Upload
ledung
View
254
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
PanduanPermohonan Penunjukan Lembaga Sertifikasi KompetensiUntuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Subdirektorat Usaha Penunjang KetenagalistrikanDirektorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
Telp. (021) 522 5180 ext. 3057 (021) 527 9349 Fax. (021) 527 9349email : [email protected] [email protected]
VII. Waktu
30 (tiga puluh) hari kalender terhitung setelah persyaratan lengkap dan sesuai.
VIII. Biaya
Tidak dikenakan biaya.
Tata cara permohonan penunjukan LSK sesuai Permen ESDM Nomor 05 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2016 dan klasifikasi usaha jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dapat diunduh di : www.djk.esdm.go.id
VI. Mekanisme Penunjukan LSK
Berikut adalah mekanisme penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan :
Direktorat Jenderal KetenagalistrikanKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Jl. HR Rasuna Said Blok X2 Kav. 7-8Kuningan, Jakarta Selatan 12950
www.djk.esdm.go.id
Badan Usaha mengajukan permohonan penunjukan LSK
kepada MESDM c.q DJK disertai dokumen persyaratan
administratif dan teknis
Badan Usaha(Pemohon)
DJK melakukan evaluasi persyaratan administratif
dan teknis
Lengkap dan
Sesuai ?
DJK menerbitkanSK Penunjukan
SK Penunjukan LSK
DirektoratJenderal Ketenagalistrikan
I. Pendahuluan
Setiap Tenaga Teknik diwajibkan untuk memiliki Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang telah diakreditasi oleh Menteri. Akreditasi diberikan setelah LSK mengalami masa penunjukan.
II. Dasar Hukum
1. UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
2. PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
3. PP Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
4. Permen ESDM Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2016;
5. Permen ESDM Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2016;
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2339 K/20/MEM/2014 tanggal 14 April 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Minera l Kepada Di rek tur Jendera l Ketenagal istr ikan Dalam Pemberian K e p u t u s a n P e r i z i n a n D i B i d a n g Ketenagalistrikan;
7. K e p u t u s a n D i r e k t u r J e n d e r a l Ketenagalistrikan Nomor 168 K/73/DJL.4/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 365 K/20/DJL.1/2014 Tentang Panitia Akreditasi Ketenagalistrikan.
III. Tata Cara Permohonan Penunjukan LSK
Surat Permohonan diajukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MESDM) melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (DJK), ditandatangani oleh penanggung jawab badan usaha, dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis.
A. Persyaratan Administratif
1. Akta pendirian badan usaha/lembaga (dan perubahannya);
2. Penetapan badan usaha/lembaga sebagai badan hukum oleh Kemenkumham (dan perubahannya);
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha ;
4. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) dari Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
B. Persyaratan Teknis
1. Sertifikat badan usaha;2. Struktur organisasi badan usaha/lembaga;3. Surat pernyataan/komitmen manajemen
puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam pengoperasian LSK;
4. Penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan subbidang usaha;
5. Tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan subbidang usaha;
6. Dokumen sistem manajemen mutu sesuai SNI ISO 17024 series;
7. Pedoman pelaksanaan sert i f ikasi k o m p e t e n s i t e n a g a t e k n i k ketenagalistrikan;
9. Sura t pe rnya taan /komi tmen dar i manajemen puncak untuk membuat sistem informasi sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang terintegrasi dengan sistem informasi DJK;
10. Tempat uji kompetensi yang dimiliki atau yang disewa; dan
IV. Klasifikasi Usaha Jasa Sertifikasi K o m p e t e n s i Te n a g a Te k n i k Ketenagalistrikan
Klasifikasi Usaha Jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Klasifikasi Usaha Jasa
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik
V. Kualifikasi Usaha Jasa Sertifikasi K o m p e t e n s i T e n a g a T e k n i k Ketenagalistrikan
Kualifikasi Usaha Jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan untuk semua bidang dapat dilihat padaTabel 1.
Tabel 1.Kualifikasi Usaha Jasa
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik
Pembangkit Transmisi Distribusi InstalasiPemanfaatan
JENISUSAHA
BIDANG
SUBBIDANG
Konsultansi, Pembangunan & Pemasangan, Pemeriksaan & Pengujian, Pengoperasian, Pemeliharaan,
Litbang, Diklat, Lab, Penguji, Asesor Ketenagalistrikan, Usaha lain yang terkait langsung dengan BIDANG Usaha Penunjang
NO. KUALIFIKASI
KEMAMPUAN USAHA KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN
KEKAYAAN BERSIH (Rp)
BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)
KOMPETENSI PENANGGUNG
JAWAB TEKNIKPER SUBBIDANG
KOMPETENSI
TENAGA TEKNIKPER SUBBIDANG
1. KECIL50.000.000,00
s.d.150.000.000,00
maksimum50.000.000,00
minimum 1 orang dengan kompetensi asesor
minimum 1 orang dengan kompetensi minimum asesor
2. MENENGAH
lebih dari150.000.000,00
s.d.
500.000.000,00
maksimum200.000.000,00
minimum 1 orang dengan kompetensi asesor
minimum 2 orang dengan kompetensi minimum asesor
3. BESAR lebih dari
500.000.000,00maksimum
tidak terhinggaminimum 1 orang dengan
kompetensi asesorminimum 3 orang dengan kompetensi
minimum asesor