Buku Saku Rb

REFORMASI BIROKRASI

Buku Saku

Reformasi Birokrasi

Kementerian Hukum dan HAM RI

HarmoniHarmoniHarmoniHarmoni DalamDalamDalamDalam GerakGerakGerakGerak Dan Dan Dan Dan LangkahLangkahLangkahLangkah

Buku Saku Kementerian Hukum dan HAM 1

REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

YEL-YEL REFORMASI BIROKRASI

LOGO KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

MOTTO KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

PROFIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

SASARAN PEMBANGUNAN HUKUM

MENGAPA HARUS REFORMASI BIROKRASI

GRAN DESIGN REFORMASI BIROKRASI

ARAH REFORMASI BIROKRASI

TUJUAN REFORMASI BIROKRASI

KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

D

A

F

T

A

R

I

S

I

KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

ROAD MAP

DELAPAN AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

KETERKAITAN 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

MANAJEMEN PERUBAHAN

PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

PENATAAN TATA LAKSANA

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

PENGUATAN PENGAWASAN

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

KATA-KATA BIJAK

MARS KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM

D

A

F

T

A

R

I

S

I

KATA PENGANTARAssalamuallaikum Wr.Wb.Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan

hidayah-Nya Buku Saku l Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM dapatdiselesaikan. Buku saku l ini, berisi tentang beberapa hal yang berkenaan dengan penjelasanreformasi birokrasi, dan akan diterbitkan buku saku ll dan seterusnya yang berisi penjelasan lebihrinci terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Buku saku disusun sebagai sarana penyampaian informasi bagi para pegawai dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, agar lebih memahami makna Reformasi Birokrasi,sehingga akan ada satu pemahaman yang sama terhadap konsep Reformasi Birokrasi. Melaluibuku saku ini diharapkan akan terjadi perubahan dalam pola pikir dan pola tindak.

Pada akhirnya diharapkan tercipta budaya kerja yang berorientasi pada pengelolaanpemerintahan yang baik (good governance), yang akan memadukan gerak dan langkah seluruhpegawai di jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang secara mandiri, berintegritas, danterkoordinasi mulai dari pusat sampai ke daerah untuk mewujudkan tujuan Reformasi Birokrasi .

Demikian, semoga buku saku ini bermanfaat bagi kita semua, SALAM PEMBAHARUAN.

Jakarta, 26 September 2011Sekretaris Jenderal

Dr. Bambang Rantam SariwantoNIP. 19601215 198802 1001

MAKNA LOGOKEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

5 (lima) garis lengkung yang berbentuk setengah lingkaran melambangkan Pancasila yang merupakan falsafah negara;

LOGOLOGOLOGOLOGO

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

yang merupakan falsafah negara; 5 (lima) garis lengkung yang berbentuk setengah lingkaran melambangkan Negara

Demokrasi, Negara Hukum, Negara Perlindungan Hak Asasi Manusia, Negara Kesejahteraan, Negara Berlandaskan Agama dan Moral;

2 (dua) garis siku kiri dan kanan mempunyai makna demokrasi dan hak asasi manusia; 2 (dua) garis lurus sejajar mempunyai makna negara hukum, keadilan dan ketertiban; Empat pilar yang menggambarkan pintu gerbang, bermakna sebagai penjaga pintu

gerbang negara dan sebagai gerbang pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia mandiri;

warna biru tua sebagai dasar yang mempunyai makna amanah, keamanan, keteraturan, kedalaman makna jati diri bangsa, percaya diri, ketertiban, kewibawaan dan inovasi teknologi; dan

warna emas bermakna keagungan, keluhuran dan kewibawaan.

Harmoni merupakan sebuah pencapaian ideal

dalam sebuah tatanan masyarakat dimana setiap

individu dituntut untuk menjaga kerukunan

dengan sedapat mungkin menghindari adanya

konflik terbuka, menitikberatkan adanya

keserasian, keselarasan, dan keseimbangan

berpadu dalam semangat mewujudkan cita-cita.

Gerak adalah suatu perubahan baik dalam konteks

MOTTO KEMENTERIAN

HUKUM DAN HAM

Gerak adalah suatu perubahan baik dalam konteks

berpikir maupun bertindak sehingga mengantarkan

kepada kedudukan dari titik keseimbangan awal

menuju kedudukan berikutnya.

Langkah adalah pemilihan strategi yang tepat

dalam suatu pelaksanaan tindakan dengan maksud

dan tujuan yang terarah.

11 Unit Eselon I:1. Sekretariat Jenderal2. Inspektorat Jenderal3. Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia4. Badan Penelitian dan Pengembangan

Hak Asasi Manusia5. Badan Pembinaan Hukum Nasional

PROFILPROFILPROFILPROFILPROFILPROFILPROFILPROFIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Kantor Wilayah :33 Propinsi

Unit Pelaksanaan Teknis : 1. AKIP dan AIM : 2 Unit2. Balai Harta Peninggalan : 5 Unit.3. Kantor Imigrasi : 110 Unit4. Rumah Detensi Imigrasi : 13 Unit.5. Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri :5. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)

6. Direktorat Jenderal PeraturanPerundang-Undangan

7. Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum

8. Direktorat Jenderal Hak KekayaanIntelektual

9. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia10.Direktorat Jenderal Imigrasi11.Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

7

5. Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri :18 Unit.

6. Lembaga Pemasyarakatan : 232 Unit.7. Rumah Tahanan Negara, Cabang

Rutan : 201 Unit.8. Balai Pemasyarakatan : 70 Unit9. Rumah penyimpanan Benda Sitaan

Negara : 61 Unit

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugasmenyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalampemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahannegara. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hakasasi manusia;

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia;

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusanKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;

pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan

pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

SASARAN PEMBANGUNAN HUKUM 2010 2014

TTERWUJUDNYAERWUJUDNYA HHUKUMUKUM SEBAGAISEBAGAI PPANGLIMAANGLIMA YANGYANG MEMBERIKANMEMBERIKAN RASARASA AMANAMAN, , ADILADIL, , DANDAN

KEPASTIANKEPASTIAN BERUSAHABERUSAHA

HUKUM SEBAGAI HUKUM SEBAGAI PANGLIMAPANGLIMA

Terwujudnya

penegakan hukum

secara konsisten, termasuk

pemberantasan korupsi, upaya perbaikan sistem

hukum , dan hukum berfungsi sebagai

penuntun perilaku

berkehidupan Bangsa

Indonesia sehari-hari.

RASA AMAN

Terwujudnya hukum yang mampu

melindungi dan

mengayomi

masyarakat, mencegah tindak

kejahatan, dan menuntaskan

tindakan

kriminalitas.

ADIL

Terwujudnya penegakkan

hukum secara adil,

konsekuen, tidak

diskriminatif, dan memihak rakyat

kecil.

KEPASTIAN BERUSAHA KEPASTIAN BERUSAHA

Terwujudnya hukum yang mampu meningkatkan

pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan

sosial secara menyeluruh;

menanggulangi

kemiskinan dan

pengangguran secara

drastis; serta menghilangkan

diskriminasi dalam

berbagai aspek termasuk

gender.

MENGAPA HARUS REFORMASI BIROKRASI ?

TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PUBLIK MASIH RENDAH;

DISIPLIN PEGAWAI RENDAH;

KINERJA PEGAWAI BELUM TERUKUR;KINERJA PEGAWAI BELUM TERUKUR;

ADANYA DUGAAN KKN;

ORIENTASI PROGRAM & KEGIATAN TIDAK BERORIENTASI KEPADA PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT;

DAN SETERUSNYA.

10

Telah terwujud tata pemerintahan yang baik

dengan birokrasi pemerintah yang profesional,

berintegritas tinggi, menjadi pelayan

masyarakat dan abdi negara

2025

GRAND DESIGNREFORMASI BIROKRASI

Jumlah PNS yang proporsional Pemerintah bersih dan bebas KKN Peningkatan kualitas pelayanan publik Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas

kinerka birokrasi Peningkatan profesionalisme SDM aparatur Peningkatan mobilitas aparatur antar daerah,

antar pusat, dan antar pusat dengan daerah. Peningkatan gaji dan jaminan kesejahteraan

Memberikan kontribusi nyata

daerah

Memberikan kontribusi nyata

pada capaian kinerja

pemerintahan dan

pembangunan nasional dan

daerah

2014

VISI PEMBANGUNAN NASIONALINDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL & MAKMUR

(Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025)

VISI PEMBANGUNAN NASIONALINDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL & MAKMUR

(Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025)

ARAH KEBIJAKANINDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, & BERKEADILAN(PERPRES Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.)

ARAH KEBIJAKANINDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, & BERKEADILAN(PERPRES Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.)

ARAHREFORMASI BIROKRASI

(PERPRES Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.)(PERPRES Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.)

VISI DAN MISI REFORMASI BIROKRASI Visi

Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia Misi

Membentuk dan/atau menyempurnakan perundang-undangan dalam rangkaReformasi Birokrasi

Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen SDMaparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set dan cultureset.

Mengembangkan kualitas kontrol yang efektif. Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien.

VISI DAN MISI REFORMASI BIROKRASI Visi

Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia Misi

Membentuk dan/atau menyempurnakan perundang-undangan dalam rangkaReformasi Birokrasi

Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen SDMaparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set dan cultureset.

Mengembangkan kualitas kontrol yang efektif. Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien.

ARAHAN STRATEGIS ARAHAN STRATEGIS ARAHAN STRATEGIS ARAHAN STRATEGIS

REFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASI

ARAHAN STRATEGIS ARAHAN STRATEGIS ARAHAN STRATEGIS ARAHAN STRATEGIS


Melaksanakan program manajemen perubahan dan penataan peraturanperundang-undangan dengan tetap melanjutkan quick wins, berupa quickwins yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya

Melaksanakan program manajemen perubahan dan penataan peraturanperundang-undangan dengan tetap melanjutkan quick wins, berupa quickwins yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya

Peningkatan Kinerja sebagai salah satu wujud pelayanan yang terstandar,terdata, cepat dan akuntabel berbasis Teknologi Informasi;

Percepatan perubahan pola kordinasi dan komunikasi dengan instansi lain(Quick Coordination)

Percepatan pengolahan administrasi dilingkungan Kementerian Hukum danHAM RI secara efisien, efektif, transparan, akuntabel dan profesionaldengan menjunjung tinggi nilai-nilai good governance.

Peningkatan Kinerja sebagai salah satu wujud pelayanan yang terstandar,terdata, cepat dan akuntabel berbasis Teknologi Informasi;

Percepatan perubahan pola kordinasi dan komunikasi dengan instansi lain(Quick Coordination)

Percepatan pengolahan administrasi dilingkungan Kementerian Hukum danHAM RI secara efisien, efektif, transparan, akuntabel dan profesionaldengan menjunjung tinggi nilai-nilai good governance.

TUJUANTUJUAN REFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASI

Pemerintahanyang bersihdan bebas

Peningkatankualitas

pelayanandan bebasKKN

pelayananpublik

Peningkatankualitas

pengambilankebijakan

Pemantauan terhadap kinerja

aparat dalam pelayanan

publik

14 10 1 1010

MendorongKomitmen

MenggerakkanPartisipasi

KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASI

MenyebarkanInformasi

MenanamkanPemahaman

Komitmen

TAHAPAN ROAD MAP 2010TAHAPAN ROAD MAP 2010--20142014

2010

Meletakkan Landasan Dasar Kegiatan Reformasi Birokrasi melalui Pembentukan SK Tim ReformasiBirokrasi dan Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB.

2011

Melaksanakan program manajemen perubahan dan penataan peraturan perundang-undangan dengan tetap melanjutkan quick wins, berupa quick wins yang telah ditetapkan pada tahunsebelumnya.

Melaksanakan program penataan dan penguatan organisasi serta penataan tatalaksana denganmelakukan restrukturisasi organisasi sehingga diperoleh organisasi yang right sizing dan right

2012melakukan restrukturisasi organisasi sehingga diperoleh organisasi yang right sizing dan right function.

2013

Melaksanakan penataan sumber daya manusia aparatur melalui sistem manajemen kepegawaian disertaidengan peningkatan pengawasan terhadap kinerja sumber daya manusia aparatur agar lebih efektif, efisien, jujur dan amanah dalam menjalankan pengabdian bagi negara kesatuan Republik Indonesia sehingga pelayanan prima kepada masyarakat dapat diwujudkan secara transparan dan akuntabel.

2014

Jumlah PNS yang proporsional, Pemerintah bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayananpublik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme SDM aparatur, peningkatan mobilitas aparatur antar daerah, antar pusat, dan antar pusat dengan daerah, dan peningkatan gaji dan jaminan kesejahteraan.

AREA PERUBAHAN HASIL YANG DIHARAPKAN

Pola Pikir dan Budaya Kerja

(Manajemen Perubahan)

Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Penataan Peraturan Perundang-

undangan

Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan

kondusif

Penataan dan Penguatan Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right

sizing)

Penataan Tata Laksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,

8 AREA PERUBAHAN

REFORMASI BIROKRASI

8 AREA PERUBAHAN

REFORMASI BIROKRASI

Penataan Tata Laksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,

efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip

Good Governance

Penataan Sistem Manajemen SDM

Aparatur

SDM aparatur yang berintegritas, netral , kompeten,

capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

Penguatan Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang

bersih dan bebas KKN

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja

birokrasi

Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan

masyarakat

5. Penataan

Aparatur

5. Penataan

sistem

manajemen SDM

Aparatur

6. Penguatan

pengawasan

KETERKAITAN 8 KETERKAITAN 8 KETERKAITAN 8 KETERKAITAN 8

AREA PERUBAHAN RBAREA PERUBAHAN RBAREA PERUBAHAN RBAREA PERUBAHAN RB


2. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. POLA PIKIR & BUDAYA KERJA (MANAJEMEN PERUBAHAN)

8. Peningkatan

kualitas

pelayanan publik

pengawasan

7. Penguatan

akuntabilitas

kinerja4. Penataan

tata laksana

3. penataan

dan penguatan

organisai

Manajemen Perubahan dirumuskan secara

sistematis melalui sosialisasi yang

memadai, menanamkan pemahaman;

mendorong komitmen;

dilaksanakan mengakar secara partisipatif.

Sasaran manajemen perubahan meningkatnya

komitmen pimpinan dan pegawai dalam Reformasi

Biokrasi sehingga terjadi perubahan pola pikir dan

budaya kerja yang pada akhirnya berdampak pada

menurunnya resiko kegagalan

suatu upaya terencana

yang mencakup seluruh

organisasi yang dikelola

dari puncak, gunamenurunnya resiko kegagalan

Kegiatan Manajemen Perubahan antara lain :

Melaksanakan penegakan disiplin melalui hadir

tepat waktu;

Melaksanakan apel pagi, pengarahan terkait

pelaksanaan pekerjaan;

Pengisian penilaian SKP;

Melakukan mindsetting oleh pimpinan kepada

bawahan selaku agen perubahan ;

Menetapkan prioritas-prioritas kegiatan sesuai

tugas fungsinya,

Melakukan pembenahan dan penguatan SDM

agar ada persamaan pola pikir dan selanjutkan

terbentuk budaya kerja yang baik.

memperbesar efektivitas

dan kesehatan organisasi

melalui intervensi-

intervensi terencana pada

proses organisasi tersebut

Melalui penataanperaturan perundang-undangan diharapkantumpang tindih dan

SasaranSasaran1. Adanya SOP tentang

penyusunanperaturan perundang-undangan yang mengakomodir azaspembentukan

Indikator

PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


tumpang tindih dandisharmonisasiperaturan perundang-undangan dapatdiminimalisir bahkandihilangkan samasekali, sehinggaefektifitaspengelolaan peraturanperundang-undanganakan meningkat.

pembentukanperaturan perundang-undangan.

2. Adanya pemetaanatas peraturanperundang-undangan.

3. Arsip dan indeksperaturan bertambahtertib dan lengkapdan informatif dantelah disosialisasikankepada pegawai danstakeholders.

PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

1. Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi

SasaranSasaran 1. Stuktur organisasi dengan pembagian tugas yg jelas;

2. Organisasi dgn

IndikatorIndikator


fungsi

2. Meningkatnya kapasitas organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

2. Organisasi dgn ukuran yg tepat (right size)

3. Terbentuknya unit kerja yg menangani kepegawaian, humas, dan diklat;

4. Koordinasi antar unit.

PenyusunanSOP

Output : tersusunnya SOP dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM R.I, yang

Elektroni-sasidokumen-

Rencana TindakLanjut :

IdentifikasikebutuhanSOP;

PenyusunanSOP

Melaluipenataan tatalaksanasasaran yang diharapkanadalah

Meningkatnya efisiensidanefektivitas Meningkatnya

PENATAAN TATA LAKSANA

HAM R.I, yang menjadi pedoman baku dalam prosedur penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM R.I

dokumen-tasi/kearsipan.

SOP KementerianHukum danHAM;

PenentuanFormat SOP;

PenyusunanSOP

adalahmeningkatnyapenggunaanTI dalamprosespenggunaanmanajemen

efektivitasprosesmanajemenpemerintahan.

Meningkatnyakinerja.

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

SDM Assessment

SDM Sistem penilaian kinerja;

SDM Pengembangan sistem pengadaan dan seleksi;

SDM

SDM

Database Kepegawaian; Pola Pengembangan & Pelatihan;

SDM

Penguatan Pola Rotasi, Mutasi, Promosi; Penguatan Pola Karir.

SDM Pegawai yang Profesional, Jujur, Berintegritas, Berkomitmen

PENGUATAN PENGAWASAN

Menegakkan Disiplin Kerja;1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan

Menegakkan Kode Etik1. Penyusunan Pedoman Kode Etik

Pegawai ;2. Penyusunan Laporan Pelaksanaan

monitoring dan evaluasi penegakan

PPEEGGAA

1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;

2. Penyusunan mekanisme, saranadan prasarana laporan pelaksanaanhukuman disiplin;

3. Menyusun hasil penilaian kinerja;4. Melaporkan hasil kerja Tim

Penegakkan Disiplin Kerja kepadaMenteri Hukum dan HAM.

monitoring dan evaluasi penegakankode etik pegawai;

3. Penyampaian Laporan Pelaksanaanmonitoring dan evaluasi penegakankode etik kepada Menteri Hukum danHAM;

4. Perumusan Pelaksanaan Kegiatansosialisasi Kode Etik Pegawai;

5. Implementasi tugas dan wewenang Majelis Kehormatan Kode Etik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI..

24

AAWWAAII

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJASASARAN INDIKATOR

1. Meningkatnya kinerja

instansi pemerintah

Indikator Utama yang terukur Berjalannya sistem akuntabilitas

kinerja organisasi yang efektif

2. Pengembangan sistem

manajemen kinerja

Terbangunnya sistem yang

mampu mendorong tercapainya


manajemen kinerja

organisasi

mampu mendorong tercapainya

kinerja organisasi yang terukur

3. Meningkatnya

akuntabilitas Kementerian

Hukum dan HAM

1. Adanya sistem yg

mendorong kinerja

organisasi

2. Peningkatan kualitas

laporan akuntabilitas

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIKPENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIKPENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIKPENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikatorpelayanan yang diberikan lebih tepat, lebih cepat, lebihmurah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau denganparameter adanya standard pelayanan yang disosialisasikandan implementasikan. Adanya kerja sama/kolaborasidengan pihak lain dan adanya evaluasi kinerja pelayanan.

Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperolehstandarisasi pelayanan internasional dengan parameter program sertifikasi unit pelayanan berstandar internasionaldan diperolehnya sertifikasi berstandar internasional.

Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat dengan

indikator terimplementasinya metode survei kepuasan

pelanggan yang efektif, tersedianya sistem penanganan

keluhan, saran dan masukan serta adanya imej positif.

mulaimulaimulaimulai daridaridaridari diridiridiridiri sendirisendirisendirisendiri

mulaimulaimulaimulai daridaridaridari halhalhalhal yangyangyangyang terkecilterkecilterkecilterkecil

mulaimulaimulaimulai daridaridaridari sekarangsekarangsekarangsekarang

menujumenujumenujumenuju perubahanperubahanperubahanperubahan yangyangyangyang lebihlebihlebihlebih baikbaikbaikbaik

janganjanganjanganjangan pernahpernahpernahpernah takuttakuttakuttakut untukuntukuntukuntuk melakukanmelakukanmelakukanmelakukan perubahanperubahanperubahanperubahan

karenakarenakarenakarena kegagalankegagalankegagalankegagalan terbesarterbesarterbesarterbesar adalahadalahadalahadalah

apabilaapabilaapabilaapabila kitakitakitakita tidaktidaktidaktidak pernahpernahpernahpernah mencobanyamencobanyamencobanyamencobanya

KATAKATAKATAKATA----KATA BIJAKKATA BIJAKKATA BIJAKKATA BIJAK

apabilaapabilaapabilaapabila kitakitakitakita tidaktidaktidaktidak pernahpernahpernahpernah mencobanyamencobanyamencobanyamencobanya

berpikirberpikirberpikirberpikir positifpositifpositifpositif dalamdalamdalamdalam segalasegalasegalasegala halhalhalhal

bekerjabekerjabekerjabekerja tekuntekuntekuntekun dandandandan ikhlasikhlasikhlasikhlas

berimanberimanberimanberiman dandandandan bertakwabertakwabertakwabertakwa

bersatubersatubersatubersatu kitakitakitakita wujudkanwujudkanwujudkanwujudkan pnspnspnspns kemenkumhamkemenkumhamkemenkumhamkemenkumham yangyangyangyang profesionalprofesionalprofesionalprofesional dandandandan mandirimandirimandirimandiri

changechangechangechange youryouryouryour mindmindmindmind

andandandand changechangechangechange youryouryouryour habbithabbithabbithabbit

Dari Abu Hurairah RA: Rasulullah SAW bersabda:

Barang siapa yang meringankan satu kesusahandiantara kesusahan seorang mukmin di dunia,Allah akan meringankan darinya satu kesusahandiantara kesusahan di hari kiamat. Barang siapamemberi kemudahan kepada orang yangmemberi kemudahan kepada orang yangkesulitan, Allah akan memberi kemudahanbaginya di dunia dan di akhirat. Barang siapamenutupi aib seorang muslim, Allah akanmenutupi aib nya di dunia dan di akhirat. Allahselalu menolong hambaNya, selama hambaNyamenolong saudaranya.

(HR. Muslim)


MARSMARSMARSMARS

KEMENKUMHAMKEMENKUMHAMKEMENKUMHAMKEMENKUMHAM

DO = E

4/4

LYRIC : SRI PUGUH BUDI UTAMI

LAGU : SORTA D.TOBING

Terima Kasih

Documents

Buku Saku Rb