4

bireuenkab.go.idbireuenkab.go.id/unduh/opini-bpk/1412342841Opini BPK atas LKPD TA 2013.pdfBadan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Download PDF Report

Upload
ledien
View
233
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: bireuenkab.go.idbireuenkab.go.id/unduh/opini-bpk/1412342841Opini BPK atas LKPD TA 2013.pdfBadan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Page 2: bireuenkab.go.idbireuenkab.go.id/unduh/opini-bpk/1412342841Opini BPK atas LKPD TA 2013.pdfBadan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Page 3: bireuenkab.go.idbireuenkab.go.id/unduh/opini-bpk/1412342841Opini BPK atas LKPD TA 2013.pdfBadan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Page 4: bireuenkab.go.idbireuenkab.go.id/unduh/opini-bpk/1412342841Opini BPK atas LKPD TA 2013.pdfBadan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK

Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK

Documents

Ketua - bpk.go.id · dan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK harus menyusun standar pemeriksaan yang dapat menampung hal

Ketua - bpk.go.id · dan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK harus menyusun standar pemeriksaan yang dapat menampung hal

Documents

DAFTAR ISI...1 I. Latar Belakang SESUAI dengan ketentuan Pasal 11 huruf a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD,

DAFTAR ISI...1 I. Latar Belakang SESUAI dengan ketentuan Pasal 11 huruf a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD,

Documents

Laporan Keuangan (BPK) Kab. Muara Enim 2007

Laporan Keuangan (BPK) Kab. Muara Enim 2007

Documents

Peraturan BPK RI_2007_No 01_Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Peraturan BPK RI_2007_No 01_Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Documents

UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negararbkunwas.menpan.go.id/images/pedoman/akuntabilitas_UUno17tahun2013.pdf · dhendianto-birohukum bpk-ri/5/26/2008 1 undang-undang republik

UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negararbkunwas.menpan.go.id/images/pedoman/akuntabilitas_UUno17tahun2013.pdf · dhendianto-birohukum bpk-ri/5/26/2008 1 undang-undang republik

Documents

Pentingnya Audit BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah

Pentingnya Audit BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah

Documents

BPK RI menyampaikan makalah dengan judul "Revitalisasi Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Mewujudkan Kualitas Belanja Daerah' Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004

BPK RI menyampaikan makalah dengan judul "Revitalisasi Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Mewujudkan Kualitas Belanja Daerah' Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004

Documents

LKPD.pdf · Tanggung Jawab BPK Tanggung _iawab BPK Illituk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkar, Standar

LKPD.pdf · Tanggung Jawab BPK Tanggung _iawab BPK Illituk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkar, Standar

Documents

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI D.I.YOGYAKARTA EDISI II · Keuangan serta perlindungan konsumen dan masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI D.I.YOGYAKARTA EDISI II · Keuangan serta perlindungan konsumen dan masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan

Documents

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. LKPD... · Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. LKPD... · Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan

Documents

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMUT DIDATANGI ...4 Tahun Ketiga / Edisi Juni 2011 S esuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan,

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMUT DIDATANGI ...4 Tahun Ketiga / Edisi Juni 2011 S esuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan,

Documents

laporan khusus auDIT kEuanGan auDIT kInErja - bpk.go.id · PDF filelaporan khusus auDIT kEuanGan auDIT kInErja Mencari Dua anggota BPK Laporan Keuangan LPS TA-2015 ... internal BPK

laporan khusus auDIT kEuanGan auDIT kInErja - bpk.go.id · PDF filelaporan khusus auDIT kEuanGan auDIT kInErja Mencari Dua anggota BPK Laporan Keuangan LPS TA-2015 ... internal BPK

Documents

Peranan Badan Pemeriksa Keuangan dalam - bpk.go.id · Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945, yang disusun oleh the founding fathers kita menugaskan BPK sebagai satu-satunya auditor

Peranan Badan Pemeriksa Keuangan dalam - bpk.go.id · Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945, yang disusun oleh the founding fathers kita menugaskan BPK sebagai satu-satunya auditor

Documents

Peran BPK Dalam Mendukung Good Governance filebelanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka

Peran BPK Dalam Mendukung Good Governance filebelanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka

Documents

laporan hasil pemeriksaan bpk ri atas laporan keuangan

laporan hasil pemeriksaan bpk ri atas laporan keuangan

Documents

UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara - sipepi.bkn.go.idsipepi.bkn.go.id/assets/files/dasar_hukum_proper/UU_17_tahun2003.pdf · dhendianto-birohukum bpk-ri/5/26/2008 1 undang-undang

UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara - sipepi.bkn.go.idsipepi.bkn.go.id/assets/files/dasar_hukum_proper/UU_17_tahun2003.pdf · dhendianto-birohukum bpk-ri/5/26/2008 1 undang-undang

Documents

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan | BPK Perwakilan ... · administrasi keuangan, serta menyusun laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan pertanggung jawaban pengelolaan

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan | BPK Perwakilan ... · administrasi keuangan, serta menyusun laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan pertanggung jawaban pengelolaan

Documents

LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN …

LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN …

Documents

SKRIPSI PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DALAM

SKRIPSI PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DALAM

Documents

BPK RI Perwakilan Provinsi SULAWESI UTARA · 2014. 1. 23. · Undang-Undang Nor or 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tar ggung jawab Keuangan ... Rpt (46.141.155.960/00)

BPK RI Perwakilan Provinsi SULAWESI UTARA · 2014. 1. 23. · Undang-Undang Nor or 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tar ggung jawab Keuangan ... Rpt (46.141.155.960/00)

Documents

DAFTAR ISI - bpk.go.id · BPK LHP SPI – LKPP TAHUN 2015 1 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDOSESIA RESUME LAPORAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN Berdasarkan Undang-Undang (UU)

DAFTAR ISI - bpk.go.id · BPK LHP SPI – LKPP TAHUN 2015 1 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDOSESIA RESUME LAPORAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN Berdasarkan Undang-Undang (UU)

Documents

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur | Informasi seputar BPK ...€¦ · Jombang Tahun Anggaran 2008. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Mengingat Daerah-Daerah

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur | Informasi seputar BPK ...€¦ · Jombang Tahun Anggaran 2008. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Mengingat Daerah-Daerah

Documents

B Pi Keuangan - BPK RI

B Pi Keuangan - BPK RI

Documents

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Keuangan

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Keuangan

Documents

ppid.sragenkab.go.idppid.sragenkab.go.id/wp-content/uploads/LHP-opini-BPK-TA.2017.pdfTanggungJawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

ppid.sragenkab.go.idppid.sragenkab.go.id/wp-content/uploads/LHP-opini-BPK-TA.2017.pdfTanggungJawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Documents

Scanned by CamScanner - PPID Kota Bandung · Tanggungjawab BPK Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan

Scanned by CamScanner - PPID Kota Bandung · Tanggungjawab BPK Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan

Documents

NOMOR: 09 2009 - jdih.menpan.go.id · Selain diatur di dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), pengelolaan TLHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur di dalam Undang-undang

NOMOR: 09 2009 - jdih.menpan.go.id · Selain diatur di dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), pengelolaan TLHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur di dalam Undang-undang

Documents

TEMPO dOElOE Kongres INTOSAI Perkuat Posisi BPK...Pada waktu itu, kedudukan Dewan Pengawas Keuangan sudah tercantum dalam pasal 44, 80, 81, 112, dan 116 Undang-Undang Dasar Sementara

TEMPO dOElOE Kongres INTOSAI Perkuat Posisi BPK...Pada waktu itu, kedudukan Dewan Pengawas Keuangan sudah tercantum dalam pasal 44, 80, 81, 112, dan 116 Undang-Undang Dasar Sementara

Documents

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - kuningankab.go.id · Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - kuningankab.go.id · Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan

Documents