Daerah khususDari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebasLangsung ke: navigasi, cari Pembagian administratif Indonesia

Tingkat provinsi

ProvinsiDaerah khusus Daerah istimewa

Tingkat kabupaten/kota

Kabupaten KotaKabupaten administrasiKota administrasi

Tingkat kecamatan

Kecamatan Distrik

Tingkat kemukiman

Mukim (khusus Aceh)

Tingkat kelurahan/desa

Kelurahan Desa NagariKampung (Lampung)Kampung (Papua)Gampong Nagari PekonDusun (Bungo)Lembang (Toraja)

Lihat pula

Banjar DusunLingkungan PedukuhanRukun kampungRukun wargaRukun tetangga

sunting

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus. Daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus ini adalah1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;2. Aceh[1];3. Provinsi Papua; dan4. Provinsi Papua Barat.Daftar isi 1 UU Khusus 2 Aceh[2] 3 Jakarta 4 Papua dan Papua Barat 5 Sumber 6 Catatan 7 Lihat pulaUU Khusus[sunting | sunting sumber]Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain.1. Bagi Provinsi DKI Jakarta diberlakukan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia;2. Bagi Aceh diberlakukan UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan3. Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat diberlakukan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.Aceh[2][sunting | sunting sumber]Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pemerintahan Aceh

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No 62, TLN 4633). UU Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan. Hal-hal mendasar yang menjadi isi UU Pemerintahan Aceh ini antara lain:1. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.2. Tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan UU Pemerintahan Aceh ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional.3. Pengaturan dalam Qanun Aceh maupun Kabupaten/Kota yang banyak diamanatkan dalam UU Pemerintahan Aceh merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut.4. Pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah tercermin melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaan yang ada.5. Implementasi formal penegakan syariat Islam dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.Pengakuan sifat istimewa dan khusus oleh Negara kepada Aceh sebenarnya telah melalui perjalanan waktu yang panjang. Tercatat setidaknya ada tiga peraturan penting yang pernah diberlakukan bagi keistimewaan dan kekhususan Aceh yaitu Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh, UU 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan UU 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh. Dengan dikeluarkannya UU Pemerintahan Aceh, diharapkan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan di Aceh.Jakarta[sunting | sunting sumber]Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pemerintahan DKI Jakarta

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selain itu, negara mengakui dan menghormati hak-hak khusus dan istimewa sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Provinsi DKI Jakarta) sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itulah Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (LN 2007 No. 93; TLN 4744). UU ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu kota Negara. Aturan sebagai daerah otonom tingkat provinsi dan lain sebagainya tetap terikat pada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.Beberapa hal yang menjadi pengkhususan bagi Provinsi DKI Jakarta antara lain:1. Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.2. Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.3. Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.4. Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi.5. Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.6. Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gubernur mempunyai hak protokoler, termasuk mendampingi Presiden dalam acara kenegaraan.7. Dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu kota Negara ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR dalam APBN berdasarkan usulan Pemprov DKI Jakarta.Papua dan Papua Barat[sunting | sunting sumber]Artikel utama untuk bagian ini adalah: Otonomi Khusus Papua

Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Khusus sendiri adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Otonomi ini diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 (LN 2001 No. 135 TLN No 4151).Hal-hal mendasar yang menjadi isi Undang-undang ini adalah: Pertama, pengaturan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan; Kedua, pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar; dan Ketiga, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciri:1. partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan;2. pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat; dan3. penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat. Keempat, pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu.

Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain. Otonomi khusus melalui UU 21/2001 menempatkan orang asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya sebagai subjek utama. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Sedangkan penduduk Papua, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.Keberadaan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta perangkat di bawahnya, semua diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik dan pemberdayaan rakyat. Undang-undang ini juga mengandung semangat penyelesaian masalah dan rekonsiliasi, antara lain dengan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pembentukan komisi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masa lalu dengan tujuan memantapkan persatuan dan kesatuan nasional Indonesia di Provinsi Papua.Sumber[sunting | sunting sumber] UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi PapuaCatatan[sunting | sunting sumber]1. ^ Nama (nomenklatur) yang digunakan menurut Pasal 1 angka 2 UU 11/2006 adalah ACEH; tanpa ada kata "provinsi" maupun frasa "daerah istimewa"2. ^ Aceh ditempatkan kembali di artikel daerah khusus (dan juga daerah istimewa) karena Aceh adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang bersifat istimewa dan diberi otonomi khusus; "Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk ...." Pasal 1 angka 2 UU 11/2006

Lihat pula[sunting | sunting sumber] Daerah istimewa l b sJenis pembagian administratif Negara

Smallcaps menandakan istilah yang dipergunakan di Indonesia.

Istilah bahasa Indonesiayang dipergunakan saat ini Arondisemen Banjar Banua Blok Daerah Daerah administratif khusus Daerah ibu kota Daerah insuler Daerah istimewa Daerah khusus Daerah otonom Daerah pemerintahan lokal Departemen Dependensi federal Desa Dewan Distrik Dusun Distrik federal Distrik ibu kota Distrik kota Distrik metropolitan Distrik munisipalitas Distrik otonom Divisi Gampong Ibu kota Ibu kota federal Kabupaten Kabupaten administrasi Kadipaten Kampung Kanton Kawasan perkotaan Kawasan perdesaan Kecamatan Kegubernuran Kelurahan Kelurahan sipil Kepangeranan Kepenatuaan Koloni Komune Komunitas Komunitas otonom Komunitas residensial Kondominium Konstituensi Kota Kota administrasi Kota independen Kota otonom Kotamadya Lingkaran Lingkungan Liwa Munisipalitas Munisipalitas distrik Munisipalitas regional Nagari Negara bagian Panji Panji otonom Paroki Paroki sipil Pedukuhan Pekon Pembagian sensus Perempat Persemakmuran Powiat Prefektur Prefektur otonom Protektorat Provinsi Provinsi otonom Republik otonom Reservasi Indian Rukun tetangga Rukun warga Sirkuit Subdivisi sensus Subprefektur Unit administratif lokal Unit wilayah otonom Urban (urbanized) area Voivodina Wilayah Wilayah dependensi Wilayah nasional Wilayah persatuan Wilayah persekutuan

Istilah nonbahasa Indonesiayang dipergunakan saat ini Amt Bailiwick Bakhsh Baladiyah Barangay Barrio Bezirk / Regierungsbezirk Borough Comarca County* County administratif* County borough* County otonom* County metropolitan* Croft Dara Frazione Freguesia Gemeente Hamlet Judet Localit Munisipalitas county regional* Oblast Okrug Osta-n Periphery Ranchera Shabiyah Shahr Shahrestan Shire (Ketuanan) Suzerainty Vingtaine Ward Ward otonom

Istilah bahasa Indonesiayang tidak dipergunakan lagi Daerah tingkat I Daerah tingkat II Daerah swatantra tingkat I Daerah swatantra tingkat II Daerah swatantra tingkat III Distrik pedesaan Distrik perkotaan Distrik saniter (perkotaan pedesaan) Kabupaten administratif Karesidenan Kawedanan Kemantren Kepresidenan Kota administratif Kotapraja Kota imperial Lingkaran imperial Negara kota Provinsi imperial Republik Residensi Seratus Swapraja Mukim (Aceh)

Istilah nonbahasa Indonesiayang tidak dipergunakan lagi Afdeeling Agency Barony Burgh Cantref Commote Mark Riding Viscounty*

* saat ini belum ada padanan kata untuk county.

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daerah_khusus&oldid=7769255" Kategori: Pembagian administratif Indonesia Pemerintahan daerah di Indonesia Daerah khusus di IndonesiaKategori tersembunyi: Rintisan bertopik IndonesiaMenu navigasiPeralatan pribadi Buat akun baru Masuk logRuang nama Halaman PembicaraanVarianTampilan Baca Sunting Sunting sumber Versi terdahuluTindakanPencarianTop of FormBottom of FormNavigasi Halaman Utama Perubahan terbaru Peristiwa terkini Halaman baru Halaman sembarangKomunitas Warung Kopi Portal komunitas BantuanWikipedia Tentang Wikipedia Pancapilar Kebijakan Menyumbang Bak pasirBagikan Facebook Google+ TwitterCetak/ekspor Buat buku Unduh versi PDF Versi cetakPeralatan Pranala balik Perubahan terkait Halaman istimewa Pranala permanen Informasi halaman Item di Wikidata Kutip halaman iniBahasa lain English Espaol Basa Banyumasan Portugus Basa Sunda Sunting interwiki Halaman ini terakhir diubah pada 15.41, 2 April 2014. Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. Kebijakan privasi Tentang Wikipedia Penyangkalan Developers Tampilan seluler