Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta

Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) JakartaPLKJ Kelas VIIISMP Labschool Jakarta2012Perbatasan DKI JakartaUtara: Laut JawaSelatan: Kota Depok (Jawa Barat)Timur: Kota Bekasi & Kabupaten Bekasi (Jawa Barat)Barat: Kabupaten Tangerang & Kota Tangerang (Banten)Staf GubernurWakil GubernurPemerintahan:Pemerintahan, ketertiban, hukum, sosial, agragria (pertanian), dan peneranganKesejahteraan Rakyat:Perumahan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, olahraga, pemuda, pramuka, sosial, tenaga kerja, agama, dan kependudukanEkonomi dan Pembangunan:Pembangunan fisik, perhubungan, industri, pertanian, peternakan, perikanan, , koperasi, pariwisata, lingkungan hidupKedudukan & Pelayanan Pemda DKI JakartaKedudukan & Pelayanan Pemda DKI JakartaKedudukan: Menjaga ketertiban dan ketentraman, melayani berbagai kebutuhan masyarakatPelayanan:

Kebijakan Pemerintah DKI JakartaDasar HukumUU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH/DAERAH OTONOMUU. NO 29 TAHUN 2007 KEKHUSUSAN DKI JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARASEBAGAI DAERAH OTONOM DKI JAKARTA MEMILIKI HAK, WEWENANG DAN KE WAJIBAN UNTUK MENGATUR DAERAHNYA SENDIRI

DALAM HAL KEBIJAKAN PEMERINTAHAN TERBAGI MENJADI 2 YAITU :KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT : SEPERTI, POLITIK LUAR NEGERI, PERTAHANAN DAN KEAMANAN, YUSTISI/PRODUK HUKUM, MONETER DAN FISKAL NASIONAL SERTA AGAMA KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH : SEPERTI PEMILIHAN KEPALA DAERAH(PILKADA),PAJAK RETRIBUSI DAERAH, PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAERAH.

Pengertian KebijakanKEBIJAKAN berasal dari bahasa Inggris yaitu policy adalah rangkaian konsep/ dasar yang dijadikan rencana dalam menjalankan pemerintahan.Proses pembuatan kebijakan :Menganalisis permasalahan yang terjadiMengumpulkan tindakan penyelesaianMempertimbangkan kekurangan dan kelebihan Menetapkan pilihan yang dianggap baikMelakukan evaluasi dan uji cobaMemberlakukan kebijakan dalam bentuk peraturan

Jenis KebijakanKebijakan tata kota : kegiatan pemerintah untuk mengatur dan mengawasi pembangunan kota contoh kebijakan tata ruang, SDA dan pengembangan budayaKebijakan kependudukan : kebijakan untuk mengatur masalah kependudukan contoh masalah penduduk dan pemukimanKebijakan transportasi : masalah transportasi didaerahContoh masalah transportasi dan kemacetanKebijakan ekonomi : berkaitan dengan sektor ekonomi contoh industri dan perdagangan

Kebijakan pariwisata ; pembinaan tempat tempat wisata dan hiburanCONTOH PERATURAN YANG DIBUAT PEMERINTAH DAERAH :Perda no. 10 tahun 1994 tentang beasiswa bagi pelajar dan mahasiswaPeraturan gubernur (Pergub) no. 12 tahun 2007 tentang pelayanan RS dan PuskesmasKeputusan Gubernur (Kepgub) no. 694 tahun 2006 tentang Pajak hiburan dijakartaInstruksi Gubernur (InsGub) no. 113 tahun 2005 tentang Pekan Imunisasi Nasional (PIN)