cara menghitung indikator negatif.pdf

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013 BAB III - 1

BBAABB IIIIII

AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS KKIINNEERRJJAA

A. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN DAN TANGGUNG JAWAB KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memiliki keterkaitan

erat dengan Sistem Perencanaan Pembangunan (UU nomor 25 tahun 2004) baik secara

substantif isi, waktu, proses maupun dokumen yang disusun. Dokumen Renstra terkait

dengan dokumen RPJMD, RKT dengan RKPD, PK dengan Penetapan APBD, sehingga

dokumen LAKIP pun akan simultan dengan monitoring dan evaluasi perencanaan

pembangunan. Hasil evaluasi dalam laporan tersebut menjadi masukan/umpan balik bagi

proses perencanaan selanjutnya.

Dalam SAKIP, dokumen Renstra dijabarkan setiap tahun dalam dokumen RKT

yang memuat rencana kinerja yang ditargetkan. Setelah APBD ditetapkan, target kinerja

tersebut ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja.

Dalam jangka waktu satu tahun, setiap SKPD dengan kegiatan sesuai bidangnya

akan melakukan upaya-upaya pencapaian target kinerja dimaksud.

Proses evaluasi kinerja dalam LAKIP akan diawali dengan penghimpunan data

kinerja yang bersumber dari seluruh SKPD sesuai bidangnya masing-masing.

B. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah pertanggungjawaban pemerintah dalam

mewujudkan visi dan misinya. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui

sejauhmana keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan kegiatan, seberapa jauh efektifitas

penggunaan anggaran untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan, serta seberapa

jauh tingkat efisiensi pemanfaatan sumberdaya yang ada.

Pengukuran kinerja dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan

pencapaian sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target

setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada dua macam :

Indikator bermakna positif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin baik

kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka

digunakan rumus pendek.


Indikator bermakna negatif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin

buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya,

gunakan rumus panjang.

Nilai capaian kinerja masing-masing sasaran dianggap mempunyai bobot yang

sama, sehingga digunakan rumus rata rata.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, maka capaian kinerja dikategorikan

dengan menggunakan skala ordinal, merujuk pada skala penilaian kinerja sebagai berikut:

- Nilai dibawah 55 : kurang

- Nilai > 55 s/d 80 : cukup

- Nilai > 80 s/d 95 : baik

- Nilai > 95 s/d 100 : sangat baik

Secara substantif Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Magelang

dalam jangka menengah adalah tercapainya misi-misi jangka menengah Kota Magelang,

sedangkan dalam jangka pendek adalah tercapainya sasaran-sasaran jangka pendek

sebagaimana tertuang dalam RKPD maupun RKT Kota Magelang. Hal tersebut ditegaskan

dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator

Kinerja Utama Pemerintah Kota Magelang Tahun 2011-2015 dan dokumen Penetapan

Kinerja tahun 2013.

Permasalahan utama yang terjadi dalam pengukuran kinerja adalah :

Pertama; kurangnya ketersediaan data kinerja sebagai akibat tidak dilakukannya

pengumpulan data kinerja secara tertib, dan adanya kesulitan dalam interpretasi

atas data-data tertentu.

Kedua; terdapat beberapa indikator kinerja utama yang dirasa kurang sesuai maupun

kurang jelas karena tidak dilengkapi dengan formulasinya.

Ketiga; beberapa target kinerja yang disusun dalam dokumen Perencanaan maupun

dokumen Penetapan Kinerja dirasa kurang valid.

Akibat dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah terdapat sebagian

indikator yang tidak terpenuhi data realisasi kinerjanya. Langkah klarifikasi (desk) dengan

SKPD ditujukan untuk memperkecil permasalahan dan menemukan solusi

pemecahan/perbaikan. Beberapa kesepakatan yang dihasilkan antara lain : menghilangkan

sementara indikator kinerja yang tidak bisa diukur dari pengukuran kinerja tahun ini dan

%100)(x

TARGET

TARGETREALISASITARGET

%100xTARGET

REALISASI


mengganti atau menambahkan beberapa indikator yang dianggap relevan serta tersedia

datanya. Matrik Pengukuran Kinerja selengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran.

C. PENCAPAIAN KINERJA

Berdasarkan pengukuran kinerja, secara garis besar capaian kinerja utama

setiap misi tahun 2011-2013 disajikan dalam form Pengukuran Kinerja sebagaimana

tabel 3.1.

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Kota Magelang Tahun 2011-2013

Misi dalam RPJMD 2011-2015 Capaian Kinerja

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

Misi ke 1 : Menciptakan Pemerintahan yang

bersih dan profesional dengan

peningkatan kapasitas dan

responsifitas aparatur yang

didasarkan pada nilai-nilai

kebenaran dan berkeadilan;

114,03 89,92%

112,99%

Misi ke 2 : Meningkatkan sumber-sumber

pendanaan dan mendorong

tumbuhnya iklim investasi untuk

pengembangan usaha yang mampu

membuka peluang penyerapan

tenaga kerja yang luas bagi

masyarakat;

119,29 132,31%

116,54%

Misi ke 3 : Memperkuat dan meningkatkan

pertumbuhan perekonomian

kerakyatan dengan

mengoptimalkan potensi daerah

yang didukung oleh kemandirian

masyarakat;

88,84 126,57% 135,99%

Misi ke 4 : Meningkatkan pembangunan

pelayanan perkotaan dengan

pengembangan budaya daerah

disertai dengan peningkatan

peran serta dan pemberdayaan

masyarakat dengan

mengedepankan aspek

kemandirian;

107,66 132,61%

122,54%

Misi ke 5 : Mendorong peningkatan derajat

kesehatan, pengembangan

kualitas pendidikan dan sumber

daya manusia yang cerdas,

97,50 121,34% 106,81%


Misi dalam RPJMD 2011-2015 Capaian Kinerja

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

terampil, kreatif, inovatif dan

memilki etos kerja yang tinggi;

Misi ke 6 : Mengembangkan paham

kebangsaan dan meningkatkan

kualitas keimanan dan ketaqwaan

guna mewujudkan rasa aman

ketentraman masyarakat.

152,40 126,90% 111,90%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2013 adalah 117,79%

lebih rendah dari tahun 2012 yang bernilai 121,61%. Adapun secara rinci hasil pengukuran

atas capaian indikator kinerja dan capain indikator kinerja utama terlampir (dalam

Lampiran I dan Lampiran II.

D. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Sasaran merupakan capaian dari Penetapan Kinerja Tahun 2013,

yang di dalamnya termuat indikator kinerja utama (Perwal 43 Tahun 2011) dan indikator

kinerja tambahan yang dipandang penting untuk dimuat dalam dokumen Penetapan Kinerja

Tahun 2013. Adapun evaluasi dan analisis sebagaimana uraian berikut ini :

Misi Pertama: Menciptakan Pemerintahan yang bersih dan profesional dengan

peningkatan kapasitas dan responsifitas aparatur yang didasarkan pada

nilai-nilai kebenaran dan berkeadilan.

1. Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran dengan baik dan tertib dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan yang professional menuju pelayanan publik

yang prima.

a. Capaian indikator kinerja:

No Indikator Sasaran

Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja

2013 Target Realisasi Target Realisasi

1 Rasio pemenuhan sarana

prasarana perkantoran

85% 85% 100% 90% 95% 106%

2 Tertib administrasi

perkantoran,

kepegawaian, dan

keuangan

--- --- --- 77% 100% 130%

3 Penerapan e-Government

yang diukur :

- e-Procurement (LPSE) 40% 44% 110% 50% 100% 200%

- Jumlah SKPD yang

menggunakan Sistem

Informasi

25

SKPD

18

SKPD

72% 30

SKPD

46

SKPD

153%

- Jumlah SKPD yang 10 6 60% 24 21 88%



Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


memiliki website SKPD SKPD SKPD SKPD

- WAN (Wide Area

Network) setiap SKPD

25% 10% 40% 50% 20% 40%

- Penggunaan software

legal/ OSS di setiap SKPD

25% 40% 80% 100% 20% 20%

4 Tersedianya dokumen

data/ informasi/ statistik

daerah:

- Buku Daerah dalam

Angka

ada ada 100% ada ada 100%

- Buku PDRB Kota ada ada 100% ada ada 100%

- Buku Profil Daerah ada ada 100% ada ada 100%

- Buku Profil Kelurahan ada ada 100% ada ada 100%

5 Tersedianya data base

informasi kearsipan


6 Terwujudnya pelayanan

informasi kearsipan

daerah bagi masyarakat

50% 50% 100% 55% 71% 129%

7 Persentase SKPD yang

melaksanakan arsip baku

55% 55% 100% 60% 55% 92%

8 Peningkatan SDM

pengelola kearsipan

35% 35% 100% 40% 100% 250%

9 Terlaksananya

penyelamatan dan

pelestarian dokumen/

arsip daerah

60% 60% 100% 70% 100% 143%

10 Terpeliharanya sarana

dan prasarana kearsipan

50% 50% 100% 60% 100% 167%

b. Evaluasi

- Selama ini belum dilakukan identifikasi kebutuhan sarana prasarana perkantoran

yang disesuaikan dengan beban kerja/kebutuhan SKPD, standarisasi belum ada,

sehingga terdapat kesenjangan antara SKPD yang satu dengan SKPD lainnya.

- Pengelolaan surat-menyurat, administrasi kepegawaian dan keuangan telah

dilakukan sebagaimana mestinya.

- Pada tahun anggaran 2013 seluruh paket pelelangan telah melalui e-Procurement,

kinerja tersebut dihasilkan dari upaya memenuhi target ketentuan dalam peraturan

tentang pengadaan barang dan jasa.

- Sistem Informasi yang digunakan seluruh SKPD di Kota Magelang adalah Sistem

Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD), Sistem Informasi Keuangan

Daerah (SIMDA).

- WAN Kota Magelang saat ini baru dapat menggabungkan Sekretariat Daerah dan

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam satu kontak.

- Dokumen informasi statistik yang disusun adalah:

1) Buku Daerah dalam Angka

2) Buku PDRB Kota


3) Buku Profil Daerah

4) Profil Kelurahan di seluruh kelurahan

- Pada tahun 2013 telah dilaksanakan sosialisasi software SIMARDI dan sosialisasi

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan

kepada seluruh pengelola kearsipan di SKPD., sekolah dan BUMD. Selain itu juga

dilakukan penataan arsip langsung ke SKPD.

c. Permasalahan dan rekomendasi.

- Perlu dilakukan identifikasi kebutuhan sarana prasarana perkantoran yang standar

sesuai dengan beban kerja/kebutuhan SKPD.

- Beberapa kesalahan kecil dalam pengelolaan administrasi masih terjadi seperti

keterlambatan pelaporan, kealpaan dalam pencatatan, distribusi, ataupun kesalahan

pembukuan.

- Agar lebih mencerminkan kinerja, maka indikator sistem informasi sebaiknya

dispesifikan pada sistem informasi teknis/spesifik yang ada di SKPD seperti

penanaman modal, kearsipan, perizinan, kependudukan dan lain-lain.

- Sebenarnya terdapat data-data profil lainnya seperti profil pendidikan, kesehatan,

pariwisata, pemuda, kependudukan, penanaman modal dan lain-lain. Keberadaan

profil-profil tersebut belum teridentifikasi secara terpadu.

- Beberapa capaian indikator dalam sasaran ini nampak terlalu ekstrim,

sehingga sebenarnya kurang layak untuk diukur.

1) Penerapan e-procurement, terjadi karena pemenuhan target yang

diharuskan dalam ketentuan.

2) Angka realisasi 46 adalah sistem informasi yang bersifat umum yang

memang mesti diterapkan oleh semua SKPD.

3) Peningkatan SDM kearsipan perlu dijelaskan apakah secara kualitas atau

kuantitasnya. Baik kualitas maupun kuantitas juga perlu diperjelas

batasannya/alat ukurnya.

4) Sarana dan prasarana kearsipan, yang dipelihara antara lain berupa

pemeliharaan rolling opact, filling kabinet, dos arsip, cardex, rak arsip,

lemari arsip, meja pengolahan, kartu kendali, folder, AC dan pemadam

kebakaran. Terhadap jenis sarpras tersebut, kinerja yang ditargetkan

dipandang terlalu kecil.

2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, responsif, bertanggungjawab dan akuntabel

a. Capaian indikator kinerja :


Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


1 Hasil Opini BPK untuk

Laporan Keuangan

WDP WDP WDP WDP

2 Tingkat Ketertiban

Administasi pelaksanaan

pembangunan dan

keuangan

85 % 89.50% 105.30% 85 % 88.77% 104.44%



Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


3 Tingkat temuan

pemeriksaan

83 % 80.84% 97.40% 83 % 82.39% 99.27%

4 Tingkat capaian kinerja

pemerintah kota:

LAKIP

LPPD

LKPJ

Sangat

baik

Tepat

waktu

Tepat

waktu

Sangat

baik

Tepat

waktu

Tepat

waktu

100%

100%

100%

Sangat

baik

Tepat

waktu

Tepat

waktu

Sangat baik

Tepat waktu

Tepat waktu

100%

100%

100%

5 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Baik

Baik

100% Baik

Baik

100%

6 Tingkat perbaikan

terhadap semua obrik

- - - 68 % 81.25% 119.49%

7 Tingkat Kapasitas

Aparatur

- - - 83,50%

83,50%

100%

8 Persentase kesesuaian

tingkat pendidikan dengan

jabatan struktural

83,18% 83,10% 99,90% 83,18% 86,73% 104%

b. Evaluasi

- Hasil opini BPK untuk Laporan Keuangan Tahun 2012 adalah Wajar Dengan

Pengecualian (WDP). Untuk tahun 2013 sampai saat laporan ini belum diumumkan,

namun dari reviu sementara diperkirakan masih belum mampu mencapai Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP).

- Upaya meningkatkan ketertiban administrasi pelaksanaan pembangunan dan

keuangan Tahun 2013 diwujudkan dengan 7 (tujuh) kegiatan yaitu:

1) Penyusunan laporan pengawasan

2) Pemutakhiran data hasil pengawasan melalui Rapat Koordinasi Pengawasan

Daerah yang dilaksanakan setiap triwulan.

3) Pemaparan Hasil Pengawasan melalui Gelar pengawasan pada bulan Juli

4) Penilaian SKPD melalui evaluasi LAKIP oleh Inspektorat Kota Magelang kepada 6

SKPD dari target 8 SKPD. Karena keterbatasan Pengawas Pemerintahan (PP)

yang melaksanakan evaluasi maka dari 8 target SKPD yang dapat direalisasikan

hanya 6 SKPD.

5) Pemanfaatan saran untuk perbaikan Laporan Keuangan Daerah hanya mencapai

kinerja 50% karena keterbatasan auditor pada Inspektorat Kota Magelang.

Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah hanya dilakukan secara sampel ke

beberapa SKPD, sehingga pemanfaatan saran dari Inspektorat Kota Magelang

belum semuanya digunakan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

6) Penelitian dan penilaian laporan pajak-pajak pribadi (LP2P) mencapai kinerja

96,41% dikarenakan realisasi laporan pajak-pajak pribadi (LP2P) yang masuk

berjumlah 3085 PNS Golongan III a ke atas dari target sebesar 3200 PNS.


7) Percepatan pemberantasan korupsi pelaksanaan nomor 5 tahun 2004

terealisasinya dengan 2 buah Laporan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi

setiap semester.

- SKPD/Entitas selaku Obyek Pemeriksaan (Obrik) telah memiliki keseriusan dalam

menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) baik Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kota

Magelang maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa

Tengah.

Rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

yaitu:

1) Inspektorat Kota Magelang Tahun 2013 dengan jumlah rekomendasi 729 dan

telah ditindaklanjuti sebanyak 704. Sedangkan untuk temuan Inspektorat Kota

Magelang yang pending sudah semua ditindaklanjuti.

2) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 dan 2013 dengan jumlah

rekomendasi 82 dan yang ditindaklanjuti 67.

3) BPK RI untuk rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari pending tahun 2003

sampai dengan 2013 berjumlah 482 dan yang telah ditindaklanjuti sampai dengan

Hasil Pemutakhiran Data Semester II Tahun 2013 berjumlah 332 rekomendasi.

- Tingkat capaian kinerja pemerintah kota diperoleh dari pengukuran kinerja dalam:

1) LAKIP : sangat baik

2) LPPD : tepat waktu

3) LKPJ : tepat waktu

- Index Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat bekerjasama dengan para mahasiswa

Universitas Muhammadiyah Magelang yang berperan sebagai tenaga surveyor

langsung ke 40 unit pelayanan publik. Hasil survey tersebut memberikan dampak

positif bagi peningkatan kinerja pelayanan publik dimana masyarakat dapat turut

berperan dan berinteraksi guna memberikan kritik/saran perbaikan dalam rangka

perbaikan pelayanan di unit pelayanan publik.

Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2013 diperoleh nilai rata-rata

74,77 atau terkategori B (Baik). Nilai tersebut jika dibandingkan dengan rata-rata

nilai IKM tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 0,26. Jumlah unit pelayanan

publik yang menjadi obyek survey juga mengalami peningkatan dari tahun 2012 yang

sejumlah 35 unit.

Grafik perkembangan nilai IKM dan jumlah UPP yang disurvey dari Tahun 2008 s/d

2013 sebagai berikut:


Gambar 3.1

- Pembinaan terhadap obyek pemeriksaan dilakukan melalui pengawasan internal

secara berkala. Target pembinaan sebanyak 160 obrik hanya terealisasi 100 obrik,

oleh karena keterbatasan Jabatan Fungsional Auditor maupun Pengawas

Pemerintahan.

- 20 kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah dapat terselesaikan.

- Persentase tingkat kompetensi aparatur diperoleh dari perbandingan antara

jumlah pegawai yang menduduki jabatan sesuai dengan latar belakang

pendidikannya, dibandingkan dengan jumlah jabatan struktural yang tersedia.

- Upaya meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap aparat

dilaksanakan melalui jalur akademis dan non akademis.

Tahun 2013 jumlah aparatur yang mengikuti diklat adalah sebagai berikut:

NO

JENIS

DIKLAT

REALISASI

2012

TARGET

2013

REALISASI

2013

PROSENTASE

(Target/

Realisasi

1 Diklat teknis 354 450 489 108,67%

2 Diklat penjenjangan struktural 24 45 42 93,00%

3 Diklat fungsional 25 20 25 125,00%

JUMLAH 403 515 536 104,08%

Sedangkan jumlah aparat yang mengikuti tugas belajar sebanyak 11 orang. Tahun

sebelumnya tugas belajar diberikan kepada 20 orang. Penurunan jumlah tersebut

dikarenakan jumlah peserta yang lulus untuk tugas belajar berkurang.

- Dari jumlah 580 jabatan struktural yang ada di lingkungan Pemerintah Kota

Magelang yang terisi sebanyak 529 jabatan, sedangkan sisanya sebanyak 51

jabatan belum terisi. Dari 529 pejabat yang ada sebanyak 459 pejabat (86,73%)

mempunyai latar belakang pendidikan formal yang sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Permasalahan dan Rekomendasi

- Kendala dalam hal tindak lanjut oleh temuan APIP maupun BPK RI Perwakilan

Provinsi Jawa Tengah antara lain :

1) Adanya PNS yang bertanggungjawab/pelaku atas kerugian daerah/negara telah

pindah tugas,pensiun ataupun meninggal

75.66 76.22 74.73 74.51 74.77

27 3035 35

40

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

2009 2010 2011 2012 2013

Nilai Rata-rata IKM Kota Magelang Tahun 2009 s/d 2013

Nilai IKM

Jml UPP


2) Perusahaan/pihak ketiga yang bertanggung jawab atas temuan tidak kooperatif,

pindah ke daerah lain, tidak dapat diketahui keberadaannya.

- Target dari indikator tingkat capaian kinerja pemerintah kota perlu direvisi.

Ukuran kinerja yang dipakai sebaiknya adalah nilai numerik dari pihak eksternal

seperti BPKP, Kementerian dan atau lainnya.

- Banyak indikator kinerja yang keliru/tidak sesuai dengan sasaran, tidak jelas

definisi operasional/rumusannya, tumpang tindih dan berorientasi output.

- Banyak data kinerja yang sulit didapatkan, mekanisme juga belum tersistem dengan

baik.

- Survey IKM perlu dikembangkan ke seluruh unit pelayanan publik yang ada, dengan

indikator penilaian maupun metode penilaian yang disesuaikan dengan kondisinya.

3. Diwujudkannya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan adil

a. Capaian indikator kinerja


Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


1 Penyederhanaan prosedur

pelayanan publik

--- --- --- 100% 100% 100%

2 Ketersediaan Standar

Operasional Prosedur

bidang perizinan dan

pelayanan umum

100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Penyelesaian aduan

masyarakat

100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Tingkat kompetensi

aparatur

88,75% 90,00% 101,41% 91%

91% 100%

5 Rasio bayi berakte

kelahiran

100% 92,37% 92,73% 100% 68,24% 68,24%

6 Rasio pasangan berakte

nikah

100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 Rasio penduduk berKTP

per satuan penduduk

100% 100% 100% 100% 88,88% 88,88%

8 Kepemilikan KTP 100% 100% 100% 100% 88,88% 88,88%

9 Kepemilikan akta

kelahiran per 1000

penduduk (menyusul)

790 838 106,08% 813 860 106%

10 Penerapan KTP Nasional

berbasis NIK


11 Cakupan penerbitan Kartu

Tanda Penduduk ( KTP )

100% 100% 100% 100% 71,80% 71,80%

12 Cakupan penerbitan Kartu

Kelurga

--- --- --- 100% 27,15% 27,15%

13 Cakupan penerbitan

kutipan akta kelahiran

100% 92,37% 92,73% 100% 153% 153%

14 Cakupan penerbitan

kutipan akte kematian

--- --- --- 23% 50,36% 219%


b. Evaluasi

- Penyederhanaan prosedur pelayanan berusaha menjawab isu strategis dan memacu

upaya dilakukannya terobosan/inovasi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bentuk penyederhanaan utamanya pada alur yang harus dilalui oleh pelanggan

maupun persyaratan yang harus dipenuhi. Penyederhanaan prosedur pelayanan

tercermin dengan penerapan one stop service (OSS) melalui SKPD Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu (BP2T). 37 jenis pelayanan telah dilimpahkann pelayanannya di

BP2T. Jaminan kualitas penyelenggaraan pelayanan ditunjukkan dengan sertifikat

ISO 9001:2008 dari SAI Global dengan Nomor sertifikat: QEC28140 dikeluarkan

tanggal 14 November 2010 berlaku s/d 14 November 2013.

- Standar Operasional Prosedur bidang perizinan dan pelayanan umum sebagian

besar telah tersedia, meskipun bentuknya tidak sama persis dengan yang dibakukan

dalam Permenpan&RB.

- Unit-unit pelayanan publik telah memiliki mekanisme penanganan pengaduan,

meskipun tidak semuanya membentuk unit khusus. Unit khusus yang terbentuk

diantaranya ada di BP2T dan RSUD Tidar.

- Data prosentase pegawai berdasarkan jenjang pendidikan:

NO JENJANG

PENDIDIKAN 2012 2013 - / +

1 S2 5,88 6,29 0,41

2 S1 47,25 48,83 1,58

3 D-IV 0,84 0.90 0,06

4 D-III 11,69 11,50 (0,19)

5 D-II 6,70 5,76 (0.94)

6 D-I 0,80 0,76 (0,04)

7 SMA 18,80 18,07 (0,73)

8 SMP 4,36 4,40 0,04

9 SD 3,68 3,49 (0,19)

Data di atas menunjukkan peningkatan jenjang pendidikan pegawai di tingkat D-IV

sampai S2, sedangkan jenjang pendidikan di bawahnya terdapat penurunan

persentase.

- Rasio bayi berakte kelahiran dihitung berdasarkan jumlah bayi lahir sampai dengan

usia 1 tahun yang mempunyai akte. Masih banyak bayi lahir yang belum berakte

kelahiran (38%) artinya masyarakat cenderung tidak segera mencatatkan kelahiran

bayinya.

- Rasio pasangan berakte nikah dihitung berdasarkan jumlah pasangan yang nikah

yang dicatatkan di Catatan Sipil. Pada tahun 2013 ini sebanyak 124 pasangan non

muslim yang menikah dan kesemuanya telah dicatatkan pernikahannya di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Angka ini belum menjawab kemungkinan adanya

pernikahan yang tidak didaftarkan.

- Terdapat 21,12% penduduk yang wajib memiliki KTP ternyata belum memiliki KTP

berbasis NIK (program SIAK / Sistem Informasi Administrasi Kependudukan),

angka ini cukup besar.

- Angka cakupan penerbitan Kartu Keluarga teramat kecil, hanya 27,15%.


- Angka cakupan penerbitan kutipan akta kematian cukup naik signifikan, hal ini

sangat ditunjang dengan adanya kebijakan pemberian santunan kematian oleh

Pemerintah Kota Magelang.

c. Permasalahan dan Rekomendasi

- Masih terdapat beberapa perizinan yang belum dilimpahkan kewenangannya,

sehingga prosesnya membutuhkan waktu yang lama.

- Banyak SKPD yang belum mampu menyusun SOP dengan baik.

- Pasangan nikah di luar pencatatan masih banyak ditemukan.

- Kelahiran bayi akibat hubungan tidak resmi sering menjadi penyebab tidak

dibuatnya akte kelahiran.

4. Perlakuan aparatur yang mencerminkan nilai-nilai good governance (adil, transparan,

penegakan hukum, menghormati ham) dalam memberikan pelayanan publik



Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


1 Persentase PNS yang

mendapat hukuman

disiplin

10,02% 0,66% 193,41% 7,38% 0,14% 198,10%

2 Persentase Rata-rata

tingkat kehadiran PNS

dalam 1 Tahun

95,25% 98,26% 103,16% 95.50% 95,02% 99,50%

3 Penanganan kasus

pelanggaran disiplin PNS

20 10 150% 20 7

165%

Rata-rata Capaian Kinerja 115,52% 154,20%

b. Evaluasi

- Peningkatan kedisiplinan pegawai sangat baik. Hal ini ditunjang dengan beberapa hal

antara lain:

1) Penerapan presensi elektonik di berbagai titik SKPD;

2) Operasi GDN;

3) Sidak Kepala Daerah.

c. Permasalahan dan rekomendasi

- Peningkatan disiplin hendaknya diiringi dengan peningkatan budaya kerja.

- Penilaian disiplin/kinerja pegawai juga harus mempertimbangkan tugas-tugas lain

yang diberikan di luar jam kerja dan atau beban kerjanya.


5. Terwujudnya peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang

partisipatif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik



Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


1 Dokumen Perencanaan

Pembangunan Bidang

Ekonomi, Sosial dan

Budaya, serta Fisik

Prasarana yang

berkualitas (udate dan

valid)

6 dok 7 dok 116,67% 6 dok 14 dok 233,33%

2 Tingkat penyusunan

dokumen perencanaan

pembangunan daerah

yang berkualitas, tepat

waktu dan tepat asas.

100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Jumlah Penelitian/

kajian sebagai bahan

masukan kebijakan

--- --- --- 4 dok 3 dok

75%

4 Dokumen RPJPD yang

ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

--- --- --- ada ada 100%

5 Dokumen RPJMD yang

ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

--- --- --- ada ada 100%

6 Dokumen RKPD yang

ditetapkan dengan

Peraturan Walikota

ada ada 100%

ada ada 100%

7 Ditetapkannya

dokumen perencanaan

sesuai peraturan yang

berlaku (RPJM, RKPD)

sesuai sesuai 100%

sesuai sesuai 100%

8 Tingkat Konsistensi

Penjabaran program

RPJMD kedalam RKPD

90% 90% 100%

100% 100% 100%

9 Program dalam BA

Hasil Musrenbang yang

diakomodir RKPD

100% 100% 100%

90% 90% 100%

10 Pelaksanaan

Musrenbang

terlaksana terlaksana 100%

terlaksana terlaksana 100%

11 Tingkat partisipasi

masyarakat dalam

perencanaan daerah

80% 80% 100%

80% 82% 102,50%

b. Evaluasi :

- Capaian indikator pertama nampak terlalu ekstrim dan tidak layak untuk

pengukuran. Pembentukan outputnya sebenarnya berdasarkan anggaran yang

disediakan pemerintah, sehingga sebelumnya perlu dilakukan revisi target.

- Dokumen perencanaan yang terealisasi adalah :


1) Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi :

- Perencanaan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Kota Magelang;

- Perencanaan Pengelolaan Lahan Produktif Pertanian

- Penyusunan Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga

- Dokumen Perencanaan Pengembangan Kultur Jaringan

2) Dokumen Perencanaan Bidang Sosial Budaya :

- Dokumen RAD Pangan dan Gizi;

- Dokumen Raperda Penanggulangan Kemiskinan;

- Dokumen Perencanaan Pengembangan Pariwisata;

- RAD Kota Layak Anak

3) Dokumen Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana :

- Dokumen RDTRK BWK I dan IV

- Dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah

Indikator lainnya merupakan indikator lazim yang menjadi kewajiban Pemerintah

Daerah.

c. Permasalahan :

- Sinergisitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik

(proses politik) ke pendekatan teknokratik perlu dilakukan dengan pemahaman yang

sama antara lain terkait perumusan pokok-pokok pikiran DPRD.

- Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang belum konsisten yang

perlu terus dilakukan minimalisasi deviasi, antara lain dengan integrasi sistem

informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi.

- Adanya ego atau kepentingan antarsektor yang mengakibatkan adanya kesulitan

dan miskoordinasi. Disamping itu persoalan yang bersifat lintas sektor seringkali

ditangani secara parsial dan terfragmentasi sehingga cenderung tidak menyentuh

atau menyelesaikan persoalan yang sebenarnya.

- Perlunya pemahaman yang sama di SKPD terkait urgensi dan signifikansi

perencanaan pembangunan daerah beserta indikator-indikator keberhasilan di

masing-masing urusan yang diemban pada setiap level struktural. Hal ini akan

meningkatkan fokus pencapaian indikator sebagai garda depan perencanaan dan

penganggaran, bukan perencanaan penganggaran yang inkremental.

- Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik

dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, dianggap masih

belum memadai sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah

pembangunan berikutnya masih lemah.

- Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan

(program/kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggarannya.

- Perlunya optimalisasi monitoring dan evaluasi hasil Renja SKPD maupun RKPD

sehingga tahapan dan isu permasalahan antara bisa disolusikan bersama SKPD dan

Bappeda serta implemantasi E-Monev untuk kecepatan dan keakuratan serta

ketertelusuran progress pelaksanaan Renja maupun RKPD.


d. solusi pemecahan masalah sebagai berikut:

- Perlu dilakukan pemahaman yang sama antara lain terkait perumusan pokok-pokok

pikiran DPRD. Meski saat ini pokok-pokok pikiran DPRD masih belum sesuai dengan

arah substansi yang diatur Permendagri 54/2010

- Integrasi sistem informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi.

Pengintegrasian

- Pemahaman kepada segenap stakeholders di SKPD, utamanya pemahaman persepsi

melalui FGD, sosialisasi dan pertemuan mengawal proses perencanaan baik level

SKPD maupun level Kota

- Selain melauli workshop, juga secara rutin terus berkoordinasi dengan SKPD

melalui desk dan monev laporan kinerja per triwulan maupun upaya lainnya

- Perlunya penyediaan data berbasis fakta yang melibatkan SKPD terkait. Validnya

data akan cukup memberikan pengaruh bagi analisa maupun sumber pengambilan

keputusan/kebijakan

- Pemahaman di seluruh SKPD secara internal maupun koordinasi antar SKPD dan

Bappeda. Salah satu yang penting adalah memastikan agar TAPD saat mengawal dan

verifikasi RKA harus mengacu pada RKPD

- Mekanisme desk saat monev laporan hasil pelaksanaan Renja SKPD akan

memberikan penguatan pada focus pencapaian indikator kinerja di tiap urusan yang

diemban.

- Implemantasi E-Monev untuk kecepatan dan keakuratan serta ketertelusuran

progress pelaksanaan Renja maupun RKPD

6. Terciptanya hubungan resiprositas (timbal balik) antara pemerintah, DPRD, dunia

usaha, masyarakat berbasis demokrasi dan transparansi informasi (penghormatan

hak asasi, penegakkan hukum, dan pemenuhan kewajiban tanggungjawab pada publik)



Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


1 Jumlah peraturan yang

mengatur

penyelenggaraan

pelayanan publik yang

dikeluarkan daerah

--- --- --- 3 7 233,33%

2 Waktu rata-rata

pembahasan Raperda /

Perda

3 3 100% 6 6 100%

3 Media Informasi Pemda

yang dapat diakses publik

4 4 100%

3 3

100%

4 Frekuensi koordinasi

eksekutif dengan

legislatif

--- --- --- 12 kali 12 kali 100%

5 Frekuensi komunikasi

Pemda dengan tokoh

masyarakat

--- --- --- 24 kali 24 kali 100%

6 Frekuensi komunikasi --- --- --- 12 kali 12 kali 100%



Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


Pemda dengan pelaku

usaha

7 Raperda yang disetujui

DPRD

20 12 60% 17 17 100%

b. Evaluasi

- Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan

publik yang ditetapkan tahun 2013 sebanyak 7 (tujuh) Perda, yaitu :

1) Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal;

2) Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Angkutan;

3) Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Terminal;

4) Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman;

5) Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;

6) Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;

dan

7) Perda Nomor 16 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

- Waktu rata-rata pembahasan raperda antara eksekutif dan legislatif relatif

tergantung dari tingkat kesulitan, kompleksitas materi dan agenda yang tersedia.

- Media informasi yang tersedia meliputi :

1) Website :

a) www.magelangkota.go.id, merupakan website resmi Pemerintah Kota

Magelang yang dikelola oleh Bidang Pengelolaan Data Elektronik Dinas

Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, yang berisi informasi tentang

profil Kota Magelang, kegiatan Pemerintah Kota Magelang, produk hukum,

wisata dan lain-lain;

b) jdih.magelangkota.go.id, merupakan website jaringan dokumentasi dan

informasi hukum Kota Magelang yang dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kota Magelang, berisi informasi mengenai produk hukum daerah dan

pusat serta informasi hukum lainnya;

c) bappeda.magelangkota.go.id, merupakan website yang dikelola oleh Bappeda

Kota Magelang, berisi informasi perencanaan pembangunan di Kota Magelang;

d) bp2t.magelangkota.go.id, merupakan website yang dikelola oleh BPPT Kota

Magelang, berisi informasi mengenai pelayanan perizinan di Kota Magelang

sehingga dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi

mengenai tata cara permohonan perizinan serta mengetahui status pengajuan

izin yang sedang dimohonkan;

e) kotasejutabunga.magelangkota.go.id, merupakan website yang memberikan

informasi mengenai Kota Magelang sebagai Kota Sejuta Bunga;

f) kpm.magelangkota.go.id, merupakan website yang dikelola oleh Kantor

Penanaman Modal Kota Magelang, berisi informasi mengenai dunia

investasi/penanaman modal di Kota Magelang dan pelayanan perizinan

penanaman modal di Kota Magelang;


g) litbang.magelangkota.go.id, merupakan website yang dikelola oleh Kantor

Litbang dan Statistik Kota Magelang, berisi informasi di bidang penelitian dan

pengembangan serta informasi data statistik;

h) disnakertransos.magelangkota.go.id, merupakan website yang dikelola oleh

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial Kota Magelang, berisi informasi

mengenai dunia ketenagakerjaan, transmigrasi, serta bidang sosial yang ada

di Kota Magelang;

i) pertanian.magelangkota.go.id, merupakan website yang dikelola oleh Dinas

Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kota Magelang yang berisi informasi

kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan

Kota Magelang;

j) dprd.magelangkota.go.id, merupakan website yang dikelola oleh Sekretariat

DPRD Kota Magelang, berisi informasi mengenai persidangan DPRD, produk

hukum yang ditetapkan, serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat

DPRD dan Anggota DPRD Kota Magelang;

2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Magelang FM, merupakan Radio resmi milik

Pemerintah Kota Magelang yang menyiarkan dan menginformasikan

kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota Magelang selain untuk memberikan hiburan

pada masyarakat Kota Magelang dan sekitarnya;

3) Majalah Dinamika, yang merupakan media cetak yang dimiliki oleh Pemerintah

Kota Magelang dan dikelola serta diterbitkan oleh Bagian Humas, Protokol, dan

Santel Sekretariat Daerah Kota Magelang;

4) Pers Release di surat kabar lokal dan regional.

- Koordinasi eksekutif dengan legislatif dilakukan dalam bentuk rapat paripurna,

rapat paripurna istimewa, rapat pimpinan DPRD, rapat fraksi, rapat konsultasi,

rapat Badan Musyawarah, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan

Anggaran, rapat Badan Legislasi Daerah, rapat Badan Kehormatan, rapat panitia

khusus, rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum.

- Bentuk komunikasi Pemerintah Daerah dengan tokoh masyarakat antara lain

berupa forum kerukunan umat beragama (FKUB), sarasehan dengan tokoh

masyarakat di Kelurahan-Kelurahan, kegiatan taraweh keliling, kegiatan

jumat keliling, kegiatan gowes bareng pejabat dan muspida meninjau wilayah

kelurahan.

- Komunikasi Pemerintah Daerah dengan pelaku usaha dilakukan dalam bentuk

rapat koordinasi, pembinaan, pelatihan, fasilitasi temu usaha dan lain-lain.

- Pada tahun 2013 Pemerintah Kota Magelang mengajukan 17 (tujuh belas)

Raperda yang terdiri dari materi umum dan APBD bersama dengan Raperda

luncuran tahun 2012 yang masuk dalam prolegda 2013. Dari jumlah tersebut

sebanyak 17 (tujuh belas) Raperda telah disetujui oleh DPRD Kota Magelang

menjadi Perda, meliputi:

1) Perda tentang Penanaman Modal;

2) Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012;


3) Perda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perseroan

Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;

4) Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;

5) Perda tentang Penyelenggaraan Angkutan;

6) Perda tentang Penyelenggaraan Terminal;

7) Perda tentang Cagar Budaya di Kota Magelang;

8) Perda Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perusahaan

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang, Perusahaan Daerah

Perbengkelan, Perusahaan Daerah Percetakan, Perusahaan Daerah Objek

Wisata Taman Kyai Langgeng, dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang;

9) Perda tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman;

10) Perda tentang Pengelolaan Sampah;

11) Perda tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;

12) Perda tentang Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah;

13) Perda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

14) Perda tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

15) Perda tentang Penanggulangan Kemiskinan;

16) Perda tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

17) Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2014.

7. Terwujudnya peningkatan penegakan hukum dan kepastian hukum yang adil bagi semua



Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


1 Tingkat penyelesaian

permasalahan hukum

3 1 33,33% 100% 90% 90%

2 Jumlah dengar pendapat

dengan masyarakat dalam

penyusunan Perda

--- --- --- 7 7 100%

3 Jumlah Perda/ Raperda

yang mengakomodasi

masukan masyarakat

21 18 85,71%

17 17

100%

4 Penegakkan disiplin PNS 95,25% 98,26% 103,16% 95% 95,02% 100,02%

5 Cakupan penegakan

peraturan daerah dan

peraturan kepala daerah

di Kabupaten/Kota

--- --- --- 100% 100% 100%

b. Evaluasi

- Pada tahun 2013 permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kota

Magelang telah ditangani secara litigasi dan non litigasi. Permasalahan hukum yang

diselesaikan melalui jalur litigasi adalah berkaitan dengan penyelamatan aset

(barang milik daerah) milik Pemerintah Kota Magelang. Pemerintah Kota Magelang

bertindak sebagai pihak tergugat dalam gugatan atas kepemilikan aset di Jalan


Aloon-aloon Selatan Nomor 9 Kota Magelang. Proses Pengadilan pada tingkat

pertama dimana Pemerintah Kota Magelang sebagai pihak tergugat telah diputus

sebagai pihak pemenang.

- Proses penyusunan raperda di Kota Magelang secara keseluruhan telah

dilaksanakan melalui mekanisme dengar pendapat dengan masyarakat yang

dilaksanakan di tingkat kecamatan maupun kelurahan, melibatkan tokoh

masyarakat, LSM, akademisi, dan stakeholder terkait.

- Perda/Raperda sebagaimana tersebut diatas telah mengakomodasi masukan

masyarakat melalui rapat dengar pendapat, sosialisasi, dan diskusi-diskusi lainnya.

- Upaya terbaru dalam penegakan disiplin PNS oleh Pemerintah Kota Magelang pada

tahun 2013 dilakukan melalui pelaksanaan absensi PNS menggunakan sistem

elektronik dengan alat perekam sidik jari. Hal tersebut dimaksudkan agar jam

masuk dan pulang PNS dapat terekam dengan baik dan terpantau. Pemberlakuan

sistem tersebut untuk sementara masih diujicobakan di lingkungan Sekretariat

Daerah, Sekretariat Dewan, BKD, DPPKD, Satpol PP, dan Bappeda.

- Dalam rangka pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati

Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang dalam

pelaksanaannya melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan dinas/instansi

terkait guna melaksanakan operasi penegakan Peraturan Daerah, antara lain :

1) Penegakan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung, melalui pengawasan dan

penertiban bangunan gedung termasuk menara telekomunikasi yang belum

memiliki IMB dan/atau menyalahi ketentuan mengenai bangunan gedung;

2) Penegakan Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima (PKL), melalui

penertiban PKL yang berjualan pada lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan;

3) Penegakan ketentuan mengenai reklame dalam bentuk penertiban reklame, yang

bekerja sama dengan BP2T dan dinas/instansi terkait.

4) Penertiban spanduk dan baliho terkait dengan izin reklame dan kewajiban

pembayaran pajak reklame yang belum dipenuhi oleh wajib pajak.

5) Operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) bekerja sama dengan Dinas Tenaga

Kerja, Transmigrasi, dan Sosial. Operasi ini bertujuan untuk menjaga keamanan

dan ketertiban lingkungan masyarakat.

8. Terwujudnya ketaatan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan



Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


1 Ditetapkannya Perda

APBD tepat waktu

Tepat

waktu

Terlambat 0% Tepat

waktu

Tepat

Waktu

100%

2 Kesesuaian kelembagaan

SKPD dengan Peraturan

Perundang-undangan yang

berlaku

sesuai sesuai 100% sesuai sesuai 100%



Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


3 Persentase Perda yang

ditetapkan terhadap

Perda yang harus ada

(berdasar amanat

perundangan)

--- --- --- 24 (Prolegda)

17 (ditetapkan)

71%

b. Evaluasi;

- Berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 12

Tahun 2011, Pemerintah Kota Magelang bersama-sama dengan DPRD Kota Magelang

telah menetapkan Perda Nomor 18 Tahun 2012 tentang APBD Tahun Anggaran 2013

pada tanggal 28 Desember 2012 dan Perda Nomor 17 tentang APBD Tahun

Anggaran 2014 pada tanggal 31 Desember 2013.

- Struktur Kelembagaan SKPD Pemerintah Kota Magelang disusun dan ditetapkan

berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan

Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi

Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun

2009 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 57 Tahun 2007.

- Berdasarkan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kota Magelang tahun 2013 telah

ditetapkan sebanyak 24 Rancangan Perda (Raperda) yang menjadi prioritas

pembahasan pada tahun 2013, sebanyak 41,48 % (17 Perda) telah ditetapkan.

c. Rekomendasi;

- Perlu diuapayakan identifikasi terhadap ketentuan/aturan yang harus ada

sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan yang lebih tinggi.


Misi kedua : Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan mendorong tumbuhnya

iklim investasi untuk pengembangan usaha yang mampu membuka peluang

penyerapan tenaga kerja yang luas bagi masyarakat.

1. Terciptanya keterpaduan sumber pendanaan baik dari pusat, provinsi dan daerah.

a. capaian kinerja


Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


1 Rasio dana DAK, TP,

Dekonsentrasi dan dana

hibah serta dana bantuan

lainnya terhadap total

APBD

--- --- --- 16% 14% 87,50%

Tabel 3.2

Sumber Pendanaan APBD Kota Magelang Tahun 2013

Sumber Dana Besarnya

- DAK 20.644.487.000

- TP/UB 8.037.831.000

- bantuan keu prov 13.310.556.373

- hibah 5.257.082.000

- bansos 2.974.558.000

- APBD 630.850.717.357

Sumber : DPPKD, 2013

b. Rekomendasi

Indikator kinerja pada sasaran ini adalah Rasio dana DAK, TP, Dekonsentrasi dan

dana hibah serta dana bantuan lainnya terhadap total APBD dirasa kurang relevan,

karena berlawanan dengan paradigma otonomi (kemandirian) daerah.

2. Terkelolanya aset-aset daerah.



Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


1 Asset daerah yang

dikelola pihak lain.

37% 41,25% 111,49% 38% 19% 50,00%

2 Rasio nilai asset daerah

yang dikelola

65% 69% 106,15% 70% 69% 98,57%


b. Evaluasi

- Pengelolaan aset daerah merupakan hal yang tidak mudah. Aset-aset lama (dari

jaman dahulu) banyak yang tidak memiliki bukti kepemilikan secara lengkap maupun


bukti-bukti lain yang bisa mendukung administrasi aset. Contohnya tanah,

sebenarnya ada banyak lahan atau tanah milik Pemerintah Kota Magelang yang

sertifikatnya belum dibalik nama atau masih atas nama pemilik sebelumnya padahal

tanah tersebut sudah dibeli oleh pemerintah. Hal ini dapat mempengaruhi opini BPK

terhadap penilaian asset yaitu WDP (wajar dengan pengecualian).

- Aset yang direncanakan atau ditargetkan akan dikelola oleh pihak lain sebanyak 21

aset diantaranya ada Gedung PDAM, Gedung Wanita, Lapangan Tennis, Kios,

Alun-Alun Magelang dan lain-lain.

3. Terciptanya kemudahan akses pendanaan melalui lembaga-lembaga keuangan serta

membangun kemitraan dalam memanfaatkan skema pendanaan al: Kerjasama

pemerintah dan swasta (KPS)/Public Private Partnership (PPP), Corporate Social

Responsibilility (CSR) dan donasi/zakat).



Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


1 Jumlah kerjasama dengan

lembaga keuangan

3 3 100% 1 3 300%

2 Jumlah kerjasama dengan

swasta


3 Jumlah dan jenis bank dan

cabang perusahaan

asuransi

--- --- --- 52 bank; 11

Asuransi

31 bank; 5

Asuransi 52,53%

4 Tingkat Perkembangan

BUMD

4% 19,76% 494% 4%

3,19% 79,75%

5 Jumlah

inovasi/diversifikasi

produk BUMD

--- --- --- 2 7 350%

6 Nilai kontribusi perusda

terhadap PAD

3% 3,36% 112% 3%

2,7% 90%


b. Evaluasi

- Pada tahun 2013 terdapat 4 buah kerjasama dengan lembaga keuangan yaitu

1 kerjasama dengan BKK Kota Magelang dan 3 buah kerjasama dengan Bank

Magelang.

- Kerjasama dengan swasta yang terjadi di tahun 2013 adalah kerjasama operasional

(KSO) yang terdapat di Perusada Taman Kyai Langgeng sebanyak 3 buah dan 1 buah

kerjasama yang terdapat di Perusda Perbengkelan Prima Oto.

- Jumlah bank/BPR dan asuransi di Kota Magelang adalah 31 bank/BPR dan 5

asuransi.

- Target perkembangan BUMD sebesar 4% tercapai 3,19%.


- Inovasi/diversifikasi produk BUMD terdiri dari 5 buah inovasi dari Perusda Taman

Kyai Langgeng, 1 buah inovasi produk dari PDAM dan 1 buah inovasi produk dari

Perusda Percetakan Vita.

- Kontribusi perusda tidak mencapai target dan turun dibanding tahun sebelumnya.

4. Terwujudnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.

Capaian indicator kinerja


Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


1 Jumlah dan macam pajak 9 9 100% 7 10 143%

2 Jumlah dan macam

retribusi Daerah

3 3 100% 3 3 100%

3 Perkembangan

penerimaan daerah /

Rasio Wajib

Pajak/Retribusi

20% 21,45% 107,25% 20% 24,30% 122%

4 Rasio PAD terhadap APBD 12,72% 14,03% 110,30% 12,83%

13,27% 103%

a. Jumlah dan macam pajak

Target 7 macam pajak terealisasi 10 macam pajak yang terdiri dari :

1) Pajak Hotel

2) Pajak Restoran

3) Pajak Hiburan

4) Pajak Reklame

5) Pajak Penerangan Jalan

6) Pajak Parkir

7) Pajak Sarang Burung Walet

8) Pajak Air Tanah

9) Pajak Bumi dan Bangunan

10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

5. Terciptanya kerjasama antar daerah dalam hal investasi.

Capaian indicator kinerja


Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


1 Jumlah dan jenis

kerjasama antar daerah

yang berhasil dijalin

2 2 100% 2 3 150%

Peningkatan capaian kinerja didukung dengan pelaksanaan penjajagan potensi

investasi dengan Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi

Bengkulu. Kemudian untuk memperkuat jalinan kerjasama langkah yang perlu

dilakukan selanjutnya adalah penyusunan nota kesepakatan terkait kerjasama

tersebut, agar ada jaminan yang lebih antara kedua belah pihak yang bekerjasama.


6. Terciptanya iklim investasi dan realisasi investasi

a. Capaian indicator kinerja :


Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


1 Bertambahnya laju

pertumbuhan

investasi

229 138 60,26% 272 151 56%

2 Pertumbuhan

investasi sektor riil

--- --- --- 11.294.924.000 148.055.000.000 1.311%

3 Pertumbuhan

investasi sektor jasa

--- --- --- 139.985.711.546 328.784.366.000 235%

4 Kenaikan/penurunan

Nilai Realisasi PMDN

395.000.000 44.794.119.932 113,40% 24.630.000.000 419.248.000.000 1.702%

6 Rasio daya serap

tenaga kerja

1:1,1 1:1,1 100% 1:1,1 1.825:618 325%

7 Terselenggaranya

promosi peluang

penanaman modal

kabupaten/kota

4 4 100% 4 7 350%

b. Evaluasi dan permasalahan

- Realisasi investasi Tahun 2013 meningkat 13 point namun masih jauh dibanding

yang ditargetkan dalam RKPD

- Angka-angka yang disajikan tidak relevan untuk diukur, karena kesenjangan

antara target dan realisasi sangat tinggi yang disebabkan perbedaan persepsi

dalam penghitungan nilai investasi.

- Perhitungan angka-angka ekonomi merupakan kesulitan besar yang dihadapi

pemerintah daerah pada umumnya, angka-angka tersebut sulit diasumsikan

seadanya.

- Data juga sangat sulit didapat karena berhubungan dengan pihak-pihak swasta

yang cenderung tidak peduli dengan data-data tersebut. Institusi yang secara

spesifik menangani masalah itupun tidak tersedia.

- Pada Tahun 2013, promosi investasi dilakukan lebih intensif hingga 7 kali, antara

lain: Gelar Produk Kreatif Nusantara (GPKN) Jogja, Invesda Expo Jogja, Bisnis

Forum Batam, Senggigi Fair Lombok Barat, Magelang Expo, Pekan Raya Magelang

(PRM Magelang), dan Magelang Investment Business Forum (MASSIF).

7. Terwujudnya kemudahan pelayanan dalam mendorong peluang investasi di daerah.



Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


1 Jumlah Perda yang

mendukung iklim usaha

2 2 100% 2 7 350%

2 Lama proses perijinan 5 hari 5 hari 100% 5 hari 3,5 hari 130%



Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


3 Sistem informasi

Pelayanan Perijinan dan

adiministrasi

pemerintah


4 Blue Print investasi

daerah

--- --- --- 100% 100% 100%

5 Terimplementasikannya

Sistem Pelayanan

Informasi dan Perizinan

Investasi Secara

Elektronik (SPIPISE)

--- --- --- 100% 100% 100%

6 Pendaftaran Penanaman

Modal Dalam Negeri,

Izin Prinsip Penanaman

Modal Dalam Negeri,

Izin Usaha Penanaman

Modal Dalam Negeri,

Tanda Daftar

Perusahaan (TDP),

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP),

Perpanjangan Izin

Mempekerjajan Tenaga

Kerja Asing (IMTA)

yang bekerja di lebih

dari 1 (satu)

kabupaten/kota, sesuai

kewenangan pemerintah

kabupaten/kota

--- --- --- 100% 100% 100%

b. Evaluasi

- Perda-perda yang mendukung iklim usaha adalah :

1) Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal;

2) Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan

Terbatas BPD Bank Jawa Tengah

3) Perda No. 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Angkutan;

4) Perda No. 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Terminal;

5) Perda No. 8 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang, Perusahaan Daerah

Perbengkelan, Perusahaan Daerah Percetakan, Perusahaan Daerah Obyek

Wisata Taman Kyai Langgeng dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang.

6) Perda No. 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

7) Perda No. 16 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;


- Lama proses perizinan yang dilimpahkan kewenangannya ke BP2T selama ini

rata-rata 5 hari kerja dapat dipercepat menjadi 3,5 hari kerja terhitung setelah

berkas lengkap dan benar sesuai persyaratan. Namun demikian untuk perizinan yang

ditandatangani Kepala Daerah masih membutuhkan waktu yang lebih lama karena

harus melalui alur yang lebih panjang, terkadang bisa sampai beberapa minggu/

bulan.

- Blue Print investasi daerah tercermin dari dokumen profil investasi berupa study

kelayakan pengembangan kawasan strategis Sidotopo, Eks. Magelang Theater dan

Lembah Gunung Tidar, sebagai rencana pengembangan kawasan yang dapat

dijadikan bahan promosi investasi maupun rencana pembangunan kawasan oleh

Pemerintah. Disamping itu juga dilakukan kajian kebijakan bidang penanaman modal

berupa penyusunan Dokumen Rencana Umum Penananam Modal (RUPM) Kota

Magelang sebagai amanat UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal untuk

memberikan gambaran dan informasi tentang arah kebijakan bidang penanaman

modal melalui kajian bidang akademis. Adapun isi dokumen RUPM mengacu Perpres

No. 16 Tahun 2012 terdiri dari Pendahuluan: Azas dan Tujuan; Visi dan Misi; Arah

Kebijakan Penanaman Modal; Peta Panduan (Road Map) Implementasi Penanaman

Modal dan Pelaksanaan.

- Setelah ditetapkannya Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal, maka

SPIPISE telah dapat diimplentasikan pelaksanaannya. Penerapan SPIPISE

disinergikan antara Kantor Penanaman Modal dan Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu.

- Pendaftaran Penanaman modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam

Negeri, Izin Usaha Penanaman modal Dalam Negeri, TDP, SIUP, Perpanjangan

IMTA terkait dengan pendaftaran izin prinsip dan izin usaha yang sudah

terintegrasi dalam sistim pelayanan perizinan.

8. Terbangunnya kepercayaan/komitmen antara stakeholder dengan dunia usaha.

a. Capaian indicator kinerja:


Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


1 Jumlah investor

berskala nasional

(PMDN/PMA)

150 154 102,67% 160 618 386%

2 Jumlah nilai

investasi

berskala nasional

(PMDN/PMA)

24.629.000.000 102.113.876.011 414,61% 66.002.005.036 613.069.000.000 929%

3 Jumlah investor

dan nilai investasi

baru yang masuk

(nasional &

regional)

--- --- --- 1 152 15.200%



Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


4 Jumlah MOU

dalam investasi

1 0 0% 1 0 0%

5 Terselenggaranya

bimbingan

pelaksanaan

Kegiatan

Penanaman Modal

kepada

masyarakat dunia

usaha

--- --- --- 1 keg 1 keg 100%

6 Terselenggaranya

sosialisasi

kebijakan

penanaman modal

kepada

masyarakat dunia

usaha

50 peserta 50 peserta 100% 1 keg ; 50

peserta

1 keg ; 50

peserta

100%


- Permasalahan yang terjadi dalam sasaran ini sama halnya dengan permasalahan di

sasaran 6, yakni ketidaksinkronan antara target dan realisasi, sehingga tidak bisa

diukur.

- Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) sebanyak 618 dengan nilai

investasi Rp 613.069.000.000,00.

- Jumlah investor nasional & regional baru yang masuk di tahun 2013 sebanyak 152

investor

- Upaya yang dilakukan diantaranya dengan mengikuti Central Java Investment

Business Forum (CJIBF) 2013 di Solo. Dalam kegiatan dimaksud Pemerintah Kota

Magelang menyediakan materi promosi berupa: Potensi dan Peluang Investasi serta

Selayang Pandang Kota Magelang dalam bentuk tayangan melalui LED TV; Buku

Potensi dan Peluang Investasi Kota Magelang; Leaflet Peta Investasi dan Pelayanan

Perizinan Investasi; Materi promosi pariwisata dan produk unggulan (Gethuk,

Kripik, Batik dll). Dari kegiatan tersebut dihasilkan 4 Surat Kepeminatan investasi

senilai Rp. 99.000.000.000 sebagai berikut :

1) Pengembangan Kawasan Ex. Magelang Theatre senilai Rp. 55.000.000.000,-

2) Pengolahan Sampah senilai Rp. 30.000.000.000,-

3) Pendirian Media Televisi senilai Rp. 10.000.000.000,-

4) Air Minum Kemasan senilai Rp. 4.000.000.000,-

Namun demikian dari 4 kepeminatan kerjasama investasi (LoI) tersebut belum

dapat terealisasi dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (MoU).


9. Terwujudnya pengembangan infrastruktur kawasan strategis dalam rangka

mendukung peningkatan perekonomian kota



Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


1 Bertambahnya jumlah

pengembangan kawasan

strategis dan cepat

tumbuh

1 0 100% 1 0 0%


- Keinginan untuk penambahan kawasan strategis cepat tumbuh belum terwujud,

meskipun blueprint investasi telah tersedia. Pemasyarakatan blueprint hingga

ketertarikan investor memang membutuhkan waktu yang cukup untuk investor

menghitung prospek ekonominya.

10. Terbangunnya kemitraan dengan memanfaatkan skema pendanaan melalui

Kerjasama pemerintah dan swasta PES (Payment for Ecological/Environment

Services = imbal jasa lingkungan)

Capaian indicator kinerja :


Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


1 Jumlah kerja sama PES

(Payment for Ecological/

environment Services =

imbal jasa lingkungan

1 0 100% 1 0 0%

2 Terselenggaranya

fasilitasi pemerintah

daerah dalam rangka

kerjasama kemitraan

Antara Usaha Mikro,

Kecil, Menengah dan

Koperasi (UMKMK)

tingkat kabupaten/kota

dengan pengusaha

1 keg; 50

peserta

1 keg; 50

peserta

100% 1 keg 1 keg 100%

Pemberian imbal jasa lingkungan umumnya dilakukan untuk jenis investasi yang

mengeksplorasi sumber daya alam, sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dari

investasi ini harus diganti dengan bentuk imbal jasa yang layak dan proporsional. Kota

Magelang tidak memiliki sumber daya alam yang sekiranya layak dieksplorasi secara

besar.

Upaya fasilitasi kemitraan usaha ditempuh melalui kegiatan temu usaha antara

Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB).


11. Terwujudnya identifikasi investasi swasta

Capaian indikator kinerja :

No Indikator

Sasaran

Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


1 Nilai investasi

swasta

39.500.000.000 44.794.119.932 113,40% 40.000.000.000 1.032.317.000.000 2.581%

2 Tersedianya

informasi

peluang usaha

sektor/bidang

unggulan

4 4 100% 4 4 100%

12. Tersedianya data dan informasi ketenagakerjaan yang aksesibel dan akurat



Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


1 Sebaran

informasi bursa

kerja yang

terupdate

17 kel. 17 kel. 100% 17 kel. 17 kel. 100%

Pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan dilakukan melalui penyebarluasan

informasi bursa tenaga kerja melalui Pengelolaan Data Formulir AK-I sampai dengan

AK-V, Penyediaan Fasilitas Bursa Kerja On Line (BKO), Penyelenggaraan Job Fair serta

Penyusunan Buku IPK (Informasi Pasar Kerja). Agar informasi tersebut bisa

menjangkau sampai ke lapisan masyarakat, sosialisasi dilakukan di seluruh Kelurahan.

13. Terwujudnya pembangunan BLK di tingkat Kota

Capain indikator kinerja :


Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


1 Perencanaan

Manajemen dan

opersional BLK

1 dok. 1 dok. 100% ada ada 100%

Keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) direncanakan secara menyeluruh agar dalam

operasionalnya dapat optimal.


14. Tercapainya peningkatan jumlah penempatan tenaga kerja



Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


1 Prosentase

pencari kerja

yang ditempatkan

30,5% 70% 229,51% 31% 58% 187%

2 Besaran pencari

kerja yang

terdaftar yang

ditempatkan

--- --- --- 645 905 140%

4 Sebaran

informasi bursa

kerja yang

terupdate

17 kel. 17 kel. 100% 17 kel. 17 kel. 100%

5 Prosentase

transmigran yang

ditempatkan

--- --- --- 100% 100% 100%

Pada tahun 2013 ini telah ditempatkan sebanyak 905 orang atau sekitar 58% dari

pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota

Magelang. Penempatan transmigrasi diharapkan akan membuka peluang usaha pencari

kerja. Animo bertransmigrasi oleh penduduk perkotaan relatif kecil, karena kultur dan

jenis pekerjaan sebagian besar sebagai buruh atau pedagang, bukan di sektor

pertanian.

15. Tercapainya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja


No Indikator

Sasaran

Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


1 Tingkat

partisipasi

angkatan kerja

--- --- --- 63% 68,93% 109,41%

2 Tingkat

pengangguran

terbuka

--- --- --- 12% 6,80% 56,67%

3 Calon tenaga

kerja yang

terdidik (pencari

kerja terlatih)

9,30% 22,70% 244,09% 9.7% 55.94% 576,70%

4 Besaran tenaga

kerja yang

mendapat

pelatihan

berbasis

kompetensi

78% 69,16% 88,67% 80% 62,78% 78,48%

5 Besaran tenaga

kerja yang

65% 30,84% 47,44% 70% 30,30% 43,29%


No Indikator

Sasaran

Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


mendapat

pelatihan

berbasis

masyarakat

6 Besaran pencari

kerja yang

mendapatkan

pelatihan

kewirausahaan

65% 70% 107,69% 70% 81,08% 115,83%

Pelatihan yang dilaksanakan diarahkan pada kebutuhan atau permintaan pasar kerja

yang ada saat ini yakni lebih banyak permintaan tenaga kerja di bidang Jasa, terutama

pariwisata perhotelan, Kuliner dan jasa lainnya.

16. Terwujudnya perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan


No Indikator

Sasaran

Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


1 Angka sengketa

(perselisihan)

pengusaha

pekerja per

tahun

--- --- --- 10 kasus 1 kasus 190%

2 Besaran kasus

yang diselesaikan

dengan

Perjanjian

Bersama (PB)

--- --- --- 50% 100% 200%

3 Jumlah SP yang

terbentuk di

tingkat

perusahaan

--- --- --- 22 unit 78 unit 355%

17. Terwujudnya pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan


No Indikator

Sasaran

Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


1 Jumlah LKS

Bipartit

33 unit 18 unit 54,55% 33 unit 4 unit 12%

2 Jumlah masukan

LKS Tripartit

dalam

memberikan

pertimbangan

35% 30% 85,71% 1 masukan 1 masukan 100%


No Indikator

Sasaran

Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


ketenagakerjaan

kepada pimpinan

daerah

3 Besaran

pemeriksaan

perusahaan

35% 35% 100% 40% 67% 168%

4 Besaran

pengujian

peralatan di

perusahaan

15% 15% 100% 20% 20% 100%

Lembaga yang menaungi hubungan kerja antara Pekerja dan Pengusaha di perusahaan

disebut LKS (Lembaga Kerja Sama) Bipartit. Lembaga ini adalah sebagai media dialog

antara Pengusaha dan Pekerja (bisa diwakili oleh Serikat Pekerja) dalam membahas

permasalahan bersama misalnya mengenai pembentukan Peraturan Perusahaan atau

juga KKB (Kesepakatan Kerja Bersama). Pemerintah memfasilitasi pembentukan LKS

Bipartit di perusahaan.

Dalam hal menentukan suatu kebijakan mengenai persoalan ketenagakerjaan dalam

suatu daerah, LKS Tripartit yang terdiri dari unsur Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah

melakukan suatu forum diskusi atau semacam kegiatan survey untuk memperoleh

data-data yang diperlukan. Lembaga ini juga melakukan kegiatan sidang untuk

menentukan usulan besaran Upah Minimum Kota untuk diusulkan ke tingkat provinsi.

Secara berkala perusahaan wajib melaporkan kondisi ketenagakerjaannya dengan

mengisi formulir Wajib Lapor kepada Pemerintah melalui Dinas Terkait. Petugas

Pengawas Ketenagakerjaan melalukan pemeriksaan secara berkala ke perusahaan yang

terdaftar perihal pelaksanaan norma kerja yang dijalankan di perusahaan untuk

meminimalisir pelanggaran peraturan baik yang dilakukan oleh pihak Pengusaha

(Perusahaan) atau pihak Pekerja di perusahaan.

Pengujian alat kerja di perusahaan ditujukan untuk menguji kelayakan peralatan yang

digunakan di perusahaan guna menghindari akibat buruk yang dapat terjadi. Sasaran uji

kelayakan adalah perusahaan yang menggunakan lift, eskalator, Alat Penangkal Petir,

Genset, bejana tekan dll.


18. Terwujudnya peran serta dan partisipasi lembaga-lembaga pendidikan dalam

penyiapan kualitas tenaga kerja.


No Indikator

Sasaran

Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


1 Jumlah lembaga

penyelenggara

pelatihan kerja

berperan aktif

dalam

peningkatan

kualitas

produktivitas

tenaga kerja.

12 unit 13 unit 108,33% 13 unit 11 unit 84,62%

19. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan pekerja


No Indikator

Sasaran

Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


1 Prosentase

Pencapaian UMK

terhadap KHL

94,07% 95,39% 101,40% 96,05% 100% 104%

2 Jumlah koperasi

karyawan

perusahaan

16 unit 16 unit 100% 16 unit 16 unit 100%

3 Perselisihan

buruh dan

pengusaha

terhadap

kebijakan Pemda

0 0 100% Tidak ada Tidak ada 100%

4 Prosentase

penurunan

kasus-kasus

ketenagakerjaan

di Kota Magelang,

baik kasus

perselisihan

hubungan

industrial maupun

kasus TKI

2% 2% 100% 2% 90% 4.500%

Tumbuh dan berkembangnya suatu perusahaan menjadi lebih besar salah satunya

merupakan peran pekerja dalam membesarkan perusahaan. Secara proporsional

sebaiknya juga diiringi oleh peningkatan kesejahteraan pekerja yang bekerja di

perusahaan tersebut. Indikator utama peningkatan kesejahteraan seorang pekerja

adalah besaran upah yang diterima. Laju inflasi menjadi suatu alasan logis apabila

besaran upah perlu selalu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya. Besaran UMK yang

diusulkan berpatokan pada besaran angka KHL (Kebutuhan Hidup Layak). Pencapaian


UMK terhadap KHL selalu diselaraskan untuk menjaga agar tidak terjadi ketimpangan.

Melalui Sidang Dewan Pengupahan, yang anggotanya terdiri dari wakil pekerja, wakil

pengusaha, Universitas, LSM dan Pemerintah mencari titik temu keseimbangan atas

berbagai kepentingan bersama, diutamakan untuk peningkatan kesejahteraan bersama

baik bagi pekerja maupun bagi pengusaha.

20. Terciptanya wirausaha baru


No Indikator

Sasaran

Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


1 Jumlah

wirausaha baru

20 orang 117 orang 585% 20 orang 25 orang 125%

Kepada para pencari kerja diberikan pelatihan kewirausahaan. Setelah itu para peserta

membentuk suatu KUB (Kelompok Usaha Bersama).

21. Terlindunginya hak-hak keselamatan tenaga kerja


No Indikator

Sasaran

Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


1 Prosentase

perusahaan yang

telah

menerapkan

norma

keselamatan dan

perlindungan

ketenagakerjaan

2,33% 2,33% 100% 2,50% 2,50% 100%

2 Besaran

pekerja/buruh

yang menjadi

peserta program

Jamsostek

35% 35% 100% 40% 45% 113%

Program K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dicanangkan secara nasional oleh

pemerintah setiap tahun di bulan Januari sebagai Bulan K3. Pada bulan ini dilaksanakan

berbagai kegiatan untuk selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat akan arti

pentingnya Keselamatan Kerja. Serangkaian kegiatannya meliputi Apel K3 dan Lomba K3

di perusahaan-perusahaan serta instansi pemerintah. Perusahaan wajib melaksanakan

pengujian peralatan kerja. Penggunaan alat perlindungan kerja seperti Masker, Helm,

wearpack secara langsung merupakan suatu tindakan preventif.

Pemilik usaha harus membantu tenaga kerjanya untuk ikutserta dalam asuransi tenaga

kerja.

Bentuk perlindungan lainnya adalah dengan mengikutkan pekerja sebagai peserta

Jamsostek, dimana Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk


memenuhi kebutuhan minimal tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan

kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti

sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat resiko sosial.

Sampai saat ini, PT Jamsostek (Persero) memberikan 4 (empat) program perlindungan,

yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM),

Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh

tenaga kerja dan keluarganya.

Misi ketiga : Memperkuat dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian kerakyatan

dengan mengoptimalkan potensi daerah yang didukung oleh kemandirian

masyarakat.

1. Terwujudnya pertambahan pelaku usaha di sektor riil (berbagai bidang usaha).


No Indikator

Sasaran

Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


1 Jumlah bidang

usaha Sektor riil

yang berkembang

1100 4371 397,36% 1200 3750 312,50%

Perkembangan bidang usaha sektor riil di Kota Magelang pada tahun 2013 sebanyak

3.750, angka ini menunjukkan penurunan apabila dibandingkan dengan jumlah bidang

usaha sektor riil yang berkembang di tahun 2012 yang tercatat sebanyak 4.371 bidang

usaha. Penurunan ini disebabkan karena adanya pelaku usaha sektor riil yang mengalami

kepailitan

Bentuk lain dari berkembangnya pelaku usaha sektor riil tercermin pula dari jumlah

perijinan SIUP yang dikeluarkan Badan Perijinan dan Pelayanan Terpadu (BP2T) Kota

Magelang pada tahun 2013, yaitu sebanyak 325 SIUP.

2. Terwujudnya peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha ekonomi kerakyatan.


No Indikator

Sasaran

Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


1 Jumlah pelaku

usaha ekonomi

kerakyatan

menerima akses

permodalan

986 898 91,08% 1000 898 89,80%


Bagi pelaku usaha ekonomi kerakyatan dalam hal ini UMKM, kendala yang dihadapi dari

waktu ke waktu dibidang permodalan diantaranya adalah keterbatasan akses atau

ketidakmampuan untuk memenuhi syarat formal bantuan kredit bank, misalnya proposal

bisnis, pemenuhan agunan, dan sejumlah kelengkapan administratif lainnya. Kesulitan

permodalan usaha juga berdampak pada kurangnya produktivitas usaha.

3. Tersedianya kawasan PKL yang tertata sesuai rencana tata ruang


No Indikator

Sasaran

Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


1 Jumlah sektor

informal / PKL

yang tertata

150 PKL 181 PKL 120,67% 150 PKL 238 PKL 158,76%

Penataan PKL pada Tahun 2013 dilaksanakan terhadap 238 PKL yang tersebar di Kota

Magelang yaitu kawasan Alun-alun, Jalan Sigaluh, Kuliner Sejuta Bunga, Jalan Tidar I

(pagi) dan Jalan Tidar II (malam), Jalan Pahlawan.

Penataan PKL yang dilakukan meliputi penataan dalam hal tempat dasaran, lokasi

berjualan, fasilitas/sarana prasarana (seperti penyediaan shelter, meja kursi, tenda,

gerobak, listrik, air dan sebagainya) maupun penataan berkaitan dengan waktu

berjualan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Terdapat 6 (enam) kawasan khusus bagi para PKL yang telah disediakan dan ditata oleh

Pemerintah Kota Magelang, yaitu:

1. Kuliner Tuin Van Java di kawasan Alun-alun

2. Kuliner Sejuta Bunga di kawasan Shoping centre

3. Puri Boga Kencana di kawasan Sub Terminal Kebonpolo

4. Kartika Sari di kawasan Stadion Abu Bakrin

5. Kawasan Kuliner Taman Badaan

6. Kawasan Armada Estate

4. Terwujudnya peningkatan kemampuan kelembagaan PKL sebagai potensi ekonomi

kerakyatan


No Indikator

Sasaran

Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


1 Jumlah

kelembagaan PKL

yang tertib

administrasi

10 10 100% 10 10 100%

2 Jumlah

Paguyupan PKL

10 10 100% 10 10 100%


Kelembagaan PKL dibentuk dalam rangka menjembatani kepentingan, aspirasi,

koordinasi, penyampaian informasi antara pemerintah kepada setiap individu PKL atau

sebaliknya serta antar PKL itu sendiri, dengan kesadaran sama-sama menjadi bagian

dari kepentingan bersama. Melalui kelembagaan ini setiap upaya dapat didukung

bersama.

Upaya pembinaan terhadap organisasi PKL yang ada dilakukan dengan kegiatan:

~ Manajemen pengelolaan usaha PKL.

~ Pemeliharaan kebersihan, kenyamanan dan keindahan lingkungan.

~ Sosialisasi proses penertiban izin lokasi berjualan bagi PKL.

~ Sosialisasi proses penertiban kartu identitas bagi PKL.

~ Pembinaan masalah hak dan kewajiban bagi PKL.

Jumlah paguyuban PKL di Kota Magelang sebanyak 47 paguyuban dari 57 titik/kawasan

PKL. Dari 47 kelompok paguyuban tersebut kemudian diklaster berdasarkan

lokasi/kawasan dimana paguyuban PKL tersebut berada. Sehingga sasaran pembinaan

kelembagaan lebih difokuskan pada 10 (sepuluh) klaster tersebut, yakni:

1. Paguyuban PKL Kawasan Badaan

2. Paguyuban PKL Jalan Senopati

3. Paguyuban PKL Jalan Daha

4. Paguyuban PKL Kawasan Alun-alun

5. Paguyuban PKL Kuliner Sejuta Bunga

6. Paguyuban PKL Jalan Tidar

7. Paguyuban PKL Jalan Jenggala

8. Paguyuban PKL Jalan A Yani

9. Paguyuban PKL Puri Boga Kencana

10. Paguyuban PKL Kawasan Armada Estate

5. Tersedianya pangan yang cukup baik dari segi jumlah maupun mutunya, aman, merata,

halal dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.


No Indikator

Sasaran

Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


1 Adanya regulasi

ketahanan pangan


2 Ketersediaan

pangan utama

100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Cakupan beras

bersubsidi pada

KK miskin

6.000

RTS-PM

5.414

RTS-PM

90,25% 5.500

RTS-PM

4.501

RTS-PM

82%

4 Tingkat

kerawanan

pangan dan gizi

11% 10,34% 106% 10,22% 10,06% 98%

5 Ketersediaan

energi dan

protein perkapita


No Indikator

Sasaran

Tahun 2012 Capaian

Kinerja

2012

Tahun 2013 Capaian

Kinerja


a. Ketersediaan

energi

(Kkal/kap/th)

93.84% 90.02% 95.93% 95% 100% 105%

b. Ketersediaan

protein

(gr/kap/th )

100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 Ketersediaan

informasi

pasokan, harga

dan akses pangan

80% 78% 97,50%

Documents

cara menghitung indikator negatif.pdf