Click to edit Master title style - phariyadi.staff.ipb.ac.idphariyadi.staff.ipb.ac.id/files/2017/06/ITP602-WPR-RIA-Pemanis.pdf · Aspartam -> peringatan untuk penderita fenilketonuria

Department of Food Science and Technology

Bogor Agricultural University

WPR

Click to edit Master title style

Winiati P. Rahayu

RIA dan STUDI KASUSNYA

PERATURAN PEMANIS

Kuliah Program Magister Profesi Teknologi Pangan IPB



WPR

Pendahuluan



WPR

Prinsip penentuan kebijakan keamanan pangan

(rekomendasi EASYPol, FAO 2009)

•- food chain approach

•- risk based approach

•- transparency and traceability

•- contingency planning

Rekomendasi global



WPR

Melengkapi/memenuhi:• Peraturan yang kedaluwarsa atau kurang lengkap

• Menggunakan prinsip analisis risiko

• Infrastruktur, perlengkapan, fasilitas laboratoriumyang handal untuk dasar kajian risko

• SDM untuk analisis risiko, risk based management

• Mengikuti kebijakan badan internasional dan kesepakatan perdagangan pangan global.

• Melakukan RIA

Arah Kebijakan dalam Regulasi



WPR

• RIA merupakan assessment tools untuk menilai dampak dari

opsi-opsi kebijakan berdasarkan adanya cost (kerugian), benefit

(keuntungan), dan risk (risiko).

• RIA penting untuk menentukan prioritas dan membantu instansi

pengawas pangan untuk menyesuaikan atau merevisi regulasi

untuk mencapai hasil yang paling efektif.

• Dalam perencanaan dan penerapan kebijakan pengawasan

pangan, pertimbangan perlu diberikan kepada pihak industri

dalam hal cost of compliance (sumber daya, personel, dan

finansial) karena pada akhirnya cost tersebut akan dibebankan

kepada konsumen

Regulatory Impact Assessment/RIA



WPR

RIA pada proses pembuatan kebijakan (OECD)



WPR

• Initial: ide dan

pengembangan

kebijakan

• Partial: konsultasi

• Final: persetujuan

kebijakan

• Pertimbangan yang luas

mengenai cost dan benefit-nya

• Penyempurnaan ide dan

pelaksanaan kajian kuantitatif

• Rekomendasi akhir, konfirmasi

cost dan benefit sesuai dengan

hasil konsultasi

Tahapan RIA



WPR

Peraturan Pemanis Buatan



WPR

PENGKAJIAN RISIKO

Landasan ilmiah

MANAJEMEN RISIKO

Landasan kebijakan

KOMUNIKASI RISIKO

Pertukaran informasi dan opini

yang interaktif dan terus menerus

Komponen Analisis Risiko



WPR

HAZARD

IDENTIFICATION

HAZARD

CHARACTERIZATION

EXPOSURE ASSESSMENT

RISK CHARACTERIZATION

Undertake toxicity studies of substance if needed

Identify sweetener of interest

Determine the NOAEL

Select a safety or uncertainty factor to

extrapolate results from animals to humans

Calculate the ADI

Predict food additive standard

Estimate sweetener intake

Compare exposure to ADIbelow ADI

exceed

ADIpredict ML (maximum level) of sweetener

Set ML of sweetener(Modifikasi Sparringa, 2005)

Aplikasi Kajian Risiko Pemanis



WPR

Peraturan pemanis buatan di Indonesia

NoBentuk

Peraturan

No

PeraturanTahun Tentang Status

1 PERATURAN

KaBPOM

4 2014 Batas Maksimum Penggunaan BTP

Pemanis, ADI, Jenis Pangan untuk

Aplikasinya.

Berlaku

2 KEPUTUSAN

KaBPOM

HK.00.05.

1.4547

2004 Persyaratan Penggunaan

BTP Pemanis Buatan dalam Produk

Pangan (Batas Maksimum, ADI, Jenis

Pangan untuk Aplikasinya)

Dicabut

3 KEPUTUSAN

KaBPOM

HK.00.05.

52.3877

2004 Penggunaan Ekstrak Stevia

sebagai Pemanis Alami

Dicabut

4 PERMENKES 208/MEN

KES/PER/I

V/1985

1985 Batas Maksimum Penggunaan

Pemanis Buatan, ADI, Jenis Pangan

untuk Aplikasinya.

Dicabut

http://jdih.pom.go.id/produk/PERATURAN KEPALA BPOM/Perka No 4 Tahun 2014 tentang BTP PEMANIS_Nett_.pdf

http://jdih.pom.go.id/produk/KEPUTUSAN KEPALA BPOM/41_Nomor HK.00.05.5.1.4547_ok_pangan.pdf

http://jdih.pom.go.id/produk/KEPUTUSAN KEPALA BPOM/16_25 agustus 2004_HK.00.05.52.3877-2004_ot.pdf

http://jdih.pom.go.id/produk/PERATURAN MENTERI/PERMENKES_NO.208_Menkes_Per_IV_1985_Tentang PEMANIS BUATAN_1985.pdf



WPR

Peraturan internasional

General Standard for Food Additives Codex

Stan 192-1995 (Latest Revision 2016)

• Acesulfame Potassium (Acesulfame-K)

• Alitame

• Poliol

• Aspartame, Aspartame-Acesulfame Salt

• Cyclamate, Cyclamate acid, Ca cyclamate, Na cyclamate

• Saccharin, Ca saccharin, K saccharin, Na saccharin

• Neotame

• Sucralose

• Advantame



WPR

Perbedaan aturan

No Pemanis BuatanCodex

2016

PerkaBadan

No 4 Tahun 2014

Keputusan Ka Badan

HK.00.05.1.4547 / 2004

PERMENKES

208/MENKES/PER

/IV/1985

1 Alitam x x

2 Asesulfam-K x

3 Aspartam

4

Poliol

x

(Isomalt, Manitol,

Maltitol, Laktitol,

Sorbitol, Xylitol)

(hanya sorbitol)

5

Siklamat, Asam

siklamat, Ca siklamat,

Natrium siklamat

6Sakarin, Ca sakarin,

K sakarin, Na. sakarin

7 Sukralosa x

8 Neotam x

9 Advantame x x x



WPR

Studi kasus

Peraturan Pemanis Buatan



WPR

Pro-kontra Peraturan Pemanis



WPR

Pro-kontra Peraturan Pemanis



WPR

Apa masalahnya?

Kontra



WPR

Pro



WPR

Tinjauan Penerapan RIA



WPR

Tahapan-Tahapan RIA

Strategi Implementasi

Memilih Alternatif Terbaik

Analisis Manfaat dan Biaya

Menyusun Alternatif

Mengidentifikasi Tujuan

Merumuskan MasalahK

on

sult

asi

Pu

bli

k



WPR

Prinsip 1 Identifikasi dan Analisis Masalah terkait Kebijakan

Peraturan pemanis buatan:

1985 : 4 jenis pemanis ditujukan pada penderita diabetes (terbatas)

2004 : 13 pemanis

2014 : 12 pemanis (alitam dihapuskan)

Analisis masalah: perlu dasar hukum berupa peraturan

Kebutuhan penggunaan > 4 jenis pemanis dikarenakan:

• Perkembangan data keamanan pemanis

• Kebutuhan industri pangan yang selama ini difasilitasi dengan izin-izin

khusus

Tujuan langkah ini agar semua pihak khususnya pengambil kebijakan

mengerti masalah yang sebenarnya dihadapi



WPR

Prinsip 2 Penetapan Tujuan


4 jenis pemanis (1985) 13 pemanis (2004) 12 pemanis

(2014)

Tujuan :

• Mengikuti perkembangan teknologi global

• Membuka peluang untuk mengkaji risiko pemanis buatan selain 4 jenis

pemanis (1985)

• Mengurangi izin-izin khusus untuk penggunaan pemanis buatan oleh

industri

Tujuan digunakan menilai efektivitas kebijakan



WPR

Prinsip 3 Pengembangan dan Penetapan Alternatif Kebijakan


4 jenis pemanis (1985) 13 pemanis (2004) 12 pemanis (2004)

Alternatif kebijakan :

• Mengizinkan pemanis selain 4 jenis pemanis

• Mengizinkan pemanis untuk semua golongan umur

• Menghentikan izin-izin khusus untuk pemanis buatan yang ditambahkan

dalam peraturan terdahulu

• Menambahkan informasi informasi ang diperlukan, misalnya:

Aspartam -> peringatan untuk penderita fenilketonuria



WPR

Prinsip 4 Analisis Legalitas, Manfaat, dan Biaya

Peraturan pemanis: 4 pemanis (1985) -> 13 pemanis (2004)

Aspek legalitas: ditangani oleh Biro Hukum BPOM

Aspek ilmiah : tim pakar /mitra bestari

(pakar teknologi pangan, kesehatan, toksikologi, nutrisi, dll)

Aspek biaya : Penggunaan pemanis lebih beragam dan dapat menggunakan

campuran berbagai jenis pemanis

Aspek manfaat: Harga produk lebih rendah??? -> tingkat kemanisan lebih tinggi

Peraturan pemanis: 13 pemanis (2004) -> 12 pemanis (2014) (Penghapusan

Alitam)

Aspek biaya dan manfaat: sangat sedikit negara lain yang melegalkan

-> pembatas impor



WPR

No Jenis PemanisHarga Relatif

terhadap gula (%)

Tingkat Kemanisan

(kali sukrosa /gula)

1 Asesulfame-K 4 100-200

2 Aspartam 8 100-400

3 Siklamat 6 20-30

4 Sakarin 2 200-700

5 Sukralosa 1.5 600

6 Neotam 1 7000

7 Alitam - 2000

Sumber: http://www.sugar-and-sweetener-

guide.com/sweetener-prices.html

Sumber: http://www.sugar-and-sweetener-guide.com/sweetener-prices.html



WPR

Prinsip 5 Pemilihan Alternatif Terbaik

Peraturan pemanis buatan: 4 pemanis (1985) -> 13 pemanis (2004) –

> 12 pemanis 2014)

• Berdasarkan analisis legalitas, biaya, dan manfaat -> adopsi peraturan Codex

tentang pemanis -> Keputusan KaBPOM HK.00.05.1.4547 2004 mengatur

13 pemanis buatan

• Berdasarkan aspek biaya dan manfaat -> alitam dihapuskan di peraturan baru



WPR

Prinsip 6 Strategi Implementasi

• Dikeluarkan Keputusan KaBPOM HK.00.05.1.4547 Tahun

2004

• Dikeluarkan Peraturan KaBPOM No. 4 Tahun 2014

tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan

Pemanis

dicabut



WPR

Prinsip 7 Partisipasi Masyarakat

• Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan

kebijakan melalui

- Panitia teknis: 1. Asosiasi industri

2. LSM konsumen

• Keterlibatan masyarakat dalam menikapi

perubahan peraturan pemanis melalui

– DPR RI



WPR

Proses Pembuatan Ulang (remake) Peraturan Pangan

Perkembangan Peraturan Pemanis Buatan :Pembatasan untuk PJAS

Kajian Risiko Pemanis Buatan



WPR

Click to edit Master title styleTERIMA KASIH

Documents

Click to edit Master title style - phariyadi.staff.ipb.ac.idphariyadi.staff.ipb.ac.id/files/2017/06/ITP602-WPR-RIA-Pemanis.pdf · Aspartam -> peringatan untuk penderita fenilketonuria