Upload
buinga
View
217
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BUPATI BATANG
PERATURAN BUPATI BATANGNOMOR 69T AHUN 2012
TENTANGSTANDARISASI INDEKS BIA YA KEGIA TAN DAN HONORARIUM, STANDARISASI
INDEKS BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG/JASAPEMERINT AH KABUPA TEN BATANG TAHUN 2013
BUPATI BATANG,
Menimbang bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013 dapat berjalantertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu .nenetapkan Peraturan Bupatitentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, StandarisasiIndeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan BaranglJasa PemerintahKabupaten Batang Tahun 2013.
Mengingat I. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ay at (6) Pcmerintah Daerah berhakmenetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untukmclnksanakan otonorni tllgas pcmbuntuan
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan DaerahTingkat II Batang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbcndaharaan Ncgara(Lernbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 20(J4 Nornor 5. Tambahan] ,L'I11I1:lr:1I1NL'g:ILI ]\l'Pllhlik ]llllplll',-;i:1 NpI1H'r ,1,55):
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TarnbahanLernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun2008 tcniang Pcrubuhan Kcduu Atas Undung-Undang Nomor S? TaI1l1l12004 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4844);
6, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82)
7, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KcuanganAntara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara
69
!~\
Menetapkan
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan BatasWilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten DaerahTingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nornor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BarangMilik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006-Nornor 20, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4609),sebagaimana tclah diubah dengan Pcraturan Pcmcrintah Nomor 38 Tahun2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006temang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran NegaraRepubJik Indonesia Nornor 4855);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / JasaPernerintah sebagaimana telah diubah dcngan Pcraturan Presiden Nomor 35Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nornor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
11, Pcraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nornor J7 Tahun 2007 tcntang I'CdOIlWIl
Teknis Pcngclol.mn Barang Milik Dncrnh:
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor I Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Daerah KabupatenBatang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten BatangTahun 2010 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nornor 1I Tahun 2011 tcntangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012'(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nornor 11);
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedornan TeknisPengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun2010 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten BatangTahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 32);
17. Peraturan Bupati Batang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Standarisasi IndeksBiaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaandan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2012(Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 36);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYAKEGIA TAN DAN HONORARIUM. STANDARISASI INDEKS BIA YA
· PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANGIJASA PEMERINTAHKABUPATEN BATANG TAHUN 2013.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Batang2. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang3. Standarisasi Harga adalah pembakuan harga barang sesuai jenis spesifikas·i dan kualitas dalam
APBD thn 2013.
Pasal2
Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan danPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2013 adalah sebagaimana tercantumdalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal3
Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan danPengadaan Barang/Jasa .sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan harga tertinggi dan sudahtermasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh, sebagai Pedoman Penyusunan PerencanaanTahun Anggaran 2013.
Pasal4
Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan Barang/Jasa berpedoman pada harga satuan yang berlakupada saat pekerjaanlpengadaan dilaksanakan serta dapat dinegoisasi secara professional dalamrangka mewujudkan as as efisiensi dan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yangberlaku.
Pasal5
(I) Patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku cadang kendaraanbermotor. ditetapkan mendasarkan pad a harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegangmerk. •....... ...
(2) Patokan harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan mendasarkan pada harga yangdikelurakan oleh penerbit. ~.. .c
(3) Patokan harga obat-obatan generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh MenteriKesehatan. Sedangkan untuk obat non generik mendasarkan pada harga yang dikeluarkan olehpabrik obat.
Pasal6
Apabila dalam anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggisebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah yang berdampaknasional, atau peraturan yang lebih tinggi dan barang-barang yang harga satuannya belum diaturdalam Peraturan Bupati, realisasinya harus mendapat izin Bupati Batang.
Pasa17
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ill! denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.
[,-- -~ "~~-';-lT\;;)::J:~Fl'I,. ' '." ",",' >""" ','~",~,.z:::;.'~"""'f"",',:;: ' i. ~"k \ \
·~.<~;~~~~.rzc~Z'1.~X'beJ~:'{}-''::f';-~'«~·'~;",,"~·;
Ditetapkan di : Batangpada tang gal : f OAgustus 2012
BUPATI BATANG,
YOYOK RIYO SUDIBYO
Diundangkan dipada tanggal
: Batang: 10 Agustus 2012
SEKRETARIS DAE UPATEN BATANG--:
NASIKHIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012NOMOR bg
10
10
ttd
ttd
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG
NASIKHIN
69
Lampiran Ill: Pcraturan Bupati Batang
Nomor : 32 Tahun 2() 12
Tanggal : 15 .Iuni 2()12
KEPUTUSAN
NomOI" ..• 1)
tentang
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA
KABUPATEN BATANG
BUPATIBATANG
Mcnirnbang a. 2) }h.
M~llgillgal I.
} 3)
MEMUTUSKAN
Mcnctapkan : Kcputusan Bupati rcnrang Pembcbanan Kerugian Daerah Scrnentara.
PERTAMA Mcmbchani pcnggantiun kcrugian Dacrah semcntara terhadap Saudara (nama, pangkat.jabatan, NIP) selakuBcndnhara Pengampu/Wuris/Kcluarga dari Bcndahara") pada.. . sebesar Rp ( dcngunhurul.. ... ).4)
KEDUA Mcnugaskan kepada Saudara .... sclaku Ketua TPKD di.. untuk mcnagih dan mcmiuiakcp.ida Saudara agar mcnyetor kc Kas Daerah") scjumlah kcrugian dacrah tersebut. 5)
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Tcmbusan KCPUIU',ll1 disampaikan kCpada}7I BPK,2 .3. Yang bcrsangkutan.
Ditetapkan di .Pada tauggal .
.6)
BUPATIBATANG( Nama )
*) Corer yang tidak perlu
Pctunjuk Pcngisian :
I) Diisi dengan nomor kcputusan yang bcrlaku scsuai dcngan keiemuan yang hcrlaku p.ida SKPD yang bcrsangkutan.
2) Diisi dengan uraian singkat mengenai lakta dan kcadaan yang mcnjadi alasan/tujuan/kepentingan/penimhangan tentang perlunyaditctapkannya keputusan ini.
3 ) Diisi dcngan pcraturan pcrundang-undangan schagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tiugkatannya sarna atau lebih tinggi.
4) Diisi dengan numa pangkat.jabatan, NIP selaku Bendallala/Pengampu/Wmis/Keluarga dari Bendahara, danjumlah kerugian Daerah yangtcriadi.
5) Diisi dcugan numa Ketua TPKD dan nama bcndahara.
6) Diisi dcngan tcmpat dan tanggal keputusan ditetapkan.
7) Diisi dengan nama-nama SKPD yang terkait dengan keputusan ini.
Disalin sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUMSETDA KABUPATEN BATANG
ttd
BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.HumPembina Tingkat I
NIP 19641214 198603 1 009
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BATANGNOMOR 63 TAHUN 2012TENTANG STANDARISASIINDEKS BIAVA KEGIATAN DAN HONORARIUM,STANDARISASIINDEKS BIAVA PEMElIHARAAN DAN PENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2013
I. HARGNBIAYA KEGIATAN
NO. JENIS KEGIATAN KETERANGAN
A. IJamuan Makan untuk Pene-...,----_._--_.'.. .. ----~rimaan Tamu, Penyelengga-----_._ .... """' ...._-_ .. --.-.-.-.------~ ...
_.._.__.!aa~.~apaUR~~~~~~~.:..~~~taran/Penyuluhan/Kursus
_._-----------_.
__ _._ __ .. __. ··.. ..__h._ __. ..__.. _.,. ., .__ __ _ _..
2. Penyelenggaraan Rapat dan Resepsi :.._--- --- ~.----. --------_ .._- -_._--_ .._._-_. ------_._- -_.__ ._---_.'_ _--_ .._ _-- __ ._-- _ •.•........ ,.._-.--_ _._-_ ..a. Jamuan minum dan makanan kecil orang 10,000 1 kali jamuan.. +_ _ - ..-..--...... ..__ . --_ .. -_._-_._-----_._-_ _._- _ _._._ -_ _.b. Jamuan makan (perseorangan) :
-,-,,""- _ ..'----------, ,--_. ._..----' ---- --_ .._---- --._----- .._-------.--. __ ._-,_ .._--_ .Pagi orang 15,000 1 kali jamuan termasuk buah-buahan
- _.__ __ ._._ ,- _- -"--------~---- -.-------_. __ __ ., ._-._------_ .._--- .._----_ _-------_._- ..,----' _- •... - -._---_ .._-. -- ..__ . - ..•.... _--_ .........• -Siang orang 20,000 1 kali jamuan termasuk buah-buahan
1-·----_·-····_·_·· . .-- -.-..-.. .- ------ ..- ----.-~~-- .--.-.-.-.------..-.--.---.- ..-..-..--.- -- -.--.- -.. - 1c. Jamuan makan (prasmanan) orang 30,000 1 kali jamuan termasuk buah-buahan._- ..._._-._--. "., ..._-----_. . ------ -----~-- ---_._---_ .." .._ ..._--_ ..__ .__ .-.-_._---
.._ .._+_ .....
PERINCIAN KEGIATAN SATUAN HARGA (Rp)
..- -.. ..- -._ - -.-.-- ..-- ..- -----.-------------.-.- .--··_----·----1--··-------_···_···-11. Penerimaan Tamu Dalam/Luar Negeri :-------_ ..._--_._ .._-- --- ------. --- ---_ .. -------"--------- ------_._--_ ..__ .._,-----_._----_ .... _ ..•.. __ .__ ._._--_ .... _-_ ..,,' •.
a. Jamuan minum dan makanan keeil orang 10,000 1 kali jamuan---_ .._-------.. . ._- ---~-------------._--------- -_._-----_ _--_. __ ._._ --- _---_ ---,.-b. Jamuan makan (prasmanan) orang 30,000 1 kali jamuan termasuk buah-buahan-_ __ .."----- --_.. - ._-----_.__ .__ ._._'._--c. Jamuan makan untuk tamu BupatilNegara, orang 85,000 1 kali jamuan termasuk buah-buahan
..---.-.-.- ..~-.-.-..-- ---_ ..._- --- - -- --- -------------- ---- ..-.--dengan full service
. - .- ..•....• --_ ...- ... -- .•....-- .----- ...---~--.-... -" .._ ...._------------_._---_._-- ------ .. _-------_._-_._ ..~-.-..... ----- ..-.--.-- ....-.- ...-........• ,..__ ._.,- ,. ,._-- ---.- ._-----
...... ._-_._. -...... ·-··-·--····----~·---·I-"--·---·---·-·--I-·--·-·--·-- ~.--3. Penyelenggaraan Penataran/Penyuluhan/KursuS/Sosialisasi :
_.__ .-_._- _._ .._ ..•...•.• --.- ..... ----- --- -------_._--- ------ ---._- -,._.
Jamuan mlnum dan makanan kecil._ ••.•• H. ••• _._ .• _ ._. __ •• _
Jamuan makan (perseorangan) :-,' . , ._, ..__ .__ ..__ ._,'".-. - _-_ ..__ ._--PagiSiangMalam
a. orang 7,500 11kali jamuanb. - ---.- ...r-..--.--·--··---·-··-.···I····-----15~Oci6
20,006
_ •• H
1 kali jamuan termasuk buah-buahan- ..,_........... --".. . _.,_ ..- "'","-'._" ,- ''"'
1 kali jamuan termasuk buah-buahan... _A. '. ,__ . .. _'".,.,_ •.• __ .._.•.. , " ..••
1 kali jamuan termasuk buah-buahan
orangorang
20,000orang
1
69
69
TABElDKETENTUANJENIS& JUMLAH RUANG BANGUNAN RUMAH NEGARA
TIPENO URAIAN KETERANGAN
Khusus A/2S0 m2 B/120 m2 C/70m2 D/SOm2 E/36m2
1 RuangTamu 1 1 1 1 1 1
2 Ruang Kerja 1 1 1 - - -3 Ruang Duduk 1 1 1 - - -
Ruang MakanDi dalam hasil rancangan
4 1 1 1 1 1 1 dimungkinkan adanya5 Ruang Tidur 4 4 3 3 2 2 penggabungan beberapa
6 Kamar Mandi/WC 2 2 1 1 1 1 fungsi dalam satu ruang,misalnya fungsi ruang
7 Dapur 1 1 1 1 1 1 duduk dan ruang makan8 Gudang 1 1 1 1 - -9 Garasi 2 1 1 - - -10 Ruang Tidur Pembantu 2 2 1 - - -11 Ruang Cuci 1 1 1 1 1 1 Tidak dihitung dalam
12 KM Pembantu 1 1 1 - - - luas bangunan standar
"'"'--""-'j
i, '-.;' <
£:'\~X--"-",-,0- ,",.':'.:',.,.
, .'/?" t
" ,,,' ", -,', ,-, ".,',~
BUPATI BATANG,
-, "\/\1M-
~JI;::~:':::"::_'.~.:;:: ~;;-; -.:...:;,~.:.,.... ~~- ::":'. :"'s-~_~:, -;~.~",.~ :;'. -f...~" "'-:::I:.'_:~=-':~j"" YOYOK RIYO SUDIBYO
ttd