• Home

  • Documents

  • BPK RI menyampaikan makalah dengan judul "Revitalisasi Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
11

BPK RI menyampaikan makalah dengan judul "Revitalisasi Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Mewujudkan Kualitas Belanja Daerah' Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004

  • Upload
    others

  • View
    25

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BPK RI menyampaikan makalah dengan judul "Revitalisasi Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Mewujudkan Kualitas Belanja Daerah' Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Page 2: BPK RI menyampaikan makalah dengan judul "Revitalisasi Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Mewujudkan Kualitas Belanja Daerah' Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Page 3: BPK RI menyampaikan makalah dengan judul "Revitalisasi Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Mewujudkan Kualitas Belanja Daerah' Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Page 4: BPK RI menyampaikan makalah dengan judul "Revitalisasi Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Mewujudkan Kualitas Belanja Daerah' Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Page 5: BPK RI menyampaikan makalah dengan judul "Revitalisasi Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Mewujudkan Kualitas Belanja Daerah' Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Page 6: BPK RI menyampaikan makalah dengan judul "Revitalisasi Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Mewujudkan Kualitas Belanja Daerah' Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Page 7: BPK RI menyampaikan makalah dengan judul "Revitalisasi Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Mewujudkan Kualitas Belanja Daerah' Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Page 8: BPK RI menyampaikan makalah dengan judul "Revitalisasi Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Mewujudkan Kualitas Belanja Daerah' Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Page 9: BPK RI menyampaikan makalah dengan judul "Revitalisasi Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Mewujudkan Kualitas Belanja Daerah' Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Page 10: BPK RI menyampaikan makalah dengan judul "Revitalisasi Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Mewujudkan Kualitas Belanja Daerah' Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Page 11: BPK RI menyampaikan makalah dengan judul "Revitalisasi Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Mewujudkan Kualitas Belanja Daerah' Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 … fileBadan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 … fileBadan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung

Documents
BAB 13 REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH fileUntuk mempercepat proses desentralisasi dan penguatan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU)

BAB 13 REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH fileUntuk mempercepat proses desentralisasi dan penguatan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU)

Documents
BPK RI · ayat 2. Posisi BPK pun sejajar dengan Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan KY. Pada era ini lahirlah paket tiga undang‐ undang terkait keuangan negara yang menyokong fungsi

BPK RI · ayat 2. Posisi BPK pun sejajar dengan Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan KY. Pada era ini lahirlah paket tiga undang‐ undang terkait keuangan negara yang menyokong fungsi

Documents
Peran BPK Dalam Mendukung Good Governance filebelanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka

Peran BPK Dalam Mendukung Good Governance filebelanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka

Documents
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara - sipepi.bkn.go.idsipepi.bkn.go.id/assets/files/dasar_hukum_proper/UU_17_tahun2003.pdf · dhendianto-birohukum bpk-ri/5/26/2008 1 undang-undang

UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara - sipepi.bkn.go.idsipepi.bkn.go.id/assets/files/dasar_hukum_proper/UU_17_tahun2003.pdf · dhendianto-birohukum bpk-ri/5/26/2008 1 undang-undang

Documents
Peranan Badan Pemeriksa Keuangan dalam - bpk.go.id · Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945, yang disusun oleh the founding fathers kita menugaskan BPK sebagai satu-satunya auditor

Peranan Badan Pemeriksa Keuangan dalam - bpk.go.id · Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945, yang disusun oleh the founding fathers kita menugaskan BPK sebagai satu-satunya auditor

Documents
Hinderordonantie - BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung ... · Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman ... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan

Hinderordonantie - BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung ... · Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman ... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan

Documents
REVITALISASI MESIN BUBUT ABSTRAK REVITALISASI MESIN …

REVITALISASI MESIN BUBUT ABSTRAK REVITALISASI MESIN …

Documents
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat | BPK Perwakilan ......2. 3. Undang-'Jndant' Natnor 27 1050 tentang Penetapp.n Undano- ... Penganggaran dan Pertanggungiawaban. Penggunaan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat | BPK Perwakilan ......2. 3. Undang-'Jndant' Natnor 27 1050 tentang Penetapp.n Undano- ... Penganggaran dan Pertanggungiawaban. Penggunaan

Documents
SEBAGAI AMANAT UNDANG-UNDANG - BPK Perwakilan …bandung.bpk.go.id/files/2016/05/Penerapan-SAP-Basis-Akrual-Amanat... · Tulisan Hukum/Nonih Rimadewi/Umum 1 PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI

SEBAGAI AMANAT UNDANG-UNDANG - BPK Perwakilan …bandung.bpk.go.id/files/2016/05/Penerapan-SAP-Basis-Akrual-Amanat... · Tulisan Hukum/Nonih Rimadewi/Umum 1 PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI

Documents
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan · Dewan Perwakilan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPD, adatah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Undang-Undang

BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan · Dewan Perwakilan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPD, adatah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Undang-Undang

Documents
Revitalisasi Bpk

Revitalisasi Bpk

Business
PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK - BPK RI Perwakilan …manokwari.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/09/Peraturan-Daerah-K... · b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun

PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK - BPK RI Perwakilan …manokwari.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/09/Peraturan-Daerah-K... · b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun

Documents
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat | BPK Perwakilan ......(Lembaran Negara Republik Indo esia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rep lik Indonesia Nomor 4844 ) ; Undang—Undang

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat | BPK Perwakilan ......(Lembaran Negara Republik Indo esia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rep lik Indonesia Nomor 4844 ) ; Undang—Undang

Documents
NOMOR: 09 2009 - jdih.menpan.go.id · Selain diatur di dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), pengelolaan TLHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur di dalam Undang-undang

NOMOR: 09 2009 - jdih.menpan.go.id · Selain diatur di dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), pengelolaan TLHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur di dalam Undang-undang

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN …kamuskeuangandaerah.com/images/a/a5/UU_15_tahun_2006_(BPK... · 2013-04-15 · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2006

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN …kamuskeuangandaerah.com/images/a/a5/UU_15_tahun_2006_(BPK... · 2013-04-15 · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2006

Documents
Peran BPK Dalam Mendukung Good Governance · Dalam rangka menciptakan kebebasan dan kemandirian sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, BPK telah mengajukan Rancangan

Peran BPK Dalam Mendukung Good Governance · Dalam rangka menciptakan kebebasan dan kemandirian sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, BPK telah mengajukan Rancangan

Documents
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat | BPK Perwakilan ......PP No. 14 Tahun 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/ DAERAH Men at I. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat | BPK Perwakilan ......PP No. 14 Tahun 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/ DAERAH Men at I. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar

Documents
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara | BPK RI Perwakilan … · Izin Undang-Undang Gangguan (HO) adalah Izin yang diperlukan untuk mendirikan tempat-tempat usaha yang dijalankan

BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara | BPK RI Perwakilan … · Izin Undang-Undang Gangguan (HO) adalah Izin yang diperlukan untuk mendirikan tempat-tempat usaha yang dijalankan

Documents
Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI...Otoritas Nasional, adalah Otoritas Nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan

Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI...Otoritas Nasional, adalah Otoritas Nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan

Documents
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN...dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, BPK telah

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN...dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, BPK telah

Documents
IMPLIKASI YURIDIS BATALNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 9 …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25037/1/Siti... · 5. Yang tercinta ayahanda Bpk. Sa’ari Suhaimi, Alm. terimakasih

IMPLIKASI YURIDIS BATALNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 9 …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25037/1/Siti... · 5. Yang tercinta ayahanda Bpk. Sa’ari Suhaimi, Alm. terimakasih

Documents
BPK RI Perwakilan Provinsi SULAWESI UTARA · 2016. 1. 7. · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Perundang-Undangan Peraturan ... Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

BPK RI Perwakilan Provinsi SULAWESI UTARA · 2016. 1. 7. · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Perundang-Undangan Peraturan ... Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

Documents
KATA SAMBUTAN - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/puskajiakn/ringkasan-telaahan/... · Memenuhi amanat konstitusi Pasal 23E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, hasil pemeriksaan BPK

KATA SAMBUTAN - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/puskajiakn/ringkasan-telaahan/... · Memenuhi amanat konstitusi Pasal 23E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, hasil pemeriksaan BPK

Documents
MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG …palangkaraya.bpk.go.id/ujdih/asset/materi/matrikperbandingan/Matriks... · seksi informasi hukum – ditama binbangkum bpk ri 1 matriks

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG …palangkaraya.bpk.go.id/ujdih/asset/materi/matrikperbandingan/Matriks... · seksi informasi hukum – ditama binbangkum bpk ri 1 matriks

Documents
Diterbitkan oleh - Yayasan BPK PENABURbpkpenabur.or.id/wp-content/uploads/2015/10/jurnal-No10-Thn7-Juni... · Resensi Buku: Pendidikan Karakter ... alam Undang-Undang No. 20 Tahun

Diterbitkan oleh - Yayasan BPK PENABURbpkpenabur.or.id/wp-content/uploads/2015/10/jurnal-No10-Thn7-Juni... · Resensi Buku: Pendidikan Karakter ... alam Undang-Undang No. 20 Tahun

Documents
MENGENAL LEBIH DEKAT BPK · 2020. 2. 27. · Apa dasar hukum BPK? Keberadaan BPK pertama-tama ditetapkan oleh Undang Undang Dasar 1945. Pasal 23 ayat (5) UUD memuat amanat: “Untuk

MENGENAL LEBIH DEKAT BPK · 2020. 2. 27. · Apa dasar hukum BPK? Keberadaan BPK pertama-tama ditetapkan oleh Undang Undang Dasar 1945. Pasal 23 ayat (5) UUD memuat amanat: “Untuk

Documents
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negararbkunwas.menpan.go.id/images/pedoman/akuntabilitas_UUno17tahun2013.pdf · dhendianto-birohukum bpk-ri/5/26/2008 1 undang-undang republik

UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negararbkunwas.menpan.go.id/images/pedoman/akuntabilitas_UUno17tahun2013.pdf · dhendianto-birohukum bpk-ri/5/26/2008 1 undang-undang republik

Documents
Landasan Hukum Program Pengembangan Undang-undang No. … Pengembangan Sumber Benih di... · Landasan Hukum Undang-undang No ... BPK SILIN, HTI DAN HTR ... •Siapa yang dilayani

Landasan Hukum Program Pengembangan Undang-undang No. … Pengembangan Sumber Benih di... · Landasan Hukum Undang-undang No ... BPK SILIN, HTI DAN HTR ... •Siapa yang dilayani

Documents
ppid.sragenkab.go.idppid.sragenkab.go.id/wp-content/uploads/LHP-opini-BPK-TA.2017.pdfTanggungJawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

ppid.sragenkab.go.idppid.sragenkab.go.id/wp-content/uploads/LHP-opini-BPK-TA.2017.pdfTanggungJawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Documents