2 -
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 34);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Mengubah Lampiran II Keputusan Walikota Nomor 746.05/5.11/1/2017 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Surakarta sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dári Keputusan ini.
KEDUA : Mengubah Lampiran III Keputusan Walikota Nomor 746.05/5.11/1/2017 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Surakarta sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA.
KETIGA Segala biaya yang timbul sebagai. akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surakarta femori 5017
SURAKARTA,
RUDYATMO
Tembusan: 1. Gubernur Jawa Tengah; 2. Inspektur Kota Surakarta; 3. Anggota Tim yang bersangkutan.
LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR Tte-oe/i» 9>/i/ao\7 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 746.05/5.11/1/2017 TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KOTA SURAKARTA
NO. KEDUDUKAN DALAM T IM
ÑAMA/JABATAN •
SEKRETARIAT
1.
2.
3.
Ketua
Wakil Ketua
Anggota
Sekretaris Badán Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta Kepala Bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintahan Badán Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta 1. Kepala Subbidang Pemerintahan dan
Kependudukan Badán Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta
2. Kepala Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Badán Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta
3. Drs. Shemmy Samuel Roiy (JERAMI) 4. Lalito Jiwo Arumsari (Staf Badán Perencanaan,
Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta)
5. Moh. Solikhin, AMd (TKPK Badán Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta)
6. Adhi Cahyo Utomo, S.Kom (TKPK Badán Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta)
KELOMPOK KERJA PENDATAAN DAN INFORMASI
Ketua
Wakil Ketua
Kabid. Penyusunan Program dan Pelaporan Badán Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Surakarta
NO. KEDUDUKAN NÁMA/JABATAN NO. DALAM TIM NÁMA/JABATAN
3. Anggota 1. Kepala Seksi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Kota Surakarta
2. Kepala Bidang Kesehdtan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Surakarta
3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Képendudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
4. KeOala Subbidan&r Data dan Dokumentasi Badan
• Perencanaän. Penelitian. dan Peneembanean Daerah Kota Surakarta
5. Zakaria, S.E. (SAPA MÉNKO PMK) 6. Joko Andwi (Pattiro)
7. Kuat Karyati, S.Sos. (TKSK)
8. Dian Mustika, ST (TKPK Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta)
KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KEMITRAAN
1. Ketua Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Surakarta.
2. Wakil Ketua Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daeráh Kota Surakarta
3. Anggota 1. Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo
2. Dra. Liesmianingsih (Kamar Dagang dan Industri)
3. M. David R. Wijaya, S.E. (Forum for Economic
Development and Employment Promotion) 4. Charles Suharto (Representasi Masyarakat Pasar
Kliwon) 5. Tri Prasetyo, S.H., M.H. (Representasi Masyarakat
Banjarsari) 6. Suyanto (Representasi Masyarakat Banjarsari)
7, Lilik Setiawan, S E (Pelaku Usaha)
8. Rini Indriastuti, S.Si (Staf Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)
KELOMPOK KERJA PENGADUAN MASYARAKAT
1. Ketua Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Periindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta
2. Wakil Ketua Sekretaris Inspektorat Kotn Surakarta
- 3 *
NO. KEDUDUKAN DALAM HM NAMA/JABATAN
3. Anggota 1. Kepala Bídang Penelitian dan Pengembangan Badán Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta
2. M. Wisnu Gahyanto (Representasi Masyarakat Kecamatan Laweyan)
3. Tri Sapto, BSe (Representasi Masyarakat Kecamatan Jebres)
4. Verónica Sri H., S.Pd., M.M. (Representasi Masyarakat Kecamatan Banjarsari)
5. Erna Zaki Afryani, SPd (Representasi Fasilitator Kelurahan)
6. Febi Dwi Setyaningsih, S. PSi (Yayasan Sahabat Kapas)
7. Prapti Suparmi Sukantara (Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Surakarta)
8. Galuh Prila Dewi, SP, MSi (Staf Badán Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta)
fe^y^I^flAj^RAKARTA,
LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 74^05»/l5-9/V^I7 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 746.05/5.11/1/2017 TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA SURAKARTA
KELOMPOK PROGRAM TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA SURAKARTA
NO KEDUDUKAN DALAM TIM
ÑAMA/JABATAN
BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA
1. Ketua Asisten Administras! Umum Sekretaris Daerah Kota Surakarta
2. Wakil Ketua •
Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta 3. Anggota 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta--3. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Surakarta 4. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan Kota Surakarta 5. Ismanto (Dewan Pendidikan Kota Surakarta) 6. Drs. H. Ichwan Dardiri (Representasi Masyarakat
Kecamatan Serengan) 7. Adi Cahyaning Kristiyanto, SH ( Masyarakat Peduli
Pendidikan Kota Surakarta)
BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. Ketua Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Surakarta
2. Wakil Ketua Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta
3. Anggota 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta
2. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 2 -
NO KEDUDUKAN DALAM TIM
NAMA/JABATAN
3. Camat Laweyan " 4. Camat Serengan 5. Camat Pasarkliwon 6. Camat Jebres
7. Camat Banjarsari 8. Kabag. Pemerintahan Setda Kota Surakarta 9. Endang Listiani, S, S. (SPEKHAM) 10. Dr. Eng Kusumaningdyah N. H., S.T., M.T.
(Universitas Sebelas Maret Surakarta) 11. Moh. Zamroni (KOTAKU) 12. Fuad Jamil (Yayasan Kota Kita Surakarta)
BERBASIS PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MIKRO DAN KECIL
2.
Ketua
Wakü Ketua
Anggota
Asisten Pengembangan Ekonomi Sekretaris Daerah Kota Surakarta Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Surakarta
1. Kepaía Dinas Perdagangan Kota Surakarta 2. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kota Surakarta 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota
Surakarta 4. L. Sumadi, Ing. HTL., M.Si. (Solo Technopark) 5. Hastin Qomariyati (Assosiasi Perempuan Usaha
Kecil)
6. Ir. Paulus Mintaraga (Solo Creative City Network)
7. Puji Kusmarti (JERAMI) 8. Edi Suhardi, S.E. (BQS Rafinda)
URAKARTA,
UDYATMO