PKnBUDAYA POLITIK DI

INDONESIANama : Nawang Wulan JFKelas : xi ips 3Absen : 12

Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

KeterbukaanKeterbukaan merupakan perwujudan sikap jujur, rendah hati, adil, serta mau menerima pendapat dan kritik orang lain. Dalam kamus besar bahasa indonesia, keterbukaan berarti hal terbuka, perasaan toleransi dan hati-hati serta merupakan landasan untuk berkomunikasi.

KeadilanDalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata keadilan yang berasal dari kata dasar “adil”, mempunyai arti kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah. Sehingga keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.

Menurut para ahli :

AristotelesKeadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan yang dimaksud ialah titik tengah antara kedua ujung ekstrem, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Menurutnya, ada lima jenis keadilan, yakni : Keadilan komutatif Keadilan distributif Keadilan kodrat Keadilan konvensional Keadilan perbaikan

PlatoKeadilan moral yaitu suatu perbuatan yang dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya.Keadilan prosedural yaitu suatu perbuatan dikatakan adil apabila seseorang mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.

Thomas HobbesKeadilan adalah suatu perbuatan yang didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.

Keterbukaan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Pelaksanaan pembangunan nasional harus dilandasi oleh nilai-nilai yang tercermin dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan yang melandasi pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia adalah sebagai berikut : Asas adil dan merata Asas keseimbangan, keserasian, dan

keselarasan dalam perikehidupan.

Ciri-ciri keterbukaan :

Terbuka dalam proses maupun pelaksanaan kebijakan publik

Menjadi dasar atau pedoman dalam dialog dan berkomunikasi

Berterus terang dan tidak menutup-nutupi kesalahan dirinya maupun yang dilakukan orang lain

Tidak merahasiakan sesuatu yang berdampak pada kecurigaan orang lain

Bersikap hati-hati dan selektif

Toleransi dan tenggang rasa Mau mengakui kelemahan atau kekurangan

dirinya atas segala yang dilakukan Sangat menyadari keberagaman dalam berbagai

bidang kehidupan Mau bekerja sama dan menghargai orang lain Mau dan mampu beradaptasi dengan perubahan

yang terjadi

Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan

Pengertian Pemerintah Dan Pemerintahan Dalam arti luas

Suatu pemerintah yang berdaulat sebagai gabungan semua badan atau lembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara, meliputi badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dalam arti sempitSuatu yang pemerintah yang berdaulat sebagai badan atau lembaga yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara (eksekutif) yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para menteri.

Karakteristik Pemerintahan

Kompleksitas Dinamika Keanekaragaman

Aktor dalam kepemerintahan

Negara dan pemerintah Sektor swasta Masyarakat madani

Kepemerintahan yang baik (good governance)

Penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien, dengan

mensinergiskan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan

masyarakat.

NFSD (Novartis Foundation for Sustainable Development) merumuskan kritera-kriteria good governance sebagai berikut : Legimitasi dari oemerintahan menyangkut

tingkat atau derajat demokratisasi Akuntabilitas dari elemen-elemen politik dan

pejabat dalam pemerintahan Kompetensi pemerintah dalam

memformulasikan kebijakan dan memberikan pelayanan

Penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hukum yang berlaku.

Dampak Pemerintahan yang Tidak Transparan

Suatu pemerintahan atau kepemerintahan dikatakan transparan (terbuka) apabila dalam penyelenggaraan pemerintahannya terdapat

kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka

yang membutuhkan. Berbagai informasi telah disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring

dan evaluasi. Kepemerintahan yang tidak transparan, cepat atau lambat cenderung akan

menuju ke pemerintahan yang korup, otoriter, atau ditaktur.

Akibat dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan:

Rendahnya atau bahkan tidak adanya kepercayaan warga negara terhadap pemerintah

Rendahnya partisipasi warga negara terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah

Sikap apatis warga negara dalam mengambil inisiatif dan peran yang berkaitan dengan kebijakan publik

Jika warga negara apatis, dirunjang dengan rezim yang berkuasa sangat kuat dan lemahnya fungsi legislatif, KKN akan merajalela dan menjadi budaya yang mendarah daging

Krisis moral dan akhlak yang berdampak pada ketidakadilan, pelanggaran hukum dan hak asasi manusia