BUKU 9 PETUNJUK PELAKSANAAN ...BUKU 9 PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KODE ETIK SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM KELUARGA HARAPAN Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal

BUKU 9

PETUNJUK PELAKSANAAN

PENYELENGGARAAN KODE ETIK

SUMBER DAYA MANUSIA

PROGRAM KELUARGA HARAPAN

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga

Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kementerian Sosial RI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya Pemerintah

Indonesia dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dan melaksanakan

kebijakan perlindungan sosial. Salah satu komponen penting dalam pelaksanaan PKH

adalah sumber daya manusia (SDM). SDM PKH mempunyai fungsi dan tugas untuk

melaksanakan business process PKH berdasarkan prinsip-prinsip dalam PKH.

Penegakan prinsip-prinsip dalam PKH sangat penting munculnya berbagai kasus yang

berkaitan dengan pelanggaran etika perilaku SDM PKH.

Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial telah menyusun Kode Etik

SDM PKH melalui Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

Nomor 01/LJS/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Kode Etik Sumber Daya

Manusia Program Keluarga Harapan. Kode Etik merupakan pedoman bagi setiap SDM

PKH untuk dapat melaksanakan tugas secara santun, berintegritas dan profesional.

Dalam rangka penegakan Kode Etik tersebut, Direktur Jenderal Perlindungan dan

Jaminan Sosial telah mengangkat anggota Komisi Etik berdasarkan Surat Keputusan

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 02/LJS/08/2018 tanggal 10

Agustus 2018 tentang Komisi Etik.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu disusun Pedoman Penyelenggaraan Kode

Etik sebagai panduan kerja bagi anggota Komisi Etik, Penanggung Jawab Program,

SDM PKH, Mitra Kerja dan berbagai pihak terkait lainnya agar dapat menjalankan Kode

Etik secara konsisten dan akuntabel. Pedoman ini menerjemahkan lebih rinci

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya

Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah.

4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial.

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber

Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga

Harapan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1

Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

8. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 01/

LJS/08/2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan.

9. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 02/

LJS/08/2018 tentang Komisi Etik.

C. Tujuan

1. Sebagai pedoman umum bagi Komisi Etik, Penanggung Jawab Program, SDM

PKH, Mitra Kerja dan berbagai pihak terkait lainnya dalam penyelenggaraan Kode

Etik pada pelaksanaan PKH

2. Mengatur hal-hal yang bersifat operasional mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas

Komisi Etik, Penanggungjawab Program dan SDM PKH dalam pencegahan dan

penanganan pelanggaran Kode Etik SDM PKH

3. Sebagai salah satu media sosialisasi tentang Kode Etik SDM PKH kepada berbagai

pihak terkait agar penyelenggaraan Kode Etik dapat berjalan secara efektif.

D. Sasaran

1. Komisi Etik;

2. Penanggungjawab Program;

3. SDM PKH;

4. Mitra Kerja ; dan

5. Pihak Terkait Lainnya .

E. Ruang Lingkup

1. Pendahuluan

2. Kode Etik

3. Komisi Etik

4. Tim Ad Hoc

5. Mekanisme Penegakan Etik

6. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

7. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Komisi Etik

8. Penutup

BAB II

KODE ETIK

A. Kewajiban

Kewajiban dilandasi oleh nilai-nilai dasar yang meliputi:

1. Santun

Santun menunjukkan sikap, perilaku, dan tindakan yang meliputi:

a. Menerima orang lain sebagai individu yang memiliki latar belakang dan kapasitas

yang berbeda-beda;

b. Menerima perbedaan sosial budaya, ras, etnis, adat, warna kulit, jenis kelamin,

umur, status perkawinan, agama, jabatan, golongan dan kondisi disabilitas;

c. Ramah dan bertutur kata sopan serta tidak merendahkan dalam berkomunikasi;

d. Memberikan pelayanan tanpa tekanan atau ancaman; dan

e. Bijak dalam menyampaikan informasi, pernyataan, opini dan bentuk lainnya

melalui semua jenis media berupa tulisan, foto, gambar, audio dan video.

B. Integritas

Integritas menunjukkan sikap, perilaku, dan tindakan meliputi:

a. Mematuhi dan menerapkan nilai dan norma yang berlaku dalam PKH dan

Kementerian Sosial secara konsisten;

b. Proaktif dalam mencegah terjadinya korupsi serta tidak melibatkan diri dalam

perbuatan tercela.

c. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang menyangkut jabatan, rahasia

negara, program, dan penerima manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

d. Bertanggung jawab untuk turut serta mengatasi kendala dalam pelaksanaan

tugas;

e. Bertanggung jawab untuk menjaga dan/atau memelihara barang milik negara

yang digunakan dalam pelaksanaan tugas; dan

f. Jujur dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perkataan dan perbuatan.

C. Profesional

Profesional menunjukkan sikap, perilaku, dan tindakan yang meliputi:

a. Melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan pengetahuan dan keterampilan

sesuai standar operasional prosedur yang berlaku;

b. Melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik, benar, tuntas dan tepat waktu;

c. Meningkatkan kompetensi diri secara terus menerus untuk mendukung

pelaksanaan tugas; dan

d. Melakukan koordinasi dan konsultasi untuk menjaga kualitas kinerja.

D. Larangan

Larangan meliputi sikap, perilaku, dan tidakan sebagai berikut:

1. Berperilaku tidak terpuji/tercela yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan

dapat mencemarkan nama baik dan reputasi Kementerian Sosial;

2. Menggunakan data dan/atau informasi yang dimiliki untuk hal-hal di luar tugas

pelaksanaan PKH;

3. Memberikan keterangan palsu atau memanipulasi data dan/atau informasi untuk

kepentingan pribadi dan/atau kelompok;

4. Menyebarkan pendapat yang bersifat provokatif terkait kebijakan dan pelaksanaan

PKH dalam bentuk tulisan, foto, gambar, audio dan video di semua jenis media;

5. Melakukan penggelapan dan penyalahgunaan uang serta mengutip, mengurangi,

membawa, menyimpan, dan/atau menarik uang bantuan program;

6. Melakukan aktivitas dengan pihak-pihak yang berpotensi menimbulkan benturan

kepentingan;

7. Memanfaatkan jabatan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat bagi diri

sendiri dan/atau orang lain;

8. Menerima hadiah dan/atau imbalan yang dapat mempengaruhi independensi dan

profesionalisme dalam pelaksanaan tugas PKH;

9. Terlibat dalam aktivitas politik praktis seperti pengurus dan/atau anggota Partai

Politik, menjadi juru kampanye, melakukan kampanye, mendaftar menjadi calon

anggota legislatif pusat ataupun daerah, mendaftar menjadi calon anggota Dewan

Perwakilan Daerah, mendaftar menjadi calon pada Pemilihan Kepala Daerah,

Pemilihan Kepala Desa dan sebutan lainnya;

10. Menjadi pegawai atau petugas pelaksana pemilihan umum pusat, daerah provinsi,

daerah kabupaten/kota, kecamatan, dan/atau desa/kelurahan/ nama lain;

11. Melakukan pekerjaan yang mendapat imbalan dan beresiko mengurangi jam kerja

pelaksanaan PKH;

12. Menggunakan atribut PKH untuk kepentingan lain di luar kepentingan PKH; dan

13. Melakukan tindakan asusila, kekerasan fisik, psikis, seksual dan/atau eksploitasi.

E. Etika Hubungan

Etika hubungan merupakan tata cara melakukan hubungan dengan pihak terkait

seperti

1. Etika dengan KPM;

a. Berinteraksi dengan KPM PKH dengan penuh komitmen, tanggung jawab, dan

jujur dilandasi sikap saling menghormati dan menghargai;

b. Memberikan layanan kepada KPM tanpa membeda-bedakan budaya, ras, etnis,

adat, warna kulit, jenis kelamin,umur, status perkawinan, agama, jabatan,

golongan, maupun kondisi disabilitas;

c. Bersikap dan berperilaku sopan, berbudi bahasa halus, sabar, dan tenang dalam

memberikan edukasi dan bimbingan kepada KPM;

d. Memberikan informasi secara akurat, terkini, lengkap dan terbuka kepada KPM

terkait kebijakan dan pelaksanaan PKH;

e. Proaktif terhadap pemenuhan hak dan kebutuhan KPM yang dilakukan secara

profesional dan adil untuk kepentingan terbaik KPM;

f. Proaktif dalam memotivasi KPM untuk menjalankan kewajibannya;

g. Memberi kesempatan kepada KPM untuk mengambil keputusan yang terkait

dengan kebutuhan dirinya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan

kebijakan pelaksanaan PKH;

h. Meminta persetujuan KPM dalam hal mendokumentasikan dan mempublikasikan

kondisi KPM demi melindungi hak KPM;

i. Menjalin hubungan profesional dengan mengedepankan objektivitas tanpa

dipengaruhi hubungan pribadi; dan

j. Menjaga kerahasiaan KPM dengan tidak memanfaatkan informasi yang

merugikannya kecuali untuk kepentingan pelaksanaan PKH.

2. Etika dengan Rekan Sejawat;

a. Bersikap saling memercayai, menghormati, menghargai, membantu, memotivasi,

dan bekerjasama dalam tim;

b. Menjalin hubungan profesional dengan mengedepankan objektivitas tanpa

dipengaruhi kepentingan pribadi;

c. Menghargai perbedaan pendapat serta terbuka menerima kritik dan saran dalam

melaksanakan tugas sebagai sdm pkh; dan

d. Proaktif dalam mencari solusi pemecahan masalah jika terjadi konflik dengan

rekan sejawat.

3. Etika terhadap Penanggung Jawab PKH;

a. Taat asas terhadap kebijakan dan hierarki organisasi PKH;

b. Sigap dan tanggap terhadap tugas yang diberikan dengan penuh komitmen dan

tanggung jawab;

c. Menjaga kebenaran dan ketepatan data pelaksanaan PKH; dan

d. Menjaga transparansi dan akuntabilitas bantuan sosial PKH.

4. Etika dengan Mitra Kerja

a. Menunjukkan sikap dan perilaku bertanggung jawab, disiplin, Taat Asas, dan

kompeten dalam koordinasi dan kerja sama dengan Mitra Kerja PKH;

b. Saling menghargai dan membina hubungan timbal balik yang erat secara

berkelanjutan untuk kepentingan PKH;

c. Proaktif untuk melibatkan mitra kerja dalam mencari solusi pemecahan masalah

jika terjadi kendala dalam pelaksanaan PKH; dan

d. Melaksanakan tugas berlandaskan prinsip profesionalitas, akuntabilitas dan

transparansi.

F. Tingkat Pelanggaran

Tingkat pelanggaran dapat ditentukan oleh beberapa aspek sebagai berikut:

1. Pelanggaran yang dilakukan;

2. Adanya unsur kesengajaan atau direncanakan;

3. Akibat yang diderita oleh korban;

4. Menjadi pelaku utama atau turut serta; dan/atau

5. Merupakan pelanggaran pertama atau pengulangan.

Untuk menentukan tingkat pelanggaran digunakan instrumen penilaian sebagaimana

terlampir contoh instrumen yang terdapat pada lampiran 1. Adapun Tabel 1, Tabel 2,

dan Tabel 3 menunjukan kategori pelanggaran kode etik berdasarkan kewajiban,

larangan, dan etika hubungan sebagai berikut:

TABEL 1 KATEGORI PELANGGARAN KODE ETIK BERDASARKAN KEWAJIBAN

Pasal

Pelanggaran Kode Etik

Kategori

B S R

9.(2).a Tidak menerima orang lain sebagai individu yang memiliki latar

belakang dan kapasitas yang berbeda-beda;

9.(2).b Tidak menerima perbedaan sosial budaya, ras, etnis, adat, warna

kulit, jenis kelamin, umur, status perkawinan, agama, jabatan,

golongan dan kondisi disabilitas;

9.(2).c Tidak ramah dan bertutur kata sopan serta tidak merendahkan

dalam berkomunikasi;

9.(2).d Tidak memberikan pelayanan tanpa tekanan atau ancaman;

9.(2).e Tidak bijak dalam menyampaikan informasi, pernyataan, opini dan

bentuk lainnya melalui semua jenis media berupa tulisan, foto,

gambar, audio dan video.

9.(3).a Tidak mematuhi dan menerapkan nilai dan norma yang berlaku

dalam PKH dan Kementerian Sosial secara konsisten;

9.(3).b Tidak proaktif dalam mencegah terjadinya korupsi serta tidak

melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

9.(3).c Tidak menjaga kerahasiaan data dan informasi yang menyangkut

jabatan, rahasia negara, program, dan penerima manfaat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

9.(3).d Tidak bertanggung jawab untuk turut serta mengatasi kendala

dalam pelaksanaan tugas;

9.(3).e Tidak bertanggung jawab untuk menjaga dan/atau memelihara

barang milik negara yang digunakan dalam pelaksanaan tugas;

dan

9.(3).f Tidak jujur dan mampu mempertanggungjawabkan setiap

perkataan dan perbuatan.

9.(4).a Melaksanakan tugas dan fungsi tidak berdasarkan pengetahuan

dan keterampilan sesuai standar operasional prosedur yang

berlaku;

9.(4).b Tidak melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik, benar,

tuntas, dan tepat waktu;

9.(4).c Tidak meningkatkan kompetensi diri secara terus menerus untuk

mendukung pelaksanaan tugas; dan

9.(4).d Tidak melakukan koordinasi dan konsultasi untuk menjaga kualitas

kinerja.

TABEL 2 KATEGORI PELANGGARAN KODE ETIK BERDASARKAN LARANGAN

Pasal Kategori Pelanggaran Kategori

B S R

10.a berperilaku tidak terpuji/tercela yang bertentangan dengan norma

kesusilaan dan dapat mencemarkan nama baik dan reputasi

Kementerian Sosial;

10.b menggunakan data dan/atau informasi yang dimiliki untuk hal-hal

di luar tugas pelaksanaan PKH;

10.c memberikan keterangan palsu atau memanipulasi data dan/atau

informasi untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok;

10.d menyebarkan pendapat yang bersifat provokatif terkait kebijakan

dan pelaksanaan PKH dalam bentuk tulisan, foto, gambar, audio

dan video di semua jenis media;

10.e melakukan penggelapan dan penyalahgunaan uang serta

mengutip, mengurangi, membawa, menyimpan, dan/atau menarik

uang bantuan program;

10.f melakukan aktivitas dengan pihak-pihak yang berpotensi

menimbulkan benturan kepentingan;

10.g memanfaatkan jabatan untuk mendapatkan keuntungan atau

manfaat bagi diri sendiri dan/atau orang lain;

10.h menerima hadiah dan/atau imbalan yang dapat mempengaruhi

independensi dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas PKH;

10.i terlibat dalam aktivitas politik praktis seperti pengurus dan/atau

anggota Partai Politik, menjadi juru kampanye, melakukan

kampanye, mendaftar menjadi calon anggota legislatif pusat

ataupun daerah, mendaftar menjadi calon anggota Dewan

Perwakilan Daerah, mendaftar menjadi calon pada Pemilihan

Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Desa dan sebutan lainnya;

10.j menjadi pegawai atau petugas pelaksana pemilihan umum pusat,

daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, kecamatan, dan/atau

desa/kelurahan/ nama lain;

10.k melakukan pekerjaan yang mendapat imbalan dan beresiko

mengurangi jam kerja pelaksanaan PKH;

10.l menggunakan atribut PKH untuk kepentingan lain di luar

kepentingan PKH; dan

10.m melakukan tindakan asusila, kekerasan fisik, psikis, seksual

dan/atau eksploitasi.

TABEL 3 KATEGORI PELANGGARAN KODE ETIK BERDASARKAN ETIKA HUBUNGAN

Pasal Pelanggaran Kategori

B S R

11.(2).a Tidak berinteraksi dengan KPM PKH dengan penuh komitmen,

tanggung jawab, dan jujur dilandasi sikap saling menghormati dan

menghargai;

11.(2).b Memberikan layanan kepada KPM dengan membeda-bedakan

budaya, ras, etnis, adat, warna kulit, jenis kelamin, umur, status

perkawinan, agama, jabatan, golongan, maupun kondisi

disabilitas;

11.(2).c Tidak bersikap dan berperilaku sopan, berbudi bahasa halus,

sabar, dan tenang dalam memberikan edukasi dan bimbingan

kepada KPM;

11.(2).d Tidak memberikan informasi secara akurat, terkini, lengkap dan

terbuka kepada KPM terkait kebijakan dan pelaksanaan PKH;

11.(2).e Tidak proaktif terhadap pemenuhan hak dan kebutuhan KPM yang

dilakukan secara profesional dan adil untuk kepentingan terbaik

KPM;

11.(2).f Tidak proaktif dalam memotivasi KPM untuk menjalankan

kewajibannya;

11.(2).g Tidak memberi kesempatan kepada KPM untuk mengambil

keputusan yang terkait dengan kebutuhan dirinya secara

bertanggung jawab dan sesuai dengan kebijakan pelaksanaan

PKH;

11.(2).h Tidak meminta persetujuan KPM dalam hal mendokumentasikan

dan mempublikasikan kondisi KPM demi melindungi hak KPM;

11.(2).i Tidak menjalin hubungan profesional yang mengedepankan

objektivitas tanpa dipengaruhi hubungan pribadi; dan

11.(2).j Tidak menjaga kerahasiaan KPM, memanfaatkan informasi yang

merugikannya, dan bukan untuk kepentingan pelaksanaan PKH.

11.(3).a Tidak bersikap saling memercayai, menghormati, menghargai,

membantu, memotivasi, dan bekerjasama dalam tim;

11.(3).b Tidak menjalin hubungan profesional yang mengedepankan

objektivitas tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi;

11.(3).c Tidak menghargai perbedaan pendapat serta terbuka menerima

kritik dan saran dalam melaksanakan tugas sebagai SDM PKH;

dan

11.(3).d Tidak proaktif dalam mencari solusi pemecahan masalah jika

terjadi konflik dengan rekan sejawat.

11.(4).a Tidak taat asas terhadap kebijakan dan hierarki organisasi PKH;

11.(4).b Tidak sigap, tidak tanggap, tidak berkomitmen, dan tidak

bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan

11.(4).c Tidak menjaga kebenaran dan ketepatan data pelaksanaan PKH;

dan

11.(4).d Tidak menjaga transparansi dan akuntabilitas bantuan sosial PKH.

11.(5).a Tidak menunjukkan sikap dan perilaku bertanggung jawab,

disiplin, Taat Asas, dan kompeten dalam koordinasi dan kerja

sama dengan Mitra Kerja PKH;

11.(5).b Tidak saling menghargai dan membina hubungan timbal balik

yang erat secara berkelanjutan untuk kepentingan PKH;

11.(5).c Tidak proaktif untuk melibatkan mitra kerja dalam mencari solusi

pemecahan masalah jika terjadi kendala dalam pelaksanaan PKH;

dan

11.(5).d Tidak melaksanakan tugas berlandaskan prinsip profesionalitas,

akuntabilitas dan transparansi.

BAB III

KOMISI ETIK

A. Keanggotaan Komisi Etik

1. Pembentukan

Pembentukan Komisi Etik sebagai berikut

1. Komisi Etik dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan

Jaminan Sosial.

2. Komisi Etik bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan

Jaminan Sosial.

3. Susunan organisasi Komisi Etik terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.

4. Masa tugas Komisi Etik selama 3 (tiga) tahun.

5. Komisi Etik berkedudukan di Jakarta.

6. Komisi Etik bersifat kolektif kolegial.

7. Komisi Etik dalam penyelenggaraan Kode Etik dibantu oleh sekretariat yang

dibentuk sesuai kebutuhan berdasarkan keputusan Direktur Jaminan Sosial

Keluarga.

2. Persyaratan anggota

Persyaratan anggota Komisi Etik sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia;

b. Pendidikan minimal S1 / D4;

c. Sehat jasmani dan rohani;

d. Usia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;

e. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;

f. Memiliki kompetensi dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mendukung

penyelenggaraan dan penegakkan kode etik;

g. Memiliki komitmen menjalankan tugas;

h. Memiliki rekam jejak integritas, kredibilitas, dan moralitas yang baik; dan

i. Tidak sedang menjadi anggota atau pengurus partai politik.

3. Proses seleksi

Adapun proses seleksi anggota Komisi Etik sebagai berikut:

a. Direktur Jaminan Sosial Keluarga mengajukan usulan calon anggota Komisi Etik

kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;

b. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial melakukan seleksi atas

usulan calon anggota Komisi Etik; dan

c. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial menetapkan anggota Komisi

Etik.

4. Pemberhentian

Pemberhentian anggota Komisi Etik didasari oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Berakhir masa jabatan;

2. Meninggal dunia;

3. Mengundurkan diri secara sukarela;

4. Diberhentikan karena pelanggaran etik atau pelanggaran hukum; atau

5. Tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Komisi Etik.

B. FUNGSI DAN TUGAS KOMISI ETIK

Komisi etik mempunyai dua fungsi yakni pencegahan, penanganan pelanggaran

terhadap penyelenggaraan kode etik Fungsi pencegahan dilaksanakan melalui

penyusunan dan penerbitan pedoman penyelenggaraan Kode Etik serta sosialisasi

Kode Etik. Fungsi penanganan terhadap pelanggaran dilaksanakan melalui kegiatan

pemeriksaan terhadap pengaduan, melakukan sidang dan menetapkan tingkat

pelanggaran Kode Etik, serta membuat rekomendasi hasil putusan sidang etik.

1. Fungsi Pencegahan

a. Pernyataan Persetujuan Terhadap Kode Etik

Setiap SDM PKH wajib menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan

terhadap Kode Etik pada saat menerima Surat Keputusan atau menandatangani

kontrak. Pernyataan persetujuan terhadap kode etik tersebut merupakan

komitmen dan kesanggupan secara tertulis setiap SDM PKH untuk

melaksanakan Kode Etik dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran.

Dalam hal SDM PKH yang belum menandatangani Surat Pernyataan

Persetujuan Terhadap Kode Etik, maka akan dilakukan segera pada saat

kegiatan sosialisasi atau kegiatan lain yang terkait PKH.

Surat Pernyataan dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing dibubuhi

materai, 1 (satu) rangkap untuk penanggung jawab program dan 1 (satu)

rangkap untuk yang bersangkutan. Contoh format Surat Pernyataan Persetujuan

terdapat Kode Etik terlampir pada Lampiran 3, Lampiran 4, dan Lampiran 6.

b. Sosialisasi Kode Etik

Komisi etik menyelenggarakan sosialisasi yang terkait dengan upaya

penanaman nilai sesuai dengan Kode Etik SDM PKH yang telah ditentukan

melalui konten kreatif dan dapat dipublikasikan dengan menggunakan dan

memanfaatkan berbagai media.

1) Sasaran sosialisasi

Sasaran dari pelaksanaan sosialisasi adalah

a) SDM PKH

b) Penanggungjawab dan Pelaksanan Program

c) Mitra Kerja

d) Masyarakat

2) Kegiatan Sosialisasi

Adapun kegiatan sosialisasi dapat berupa:

a) Seminar

b) Lokakarya

c) E-learning

3) Media

Media yang tepat untuk memaksimalkan sosialisasi meliputi:

a) Media cetak dan/atau masa

Sosialisasi penyelenggaraan kode etik dapat dilakukan dengan

menggunakan konten kreatif dan dipublikasikan atau dipromosikan melalui

media cetak dan media masa seperti majalah, koran, bulletin, dll.

b) Media sosial

Sosialisasi penyelenggaraan kode etik dapat dilakukan dengan konten

kreatif dan dipublikasikan atau diporomosikan melalui media sosial resmi

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga dan Kementerian Sosial maupun akun

dari setiap media sosial yang resmi dari setiap lembaga/instansi resmi

seperti Twitter, Instagram, Facebook, Youtube dll.

c) Media elektronik

Sosialisasi penyelenggaraan kode etik dilakukan dengan menggunakan

konten kreatif dan melibatkan atau bekerjasama dengan media elektronik

seperti Stasiun TV dan Saluran Radio.

d) Buku

Buku merupakan salah satu media yang dapat digunakan sebagai alat

untuk memberikan pemahaman terkait dengan nilai-nilai kode etik,

mengingat PKH dilaksanakandi seluruh wilayah Indonesia. Di lapangan

ditemukan fakta bahwa tidak seluruh wilayah Indonesia memiliki akses

yang sama terkait dengan media baik media cetak, media sosial maupun

media elektronik, sehingga diperlukan buku yang dapat mengakomodir

seluruh substansi yang terdapat dalam kode etik tersebut. Adapun buku

meliputi

• Buku pedoman penyelenggaraan kode etik

Buku pedoman penyelenggaraan kode etik adalah buku yang di

dalamnya terdapat penjelasan yang menyeluruh tentang

penyelenggaraan kode etik SDM PKH dan dicetak secara resmi oleh

Direktorat Jaminan Sosial Keluraga.

• Buku saku pedoman penyelenggaraan kode etik

Buku saku adalah buku yang didalamnya memiliki substansi yang secara

dumum sama dengan buku pedoman kode etik akan tetapi memiliki

improvisasi khususnya dalam hal ukuran, sehingga buku tersebut dapat

dibawa dengan mudah dan dapat disimpan di dalam saku.

e) Sosialisasi Kit

Lokasi pelaksanaan PKH yang berada di seluruh wilayah Indonesia belum

semua memiliki akses yang sama terkait dengan infrastruktur media,

sehingga dibutuhkan sosialisasi kit yang disesuaikan dengan karakteristik

daerah masing-masing antara lain:

a) Brosur

b) Leaflet

c) Poster

d) Spanduk

e) Banner

f) Video Kreatif

4) Pelaksanaan

Sosialisasi dapat dilaksanakan oleh:

a) Direktorat Jaminan Sosial Keluarga

b) Direktorat Jaminan Sosial Keluarga bekerjasama dengan pihak lain

2. Fungsi Penanganan

A. Pemeriksaan terhadap pengaduan

Komisi etik menerima penugasan dari Direktur Jaminan Sosial Keluarga untuk

melakukan penanganan terhadap pelanggaran Kode Etik.

B. Sidang dan penentuan tingkat pelanggaran kode etik

Komisi etik dalam melaksanakan tugas penanganan pelanggaran Kode Etik,

melakukan proses pemeriksaan, pembuktian, dan memberikan rekomendasi.

C. Pembuatan rekomendasi hasil putusan sidang etik

Komisi etik memberikan rekomendasi hasil sidang etik kepada Direktur

Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dan tembusan disampaikan kepada

Direktur Jaminan Sosial Keluarga dengan memberikan kesempatan hak jawab

kepada Terlapor.

BAB IV

TIM AD HOC

Tim Ad Hoc merupakan tim khusus yang dibentuk berdasarkan penugasan oleh Direktur

Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial atas usulan Komisi Etik.

A. Kedudukan

Tim Ad Hoc berkedudukan di tingkat daerah provinsi dan/atau tingkat daerah

kabupaten/kota.

B. Kriteria Tim Ad Hoc

1. Jumlah Anggota:

a. Tim Ad Hoc pada suatu daerah beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan

paling banyak 5 (lima) orang;

b. Mempertimbangkan komposisi laki-laki dan perempuan.

2. Persyaratan:

a. Unsur-unsur yang berasal dari:

1) Aparatur pemerintah daerah yang berasal dari Dinas/Instansi Sosial provinsi

dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota

2) SDM PKH;

3) Profesi terkait; dan/atau

4) Unsur masyarakat.

b. Kualifikasi:

1) Tidak memiliki kedekatan personal dengan terlapor dan pelapor;

2) Tidak memiliki hubungan subordinasi dengan terlapor dan pelapor;

3) Memiliki komitmen menjalankan tugas;

c. Memiliki rekam jejak integritas, kredibilitas, dan moralitas yang baik.

C. Mekanisme Pembentukan dan Pengakhiran

Gambar 1: Mekanisme Pembentukan dan Pengakhiran Tim Ad Hoc

Contoh surat tugas dari Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada

Tim Ad Hoc dapat dilihat pada lampiran 2.

D. Tata Kerja dan Hubungan dengan Komisi Etik

1. Tim Ad Hoc membantu Komisi Etik dalam melakukan pemeriksaan pengaduan

dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh SDM PKH di wilayahnya dengan cara

melakukan:

a. Verifikasi dan validasi terhadap dokumen pengaduan;

b. Pengumpulan bukti, data, dan petunjuk yang diperlukan;

c. Meminta keterangan dari pelapor;

d. Memeriksa terlapor;

e. Meminta keterangan dari Saksi; dan

Komisi Etik mengajukan permohonan kepada Direktur JSK agar Kepala Dinas/instansi

Sosial Prov atau Kab/Kota mengusulkan calon anggota

Tim Ad Hoc

Direktur JSK mengirimkan surat kepada Kepala

Dinas/instansi Sosial Prov atau Kab/Kota dengan

tembusan kepada Komisi Etik

Direktur menerima usulan calon anggota

Tim Ad Hoc dari Dinas/instansi Sosial

Prov/Kab/Kota

Direktur JSK mengirimkan usulan

calon anggota Tim Ad Hoc kepada Komisi Etik

Komisi Etik melakukan pemeriksaan dokumen

usulan calon anggota Tim Ad Hoc yang diajukan

Komisi Etik mengajukan permohonan penetapan

calon anggota Tim Ad Hoc kepada Dirjen LJS melalui

Direktur JSK

Dirjen LJS menerbitkan Surat Tugas Tim Ad Hoc

Surat Tugas diberikan kepada Tim Ad Hoc yang

ditunjuk ditembuskan kepada Direktur JSK dan

Komisi Etik

Tim Ad Hoc bekerja di bawah supervisi Komisi

Etik

Tim Ad Hoc melaporkan pelaksanaan tugas

kepada Dirjen LJS dengan ditembuskan kepada

Komisi Etik

Tim Ad Hoc berakhir masa tugasnya setelah

terbitnya Surat Keputusan Pelanggaran

Etik

f. Menyampaikan hasil penyidikan kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan

Jaminan Sosial dengan ditembuskan kepada Komisi Etik.

2. Dalam hal membantu Komisi Etik melakukan pemeriksaan, Tim Ad Hoc berkewajiban

untuk:

a. Menjaga kerahasiaan identitas, dokumen, bukti, data, petunjuk, dan keterangan

yang diperoleh dari Pelapor, Terlapor maupun Saksi.

b. Menjunjung tinggi hak Terlapor.

3. Pemeriksaan pelanggaran kode etik dilaksanakan berdasarkan kecukupan dan

kelengkapan alat bukti.

4. Jangka waktu pemeriksaan pelanggaran kode etik dilaksanakan paling lama 7 (tujuh)

hari kerja.

5. Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan kekurangan bukti dan ketiadaan saksi

yang mencukupi, Tim Ad Hoc dapat mengusulkan kepada Komisi Etik untuk

menghentikan proses pemeriksaan.

E. Pemantauan

1. Komisi Etik mensupervisi tugas Tim Ad Hoc

2. Kepala Dinas/Instansi Sosial melakukan pengawasan terhadap kinerja Tim Ad Hoc

dalam penyelesaian dugaan pelanggaran di wilayahnya.

F. Pendokumentasian dan Pelaporan

Tim Ad Hoc berkewajiban untuk mendokumentasikan dan melaporkan hasil

pemeriksaan yang dilakukan kepada Komisi Etik. Adapun laporan hasil pemeriksaan

meliputi:

1. Hasil analisa fakta, data, petunjuk, serta keterangan Pelapor, Saksi, dan Terlapor

yang diperoleh;

2. Saran dan/atau rekomendasi kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan

Sosial dengan tembusan kepada Komisi Etik, termasuk usulan untuk menghentikan

pemeriksaan apabila kekurangan bukti dan ketiadaan saksi yang mencukupi.

BAB V

MEKANISME PENEGAKAN ETIK

A. Pengaduan

Pengaduan merupakan proses penyampaian informasi, keluhan, atau masalah

terkait pelaksanaan PKH. Pengaduan dapat dilakukan oleh KPM PKH, sesama SDM

PKH, mitra kerja, maupun masyarakat secara tertulis maupun lisan melalui Contact

Center PKH dan akan ditindaklanjuti oleh Komisi Etik apabila pengaduan terkait dengan

pelanggaran Kode Etik. Adapun contoh formulir pengaduan lisan dan tertulis terdapat

pada lampiran 6 dan 7. Tim Pengelola Contact Center wajib menjaga kerahasiaan

pihak-pihak yang melakukan pengaduan.

Sumber: Buku Sistem pengaduan Masyarakat

Tim Pengelola Contact Center akan melakukan verifikasi pengaduan dan

menyampaikan hasil verifikasi kepada Direktur Jaminan Sosial Keluarga. Apabila

pengaduan terkait pelanggaran etik, Direktur Jaminan Sosial Keluarga akan

menugaskan Komisi Etik untuk menindaklanjuti. Tim pengelola contact center juga

harus menginformasikan status pengaduan kepada Pelapor.

B. Pemeriksaan

Pengaduan selanjutnya ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan terhadap laporan

pengaduan. Pemeriksaan merupakan proses mengumpulkan, mengolah dan

No

Yes

Subdit Dit.JSK

Response/ServiceRecord

PEMBAHASANKASUS

Ø Identifikasi

masalahØ Pemeriksaan

substansi

Ø KlarifikasiØ Evaluasi bukti

Ø Klasifikasi

Tindak Lanjut

INPUT(Ombusdman,

LAPOR,KPK,dll)

INPUTkunjungan,telp,sms,

surat,email,medsos

(CONTACTCENTER)

Selesai

No

Yes

Selesai

Komisi Etik

Tindak Lanjut

1. Pemeriksaan identitas pelapor dan

kelengkapan dokumen terlapor

2. Pencatatan dan pemberian nomor

tiket pengaduan

3. Pemberian informasi awal terkait

progress penyelesaian ke pelapor

(14 hari kerja)

4. Memilah pengaduan berdasarkan

jenis pengaduan dan kelengkapan

dokumen pendukung

5. menyampaikan jenis pengaduan

dan kelengkapan dokumen

pendukung kepada Tim TPC2P2

mencocokkan data, keterangan, bukti-bukti dugaan pelanggaran terhadap laporan

pengaduan. Pada proses ini, Komisi Etik wajib menjaga kerahasiaan identitas dan

keterangan pelapor. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada proses pemeriksaan

meliputi:

1. Verifikasi dan validasi terhadap dokumen pengaduan.

Verifikasi dan validasi dilakukan oleh Komisi Etik setelah adanya disposisi dari

Direktur Jaminan Sosial Keluarga. Proses ini dilakukan dengan memeriksa

kebenaran pengaduan yang sebelumnya telah diverifikasi oleh Tim Pengelola

Contact Center. Pada proses ini pula Komisi Etik mengumpulkan bukti, data, dan

petunjuk yang diperlukan.

2. Meminta keterangan Pelapor, Terlapor dan Saksi

Komisi etik perlu mendapatkan keterangan rinci dari pihak-pihak terkait meliputi

Pelapor, Terlapor, dan saksi-saksi. Komisi Etik dapat meminta keterangan dari pihak-

pihak terkait tersebut dengan memanggil secara langsung atau menugaskan kepada

Tim Ad Hoc. Adapun contoh surat panggilan terdapat pada lampiran 8. Keterangan

tersebut wajib dituliskan di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dapat dijadikan

alat bukti yang kuat untuk mengindikasikan terjadinya pelanggaran etik. Adapun

berita acara pemeriksaan terdapat pada lampiran 9.

3. Membuat laporan hasil pemeriksaan;

Laporan hasil pemeriksaan merupakan output dari proses pemeriksaan. Laporan

hasil pemeriksaan disusun berdasarkan kegiatan verifikasi dan validasi terhadap

dokumen pengaduan, mendengarkan keterangan pihak-pihak terkait, dan hasil

analisis yang dilakukan oleh Komisi Etik menggunakan Tabel Analisis Tingkat

Pelanggaran seperti pada Lampiran 1 untuk mengategorikan tingkat pelanggaran

Terlapor. Adapun isi dari laporan pemeriksaan meliputi:

a. Hasil analisa fakta, data, petunjuk, serta keterangan Pelapor, Saksi, dan Terlapor

yang diperoleh;

b. Kesimpulan terbukti atau tidak terbuktinya dugaan Pelanggaran oleh Terlapor; dan

c. Rekomendasi yang dapat dikenakan kepada Terlapor

Laporan hasil pemeriksaan ini pun menentukan apakah proses penegakan etik akan

dilanjutkan melalui sidang etik atau tidak. Apabila proses penegakan etik tidak

dilanjutkan melalui sidang etik, maka Komisi Etik dapat membuat rekomendasi sanksi

apabila Terlapor terbukti melakukan pelanggaran. Apabila hasil pemeriksaan

menunjukkan Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka proses

pemeriksaan dapat dihentikan dan Komisi Etik membuat rekomendasi pemulihan nama

baik. Adapun waktu penyelesaian pemeriksaan pelanggaran kode etik dilaksanakan

berdasarkan kecukupan dan kelengkapan alat bukti yang diperoleh.Komisi Etik dapat

pula mengusulkan pembentukan Tim Ad Hoc untuk membantu verifikasi dan validasi

serta meminta keterangan dari pelapor, saksi-saksi, dan/atau terlapor apabila

dibutuhkan.

C. Sidang Etik

Komisi Etik dapat melakukan Sidang Etik apabila diperlukan. Sidang Etik dilakukan

secara tertutup untuk membahas hasil pemeriksaan dalam rangka menetapkan

rekomendasi. Sidang Etik dihadiri oleh paling sedikit 3 atau 5 anggota Komisi Etik dan

dipimpin oleh seorang pemimpin sidang yaitu Ketua Komisi Etik. Apabila Ketua Komisi

Etik berhalangan hadir, maka Ketua Komisi Etik dapat memberikan penugasan kepada

anggota Komisi Etik untuk menjadi pimpinan sidang.

Sidang Etik wajib direkam dan dicatat oleh notulen yang telah ditugaskan. Adapun

susunan pelaksanaan sidang etik meliputi:

1. Pembacaan Laporan Hasil Pemeriksaan;

2. Menelaah laporan, termasuk jika ada laporan dari Tim Ad Hoc dan pemeriksaan

bukti;

3. Mendengarkan tanggapan Terlapor terhadap isi Laporan Hasil Pemeriksaan;

4. Penetapan rekomendasi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan

mempertimbangkan tanggapan Terlapor. Penetapan rekomendasi diputuskan secara

musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, penetapan

rekomendasi dapat diambil berdasarkan suara terbanyak. Hasil dari Sidang Etik

bersifat final. Penetapan rekomendasi tidak melibatkan Terlapor, Pelapor maupun

Saksi.

5. Pembacaan rekomendasi yang diberikan Komisi Etik untuk dikenakan kepada

Terlapor apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Untuk menjamin keadilan bagi terlapor, dalam hal terlapor tidak menerima putusan

atas pelanggaran etik, maka Terlapor berhak mengajukan hak jawab dan klarifikasi

dengan mengajukan bukti baru.

Komisi Etik dapat mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti baru yang diajukan

oleh Terlapor. Apabila bukti – bukti baru disetujui oleh Komisi Etik, maka Komisi Etik

memberikan kesempatan untuk peninjauan kembali. Selanjutnya dilakukan “Peninjauan

Putusan”, jika berdasarkan bukti baru Terlapor tidak bersalah. Adapun prosesnya

sebagai berikut:

1. Terlapor memiliki hak untuk mengajukan hak jawab maksimal 1 kali atas sidang etik.

2. Apabila ada bukti baru, Terlapor mengajukan surat kepada Komisi Etik bahwa ia

memiliki bukti baru.

3. Persyaratan hak jawab harus menunjukan bukti-bukti dan saksi-saksi baru yang

belum ditunjukan pada sidang sebelumnya paling lama 3 hari untuk menyatakan hak

jawab, dan 14 (empat belas) hari harus menunjukan bukti,

4. Bukti harus bersifat otentik.

5. Apabila terlapor tidak mengajukan hak jawab, berarti inkrah.

Bukti utama adalah surat, saksi, bukti-bukti dalam bentuk barang yang menunjukan

tentang kejadian. Bukti elektronik dimasukkan sebagai bukti pendukung, bukan bukti

utama. Bukti pendukung bukan bukti utama dan merupakan petunjuk ke arah

pembuktian.

D. Sanksi

Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada SDM PKH yang melakukan

pelanggaran terhadap Kode Etik. Sanksi dapat berupa sanksi ringan, sedang, dan berat

yang dijelaskan pada tabel berikut:

Kategori Sanksi

Ringan Surat keputusan peringatan pertama

Sedang • Surat keputusan peringatan kedua

• Penundaan honor selama 2 bulan

sejak keputusan dikeluarkan

Berat Pemberhentian sebagai SDM PKH

Contoh Surat Keputusan Peringatan Pertama, Kedua dan Pemberhentian sebagai

SDM PKH terdapat pada lampiran 10, 11 dan 12.

Penundaan honor pada sanksi dengan kategori sedang, berlaku sejak

dikeluarkannya Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga. Sedangkan sanksi

dengan kategori berat dapat ditindaklanjuti melalui proses hukum yang berlaku. Apabila

terlapor terbukti mengakibatkan kerugian keuangan negara, terlapor wajib

mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai dengan peraturan perundangan-

undangan.

E. Rekomendasi

Komisi Etik membuat rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan dan/atau

sidang Komisi Etik. Rekomendasi dapat berupa:

1. Sanksi apabila terlapor terbukti melakukan pelanggaran

2. Pemulihan nama baik apabila terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran

Rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perlindungan

dan Jaminan Sosial yang selanjutnya menugaskan Direktur Jaminan Sosial Keluarga

untuk menetapkan surat keputusan pelanggaran kode etik. Keputusan tersebut akan

disampaikan kepada Pelapor dan Terlapor dengan tembusan kepada Komisi Etik

BAB VI

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan dalam melaksanakan fungsi

pencegahan dan penanganan. Monitoring adalah pemantauan pelaksanakan kegiatan

dengan mengelola berbagai input untuk mencapai output yang telah ditetapkan.

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai pencapaian suatu outcome yang telah

ditetapkan berdasarkan output-output yang telah ditetapkan.

1. Tujuan

a. Monitoring bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

b. Evaluasi bertujuan mengukur pencapaian tujuan-tujuan program yang telah

ditetapkan dan menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan selanjutnya.

2. Indikator Kinerja Utama

Untuk dapat melakukan monitoring dan evaluasi, maka terlebih dulu ditetapkan

Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama adalah suatu keterangan berupa

data dan atau informasi yang menjadi petunjuk sejauhmana tujuan dicapai. Indikator

dalam berupa data kuantitatif dan informasi kualitatif yang pencapaiannya ditetapkan

dalam suatu batasan waktu tertentu (QQT = quantity quality and time). Dalam hal

kode etik SDM PKH, indikator-indikator kinerja utamanya adalah:

TABEL 4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENYELENGGARAAN KODE ETIK SDM PKH

Tujuan Kode Etik SDM PKH Indikator-indikator Kinerja Utama

Menjadi pedoman bagi SDM PKH

dalam bersikap, berperilaku dan

bertindak dalam melaksanakan

tugas dan kewajiban.

# SDM PKH yang mengikuti kegiatan-

kegiatan sosialisasi

Menjaga keharmonisan hubungan

dalam lingkungan kerja, masyarakat

dan pemangku kepentinggan

# Jumlah konflik yang terjadi

% Konflik yang ditangani tuntas

Menjadi pedoman bagi Komisi Etik

dan pemangku kepentingan dalam

melakukan pengawasan

pelaksanaan Kode Etik

# Jumlah kegiatan sosialisasi

# Kasus pelanggaran Kode Etik

% Kasus yang ditangani tuntas

Memberikam kejelasan hak dan

kewajiban para pihak dalam

penanganan pelanggaran etik

pelaksanaan PKH

# Jumlah reaksi dan keluhan terhadap

penanganan pelanggaran etik pelaksanaan

PKH

Meningkatkan produktivitas kinerja

SDM PKH

# Tingkat kepatuhan terhadap Kode Etik

SDM PKH

3. Metode atau Alat Ukur

Metode atau alat ukur monitoring dan evaluasi Kode Etik SDM PKH dapat berupa:

a. Studi Dokumentasi, yaitu dengan mempelajari berbagai dokumen yang relevan

yang menunjukan keterangan tentang indikator-indikator kinerja utama.

b. Wawancara kepada beberapa orang yang relevan yang dapat memberikan

keterangan tentang pencapaian indikator-indikator kinerja utama.

4. Alat Verifikasi

Monitoring dan evaluasi membutuhakn alat verifikasi yang dapat memberikan bukti

bahwa indikator-indikator telah tercapai. Alat verifikasi dapat berupa laporan

kegiatan, laporan berkala, daftar absen foto, gambar, dsb.

5. Timeline

Pencapaian indikator dibatasi secara waktu. Beberapa indikator dapat ditentukan

pencapaiannya secara per bulan, per semester atau per tahun.

6. Tools

Monitoring memerlukan tracking tool untuk merekam data dan informasi yang dapat

diperbaharui secara berkala, setiap tiga bulan sekali. Contoh tracking tool terdapat

pada lampiran 13. Tool-tool lainnya dikembangkan berdasarkan metode yang

dilakukan dalam monitoring dan evaluasi. Dalam melakukan monitoring, harus

mengacu pada matriks monitoring evaluasi SDM PKH seperti yang tercantum pada

lampiran 14.

7. Penanggung jawab

Penanggung jawab monitoring dan evaluasi ditentukan untuk memastikan bahwa

kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan, data-data dan informasi

dikumpulkan, analisis dan laporan dikembangkan dan disampaikan kepada pihak

yang berkepentingan.

B. Pelaporan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Komisi etik berkewajiban untuk memberikan

laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan

Jaminan Sosial dengan tembusan kepada Direktur Jaminan Sosial Keluarga. Adapun

periodisasi penyampaian laporan sebagai berikut.

A. Laporan Berkala

a. Laporan Triwulan

Laporan triwulan berisi tentang rekapitulasi pencegahan dan penanganan kasus

pelanggaran kode etik dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan berjalan, yang mencakup:

1) Pencegahan

a) Jumlah, jenis, waktu dan lokasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan

b) Jumlah, jenis dan penyebaran media sosialisasi yang dilakukan

c) Jumlah SDM PKH yang telah mengikuti kegiatan sosialsiasi

2) Penanganan Pelanggaran

1) Jumlah dan jenis kasus yang dilaporkan

2) Jumlah dan jenis kasus yang ditangani

3) Jumlah dan jenis kasus yang sudah selesai ditangani

4) Jumlah dan daftar Tim Ad Hoc

3) Rekomendasi

1) Jumlah dan jenis rekomendasi yang ditetapkan

2) Jumlah dan jenis rekomendasi yang dilaksanakan

3) Jumlah dan jenis umpan balik terhadap keputusan penanganan kasus

4) Daftar Tabel Rekapitulasi Kasus dan Rekomendasi (contoh format tabel

terdapat pada lampiran 15)

5) Isu-isu Strategis dan Rekomendasi

6) Rencana Kegiatan Triwulan Mendatang

b. Laporan Tahunan

Laporan tahunan berisi tentang rekapitulasi pencegahan dan penanganan

kasus pelanggaran kode etik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan. Adapun

format laporan tahunan sama dengan format laporan triwulan.

2. Laporan Insidental

Laporan insidental adalah laporanyang dibuat atas permintaan Direktur Jenderal

Perlindungan dan Jaminan Sosial atau berdasarkan kebutuhan penanggungjawab

program. Isi laporan insidental disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KOMISI ETIK

Direktur Jenderal Pelindungan dan Jaminan Sosial memiliki tugas melakukan pembinaan

dan pengawasan kepada Komisi Etik melalui kegiatan sebagai berikut:

A. Pembinaan

1. Pembinaan dilakukan dengan cara:

a. Rapat secara berkala setiap tiga bulan sekali sekaligus menyampaikan laporan

triwulan.

b. Rapat insidental untuk menanggapi dan membahas satu kebutuhan dan kejadian

tertentu

2. Pembinaan dilakukan dengan bentuk:

a. Pengarahan

b. Permintaan konsultasi

c. Pemberian bahan dan informasi

d. Peningkatan kapasitas

B. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan laporan triwulan dan tahunan

b. Komunikasi verbal dan non verbal secara langsung

c. Rapat

2. Pengawasan dilakukan dalam bentuk:

a. Penyampaian penilaian terhadap kinerja komisi etik dalam pelaksanaan

pencegahan dan penanganan Kode Etik.

b. Penjelasan kembali mengenai kewenangan, fungsi dan tugas

c. Mengkonfirmasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Etik

BAB VIII

PENUTUP

Buku Pedoman Pelaksanaan Kode Etik SDM PKH ini disusun mengacu pada Peraturan

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 01/LJS/08/2018 tentang Kode

Etik. Diharapkan dengan telah tersusunnya pedoman ini dapat memberikan informasi

yang lebih komprehensif dan operasional tentang Kode Etik SDM PKH, sehingga

pencegahan dan penanganan pelanggaran Kode Etik dapat dilaksanakan secara optimal.

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN DAN

JAMINAN SOSIAL NOMOR

1979/LJS.JSK/10/2018 TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KODE ETIK SDM PKH

A. CONTOH KEPUTUSAN SIDANG KOMISI ETIK

KEPUTUSAN SIDANG KOMISI ETIK.

No:

Nomor Laporan

Tanggal Laporan

Nama Terlapor

No.

Jenis Pelanggaran Kode Etik

yang Diadukan

Pasal Kode Etik yang

Dilanggar

Kategori Pelanggar

an (mengacu

pada tabel 2, 3,

4)

Apakah ada unsur

kesengajaan/

direncanakan?

Apakah menjadi pelaku utama?

Apakah telah

melakukan pelanggaran lebih dari satu kali?

Deskripsi akibat yang diderita oleh korban

Kesimpulan Tingkat Pelanggar

an

Be

rat

Se

da

ng

Rin

ga

n

Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk

Be

rat

Se

da

ng

Rin

ga

n

1

Rekomendasi:

…………., ……………. ,………

Anggota Sidang:

1. : Ketua merangkap Anggota (……………………..)

2. : Anggota (……………………..)

3. Dst…. : Anggota (……………………..)

B. CONTOH SURAT TUGAS TIM AD HOC

SURAT TUGAS Nomor : /LJS/ /

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Direktur Jaminan

Sosial Keluarga tentang usulan calon anggota Tim Ad Hoc maka

perlu di tetapkan Tim Ad Hoc.

2. bahwa dalam rangka menindaklanjuti laporan pengaduan nomor

…… tanggal ….. tentang….. perlu ditindaklanjuti oleh Komisi Etik

dengan pembentukan Tim Ad Hoc.

3. bahwa nama-nama Tim Ad Hoc sebagaimana tercantum dalam

surat tugas ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas.

4. …..dst

Dasar : 1. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

No. 01/LJS/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Kode Etik

SDM PKH.

2. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

No. 02/LJS/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Komisi

Etik.

3. Laporan pengaduan nomor ….. tanggal …. Tentang ….

4. …..dst

Memberi Tugas :

Kepada : 1. Nama :

NIP :

Jabatan :

Instansi :

2. ……dst

Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Tim Ad Hoc dalam rangka

membantu tugas Komisi Etik.

2. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Ad Hoc disupervisi

oleh Komisi Etik.

3. Melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa

tanggung jawab.

4. Setelah selesai melaksanakan tugas segera menyampaikan

laporan kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan

Sosial, dengan tembusan kepada Komisi Etik.

5. Biaya pelaksanaan tugas Tim Ad Hoc dibebankan pada (DIPA)

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga……..

Jakarta, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

Harry Hikmat

C. CONTOH SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN MEMATUHI KODE ETIK

Surat Pernyataan Mematuhi Kode Etik*

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Tempat Tugas :

Alamat/Tempat Tinggal :

No Tlp :

Alamat Email :

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sebagai SDM Program Keluarga

Harapan (PKH) akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta mematuhi Kode

Etik SDM PKH. Apabila saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia untuk

dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang

berlaku dalam PKH.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, tanpa ada paksaan dari pihak

manapun dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Pada Tanggal :

Mengetahui Kepala Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota

…………….. ……………..

*Untuk Asisten Pendamping, Pendamping, Pekerja Sosial Supervisor, Koordinator Kota/Kabupaten

MATERAI 6000

D. CONTOH SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN MEMATUHI KODE ETIK

Surat Pernyataan Mematuhi Kode Etik

Untuk Koordinator Wilayah


Nama :

Jabatan :

Tempat Tugas :


No Tlp :

Alamat Email :





berlaku dalam PKH.




Mengetahui Kepala Dinas/Instansi Sosial Provinsi

…………….. ……………..

MATERAI 6000

E. CONTOH SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN MEMATUHI KODE ETIK


Untuk Koordinator Regional


Nama :

Jabatan :

Tempat Tugas :


No Tlp :

Alamat Email :





berlaku dalam PKH.




Mengetahui Direktur Jaminan Sosial Keluarga

Nur Pujianto ……………..

MATERAI 6000

F. CONTOH SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN MEMATUHI KODE ETIK


Untuk SDM PKH Pusat


Nama :

Jabatan :

Tempat Tugas :


No Tlp :

Alamat Email :





berlaku dalam PKH.




Mengetahui Direktur Jaminan Sosial Keluarga

Nur Pujianto ……………..

MATERAI 6000

G. CONTOH FORMULIR PENGADUAN LISAN

RAHASIA

LAPORAN/ PENGADUAN LISAN

NOMOR

IDENTITAS PELAPOR

NAMA :

ALAMAT :

NO. TELP / HP :

EMAIL :

IDENTITAS TERLAPOR

NAMA :

JABATAN :

SAKSI

NAMA :

ALAMAT :

NO. TELP / HP :

EMAIL :

Isi Laporan :

.......................................................................................................

....................................................................................................

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di ..........................

..........., tanggal ............

Pegawai Penerima Laporan Pelapor

................................... ..................................

H. CONTOH FORMULIR PENGADUAN TERTULIS

RAHASIA

PENGADUAN TERTULIS

NOMOR

IDENTITAS PELAPOR

NAMA :

ALAMAT :

NO. TELP / HP :

EMAIL :

IDENTITAS TERLAPOR

NAMA :

JABATAN :

SAKSI

NAMA :

ALAMAT :

NO. TELP / HP :

EMAIL :

Isi Laporan :

.......................................................................................................

..................................................................................................

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di ..........................

..........., tanggal ............

Pelapor

................................

I. CONTOH SURAT PANGGILAN

RAHASIA

SURAT PANGGILAN

NOMOR

Bersama ini dimohon kehadiran saudara

NAMA :

JABATAN :

ALAMAT :

NO. TELP/HP :

Untuk menghadap kepada

NAMA :

JABATAN :

ALAMAT :

Pada

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran Kode

Etik **)

Demikian untuk dilaksanakan.

.............................

Direktur Jaminan Sosial Keluarga

Nama ..............

Tembusan:

1. ...............................

2. ..............................

*) coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran kode etik yang dilakukan

J. CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ......tanggal ........bulan.............tahun ............. saya/Anggota Komisi*)

1 Nama : ……………………………………………………………………..

Jabatan : ……………………………………………………………………..

2 Nama : ……………………………………………………………………..

Jabatan : ……………………………………………………………………..

3 Dst

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*)....... telah melakukan

pemeriksaan terhadap :

Nama : ……………………………………………………………………..

Jabatan : ……………………………………………………………………..

Alamat : ...............................................................................

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan

Pasal....angka....huruf..... Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

No 01/ LJS/08/2018 tentang Kode Etik SDM PKH.

1. Pertanyaan

1. Jawaban

2. Pertanyaan

2. Jawaban

3. Dst

N

a

m

Yang di periksa

Nama :

Jabatan :

Tanda Tangan :

Komisi Etik :

1.

2.

3. Dst

K. CONTOH SURAT KEPUTUSAN PERINGATAN PERTAMA

RAHASIA KEPUTUSAN…

NOMOR Membaca : 1. Laporan dari……………….....tanggal…………….tentang pelanggaran kode

etik yang dilakukan oleh Sdr………….… tanggal ………; 2. 3. Hasil pemeriksaan tanggal………

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr…..telah melakukan perbuatan berupa……;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan perlanggaran terhadap ketentuan Pasal… angka….. huruf ….Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 01/ LJS/ 08/ 2018;

c. ; d. bahwa untuk menegakkan kode etik perlu menjatuhkan sanksi yang sesuai

dengan pelanggaran yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan keputusan tentang sanksi ringan berupa surat keputusan peringatan pertama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167);

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 940) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);

5. ….. 6. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

No.01/LJS/08/2018 tentang Kode Etik SDM PKH MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menjatuhkan sanksi berupa surat keputusan peringatan pertama Nama : Jabatan : karena yang bersangkutan pada……..telah melakukan perbuatan yang

melanggar ketentuan Pasal…… angka….huruf…. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial No.01/LJS/08/2018 tentang Kode Etik SDM PKH.

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dalam kurun waktu 2 (dua) bulan Saudara kembali melakukan pelanggaran kode etik, akan dikeluarkan

Ditetapkan di…… Pada Tanggal…….


…………………… Tembusan Yth 1. ………. 2. ………. 3. ……….

L. CONTOH SURAT KEPUTUSAN PERINGATAN KEDUA

Surat Keputusan Peringatan Kedua.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


NOMOR Membaca : 1. Laporan dari……..tanggal…….tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan

oleh Sdr…… tanggal ………; 2. 3. Hasil pemeriksaan tanggal………

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr…..telah melakukan perbuatan berupa……;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan perlanggaran terhadap ketentuan Pasal… angka….. huruf ….Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 01/ LJS/ 08/ 2018 tentang Kode Etik SDM PKH;

c. d. bahwa untuk menegakkan kode etik perlu menjatuhkan sanksi yang sesuai

dengan pelanggaran yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,

huruf c, dan huruf d perlu menetapkan keputusan tentang sanksi sedang berupa surat keputusan peringatan kedua;




4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga

Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 940)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018

tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 187);



Menetapkan

KESATU : Menjatuhkan sanksi berupa surat keputusan peringatan kedua Nama :

Jabatan : karena yang bersangkutan pada……..telah melakukan perbuatan yang melanggar

ketentuan Pasal…… angka….huruf…. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial No.01/LJS/08/2018 tentang Kode Etik SDM PKH.

KEDUA : Menunda honor saudara selama 2 (dua) bulan. Apabila dalam kurun waktu 2 (dua) bulan tersebut saudara tidak melakukan pelanggaran dan menunjukkan sikap, perilaku, tindakan yang baik, maka honor yang ditunda akan

Ditetapkan di……

Pada Tanggal…….

Direktur Jaminan Sosial Keluarga Tembusan Yth …………………………… 1. ………. 2. ………. 3. ……….

M. CONTOH SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN SEBAGAI SDM PKH

dibayarkan kembali. KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dalam kurun waktu 2 (dua)

bulan Saudara kembali melakukan pelanggaran kode etik, akan dikeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Sebagai SDM PKH.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


NOMOR Membaca : 1. Laporan dari……..tanggal…….tentang pelanggaran kode etik yang

dilakukan oleh Sdr…… tanggal ………; 2. 3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh…….. tanggal………

Menimbang: a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr…..telah melakukan perbuatan berupa……;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan perlanggaran terhadap

ketentuan Pasal… angka….. huruf ….Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 01/ LJS/ 08/ 2018;

c. ; d. bahwa untuk menegakkan kode etik perlu menjatuhkan sanksi yang

sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan keputusan tentang sanksi berat dengan pemberhentian sebagai SDM PKH




4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program

Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 940) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);



Menetapkan

KESATU : Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Sebagai SDM PKH Nama :

Jabatan : karena yang bersangkutan pada……..telah melakukan perbuatan yang

melanggar ketentuan Pasal…… angka….huruf…. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial No.01/LJS/08/2018 tentang

Ditetapkan di……

Pada Tanggal…….


……………………… Tembusan Yth 1. ………. 2. ………. 3. ……….

Kode Etik SDM PKH.

KEDUA : Adapun honor saudara yang ditunda selama 2 (dua) bulan akan dibayarkan setelah ditetapkannya surat keputusan pemberhentian sebagai SDM PKH.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

N. TRACKING TOOL KODE ETIK SDM PKH

No Tujuan Kode Etik

SDM PKH

Indikator-indikator Kinerja

Utama

Frekuensi

Denominator

Triwulan 1 Triwulan 1

Triwulan 1

Triwulan 1 Jumlah

Jumlah %

Jumlah %

Jumlah %

Jumlah %

Jumlah %

1 Menjadi pedoman bagi SDM PKH dalam bersikap, berperilaku dan bertindak dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

# SDM PKH yang mengikuti kegiatan-kegiatan sosialisasi

Triwulan 40,000

2 Menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, masyarakat dan pemangku kepentingan

# Jumlah konflik yang terjadi

Triwulan N/A

% Konflik yang ditangani tuntas

Triwulan N/A

3 Menjadi pedoman bagi Komisi Etik dan pemangku kepentingan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Kode Etik

# Jumlah kegiatan sosialisasi

Triwulan N/A

# Kasus pelanggaran Kode Etik

Triwulan 0

% Kasus yang ditangani tuntas

Triwulan 100%

4 Memberikam kejelasan hak dan kewajiban para pihak dalam

# Jumlah reaksi dan keluhan terhadap penanganan

Triwulan 0

1

penanganan pelanggaran etik pelaksanaan PKH

pelanggaran etik pelaksanaan PKH

5 Meningkatkan produktivitas kinerja SDM PKH

# Tingkat kepatuhan terhadap Kode Etik SDM PKH

Per tahun

100%

O. MATRIKS MONITORING EVALUASI SDM PKH

No Tujuan Kode Etik SDM

PKH Indikator Kinerja Utama Alat Ukur Alat Verifikasi

Frekuensi

Penanggung jawab

1 Menjadi pedoman bagi SDM PKH dalam bersikap, berperilaku dan bertindak dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

# SDM PKH yang mengikuti kegiatan-kegiatan sosialisasi

Dokumentasi Copy Perdirjen ttg Kode Etika SDM PKH Daftar hadir, photo

Triwulan Dit JSK

2 Menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, masyarakat dan pemangku kepentinggan

# Jumlah konflik yang terjadi % Konflik yang ditangani tuntas

Dokumentasi Laporan Komisi Etik

Triwulan Komisi Etik

3 Menjadi pedoman bagi Komisi Etik dan pemangku kepentingan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Kode Etik

# Jumlah kegiatan sosialisasi # Kasus pelanggaran Kode Etik % Kasus yang ditangani tuntas

Dokumentasi/Pemeriksaan laporan

Data rekam kasus Laporan Komisi Etik Daftar hadir, photo


2

4 Memberikam kejelasan hak dan kewajiban para pihak dalam penanganan pelanggaran etik pelaksanaan PKH

# Jumlah reaksi dan keluhan terhadap penanganan pelanggaran etik pelaksanaan PKH

Dokumentasi Wawancara pihak yang bereaksi

Laporan Komis Etik Lembar reaksi/keluhan


5 Meningkatkan produktivitas kinerja SDM PKH

# Tingkat kepatuhan terhadap Kode Etik SDM PKH

Online Survey Laporan Survey Per tahun Dit JSK

3

P. TABEL REKAPITULASI KASUS DAN REKOMENDASI

No

Nomor Pengaduan

Tanggal Pengaduan Masuk

Jenis Pelanggaran

Isi Rekomendas

i

Tanggal Rekomendasi

Tindak Lanjut Rekomendasi

Keterangan

Jakarta, _______________________, _____

Sekretartis Komisi Etik

Muhammad Aswad

Ketua Komisi Etik

Fentiny Nugroho, Ph.D

4

Q. ALUR MEKANISME PENEGAKAN ETIK MELALUI SIDANG PEMERIKSAAN

No KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

Ket Conta

ct Cente

r

Komisi Etik

Direktur JSK

Dirjen LJS

Kelengkapan Wakt

u Output

1. Menerima pengaduan dari KPM PKH, SDM PKH, Mitra Kerja, dan/atau masyarakat

Form Laporan / Pengaduan Lisan atau Tertulis

1 jam Form Laporan / Pengaduan Lisan atau Tertulis terisi dengan lengkap

Tim wajib menjaga kerahasiaan pihak-pihak yang melakukan pengaduan

2. Memverifikasi pengaduan melalui: a. Telaah dokumen

pengaduan b. Case Conference

melibatkan lintas Sub Direktorat

c. Konfirmasi ulang kepada Pelapor

- Form Laporan / Pengaduan Lisan atau Tertulis yang telah terisi

- Bukti, data, dan petunjuk awal

- Dokumen kelengkapan pengaduan

3 mggu

- Ceklist dokumen kelengkapan pengaduan

Pelanggaran etik disampaikan kepada Dir. JSK untuk diteruskan kepada Komisi Etik, pelanggaran non etik diselesaikan oleh Contact Center

3. Menyampaikan hasil verifikasi kepada Direktur Jaminan Sosial Keluarga

Laporan hasil verifikasi

3 hari Nota Dinas

4. Menyampaikan hasil verifikasi yang terkait dengan

- Laporan hasil verifikasi

3 hari Surat Perintah Memastikan agar Tim

Pelanggaran

Etik

Dokumen

pengaduan

lengkap

Dokumen

pengaduan tidak lengkap

5

pelanggaran etik kepada Komisi Etik untuk ditindaklanjuti.

- Disposisi Pengelola Contact Center menginformasikan status pengaduan kepada Pelapor

5. Persiapan persidangan a. Penugasan Tim Sidang b. Agenda Sidang +

penetapan tanggal c. Pemberkasan d. Mengirimkan berkas

kepada Tim Sidang untuk dipelajari

e. Menyiapkan surat pemanggilan

- Draft surat keputusan tim sidang etik

- Agenda sidang - Bukti-bukti

3 hari - Surat keputusan tim sidang etik

- Agenda Sidang

- Surat pemanggilan

Dapat melibatkan Tim Ad Hoc atau Tim

6. Melakukan sidang dengan agenda: a. Mendengar keterangan

Tim Contact Center / Tim Ad Hoc

b. Mendengar keterangan Pelapor, Saksi & memverifikasi bukti-bukti

c. Mendengar keterangan Terlapor

d. Pembahasan rencana putusan (internal komisi etik)

e. Penetapan dan pembacaan rekomendasi

- Surat panggilan - Berita Acara

Pemeriksaan - Bukti-bukti - Tabel analisis

tingkat pelanggaran

- Draft rekomendasi

1-2 perte-muan

- Rekomendasi - Berita acara

sidang etik

Dapat dilakukan tele-conference Rekomendasi dapat berupa: 1. Rekomendas

i sanksi apabila terbukti

2. Rekomendasi pemulihan nama baik apabila tidak terbukti.

Terlapor tidak

menggunakan hak jawab

dan memberikan bukti baru

Terlapor

menggunakan hak jawab dan

memberikan

bukti baru

14 hari

6

7. Melakukan sidang internal membahas bukti baru dan penetapan dan pembacaan rekomendasi

- Bukti baru - Tabel analisis

tingkat pelanggaran

- Draft rekomendasi

1 hari - Rekomendasi - Berita acara

sidang etik bukti baru

8. Menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk ditindaklanjuti oleh Direktur.


sidang etik

Nota Dinas Penetapan rekomendasi mengacu pada ps. 24 Kode Etik SDM PKH

9. Menugaskan Direktur Jaminan Sosial Keluarga untuk menetapkan surat keputusan pelanggaran kode etik apabila Terlapor terbukti melanggar kode etik

Draft Surat

Keputusan

Pelanggaran

Kode Etik

Disposisi

10. Menerbitkan surat keputusan pelanggaran kode etik

Draft Surat Keputusan Pelanggaran Kode Etik

Surat Keputusan Pelanggaran Kode Etik

- Secara teknis SK dipersiapkan oleh Subdit Sumber Daya

- SK ditembukskan kepada Komisi Etik, Pelapor, dan Terlapor

Keterangan Simbol:

7

: dimulainya suatu prosedur

: proses berjalannya suatu prosedur

: pengambilan keputusan

R. ALUR MEKANISME PENEGAKAN ETIK MELALUI SIDANG PENETAPAN

No KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

Ket Conta

ct Cente

r

Komisi Etik

Direktur JSK

Dirjen LJS

Kelengkapan Wakt

u Output

1. Menerima pengaduan dari KPM PKH, SDM PKH, Mitra Kerja, dan/atau masyarakat

Form Laporan / Pengaduan Lisan atau Tertulis

1 jam Form Laporan / Pengaduan Lisan atau Tertulis terisi dengan lengkap

Tim wajib menjaga kerahasiaan pihak-pihak yang melakukan pengaduan

2. Memverifikasi pengaduan melalui: d. Telaah dokumen

pengaduan e. Case Conference

melibatkan lintas Sub Direktorat

f. Konfirmasi ulang kepada Pelapor

- Form Laporan / Pengaduan Lisan atau Tertulis yang telah terisi

- Bukti, data, dan petunjuk awal

- Dokumen kelengkapan pengaduan

3 mggu

- Ceklist dokumen kelengkapan pengaduan

Pelanggaran etik disampaikan kepada Dir. JSK untuk diteruskan kepada Komisi Etik, pelanggaran non etik diselesaikan oleh Contact Center

Pelanggaran Etik

8

3. Menyampaikan hasil verifikasi kepada Direktur Jaminan Sosial Keluarga

Laporan hasil verifikasi

3 hari Nota Dinas

4. Menyampaikan hasil verifikasi yang terkait dengan pelanggaran etik kepada Komisi Etik untuk ditindaklanjuti.

- Laporan hasil verifikasi

- Disposisi

3 hari Surat Perintah Memastikan agar Tim Pengelola Contact Center menginformasikan status pengaduan kepada Pelapor

5. Melakukan penetapan rekomendasi

- Berita Acara Pemeriksaan yang menyebutkan bahwa Terlapor mengakui pelanggaran yang dilakukan

- Draft rekomendasi

1-2 pertemuan

Rekomendasi

Rekomendasi dapat berupa: rekomendasi sanksi apabila

6. Menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk ditindaklanjuti oleh Direktur.


sidang etik

Nota Dinas Penetapan rekomendasi mengacu pada ps. 24 Kode Etik SDM PKH

7. Menugaskan Direktur Jaminan Sosial Keluarga untuk menetapkan surat keputusan pelanggaran kode etik apabila Terlapor terbukti melanggar kode etik

Draft Surat Keputusan Pelanggaran Kode Etik

Disposisi

Dokumen

pengaduan

lengkap

Dokumen

pengaduan

tidak lengkap

9

8. Menerbitkan surat keputusan pelanggaran kode etik

Draft Surat

Keputusan

Pelanggaran

Kode Etik

Surat Keputusan Pelanggaran Kode Etik

- Secara teknis SK dipersiapkan oleh Subdit Sumber Daya

- SK ditembukskan kepada Komisi Etik, Pelapor, dan Terlapor

Keterangan Simbol:

: dimulainya suatu prosedur

: proses berjalannya suatu prosedur

: pengambilan keputusan

Documents

BUKU 9 PETUNJUK PELAKSANAAN ...BUKU 9 PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KODE ETIK SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM KELUARGA HARAPAN Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal