Critical Review Teori dan Metode Ekonomi Politik Whither the Developmental State in South Korea? Balancing Welfare and Neoliberalism by Chung Sok Suh and Seung Ho KwonIvandra Solihin (1306384662)

Kita semua (termasuk saya) pasti mengetahui bahwa sejak 4 dekade terakhir pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Korea Selatan sangat masif dan banyak orang berpendapat inilah hasil dari inisiatif dan arahan dari pemerintahnya sendiri. Isu sentral yang dibawa penulis kali ini yaitu perubahan besar dari kuatnya pemerintahan otoriter terdahulu menjadi Negara Neoliberal ataukah menjadi Welfare State sejak dekade 1990an. Ada pandangan bahwa pemerintah Korea telah menjadi Neoliberal dengan berkurangnya intervensi dan kontrol dari pemerintah (Lim dan Jang, 2006). Beberapa mengatakan bahwa tujuan dari intervensi pemerintah sendiri sudah berubah dari pertumbuhan ekonomi menjadi kombinasi antara pertumbuhan ekonomi menjadi usaha untuk mensejahterakan rakyat (Kwon, 2007; Routley, 2012).Banyak perdebatan dalam ekonomi politik mengenai apakah dalam setiap pemerintahan Korea yang demokratis harus menjalankan developmental, neoliberal, maupun Welfare State. Jika ingin menjalankan Developmental maka dibutuhkan pemerintahan yang kuat dengan intervensi di berbagai bidang. Selanjutnya jika ingin Neoliberal, maka pemerintah tidak boleh banyak mengintervensi karena mereka percaya bahwa sektor swasta mampu dan lebih efektif dalam memimpin pertumbuhan ekonomi. Sedangkan jika ingin menjalankan Welfare State, maka pemerintahannya harus besar dan kuat dengan asas Sosialis tentunya akan ada intervensi dalam berbagai bidang demi tercapainya keadilan pada setiap lapisan masyarakat. Dan dalam prakteknya di Korea yang terjadi pada tahun 1962 1992 yaitu Develpomental State, 1993 1997 Neoliberal, dan 1998 2002 Welfare State.Pemerintah telah memainkan peran penting dalam suksesnya pertumbuhan ekonomi Korea semenjak dekade 1960an. Pada 20 tahun pertama Development State di Korea dipimpin oleh orang yang berasal dari militer yang mengatur pertumbuhan ekonomi dengan cara koersif dan represif. Pada awal tahun 1990 pemerintahan Kim Young Sam mengadopsi kebijakan yang menjadikan perekonomian lebih terbuka dan mengikuti arus globalisasi dan pemerintahan yang lebih liberal dikarenakan saat itu Neoliberal sudah menjadi tren global. Setelah krisis ekonomi yang melanda kawasan asia pada tahun 1997, pemerintahan Kim Dae Jung memulai restrukturisasi ekonomi dengan intervensi yang kuat. Selanjutnya pada pemerintahan Roh Moo Hyun (2003-2008) yang berusaha memperdalam Demokratisasi dan melanjutkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintahan Lee Myung Bak (2008-2013) merupakan pemerintahan yang paling neoliberal dalam sejarah Korea. Pertumbuhan ekonomi didukung dengan kebijakan yang sangat pro-bisnis diantaranya pajak rendah bagi perusahaan dan suku bunga rendah bagi perbankan.Dan bagi pemerintahan sekarang yang lebih konservatif dibawah kepemimpinan Park Geun Hye diharapkan bahwa Korea tetap pada jalur Developmental State yang lebih mendekati Neoliberal tetapi tetap mempertahankan kapasitasnya untuk mengintervensi agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan baik dan adanya keadilan sosial. Referensi,

Kwon, Chung Sok Suh dan Seung Ho. "Whither the Developmental State in." Asian Studies Review, 2014: 676-692.Tavip, Mohammad. "The Dynamic Concept of Welfare State in Indonesian Constitution." 2013: 1-18.

1 | Page