BUKU AJAR PEMERINTAHAN

BUKU AJAR PEMERINTAHAN

TRADISIONAL DI PAPUA

Penulis:

Willius Kogoya

Desain Cover:

Usman Taufik

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Neneng Sri Wahyuni

ISBN:

978-623-6457-98-6

Cetakan Pertama:

November, 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2021

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau

seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas

Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

iii

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami

ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia

Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Buku Ajar Pemerintahan Tradisional Di Papua” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga

buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan

bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Buku Ajar

Pemerintahan Tradisional Di Papua.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat

beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah

menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara

terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian,

hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk

terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa

yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang

telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan

dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang

pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat

memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

November, 2021

Penulis

PRAKATA

iv

DAFTAR ISI

PRAKATA ···································································································· iii

DAFTAR ISI ································································································· iv

PENDAHULUAN ··························································································· 1

A. Strategi Perkuliahan ················································································3

B. Standar Kompetensi ················································································4

BAB 1 CORAK PEMERINTAHAN TRADISIONAL ··············································· 5

A. Deskripsi Singkat······················································································6

B. Tujuan Instruksional ················································································7

C. Uraian Materi ··························································································7

1. Teori Pemerintahan Tradisional························································7

2. Sistem Pemerintahan di Papua ·························································9

a. Pengaruh Budaya ·······································································9

b. Pengaruh Suku Bangsa ···························································· 10

3. Kepemimpinan Tradisional ···························································· 11

4. Pemimpin Formal dan Non Formal ················································ 15

5. Tipe Kepemimpinan Tradisional di Papua ····································· 15

D. Rangkuman Materi ··············································································· 18

E. Tes Formatif ·························································································· 18

BAB 2 SISTEM PEMERINTAHAN DI PAPUA ERA OTONOMI KHUSUS ············· 19

A. Deskripsi Singkat··················································································· 20

B. Tujuan Instruksional ············································································· 20

C. Uraian Materi ······················································································· 21

1. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Papua··························· 21

2. Jaringan Pengaman Sosial (JPS) ····················································· 23

3. Kehadiran Negara ·········································································· 25

4. Dampak Otsus di Papua ································································· 26

D. Rangkuman Materi ·············································································· 28

E. Tes Formatif ·························································································· 29

DAFTAR PUSTAKA ······················································································ 31

PROFIL PENULIS ························································································· 32



PENDAHULUAN

Willius Kogoya, S.Pd., M.Sc

Universitas Cenderawasih

2 | Buku Ajar Pemerintahan Tradisional di Papua

PENDAHULUAN

Menurut Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat

khusus atau bersifat istimewa. Keputusan politik penyatuan Papua menjadi

bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya mengandung

cita-cita luhur. Namun kenyataannya berbagai kebijakan dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik belum

sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan

tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung

terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan

penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Papua,

khususnya masyarakat Papua.

Ketika masa pemerintahan Suharto akhirnya tumbang dengan munculnya

era reformasi di Indonesia yang memberi peluang bagi timbulnya pemikiran

dan kesadaran baru untuk menyelesaikan berbagai permasalahan besar

bangsa Indonesia dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang

lebih baik. Sehubungan dengan itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia pada tahun 1999 dan 2000 menetapkan perlunya pemberian status

Otonomi Khusus kepada Provinsi Irian Jaya. Hal ini merupakan suatu langkah

awal yang positif dalam rangka membangun kepercayaan rakyat kepada

Pemerintah, sekaligus merupakan langkah strategis untuk meletakkan

kerangka dasar yang kukuh bagi berbagai upaya yang perlu dilakukan demi

tuntasnya penyelesaian masalah-masalah di Provinsi Papua.

Provinsi Papua (sebelumnya Provinsi Irian Jaya) yang kemudian menjadi

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang diberi Otonomi Khusus dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Khusus sendiri

merupakan kewenangan yang diakui dan diberikan secara khusus kepada

Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran Provinsi Papua,

untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Provinsi Papua sebagai bagian dari NKRI menggunakan Sang Merah Putih

sebagai Bendera Negara dan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Provinsi

Papua dapat memiliki lambang daerah sebagai panji kebesaran dan simbol



BAB 1: CORAK PEMERINTAHAN

TRADISIONAL




CORAK PEMERINTAHAN

TRADISIONAL

A. DESKRIPSI SINGKAT Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah mampu untuk hidup seorang

diri. Dimana atau dalam keadaan apapun manusia cenderung untuk hidup

berkelompok. Pengelompokan sosial itu antara lain dilandasi oleh adanya

persamaan kepentingan antara sesama anggota kelompoknya. Untuk

mewujudkan kepentingan bersama itu manusia mengorganisir dirinya ke

dalam dengan menciptakan peringkat peraturan dan pengendalian sosial yang

sesuai dengan lingkungan di mana mereka hidup dan bergaul bersama. Dalam

pengaturan dan pengendalian sosial tersebut diperlukan suatu sistem

menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan

masyarakat, dengan kata lain setiap komuniti, masyarakat atau organisasi

sosial lainnya mengenal adanya sistem kepemimpinan (leadership chefdom).

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Setiap suku

bangsa memiliki sistem pemerintahan yang coraknya sangat dipengaruhi oleh

kebudayaan dan latar belakang sejarah suku bangsa yang bersangkutan.

Misalnya, pada masyarakat suku bangsa dengan latar belakang berpindah di

Sumatera akan berbeda dengan suku bangsa di Jawa yang sudah sejak lama

mengenal sistem pertanian secara menetap. Sesuai dengan perjalanan sejarah,

suku bangsa di Indonesia mempunyai pengalaman sendiri-sendiri. Pengaruh

kebudayaan asing, perdagangan, peperangan dan penjajahan ikut mewarnai

corak kebudayaan suku-suku bangsa di Indonesia termasuk sistem

pemerintahannya.

Berbagai bentuk pemerintahan tradisional yang pernah tumbuh dan

berkembang di kalangan suku bangsa di Indonesia, misalnya seperti bentuk

pemerintahan desa di kalangan masyarakat Jawa. Sesuai dengan mata

pencaharian penduduk Jawa yang umurrinya hidup dari pertanian sawah,

BAB 1



BAB 2: SISTEM PEMERINTAHAN DI PAPUA

ERA OTONOMI KHUSUS




SISTEM PEMERINTAHAN DI PAPUA

ERA OTONOMI KHUSUS

A. DESKRIPSI SINGKAT Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia diwarnai dengan

keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Sebagai Negara kesatuan yang

terdiri dari banyak kepulauan, Indonesia perlu mengambil kebijakan dalam

menentukan arah kebijakan system pemerintahan. Untuk menjawab

kebutuhan setiap daerah di Indonesia, pemerintah pusat pun memberikan

wewenang kepada masing-masing daerah dalam mengatur pemerintahan

sesuai dengan kondisi masyarakat adat setempat.

Pemerintah Republik Indonesia memberikan kewenangan khusus kepada

Pemerintah Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus. Di satu sisi, regulasi ini menjadi dasar kewenangan bagi

Pemerintah Papua untuk menentukan arah kebijakan yang strategis dalam

rangka mendorong pembangunan di daerah. Namun di sisi lain, merupakan

wujud kehadiran negara di tengah masyarakat Papua sebagai respon atas

sumbangan sumber daya alam yang telah diberikan kepada Negara. Lebih dari

itu, Otsus menjadi komitmen Pemerintah Indonesia yang dapat meminimalisasi

perbedaan antara Papua dengan daerah lain sekaligus sebagai pendekatan

kesejahteraan sosial untuk menuntaskan persoalan yang melilit masyarakat

Papua (Sugandi, 2008: 30; Rohim, 2014: 82).

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu

memahami dan menjelaskan system Pemerintahan di Papua era Otonomi

Khusus dan berbagai gejolak yang sedang terjadi akibat lemahnya kualitas

pemerintahan di Papua era Otonomi Khusus.

BAB 2

Agung Djojosoekarto, dkk. (2008). Kinerja Otonomi Khusus Papua,

Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia. Jakarta:

Perpustakaan Nasional.

Baho, Y. (2009). Dampak Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks

Pembangunan Manusia Di Kabupaten Sorong 1996-2007. Disertasi

Doktoral, Universitas Gadjah Mada: Tidak Diterbitkan.

Budi Winarno. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta:

Media Pressindo.

Chauvel, Richard. (2005). Consctructing Papua Nationalism: History,

Etnicity and Adaptation. Washington: East-West Center.

Elisabeth, Adriana. Perdamaian dan Pembangunan Papua Problematika

Politik Atau Ekonomi. Jurnal Penelitian Politik. Vol. 9, No. 1, hlm. 19-31.

Fanggidae, G. Ivan, dkk. (2016). Menelisik Kinerja Governance di Daerah

Otonomi Khusus Papua Barat. NATAPRAJA, Jurnal Kajian Ilmu

Administrasi Negara. Vol. 4, No. 1, hlm. 91-106.

Ismail, Muhamad. (2015). Strategi Pengembangan Ekonomi Rakyat di Provinsi

Papua. Jurnal Bina Praja. Vol. 7, No. 3, hlm. 251-260.

Ismail, Muhamad. (2015). Strategi Pengembangan Ekonomi Rakyat di Provinsi

Papua. Jurnal Bina Praja. Vol. 7, No. 3, hlm. 251-260.

Litaay, Theo. (2009). Tantangan dan Peluang Pembangunan di Papua.

Makalah, unpublished. Diskusi Pusat Studi Kawasan Timur Indonesia.

Salatiga: PSKTI UKSW.

Musa'ad, M.A. (2011). Kontekstualisasi Pelaksanaan Otonomi Khusus di

Provinsi Papua: Perspektif Struktur dan Kewenangan Pemerintahan.

Jurnal Kajian: Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam

Perumusan Kebijakan. Vol. 16, No, 2. hlm. 357-385.

Muttaqin, Azmi. Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Merespon Konflik dan

Aspirasi Kemerdekaan Papua. Politika: Jurnal Ilmu Politik. Vol. 4, No. 1,

hlm. 5-18.

Rohim, Nur. (2014). Optimalisasi Otonomi Khusus Papua Dalam Peningkatan

Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik dan Kekerasan.

Fiat Justisia Jumal Ilmu Hukum. Vol. 8, No. 1, hlm. 80-100.

Sugandi, Yulia. (2008). Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai

Papua. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.

DAFTAR PUSTAKA

Sistem Pemerintahan di Papua Era Otonomi Khusus | 31

Sumule, Agus. (2006). Hak-hak Rakyat Papua Atas Sumber Daya Alam dan

Peranan

Mereka Dalam Perekonomian Modern Dalam Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan

Budaya di Papua Barat, dalam Theodor Rathgeber (ed), Hak-hak Ekonomi

Sosial, dan Budaya di Papua Barat. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Suryadi, Karim. (2011). Kompetensi Sosial Masyarakat Majemuk: Modal

Sosial untuk Membangun Karakter Bangsa. Pendidikan Karakter: Nilai

Inti Bagi Upaya Pembinaan Kepribadian Bangsa. Penghargaan dan

Penghormatan 70 tahun Prof. Dr. H. Endang Somantri, M.Ed. Bandung:

Widaya Aksara Press.

Suryawan I. Ngurah. (2011). Komin Tipu Komin: Elit Lokal dalam Dinamika

Otonomi Khusus dan Pemekaran Daerah di Papua. Jurnal Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik. Vol. 15, No. 2, hlm. 140-153.

Timmer, Jaap. (2007). Desentralisasi Salah Kaprah dan Politik Elit di Papua

dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Kliken dibantu oleh Ireen

Karang- Hoogenboom (eds), Politik Lokal di Indonesia. Jakarta: Obor

dan KITLV.

Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. (2010). Pembangunan

Ekonomi. Edisi

Kesembilan. Jakarta: Erlangga.

Tryatmoko, M. W. (2016). Politik Kebijakan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus

Papua.

Jurnal Penelitian Politik. Vol. 9, No. 1, hlm. 81-98.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi

Khusus

Bagi Provinsi Papua.

Waimbo E. Danny dan Yuwoho, Prapto. (2012). Dinamika Masyarakat Papua

pada Era

Otonomi Khusus. Kritis, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin. Vol. 21, No.

1, hlm. 20-34.

Yanuarti, S. (2016). Kemiskinan dan Konflik Papua di Tengah Sumber

Daya yang Melimpah. Jurnal Penelitian Politik. Vol. 9, No. 1, hlm. 33-46.

Yoman S. Socratez. (2012). Saya Bukan Bangsa Budak. Jayapura: Cendrawasih

Press.


Willius Kogoya, S.Pd., M.Sc Penulis lahir di Makki, 09 Juli 1978. Menyelesaikan SD

Inpres Makki dan SMP Negeri 2 Wamena. Tahun 1995

Masuk SMA Negeri 3 Jayapura lulus 1998. Lulus S1 PPKn

Universitas Cenderawasih 2003. Mengikuti Ujian seleksi

dosen di UNCEN tahun 2003 dan menjadi CPNS sejak 1

Desember 2003. Tahun 2005-2008 Kuliah S2 Ketahanan

Nasional di Universitas Gadjah Mada. Kembali ke UNCEN

dan menjadi Ketua Program Studi S1 PPKn Tahun 2009-2013, Sekretaris

Jurusan P.IPS Tahun 2013-2017 dan 2017-2021. Aktif sebagai Asesor, Instruktur

dan anggota di BAN S/M Provinsi Papua sejak Tahun 2014 hingga sekarang.

Instruktur PLPG, PPG, Instruktur Polisi Mengajar. Sejak 2003-2020 aktif

menjadi Pengurus Harian Gereja BPP-PGBP Tahun 2013-2020. Pernah

mengabdi atas permintaan Umat menjadi Wakil Gembala Sidang di Jemaat

Baptis Menehi Sentani 2013-2020. Aktif mengajar Mata Kuliah PPKn, Pancasila,

Kriminologi, Kehidupan Keagamaan di Indonesia, Teori dan Hukum Konstitusi,

Sistem Pemerintahan Tradisional di Papua bagi Mahasiswa PPKn. Juga aktif

melakukan pengabdian dan penelitian dan karya penelitian di publikasi pada

Jurnal Nasional pada Kajian Lemhanas RI tahun 2021 dan karya lainnya pada

Penerbit Widina berupa Bunga Rampai tentang Esai Esai Nasionalisme dan

Kewarganegaraan di Papua serta Konflik Pemekaran Di Papua Dengan

Perspektif Nenggi-Kenggi (Suatu Kajian Historis 1999-2007, Sosiologi, Hukum

dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah) Ditulis tahun 2014 dan terbit

Tahun 2021. Buku Bahan Ajar Pendidikan Pancasila terbit tahun 2020 dan

Buku Bahan Ajar Sistem Pendidikan Tradisional di Papua Terbit Tahun 2021.

PROFIL PENULIS

Documents

BUKU AJAR PEMERINTAHAN