Buku Saku di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesiainspektorat.lipi.go.id/wp-content/uploads/2018/02/3-Buku-Saku_BMN.pdf · Buku Saku di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan

1Barang Milik Negara (BMN)

Buku Saku

diLingkungan Lembaga Ilmu

Pengetahua n Indonesia

2 Barang Milik Negara (BMN)

Hak Cipta 2017 pada Inspektorat LIPIPenanggung Jawab : Inspektur LIPIPenyusun dan Editor : Tim Inspektorat LIPI


Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan nikmat dan rezekinya sehingga Inspektorat LIPI dapat menyelesaikan Buku Saku Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Buku Saku ini kami ketengahkan pada satuan kerja di lingkungan LIPI sebagai wujud tanggungja wab kami dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan penjaminan mutu (quality assurance) atas pelaksanaan pengelolaan keuangan negara di lingkung an LIPI.

Besar harapan kami, buku saku ini dapat berman fa at dan menjadi panduan bagi pelaksanaan tug as dalam pengelolaan dana DIPA. Kami m e ny a da ri bahwa dalam penyusunan buku ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kon tribusi yang konstruktif akan selalu kami respo n dalam rangka perbaikan kualitas materi dan penyajian.

Jakarta, Mei 2017

Inspektur LIPI



Latar Belakang

Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, salah satu pelaksanaan fungsi manajemen yaitu pengawasan harus berjalan dengan baik. Pengawasan tersebut untuk menjamin agar instansi pemerintah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana serta ketentuan yang berlaku. Pengawasan intern yang efektif bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, efisiensi dan efektifitas pencapai an tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi ins tansi pemerintah, memberikan peringatan dini dan efektifitas manajemen risiko serta memelihara dan meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Inspektorat LIPI sebagai unit pengawasan di LIPI diharapkan dapat mendeteksi sedini mungkin (early warning system) terjadinya penyimpangan baik dari perencanaan maupun pelaksanaan yang berisiko gagalnya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Peran Inspektorat LIPI sebagai quality assurance semestinya dapat memberikan manfaat dalam pengelolaan sumber daya organisasi di LIPI. Dalam menjalankan perannya sebagai quality assurance, Inspektorat LIPI melaksanakan kegiatan berupa Audit, Reviu, Evaluasi, dan Monitoring.


Disamping itu, Inspektorat LIPI sebagai konsultan diharapkan dapat memberikan nasehat (advice) dalam pengelolaan sumber daya (resources) organisasi sehingga dapat membantu tugas pimpinan LIPI.

Dalam mewujudkan peran itulah yang mendasari terbitnya Buku Saku BMN ini. Selain itu, pen yusunan Buku Saku BMN ini juga dimaksudkan sebagai bahan referensi bagi pelaksanaan penatausahaan BMN di lingkungan LIPI dan diharapkan dapat membantu para pembaca pada umumnya dan pengelola BMN satuan kerja di lingkungan LIPI khususnya, untuk memahami berbagai pemecahan masalah atas kendala yang pernah dihadapi.

Dasar Hukuma. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara;b. UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Per

bendaharaan Negara;c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten

tang Standar Akuntansi Pemerintahan;d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahu n

2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;e. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER40/

PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan.


Ruang LingkupRuang lingkup dalam Buku Saku BMN ini men

cakup penatausahaan BMN, yaitu kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

DefinisiDalam Buku Saku ini, yang dimaksud dengan:

a. BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lain yang sah, yang meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

b. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah.

c. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik ba ik nya .


d. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

e. Pembukuan adalah aktivitas yang terdiri atas kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang.

f. Inventarisasi adalah aktivitas yang terdiri atas kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN.

g. Pelaporan adalah aktivitas yang terdiri atas kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan infomasi BMN secara semesteran dan tahunan.

h. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

i. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara/Daerah pada saat tertentu.

j. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

k. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah.


l. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

m. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.

n. Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.

o. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara/Daerah.

p. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang de ngan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasa annya.

q. Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan ben dahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Nega ra/Daerah.


Prosedur/MekanismeProsedur/mekanisme terkait penatausahaan

BMN dalam Buku Saku ini sifatnya berupa standar minimal, dalam artian pelaksanaan di lapangan dapat diatur/disesuaikan dengan kondisi masingmasing satuan kerja. Berikut ini disajikan prosedur/mekanisme dimaksud dalam bentuk flow chart.


Pena

taus

aha B

MN

UAKP

BPe

nata

usah

a Pe

rsed

iaan

UAKP

BPe

nata

usah

a Ke

uang

an U

AKPA

Kuas

a Pen

ggun

a Ba

rang

(K

PB)

Pena

taus

aha

BMN

UAPP

B-W

Pena

nggu

ng-

jawab

UAPP

B-W

Pena

taus

aha

BMN

UAPB

Sekr

etar

is Ut

ama

LIPI

Peng

elola

Bara

ng

(DJK

N/Ka

nwil

DJKN

/KPK

NL)

Kelen

gkap

anOu

tput

1Pr

oses

peng

adaa

n bar

ang y

ang t

elah s

elesa

i diba

yarka

nDo

kume

npe

ngad

aan/p

erole

han

bara

ngme

liputi

SPM/

SP2D

deng

an M

AK 53

(bela

nja m

oda)

atau

MAK

52

(bela

njaba

rang

)yan

gme

menu

hika

pitali

sasi

aset

yang

diser

taido

kume

npe

nduk

ung

beru

pa:K

uitan

si,Fa

ktur

Pemb

elian

, Sur

atPe

rintah

Kerja

(SPK

)dan

Berita

Acar

aSe

rah

Terim

a(B

AST)

peke

rjaan

(yang

memu

atrin

cian

bara

ng);

2Me

ngum

pulka

ndo

kume

npe

roleh

anas

etda

nme

ncata

tnya

ke da

lam ap

likas

i SIM

AK B

MN1.

Doku

men p

enga

daan

/pero

lehan

bara

ng

melip

uti fo

tokop

i Sur

at Pe

rintah

Mem

baya

r (S

PM)/S

urat

Perin

tah P

enca

iran D

ana

(SP2

D)/S

urat

Perin

tah P

enge

saha

n Pe

ndap

atan d

an B

elanja

(SP3

B)/S

urat

Peng

esah

an P

enda

patan

dan B

elanja

(S

P2B)

untuk

MAK

53 (b

elanja

mod

a)

atau M

AK 52

(bela

nja ba

rang

) yan

g me

menu

hi ka

pitali

sasi

aset

yang

dise

rtai

doku

men p

endu

kung

beru

pa : K

uitan

si,

Faktu

r Pem

belia

n, Su

rat P

erint

ah K

erja

(SPK

) dan

Ber

ita A

cara

Ser

ah T

erim

a (B

AST)

peke

rjaan

(yan

g mem

uat r

incian

ba

rang

); ata

u2.

Hasil

Pen

ilaian

BMN

oleh

KPK

NL

(untu

k bar

ang b

erleb

ih); a

tau3.

Berita

Aca

ra S

erah

Ter

ima (

BAST

) ba

rang

; atau

4. La

pora

n has

il pem

eriks

aan I

nspe

ktora

t LIP

I dan

/atau

BPK

RI; a

tau5.

Sura

t kete

rang

an pe

ruba

han

kuan

titas/n

ilai; a

tau6.

Sura

t kete

rang

an ko

reks

i pen

catat

an

aset;

atau

7. Su

rat k

etera

ngan

peru

baha

n kod

efika

si as

et; at

au

Regis

ter T

rans

aksi

Haria

n (RT

H)ma

ksim

al 3 h

ari

untuk

setia

p tra

nsak

si

Penc

atatan

aset

ke da

lam ap

likas

i SI

MAK

BMN

dapa

t ber

asal

dari :

1) P

enga

daan

dari d

ana A

PBN

2) P

erole

han l

ainny

a, se

perti

:- H

ibah/s

umba

ngan

atau

yg

sejen

isnya

- Pela

ksan

aan p

erjan

jian/k

ontra

k- B

aran

g yg d

ipero

leh se

suai

keten

tuan p

erun

dang

-und

anga

n- B

aran

g yan

g dipe

roleh

be

rdas

arka

n putu

san p

enga

dilan

yg

telah

mem

iliki k

ekua

tan hu

kum

tetap

3Me

mbua

tda

n/atau

memu

takhir

kan

DBR

(Daft

arBa

rang

Ruan

gan)

,DB

L(D

aftar

Bara

ngLa

innya

)da

nKI

B(K

artu

Inven

taris

Bara

ng)

Regis

ter T

rans

aksi

Haria

n (RT

H)DB

R/DB

L/KIB

1 har

i jika

ada

trans

aksi

4Me

mbuk

ukan

dan m

enca

tat pe

ruba

han k

ondis

i bar

ang

Data

kond

isi ba

rang

Lapo

ran K

ondis

i Bar

ang

1 har

i jika

ada

trans

aksi

bara

ngyg

suda

hRB

seca

ralan

gsun

gdih

entik

anpe

nggu

naan

nya

dlm ap

likas

i SIM

AK B

MN

5Me

mbuk

ukan

dan

menc

atat

PNBP

yang

bersu

mber

dari

peng

elolaa

n BMN

yang

diku

asain

yado

kume

npe

manfa

atan

dan

pemi

ndah

tanga

nan

BMN

serta

bukti

setor

uang

Lapo

ran P

NBP

UAKP

B1 h

ari ji

ka ad

a tra

nsak

siLa

pora

nPN

BPdib

uat

seca

rama

nual

6Me

ngar

sipka

n/men

yimpa

nas

li,du

plika

tda

n/atau

fotok

opi

doku

men

kepe

milik

anBM

Nse

lain

tanah

dan/a

tauba

ngun

an,

doku

men

pena

tausa

haan

BMN

dan

doku

men

peng

elolaa

n BMN

seca

ra te

rtib

doku

men

kepe

milik

anBM

Nse

lain

tanah

dan/a

tauba

ngun

an,

doku

men

pena

tausa

haan

BMN

dan

doku

men

peng

elolaa

n BMN

Arsip

fisik

dan/a

tau di

gital

1 har

i jika

ada

trans

aksi

7Me

nerim

a data

perse

diaan

Ar

sipDa

taKo

mpute

r(A

DK)

Perse

diaan

dan L

apor

an P

erse

diaan

Nera

ca B

MNdil

akuk

an se

tiap b

ulan

8Me

lakuk

an re

kons

iliasi

bersa

ma U

AKPA

dalam

rang

kake

akur

atan d

an ak

untab

ilitas

data

trans

aksi

BMN

Nera

ca B

MN da

n ner

aca k

euan

gan

Berita

Acar

aRe

kons

iliasi

BMN

(UAK

PB)d

anKe

uang

an(U

AKPA

)dil

akuk

an se

tiap b

ulan

9Me

nyus

un LB

KP (L

apor

an B

aran

g Kua

sa P

engg

una)

pr

intou

tDaft

arBa

rang

Kuas

aPe

nggu

na(D

BKP)

dari

aplik

asiS

IMAK

BMN

serta

CaLB

MN (C

atatan

atas

Lapo

ran B

MN)

LBKP

dil

akuk

an se

tiap s

emes

teran

10Me

minta

peng

esah

an LB

KP ke

pena

nggu

ng ja

wab U

AKPB

LB

KP

LBKP

yang

suda

h dita

ndata

ngan

idil

akuk

an se

tiap s

emes

teran

11Me

lakuk

an re

kons

iliasi

atas L

BKP

deng

an K

PKNL

setem

pat

LBKP

yang

suda

h dita

ndata

ngan

iBe

rita A

cara

Rek

onsil

iasi B

MN U

AKPB

deng

an K

PKNL

dilak

ukan

setia

p sem

ester

an

12Me

ngirim

kan L

BKP

ke K

PKNL

,UAP

PB-W

dan U

APB

ADK

UAKP

B,LB

KPya

ngsu

dah

ditan

datan

gani

dan

Berita

Acar

aRe

kons

iliasi

BMN

UAKP

B de

ngan

KPK

NL

Tand

a ter

ima d

okum

endil

akuk

anse

tiap

seme

stera

n.Ta

ngga

lpe

ngirim

anLB

KPke

maks

imal

12Ju

li(se

meste

r1)

dan

20Ja

nuar

i(se

meste

r2

dan

Tahu

nan)

Ting

kat A

kunt

ansi

Kuas

a Pen

ggun

a Bar

ang

(UAK

PB)

Ting

kat A

kunt

ansi

Pem

bant

u Pe

nggu

na B

aran

g - W

ilaya

h (U

APPB

-W)

SOP

PELA

YANA

N KE

NAIK

AN P

ANGK

AT R

EGUL

ER

PROS

EDUR

PEM

BUKU

AN D

AN P

ELAP

ORAN

BAR

ANG

MILI

K NE

GARA

NoKe

giat

an

Pelak

sana

Mutu

Bak

u

Wak

tuKe

tera

ngan

Hala

man

1 d

ari 2


Penatausaha BMN

UAKPB

Penatausaha

Persediaan UAKPB

Penatausaha

Keuangan UAKPAKuasa Pengguna

Barang

(KPB)

Penatausaha

BMN UAPPB-W

Penanggung-

jawab

UAPPB-W

Penatausaha

BMN UAPB

Sekretaris Utama

LIPI

Pengelola Barang

(DJKN/Kanwil

DJKN/KPKNL)

Kelengkapan

Output

No

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Waktu

Keterangan

13MengkompilasiADKBMNkedalamaplikasiSIMAKBMN

tingkat wilayah

ADKUAKPB,LBKPyangsudah

ditandatanganidan

Berita

Acara

Rekonsiliasi BMN UAKPB dengan KPKNLADK UAPPB-W

dilakukan setiap semesteran.

TanggalterimaLBKPmaksimal14

Juli(semester1)dan23Januari

(semester 2 dan Tahunan)

14MenghimpundataPNBPyangbersumberdaripengelolaan

BMNyangberasaldariLaporanPNBPUAKPBdiwilayah

kerjanya

Laporan PNBP UAKPB

Laporan PNBP UAPPB-W

15Mengarsipkan/menyimpanasli,duplikatdan/ataufotokopi

dokumenpenatausahaanBMNdandokumenpengelolaan

BMN secara tertib

Dokumen

penatausahaan

dan

pengelolaan BMN

Arsip fisik dan/atau digital

16Menyusun LBP-W (Laporan Barang Pengguna Wilayah)

dengan menghimpun DBKP di wilayah kerjanya

LBKPyangsudahditandatanganidan

BeritaAcaraRekonsiliasiBMNUAKPB

dengan KPKNL

LBP-W

dilakukan setiap semesteran

17Meminta pengesahan LBP-W ke penanggung jawab UAPPB-

W

LBP-W

LBP-W yang sudah ditandatangani


18MelakukanrekonsiliasiatasLBP-WdenganKanwilDJKN

setempat

LBP-W yang sudah ditandatangani

BeritaAcaraRekonsiliasiBMNUAPPB-WdenganKanwil

DJKN


19Mengirimkan LBP-W ke Kanwil DJKN dan UAPB

ADKUAPPB-W,LBP-Wyangsudah

ditandatangani, BeritaAcaraRekonsiliasi

BMN UAPPB-W dengan Kanwil DJKN

Tanda terima dokumen


TanggalpengirimanLBP-W

ke

UAPBmaksimal18Juli(semester1)

dan29Januari(semester2dan

Tahunan)

20Melakukanrekonsiliasiinternaldengansatkeryang

bersangkutan(melibatkanInspektoratdanBPKLIPI)dalam

melakukan pengecekan transaksi BMN

ADKUAPPB-W,LBP-Wyangsudah

ditandatangani, BeritaAcaraRekonsiliasi

BMN UAPPB-W dengan Kanwil DJKN

Hasil koreksi

dilakukan

setiap

semesteran.

TanggalterimaLBP-Wmaksimal23

Juli(semester1)dan10Februari

(semester 2 dan Tahunan)

ProsesdiUAPPB-E1ditiadakankrn

LIPI hanya 1 E1

21MengkompilasiADKBMNkedalamaplikasiSIMAKBMN

tingkat UAPB LIPI

ADK UAKPB

ADK UAPB


22MenghimpundataPNBPyangbersumberdaripengelolaan

BMN yang berasal dari seluruh Laporan PNBP UAKPB

Laporan PNBP UAPB

Laporan PNBP UAPB

23Mengarsipkan/menyimpanasli,duplikatdan/ataufotokopi

dokumenpenatausahaanBMNdandokumenpengelolaan

BMN secara tertib

Dokumen

penatausahaan

dan

pengelolaan BMN

Arsip fisik dan/atau digital

24Menyusun LBP (Laporan Barang Pengguna) dengan

menghimpun DBKP dari seluruh UAKPB

LBKP

dam

LBP-W

yangsudah

ditandatangani,BeritaAcaraRekonsiliasi

BMNUAKPBdenganKPKNLserta

UAPPB-W dengan Kanwil DJKN

LBP


25Meminta pengesahan LBP ke penanggung jawab UAPB

(Sekretaris Utama LIPI)

LBP

LBP yang sudah ditandatangani


26Melakukan rekonsiliasi atas LBP dengan DJKN

LBP yang sudah ditandatangani

Berita Acara Rekonsiliasi BMN UAPB dengan DJKN


27Mengirimkan LBP ke DJKN

ADK

UAPB,LBP

yang

sudah

ditandatangani,BeritaAcaraRekonsiliasi

BMN UAPB dengan DJKN

Tanda terima dokumen


TanggalpengirimanLBPkeMenkeu

cq.DJKN

maksimal26Juli

(semester1)dantanggalterakhir

bulanFebruaritahunsetelahtahun

periodepelaporan(semester2dan

Tahunan)

Tingkat Akuntansi Pengguna Barang (UPPB)

Halaman 2 dari 2


Komponen yang Terlibata. Pembebanan Mata Anggaran:

a.1. Dalam rangka perolehan barang yang membentuk Aset Tetap (berupa Tanah, peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan dan Jembatan, irigasi, dan jaringan; KDP, dan aset tetap lainnya) dan Aset Tak Berwujud, belanjanya dibebankan pada MAK 53 (Belanja Modal).

a.2. Dalam rangka perolehan barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda, belanjanya dibebankan pada MAK 526.

a.3. Dalam rangka perolehan barang yang membentuk Persediaan, belanjanya dibebankan pada MAK 5218, 523112 (Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan), 523123 (Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin), 523134 (Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan), 523135 (Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi), 523136 (Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan), 523191 (Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya).


b. Pelaksana yang terlibat:

b.1. Kuasa Pengguna Barang (KPB);

b.2. Petugas BMN (Operator SIMAK BMN, Oper ator Persediaan, Petugas Persediaan di Gudang Utama dan Gudang Pembantu);

b.3. Petugas SAK/Operator SAIBA;

b.4. Pejabat pengadaan.

Bukti PendukungBukti Pendukung dalam Buku Saku ini berupa

dokumen sumber dan formulirformulir standar yang digunakan dalam proses Pembukuan BMN pada tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

a. Dokumen sumber Saldo Awal, meliputi: Laporan Barang Kuasa Pengguna periode sebelumnya, SPM/SP2D/Kuitansi/Faktur pembelian periode sebelumnya, Laporan Hasil Inventarisasi BMN, dan/atau Berita acara Penilaian dari KPKNL.

b. Dokumen sumber Mutasi (perolehan, perubahan, dan penghapusan dari catatan) terdiri atas:b.1. Pembelian, meliputi:SPM/SP2D, faktur/

kuitansi pembelian/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian.


b.2. Transfer Masuk dan Transfer Keluar, meliputi: Berita Acara Serah Terima BMN, Surat Persetujuan Alih Status BMN (khusus untuk serah terima antar K/L).

b.3. Hibah Masuk, meliputi: Berita Acara Serah Terima Barang, SP3HL.

b.4. Hibah Keluar, meliputi: Surat Kesediaan Menerima Hibah, Surat Persetujuan Hibah dari Pengelola/Pengguna Barang, Naskah Hibah, Berita Acara Serah Terima Barang, SK Penghapusan.

b.5. Koreksi nilai/kuantitas, meliputi: Surat Kete rang an yang diterbitkan oleh KPB dan dokumen pendukung berupa Laporan Barang Kuasa Pengguna periode sebelumnya/SPM/SP2D/Kuitansi/Faktur pembelian Lapor an Hasil Inventarisasi BMN/Berita acara Penilaian dari KPKNL/Berita Acara Serah Terima Barang.

b.6. Pengembangan Langsung, meliputi: SPM/SP2D, faktur/kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian/Kontrak.

b.7. Pengembangan dengan KDP, meliputi: SPM/SP2D, Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian/Kontrak.


b.8. Penyelesaian Pembangunan Langsung, meliputi: SPM/SP2D, Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian/Kontrak, Surat Kete rangan Penyelesaian Pembangunan/Hasil Pekerjaan.

b.9. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP, meliputi: SPM/SP2D, Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian/Kontrak, Surat Keterangan Hasil/Progres Pekerjaan per termin pembayaran, Surat Keterangan Penyelesaian Pembangunan/Hasil Pekerjaan Final.

b.10.Penghentian penggunaan, dikarenakan:

1). BMN rusak berat, meliputi: Surat Keterangan Barang Rusak Berat yang diterbit kan oleh KPB dan dokumen pendukung berupa laporan hasil inventarisasi barang rusak berat;

2). BMN hilang, meliputi: Surat Keterangan Barang Hilang yang diterbitkan oleh KPB dan dokumen pendukung berupa Surat Kehilangan dari Kepolisian setempat.

b.11. Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola Barang, meliputi: Surat permohonan pengajuan atau Surat Persetujuan Penjualan/Lelang BMN.


Berita Acara Opname Fisik Persediaan dan lampiran

BERITA ACARA OPNAME FISIK BARANG PERSEDIAANPADA …(di isi nama satuan kerja)... LIPI

PER ...(di isi periode opname fisik)...Nomor : ...................................................

Pada hari ini, ............... tanggal …...... bulan ............ Tahun ................., bertempat di .........................................., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : ...........................NIP : ...........................Jabatan : ...........................

Dalam hal ini bertindak sebagai Petugas Gudang Persediaan pada ................ LIPI untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : ...........................NIP : ...........................Jabatan : ...........................

Dalam hal ini bertindak sebagai Petugas Aplikasi Persediaan pada .............. LIPI untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : 40 tahun 2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan, dan dalam rangka tertib administrasi maupun penyusunan Laporan Keuangan. Para pihak telah melakukan Opname Fisik Barang Persediaan pada .............. LIPI, Kode Satker : .......... dengan cara menghitung sisa barang di Gudang Utama dan Gudang Pengguna (hasil fisik terlampir).

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMAPetugas Aplikasi Petugas Gudang

...........................................................................................

NIP ........................................ NIP ...................................

Mengetahui :Ka. Sub. Bag. Tata Usaha

...................... LIPI

..............................................NIP ..............................


Lampiran Berita Acara Opname Fisik PersediaanSatker : .................. Tanggal : ..................

Cek Fisik Mutasi Mutasi../../.... Tambah Kurang Satuan Jumlah

1 Bolpoin 0 buah 02 Pensil 2B 0 buah 03 Spidol OHP 0 buah 04 Bolpoint LIPI kotak 0 buah 05 Pen Balliner Pilot 0 buah 06 Tinta Stempel 0 buah 07 Binder Klip Kecil No.107 0 buah 08 Hekter HD-10 0 buah 09 Isi Hekter HD-10 0 dus 0

10 Isi Hekter HD-50 (No.3) 0 dus 011 Binder Klip Kecil No.155 0 dus 012 Binder Klip Kecil No.260 0 dus 013 Hekter HD-50 0 buah 014 Paperclip Kecil (No. 3) 0 dus 015 Paperclip No. 1 (Besar) 0 dus 016 Binder Klip Kecil No.200 0 dus 017 Paperclip Jumbo 0 dus 018 Tipex Kotak 0 buah 019 Penghapus 0 buah 020 Buku quarto 0 buah 021 Buku Folio 0 buah 022 Buku Kuitansi 0 buah 023 SSP 5 rangkap 0 buah 024 Box File 0 buah 025 Odner 0 buah 026 Snelhekter Map Buffalo 0 buah 027 Bag File/Plastik File 0 buah 028 Map Biasa 0 pak 029 Snelhekter Map Kop 0 buah 030 Spring File A4 0 buah 0

Sub Total 0 0 0 0 0

Harga (Rp)No Nama Barang Cek Fisik ../../....

Lokasi : Gudang Utama



31 Map Batik 0 buah 032 Clear Sleeves 9001 Daichi 0 buah 033 Penggaris Besi 30 cm 0 buah 034 Gunting Kecil 0 buah 035 Rautan Pensil/Meja 0 buah 036 Pita Mesin Tik 0 buah 037 Lakban Coklat 0 buah 038 Lem Kertas 0 buah 039 Solatif Bening 0 buah 040 Stick Note Kecil 0 buah 041 Stick Note Sedang 0 buah 042 Double Tipe 0 buah 043 Stick Notes Besar 0 buah 044 Pushpin 0 dus 045 Gabus Memo 0 buah 046 Parpurator Kecil 0 buah 047 Parpurator Besar 0 buah 048 Plastik Cover A4 0 buah 049 Plastik Cover F4 0 buah 050 Rak File Susun 2 0 buah 051 Rak File Susun 3 0 buah 052 Pembatas Buku Besi 0 buah 053 Tinta Fax Panasonic KX-FP701 0 buah 054 Pen Stand 0 buah 055 Kertas HVS Warna 0 rim 056 Kertas Fotocopy Folio 0 rim 057 Kertas Fotocopy A4 0 rim 058 Kertas Concorde Tebal 0 pak 059 Kertas Kop Inspektorat A4 0 rim 060 Kertas Kop Inspektorat F4 0 rim 061 Kertas Kop LIPI A4 0 rim 062 Kertas Kop LIPI F4 0 rim 0

Sub Total 0 0 0 0 0


63 Kertas Concorde Tipis 0 pak 064 Kertas Label A4 0 pak 065 Amplop Polos Kabinet 0 dos 066 Amplop Kop Kabinet 0 dos 067 Amplop Coklat Folio 0 pak 068 Amplop Coklat Double Folio 0 buah 069 Amplop Coklat Kop F4 0 pak 070 Tempat CD 0 buah 071 Toner Laserjet 1000 0 buah 072 Toner HP Laserjet 1020/12A 0 buah 073 Toner HP P2015N/53A 0 buah 074 Toner Epson L 300 0 buah 075 Toner HP 78A 0 buah 076 Toner Xerox 3210 0 buah 0


Nama Barang Harga (Rp)


No Nama Barang Cek Fisik ../../.... Harga (Rp)

No Cek Fisik ../../....


77Toner HP Laserjet 126 A (Black) 0 buah 0

78Toner HP Laserjet 126 A (Yellow) 0 buah 0

79Toner HP Laserjet 126 A (Blue) 0 buah 0

80 Toner HP Laserjet 126 A (Red) 0 buah 081 Tone HP 80A 0 buah 082 Toner Epson L 800 0 buah 083 Toner HP 26A 0 buah 084 CD RW/R 0 keping 085 Mouse Optik 0 buah 086 Plas Chamois 0 buah 087 Sponge Wash 0 buah 088 Sabut Cuci Piring 3 buah 089 Kanebo Motor 0 buah 090 Kantong Sampah Sedang 0 pak 091 Pembersih Toilet Harpic Orange 0 buah 092 Pembersih Toilet Bebek In Tank 0 set 093 Pembersih Toilet Harpic 0 buah 094 Sabun Cuci Tangan SOS 8 buah 0

Sub Total 0 0 0 11 0


95 Sabun Cuci Mobil 0 buah 096 Sabun Cuci Piring 0 buah 097 Pembersih Kaca Cling Ocean Fresh 0 buah 098 Toilet Cleaning Gel Refill 0 buah 099 Pembersih Lantai Pouch 0 buah 0100 Cairan Pengkilap Ban Mobil 0 botol 0101 Sendok 0 dus 0102 Garpu 0 dus 0103 Kamper Gantung 0 buah 0104 Stella Refill 0 kaleng 0105 Glade Refill 0 kaleng 0

106Pengharum Ruangan Glade Gantung Oceania 0 buah 0

107Pengharum Ruangan Glade Gantung Sweet 2 buah 0

108 Kamper Tablet 0 bungkus 0109 Kamper Balok 0 bungkus 0110 Pengharum Mobil 0 buah 0111 Lem Tikus 0 buah 0112 Papan Perangkap Tikus 0 buah 0113 Roll Kabel 15 M 0 roll 0114 Batu Baterai A2 0 set 0115 Batu Baterai A3 0 set 0116 Topi Bordir LIPI 0 buah 0117 Kaos Bordir LIPI (M/L/XL) 0 buah 0118 Tas Ransel Taikes 0 buah 0119 Cairan Pelumas Mobil 0 buah 0120 Tusuk Gigi 0 pak 0121 Torabika Susu 0 pak 0

Harga (Rp)Cek Fisik ../../....


No Nama Barang


122 Teh Celup 0 buah 0123 Kopi Hitam 0 bungkus 0124 Gula 0 bungkus 0125 Tisue Kotak 0 buah 0

Sub Total 0 0 0 24 0TOTAL 0 0 0 35 0


Berita Acara Rekonsiliasi Internal SAIBA-SIMA K BMN

I. Nama : .........................NIP : ........................Jabatan : Petugas BMN

II. Nama : ........................NIP : ........................Jabatan : Petugas SAIBA

PADA ............................ LIPIPERIODE SEMESTER ..... TAHUN ANGGARAN ......

NOMOR : ..........................

Pada hari ini ......, tanggal ...... bulan ..... tahun .............., bertempat di ....... LIPI, ........., kami yang bertanda tangan di bawahini :

(LOGO LIPI DAN NAMA SATUAN KERJA)

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Inspektorat LIPI, untukselanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Inspektorat LIPIdengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) yang disusun oleh unit akuntansibarang dengan Laporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (LKKPA) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untukperiode Bulan ............. Tahun Anggaran ........., dengan hasil sebagai berikut :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Inspektorat LIPI, untukselanjutnya disebut Pihak Pertama;

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA


I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir(1) (3) (4) (5) = (3) + (4)I POSISI BMN DI NERACA 0 0 0A ASET LANCAR 0 0 01 Persediaan 0B. ASET TETAP 0 0 01 Tanah 0 0 02 Peralatan dan Mesin 03 Gedung dan Bangunan 0 0 0

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 0 0 0

5 Aset Tetap Lainnya 0 0 0

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0 0 0

7 Akum. Penyusutan Aset Tetap 0C. ASET LAINNYA 0 0 01 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 0 0 02 Aset Tidak Berwujud 0 0 03 Aset Lain-lain 0 0 04 Akum. Penyusutan Aset Lainnya 0 0 0II BMN NON NERACA 0 0 0A EKSTRAKOMPTABEL 0 0 01 BMN Ekstrakomptabel 0 0 02 Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel 0B BPYBDS 0 0 0C BARANG HILANG 0 0 0D BARANG RUSAK BERAT 0 0 0

0 0 0

II.

Pihak Pertama, Pihak Kedua,

......................... ........................NIP. ................. NIP. ................

NIP. ............................................................

Kuasa Pengguna AnggaranMengetahui,

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Bulan .....Tahun Anggaran ......dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBKP dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat(LKPP) disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara

TOTAL (I + II)

No Akun NeracaNilai BMN Periode Bulan ........Tahun Anggaran .........

(2)


Dila

njut

kan

Dih

entik

an

Sem

enta

raD

ihen

tikan

Pe

rman

en1 2 ds

t

Ket

eran

gan:

*)Pa

da k

olom

ket

eran

gan,

diis

i den

gan

kata

"dila

njut

kan"

, dih

entik

an se

men

tara

", be

rikut

ala

sann

ya, "

dihe

ntik

an p

erm

anen

" ber

ikut

ala

sann

yaD

ihen

tikan

Sem

enta

ra m

isal

nya

dika

rena

kan

kebi

jaka

n m

orat

oriu

m p

emba

ngun

an, t

erke

ndal

a pe

mbe

basa

n ta

nah,

terd

apat

per

mas

alah

an h

ukum

, ter

mas

ukbe

lum

ada

kep

utus

an d

ilanj

utka

n at

au d

ihen

tikan

seca

ra p

asti.

Dih

entik

an se

cara

per

man

en d

ikar

enak

an a

kan

dihi

bahk

an k

epad

a Pe

mer

inta

h da

erah

ata

u ak

an d

ihap

uska

n.

Kod

e B

aran

gN

o. K

DP

Tan

ggal

Mul

ai

Kon

trak

Ret

ensi

Ket

eran

gan

Rek

apitu

lasi

Kon

stru

ksi D

alam

Pen

gerj

aan

Per

31 D

esem

ber

20xx

Pada

Kem

ente

rian

Neg

ara

/ Lem

baga

Tan

ggal

A

khir

K

ontr

ak

Nila

i Kon

trak

(R

p)N

ilai

KD

P (R

p)%

Pen

yele

saia

nSu

mbe

r D

ana

(Rup

iah

Mur

ni/

Pinj

aman

)

Uan

g M

uka

No.

Kod

e Sa

tker

Nam

a Sa

tker

Form

ulir

Rek

apitu

lasi

Kon

stru

ksi D

alam

Pe

nger

jaan


Tanya Jawab/Kasus

A. Persediaan

1. Bagaimana pencatatan persediaan ke aplikasi persediaan, apakah dicatat pada saat barang datang atau harus menunggu SPM/SP2D terbit dulu baru dicatat? Jika pencatatan tidak menunggu terbitnya SPM/SP2D akan muncul akun persediaan belum diregister, apakah hal ini diperbolehkan? Bagaimana solusi untuk neraca SAIBAnya?

Jawaban:Pencatatan persediaan dilakukan pada saat barang datang/diterima yang didukung de-ngan kuitansi/faktur pembelian tanpa harus menunggu SPM/SP2D terbit. Nilai perolehan dicatat sesuai dengan nilai dalam kuitansi/faktur pembelian. Kondisi ini akan memun-culkan akun persediaan belum diregister (negative) dalam neraca SAIBA (hal ini diper-bolehkan). Setelah terbit SPM/SP2D, maka operator SAIBA wajib menginput SPM/SP2D tersebut yang secara otomatis membentuk jurnal untuk menghilangkan akun persedia-an belum diregister.


2. Pada tahun 2017, Satker ABC mengalokasikan pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)pada MAK 521811 (Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi) dan MAK 521211 (Belanja Bahan). ATK tersebut akan dijadikan stok di gudang. Bagaimana perlakuan untuk ATK tersebut, ATK yang dibebankan pada MAK 521211 harus dicatat atau tidak?

Jawaban:Sesuai peruntukannya untuk stok di gudang, seluruh ATK tersebut (baik yang berasal dari MAK 521811 maupun MAK 521211) tetap dicatat sebagai persediaan dalam aplikasi persediaan. Atas kesalahan pembebanan tersebut, Satker dapat melakukan revisi POK dalam DIPA (apabila pembelian belum di-lakukan) atau melakukan revisi SPM (apabila pembelian belum dilakukan).

3. Opname fisik persediaan harus dilakukan di gudang utama atau gudang pengguna juga? Hasil opaname fisik dituangkan dlm bentuk apa?

Jawaban:Opname fisik persediaan dilakukan di semua gudang, baik gudang utama maupun gudang pengguna. Hasilnya dituangkan dalam ben-tuk Berita Acara Opname Fisik Persediaan.


4. Apakah kartu persediaan harus ditulis manual atau bisa dalam bentuk digital, misalnya menggunakan Excel?

Jawaban: Kartu Persediaan tidak harus dibuat/ditulis dalam bentuk manual dengan tulisan tangan, namun dapat juga dibuat dalam bentuk digi-tal seperti Excel.

5. Terdapat barang persediaan perolehan DIPA 2016 yang belum tercatat dalam aplikasi persediaan dimana kondisi ini baru diketahui oleh Satker pada tahun 2017, sedangkan neraca tahun 2016 tidak dapat dikoreksi karena telah diaudit oleh BPK RI (Audited). Bagaimana tindak lanjutnya?

Jawaban:Petugas Persediaan dapat melakukan op-name fisik atas persediaan tersebut. Apabila dari hasil opname masih ditemukan sisa/sal-do, maka saldo tersebut dapat dicatat dalam aplikasi persediaan tahun 2017 melalui menu transaksi Saldo Awal. Harga perolehan pada saat mencatat persediaan pada menu Saldo Awal tetap menggunakan dokumen sumber pembeli an (kuitansi/faktur) tahun 2016.


6. Jika belanja menggunakan akun 526, apakah termasuk kedalam kategori persediaan yang harus diinput dalam aplikasi persediaan?

Jawaban:Seluruh realisasi akun pada kelompok akun 526 (Belanja Barang untuk Diserahkan kepad a Masyarakat/Pemda) dicatat kedalam aplikasi persediaan, meskipun berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, atau Persediaan Lainnya.

7. Bagaimana cara mengeluarkan persediaan dari aplikasi untuk persediaan yang diserahkan kepada masyarakat/pemda?Apakah bisa langsung menggunakan menu transaksi Habis Pakai atau harus dengan prosedur hibah/penyerahan ke masyarakat/pemda?

Jawaban:Penyerahan persediaan ke masyarakat/pem-da tidak dapat langsung dikeluarkan dari aplikasi menggunakan menu Habis Pakai, namun harus diproses dahulu sesuai prose-dur hibah/penyerahan barang kepada ma-syarakat/pemda sesuai dengan PMK No. 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN. Setelah terbit surat


persetujuan dari Pengguna Barang/Sestama, persediaan baru dapat dikeluarkan dari pen-catatan. Mutasi keluarnya dapat mengguna-kan jenis transaksi sebagai berikut:a. Untuk persediaan yang pada awalnya

telah direncanakan untuk diserahkan ke-pada masyarakat/pemda (tercatat pada kelompok persediaan untuk dijual/di-serahkan kepada masyarakat/pemda) dikeluarkan menggunakan jenis transaksi “Penyerahan/Dijual kepada Masyarakat/Pemda”; atau

b. Untuk persediaan yang tercatat pada ke-lompok selain persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda (misalnya barang konsumsi, suku cadang, dsb), namun akan diserahkan kepada masyarakat/pemda, maka tetap diproses sesuai prosedur hibah/penyerahan ba-rang kepada masyarakat/pemda kemu-dian dikeluarkan dari aplikasi persedia-an menggunakan jenis transaksi “Hibah Kelua r”.


8. Apa kategori untuk dapat masuk/dicatat kedalam kelompok persediaan untuk diserahkan ke masyarakat/pemda? Apakah hanya yang berasal dari MAK 526?

Jawaban:Semua barang yang dari awal perencanaan memang sudah diniatkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dan dialokasikan pada MAK 526.

9. Untuk persediaan yang dijual seperti kompos/tanaman, bagaimana prosedur untuk mengeluarkan dari aplikasinya?

Jawaban:Kompos/tanaman dicatat kedalam aplikasi persediaan ketika barang tersebut siap di-gunakan/siap dijual (ready to sale). Kompos/tanaman dikeluarkan dari aplikasi persediaan ketika dijual (menggunakan jenis transaksi diserahkan ke masyarakat/pemda), diguna-kan untuk keperluan internal di satker seperti digunakan oleh peneliti di lab (jenis transaksi habis pakai), diserahkan ke K/L lain (meng-gunakan jenis transaksi Transfer Keluar).


10. Pada tahun 2017 Satker X mengalokasikan peng adaan BBM untuk Kendaraan Dinas maupun Mesin Pemotong Rumput pada MAK 523123 (Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin).Kenyataan di lapangan, pembelian BBM untuk Kendaraan Dinas dilakukan di pom bensin dan langsung diisikan dalam tangki kendaraan, sedangkan BBM untuk Mesin Pemotong Rumput dibeli dalam beberapa buah jerigen untuk stok kurang lebih selama seminggu. Apakah BBM tersebut harus dicatat sebagai barang Persediaan dalam aplikasi persediaan karena telah menggunakan MAK Persediaan?

Jawaban:Dalam kasus tersebut, BBM untuk Kendara-an Dinas sifatnya sekali pakai dalam artian langsung diisikan dalam tangki kemudian langsung dipakai. Kondisi ini merupakan pemeliharaan rutin yang dapat dibebankan pada MAK 523121 (Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin) dan tidak menyebab-kan timbulnya persediaan sehingga tidak dicatat sebagai persediaan dalam aplikasi persediaan.Pengadaan BBM untuk Mesin Pemotong Rumput dimaksudkan untuk stok selama seminggu, hal ini jelas dapat menimbulkan persediaan karena tidak habis dalam satu


kali pemakaian, sehingga harus dicatat se-bagai persediaan dalam aplikasi persediaan. Apabila kedua pekerjaan tersebut belum dilaksanakan, maka Satker dapat merevisi POK terlebih dahulu, namun apabila pekerja-an telah dilakukan dan SPM/SP2D telah ter-bit, maka satker harus melakukan revisi SPM. Peraturan terkait kondisi ini dapat dili-hat pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akun-tansi Persediaan dan Keputusan Dirjen Per-bendaharaan No. KEP-187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

11. Pada Satker ABC terdapat pengadaan sebagai berikut:a. Pengadaan pencetakan buku dan Leaflet

untuk dibagikan kepada pengunjung yang datang ke Satker ABC sebagai bahan promosi;

b. Penggandaan/fotocopy materi untuk bahan rapat bulanan Bagian Keuangan dan Kelompok Penelitian Satker ABC.

Apakah seluruh pengadaan tersebut dapat dialokasikan pada MAK 521811 (Belanja Barang Persediaan Konsumsi) dan dicatat sebagai barang persediaan dalam aplikasi persediaan?


Jawaban:Pengadaan pencetakan buku dan leaflet telah jelas peruntukannya untuk dibagikan kepada pengunjung dan tidak habis dalam satu kali kegiatan sehingga dapat menimbulkan saldo persediaan dan harus dicatat dalam aplikasi persediaan serta wajib dilakukan opname fisik persediaan setiap semesternya di lokasi tempat menyimpan buku dan leaflet terse-but. Pengadaan ini dapat dialokasikan pada MAK 521811 (Belanja Barang Persediaan Konsumsi). Sedangkan untuk penggandaan yang sifatnya hanya fotocopy biasa tidak menimbulkan persediaan sehingga dapat di-bebankan pada MAK 521211 (Belanja Bahan) atau 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran)

12. Pada Satker XX terdapat pengadaan bahanbaha n kimia yang dibebankan pada MAK 521211 (Belanja Bahan). Karena Satker XX tidak memiliki gudang khusus bahan kimia, maka seluruh bahan kimia tersebut langsung didistribusikan dan disimpan di Laboratorium sehingga user dapat langsung mengambil dan menggunakannya. Apakah perlakuan tersebut tepat dan dan bahan kimia yang langsung didistribusikan ke lab tidak perlu dicatat sebagai Persediaan?


Jawaban:Pencatatan persediaan tidak berdasarkan pada ketersediaan gudang maupun mata anggaran yang digunakan. Untuk Satker yang tidak memiliki gudang penyimpanan khusus bahan kimia, barang tersebut dapat langsung didistribusikan ke lab, namun karen a faktor ketidakpastian kapan akan dipakai (tidak habis digunakan dalam satu kali kegia tan) dan ada kemungkinan menim-bulkan saldo pada akhir semester, maka ba-han kimia tersebut diklasifikasikan sebagai barang persediaan dan harus dicatat dalam aplikasi persediaan. Apabila pengadaan tersebut belum dilaksanakan, maka Satker dapat merevisi POK terlebih dahulu, namun apabila pekerjaan telah dilakukan dan SPM/SP2D telah terbit, maka satker harus melaku-kan revisi SPM dari MAK 521211 (Belanja Baha n) menjadi MAK 521811 (Belanja Barang Persediaan Konsumsi).

13. Pada tahun 2017 Satker AA mengadakan 5 paket peralatan untuk memproduksi pupuk kompos. Sumber pendanaan adalah APBN yang dianggar kan dalam DIPA Satker AA. Berdasarkan proposal kegiatan, peralatan tersebut akan diserah kan kepada UMKM yang tersebar di


5 lokas i di daerah. Berdasarkan hal tersebut, apakah 5 paket peralatan untuk memproduksi pupuk kompos tersebut dapat diakui sebagai aset tetap peralatan dan mesin?

Jawaban:Berdasarkan Buletin Teknis Standar Akun-tansi Pemerintahan Nomor 15 pada BAB III Nomor 3.3 tentang Pengakuan Peralatan dan Mesin menjelaskan bahwa Peralatan dan Mesin yang diperoleh dan yang dimak-sudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan pada aset tetap. Dengan demikian, sesuai dengan tujuan awal bahwa peralatan tersebut akan diserah-kan kepada UMKM, maka peralatan tersebut diakui sebagai persediaan dan dicatat dalam aplikasi persediaan.

14. Apakah ATK kegiatan sosialisasi/seminar/work-shop yang merupakan barang habis pakai dan dibagikan langsung kepada peserta harus diinput dalam aplikasi Persediaan?

Jawaban:ATK kegiatan sosialisasi/seminar/workshop yang merupakan barang habis pakai dalam sekali kegiatan dan dibagikan langsung kepa-


da peserta tidak perlu diinput dalam aplikasi Persediaan. Suatu barang dapat digolongkan sebagai barang persedia an apabila perenca-naan pengadaan barang tersebut ber sifat kontinyu atau berkelanjutan, untuk stok, tida k hanya untuk satu kali kegiatan saja.

15. Apa fungsi Hasil Opname Fisik pada menu transaksi di aplikasi persediaan. Apakah Hasil Opname Fisik pada menu transaksi di aplikasi persediaan harus diinput pada setiap akhir semester?

Jawaban:Menu transaksi Hasil Opname Fisik dalam apli kasi Persediaan digunakan untuk mengin-put saldo persediaan setelah dilakukan op-name fisik, setiap semester. Menu tersebut harus diinput oleh Petugas Persediaan untuk keseluruh an jenis Persediaan, sehingga nanti-nya, nilai opname fisik tersebut menjadi saldo persedia an. Selanjutnya, dilakukan pengiriman ke SIMAK BMN.


B. Aset Tetap (selain Konstruksi Dalam Pengerjaa n/KDP)

1. Bagaimana pengakuan biaya perolehan tanah?

Jawaban:Dalam PSAP 07 Paragraf 30 menyatakan bahwa Tanah diakui pertama kali sebesar bia ya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pem bebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurus an ser tifikat, biaya pematangan, pengukuran, pe nimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluar-kan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan

2. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan berupa sertifikat, namun hanya berupa dokumen pembelian dan telah dikuasai dan/atau digunakan oleh Satker, apakah tanah tersebut bisa dicatat sebagai aset tetap pada neraca Satker?


Jawaban:Merujuk pada Buletin Teknis Standar Akun-tansi Pemerintahan Nomor 15 pada BAB 2.3 tentang Pengakuan Tanah, aset tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai Aset Tetap Tanah pada neraca Satker, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Satker XY membeli asset berupa Tanah senilai Rp450.000.000,00, nilai tersebut sudah termasuk biaya sertifikat senilai Rp75.000.000,00. Pada saat serah terima asset, sertifikat masih dalam proses pengurusan di Badan Pertanahan Nasional (BPN)/ Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Bagaimana pencatatan aset Tanah tersebut?

Jawaban:Karena pada saat serah terima sertifikat ma-sih dalam proses pengurusan, maka nilai Tanah yang dicatat dalam SIMAK BMN sebe-sar Rp375.000.000,00 (harga Tanah dikurangi biaya sertifikat). Biaya pengurusan sertifikat yang telah dibayarkan belum dapat dicatat sebagai bagian nilai Tanah, sementara hanya


dijurnal pada akun Belanja Modal Dibayar Dimuka (prepaid) dalam aplikasi SAIBA dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Apabila peng urusan sertifikat telah selesai dan doku-men telah diserahkan kepada Satker, maka dapat dilakukan jurnal balik dan nilai sertifi-kat ditambahkan sebagai penambah nilai Ta-nah tersebut.

4. Bagaimana pengakuan biaya perolehan tanah pemerintah jika dilakukan oleh panitia pengadaan?

Jawaban:Berdasarkan Buletin Teknis Standar Akun-tansi Pemerintahan Nomor 15 pada BAB 2.4 tentang pengukuran tanah menyebutkan bahwa apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka ter-masuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.


5. Bagaimana jika terdapat biaya yang terkait deng an peningkatan bukti kemepemilikan tanah seperti tanah girik menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan?

Jawaban:Berdasarkan Buletin Teknis Standar Akun-tansi Pemerintahan Nomor 15 pada BAB 2.4 tentang pengukuran tanah menyebutkan bahwa Biaya yang terkait dengan peningka-tan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi Sertifikat Hak Peng elolaan, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

6. Bagaimana menentukan biaya perolehan peralatan dan mesin?

Jawaban:Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 20, Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabil a penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wa-jar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.


Biaya perolehan peralatan dan mesin meng-gambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

7. Bagaimana pengakuan peralatan mesin berupa lift, instalasi listrik beserta generator, sarana pendingin Air Conditioning dan komponen penunjang lain yang antara lain berupa saluran air dan telepon yang tergabung dengan gedung bertingkat?

Jawaban:Sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akun-tansi Pemerintahan Nomor 15 pada BAB 4.2 tentang Klasifikasi Gedung dan Bangu-nan, masing-masing komponen mempunyai masa manfaat yang berbeda, sehingga umur penyu sutannya berbeda, serta memerlukan pola pemeliharaan yang berbeda pula. Per-bedaan masa manfaat dan pola pemeliharaan menyebabkan diperlukannya sub-akun pen-catatan yang berbeda untuk masing-masing komponen gedung bertingkat.


8. Bagaimana mementukan biaya perolehan gedung dan bangunan?

Jawaban:Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 20, Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mem-peroleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan deng an menggunakan biaya perolehan ti-dak memungkinkan maka nilai aset tetap di-dasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

9. Bagaimana menentukan biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan?

Jawaban:Berdasarkan Buletin Teknis Standar Akun-tansi Pemerintahan Nomor 15 pada BAB 5.4 tentang Pengukuran Jalan, Irigasi, dan Jaring an menyebutkan bahwa Biaya peroleh-an untuk jalan, irigasi dan jaringan yang di-


peroleh melalui kontrak meliputi biaya peren-ca na an dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biay a perolehan untuk jalan, Irigasi dan Jaring an yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan peng awasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran. Ja-lan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

10. Jika tidak diketahui nilai perolehannya, bagaimana mengukur nilai wajar pada saat itu?

Jawaban:Sesuai dengan PMK No. 166/PMK.06/2015 tentang Penilaian BMN, untuk mendapatkan nilai wajar dapat meminta bantuan KPKNL untuk melakukan penilaian.


11. Pada tahun 2017, Satker X pada Kementerian Ristek Dikti akan menyerahkan aset berupa 1 unit Peralatan dan Mesin senilai Rp135.000.000,00 kepada Satker A di LIPI yang akan digunakan untuk menunjang kegiata n penelitian di LIPI.

a. Bagaimana status kepemilikan dan pencatatan barangnya?

b. Bagaimana pula keabsahan Berita Acara apabila serah terima antar Kementerian Lembaga, apakah harus ditandatangani oleh eselon I (misalnya Sestama/Sekjend) atau bisa langsung ditandatangani oleh eselo n II?

Jawaban:a. Sebelum melakukan serah terima aset,

Kementerian Ristek Dikti harus mengu-sulkan alih status aset kepada Pengelola Barang (Kementerian Keuangan). Setelah terbit Persetujuan Alih Status, Satker X Kementerian Ristek Dikti dapat meny-erahkan aset kepada Satker A LIPI dileng-kapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan dilampiri Surat Persetujuan Alih Status. Berdasarkan BAST dan Surat


Persetujuan Alih Status tersebut, Satker X Kementerian Ristek Dikti mengeluarkan barang dari neraca menggunakan jenis transaksi “Transfer Keluar” dan Satker A LIPI selaku penerima barang mencatat aset dalam SIMAK BMN menggunakan je-nis transaksi “Transfer Masuk”.

b. Terkait keabsahan BAST, yang seharus-nya menandatangani BAST adalah Peng-guna Barang. Untuk kondisi tertentu, BAST dapat ditandatangani oleh Sestam a/Sekjend/Eselon II/pejabat yang diberi kuasa sepanjang didukung dengan sura t pelimpahan wewenang dari Pengguna Baran g.

12. Satker ABC sejak tahun 2005 telah menempati gedung kantor yang bukan milik sendiri, dalam hal ini adalah milik Kementerian X. Nilai Gedung Kantor tersebut sebesar Rp50.000.000.000,00. Pada tahun 2017, Satker ABC melakukan renovasi yang menambah masa manfaat gedung kantor tersebut dengan total nilai sebesar Rp100.000.000,00. Bagaimana pencatatan gedung kantor tersebut dalam SIMAK BMN?


Jawaban:Sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akun-tansi Pemerintahan Nomor 15 pada BAB VI tentang Akuntansi Aset Tetap Lainnya,karena renovasi tersebut meningkatkan masa manfaat gedung kantor, maka biaya renovasi tersebut di-realisasikan dari anggaran Belanja Modal. Sat-ker ABC secara finansial mengakui Aset Tetap Lainnya yang harus disajikan di neraca sebagai Aset Tetap-Renovasi. Jika renovasi gedung kantor tersebut melampaui periode pelaporan, maka biaya atas renovasi yang belum selesai diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Apabila sampai dengan akhir tahun, biaya re-novasi gedung kantor belum/tidak diserahkan oleh Satker ABC kepada Kementerian X, maka Satker ABC menyajikan Aset Tetap-Renovasi pada kelompok Aset Tetap di neracanya sebe-sar Rp100.000.000,00 dan Kementerian X tetap menyajikan gedung kantor sebesar nilai awal-nya yaitu Rp50.000.000.000,00. Apabila aset renovasi gedung kantor oleh Satker ABC diserahkan kepada Kementerian X, maka Satker ABC tidak menyajikan Aset Tetap-Renovasi di neracanya dan Kementeri-an X menyajikan gedung kantor sebesar Rp50.100.000.000,00 pada akun Gedung dan Bangunan.


13. Apakah aset renovasi harus diserahkan pada pemiliknya?

Jawaban:Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti per-aturan yang berlaku. Jika dokumen sumber penyerahan tersebut telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dikeluarkan dari neraca dan satuan kerja K/L atau SKPD pe-milik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan, maka K/L atau SKPD yang melakukan renovasi ter-hadap aset tersebut tetap akan mencatat se-bagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi. Hal tersebut sesuai dengan Buletin Teknis Stan-dar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 pada BAB 10.2 tentang Renovasi Aset Tetap Bu-kan Milik-Dalam Lingkup Entitas Pelaporan dan BAB 10.3 tentang Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Diluar Entitas Pelaporan.


14. Bagaimana perlakuan atas reklasifikasi aset tetap?

Jawaban:Suatu aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan, sebagaimana dijelaskan pada Buletin Teknis Nomor 15 BAB XI tidak memenuhi definisi aset tetap. Namun demikian, aset tersebut belum dapat dikeluarkan dari neraca karena proses penghentian yang lebih dikenal sebagai pemindahtanganan dan penghapusan masih berlangsung. Dengan kata lain, dokumen sumber untuk melakukan penghapusbukuan belum diterbitkan. Paragraf 79 PSAP 07 mengatur bahwa aset dengan kondisi demikian harus dipindahkan dari aset tetap ke aset lainnya. Pemindahan kelompok aset tetap ke aset lainnya dalam akuntansi disebut sebagai reklasifikasi aset. Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar. Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar rekla-


sifikasi aset tetap ke aset lainnya adalah penetapan dari entitas yang berwenang se-suai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

15. Apakah Gorden dan Karpet masuk dalam kelompok Peralatan dan Mesin?

Jawaban:Sesuai dengan PMK Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN, Gorden dan Karpet masuk ke dalam kelom-pok Peralatan dan Mesin dan dialokasikan pengeluarannya dengan menggunakan kode akun 532, namun demikian jika harganya dibawah 300 ribu, maka dapat dialokasikan dari Belanja Keperluan Perkantoran (MAK 521111).

16. Pengurus Peribadatan di Satker X sedang membangun tempat ibadah yang dana pembangunannya dihimpun dari pegawai serta donasi dari jamaah setempat. Rencananya tempat ibadah tersebut nantinya akan dihibahkan kepada Satker X. Bagaimanakah pelaksanaan proses hibah tersebut dan apakah dalam BAST dapat digabung antara Gedung dan Soundsystem?


Jawaban:Dalam PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dinyatakan bahwa pengakuan aset akan leb-ih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepe-milikan dan/atau penguasaan secara hukum. Terhadap kasus hibah tersebut, merujuk pada PSAP 07, setelah terjadi serah terima barang dengan dilengkapi Berita Acara Serah Terima (BAST), Satker penerima barang dapat men-catat Rumah Ibadah tersebut melalui jenis transaksi Hibah Masuk dalam SIMAK BMN.Kemudian Kepala Satker/KPA mengajukan surat permohonan nomor register atas hibah langsung bentuk barang kepada Sekretaris Utama LIPI c.q. Kepala BPK LIPI untuk di-teruskan kepada Direktorat Jenderal Penge-lolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) c.q. Direktur Evaluasi Akuntansi dan Setelmen Kementerian Keuangan. Selanjutnya KPA mengajukan pengesahan pendapatan hibah langsung bentuk barang kepada DJP2R c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen Kementerian Keuangan. Terkait prosedur ini, KPA agar memperhatikan bahwa pengajuan pengesahan pendapatan hibah langsung ha-rus dilakukan pada periode tahun anggaran yang sama dengan tahun penandatanganan


BAST. Apabila besaran nilai tidak diketahui, maka dapat menggunakan Nilai Taksiran dari Instansi Terkait atau minta bantuan penilaian dari KPKNL.Uraian lengkap terkait hibah dapat dilihat pada PMK No. 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah dan Peraturan Kepala LIPI No. 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelo-laan Hibah Langsung di Lingkungan LIPI.

17. Apakah setiap bangunan wajib memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), termasuk gedung yang sudah terlanjur dibangun namun belum memiliki IMB?

Jawaban:Setiap bangunan harus mempunyai IMB yang diterbitkan oleh Pemda setempat, hal ini di-atur pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 ten-tang Bangunan Gedung. Bila Gedung Bangu-nan tersebut sudah terlanjur berdiri namun belum memiliki IMB, berdasarkan ketentuan tersebut diatas pada prinsipnya meskipun bangunan gedung telah lama berdiri tetap harus memiliki IMB.


C. Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

1. Kapankah aset KDP dapat diakui sebagai aset definitif?

Jawaban:Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu konstruksi dalam pengerjaan adalah Berita Acara Penye lesaian Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian, apabila atas suatu konstruksi dalam pengerjaan telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut telah selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif telah dapat diakui dengan cara memindahkan konstruksi dalam pengerjaan tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan (melalui jenis transaksi Penyelesaian Pembangunan dengan KDP atau Pengembangan dengan KDP).


2. Satker XYZ memiliki aset tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)yang telah tercatat dalam Neraca selama beberapa tahun, namun karena tidak tersedia lagi dana untuk melanjutkan pembangunan, maka kegiatan/penyelesaian KDP tersebut dihentikan dengan kondisi konstruksi/rangka bangunan sudah berdiri. Apakah KDP tersebut bisa dihapuskan/dieliminasi dari neraca Satker seperti halnya dengan penghapusan aset tetap maupun persediaan?

Jawaban:Berkenaan dengan permasalahan KDP, dalam Buletin Teknis SAP Nomor 15 diatur bahwa suatu KDP dapat dihentikan pembangunan-nya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Apabila pembangunan KDP diren-canakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Proses penghapusan KDP yang pembangunannya dihentikan secara permanen dilakukan de-ngan mekanisme penghapusan BMN dengan


persetujuan Pengelola Barang sesuai den-gan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN.

3. Satker B merealisasikan belanja modal baha n baku Peralatan dan Mesin untuk membeli bahan bahan, kemudian dirakit menjadi Peralatan dan Mesin. Proses perakitan sampai alat siap diguna kan diperkirakan memerlukan waktu selama 6 bulan. Bagaimana proses pencatatannya dalam SIMAK BMN?

Jawaban:Pada saat bahan baku datang, dicatat pada menu perolehan KDP, nilai perolehan se suai dengan dokumen sumber (kuitansi/SPK/SPM). Setelah alat selesai dirakit dan siap di-gunakan, serta dilengkapi dengan dokumen/berita acara penyelesaian pekerjaan, selan-jutnya dicatat menggunakan menu transaksi “Penyelesaian Pembangunan dengan KDP”.

4. Satker C merencanakan pembangunan Gedung Kantor Permanen untuk tahun 2018. Pada tahun 2017, pembangunan tersebut diawali dengan merealisasikan pengadaan jasa kon


sultansi perencanaan gedung dimaksud senilai Rp120.000.000,00. Output perencanaan tersebut berupa buku/laporan perencanaan dari konsultan perencana. Apakah realisasi perencanaan tersebut dapat diakui/dicatat dalam SIMAK BMN sebagai “Buku atau Laporan” karena secara fisik bentuknya berupa buku atau laporan?

Jawaban:Pengadaan perencanaan yang ditujukan dalam rangka perolehan aset gedung terse-but diakui/dicatat sebagai KDP walaupun out-put perencanaannya berupa buku/lapor a n.

D. Aset Tak Berwujud

1. Apakah Software yang dikembangkan oleh Satke r sendiri bisa diakui sebagai Aset Tak Berwujud?

Jawaban:Berdasarkan Buletin Teknis Standar Akun-tansi Pemerintahan Nomor 17 pada BAB 3.1.2 tentang Perlakuan Khusus untuk Software komputer, Software yang dikembangkan oleh


instansi pemerintah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari software tersebut, maka untuk software seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB. Se-lain itu software seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, se-hingga salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset men-jadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk software yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrak-kan kepada pihak ketiga.

2. Apakah Software yang diperoleh dari pembelian bisa diakui sebagai Aset Tak Berwujud (ATB)?

Jawaban:Merujuk pada Buletin Teknis Standar Akun-tansi Pemerintahan Nomor 17 pada BAB 3.1.2 tentang Perlakuan Khusus untuk Sofwar e komputer, apabila Satker melakukan pem-belian software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, maka software seperti ini harus dicatat seba gai persediaan.


Disisi lain, apabila ada software yang dibeli oleh Satker untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu hard-ware (tanpa software tersebut, hardware tidak dapat dioperasikan), maka software tersebut diakui sebagai bagian harga perole-han hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan un-tuk software program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan hardware harus di-kapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteri a perolehan aset secara umum.

3. Apabila Satker melakukan pembelian Anti virus dimana ijin penggunaan/masa manfaatnya hany a 12 bulan, apakah bisa dicatat sebagai Software?

Jawaban:Dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 dijelaskan bahwa perolehan software yang memiliki ijin peng-gunaan/masa manfaat kurang dari atau sam-pai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan software tidak perlu dikapitalisasi. Dengan demikian, Antivirus tersebut tidak dapat di-catat sebagai Software.


E. Kapitalisasi BMN

1. Apa yang dimaksud dengan kapitalisasi BMN?

Jawaban:Dalam PMK No. 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN dijelaskan bahwa kapi-talisasi BMN merupakan batasan nilai mini-mum per satuan BMN untuk dapat disajikan sebagai aset tetap pada neraca yang meliputi perolehan BMN berupa aset tetap hingga siap pakai dan/atau peningkatan kapasitas/efisiensi dan/atau penambahan masa manfat.

2. Apa saja syarat kapitalisasi BMN khususnya yang berasal dari belanja untuk pengeluaranpengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya?

Jawaban:Belanja pemeliharaan dapat dikapitalisasi dan dikategorikan sebagai belanja modal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:


a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah di-miliki;

b. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.

3. Apakah yang dimaksud dengan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap?

Jawaban:Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.


Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap yang berlaku sampai dengan 31 Desem-ber 2017 ini mengacu pada PMK No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN, yaitu:

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olahraga yang sama dengan atau lebih dari Rp 300.000,00 (tigaratus ribu rupiah), dan

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap ini dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Catatan khusus:


Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap yang berlaku mulai tahun angga-ran 2018 mengacu pada PMK No. 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN, yaitu:

a. sama dengan atau lebih dari Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk peralatan dan mesin; atau aset tetap renovasi peralatan dan mesin, dan

b. sama dengan atau lebih dari Rp2 5. 000. 000,00 (dua puluh lima juta rupiah) , untuk gedung dan bangunan; atau aset tetap renovasi gedung dan bangunan.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap ini tidak diperlukan untuk BMN berupa Tanah; jalan, irigasi, dan jaringa n; KDP; atau aset tetap lainnya, seperti koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.


4. Apakah yang dimaksud dengan Rehabilitasi, Renovasi, dan Restorasi? Manakah diantara tiga hal tersebut yang dapat dikapitalisasi?

Jawaban:Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa menin-gkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang ru-sak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsi-tekturnya.Dari ketiga kegiatan tersebut, pengeluaran/belanja untuk kegiatan renovasi dan restora-si termasuk dalam kategori pengeluaran yang dikapitalisasi, sedangkan pengeluaran/belanja untuk kegiatan rehabilitasi dikategor-ikan sebagai belanja operasional.


5. Apa yang menjadi kategori menambah masa manfaat, misalnya gedung. Apakah harus menambah konstruksi atau merenovasi bagian luar nya saja sudah termasuk menambah masa manfaat?

Jawaban:Pertambahan masa manfaat adalah bertam-bahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7, satker melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasitersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun.Merujuk pada penjelasan tersebut, penamba-han konstruksi jelas menambah masa man-faat. Namun apabila renovasi hanya dalam bentuk penyekatan, pekerjaan tersebut tetap dikapitalisasi tetapi bukan kategori menam-bah masa manfaat.


6. Pada tahun 2016, Satker XX melakukan pemeliharaan gedung dan bangunan sebagai berikut:

a. Tanggal 10 Agustus 2016 dilakukan kegiatan pemasangan keramik yang semula hanya berupa lantai tanah senilai Rp600.000.000,00 dengan pembebanan pada akun belanja modal gedung dan bangunan;

b. Tanggal 10 September 2016 dilakukan pengecatan gedung senilai Rp300.000.000,00 deng an pembebanan pada akun belanja pemeliharaan.

Atas kondisi tersebut, apakah kedua pekerjaan tersebut dapat diakui sebagai penambah nilai aset tetap gedung dan bangunan?

Jawaban:Terhadap transaksi tersebut biaya pemeli-haraan yang dapat dikapitalisasi hanyalah bia ya pemasangan keramik. Biaya penge-catan gedung diakui sebagai beban tahun berjalan dan tidak perlu dikapitalisasi karena merupakan kegiatan pemeliharaan rutin yang tidak menunjukkan adanya suatu pening-katan mutu/kualitas/kapasitas atas aset yang bersangkutan.


7. Secara aturan, biaya pengecatan termasuk pemeliharaan. Tapi apabila Satker sebenarnya sudah ada alokasi pemeliharaan dan Satker menambahkan lagi hanya untuk pengecatan yang alokasinya ratusan juta, apakah masih tetap dianggap pemeliharaan?

Jawaban:Kegiatan pengecatan, secara substansi, ber-fungsi memelihara gedung dan bangunan bukan meningkatkan kapasitas gedung dan bangunan seperti yang dijelaskan dalam Lam-piran I Peraturan PemerintahNomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah-an, pada PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Pada PSAP tersebut dinyatakan bahwa “Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan be-sar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.”Karena biaya kegiatan pengecatan tersebut, meskipun alokasinya hingga ratusan juta, tidak menambah kapa-sitas gedung dan nilai gedung tersebut maka dialokasikan tetap sebagai pemeliharaan.


8. Satker X sedang melaksanakan pekerjaan pemeliharaan berupa penambahan daya listrik dengan nilai lebih dari Rp10 juta. Apakah ini dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap dianggap sebagai pemeliharaan biasa atas gedung dan bangunan?

Jawaban:Dari jenis pekerjaan, penambahan daya lis-trik adalah jelas akan menambah volume/kapasitas, sehingga perlu dikapitalisasi. Jika sebelumnya untuk pemasangan listrik dicatat secara tersendiri (kelompok Jaring-an dalam SIMAK BMN), maka nilai tersebut ditambahkan ke nilai aset Jaringan. Namun jika pemasangan listrik tersebut termasuk pada Gedung dan Bangunan maka penam-bahan daya listrik tersebut menambah nilai Bangun an yang melekat.


F. Penghapusan BMN

1. Bagaimana perlakuan atas aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya?

Jawaban:Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya karena tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang, seperti rusak berat, maka aset tetap tersebut dikeluarkan dari neraca. Hal ini sesuai de-ngan PSAP 07 Paragraf 77 yang menyatakan, “Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara per-manen dihentikan penggunaannya dan ti-dak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang” dan Paragraf 78 yang menyatakan, “Aset tetap yang secara permanen dihenti-kan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan”.


2. Bagaimana perlakuan atas pelepasan atau pemindahtanganan aset tetap?

Jawaban:Apabila suatu aset tetap dilepaskan karena dipindahtangankan, maka aset tetap yang bersangkutan harus dikeluarkan dari nerac a. Hal ini sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 77 yang menyatakan,”Suatu aset tetap di elimi-nasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan pengguna-annya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang”,dan Paragraf 78 yang menyatakan,”Aset tetap yang secara per-manen dihentikan atau dilepas harus di elimi-nasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan”.

3. Untuk aset tetap dengan kondisi Rusak Berat, apakah dapat langsung dieliminasi dari neraca menggunakan menu “Penghapusan” dalam SIMAK BMN?

Jawaban:Tidak.Barang dengan kondisi Rusak Berat ti-dak dapat serta merta dieliminasi/dikeluarkan dari neraca menggunakan menu “Penghapu-


san”. Sebelum diterbitkannya surat u s ul an peng hapusan, Petugas BMN dapat merubah aset tetap tersebut menjadi Aset Lainnya de-ngan cara masuk ke menu Transaksi BMN >> Perubahan BMN >> Perubahan Kondisi, ubah kondisi menjadi Rusak Berat. Selanjutnya akan muncul pertanyaan “Apakah aset terse-but akan langsung dihentikan penggunaan-nya?” Jawab dengan “Yes”. Maka aset terse-but akan berubah dari aset tetap menjadi aset lainnya.

4. Untuk merubah kondisi menjadi Rusak Berat dalam SIMAK BMN, apakah harus menunggu pada saat akan melakukan proses penghapusan?

Jawaban:Perubahan kondisi dalam aplikasi SIMAK BMN tidak harus menunggu pada saat akan melakukan proses penghapusan. Operator SIMAK BMN dapat melakukan perubahan kondisi pada saat ada laporan/temuan terkait kondisi barang yang dilengkapi dengan Ber-ita Acara/surat keterangan mengenai kondisi barang.


5. Bagaimana perlakuan untuk persediaan yang sudah usang/rusak/kadaluarsa? Apakah dapat dikeluarkan dari aplikasi Persediaan?

Jawaban:Berdasarkan stock opname persediaan, sat-ker membuat berita acara bahwa kondisi barang persediaan telah rusak/usang, ke-mudian dicatat dalam aplikasi persediaan menggunakan menu transaksi persediaan keluar, pilih “using” atau “rusak”. Selanjut-nya satker melakukan proses tindak lanjut penghapusan (jika tidak bisa dijual/tidak bisa dimusnahkan) atau dijual (jika memiliki nilai ekonomis) atau dimusnahkan (jika memenuhi syarat pemusnahan). Setelah terbit persetu-juan penghapusan/ penjualan/ pemusna-han, dilanjutkan dengan diterbitkannya SK penghapusan. Satker melakukan transaksi Penghapusanusang/rusak (dikeluar kan dari aplikasi persediaan) berdasarkan SK peng-hapusan tersebut.


G. DBR-DBL

Dalam aplikasi SIMAK BMN, apabila terdapat Daftar Barang Ruangan (DBR) dan Daftar Barang Lainnya (DBL) yang belum terdistribusi, bagaimana solusinya?

Jawaban:Pencatatan kedalam DBR dan DBL meru-pakan salah satu amanat dalam PMK No. 181 /PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN yang menyatakan bahwa UAKPB ber-tugas menyelenggarakan Penatausahaan BMN pada Kuasa Pengguna Barang yaitu mencatat semua barang dan perubahannya atas perpindahan barang antar lokasi/ruang-an ke dalam Daftar Barang Ruangan (DBR) dan/atau Daftar Barang Lainnya (DBL). Oleh karen a itu, Kuasa Pengguna Barang dapat meng instruksikan kepada Petugas BMN un-tuk melakukan identifikasi barang apa saja yang belum terdistribusi kemudian melaku-kan opname fisik untuk mengetahui dimana lokasi barang tersebut. Setelah seluruhnya teridentifikasi, langkah selanjutnya segera lakukan perekaman DBR dan DBL dalam apli kasi SIMAK BMN.


H. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Barang Hilang

Apabila terdapat BMN yang hilang karena kelalaian pegawai, tindakan apa yang harus dilakukan oleh satker?

Jawaban:Satker dapat melakukan prosedur sebagai berikut:a. Satker melaporkan kejadian kepada Ke-

polisian setempat yang akan menerbitkan Surat Kehilangan;

b. Petugas BMN mereklas barang hilang menggunakan menu transaksi Penghen-tian Barang dari Penggunaan berdasar-kan Surat Kehilangan dari Kepolisian tersebut.

c. Satker membuat laporan kepada Tim TGR LIPI (Sekretariat berada di BPK LIPI) deng-an melampirkan Surat Kehilangan dari Kepolisian, Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), dan angka keru-gian negara;

d. Setelah terbit SK pembebanan TGR ke-pada personil tertentu, satker dapat mem-proses usulan penghapusan barang hi-lang kepada Pengguna/Pengelola Barang.


e. Selanjutnya surat usulan penghapusan barang hilang kepada Pengguna/Penge-lola Barang dijadikan dasar Petugas BMN untuk menginput transaksi Usulan Ba-rang Hilang ke Pengelola.

Beberapa peraturan yang dapat dijadikan ru-jukan terkait TGR atas barang hilang antara lain sebagai berikut:a. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa:a.1. Pengenaan ganti kerugian negara/

daerah terhadap pegawai negeri bu-kan bendahara ditetapkan oleh men-teri/pimpinan lembaga/gubernur/bu-pati/walikota;

a.2. Tata cara tuntutan ganti kerugian nega ra/daerah diatur dengan per-aturan pemerintah;

b. Pasal 99, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D mengatur bahwa setiap kerugian negara/daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelo-laan BMN/D diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan pe-rundang-undangan;


c. Pasal 39, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain:

c.1. Ayat (1): Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Peja-bat Lain; dan/atau barang bukan mi-lik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan;

c.2. Ayat (2): Penentuan nilai sebagaima-na dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nilai buku atau nilai wajar atas barang yang sejenis;

c.3. Ayat (3): Dalam hal baik nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di an-tara kedua nilai tersebut.


d. Buletin Teknis Nomor 15 BAB 11.3 tentang Aset tetap hilang menyatakan bahwa Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang deng an penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinya takan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi.


I. Akun Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister

Apa yang menyebabkan munculnya akun “Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister” pada neraca saiba dan bagaimana solusinya?

Jawaban:Sesuai dengan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-5660/PB.6/2016 tanggal 19 Juli 2016, hal Kebi-jakan Akuntansi dalam Rangka Penyusu-nan LKKL, akun Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister dapat muncul di nerac a dikarenakan hal-hal antara lain se-bagai berikut:

a. SP2D atas pembelian persediaan/aset tetap/aset lainnya telah dilakukan per-ekaman pada Aplikasi SAIBA, namun persedia an/aset tetap/aset lainnya yang diperoleh dari transaksi pembelian atau pengembangan belum direkam pada Apli-kasi Persediaan atau Aplikasi SIMAK-BMN;

b. SP2D atas pembelian persediaan/aset tetap/aset lainnya telah dilakukan pereka-man pada Aplikasi SAIBA, persediaan/


aset tetap/aset lainnya yang diperoleh dari transaksi pembelian atau pengembangan telah direkam pada Aplikasi Persediaan atau Aplikasi SIMAK-BMN namun belum dilakukan pengiriman ke Aplikasi SAIBA;

c. Persediaan/aset tetap/aset lainnya yang diperoleh dari transaksi pembelian atau pengembangan telah dilakukan pe-rekaman pada Aplikasi Persediaan atau Aplikasi SIMAK BMN, telah dilakukan pengi ri m an ke Aplikasi SAIBA, namun SP2D atas perolehan aset tersebut belum dilakukan perekaman pada Aplikasi SAIBA (dapat pula disebabkan belum terbitnya SP2D)

d. Terdapat ketidaksesuaian akun belanja, seperti:d.1. Akun belanja barang persediaan yang

digunakan bukan untuk pengadaan barang persediaan tetapi untuk beban yang lain;

d.2. Akun belanja modal yang digunakan bukan untuk perolehan atau pengem-bangan aset tetap/aset lainnya atau menghasilkan aset ekstrakomptabel;


d.3. Akun belanja yang seharusnya tidak menghasilkan persediaan/aset tetap/aset lainnya tetapi digunakan untuk perolehan/pengembangan persedia-an/aset tetap/aset lainnya;

d.4. Kesalahan pemilihan akun belanja modal, misalnya belanja modal ge-dung dan bangunan menghasilkan peralatan dan mesin atau aset tak berwujud;

d.5. Akun belanja modal yang digunakan untuk perolehan persediaan;

d.6. Akun belanja persediaan yang diguna-kan untuk perolehan aset tetap/aset lainnya

Atas permasalahan munculnya akun Persedi-aan/Aset Tetap/Aset Lainnya di atas, satker agar segera menyelesaikan dengan cara:

a. Memastikan bahwa seluruh transaksi pembelian atau pengembangan persedia-an/aset tetap/aset lainnya telah dilakukan perekaman pada Aplikasi Persediaan atau Aplikasi SIMAK-BMN;

b. Memastikan bahwa pengiriman data dari Ap-likasi Persediaan dan Aplikasi SIMAK-BMN ke Aplikasi SAIBA telah dilakukan setiap bulan;


c. Memastikan bahwa seluruh SP2D telah di-lakukan perekaman pada Aplikasi SAIBA (telah dilakukan penarikan dari Sistem Aplikasi Satker/SAS);

d. Melakukan revisi anggaran atau ralat do-kumen realisasi belanja untuk menyesuai-kan jenis belanja dengan substansi out-put yang dihasilkan.

Catatan khusus:

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan interim, misalnya laporan keuangan semester I, akun Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister diperkenankan muncul di neraca. Permasalahan yang mengakibatkan munculnya akun Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister wajib diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga tidak lagi terdapat akun Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister pada laporan keuangan tahunan.


Documents

Buku Saku di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesiainspektorat.lipi.go.id/wp-content/uploads/2018/02/3-Buku-Saku_BMN.pdf · Buku Saku di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan