C. MATRIKS RENCANA TINDAK - bappenas.go.id · dasar dan prasekolah; 1. a. Jumlah Kabupaten/kota yang memiliki Dewan Pendidikan yang telah menyusun rencana kerja pengembangan pendidikan

C. MATRIKS RENCANA TINDAK

REPETA 2004 No. Program Pembangunan

Nasional (PROPENAS) Rencana Tindak Indikator Kinerja

Instansi Pelaksana Program RAPBN

2004

1. Program Pendidikan Dasar dan Prasekolah

Peningkatan Sistem dan Pengelolaan Pendidikan

Pusat/Provinsi

Depdiknas, Depag, Depdagri, Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/Kota

Pendidikan Dasar dan Prasekolah

1. Menyempurnakan konsep manajemen berbasis sekolah dan masyarakat;

1. Ditetapkannya pedoman manajemen berbasis sekolah dan masyarakat yang telah diperbaharui;

2. Melanjutkan sosialisasi, diseminasi, perintisan manajemen berbasis sekolah dan masyarakat;

2. Jumlah sekolah/madrasah yang melaksanakan manajemen berbasis sekolah dan masyarakat;

3. Merumuskan beberapa alternatif upaya peningkatan efisiensi pemanfaatan fasilitas pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan prasekolah;

3. Tersusunnya pedoman peningkatan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan prasekolah;

4. Melanjutkan upaya peningkatan kapasitas pengelola pendidikan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;

4. Terlaksananya upaya peningkatan kapasitas pengelola pendidikan dalam menyusun rencana dan melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan;

5. Membentuk jaringan komunikasi antar guru tingkat provinsi, nasional dan internasional sebagai wahana tukar menukar informasi mengenai praktik-praktik terbaik proses pembelajaran;

5. Terselenggaranya forum-forum komunikasi;

6. Melanjutkan reorganisasi dan restrukturisasi sistem penyelenggaraan sekolah luar biasa jenjang pendidikan dasar;

6. Tersedianya pedoman tentang organisasi dan struktur sistem penyelenggaraan sekolah luar biasa jenjang pendidikan dasar;

7. Melakukan advokasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk dalam penyediaan fasilitas pelayanan pendidikan;

7. Terlaksananya advokasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk dalam penyediaan fasilitas pelayanan pendidikan;

8. Menyiapkan naskah akademik dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan pendidikan dasar dan prasekolah untuk pelaksanaan UU SPN;

8. Tersusunnya naskah akademik dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan pendidikan dasar dan prasekolah untuk pelaksanaan UU SPN;

9. Merumuskan peraturan perundangan yang memudahkan dan meningkatkan efisiensi pembiayaan pembangunan pendidikan yang melibatkan peran serta masyarakat;

9. Ditetapkannya peraturan mengenai mekanisme pembiayaan pembangunan pendidikan yang melibatkan partisipasi masyarakat;

VII – 22




2004

10. Menyusun sistem pembiayaan pendidikan yang berkeadilan pada jenjang pendidikan dasar & prasekolah dengan menerapkan sistem penghargaan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dan kinerja bidang pendidikan;

10. Tersusunnya pedoman sistem pembiayaan pendidikan yang berkeadilan pada jenjang pendidikan dasar & prasekolah dengan menerapkan sistem penghargaan yang mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dan kinerja bidang pendidikan

11. Penyempurnaan konsep monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana perbantuan untuk kabupaten/kota;

11. Ditetapkannya pedoman monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana perbantuan untuk kabupaten/kota;

12. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan prasekolah.

12. Jumlah kab/kota yang melaksanakan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.

Kabupaten/Kota: 1. Mengembangkan organisasi pendidikan

yang terintegrasi di Kabupaten/Kota untuk memperkuat partisipasi masyarakat serta kerjasama dan koordinasi antar jenis dan jalur pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan prasekolah;

1. a. Jumlah Kabupaten/kota yang memiliki Dewan Pendidikan yang telah menyusun rencana kerja pengembangan pendidikan dasar dan prasekolah;

1. b. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki komite sekolah;

2. Memperluas pelaksanaan manajemen berbasis sekolah/masyarakat untuk jenjang pendidikan dasar dan prasekolah;

2. Jumlah sekolah/madrasah yang melaksanakan manajemen berbasis sekolah dan masyarakat;

3. Melanjutkan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan dasar dan prasekolah di tingkat kabupaten/kota melalui kegiatan advokasi dan bentuk-bentuk kerjasama lainnya;

3. a. Berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan dasar dan prasekolah di tingkat kabupaten/kota;

3. b. Jumlah sekolah/madrasah swasta; 3. c. Proporsi siswa sekolah/madrasah

swasta; 4. Meningkatkan pengawasan dan

akuntabilitas kinerja sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan di tingkat kabupaten/kota;

4. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dan rencana dengan peraturan yang berlaku;

5. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pada jenjang pendidikan dasar dan prasekolah;

5. a. Jumlah sekolah/madrasah yang digabung;

5. b. Rasio sekolah : guru pada sekolah/madrasah yang digabung;

5. c. Rasio sekolah : murid pada sekolah/madrasah yang digabung;

VII – 23




2004

6. Menyusun sistem pembiayaan pendidikan dasar dan prasekolah yang terpadu di tingkat kabupaten/kota dengan mempertimbangkan keragaman antar wilayah;

6. Tersusunnya sistem pembiayaan pendidikan dasar dan prasekolah yang terpadu di tingkat kabupaten/kota dengan mempertimbangkan keragaman antar wilayah;

7. Melaksanakan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku untuk peningkatan sistem pengelolaan pendidikan dasar dan prasekolah diluar wewenang Pusat dan Provinsi.

7. Indikator yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.

Perluasan dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan

Pusat/Provinsi :


Pe ndidikan Dasar dan Prasekolah

1. Memberikan dana perbantuan berbentuk hibah (block grant) kepada Kabupaten/Kota yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan baik penduduk laki-laki maupun perempuan pada jenjang pendidikan dasar dan prasekolah;

1. a. Angka partisipasi pendidikan; 1. b. Indeks paritas gender;

2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas bantuan yang diberikan untuk peningkatan partisipasi pendidikan baik di tingkat kabupaten/kota, maupun provinsi dan nasional;

2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas bantuan yang diberikan untuk peningkatan partisipasi pendidikan baik di tingkat kabupaten/kota, maupun provinsi dan nasional;

Kabupaten/Kota:

1. Menambah ruang kelas baru dan unit sekolah/madrasah baru baik negeri maupun swasta termasuk penyediaan guru secara selektif terutama di daerah-daerah dengan jumlah penduduk usia jenjang pendidikan dasar dan prasekolah yang masih banyak belum tertampung;

1. Angka partisipasi pendidikan tingkat kabupaten/kota;

2. Memperbaiki, merehabilitasi, dan merevitalisasi fasilitas pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan prasekolah;

2. Proporsi fasilitas pendidikan yang memenuhi standar yang berlaku;

3. Melaksanakan penjaringan anak usia sekolah baik yang belum pernah sekolah maupun yang putus sekolah untuk masuk ke dalam sistem pendidikan;

3. Angka partisipasi pendidikan;

VII – 24




2004

4. Menyelenggarakan pendidikan layanan khusus bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam dan bencana sosial melalui SD Kecil, SD Satu Guru, SD Multi-kelas, SLTP-MTs Terbuka, SLTP-MTs Kelas Jauh/Guru Kunjung, sesuai dengan kondisi dan situasi daerah;


5. Menyelenggarakan pendidikan khusus bagi anak-anak yang memiliki keunggulan dan yang memiliki tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran khususnya yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau intelektual;

5. a. Angka partisipasi pendidikan; 5. b. Angka mengulang kelas; 5. c. Angka putus sekolah; 5. d. Indeks paritas gender;

6. Melanjutkan program beasiswa bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu termasuk beasiswa untuk menarik anak usia jenjang pendidikan dasar yang berada di luar sistem sekolah baik yang belum bersekolah maupun yang putus sekolah dengan tetap memberi perhatian pada keadilan dan kesetaraan gender;

6. a. Angka partisipasi pendidikan khususnya untuk penduduk miskin;

6. b. Indeks paritas gender; 6. c. Angka putus sekolah; 6. d. Proporsi siswa penerima beasiswa;

7. Melakukan advokasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menyelesaikan pendidikan sampai jenjang SLTP/MTs;

7. Meningkatnya intensitas pelaksanaan advokasi dan sosialisasi;

8. Melanjutkan pemberian dana imbal swadaya bagi sekolah/madrasah negeri dan swasta agar mampu berkembang dan mandiri;

8. Jumlah fasilitas yang ditambahkan/diperbaiki pada sekolah/madrasah penerima imbal swadaya;

9. Melaksanakan kegiatan lainnya sesuai peraturan yang berlaku untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan prasekolah diluar wewenang Pusat dan Provinsi.


Peningkatan Kualitas Pendidikan Pusat/Provinsi :


Pe ndidikan Dasar dan Prasekolah

1. Menata pelaksanaan kurikulum nasional untuk jenjang pendidikan dasar dan prasekolah yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional;

1. Tertatanya pelaksanaan kurikulum pendidikan nasional untuk jenjang pendidikan dasar dan prasekolah;

2. Melaksanakan sosialisasi, asistensi dan evaluasi pelaksanaan kurikulum;

2. Terlaksananya sosialisasi, asistensi dan evaluasi pelaksanaan kurikulum;

VII – 25




2004

3. Melanjutkan penyempurnaan pedoman pembelajaran moral, keimanan dan ketaqwaan, budi pekerti, bahasa, sastra dan pendidikan lingkungan sesuai dengan kondisi setempat;

3. Tersedianya pedoman pembelajaran moral, keimanan dan ketaqwaan, budi pekerti, sastra dan pendidikan lingkungan sesuai dengan kondisi setempat;

4. Menyempurnakan konsep pendidikan kecakapan hidup pada jenjang TK, SD-MI, dan SLTP-MTs yang disesuaikan dengan tahap tumbuh kembang anak dan kebutuhan siswa dalam menjalani hidup bermasyarakat;

4. Tersedianya pedoman pendidikan kecakapan hidup pada jenjang TK, SD-MI, dan SLTP-MTs yang telah disesuaikan dengan masa tumbuh kembang anak dan kebutuhan siswa dalam menjalani hidup bermasyarakat;

5. Melaksanakan pembinaan teknis sekolah rujukan nasional;

5. Terlaksananya pembinaan teknis sekolah rujukan nasional;

6. Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan standar pelayanan minimal jenjang pendidikan dasar dan prasekolah untuk tingkat kabupaten/kota;

6. Proporsi kabupaten/kota yang memiliki standar pelayanan minimal jenjang pendidikan dasar dan prasekolah;

7. Menyempurnakan sistem penilaian hasil akhir belajar siswa;

7. Tersedianya pedoman penilaian hasil belajar siswa;

8. Menyempurnakan standar kompetensi dasar setiap mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar;

8. Tersedianya standar kompetensi dasar setiap mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar;

9. Menyempurnakan standar kompetensi tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan prasekolah;

9. Tersedianya standar kompetensi tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan prasekolah

10. Melanjutkan penyusunan sistem sertifikasi guru;

10. Tersedianya sistem sertifikasi guru;

11. Melanjutkan penyusunan sistem penghargaan guru;

11. Tersedianya sistem penghargaan guru;

12. Menyelenggarakan pelatihan guru jenjang pendidikan dasar dan prasekolah di provinsi;

12. Jumlah guru yang terlatih jenjang pendidikan dasar dan prasekolah;

13. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi tenaga kependidikan non guru untuk bidang-bidang manajemen dan kepemimpinan;

13. a. Jumlah tenaga kependidikan non guru yang terlatih untuk bidang-bidang manajemen dan kepemimpinan;

13. b. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki rencana pengembangan pendidikan di tingkat kabupaten/kota;

13. c. Proporsi sekolah/madrasah yang memiliki rencana pengembangan sekolah/madrasah;

14. Melaksanakan promosi minat keilmuan serta meningkatkan kreativitas dan inovasi guru melalui pelaksanaan berbagai simposium, workshop, lomba dan pelatihan guru;

14. a. Jumlah guru yang mengikuti simposium, workshop, lomba dan pelatihan;

14. b. Jumlah inovasi pembelajaran yang diciptakan;

VII – 26




2004

15. Menumbuhkan minat siswa pada ilmu pengetahuan dan kreativitas melalui berbagai lomba;

15. a. Terlaksananya berbagai lomba bidang studi dan kreativitas siswa;

15. b. Jumlah siswa yang mengikuti lomba;

16. Menyempurnakan penyusunan sistem penilaian kinerja sekolah/madrasah;

16. Tersedianya Pedoman penilaian kinerja sekolah/madrasah;

17. Memberikan dana perbantuan dalam bentuk hibah (block grant) yang ditujukan untuk peningkatan mutu pendidikan jenjang pendidikan dasar dan prasekolah, dan pelaksanaannya diutamakan dalam bentuk imbal swadaya;

17. Jumlah sekolah yang melaksanakan peningkatan manajemen mutu;

18. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan di atas berdasar indikator-indikator kualitas pendidikan;

18. Laporan tentang keberhasilan dan masalah mutu pendidikan;

Kabupaten/Kota:

1. Melakukan penambahan fasilitas fungsional seperti ruang perpustakaan, ruang olahraga, dan ruang laboratorium dan pusat sumber belajar yang dilengkapi dengan sarana/peralatan pendukungnya;

1. a. Proporsi sekolah/madrasah yang memiliki perpustakaan;

1. b. Proporsi sekolah/madrasah yang memiliki ruang laboratorium;

1. c. Proporsi sekolah/madrasah yang memiliki fasilitas olahraga;

1. d. Proporsi sekolah/madrasah yang memiliki pusat sumber belajar;

2. Menyediakan buku pelajaran pokok dan alat peraga belajar secara memadai;

2. a. Rasio buku per siswa; 2. b. Rasio alat peraga per guru;

3. Melanjutkan program beasiswa bagi anak berprestasi

3. Jumlah siswa yang menerima beasiswa prestasi;

4. Meningkatkan mutu dan kualifikasi guru melalui pendidikan dan latihan sesuai kebutuhan dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar mengajar;

4. a. Rasio guru yang memiliki kualifikasi sesuai standar;

4. b. Hasil evaluasi belajar siswa;

5. Melakukan rekruitmen guru sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan;

5. a. Jumlah guru yang dikaryakan; 5. b. Rasio guru yang memiliki kualifikasi

sesuai standar;

6. Memfasilitasi sekolah/madrasah untuk melaksanakan pendidikan kecakapan hidup melalui berbagai pelatihan bagi guru dan fasilitas lainnya yang diperlukan;

6. Jumlah pelatihan dan fasilitas pendidikan kecakapan hidup;

7. Memfasilitasi sekolah/madrasah untuk mengintegrasikan pendidikan moral, iman dan taqwa, budi pekerti, bahasa, sastra, dan pendidikan lingkungan sesuai dengan kondisi setempat;

7. Jumlah sekolah/madrasah yang melaksanakan integrasi pendidikan moral, iman dan taqwa, budi pekerti, bahasa, sastra, dan pendidikan lingkungan sesuai dengan kondisi setempat;

VII – 27




2004

8. Menyediakan dana operasional sekolah/madrasah untuk mendukung proses belajar mengajar yang berkualitas;

8. a. Jumlah dana operasional sekolah/madrasah yang disediakan kabupaten/kota;

8. b. Jumlah sekolah/madrasah yang menerima dana operasional dari pemerintah kabupaten/kota;

9. Melaksanakan kegiatan lainnya sesuai peraturan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas pendidikan di luar wewenang Pusat dan Provinsi.

9. Indikator yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.

2. Program Pendidikan Menengah Peningkatan Sistem dan Pengelolaan Pendidikan

Pusat/Provinsi:


Pe ndidikan Menengah

1. Menyempurnakan konsep manajemen berbasis sekolah dan masyarakat;

1. Ditetapkannya pedoman manajemen berbasis sekolah dan masyarakat yang telah diperbaharui;

2. Melanjutkan sosialisasi, diseminasi, perintisan manajemen berbasis sekolah dan pendidikan berbasis masyarakat;

2. Jumlah sekolah yang melaksanakan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan pendidikan berbasis masyarakat;

3. Merumuskan beberapa alternatif upaya peningkatan efisiensi pemanfaatan fasilitas pendidikan pada jenjang pendidikan menengah;

3. Tersusunnya pedoman peningkatan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pendidikan pada jenjang pendidikan menengah;

4. Melanjutkan upaya peningkatan kapasitas pengelola pendidikan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;

4. Terlaksananya upaya peningkatan kapasitas pengelola pendidikan dalam menyusun rencana dan melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan;

5. Membentuk jaringan komunikasi antar guru tingkat provinsi, nasional dan internasional sebagai wahana tukar menukar informasi mengenai praktik-praktik terbaik proses pembelajaran;

5. Terselenggaranya forum-forum komunikasi;

6. Melanjutkan reorganisasi dan restrukturisasi sistem penyelenggaraan sekolah luar biasa jenjang pendidikan menengah;

6. Tersedianya pedoman tentang organisasi dan struktur sistem penyelenggaraan sekolah luar biasa jenjang pendidikan menengah;

7. Melakukan advokasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk dalam penyediaan fasilitas pelayanan pendidikan;

7. Terlaksananya advokasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk dalam penyediaan fasilitas pelayanan pendidikan;

8. Menyiapkan naskah akademik dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan pendidikan menengah untuk pelaksanaan UUSPN;

8. Tersusunnya naskah akademik dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan pendidikan menengah untuk pelaksanaan UU SPN;

VII – 28




2004

9. Merumuskan peraturan perundangan yang memudahkan dan meningkatkan efisiensi pembiayaan pembangunan pendidikan yang melibatkan peran serta masyarakat;

9. Ditetapkannya peraturan mengenai mekanisme pembiayaan pembangunan pendidikan yang melibatkan partisipasi masyarakat;

10. Menyusun sistem pembiayaan pendidikan yang berkeadilan pada jenjang pendidikan menengah dengan menerapkan sistem penghargaan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dan kinerja bidang pendidikan;

10. Tersusunnya pedoman sistem pembiayaan pendidikan yang berkeadilan pada jenjang pendidikan menengah dengan menerapkan sistem penghargaan yang mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dan kinerja bidang pendidikan

11. Penyempurnaan konsep monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana perbantuan untuk kabupaten/kota;

11. Ditetapkannya pedoman monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana perbantuan untuk kabupaten/kota;

12. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah;

12. Jumlah kab/kota yang melaksanakan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;

Kabupaten/Kota: 1. Mengembangkan organisasi pendidikan

yang terintegrasi di Kabupaten/Kota untuk memperkuat partisipasi masyarakat serta kerjasama dan koordinasi antar jenis dan jalur pendidikan pada jenjang pendidikan menengah;

1. a. Jumlah Kabupaten/kota yang memiliki Dewan Pendidikan yang telah menyusun rencana kerja pengembangan pendidikan menengah;

1. b. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki komite sekolah;

2. Memperluas pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan pendidikan berbasis masyarakat untuk jenjang pendidikan menengah;

4. Jumlah sekolah/madrasah yang melaksanakan manajemen berbasis sekolah dan pendidikan berbasis masyarakat;

3. Melanjutkan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan menengah di tingkat kabupaten/kota melalui kegiatan advokasi dan bentuk-bentuk kerjasama lainnya;

3. a. Berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan menengah di tingkat kabupaten/kota;

3. b. Jumlah sekolah/madrasah swasta; 3. c. Proporsi siswa sekolah/madrasah

swasta; 4. Meningkatkan pengawasan dan

akuntabilitas kinerja sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan di tingkat kabupaten/kota;

4. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dan rencana dengan peraturan yang berlaku;

5. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pada jenjang pendidikan menengah;

5. Rasio pemanfaatan fasilitas (use factor);

VII – 29




2004

6. Menyusun sistem pembiayaan pendidikan menengah yang terpadu di tingkat kabupaten/kota dengan mempertimbangkan keragaman antar wilayah;

6. Tersusunnya sistem pembiayaan pendidikan menengah yang terpadu di tingkat kabupaten/kota dengan mempertimbangkan keragaman antar wilayah;

7. Melaksanakan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku untuk peningkatan sistem pengelolaan pendidikan menengah diluar wewenang Pusat dan Provinsi;



Pe ndidikan Menengah

Pusat/Provinsi :


1. Memberikan dana perbantuan berbentuk hibah (block grant) kepada Kabupaten/Kota yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan baik penduduk laki-laki maupun perempuan pada jenjang pendidikan menengah;

1. a. Angka partisipasi pendidikan; 1. b. Indeks paritas gender;

2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas bantuan yang diberikan untuk peningkatan partisipasi pendidikan baik di tingkat kabupaten/kota, maupun provinsi dan nasional;

2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas bantuan yang diberikan untuk peningkatan partisipasi pendidikan baik di tingkat kabupaten/kota, maupun provinsi dan nasional;

Kabupaten/Kota:

1. Menambah ruang kelas baru dan unit sekolah/madrasah baru baik negeri maupun swasta termasuk penyediaan guru secara selektif terutama di daerah-daerah dengan jumlah penduduk usia jenjang pendidikan menengah yang masih banyak yang belum tertampung;

1. Angka partisipasi pendidikan tingkat kabupaten/kota;

2. Memperbaiki, merehabilitasi, dan merevitalisasi fasilitas pendidikan pada jenjang pendidikan menengah;

2. Proporsi fasilitas pendidikan yang memenuhi standar yang berlaku;

3. Menyelenggarakan pendidikan layanan khusus bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam dan bencana sosial sesuai dengan kondisi dan situasi daerah;


VII – 30




2004

4. Menyelenggarakan pendidikan khusus bagi anak-anak yang memiliki keunggulan dan yang memiliki tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran khususnya yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau intelektual;

4. a. Angka partisipasi pendidikan; 4. b. Angka mengulang kelas; 4. c. Angka putus sekolah; 4. d. Indeks paritas gender;

5. Melanjutkan program beasiswa bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu termasuk beasiswa untuk menarik anak usia jenjang pendidikan menengah yang berada di luar sistem sekolah baik yang belum bersekolah maupun yang putus sekolah dengan tetap memberi perhatian pada keadilan dan kesetaraan gender;

5. a. Angka partisipasi pendidikan khususnya untuk penduduk miskin;

5. b. Indeks paritas gender; 5. c. Angka putus sekolah; 5. d. Proporsi siswa penerima beasiswa;

6. Melakukan advokasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan menengah;

6. Meningkatnya intensitas pelaksanaan advokasi dan sosialisasi;

7. Melanjutkan pemberian dana imbal swadaya bagi sekolah-sekolah negeri dan swasta agar mampu berkembang dan mandiri;

7. Jumlah fasilitas yang ditambahkan/diperbaiki pada sekolah penerima imbal swadaya;

8. Melaksanakan kegiatan lainnya sesuai peraturan yang berlaku untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah diluar wewenang Pusat dan Provinsi.

8. Indikator lain sesuai sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

Peningkatan Kualitas Pendidikan Pe ndidikan Menengah Pusat/Provinsi :


1. Menata pelaksanaan kurikulum nasional pendidikan menengah yang sesuai dengan kebutuhan nasional;

1. Tertatanya pelaksanaan kurikulum nasional pendidikan menengah;

2. Melaksanakan sosialisasi, asistensi dan evaluasi pelaksanaan kurikulum;

2. Terlaksananya sosialisasi, asistensi dan evaluasi pelaksanaan kurikulum;

3. Melanjutkan penyusunan standar kompetensi nasional berdasarkan bidang keahlian;

3. Tersusunnya standar kompetensi nasional berdasarkan bidang keahlian;

4. Penyempurnaan konsep reengineering pendidikan kejuruan;

4. Tersedianya pedoman reengineering pendidikan kejuruan yang diperbaharui;

5. Melanjutkan penyempurnaan konsep pembelajaran moral, keimanan dan ketaqwaan, budi pekerti, bahasa sastra dan pendidikan lingkungan sesuai dengan kondisi setempat

5. Tersedianya pedoman pembelajaran moral, keimanan dan ketaqwaan, budi pekerti, bahasa sastra dan pendidikan lingkungan sesuai dengan kondisi setempat yang terbaharui;

VII – 31




2004

6. Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan standar pelayanan minimal jenjang pendidikan menengah untuk tingkat kabupaten/kota;

6. Proporsi kabupaten/kota yang memiliki standar pelayanan minimal jenjang pendidikan menengah;

7. Menyempurnakan sistem penilaian hasil akhir belajar siswa;

7. Tersedianya pedoman penilaian hasil belajar siswa;

8. Melanjutkan penyusunan sistem sertifikasi guru;

8. Tersedianya sistem sertifikasi guru;

9. Melanjutkan penyusunan sistem penghargaan guru;

9. Tersedianya sistem penghargaan guru;

10. Menyelenggarakan pelatihan guru jenjang pendidikan menengah di tingkat provinsi;

10. Jumlah guru jenjang pendidikan menengah yang dilatih;

11. Menyempurnakan standar kompetensi tenaga kependidikan jenjang pendidikan menengah;

11. Tersedianya standar kompetensi tenaga kependidikan jenjang pendidikan menengah;

12. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kependidikan non guru untuk bidang-bidang manajerial perencanaan dan kepemimpinan;

12. a. Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki rencana pengembangan pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota;

12. b. Proporsi sekolah/madrasah yang memiliki rencana pengembangan sekolah;

13. Menyusun sistem penilaian kinerja sekolah/madrasah;

13. Tersedianya sistem penilaian kinerja sekolah/madrasah;

14. Memberikan dana perbantuan dalam bentuk hibah (block grant) yang ditujukan untuk peningkatan mutu pendidikan jenjang pendidikan menengah, dan pelaksanaannya diutamakan dalam bentuk imbal swadaya;

14. Jumlah sekolah/madrasah penerima hibah di setiap kabupaten/ kota;

15. Menyempurnakan standar sistem pengujian, penilaian dan kelulusan;

15. Tersedianya sistem pengujian, penilaian dan kelulusan;

16. Menyempurnakan standar kompetensi dasar setiap mata pelajaran pada jenjang pendidikan menengah;

16. Tersedianya standar kompetensi dasar setiap mata pelajaran pada jenjang pendidikan menengah;

17. Mengembangkan dan menyempurnakan konsep pendidikan kecakapan hidup termasuk keterampilan vokasional bagi siswa yang tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi;

17. Tersedianya pedoman pendidikan kecakapan hidup yang diperbaharui;

18. Melakukan sosialisasi, asistensi dan evaluasi pelaksanaan kurikulum;

18. Jumlah sekolah/madrasah yang menerapkan kurikulum yang diperbaharui;

19. Melaksanakan pengembangansekolah/madrasah model yang terstandar;

19. Terlaksananya pengembangan sekolah/madrasah model yang terstandar;

VII – 32




2004

20. Melaksanakan promosi minat keilmuan serta meningkatkan kreatifitas dan inovasi bagi guru melalui pelaksanaan berbagai simposium, workshop, lomba dan pelatihan guru;

20. a. Jumlah guru yang mengikuti simposium, workshop, lomba, dan pelatihan

18. b. Jumlah inovasi pembelajaran yang diciptakan;

21. Menumbuhkan minat siswa pada ilmu pengetahuan dan penelitian;

19. a. Terlaksananya lomba karya ilmiah dan lomba-lomba lainnya;

19. b. Jumlah siswa yang mengikuti lomba di tingkat nasional dan internasional

22. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan di atas berdasar indikator-indikator kualitas pendidikan.

20. Laporan tentang keberhasilan dan masalah mutu pendidikan;

Kabupaten/Kota:

1. Melaksanakan reengineering dan menyelenggarakan program studi khusus untuk pendidikan kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah setempat;

1. Jumlah program studi yang dikembangkan yang sesuai dengan kebutuhan daerah;

2. Memfasilitasi sekolah/madrasah untuk melaksanakan pendidikan kecakapan hidup termasuk keterampilan vokasional bagi siswa yang tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi;

2. Jumlah sekolah/madrasah yang melaksanakan pendidikan kecakapan hidup;

3. Melakukan penambahan fasilitas fungsional seperti ruang perpustakaan, fasilitas olahraga, dan ruang laboratorium serta pusat sumber belajar yang dilengkapi dengan sarana/peralatan pendukungnya;

3. a. Proporsi sekolah/madrasah yang memiliki perpustakaan;

3. b. Proporsi sekolah/madrasah yang memiliki ruang laboratorium;

3. c. Proporsi sekolah/madrasah yang memiliki fasilitas olahraga;

3. d. Proporsi sekolah/madrasah yang memiliki pusat sumber belajar;

4. Menyediakan buku pelajaran pokok dan alat peraga belajar secara memadai;

4. a. Rasio buku per siswa; 4. b. Rasio alat peraga per guru

5. Melanjutkan program pemberian beasiswa bagi anak berprestasi

5. Jumlah siswa penerima beasiswa prestasi;

6. Meningkatkan mutu dan kualifikasi guru melalui pendidikan dan latihan sesuai kebutuhan dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar mengajar;

6. a. Rasio guru yang memiliki kualifikasi sesuai standar;

6. b. Hasil evaluasi belajar siswa;

7. Melakukan rekruitmen guru sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan;

7. a. Jumlah guru yang dikaryakan; 7. b. Rasio guru yang memiliki kualifikasi

sesuai standar;

VII – 33




2004

8. Memfasilitasi sekolah/madrasah untuk mengintegrasikan pendidikan moral, iman dan taqwa, budi pekerti, bahasa, sastra, dan pendidikan lingkungan sesuai dengan kondisi setempat;

8. Jumlah sekolah/madrasah yang mengintegrasikan pendidikan moral, iman dan taqwa, budi pekerti, bahasa, sastra, dan pendidikan lingkungan sesuai dengan kondisi setempat;

9. Memfasilitasi sekolah/madrasah terutama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan untuk menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan industri;

9. Jumlah sekolah yang menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan industri;

10. Menyediakan dana operasional sekolah/madrasah untuk mendukung proses belajar mengajar yang berkualitas;

10. a. Jumlah dana operasional sekolah/madrasah yang disediakan kabupaten/kota;

10. b. Jumlah sekolah/madrasah yang menerima dana operasioanal dari pemerintah kabupaten/kota;

11. Melaksanakan kegiatan lainnya sesuai peraturan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas pendidikan di luar wewenang Pusat dan Provinsi.

11. Indikator lain yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan

3. Program Pendidikan Tinggi Penataan Sistem dan Pengelolaan Pendidikan

Depdiknas dan Depag Pendidikan Tinggi

1. Menyiapkan naskah akademik dalam rangka penyusunan RUU perguruan inggi sebagai BHMN;

1. Tersusunnya naskah akademik RUU perguruan tinggi sebagai BHMN;

2. Memantapkan penerapan paradigma baru pendidikan tinggi melalui aktualisasi asas otonomi, akreditasi, akuntabilitas, evaluasi diri dan kualitas;

2. Terlaksananya pengelolaan PT sesuai dengan paradigma baru;

3. Melakukan penataan organisasi dan pengembangan sistem informasi manajemen, serta pengkajian perundang-undangan perguruan tinggi;

3. Terlaksananya penataan organisasi dan sistem informasi manajemen serta tersusunnya hasil kajian perundang-undangan PT;

4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem akreditasi program studi untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;

4. Terakreditasinya program studi secara efisien dan efektif;

5. Menerapkan mekanisme perencanaan program dan penganggaran terpadu melalui mekanisme “block grant” berdasarkan kompetisi berjenjang;

5. Terlaksananya perencanaan program dan penganggaran terpadu melalui mekanisme block grant berdasarkan kompetisi;

6. Melakukan penyempurnaan mekanisme dan sistem evaluasi diri dan sosialisasi pentingnya evaluasi diri sebagai dasar (entry point) dalam perencanaan pengembangan perguruan tinggi;

6. Terbentuknya sistem evaluasi diri di PT dalam perencanaan program dan tersosialisasikannya sistem tersebut;

VII – 34




2004

7. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pendidikan secara terpadu dan efisien untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

7. Meningkatnya efisiensi pemanfaatan sumber daya pendidikan secara terpadu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Peningkatan Relevansi dan Kualitas Pendidikan Tinggi


1. Meningkatkan proporsi dosen yang berpendidikan pasca sarjana;

1. Proporsi tenaga pengajar yang berkualifikasi S2 dan S3;

2. Meningkatkan penyelenggaraan program pasca sarjana dalam pengelolaan dan daya tampung;

2. Jumlah mahasiswa pasca sarjana;

3. Meningkatkan mutu dan kapasitas program S-1 dan diploma;

3. Meningkatkan mutu dan kapasitas program S-1 dan diploma;

4. Mengadakan sarana dan prasarana penunjang pendidikan;

4. Tersedianya sarana prasarana dan fasilitas penunjang yang sesuai dengan standar minimal penyelenggaraan pendidikan;

5. Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian melalui peningkatan kualitas tenaga peneliti dan pemantapan sistem kompetitif berjenjang;

5. Jumlah penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan;

6. Mendorong kerjasama penelitian dan pengembangan hasil penelitian antarperguruan tinggi, antarperguruan tinggi dan lembaga penelitian/dunia usaha baik nasional maupun internasional, khususnya untuk mendukung sumber daya lokal;

6. Terwujudnya jalinan kerjasama penelitian antarperguruan tinggi dan lembaga penelitian/dunia usaha baik nasional maupun internasional, khususnya untuk mendukung sumberdaya lokal;

7. Memberdayakan stakeholder pendidikan tinggi dalam mendukung penyelenggaraan dan evaluasi kualitas pendidikan tinggi;

7. Terlaksananya pemberdayaan stakeholder;

8. Meningkatkan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk kemaslahatan masyarakat;

8. Terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat;

9. Meningkatkan kualitas kegiatan kemahasiswaan dan meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ekstra kurikuler;

9. Terselenggaranya kegiatan kemahasiswaan dan pertisipasi mahasiswa dalam kegiatan ekstra kurikuler;

VII – 35




2004

10. Meningkatkan kerja antara LPTK, Sekolah dan instansi terkait lainnya sebagai upaya penyegaran pengalaman mengajar dan peningkatan kualitas proses pembelajaran.

10. Terwujudnya kerjasama antara LPTK, sekolah dan instansi terkait lainnya dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran.



1. Meningkatkan daya tampung terutama untuk program studi yang menunjang kemajuan ekonomi, penguasaan sains dan teknologi, peningkatan kualitas hidup serta mendorong peran PT swasta;

1. APK Pendidikan Tinggi;

2. Meningkatkan pelaksanaan sistem belajar jarak jauh;

2. Terselenggaranya pelaksanaan belajar jarak jauh pada PT;

3. Melaksanakan pembukaan program studi baru program S-1 dan program diploma secara terkendali, terutama bidang sains dan teknologi, dan peningkatan penyebaran program studi prioritas, sehingga mencerminkan keseimbangan geografis dan kawasan pertumbuhan ekonomi terpadu;

3. Jumlah program studi baru pada program S1 dan diploma;

4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan proses pembelajaran agar mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu dengan tidak mengurangi kualitas lulusan PT;

4. Jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu

5. Melanjutkan pemberian beasiswa prestasi dan beasiswa bantuan belajar kepada mahasiswa yang kurang mampu, serta bantuan lainnya bagi mahasiswa yang terkena dampak kerusuhan dan bencana alam;

5. Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa

6. Meningkatkan pemerataan kapasitas pendidikan tinggi secara geografis untuk mendukung pembangunan daerah dan memberikan kesempatan bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah termasuk kelompok masyarakat dari daerah yang bermasalah

6. Terwujudnya kapasitas pendidikan tinggi yang mampu mendukung pembangunan daerah dan pemerataan kesempatan bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah;

VII – 36




2004

4. Program Pendidikan Luar Sekolah Pendidikan Luar Sekolah Pusat:


1. Mengembangkan kebijakan makro melalui kajian program dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pendidikan luar sekolah (PLS) yang berwawasan gender;

1. Terumuskannya kebijakan makro dalam pengembangan program PLS yang berwawasan gender;

2. Mengembangkan kebijakan dan strategi penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan fungsional dan kesetaraan Paket A,B dalam rangka penuntasan Wajar 9 tahun;

2. Terumuskannya kebijakan dan strategi penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan fungsional dan kesetaraan dalam rangka Wajar Dikdas 9 tahun ;

3. Melanjutkan penyusunan standar kompetensi kursus-kursus berdasarkan bidang keahlian;

3. Standar kompetensi kursus-kursus berdasarkan bidang keahlian;

4. Menyusun bahan ajar yang berbasis kompetensi dan pedoman penilaian hasil belajar paket A, B , C dan KF ;

4. Tersusunnya pedoman penilaian hasil belajar dan bahan ajar berbasis kompetensi paket A kls IV, paket B kls 1, paket C kls 1 dan KF;

5. Menetapkan materi ujian nasional Paket A, B dan kursus-kursus serta naskah ujian akhir nasional (UAN) Paket C;

5. Materi UAN Paket A, B dan kursus serta naskah UAN Paket C;

6. Memberikan dana perbantuan dalam bentuk hibah (block grant) kepada provinsi, kabupaten/kota dan kelompok organisasi sosial (termasuk lembaga keagamaan);

6. Jumlah warga belajar yang memperoleh layanan PLS;

7. Melanjutkan pengembangan pola pendidikan untuk semua (education for all);

7. Terumuskannya pedoman analisa situasi dan rencana aksi pendidikan untuk semua (PUS) di Tingkat Provinsi/Kab;

8. Meningkatkan kualitas (capacity building) para petugas/penyelenggara sebagai master trainer setiap program pendidikan luar sekolah melalui penyusunan akreditasi dan sertifikasi master trainer serta berbagai pelatihan;

8. a. Terumuskannya sistem akreditasi dan sertifikasi master trainer;

8. b. Jumlah master trainer yang berkualitas;

9. Memberdayakan BPKB, SKB PKBM, TBM dan lembaga-lembaga kursus dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan PLS;

9. Jumlah warga belajar yang memperoleh layanan PLS yang berkualitas dari BPKB, SKB,PKBM dan lembaga-lembaga kursus;

10. Melaksanakan pengendalian mutu penyelenggaraan dan program PLS melalui supervisi, monitoring, evaluasi dan analisa pelaksanaan dan pelaporan serta pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) program PLS;

10. Terlaksananya dan terumuskannya laporan hasil supervisi, monitoring , evaluasi dan analisa pelaksanaan dan pelaporan serta terlaksananya SIM program PLS;

VII – 37




2004

11. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan program PLS;

11. Jumlah warga belajar yang memperoleh pelayanan PLS dari kerjasama dengan instansi/lembaga terkait;

12. Mengembangkan kebijakan, strategi Pendidikan Anak Dini Usia (PADU) dan koordinasi dengan berbagai instansi dan lembaga masyarakat dalam rangka mengembangankan potensi dan mempersiapkan anak masuk sekolah dasar;

12. Terumuskannya kebijakan dan strategi PADU dan terlaksananya koordinasi layanan PADU;

13. Merumuskan kurikulum PADU; 13. Terumuskan kurikulum PADU;

Provinsi:

1. Melaksanakan program PLS yang bersifat lintas Kabupaten/Kota yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh Kabupaten/Kota dilihat dari efektivitas /efisiensi;

1. Terlaksananya program PLS yang bersifat lintas Kabupaten/Kota;

2. Melaksanakan sosialisasi pelayanan SPM; 2. Terlaksananya sosialisasi pelayanan SPM;

3. Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan PLS;

3. Jumlah tenaga kependidikan PLS yang kompeten;

4. Menyediakan bantuan pengadaan bahan ajar PLS secara memadai;

4. Tersedianya bantuan bahan ajar PLS ;

5. Membina dan mengembangkan SKB; 5. Jumlah SKB yang terbina; 6. Mengembangkan dan melaksanakan

ujicoba model pembelajaran PLS oleh BPKB;

6. Tersedianya model pembelajaran PLS dan terselenggaranya ujicoba model pembelajaran PLS;

7. Melaksanakan supervisi, evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan dan pelaporan serta pengembangan SIM program PLS tingkat provinsi;

7. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan serta terlaksananya pengembangan SIM tingkat provinsi;

8. Menyusun naskah UAN Paket A dan B; 8. Naskah UAN Paket A dan B; 9. Melakukan koordinasi pelaksanaan

kebijakan dan strategi perluasan jangkauan layanan dan sosialisasi PADU;

9. Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi layanan PADU;

10. Melanjutkan perumusan analisa situasi dan rencana aksi pendidikan untuk semua (PUS) tingkat provinsi;

10. Jumlah provinsi yang telah merumuskan dokumen analisa situasi dan rencana aksi PUS tingkat provinsi;

Kabupaten/Kota

1. Membina pendidikan anak dini usia (0-6 tahun) sebagai upaya mengembangkan potensi dan menyiapkan mereka untuk masuk sekolah;

1. Jumlah lembaga Penitipan Anak, Kelompok Bermain , posyandu dan satuan pendidikan prasekolah sejenis lainnya yang memperoleh pembinaan PADU;

VII – 38




2004

2. Memperluas jangkauan layanan PADU bekerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;

2. Jumlah anak dini usia yang memperoleh pelayanan PADU;

3. Melaksanakan penghapusan buta aksara

melalui keaksaraan fungsional untuk mengurangi buta aksara, angka latin, buta bahasa Indonesia dan pengetahuan dasar ;

3. Jumlah warga belajar yang melek aksara;

4. Menyelenggarakan program Paket A setara SD dan Paket B setara SLTP dalam mendukung rangka wajar dikdas 9 tahun dan pendidikan dasar untuk orang dewasa serta Paket C setara SMU;

4. Jumlah warga belajar yang memperoleh layanan Paket A setara SD dan Paket B setara SLTPdan Paket C setara SMU;

5. Melaksanakan ujian nasional Paket A,B,C dan kursus

5. Jumlah warga belajar yang lulus Paket A,B,C dan kursus;

6. Meningkatkan mutu tenaga kependidikan PLS (penilik, tenaga lapangan dikmas, pamong belajar, tutor dan penyelenggara kelompok belajar, PADU dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);

6. Jumlah tenaga kependidikan PLS yang meningkat mutunya;

7. Melaksanakan ujicoba model pembelajaran PLS oleh SKB;

7. Terlaksananya ujicoba model pembelajaran PLS;

8. Melanjutkan pembinaan dan perluasan pendidikan masyarakat yang diarahkan pada perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan melalui Kelompok Belajar Usaha (KBU), pemberian beasiswa/magang dan pelatihan keterampilan dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender;

8. Jumlah warga belajar yang memperoleh beasiswa/magang, pembelajaran berusaha dan pelatihan keterampilan keterampilan dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender;

9. Membina dan meningkatkan kuantitas dan kualitas layananTaman Bacaan Masyarakat (TBM);

9. Meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan TBM;

10. Meningkatkan pembinaan kualitas layanan kursus-kursus;

10. Meningkatnya kualitas layanan kursus-kursus;

11. Melaksanakan fasilitasi kelompok/Ormas penyelenggara PLS sebagai focal point kesetaraan dan keadilan gender;

11. Jumlah kelompok/Ormas penyelenggara PLS sebagai focal point kesetaraan dan keadilan gender yang memperoleh fasilitasi;

12. Melaksanakan fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan program yang berkeadilan gender yang dilaksanakan diberbagai satuan pendidikan luar sekolah;

12. Jumlah PKBM, TBM dan penyelenggara PLS lainnya yang memperoleh fasilitasi;

VII – 39




2004

13. Melanjutkan perumusan analisa situasi dan rencana aksi pendidikan untuk semua tingkat Kab/kota;

13. Jumlah Kab/kota yang telah merumuskan analisa siatusi dan rencana aksi PUS;

14. Melaksanakan supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan program serta pemetaan sasaran dan potensi PLS secara akurat , tepat waktu dan terkini untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program PLS;

14. Terlaksananya supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan program PLS secara akurat, tepat waktu dan terkini;

5. Program Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan Nasional

1. Melakukan sinkronisasi pelaksanaan Strategi Nasional bidang pendidikan;

1. Terlaksananya sinkronisasi pelaksanaan Strategi Nasional bidang pendidikan;

Depdiknas dan Depag Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan Nasional

2. Mensosialisasikan pedoman standar pelayanan minimal (SPM) penyelenggaraan pendidikan dan menyusun peraturan perundang-undangan untuk semua jenis dan jenjang pendidikan dalam bentuk PP atau Keppres;

2. a. Terlaksananya sosialisasi standar pelayanan minimal (SPM) penyelenggaraan pendidikan;

2. b. Terwujudnya peraturan perundang-undangan untuk semua jenis dan jenjang pendidikan dalam bentuk PP atau Keppres;

3. Mengembangkan kerangka peraturan (regulatory framework) yang memungkinkan proses alokasi, penyaluran, pelaporan, dan pertanggungan jawaban sesuai prosedur dan tata cara yang memenuhi kaidah-kaidah good governance (transparan, terakunkan, dan partisipatif);

3. Terwujudnya kerangka peraturan (regulatory framework) memenuhi kaidah-kaidah good governance yaitu efisien, efektif, transparan, terakunkan, dan partisipatif;

4. Mengembangkan sistem penghargaan (reward) dan dorongan (incentive) bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang memberikan prioritas tinggi pada pembangunan pendidikan;

4. Tersedianya pedoman penghargaan (reward) dan dorongan (incentive) bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang memberikan prioritas tinggi pada pembangunan pendidikan;

5. Melanjutkan pemberian penghargaan bagi pelaku dan pemerhati pendidikan yang berjasa dalam pembangunan pendidikan;

5. Terlaksananya pemberian penghargaan bagi pelaku dan pemerhati pendidikan yang berjasa dalam pembangunan pendidikan;

6. Meningkatkan mutu sumber daya dan standardisasi sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung pelayanan pendidikan dan proses belajar-mengajar yang bermutu;

6. a. Meningkatnya mutu sumber daya pendidikan;

6. b. Terwujudnya standardisasi sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung pelayanan pendidikan dan proses belajar-mengajar yang bermutu;

VII – 40




2004

7. Melanjutkan pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi dan pendataan untuk semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, serta daerah;

7. Tersedianya data dan informasi untuk semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan dan daerah, secara akurat dan terkini;

8. Melakukan advokasi dan sosialisasi UU Sistem Pendidikan Nasional dan kebijakan pendidikan nasional;

8. Terlaksananya advokasi dan sosialisasi UU Sistem Pendidikan Nasional dan kebijakan pendidikan nasional;

9. Melakukan kerjasama di bidang pendidikan dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar negeri;

9. Terlaksananya kerjasama di bidang pendidikan dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar negeri;

10. Mewujudkan sistem manajemen guru dan tenaga kependidikan lainnya secara komprehensif yang antara lain mencakup kebijakan persyaratan untuk menjadi guru, evaluasi dan penilaian kinerja guru secara periodik, peningkatan kualitas akademik dan profesionalisme, serta jaminan kesejahteraan, keamanan, keselamatan dan martabat guru, dengan tetap mengacu kepada kerangka desentralisasi pendidikan di Kabupaten/Kota.

10. a. Terwujudnya kebijakan persyaratan untuk menjadi guru;

10. b. Terwujudnya evaluasi dan penilaian kinerja guru secara periodik

10. c. Meningkatnya kualitas akademik dan profesionalisme, serta jaminan kesejahteraan, keamanan, keselamatan dan martabat guru

11. Menyusun standarisasi perbukuan dalam rangka pelaksanaan pengendalian mutu buku pendidikan;

11. Tersedianya standarisasi dalam pengendalian mutu buku pendidikan;

12. Melaksanakan pengembangan teknologi dan layanan di bidang kegrafikaan;

12. Terlaksananya pengembangan teknologi dan layanan kegrafikaan;

13. Melaksanakan penyusunan dan pengem-bangan program serta evaluasi di bidang kesegaran jasmani, pendidikan keteram-pilan hidup sehat, pendidikan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, pendidikan kesehatan reproduksi remaja;

13. Terlaksananya pengembangan program serta evaluasi di bidang kesegaran jasmani dan pendidikan jasmani;

14. Mengembangkan model-model bahan ajar tertulis dan visual dalam kerangka kurikulum berbasis kompetensi;

14. Terwujudnya model-model bahan ajar tertulis dan visual dalam kerangka kurikulum berbasis kompetensi;

15. Mengembangkan sistem pendidikan jarak jauh/terbuka;

15. Terlaksananya pengembangan sistem pendidikan jarak jauh/terbuka

16. Melakukan evaluasi pelaksanaan otonomi pendidikan;

16. a. Terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi pendidikan;

16. b. Tersusunnya konsep penyempurnaan kebijakan otonomi pendidikan

17. Melaksanakan evaluasi pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di seluruh Kabupaten/Kota;

17. Terlaksananya evaluasi pencapaian SPM di seluruh kab/kota;

VII – 41




2004

18. Menyempurnakan penerapan kewenangan wajib dan standar pelayanan minimal di kabupaten/kota;

18. Ditetapkannya pedoman penerapan kewenangan wajib dan SPM serta indikator nilai capaian minimal;

19. Mengembangkan model manajemen pendidikan dalam era otonomi;

19. Tersusunnya model manajemen pendidikan di kab/kota;

20. Mengembangkan dan menyempurnakan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik;

20. Terwujudnya kurikulum sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik;

21. Melakukan pengukuran dan penilaian kualitas pendidikan;

21. Terlaksananya pengukuran dan penilaian kualitas pendidikan;

22. Melanjutkan pengembangan jaringan kerja sama penelitian kebijakan antara pusat dan daerah;

22. Terbentuknya kerja sama pelaksanaan penelitian dan pengkajian kebijakan pendidikan antarpusat, propinsi, dan kabupaten/kota;

23. Melakukan pengkajian kebijakan antar jenis, jenjang dan jalur pendidikan sebagai bahan masukkan pengambilan kebijakan pembangunan pendidikan;

23. Tersedianya informasi yang terkini tentang bahan masukkan kebijakan pembangunan pendidikan;

24. Menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaan UU Sistem Pendidikan Nasional, dan penuntasan penyusunan kebijakan pembangunan pendidikan nasional nasional yang mendukung sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaannya;

24. a. Terlaksananya kajian akademik untuk menghasilkan inovasi baru;

24. b. Tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaan UU Sistem Pendidikan Nasional, serta kebijakan pembangunan pendidikan nasional yang mendukung sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaannya;

25. Mengembangkan kemitraan secara kelembagaan pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang mendukung sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan pendidikan antarjenjang, antarjalur, antarjenis dan antardaerah;

25. Terwujudnya kemitraan secara kelembagaan pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang mendukung sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan pendidikan antarjenjang, antarjalur, antarjenis dan antardaerah;

26. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tematik program strategis departemen;

26. Terlaksananya pengawasan dan pengendalian tematik program strategis;

27. Pelaksanan pengendalian dan pengawasan efisiensi dan efektivitas dana dekonsenstrasi;

27. Terpantaunya efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana dekonsentrasi;

VII – 42




2004

28. Mengembangkan sistem pengendalian dan pengawasan pendidikan.

28. a. Terwujudnya sistem pengawasan yang sesuai dengan semangat otonomi daerah;

28. b. Terbentuknya sistem informasi pengawasan yang terintegrasi antara pusat dengan daerah;

28. c. Tersusunya kebijakan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan pendidikan dengan aparat pengawasan internal;

28. d. Terwujudnya pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan kemitraan antara aparatur pengawasan pemerintah pusat dan daerah.

6. Penelitian, Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Iptek

1. Membentuk iklim yang kondusif bagi pengembangan sumberdaya litbang, dengan: a. Pengembangan kelembagaan Iptek

untuk mengoptimalkan transaksi produk Iptek

b. Peningkatan sistem manajamen Iptek terpadu

c. Menyempurnakan sistem insentif iptek

d. Meningkatkan keterlibatan organisasi profesi ilmiah dalam perumusan kebijakan iptek

1. Terbentuknya iklim kondusif dalam pengembangan iptek yang ditandai dengan:

a. Adanya rumusan kebijakan mengenai reposisi dan transformasi kelembagaan iptek

b. Terintegrasinya program Iptek lembaga litbang

c. Tersedianya berbagai pola insentif iptek;

d. Terlibatnya OPI dalam proses perumusan kebijakan iptek;

KRT, LIPI, BPPT, BATAN, BAKOSUR TANAL, LAPAN, BAPETEN, BSN, BPS, Depdiknas, Dephut, Dep. Kelautan dan Perikanan, Depag, Dept. Energi dan SD Mineral, Depnakertrans, Depkes, Depkimpraswil, Dep. Pertanian, LSN, Depag, BPN, Kantor Meneg Budpar, dan Depdagri.

1. Program Pengembangan Iptek.

2. Program Penelitian Iptek. 3. Program Pengembangan

Kemandirian dan Keunggulan Iptek

4. Program Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Iptek

e. Melindungi hak atas kekayaan intelektual (HKI) atas produk litbang;

f. Memberikan penghargaan inovasi ilmiah

g. Mengembangkan pranata iptek di daerah

e. Peningkatan jumlah paten dari produk penelitian;

f. Pemberian sejumlah penghargaan atas inovasi ilmiah;

g. Terbangunnya pranata iptek di berbagai daerah.

2. Meningkatkan penelitian-penelitianyang ditujukan untuk memecahkan persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lain-lain, sebagai masukan bagi kebijakan pemerintah

2. Adanya Konsep kebijakan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lain-lain

VII – 43




2004

3. Pemfokusan program penelitian dan pengembangan melalui: a. Penelitian dan pengembangan program

prioritas bidang pangan, energi dan manufaktur

b. Penelitian dan pengembangan program tematis unggulan dan strategis dengan mekanisme kompetitif

c. Pengembangan teknologi proses untuk mendukung peningkatan produksi

3. Terfokusnya program penelitian dan pengembangan lembaga litbang dalam bentuk a. Kegiatan riset bidang pangan, energi

dan manufaktur b. Kegiatan riset tematis dan strategis c. Adanya inovasi dalam proses

produksi

d. Pengembangan riset dasar dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan

e. Penelitian, pengkajian dan pengembangan kelembagaan dalam bidang pengukuran, standardisasi, pengujian, dan mutu

d. Adanya kegiatan riset dasar dalam berbagai bidang ilmu

e. Adanya kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan kelembagaan dalam bidang pengukuran, standardisasi, pengujian dan mutu

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya iptek:

a. Optimalisasi dan mobilisasi potensi SDM iptek dalam pelaksanaan progam litbang yang fokus

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM iptek

c. Melakukan pelatihan SDM iptek

4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas peneliti: a. Jumlah peneliti dalam riset

kompetitif b. Meningkatnya jumlah SDM Iptek

sesuai kompetensi pusat litbang c. Jumlah pelatihan teknis dan bergelar

bagi SDM iptek.

5. Memperkuat kompetensi inti lembaga riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi (riptek) dengan: a. Menyusun peta potensi dan

kemampuan pusat-pusat penelitian dan pengembangan;

b. Meningkatkan jumlah kerjasama lembaga riptek dengan departemen teknis, dunia usaha dan lembaga riset di luar negeri;

c. Melaksanakan kegiatan yang dapat memanfaatkan sarana dan prasana iptek secara optimal;

5. Terbangunnya kompetensi inti lembaga riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi (riptek), yang ditandai dengan: a. Tersusunnya peta potensi dan

kemampuan pusat penelitian dan pengembangan;

b. Terjalinnya kerjasama lembaga riptek dengan departemen teknis, dunia usaha dan lembaga riset di luar negeri;

c. Termanfaatkannya sarana dan prasarana iptek secara optimal;

VII – 44

VII – 45




2004

7. Program Peningkatan Kemandirian dan Keunggulan Iptek

1. Memperkuat landasan dan arah serta prioritas pembangunan Iptek

1. Tersusunnya rencana jangka menengah dan panjang pembangunan nasional Iptek pasca 2004

KRT, LIPI, BPPT, BATAN, BAKOSURTANAL, LAPAN, BAPETEN, BSN, Depnakertrans

Program Peningkatan Kemandirian dan Keunggulan Iptek

2. Menyempurnakan sistem dan

pengelolaan riset, melalui: a. Penetapan program prioritas

(priority setting); b. Penggunaan mekanisme kompetitif

dalam penetapan kegiatan riset;

2. Tersedianya sistem dan pengelolaan riset dalam bentuk: a. Adanya mekanisme penentuan

program prioritas b. Adanya sistem seleksi dalam

penetapan kegiatan riset; c. Pengembangan instrumen analisis

perkembangan teknologi dalam bentuk statistik iptek dan indikator iptek;

d. Menyusun peraturan teknis dan standar mutu lembaga (struktur, personil dan manajemen) riptek;

c. Adanya konsep statistik iptek dan indikator iptek

d. Tersusunnya peraturan teknis dan

standar mutu lembaga (struktur, personil, dan manajemen) riptek;

3. Menyempurnakan mekanismepemanfaatan dana pelayanan jasa iptek a. Merumuskan peraturan terkait

dengan penerimaan negara bukan pajak bidang iptek;

b. Menyusun konsep unit mandiri dalam pelayanan jasa iptek sebagai unit profit lemlitbang;

3. Terumuskannya mekanisme pemanfaatan dana hasil pelayanan jasa iptek, ditandai dengan: a. Tersedianya konsep peraturan PNBP

untuk kegatan iptek b. Tersedianya konsep dan format

kelembagaan mandiri dalam pelayanan jasa iptek

4. Mengembangkan konsep pembiayaan riset a. Menerapkan pola pembiayaan riset

sistem paket dengan model specific block grant;

b. Menyempurnakan standar unit cost penelitian;

c. Perumusan skema pembiayaan riset multiyear commitment fund;

4. terumuskannya skema pembiayaan riset yang lebih efektif, ditandai dengan:

a. Adanya pola pembiayaan riset dengan sistem specific block grant;

b. Adanya standar unit cost penelitian yang disempurnakan;

c. Adanya skema pembiayaan riset multiyear commitment fund;

Documents

C. MATRIKS RENCANA TINDAK - bappenas.go.id · dasar dan prasekolah; 1. a. Jumlah Kabupaten/kota yang memiliki Dewan Pendidikan yang telah menyusun rencana kerja pengembangan pendidikan