Upload
duongtuong
View
253
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Cyber Law Drafting
Dosen:
Ir. Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, SE, MSi, MPP
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer
PERBANAS
Kuliah Sessi – 2:
Ruang lingkup peraturan dan perundang –
undangan cyber
11/19/2008 Cyber Law Drafting2
Agenda
• Definisi dan Lingkup Cyberlaw
• Aspek hukum aplikasi Internet
• Etika Cyber
• Privasi, Anonymity, Identity
• Duty of Care
• Perlindungan dan Perawatan Data
• Bukti Elektronik
• Transaksi dan Kontrak Elektronik
• Sistem Komputer yang dilindungi
11/19/2008 Cyber Law Drafting3
DEFINISI DAN LINGKUP
CYBERLAW
11/19/2008 Cyber Law Drafting4
Definisi
• Dugal (2002): “tidak ada definisi cyberlaw
yang lengkap/mendalam (exhaustive)”
• Generik: “Semua aspek yang mengandung
pengaturan dan ketentuan legal yang
berkenaan dengan penggunaan Internet.”
• Cyberlaw penting karena berhubungan
dengan semua aspek transaksi dan aktivitas
yang berkaitan dengan Internet, world wide
web dan cyberspace.
11/19/2008 Cyber Law Drafting5
Ruang Lingkup
• Tidak ada satupun aktivitas dalam Internet, www, dan cyberspace terbebas dari pengaruh cyberlaw.
• Sejalan dengan perkembangan Internet sejumlah ketentuan legal dibutuhkan untuk mengatur masalah: Nama Domain, IPR, E-Commerce, Etika, Privasi, Enkripsi, Kontrak Elektronik, Kejahatan dan Penyalah-gunaan Internet, Online Banking, Spaming, Virus, dan lain sebagainya.
11/19/2008 Cyber Law Drafting6
Ruang Lingkup - contd
• Perdata (Civil Law) dan Pidana (Cybercrime Law)
– Jurisdiksi dan Kompetensi Badan Peradilan
– Transborder
– Cyber Contract
– Offer and Acceptance
– Electronic Commerce
– Recognition of Electronic Records/Electronic Evidence
– Privacy
– Copy Right
– Data Stealing/Forgery
– Criminal Liabilities
• Cyberlaws terdiri dari serangkaian UU yang berkaitan dengan pemanfaatan Internet di berbagai sektor kegiatan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan politik.
11/19/2008 Cyber Law Drafting7
Peta Cyber-Governance
11/19/2008 Cyber Law Drafting8
Isu Cyber-Policy di aras Internasional
• Broadband
• Consumer Protection
• Cultural Diversity
• Cybercrime
• Digital Copyright
• Digital Divide
• Dispute Resolution
• Domain Names
• E-Banking/E-Finance
• E-Contracting
• E-Taxation
• Electronic ID
• Free Speech/Public Moral
• IP-based Networks/IPv6
• Market Access
• Money Laundering
• Network Security
• Privacy
• Standard Seting
• Spam
• Wireless
11/19/2008 Cyber Law Drafting9
Hambatan Hukum
• Contract law
– Electronic messaging system dan EDI mengubah cara berbisnis dan melakukan transaksi.
– Dibutuhkan kajian mendasar terhadap prinsip – prinsip kontrak
• Evidence law
– Membuktikan keaslian para pihak yang bertransaksi
– Membuktikan kebenaran materi/substansi
– Mengurangi perubahan konten/transaksi
• Intellectual property law
• Privacy
– Perlindungan terhadap data pribadi
• Electronic payment systems
• Tax issues
11/19/2008 Cyber Law Drafting10
Urgency
1. Melindungi integritas pemerintah dan menjaga reputasi suatu negara.
2. Membantu negara terhindar dari menjadi surga bagi pelaku kejahatan, seperti teroris, kejahatan terorganisasir, dan operasi penipuan.
3. Membantu negara terhindar dari sebutan sebagai tempat yang nyaman untuk menyimpan aplikasi atau data hasil kejahatan cybercrime.
4. Meningkatkan kepercayaan pasar karena adanya kepastian hukum yang mampu melindungi kepentingan dalam berusaha.
5. Memberikan perlindungan terhadap data yang tergolong khusus (classified), rahasia, informasi yang bersifat pribadi, data pengadilan kriminal, dan data publik yang dianggap perlu untuk dilindungi.
6. Melindungi konsumen, membantu penegakan hukum, dan aktivitas intelligen.
11/19/2008 Cyber Law Drafting11
Urgency – contd
7. Mencegah korupsi.
8. Meningkatkan keamanan nasional dan mengurangi kerentanan dari serangan dan aksi oleh teroris dan mereka yang berniat jahat.
9. Melindungi dunia usaha dari resiko bisnis seperti kehilangan pangsa pasar, rusaknya reputasi, penipuan, tuntutan hukum dari publik, dan kasus perdata maupun pidana.
10. Sebagai sarana untuk menghukum pelaku kejahatan di bidang teknologi informasi.
11. Meningkatkan peluang bagi diakuinya catatan elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan dalam kasus kejahatan biasa seperti pencurian, penipuan, pembunuhan, penculikan dan lain – lain, atau kejahatan komputer dan kejahatan yang dilakukan menggunakan Internet.
11/19/2008 Cyber Law Drafting12
ASPEK HUKUM APLIKASI
INTERNET
11/19/2008 Cyber Law Drafting13
Hak Cipta
• Secara khusus diatur dalam UU Hak Cipta
• Aplikasi Internet (website, email) membutuhkan
perlindungan hak cipta
• Publik beranggapan bahwa informasi yang tersedia
di Internet bebas untuk di-download, diubah dan
diperbanyak.
• Masih ada ketidak-jelasan mengenai prosedur
pengurusan hak cipta aplikasi Internet.
• Pelanggaran langsung atau tidak langsung hak cipta
aplikasi Internet banyak terjadi.
11/19/2008 Cyber Law Drafting14
Hak Cipta Email
• Email merupakan aplikasi Internet yang paling banyak digunakan.
• Menggunakan format digital, mudah di-copy dan disebar-luaskan.
• Apakah email termasuk dalam kategori karya cipta yang perlu dilindungi?
• Kecuali pengirim dengan tegas menyatakan isi emailnya bebas untuk diubah dan di-copy, pengirim email berhak atas hak cipta.
• Pengiriman ulang (forward) sebagian atau seluruh isi email tanpa seijin pembuatnya dapat menimbulkan implikasi hukum.
11/19/2008 Cyber Law Drafting15
Merek Dagang
• Identifikasi dan membedakan suatu
sumber barang dan jasa. Diatur dalam
UU Merek.
• Apakah ketentuan yang secara khusus
mengatur tentang aplikasi Internet yang
berkaitan dengan merek dagang perlu
dibuat?
11/19/2008 Cyber Law Drafting16
Fitnah, Pencemaran Nama Baik
• Gangguan/pelanggaran terhadap
reputasi seseorang, berupa pernyataan
yang salah, fitnah, pencemaran nama
baik, mengejek, penghinaan.
• Jika dilakukan menggunakan aplikasi
Internet, tidak menghilangkan tanggung
jawab hukum bagi pelakunya.
11/19/2008 Cyber Law Drafting17
ETIKA CYBER
11/19/2008 Cyber Law Drafting18
Etika Cyber
• Etik (ethic) :– kumpulan azas atau nilai yang yang berkenaan dengan akhlak;
– nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.
• Etika: ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban (akhlak).
• Etiket: tata cara (adat, sopan santun, dsb.) dalam masyarakat beradab untuk memelihara hubungan baik antara sesama manusianya. [sumber KUBI]
• Etiquette = ticket. Jika Anda mengetahui etiket pada suatu kelompok, Anda memiliki “tiket” untuk menjadi anggota kelompok tersebut.
11/19/2008 Cyber Law Drafting19
Etika Cyber - contd
• Cyberspace: (Gibson, W)– The notional environment within which electronic communication
occurs, especially when represented as the inside of a computer
system; space perceived as such by an observer but generated by
acomputer system and having no real existence; the space of
virtual reality (oxford english dictionary, 2000)
• Ruang/Media sebagai ajang interaksi *masyarakat*
yang tercipta karena adanya Internet.
• Etika Cyber: sistem nilai (tata cara, sopan santun,
dsb.) yang berlaku dalam masyarakat pengguna
Internet.
11/19/2008 Cyber Law Drafting20
Netiquette
� Remember the human
� Adhere to the same standards of behavior online
� Know where you are in cyberspace
� Respect other people's time and bandwidth
� Make yourself look good online
� Share expert knowledge
� Help keep flame wars under control
� Respect other people's privacy
� Don't abuse your power
� Be forgiving of other people's mistakes
11/19/2008 Cyber Law Drafting21
PRIVASI, ANONYMITY, IDENTITY
11/19/2008 Cyber Law Drafting22
Privasi
• Privacy is the right of individuals to control how information about them is shared, distributed, and used by other parties.
• Keleluasaan pribadi; data/atribut pribadi
• Persoalan yang menjadi perhatian:– Informasi personal apa saja yang dapat diberikan kepada orang lain
– Apakah pesan informasi pribadi yang dipertukarkan tidak dilihat oleh pihak lain yang tidak berhak
– Apakah dan bagaimana dengan pengiriman informasi pribadi yang anonim.
• Implikasi sosial:– Gangguan spamming/junk mail, stalking, dlsb yang menggangu
kenyamanan
11/19/2008 Cyber Law Drafting23
Anonymity
• Anonymity is the ability of individuals to
interact with others without letting those
other parties have any knowledge of
their identity. As such, anonymity is a
sufficient but not a necessary condition
for achieving privacy.
11/19/2008 Cyber Law Drafting24
Anonymity - contd
• Identity can be important if a commercial dispute arises, if a
crime or tort is suspected, or for taxation and other legitimate
government purposes.
• Anonymity is perceived as undesirable when it becomes an
enabler of such activities as libel (fitnah), distributing
pornography to minors, or engaging in money laundering.
• The Internet amplifies these conflicting needs by simultaneously
making it easier to track and monitor individuals (sometimes
invisibly) and making it easier for people to act anonymously.
• Anonymity on the Internet has positive as well as negative social
value, suggesting that a blanket prohibition is unlikely
11/19/2008 Cyber Law Drafting25
Identitas
• Identitas adalah atribut yang bersifat
unik untuk membedakan sesuatu,
seseorang/pihak dan sesuatu atau
orang/pihak lainnya.
11/19/2008 Cyber Law Drafting26
Prinsip Umum
� The sensitivity of the information (e.g., whether individuals would suffer harm or embarrassment as a result of the disclosure);
� The public interest in the disclosure;
� The rights and expectations of individuals to have their personal information kept confidential;
� The public's interest in maintaining general standards of confidentiality of personal information; and
� The existence of safeguards against unauthorized redisclosure or use
11/19/2008 Cyber Law Drafting27
Perlindungan Privasi Universal
• Penyebaran informasi pribadi perlu dibatasi menurut tujuan penggunaannya dan harus diperoleh dari sumber yang sah, berisikan data yang akurat, dilindungi dengan baik dan secara transparan;
• Informasi pribadi tidak boleh untuk bisnis selain dari tujuan semula perolehannya;
• Dalam memperoleh informasi pribadi, pengguna untuk tujuan bisnis harus memberitahukan kepada pemilik data tentang tujuan penggunaannya.
• Pengguna informasi untuk tujuan bisnis harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi data pribadi dan melakukan pengawasan yang memadai atas petugas yang memegang data pribadi.
11/19/2008 Cyber Law Drafting28
Lingkup Perlindungan Privasi di
Cyberspace
� Pengumpulan (Collecting)
� Pemanfaatan (Use)
� Maksud pemanfaatan (Purpose)
� Kepada siapa informasi dipertukarkan (Whom share)
� Perlindungan data (Protection of data)
� Pengiriman melalui e-mail (Sending via E-mail)
� Cookies
11/19/2008 Cyber Law Drafting29
Undang – Undang Perlindungan
Privasi
• Jerman (1970); Swedia (1973); EEC (1980);
OECD: Guidelines on the Protection of
Privacy and Transborder Data Flows (1980);
Council of Europe: Convention for the
Protection of Individuals with Regard to
Automatic Processing of Personal Data
(1981).
• USA: Privacy Act (1974)
• Jepang (1995)
11/19/2008 Cyber Law Drafting30
DUTY OF CARE
11/19/2008 Cyber Law Drafting31
Kelalaian (negligence)
• Tindakan sengaja atau tidak sengaja
yang tidak memenuhi standar hukum
yang dapat menimbulkan resiko atau
kerugian bagi pihak lain, baik yang
terikat dalam kontrak, statuta,
keputusan judisial, atau hubungan
saling bergantungan antar sesama
anggota masyarakat.
11/19/2008 Cyber Law Drafting32
Bentuk Kelalaian
• Kelalaian dalam membuat pernyataan secara
online (negligent misstatement).
• Peralatan yang tidak berfungsi dengan baik
(equipment malfunctions).
• Kelalaian yang mengakibatkan kerugian
ekonomi yang tak tergantikan.
• Kelalaian yang menyebabkan gangguan
keselamatan atau hilangnya nyawa manusia.
11/19/2008 Cyber Law Drafting33
Derajat Kelalaian
• Kelalaian karena tidak mengetahui
standar hukum yang berlaku;
• Mengetahui standar hukum yang
berlaku dan tidak sengaja;
• Mengetahui standar hukum yang
berlaku dan sengaja.
11/19/2008 Cyber Law Drafting34
PERLINDUNGAN DAN
PERAWATAN DATA
11/19/2008 Cyber Law Drafting35
Perlindungan Data
• Komunikasi elektronik melalui Internet
menimbulkan resiko yang perlu diketahui oleh
semua penggunanya.
• Data yang dihasilkan dari transaksi aplikasi
Internet atau SI rentan terhadap perubahan
dan perusakan.
• Perlu prosedur perlindungan dan perawatan
data agar sewaktu diperlukan tindakan
hukum, data tidak mengalami perubahan.
11/19/2008 Cyber Law Drafting36
BUKTI ELEKTRONIK
11/19/2008 Cyber Law Drafting37
Kerangka pemikiran – catatan
elektronik
• Legislasi yang tidak mensyaratkan bukti formal (Belanda,
Jerman, Portugal, Denmark) vs. yang mengharuskan adanya
sistem tertentu agar catatan elektronik dapat diakui
• Variasi sistem kedua:
– Dokumen tertulis – Perancis, Belgia
– Daftar alat pembuktian yang dapat diterima – Luxemburg, Junani
– “Hearsay’ dan Best Evidence Rules (BER) – penganut common law
• Syarat BER
– Komputer bekerja sesuai fungsinya dengan benar
– Informasi yang terdapat dalam sistem komputer tidak mengalami
perubahan, baik selama tersimpan,maupun ketika diambil sebagai
alat bukti.
11/19/2008 Cyber Law Drafting38
Alat bukti
• UU 8/1981, (KUHAP) Pasal 184
• Alat bukti yang sah ialah:– Keterangan saksi
– Keterangan ahli
– Surat
– Petunjuk
– Keterangan terdakwa
• Catatan elektronik belum diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan
11/19/2008 Cyber Law Drafting39
TRANSAKSI DAN KONTRAK
ELEKTRONIK
11/19/2008 Cyber Law Drafting40
UNCITRAL Model Law
• United Nation Commission on International Trade Law, June 1996
– Menetapkan aturan yang untuk memvalidasi pengakuan terhadap kontrak yang dilakukan melalui sarana electronik
• Offer and acceptance
• Proof of Contract
• Enforcement of Contract (Jurisdiction)
– Data Message: informasi yang dihasilkan, dikirm, diterima, atau disimpan dalam sistem elektronik, optikal atau sarana sejenis termasuk, namun tidak terbatsa pada, EDI, e-mail, telegram, telex, atau telecopy.
– Pengakuan informasi elektronik dalam bentuk Data Message sebagai bukti transaksi sama derajatnya dengan alat bukti lainnya.
– Perlunya tanda tangan elektronik, otentikasi, dan jaminan integritas data.
11/19/2008 Cyber Law Drafting41
Prinsip Umum
• Para pihak bebas menetapkan
hubungan kontrak
• Technology neutral dan forward looking
• Penyesuaian peraturan dan
perundangan yang ada
• Praktek bisnis melibatkan semua
sektor, yang hitech maupun lowtech.
11/19/2008 Cyber Law Drafting42
SISTEM KOMPUTER YANG
DILINDUNGI
11/19/2008 Cyber Law Drafting43
Alasan Perlindungan
• Gangguan penggunaan komputer /
Internet di lingkungan instansi
pemerintah tertentu yang bersifat
strategis (aplikasinya dan instansinya)
berdampak pada gangguan stabilitas
ekonomi, pertahanan dan keamanan
bahkan kedaulatan.