Upload
yunita
View
222
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
8/19/2019 Clean Governance
1/32
Good & Clean Governance. Istilah Good & Clean Governance secara berangsur menjadi
populer baik di kalangan pemerintahan, swasta maupun masyarakat secara umum. Di Indonesia,
istilah ini secara umum diterjemahkan dengan pemerintah yang baik. Meskipun ada beberapa
kalangan yang konsisten menggunakan istilah aslinya karena memandang luasnya dimensi
Governance yang tidak bisa direduksi hanya menjadi pemerintah semata.
Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh lembaga dana internasional seperti World Bank,
UND, dan IM! dalam rangka menjaga dan menjamin kelangsungan dana bantuan yang
diberikan kepada negara"negara sasaran bantuan. ada dasarnya, badan"badan internasional ini
berpandangan bahwa setiap bantuan internasional untuk pembangunan di negara"negara dunia,
terutama negara berkembang, sulit berhasil tanpa adanya Good & Clean Governance di negara
sasaran tersebut. #arena itu, Good & Clean Governance kemudian menjadi isu sentral dalam
hubungan lembaga"lembaga multilateral tersebut dengan negara sasaran. $Wood dalam %ai&ul
Mujani, '(()*.
Wacana Good & Clean Governance mendapatkan rela+ansinya di Indonesia dalam
pandangan Masyarakat ransparansi Indonesia $MI, '((', h. +ii* paling tidak dengan tiga sebab
utama- pertama, krisis ekonomi dan politik yang masih terus menerus dan belum ada tanda"tanda
akan segera berakhir kedua, masih banyaknya korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan
dalam penyelenggaraan negara Ketiga, kebijakan otonomi daerah yang merupakan harapan
besar bagi proses demokratisasi dan sekaligus kekhawatiran akan kegagalan program tersebut./lasan lain adalah masih belum optimalnya pelayanan birokrasi pemerintahan dan juga sektor
swasta dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik.
Meskipun istilah Good & Clean Governance sering disebut dalam berbagai kesempatan,
istilah tersebut dimaknai secara berlainan. %atu sisi ada yang memaknai Good & Clean
Governance sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja suatu pemerintahan, perusahaan
atau organisasi kemasyarakatan. Menurut MM. Billah, istilah ini merujuk pada arti asli kata
Geoverning yang berarti mengarahkan atau mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik
dalam satu negeri. #arena itu Good & Clean Governance dapat diartikan sebagai tindakan atau
tingkah laku yang didasarkan pada nilai"nilai yang bersi&at mengarahkan, mengendalikan atau
mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai"nilai itu atau mempengaruhi masalah
publik untuk mewujudkan nilai"nilai itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian. Dengan
demikian ranah Good & Clean Governance tidak terbatas pada negara atau birokrasi
8/19/2019 Clean Governance
2/32
pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil yang direpresentasikan oleh organisasi
non"pemerintah $ornop* seperti lembaga swadaya masyarakat $0%M* dan juga sektor swasta.
%ingkatnya, tuntutan terhadap Good & Clean Governance tidak selayaknya ditujukan hanya
kepada penyelenggara negara atau pemerintahan, melainkan juga pada masyarakat di luar
struktur birokrasi pemerintahan yang secara getol dan bersemangat menuntut penyelenggaraan
Good & Clean Governance pada negara $MM. Billah, )112, h. 3(*.
%isi lain memaknai Good & Clean Governance sebagai penerjemah kongkrit dari
demokrasi. egasnya menurut aylor, Good & Clean Governance adalah pemerintahan
demokratis seperti yang dipraktikan dalam negara"negara demokrasi maju di 4ropa Barat dan
/merika misalnya $%ai&ul Mujani, '(()*. Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintah dianggap
sebagai sistem pemerintahan yang baik karena paling mere&leksikan si&at"si&at Good & Clean
Governance yang secara normati& dituntut kehadirannya bagi suksesnya suatu bantuan badan"
badan dunia. Ia merupakan alternati& dari sistem pemerintahan lain seperti totalitarinisme
komunis atau otoritarianisme militer yang sempat populer di negara"negara dunia ketiga di masa
perang dingin.
ada dasarnya konsep Good & Clean Governance memberikan rekomendasi pada sistem
pemerintahan yang menekankan kesetaraan antara swasta, dan masyarakat madani $civil society*.
Good & Clean Governance berdasar pandangan ini berarti suatu kesepakatan menyangkut
pengaturan negara ang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani $civil society*
dan sektor swasta. #esepakatan tersebut mencakup keseluruhan bentuk mekanisme, proses dan
lembaga"lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya,
menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan di antara mereka.
%antosa menjelaskan bahwa Governance sebagaimana dide&inisikan UND adalah pelaksanaan
politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola maslah"maalah bangsa. elaksanaan
kewenangan tersebut bisa dikatakan baik $good atau sound* jika dilakukan dengan e&ekti& dan
e&isien, responsi& terhadap kebutuhan rakyat, dalam suasana demokratis, akuntabel serta
transparan $Mas /hmad %antosa, '((), h. 52*.
%esuai dengan pengertian di atas, maka pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan
yang baik dalam ukuran proses maupun hasil"hasilnya. %emua unsur dalam pemerintahan bisa
bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, pemperoleh dukungan dari rakyat dan lepas
dari gerakan"gerakan anarkis yang bisa menghambat proses dan lajunya pembangunan.
8/19/2019 Clean Governance
3/32
emerintahan juga bisa dikatakan baik jika pembangunan itu dapat dilakukan dengan biaya yang
sangat minimal menuju cita kesejahteraan dan kemakmuran sebagai basis model dari
pemerintahan. emerintahan itu dapat dikatakan baik, jika produkti& dan memperlihatkan hasil
dengan indikator kemampuan ekonomi rakyat meningkat baik dalam aspek produkti&itas maupun
dalam daya belina, kesejahteraan spiritualitasnya terus meningkat dengan indikator rasa aman,
tenang dan bahagia serta sense of nationality yang baik. %emua indikator itu diukur dengan
paradigma pemerataan, sehingga kesenjangan itu secara dini terus diperkecil. roses pelaksanaan
pembangunan sebagai wujud pelaksanaan amanah pemerintahannya juga harus dilakukan dengan
penuh transparansi serta didukung dengan manajemen yang akuntabel.
Good & Clean Governance sebagai sebuah paradigma dapat terwujud bila ketiga pilar
pendukungnya dapat ber&ungsi secara baik yaitu negara sektor swasta, dan masyarakat madani
$civil society*. Negara dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk merubah pola pelayanan
dari birokrasi elitis menjadi birokrasi populis. %ektor swasta sebagai pengelola sumber daya di
luar negara dan birokrasi pemerintahan pun harus memberikan kontribusi dalam usaha
pengelolaan sumber daya tersebut. enerapan cita Good & Clean Governance pada akhirnya
mensyaratkan keterlibatan organisasi kemasyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang negara.
8/19/2019 Clean Governance
4/32
PRINSIP-PRINSIP GOOD & CLEAN GOVERNANCE
#endati diawali oleh tawaran badan"badan international, namun cita Good & Clean
Governance kini sudah menjadi bagian diskursus serius dalam wacana pengembangan paradigma
birokrasi dan pembangunan ke depan. Dari berbagai hasil kajiannya, 0embaga /dministrasi Negara $0/N* telah menyimpulkan sembilan $1* aspek &undamental dalam perwujudan Good &
Clean Governance, yaitu-
• Partisipasi $ Participation*
• Penegakan Hukum $6ule o& 0aw*
•
Transparansi $ransparency*
• Responsif $6esponsi+eness*
• Orientasi Kesepakatan $Consensus Orientation*
• Keadilan $ !uity*
• fektivitas $ ffectiveness* dan fesiensi $ fficiency*
• "kuntabilitas $ "ccountability*
• #isi $trategis $$trategic #ision*
1. PARTISIPASI (PARTICIPATION)
%emua warga masyarakat berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik langsung
maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. artisipasi
menyeluruh mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstrukti&.
Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam
8/19/2019 Clean Governance
5/32
sektor"sektor kehidupan sosial lainnya selain kegiatan politik, maka regulasi birokrasi harus
diminimalisir.
aradigma birokrasi sebagai center for public service harus diikuti dengan deregulasi
berbagai aturan, sehingga proses sebuah usaha dapat dilakukan dengan e&ekti& dan e&isien. idak
cukup hanya dengan itu, aparatur pemerintah juga harus mengubah paradigma dari penguasa
birokrat menjadi pelayan masyarakat $ public server *, dengan memberikan pelayanan yang baik,
memiliki perhatian yang humanis terhadap client%nya, memberikan pelayanan yang e&isien, tepat
waktu serta dengan biaya murah, sehingga mereka memiliki legitimasi dari masyarakat. Inilah
berbagai persyaratan utama untuk mewujudkan cita Good & Clean Governance dalam konteks
memperbesar partisipasi masyarakat. #arena tidak mungkin sebuah bangsa akan maju dengan
cepat, tanpa partisipasi penuh dari warganya.
2. PENEGAKAN HUKUM (RULE OF LAW)
artisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan"perumusan kebijakan publik
memerlukan sistem dan aturan"aturan hukum. anpa diimbangi oleh sebuah hukum dan
penegakannya yang kuat, partisipasi akan berubah menjadi proses politik yang anarkis.
Ditambahkan pula bahwa pelaksana kenegaraan dan pemerintahan juga harus ditata oleh sebuah
sistem dan aturan hukum yang kuat serta memiliki kepastian.
%ehubungan dengan itu, %antosa $'((), h. 57* menegaskan, bahwa proses mewujudkan cita
Good & Clean Governance, harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of la,
dengan karakter"karakter antara lain sebagai berikut-
a. %upermasi hukum $t'e supremacy of la*
b. #epastian hukum $legal certainty*
c. 8ukum yang responsi&
d. enegakkan hukum yang konsisten dan non"diskriminati&
e. Independensi peradilan
3. TRANSPARANSI (TRANSPARENC)
8/19/2019 Clean Governance
6/32
%alah satu yang menjadi persoalan bangsa di akhir masa orde baru adalah merebaknya kasus"
kasus korupsi yang berkembang sejak awal masa rejimi kekuasaannya. #orupsi sebagai
tindakan, baik dilakukan indi+idu maupun lembaga yang secara langsung merugikan negara,
merupakan salah satu yang harus dihindari dalam upaya menuju cita Good & Clean Governance,
karena selain merugikan negara korupsi bisa menghambat e&ekti&itas dan e&isiensi proses
birokrasi dan pembangunan sebagai ciri utama Good & Clean Governance.
%alah satu yang dapat menimbulkan dan memberi ruang gerak kegiatan korupsi adalah
manajemen pemerintahan yang tidak transparan. 9leh karena itu Michael :amdessus $)117*,
dalam salah satu rekomendasinya pada BB untuk membantu pemulihan $recovery*
perekonomian Indonesia menyarankan perlunya tindakan pemberantasan korupsi dan
penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, khususnya transparansi dalam transaksi
keuangan negara pengelolaan uang negara di bank sentral $BI*, serta transparansi sektor"sektor
publik.
ihak IM! memang sangat serius dalam mempertahankan kebijakan pemberantasan korupsi
untuk membantu proses recovery ekonomi, karena walaupun sudah menjadi &enomena
uni+ersial, tapi di Indonesia, korupsi sudah menimbulkan e&ek metastarik, yakni penyebaran ke
seluruh elemen birokrasi pemerintahan, dari puncak pimpinan sampai pada pegawai yang paling
rendah sekalipun.
;a&&ar menyimpulkan setidaknya ada delapan $5* aspek mekanisme pengelolaan negara yang
harus dilakukan secara transparan, yaitu-
• enetapan posisi, jabatan atau kedudukan
• #ekayaan pejabat publik
• emberian penghargaan
• enetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan
• #esehatan
• Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik
• #eamanan dan ketertiban
• #ebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat
4. RESPONSIF (RESPONSIVENESS)
8/19/2019 Clean Governance
7/32
%alah satu asas &undamental menuju cita Good & Clean Governance adalah responsi&, yakni
pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan"persoalan masyarakat. ;a&&ar
menegaskan bahwa pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakatnya, jangan menunggu
mereka menyampaikan keinginan"keinginannya itu, tapi mereka secara proakti& mempelajari dan
menganalisis kebutuhan"kebutuhan mereka, untuk kemudian melahirkan berbagai kebijakan
strategis guna memenuhi kepentingan umum tersebut. %esuai dengan asas responsi&, maka setiap
unsur pemerintah harus memiliki dua etik, yakni etik indi+idual dan etik sosial. #uali&ikasi etik
indi+idual menuntut mereka agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas pro&esional.
%edangkan etik sosial menuntut mereka agar memiliki sensiti&itas terhadap berbagai kebutuhan
publik.
erkait dengan asas responsi& ini, pemerintah harus terus merumuskan kebijakan"kebijakan
pembangunan sosial terhadap semua kelompok sosial dalam karakteristik kulturalna dalam upaya
mewujudkan asas responsi& pemerintah harus melakukan upaya"upaya strategis dalam
memberikan perlakuan yang humanis pada kelompok"kelompok masyarakat tanpa pandang bulu.
5. KONSENSUS (CONSENSUS ORIENTATION)
/sas &undamental lain yang juga harus menjadi perhatian pemerintah dalam melaksanakan
tugas"tugas pemerintahannya menuju cita Good & Clean Governance adalah pengambilan
keputusan secara konsensus, yakni pengambilan putusan melalui proses musyawarah dan
semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama. :ara pengambilan keputusan tersebut
selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen
komponen masyarakat sehingga memiliki legitimasi untuk melahirkan coercive poer $kekuatan
memaksa* dalam upaya mewujudkan e&ekti&itas pelaksanaan keputusan.
elaksanaan prinsip pada praktiknya sangat terkat dengan tingkat partisipasi masyarakat
dalam kegiatan pemerintahan, kultur demokrasi, serta tata aturan dalam pengambilan kebijakan
yang berlaku dalam sebuah sistem.
6. KESETARAAN DAN KEADILAN (EQUITY)
8/19/2019 Clean Governance
8/32
erkait dengan asas konsensus, transparansi dan responsi&, good geovernance juga harus
didukung dengan asas e!uity, yakni kesamaan dalam perlakuan $treatment * dan pelayanan. /sas
ini dikembangkan berdasarkan pada sebuah kenyataan bahwa bangsa Indonesia ini tergolong
bangsa yang plural, baik dilihat dari segi etnik, agama dan budaya. luralisme ini tentu saja pada
satu sisi dapat memicu masalah apabila diman&aatkan alam konteks kepentingan sempit seperti
primordialisme, egoisme, dan sebagainya. #arenanya prinsip e
8/19/2019 Clean Governance
9/32
/gar pemerintahan itu e&ekti& dan e&isien, maka para pejabat perancang dan pelaksana tugas"
tugas pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan"perencanaan yang sesui dengan
kebutuhan nyata dari masyarakat, secara rasional dan terukur. Dengan perencanaan yang rasional
tersebut, maka harapan partisipasi masyarakat akan dapa digerakkan dengan mudah, karena
program"program itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka. #emudian untuk memperoleh
partisipasi yang besar, para aparatur serta pejabat pemerintahan juga harus bersikap terbuka, dn
memberikan kesempatan dan pelayanan kepada mereka dengan baik dan mudah. %elain itu,
pemerintahan juga harus mampu menekan ancaman"ancaman eksternal yang dapat mengganggu
stabilitas politik dan keamanan, karena tanpa rasa aman yang tinggi, partisipasi masyarakat
dalam proses pembangunan sangat sulit diharapkan secara optimal. ;erakan"gerakan politik
untuk menekan para pengambil kebijakan dengan mengerahkan massa yang sangat rentan
dengan perilaku kekerasan, selain akan memperlambat proses pembangunan, juga akan
menyerap dana dan biaya yang tidak perlu, setidaknya untuk biaya pengamanan aset"aset negara
dan penumbuhan rasa aman pada masyarakat.
Dengan demikian, peningkatan e&ekti&itas pemerintahan harus dilakukan secara
komprehensi&, tidak sekedar rekayasa internal untuk meningkatkan kinerja pemerintahannya
sendiri, tapi juga harus diimbangi dengan pembinaan dan pertumbuhan sikap"sikap demokratis
masyarakat yang beradab dan anti kekerasan, karena gerakan"gerakan massa itu, jika disertai
dengan tindakan"tindakan anarkis dan kekerasan, justru akan melemahkan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan. !enomena itu justru akan mengakibatkan pemerintahan itu tidak e&ekti&
dan tidak e&isien. 9leh sebab itu, pemahaman demokrasi yang salah satu wujudkan adalah
melakukan pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, harus ditata sedemikian
rupa, agar proses tersebut tidak melanggar etika demokrasi yang beradab, dan tidak
menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga legitimasi pemerintahan yang dibangun
dengan sistem demokrasi tidak menimbulkan dampak"dampak yang mengurangi e&ekti&itas dan
e&isiensi pemerintahannya sendiri.
8. AKUNTABILITAS (ACCOUNTABILITY)
/sas akuntabilitas menjadi perhatian dan sorotan pda era re&ormasi ini, karena kelemahan
pemerintahan Indonesia justru dalam kualitas akuntabilitasnya itu. /sas akuntabilitas berarti
8/19/2019 Clean Governance
10/32
pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberikanya delegasi dan
kewenangan untuk mengurusi berbagai urusan dan kepentingan mereka. %etiap pejabat publik
dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas
sikapnya terhadap masyarakat. Inilah yang dintutut dalam asas akuntabilitas dalam upaya manuju
cita Good & Clean Governance.
engembangan asas akuntabilitas dalam kerangka Good & Clean Governance tiada lain agar
para pejabat atau unsur"unsur yang diberikan kewenangan mengelola urusan publik itu
senantiasa terkontrol dan tidak memiliki peluang melakukan penyimpangan untuk melakukan
##N. Dengan asas ini mereka terus memacu produkti&itas pro&esionalnya sehingga berperan
besar dalam memenuhi berbagai aspek kepentingan publiknya.
%ecara teoritik, akuntabilitas menyangkut dua dimensi, yakni akuntabilitas +ertikal dan
akuntabilitas horisontal. /kuntabilitas +ertikal menyangkut hubungan antara pemegang
kekuasaan dengan rakyatnya antara pemerintah dan warganya. 6akyat melalui partai politik,
0%M dan institusi"institusi lainnyaberhak meminta pertanggungjawaban kepada pemegang
kekuasaan negara. emegang kekuasaan atau jabatan publik dalam struktur kenegaraan harus
menjelaskan kepada rakyat apa yang telah, sedang dan akan dialakukannya di masa yang akan
datang, sebagai wujud akuntabilitas manajerialnya terhadap publik yang memberi kewenangan.
#emudian akuntabilitas +ertikal juga bermakna bahwa setiap pejabat harus
mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan dan pelaksanaan tugas"tugasnya terhadap atasan
yang lebih tinggi.
%ementara akuntabilitas horisontal adalah pertanggungjawaban pemegang jabatan publik
pada lembaga yang setara, seperti gubernur dengan D6D tingkat I, bupati dengan D6D
tingkat II, dan persiden dengan D6 pusat, yang pelaksanaannya bisa dilakukan oleh para
menteri sebagai pembantu presiden. %elain akuntabilitas pro&esional, para pejabat publik atau
unsur"unsur pengelola urusan umum dan kenegaraan juga harus memiliki akuntabilitas personal,
baik dalam aspek pro&esi dan kewenangan delegati&nya, maupun dalam aspek moralitasnya. 9leh
sebab itu setiap anggota D6 harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah
dilakukannya terhadap konstituennya. Demikian pula dengan pejabat publik dalam struktur
pemerintahan, harus mampu mempertanggungjawabkan kapabilitas dan loyalitas indi+idualnya,
baik dalam lingkungan pro&esi setaranya maupun terhadap atasannya. =ika mereka melakukan
8/19/2019 Clean Governance
11/32
pelangaran etika dan moralitas, mereka harus dengan berani mempertanggungjawabkan
pelanggarannya itu.
9. VISI STRATEGIS (STRATEGIC VISION)
>isi strategis adalah pandangan"pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan
datang. #uali&ikasi ini menjadi penting dalam kerangka perwujudan Good & Clean Governance,
karena perubahan dunia dengan kemajuan tekologinya yang begitu cepat. Bangsa"bangsa yang
tidak memiliki sensiti&itas terhadap perubahan serta prediksi perubahan ke depan, tidak saja akan
tertinggal oleh bangsa lain di dunia, tapi juga akan terperosok pada akumulasi kesulitan,
sehingga proses recovery%nya tidak mudah. %alah satu contoh, kecerobohan bangsa Indonesia
dalam menerapkan kebijakan de+isa bebas di era )15("an, dan memberi peluang pada sektor
swastauntuk melakukan direct loan $pinjaman langsung* terhadap berbagai lembaga keuangan di
luar negeri, dengan tanpa memperhitungkan jadwal pembayaran yang rasional, telah
mengakibatkan krisis keuangan di akhir )11("an, yang mengakibatkan nilai tukar dolar
meningkat dan kurs rupiah anjlok. Dengan demikian, kebijakan apa pun yang akan diambil saat
ini, harus diperhitungkan akibatnya pada sepuluh atau dua puluh tahun ke depan.
idak hanya itu, berbagai gejala dan perkembangan yang terjadi di dunia luar harus dianalisis
dampak"dampaknya bagi bangsa ini, baik langsung saat ini, maupun di masa yang akan datang,
sehingga dapat dirumuskan berbagai kebijakan untuk mengatasi dan mengantisipasinya. =ika
tidak, maka bangsa kita akan dikagetkan lagi dengan dampak"dampak yang tidak diprediksikan
itu, sehingga banyak timbul berbagai kesulitan, baik ekonomi maupun aspek"aspek kehidupan
sosial lainnya. /spek lain yang lebih penting dalam koteks pandangan strategi untuk masa yang
akan datang, adalah perumusan"perumusan blueprint design kehidupan ekonomi, sosial dan
budaya untuk sekian tahun ke depan, yang harus dirancang dan dikerjakan sejak sekarang.
9leh sebab itu, sudah saatnya semua komponen bangsa bersatu padu memikirkan tentang
bangsanya ke depan, dan menunda bahkan mengeliminir sekat"sekat etnik, ras, budaya, agama,
bahkan &riksi"&riksi keagamaan yang menggiring ke arah &riksi aliran dan kepentingan politik.
%elama bangsa ini belum mampu menggalang persatuan dan kesatuan, dan terus menerus dalam
8/19/2019 Clean Governance
12/32
kon&lik, maka energi bangsa akan habis dengan kon&lik itu, tanpa sempat memikirkan dan
merumuskan blueprint bangsa ke depan.
Untuk mewujudkan cita Good & Clean Governance dengan asas"asas &undemental
sebagaimana telah dipaparkan di atas, setidaknya harus melakukan lima $?* aspek prioritas,
yakni-
() Penguatan *ungsi dan Peran +embaga Perakilan
0embaga perwakilan rakyat, yakni D6, DD, dan D6D harus mampu menyerap dan
mengartikulasikan berbagai aspirasi masyarakat dalam berbagai bentuk program pembangunan
yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, serta mendelegasikannya pada eksekuti& untuk
merancang program"program operasional sesuai rumusan"rumusan yang ditetapkan dalam
lembaga perwakilan tersebut. #emudian, lembaga perwakilan $D6 dan D6D* terus
melakukan &ungsi kontrolnya terhadap lembaga eksekuti&, sehingga seluruh gagasan dan aspirasi
yang dikehendaki rakyat melalui para wakilnya itu dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh
perangkat lembaga eksekuti&.
%elain itu, &ungsi kontrol D6 dan D6D juga harus dilakukan untuk mengawasi
akuntabilitas proses pelaksanaannya, sehingga terhindar dari berbagai bahaya internal, "yakni
pelayanan yang tidak obyekti&, penggunaan wewenang dan keuasaan untuk kepentingan pribadi,
kelompok, golongan atau pertai politiknya" sehingga terwujud pemerintahan yang bersih,
legitimat, dan dapat menggerakkan partisipasi rakyat dalam pembanguna.
!ungsi"&ungsi ini, pada masa orde baru tidak sepenuhna berjalan, karena pemberian
kewenangan pada presiden yang terlalu besar, baik untuk recall anggota D6, penelitian khusus
calon anggota dewan, bahkan ada kewenangan presiden untuk mengawasi serta membubarkan
partai politik, membuat daya tawar para anggota dewan di hadapan presiden menjadi sangat
lemah, padahal justru lembaga kepresidenan itu merupakan lembaga yang harus diawasi dan
dikontrolnya. Berbagai pembaharuan sejak era re&ormasi menjadikan proses re+italisasi lembaga"
lembaga perwakilan memiliki peluang yang sangat besar. Bahkan sekarang telah terjadi
perubahan pendulum kekuasaan dari eecutive 'eavy menjadi legislative 'eavy yang sebenarnya
juga tidak baik dalam pendewasaan demokrasi di Indonesia.
-) Kemandirian +embaga Peradilan
#esan yang paling buruk dari pemerintahan orde baru adalah ketidakmandirian lembaga
peradilan. Inter+ensi eksekuti& terhadap yudikati& masih sangat kuat, sehingga peradilan tidak
8/19/2019 Clean Governance
13/32
mampu menjadi pilar terdepan dalam menegakkan asas rule of la. 8akim, jaksa dan polisi tidak
bisa dengan leluasa menetapkan perkara, sehingga mereka tidak mampu menampilkan dirinya
sebagai t'e prop'et of la. 4ra re&ormasi sebagai era pembaharuan nampaknya masih belum
memberikan angin segar bagi independensi lembaga peradilan, karena mainstream pembaharuan
independensi lembaga peradilan sampai saat ini belum jelas. roduk monumental dari
pemerintahan pasca orde baru belum menyentuh pemisahan antara Departemen #ehakiman
dengan Mahkamah /gung secara maksimal hingga posisi hakim masih terkesan ambigu dalam
kedudukannya sebagai badan yudikati& dan kepanjangan tangan eksekuti&. 0ahirnya UU no. '5
tahun )111 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme pun
belum mengubah citra pemerintah menjadi lebih baik karena belum diikuti oleh political action
yang serius dalam pemberantasan ##N. %ementara konsep peradailan yang bersih dan
pro&esional belum jelas, dan baru menjadi wacana atau diskursus di sekitar kalangan akademisi
serta praktisi hukuman yang peduli terhadap .udicial independence. Untuk mewujudkan Good &
Clean Governance lembaga peradilan dan aparat penegak hukum yang mandiri, pro&esional dan
bersih menjadi persyaratan mutlak.
/) "paratur Pemerinta' yang Profesional dan Penu' 0ntergritas
Birokrasi di Indonesia tidak hanya dikenal buruk dalam memberikan pelayanan publik, tapi
juga telah memberi peluang berkembangnya praktik"praktik kolusi, korupsi dan nepotisme
$##N*. Dengan demikian, pembaharuan konsep dan mekanisme kerja birokrasi merupakan
sebuah keharusan dalam proses menuju cita Good & Clean Governance. =ajaran birokrasi harus
diisi oleh mereka yang memiliki kemampuan pro&esionalitas baik, memiliki integritas, berjiwa
demokratis, dan memiliki akuntabilitas yang kuat sehingga memperoleh legitimasi dari rakyat
yang dilayaninya. #arena itu paradigma pengembangan birokrasi ke depan harus diubah menjadi
birokrasi populis, yakni jajaran birokrasi yang peka terhadap berbagai aspirasi dan kepentingan
rakyat, serta memiliki intergritas untuk memberikan pelayanan kepada rakyatnya dengan
pelayanan yang prima.
1) 2asyarakat 2adani 3Civil $ociety4 yang Kuat dan Partisipatif
erwujudan cita Good & Clean Governance juga menyaratkan partisipasi masyarakat sipil
yang kuat. roses pembangunan dan pengelolaan negara tanpa melibatkan masyarakat madani
$civil society* akan sangat lamban, karena potensi terbesar dari sumber daya manusia justru ada
di kalangan masyarakat ini. 9leh sebab itu, berbagai kebijakan hukum harus memberi peluang
8/19/2019 Clean Governance
14/32
pada masyarakat untuk berpartisipasi, idak saja dalam sektor"sektor kegiatan ekonomi dan
politik, tapi juga dalam proses perumusan kebijakan"kebijakan publik. Masyarakat mempunyai
hak atas in&ormasi, mempunyai hak untuk menyampaikan usulan, dan juga mempunyai hak
untuk menyampaikan usulan, dan juga mempunyai hak untuk melakukan kritik terhadap
berbagai kebijakan pemerintahan yang tidak menguntungkan, baik melalui lembaga perwakilan,
pers maupun penyampaian secara langsung dalam bentuk dialog"dialog terbuka dengan 0%M,
artai olitik, 9rganisasi Massa, atau institusi sosial lainnya.
5) Penguatan 6paya Otonomi 7aera'
%alah satu kelemahan dari pemerintahan masa lalu adalah kuatnya sentralisasi kekuasaan
pada pemerintah pusat, sehingga potensi"potensi daerah dikelola oleh pemerintah pusat.
#ebijakan ini telah menimbulkan ekses yang amat parah, karena banyak daerah yang amat kaya
dengan sumber daya alamnya, justru menjadi kantong"kantong kemiskinan nasional. 9leh sebab
itulah, pada era re&ormasi ini, para pengelola negara telah melahirkan UU No. '' tahun )111,
tentang otonomi daerah dan telah memberikan kewenangan pada daerah untuk melakukan
pengelolaan sektor"sektor tertentu, seperti sektor kehutanan, pariwisata, kooperasi, pertanian
pendidikan dan lainnya. Dengan kewenangan itu, daerah akan menjadi kuat dan dinamis,
terutama daerah"daerah yang miskin dengan sumber daya alamnya, karena harus memacu
endapatan /sli Daerah untuk membiayai kehidupan daerahnya. %alah satu yang harus diperkuat
untuk mewujudkan otonomi daerah yang e&ekti&, selain penguatan %DM, adalah komposisi
anggota D6D yang harus kuat, karena c'eck and balance terhadap jalannya pemerintahan
sangat tergantung pada kekuatan lembaga perwakilan daerah tersebut dalam menjalankan
&ungsinya.
8/19/2019 Clean Governance
15/32
GOOD & CLEAN GOVERNANCE
DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH
Desentralisasi bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik $Good & Clean Governance*
dan pembangunan regional menjadi topik utama di 6nited 8ations Cantre for Regional
7evelopment $UN:6D* sejak pertemuan Nagoya tahun )15). 8al tersebut diikuti dengan
perhatian yang lebih mendalam terhadap berbagai pandangan dan pengalaman negara"negara
dalam mendesain dan mengimplementasikan program"program pembangunan. Berbagai literatur
tentang desentralisasi sebagaimana dikemukakan oleh Walter 9. 9yugi memberikan penekanan
bahwa desentralisasi merupakan prasyarat bagi terciptanya Good & Clean Governance. Dasar
asumsinya adalah bahwa Good & Clean Governance menyangkut situasi di mana terdapat
pembagian kekuasaan $ poer s'aring * antara pusat dan daerah dalam proses pengambilankeputusan. emerintahan lokal sebagai salah satu bentuk desentralisasi memberikan kontribusi
bagi local self%government , dengan asumsi bahwa local self%government juga memiliki makna
tersebut. /lasan lainnya adalah bahwa pemerintahan lokal akan memelihara berbagai penerimaan
masyarakat $ grassroot * terhadap demokrasi.
erubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah, dari sentralisasi ke desantralisasi,
dari terpusatnya kekuasaan pada pemerintah dan pemerintahan daerah $eksekuti&* ke poer
s'aring antara eksekuti& dan legislati& daerah, harus ditindaklanjuti dengan perubahan
manajemen pemerintahan daerah. Dari sisi manajemen pemerintahan daerah harus terjadi
perubahan nilai yang semula menganut proses manajemen yang berorientasi kepada kepentingan
internal organisasi pemerintah ke kepentingan eksternal disertai dengan peningkatan pelayanan
dan pendelegasian sebagian tugas pelayanan pemerintahan ke masyarakat.
Dalam rangka membangun Good & Clean Governance di daerah prinsip"prinsip &undamental
yang menopang tegaknya Good & Clean Governance harus diperhatikan dan diwujudkan tanpa
terkeculai. enyelenggaraan otonomi daerah pada dasarnya akan betul"betul akan terealisasi
dengan baik apabila dilaksanakan dengan memakai prinsip"prinsip Good & Clean Governance.
Bahkan sebenarnya otonomi daerah dengan berbagai seluk beluknya seperti yang telah
dijelaskan dalam bab sebelum ini telah memberikan ruang yang lebih kondusi& bagi terciptanya
Good & Clean Governance.
KESIMPULAN
8/19/2019 Clean Governance
16/32
;ood go+ernance adalah tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai"nilai yang
mengarahkan, mengendalikan dan mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai"nilai
itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian.
Dalam mewujudkan nilai tersebut kita harus melaksanakan beberapa aspek yang dapat
dikatakan sangat &undamental, diantaranya -
• Partisipasi $ Participation*
• Penegakan Hukum $6ule o& 0aw*
• Transparansi $ransparency*
• Responsif $6esponsi+eness*
• Orientasi Kesepakatan $Consensus Orientation*
• Keadilan $ !uity*
• fektivitas $ ffectiveness* dan fesiensi $ fficiency*
• "kuntabilitas $ "ccountability*
• #isi $trategis $$trategic #ision*
%elain dari kesembilan aspek tersebut, kita juga harus mempertimbangkan aspek lainnya,
seperti, enguatan !ungsi dan eran 0embaga erwakilan, #emandirian 0embaga eradilan,
/paratur emerintah yang ro&esional dan enuh Intergritas, Masyarakat Madani $:i+il %ociety*
yang #uat dan artisipati&, enguatan Upaya 9tonomi Daerah
/pabila kesmua aspek tersebut dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita, baik kehodupan
sehari"hari maupun kehidupan kepemerintahan, maka cita ;ood @ clean ;o+ernance dapat kita
wujudkan.
8/19/2019 Clean Governance
17/32
Pe!e"#$% G'e"(e#
emerintah atau 99Government: dalam bahasa Inggris diartikan sebagai Ahe
aut'oritative direction and administration of t'e affairs of men;omen in a nation, state, city,
etc: $pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang"orang dalam sebuah
negara, negara bagian, kota, dan sebagainya*. Ditinjau dari sisi semantik, kebahasaan
governance berarti tata kepemerintahan dan good governance bermakna tata kepemerintahan
yang baik.
Di satu sisi istilah good governance dapat dimaknai secara berlainan, sedangkan sisi yang
lain dapat diartikan sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja pemerintahan, perusahaan
atau organisasi kemasyarakatan, /pabila istilah ini dirujuk pada asli kata dalam bahasa Inggris-
governing f maka artinya adalah mengarahkan atau mengendalikan, #arena itu gooc governance
8/19/2019 Clean Governance
18/32
dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi
masalah publik. 9leh karena itu ranah good governance tidak terbatas pada negara atau birokrasi
pemerintahan, tetapi jugs pada ranah masyarakat sipil yang dipresentasikan oleh organisasi
nonpe"merintah dan sektor swasta. %ingkatnya, tuntutan terhadap good governance tidak hanya
ditujukkan kepada penyelenggara negara atau pemerintah, me"lainkan juga pada masyarakat di
luar struktur birokrasi pemerintahan.
Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan yang baik adalah
baik dalam proses maupun hasilnya. %emua unsui dalam pemerintahan bisa bergerak secara
sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat, serta terbebas dari
gerakan"gerakan an"arkis yang bisa menghambat proses dan laju pembangunan. emerintahan
juga bisa dikatakan baik jika produkti& dan memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan
ekonomi rakyat meningkat, baik dalam aspek produk"ti+itas maupun dalam daya belinya
kesejahteraan spiritualnya meningkal dengan indikator rasa aman, bahagia, dan memiliki rasa
kebangsaan yang tinggi.))C
%ecara umum istilah good go+ernance memiliki pengertian akan segala hal yang terkait
dengan tindakan atau tingkah laku yang bersi&at mengarahkan, mengendalikan, atau
mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai"nilai tersebut dalam kehidupan sehari"
hari. Menurut /ndi !aisal Bakti, istilah good go+ernance memiliki pengertian pengejawantahan
nilai"nilai luhur dalam mengarakan warga Negara kepada masyarakat dan pemerintahan yang
berkeadaban melalui wujud pemerintahan yang suci dan damai. %enada dengan Bakti, %antosa
menjelaskan bahwa good go+ernance adalah pelaksanaan politik, ekonomi, dan administrasi
dalam mengelola masalah"masalah bangsa. elaksanaan kewenangan tersebut bisa dikatakan
baik jika dilakukan dengan e&ekti& dan e&isien, responsi& terhadap kebutuhan rakyat, dalam
suasana demokratis, akuntabel serta transparan.%ebagai sebuah paradigm pengelolaan lembaga
Negara, clean and good go+ernance dapat terwujud secara maksimal jika ditopang oleh dua
unsur yang saling terkait yaitu negara dan masyarakat madani yang di dalamnya terdapat sektor
swasta.''C
1[1] Srijanti,dkk. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa.( Jakarta : Graha
Ilmu, !!" #
http://fauzurr.blogspot.com/2012/07/makalah-good-governance.htmlhttp://fauzurr.blogspot.com/2012/07/makalah-good-governance.htmlhttp://fauzurr.blogspot.com/2012/07/makalah-good-governance.htmlhttp://fauzurr.blogspot.com/2012/07/makalah-good-governance.html
8/19/2019 Clean Governance
19/32
enerapan good governance di Indonesia dilatarbelakangi oleh dua hal yang sangat
mendasar-
a. untutan eksternal- engaruh globalisasi telah memaksa kita untuk menerapkan Good
governance) Good Govermence telah menjadi ideologi baru negara dan lembaga donor
internasional dalam mendorong negara"negara anggotanya menghormati prinsip"prinsip ekonomi
pasar dan demokrasi sebagai prasyarat dalam pergaulan internasional. Istilah good governance
mulai mengemuka di Indonesia pada akhir tahun )11("an, seiring dengan interaksi antara
pemerintah Indonesia dengan negara"negara luar dan lembaga"lembaga donor yang menyoroti
kondisi objekti& situasi perkembangan ekonomi dan politik daiam negeri Indonesia.
b. ntutan internal- Masyarakat melihat dan merasakan bahwa salah satu penyebab terjadinya
krisis multidimensional saat ini adalah terjadinya .use of poer yang terwujud dalam bentuk
##N $korupsi, kolusi, dan spotisme* dan sudah sedemikian rupa mewabah dalam segala aspek
kehidupan. roses c'eck and balance tidak terwujud dan dampaknya lenyeret bangsa Indonesia
pada keterpurukan ekonomi dan ancaman isintegrasi. Berbagai kajian ihwal korupsi di Indonesia
memperlihatkan Drupsi berdampak negati& terhadap pembangunan melalui kebocoran,
8/19/2019 Clean Governance
20/32
0embaga /dministrasi Negara $0/N* merumuskan sembilan aspek &undamental dalam
good go+ernance yang harus diperhatikan yaitu -
). artisipasi $participation*
%emua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik
langsung maupun melalui lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka.
artisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yaitu kebebasan
berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstrukti&.
'. enegakan 8ukum $rule o& law*
artisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan"perumusan kebijakan publik
memerlukan sistem dan aturan"aturan hukum. anpa ditopang oleh sebuah aturan hukum dan
penegakannya secara konsekuen, partisipasi publik dapat berubah menjadi tindakan publik yang
anarkis. %antoso menegaskan bahwa proses mewujudkan cita"cita good go+ernance, harus
diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule o& law dengan karakter"karakter sebagai
berikut -
a. %upremasi hukum
b. #epastian hukum
c. 8ukum yang responsiti&
d. enegakan hukum yang konsisten dan non diskriminati&
e. Independensi peradilan
E. ransparansi $transparency*
ransparansi $keterbukaan umum* adalah unsur lain yang menopang terwujudnya good
go+ernance. /kibat tidak adanya prinsip transparansi ini, menurut banyak ahli Indonesia telah
terjerembab dalam kubangan korupsi yang berkepanjangan dan parah. Untuk itu, pemerintah
harus menerapkan transparansi dalam proses kebijakan publik. Menurut ;a&&ar, terdapat 5
$delapan* aspek mekanisme pengelolaan negara yang harus dilakukan secara transparan, yaitu -
a. enetapan posisi, jabatan dan kedudukan
b. #ekayaan pejabat publik
8/19/2019 Clean Governance
21/32
c. emberian penghargaan
d. enetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan
e. #esehatan
&. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik
g. #eamanan dan ketertiban
h. #ebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat
3. 6esponsi& $responsi+e*
/&&an menegaskan bahwa pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakat"
masyarakatnya, jangan menunggu mereka menyampaikan keinginannya, tetapi mereka secara
proakti& mempelajari dan menganalisa kebutuhan"kebutuhan masyarakat, untuk kemudian
melahirkan berbagai kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum.
?. #onsesus $consesus*
rinsip ini menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses
musyawarah melalui konsesus. Model pengambilan keputusan tersebut, selain dapat memuaskan
sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga
akan memiliki kekuatan memaksa bagi semuakomponen yang terlibat untuk melaksanakan
keputusan tersebut.
2. #esetaraan $e
8/19/2019 Clean Governance
22/32
menyangkut dua dimensi yakni akuntabilitas +ertikal yang memiliki pengertian bahwa setiap
pejabat harus mempertanggung jawabkan berbagai kebijakan dan pelaksanaan tugas"tugasnya
terhadap atasan yang lebih tinggi, dan yang kedua akuntabilitas horisontal yaitu
pertanggungjawaban pemegang jabatan publik pada lembaga yang setara.
1. >isi %trategis
>isi strategis adalah pandangan"pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan
datang. idak sekedar memiliki agenda strategis untuk masa yang akan datang, seseorang yang
memiliki jabatan publik atau lembaga pro&esional lainnya, harus memiliki kemampuan
menganalisa persoalan dan tantangan yang akan dihadapi oleh lembaga yang dipimpinnya.33C
2.3 Kon!"# Goo$ Go%!&n'n!
emerintah atau government dalam bahasa Inggris adalah- Ahe au'oritative direction and
administration of t'e affairs of men;omen in a na%loft, state, city, etc): /tau dalam bahasa
Indonesia berarti Aengarahan dan idministrasi yang berwenang atas kegiatan orang"orang dalam
sebuah neg"ira, negara bagian, kota, dan sebagainya.A Bisa juga berarti :T'e governing 4Ody of
nation, state, city, etc): /tau lembaga atau badan yang menyeleng"arakan pemerintahan negara,
negara bagian atau kota, dan sebagainya.
%edangkan istilah AkepemerintahanA atau dalam bahasa Inggris :governance: adalah :T'e
act, fact, manner of governing,: berarti- tindakan, &akta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan
pemerintahan.A Dengan demikian 9governance adalah suatu kegiatan $proses*, sebagaimana
dikemukakan oleh #ooiman $l11E* bahwa govrrnanco lebih merupakan A...serangkaian proses
interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang
berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan inter+ensi pemerintah atas kepentingan"
kepentingan tersebut.F
Istilah :governance: tidak hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga
mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarah"an, pembinaan penyelenggaraan serta bisa
juga diartikan pemerintahan. 9leh karena itu tidak mengherankan apabila terdapat istilah public
governance, private governance, corporate governance, dan banking governance) Governance
5[5] Ibid, hlm. 1676
8/19/2019 Clean Governance
23/32
sebagai terjemahan dan pemerintahan kemudian berkembang dan menjadi populer dengan
sebutan kepemerintahan atau tata kelola, se"dangkan praktik terbaiknya disebut kepemerintahan
atau tata kelola yang baik 3good governance4)
%ecara konseptual, pengertian kata baik 3good4 dalam istilah kepemerintahan yang baik
3good governance4 mengandung dua pemahaman-
a. Nilai yang menjunjung tinggi keinginanGkehendak rakyat, dan nilai"nilai yang dapat
meningkatkan kemampuaa rakyat dalam mencapai tujuan $nasional* kemandirian, pembangunarr
berkelanjutan, dan keadilan sosial.
b. /spek &ungsional dari pemerintah yang e&ekti& dan e&isien dalam pelaksanaan tugasnya untuk
mencapai tujuan tersebut.
%elanjutnya, lembaga administrasi negara mengemukakan bahwa good governance berorientasi
pada-
a. 9rientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional.
b. emerintahan yang ber&ungsi secara ideal, yaitu secara e&ekti& dan e&isien dalam melakukan
upaya mencapai tujuan nasional. 9rientasi pertama mengacu pada demokratisasi dalam
kehidupan bernegara dengan ele men"elemen konstitusinya seperti- legitimacy $apakah
pemerintah dGpi"lih oleh dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya*, accountability scur%ing of
'uman rig't, autonomy, and devolution of poer dan assurance of civian control) %edangkan
orientasi kedua, bergantung pada sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan
administrasinya ber&ungsG so cara e&ekti& dan e&isien.
0embaga /dministrasi Negara $'(((* menyimpulkan bahwa wujud gooey governance
adalah menyelenggarakan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta e&isien
dan e&ekti&, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstrukti& diantara domain domain
negara, sektor swasta, dam masyarakat.
%elain itu, eraturan emerintah Nomor )() ahun '((( merumuskan arti good go+ernance
sebagai berikut- #epemerintahan yang mengemban menerapkan prinsip"prinsip pro&esionalitas,
akuntaDintas, transparansi, *dayanan prima, demokrasi, e&isiensi, e&ekti+itas, supremasi hukum,
dan lapat diterima oleh seluruh masyarakat.A
8/19/2019 Clean Governance
24/32
Dengan demikian, pada dasarnya pihak"pihak yang berkepentingan lalam kepemerintahan
3governance stake'olders4 dapat dikelompokkan rienjadi tiga kategori, yaitu -
). NegaraGemerintahan. #onsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan,
tetapi lebih jauh darr itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
'. %ektor %wasta. elaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang akti& dalam interaksi
sistem pasar, seperti- industri pengelolaan perda"gangan, perbankan, dan koperasi, termasuk
kegiatan sektor in&ormal.
E. Masyarakat Madani. #elompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di
antara atau di tengah"tengah antara pemerintah dan perorangan, yang mencakup baik
perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan
ekonomi.
2.4 K'&'*!*# D''& Goo$ Go%!&n'n!
/da tiga karakteristik dasar good governance=
). Diakuinya semangat pluralisme. /rtinya, pluralitas telah menjadi se"buah keniscayaan yang
tidak dapat dielakkan sehingga mau tidak mau, pluralitas telah menjadi suatu kaidah yang abadi.
Dengan kata lain, pluralitas merupakan sesuatu yang kodrati 3given4 dalam kehidupan. lural"
isme bertujuan mencerdaskan umat melalui perbedaan konstrukti& dan dinamis, dan merupakan
sumber dan moti+ator terwujudnya kreati+itas yang terancam keberadaannya jika tidak terdapat
perbedaan. %atu hal yang menjadi catatan penting bagi kita adalah sebuah peradaban yang
kosmopolit akan tercipta apabila manusia memiliki sikap inklusi& dan kemampuan 3ability4
menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar. Namun, dengan catatan, identitas sejati atas
parameter"parameter otentik agama tetap terjaga.
-) ingginya sikap lolcransi, baik terhadap saudara sesama agama maupun terhadap umat agama
lain. %ecara sederhana, oleransi dapat diartikan sebagai sikap suka mendengar dan menghargai
pendapat dan pendirian orang lain. %enada dengan hal itu, Huraish %hihab menyatakan bahwa
agama tidak semata"mata mempertahankan kelestariannya sebagai sebuah agama, namun juga
mengakui eksistensi agama lain dengan memberinya hak hidup, berdampingan, dan saling
menghormati.
8/19/2019 Clean Governance
25/32
E. egaknya prinsip demokrasi. Demokrasi bukan sekadar kebebasan dan persaingan, demokrasi
juga merupakan suatu pilihan untuk bersama"sama membangun dan memperjuangkan
perikehidupan warga dan ma"syarakat yang semakin sejahtera.
Masyarakat madani mempunyai ciri"ciri ketakwaan yangtinggi kepada uhan, hidup berdasarkan
sains dan teknologi, berpendidikan tinggi, menga"malkan nilai hidup modern dan progresi&,
mengamalkan nilai kewarganega"raan, akhlak, dan moral yang baik, mempunyai pengaruh yang
luas dalam proses membuat keputusan, serta menentukan nasib masa depan yang baik melalui
kegiatan sosial, politik, dan lembaga masyarakat.??C
2.5 Pe!e"$% K"/*)$
Menurut #artini #artono korupsi adalah tingkah laku indi+idu yang menggunakan
wewenang mengambil keuntungan pribadi dengan merugikan kepentingan umum atau negara.
a. A)%0 /)/0 ,"/*)$ -$ e!%"% e",e(%!
%esungguhnya sejarah perkembangan korupsi beserta upaya pemberatasannya, terutama
dalam skala mega, sudah berlangsung sejak tengah dasawarsa )1?("an. Dimulai ketika terjadi
abuse o& power oleh menteri ekonomi kala itu, Iskak jokroadisuryo, pada #abinet /li
%astroamidjojo I. #orupsi berupa pemberian lisensi impor dari olitik Benteng dengan tak
memberikannya kepada pengusaha pribumi yang kompeten dan diberikan kepada konco"
konconya. 0isensi"lisensi tersebut akhirnya dijual kepada pengusaha keturunan :ina, sehingga
dikenal istilah pengusaha /li"Baba.
M Burhanuddin 8arahap yang bekerja sama dengan NI /D mengambil kebijakan
antikorupsi yang e&ekti&, yakni meluruskan pelaksanaan olitik Benteng. #arena kabinet ini
umurnya pendek, upaya penegakan pemerintahan bersih tenggelam dengan suasana kon&lik
politik antarpartai dalam #onstituante yang akhirnya residen %oekarno membubarkan
#onstituante itu pada ? juli )1?1. ada saat yang hampir sama, %oekarno melakukan
nasionalisasi perusahaan asing. #arena ketidaksiapan dalam mengisi pengganti manajemen dari
3[3] I&id Srijanti,dkk.
8/19/2019 Clean Governance
26/32
asing ke tangan nasional, maka dari sini pula sejarah bancakan perusahaan negara $belakangan
dikenal BUMN*, banyak dilakukan pihak"pihak partai.
#edahsyatan korupsi mengalami momentum pada pemerintahan lebih E( tahun 9rde
Baru. Di mulai korupsi skala mega yang dialami ertamina $)17?* dengan kerugian diperkirakan
sekitar )',? miliar dolar /% tanpa ada tindakan hukum kepada pihak"pihak yang terlibat.
#emudian dengan mengalirnya dana utang luar negeri rata"rata ? miliar dolar /% per tahun $saat
lengser ak 8arto stok utang sekitar 7( miliar dolar /%*, in+estasi langsung perusahaan asing,
eksploitasi sumber daya alam $terutama migas dan hutan* yang menjadi sumber dana domestik
yang kolosal, maka pertumbuhan dan perkembangbiakan jenis korupsi dari yang tradisional
$upeti, sogok, perkoncoan, premanisme, dll* maupun bentuk baru $kolusi birokrat"pengusaha,
kolusi bankir"pengusaha, ma&ia peradilan, penggelapan pajak, komersialisasi jabatan, kick"back
dan mark"up proyek"proyek, rekayasa &inansial, monopoli"oligopoli serta monopsoni"oligopsoni
komoditas strategis, dst*.
#esemua itu menjadikan potensi pertumbuhan ekonomi yang bisa mencapai )' persen
menjadi hanya 7 persen per tahun. erkiraan kebocoran anggaran bisa mencapai E( persen
hingga lebih dari ?( persen. ada saat krisis tahun )177 terjadi capital &light. %impanan orang
Indonesia di luar negeri akibat pelbagai kebocoran alias korupsi tersebut menurut usat Data
Bisnis Indonesia $DBI* sekitar 5? miliar dolaar /% $atau sekitar 6p 7?( triliun*. Upaya
pembentasan korupsi kala 9rba sejak awal sudah ada. Mulai dengan adanya #omisi 3 dengan
penasihatnya mantan Wapres Bung 8atta. Namun rekomendasinyapun tak digubris. #emudian di
luar Badan emeriksa #euangan $B#* yang telah tercantum dalam UUD 3?, pemerintah
%oeharto membentuk Inspektorat =enderal di tiap lembaga negara dan Badan emeriksa
#euangan dan embangunan $B#* sebagai kontrol yang dikendalikan langsung presiden.
Namun e&ekti+itasnya bukan hanya diragukan bahkan menjadi sumber kobocoran baru
dengan terjadinya pengaturan laporan keuangan dan pelbagai bentuk ##N. /khirnya B# pun
menjadi mandul dan malahan menjadi pengganda kebocoran. Wapres yang &okus kepada
pengawasan serta juga ada menko dan menneg /N yang juga bertugas untuk pengawasan pun
hampir tak pernah terdengar kiprahnya. Barangkali semua itu karena si&at pemerintahan dan
8/19/2019 Clean Governance
27/32
sistem politik otoritarian dan sentralistik sehingga sistem check and balance dari D6 maupun
yudikati& menjadi lumpuh. ers pun dibungkam bahkan para akti+is kritis pun banyak ditangkap.
6e&ormasi yang dilakukan sejak )115 hingga sekarang juga baru menyentuh secara
politik. Dan korupsi pun makin mengalami rami&ikasi baik +ertikal $menyebar ke daerah*
maupun horiJontal $bukan hanya di pemerintah dan lembaga yudikati& tapi juga ke D6*
sehingga popular dengan adanya korupsi berjamaah. Modus operandinya di samping yang
tradisional dan modern tak pernah hilang bahkan tipikal pascamodern pun bermunculan seperti
lenyapnya keuangan negara ratusan triliun karena gelontoran dana rekap perbankan. #emudian
pembobolan bank $skala triliunan antara lain BNI, Mandiri*, illegal logging, illegal &ishing,
penyelundupan komoditas strategis $migas, gula, beras, dst*. Kang lebih baru adalah politik uang
dalam sistem politik di pusat $#U, pemilihan ketua partai, promosi jabatan di pemerintahan dan
BUMN, dst*, di daerah $pilkada oleh D6D maupun pilkada langsung*, dan masih banyak lagi.
Upaya pemberantasan korupsi di masa re&ormasi ini dimulai momentum dengan adanya
kebebasan pers dan kebebesan politik umumnya.
Dalam pelembagaannya dimulai dengan pembentukan #omisi emeriksaan #ekayaan
ejabat Negara $##N* yang mulai terjadi sedikit gereget dengan terungkapnya da&tar
kekayaan berbagai pejabat tinggi yang abnormal. Misalnya terungkapnya misteri kekayaan =aksa
/gung M/ 6ahman dan pejabat lainnya meski satu pun dari temuan itu tak ada tindak lanjut
secara hukum. Malahan oleh pemerintahan Megawati ##N ini pun dibubarkan dan
dintegrasikan kepada #omisi emberantasan indak idana #orupsi $##*. ada
pemerintahan Megawati keberadaan ## ini pun sulit berperan, karena konon sulitnya
pemberian iJin bagi pejabat untuk diperiksa.
Baru sejak pemerintahan %BK sedikit terkuak harapan dengan lebih lancarnya iJin
tersebut dengan mulai adanya pemeriksaan $misal kasus #U dan Bank Mandiri* bahkan juga
mulai ada yang di+onis $kasus pimpinan D6D %umbar dan pejabat daerah lainnya, kasus
;ubernur /bdullah uteh dan #haris Walid*. atut dicatat dengan sedikit ada harapan ini, tak
luput dari peran B# sejak dipimpin Billy =oedono dan diteruskan oleh /nwar Nasution yang
menguak data"data penyelewengan skala mega di pelbagai lembaga strategis. Namun, kesan
8/19/2019 Clean Governance
28/32
masih memburu kasus sensiti& secara politis dalam pemberantasan korupsi ini masih belum
pupus, karena untuk kasus lebih kolosal semisal kasus B0BI yang nilainya puluhan triliun masih
belum tersentuh sama sekali.
Dengan perkembangan tersebut, Indonesia menurut berbagai lembaga pemeringkat
internasional sejak awal tahun 1("an hingga sekarang selalu masuk kategori negara terkorup.
;ejala korupsi ini seperti belum terbersit harapan untuk pemberantasannya. 8al ini karena
korupsi telah kadung menjadi kebudayaan.22C
8al"hal yang menyebabkan terjadinya korupsi antara lain-
). #emiskinan
#orupsi dengan latar belakang kemiskinan berasal dari kebutuhan.
'. #ekuasaan
#ekuasaan sering membuat orang bertindak sewenang"wenang dan mengambil keuntungan
dengan kekuasaan yang dimilikinya.
E. Budaya
Dari hasil penelitian ro&. oshiko #inoshita, ;uru Besar Uni+ersitas Waseda =epang
mengatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat dengan sistem keluarga besar, yaitu
masyarakat yang mempunyai nilai bahwa kesuksesan seorang anggota keluarga harus pula
dinikmati oleh seluruh anggota keluarga besar itu.
3. #etidaktahuan
Ini adalah alasan yang mengada"ada karena dana yang diberikan sering tidak diketahui
peruntukannya. #arena tidak tahu dan tidak perlu mencari tahu maka ketika ada masalah dana
tersebut dijadikan sebagai korupsi.
?. 6endahnya kualitas moral masyarakat
2. 0emahnya kelembagaan politik suatu negara
#elembagaan yang pertama adalah sistem hukum dan penerapannya. =ika kasus korupsi tidak
ditangani sungguh"sungguh maka akan mengembangkan nilai dimata publik bahwa korusi
FamanF dilakukan asal membayar Fharga tertentuF.
5. Menjadi penyakit bersama.
8[8] 9idin S 9amanhuri, Kompleksitas Korupsi , (gr :Pengamat knmi Plitik dan Guru esar knmi IP,sum&er ;ini agung ;ra&w $GP #
8/19/2019 Clean Governance
29/32
%ebagai sebuah penyakit maka dengan cepat menular dari kawasan satu kekawasan lain.
b. D%(*%, ,"/*)$
Beberapa hal yang diakibatkan dari korupsi antara lain menimbulkan-
). #egagalan mencapai tujuan yang ditetapkan pemerintah.
'. Menular kesektor swasta dalam bentuk usaha mengejar laba dengan cepat dan berlebihan,
menyisihkan in+estor baru dan mengurangi pertumbuhan sektor swasta.
E. #enaikan harga administrasi karena pembayar pajak membayar beberapa kalilipat untuk
pelayanan yang sama.
3. Mengurangi jumlah dana yang disediakan untuk publik.
?. Merusak moral aparat pemerintah.
2. Menurunkan rasa hormat kepada kekuasaan yang akhirnya menurunkan legitimasi pemerintah.
7. ribadi yang hanya memikirkan diri sendiri, tidak mau berkorban untuk kemakmuran bersama
di masa mendatang.
2.6 H//!% %#%"% C0e% %- G- G'e"%e -e!% !e"%,% A#$ K"/*)$
:lean and good go+ernance meniscayakan adanya transparansi disegala bidang. 8al ini
untuk mengikis budaya korupsi yang mengakibatkan kebocoran anggaran dalam penggunaan
uang negara untuk kepentingan indi+idu atau golongan bukan untuk kesejahteraan rakyat.
Dalam menciptakan situasi perang terhadap korupsi Didin % Damanhuri menyusun grand
design-
Pe"#%(% apapun kebijakan antikorupsi yang diambil, haruslah disadari bahwa kebijakan dan
langkah"langkah tersebut hendaknya ditempatkan sebagai totok nadi yang strategis,
berkelanjutan, dan paling bertanggung jawab di antara semua langkah total &ootball, esta&et dari
semua pihak yang peduli terhadap pemberantasan korupsi, baik dari kaum agamawan, akademisi,
parlemen, 0%M, pers, dunia internasional, dan seterusnya
8/19/2019 Clean Governance
30/32
Ke-/% menghindari politik belah bambu yang menggunakan ##, #ejaksaan, dan olri
untuk memburu pihak"pihak yang secara politis harus dikalahkan dan membiarkan pihak"pihak
yang dianggap kawan politik.
Ke#$!% keseriusan untuk mencari solusi terbebasnya NI dan olri dari dunia politik dan bisnis
secara tuntas.
Kee(*%# eu&oria elite politik di pusat dan daerah dalam menikmati kebebasan politik,
kebebasan berpendapat, dan kebebasan pers yang seharusnya semakin mendewasakan kehidupan
berdemokrasi yang ujung"ujungnya juga mampu membangkitkan kembali kehidupan ekonomi
dengan ukuran rakyat yang semakin sejahtera.77C
2.7 H//!% %#%"% G- %- C0e% G'e"%e -e!% K$e"% $","%)$ Pe0%%%
P/0$,.
Dalam rangka menyelamatkan keuangan negara, banyak upaya pemerintah yang sudah
dilaksanakan diantaranya Undang"Undang Nomor ) tahun '((3 tentang erbendaharaan Negara
dan diperkuat dengan Undang"Undang Nomor )? tahun '((3 tentang pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara.
#emudian dengan terbitnya eraturan emerintah Nomor 2( ahun '((5 tentang %istem
engendalian Intern emerintah semakin jelas keseriusan pemerintah dalam hal pembenahan
sistem pengelolaan keuangan negara, mengutip pendapat pakar bahwa selama ini yang
diterapkan nampaknya masih lemah dan cenderung membuka peluang yang sangat besar bagi
terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran.
enerapan Nomor 2( ahun '((5 bukan hanya tanggungjawab B# tetapi seluruh
instansi pemerintah guna mewujudkan ;ood ;o+ernance untuk menuju :lean ;o+ernment.
%ebagaimana diamanatkan dalam pasal 31 ayat $)* dan ayat $'* 2( tahun '((5 jelas bahwa
B# mempunyai tugas yang cukup berat.
[] I&id Srijanti,dkk.
8/19/2019 Clean Governance
31/32
entu bukan soal yang mudah dalam mempersiapkan personil yang dapat melaksanakan tugas
tersebut, perlu adanya kesepahaman dalam mencermati secara komprehensi& apa yang tertuang
dalam tersebut.55C
Dengan tiga pilar pelayanan public menjadi titik setrategis untuk memulai pengembangan
dan penerapan :lean and good go+ernance di Indonesia. iga pilar tersebut yakni-
). elayanan publik selama ini menjadi tempat dimana negara yang diwakili pemerintah
berinteraksi dengan lembaga non pemerintah.
'. elayanan publik tempat dimana berbagai aspek :lean and good go+ernance dapat
diartikulasikan lebih mudah.
E. elayanan publik melibatkan semua unsur yaitu pemerintah, masyarakat dan mekanisme
pasar.
A III
Pe/#/*
Ke)$(*/0%
emerintah atau 99Government: dalam bahasa Inggris diartikan sebagai Ahe aut'oritative
direction and administration of t'e affairs of men;omen in a nation, state, city, etc:
$pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang"orang dalam sebuah negara,
negara bagian, kota, dan sebagainya*. Ditinjau dari sisi semantik, kebahasaan governance berarti
tata kepemerintahan dan good governance bermakna tata kepemerintahan yang baik.
6[6] Situs
8/19/2019 Clean Governance
32/32
0embaga /dministrasi Negara $0/N* merumuskan sembilan aspek &undamental dalam good
go+ernance yang harus diperhatikan yaitu -
• artisipasi $participation*
• enegakan 8ukum $rule o& law*
• ransparansi $transparency*
• 6esponsi& $responsi+e*
• #onsesus $consesus*
• #esetaraan $eisi %trategis
emerintah atau government dalam bahasa Inggris adalah- Ahe au'oritative direction and
administration of t'e affairs of men;omen in a na%loft, state, city, etc): /tau dalam bahasa
Indonesia berarti Aengarahan dan idministrasi yang berwenang atas kegiatan orang"orang dalam
sebuah neg"ira, negara bagian, kota, dan sebagainya.A Bisa juga berarti :T'e governing 4Ody of
nation, state, city, etc): /tau lembaga atau badan yang menyeleng"arakan pemerintahan negara,
negara bagian atau kota, dan sebagainya
/da tiga karakteristik dasar good governance=
• Diakuinya semangat pluralisme.
• ingginya sikap oleransi,
• egaknya prinsip demokrasi.
Menurut #artini #artono korupsi adalah tingkah laku indi+idu yang menggunakan wewenang
mengambil keuntungan pribadi dengan merugikan kepentingan umum atau negara.