DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ............................................................................................................ 1

BAB I PENDAHULUAN 2

1.1 Latar Belakang 2

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD

7

2.2 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 12

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 18

3.1 Tujuan Renja SKPD 18

3.2 Sasaran Renja SKPD 18

3.3 Program dan Kegiatan 19

BAB IV Penutup 22

/

1

BAB IPENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANGRencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan

penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun

2014. Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011 – 2016 Kabupaten Kulon Progo sebagaimana

yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional serta undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun

2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas, antara lain :

a. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;

b. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana

yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta

rekonstruksi secara adil dan setara;

c. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

d. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah

e. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan peyelenggaraan penanggulangan bencana

berdasarkan peraturan perundang-undangan;

f. Melaksanakan, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan

barang;

g Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja daerah, Anggaran Pendapatan dan belanja Negara dan

sumbangan pihak lain yang sah serta tidak mengikat;

h Melaksanakan kewajiban lain sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan;

dan

i Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Bupati setiap

bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.

2

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan

penanganan pengungsi secara cepat, tepat, efektif dan efisien; dan

.b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penangulangan bencana secara

terencana, terpadu dan menyeluruh.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Kulon Progo memiliki tugas peran sentral dalam Manajemen

Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kulon Progo. Visi “Mewujudkan Ketangguhan dan

Kesiapsiagaan Kulon Progo dalam Menghadapi Bencana“ diharapkan dapat terwujud.

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kulon Progo menyusun Rencana Kerja tahun 2014 dengan maksud

meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo, bahwa dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja ( Renja ).

Proses Penyusunan Rencana Kerja sebagai berikut :

1. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD;

2. Kepala SKPD menyusun Rancangan Rencana Kerja ( Renja ) SKPD sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada rancangan awal RKPD dan

berpedoman pada Rencana Strategis ( Renstra ) SKPD

3. SKPD atau Gabungan SKPD membahas rancangan awal Renja SKPD dalam Forum

SKPD / Gabungan SKPD. Selanjutnya disusun menjadi Rancangan Renja SKPD yang

telah disempurnakan;

4. Kepala Bappeda mengkoordinir penyusunan rancangan SKPD dengan verifikasi dan

sinkronisasi dari Rancangan Renja SKPD yang telah disempurnakan;

5. Rancangan RKPD dibahas dalam Munsrembang RKPD yang diikuti oleh unsur-unsur

stakeholder pembangunan;

6. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Munsrembang;

7. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2014 merupakan

penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 -2016 merupakan bagian dari

sub system dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN.

Secara teknis hubungan Renja SKPD dan RKPD dengan dokumen perencanaan

lainnya dijelaskan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan dan Pe

raturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pelaksa

naan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.Penyusun

an Renja SKPD mengacu pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2016 dan

harus memperhatikan dokumen – dokumen perencanaan lainnya. Hal ini bertujan untuk

3

menjaga konsistensi pelaksanaan Pembangunan Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM1. Landasan Idiil : Pancasila

2. Landasan Konstitusional : UUD 1945

3. Landasan Operasional

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (2005 – 2025);

e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis

Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014.

i. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

no 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

j. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 Tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;

l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun

2005 – 2025;

m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan

Pemerintah Daerah;

n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2010 Tentang

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);

4

p. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja ini adalah untuk menempatkan program

Penganggulangan Bencana menjadi bagian tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Kulon Progo tahun 2011-2016, Rencana Tata Ruang Wilayah dan memberikan gambaran

yang menyeluruh terhadap upaya pengurangan resiko bencana dalam pembangunan.

Tujuan Internal:

1. Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan

2. Menyediakan dokumen acuan bagi BPBD Kabupaten Kulon Progo dalam

merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan pada setiap

tahunnya yang bersumber baik dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan sumber

pembiayaan APBN maupun masyarakat.

3. Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan kegiatan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam masa sekarang

dan yang ingin dicapai pada periode satu tahun ke depan, sekaligus tujuan yang

ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo.

4. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur di BPBD Kabupaten Kulon Progo

dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional

tahunan.

5. Sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur di BPBD Kabupaten Kulon Progo

dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Tujuan External:

1. Memberikan masukan-masukan terhadap upaya pembangunan Kabupaten

Kulonprogo yang berorientasi untuk Pembangunan yang mengurangi kerentanan

terhadap bencana.

2. Memberikan arah kebijakan terhadap upaya penanggulangan bencana, baik dalam

kondisi pra bencana, saat bencana, maupun pasca bencana.

3. Memberikan gambaran bagi masyarakat dan pihak swasta daerah bahwa

Pemerintah Daerah Kulon Progo memiliki concern yang besar terhadap upaya

Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kulon Progo.

4. Mensinergikan program-program dan kegiatan penanggulangan bencana dengan

program-program dan kegiatan lain yang berkaitan erat dengan upaya-upaya

peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengadapi ancaman resiko bencana, baik

di SKPD lain, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat.

5

5. Terwujudnya dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk fasilitasi, sinkronisasi

dan dukungan anggaran program penanggulangan bencana yang berkelanjutan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD Tahun 2014 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Isu – isu Penting Penyelengggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN3.1 Tujuan Renja SKPD

3.2 Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

6

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

1. Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah :a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

dengan Kegiatan :

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, realisasi target kinerja

hanya tercapai 45%.

b. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alamdengan Kegiatan :

Penyusunan Formulasi Kebijakan Penannggulangan Bencana Daerah

realisasi target kinerja hanya 50 %

2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik

3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas / operasional

4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

7) Penyediaan ATK

8) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dokumen

9) Penyediaan Komponen Instalasi Kantor

10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

11) Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat

12) Penyediaan Dana Untuk Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

13) Penyediaan Dana Untuk Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

14) Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

1) Pengadaan Meubelair

2) Pengadaan Peralatan Kantor

3) Pengadaan Perlengkapan Kantor

4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

6) Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Kantor

7

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :

1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

d. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD, dengan kegiaan :

1) Penyusunan Rentra SKPD

2) Penyusunan Rencana Kerja SKPD

e. Program Pengawasan Dan Pengendalian Program, dengan kegiatan :

1) Monev, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

f. Program Keamanan dan Kenyamana Lingkungan, dengan kegiatan :

1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

g. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, dengan kegiatan :

1) Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

2) Penetapan Aspek-aspek Kebencanaan Dalam Pembangunan Daerah Bencana

3) Pemberdayaan TRC Dalam Mitigasi dan Kesiapsiagaan

h. Program Respon tanggap Darurat, dengan kegiatan :

1) Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam

i. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi bencana, dengan kegiatan :

1) Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan, kerusakan dan Kerugian Akibat

Bencana

3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah tidak ada

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Program / Kegiatan

a. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, realisasi target kinerja

hanya tercapai 45%.Hal ini disebabkan penambahan pemasangan pesawat telpon

tahun 2012 belum memungkinkan karena jaringan kabel wilayah Kabupaten Kulon

Progo penuh ( sesuai surat telkom nomor : C Tel36/Yn.000/RE4-D2501B7/2012

tanggal 7 Desember 2012) dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2012 baru

bisa membeli pesawat telepon.

b. Penyusunan Formulasi Kebijakan Penannggulangan Bencana Daerah realisasi

target kinerja hanya 50 %. Hal ini disebabkan Honor dan Biaya Operasional Unsur

Pengarah tahun 2012 tidak dibayarkan karena Unsur Pengarah baru terbentuk

pada tanggal 20 November 2012.

8

Capaian Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012

Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo

dijabarkan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana

Daerah yang rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantorana. Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat 12 bulan

b. Terbayarnya Belanja Listrik, Telepon dan Air 12 bulan

c. Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 unit

d. Tersedianya Biaya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas roda 4

( Mobil PBK sebanyak 2 unit, Mobil Operasional sebanyak 2 unit ) dan roda 2

sebanyak 4 unit,

e. Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang 12 bulan

f. Tersedianya Alat Kbersihan Kantor 12 bulan

g. Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja 2 unit

h. Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor 12 bulan

i. Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Dokumen Kantor 12 bulan

j. Tersedianya Komponen Instalansi Listrik Kantor 12 bulan

k. Tersedianya Biaya Langganan Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat 12 bulan

l. Tersedianya Makanan dan Minuman untuk rapat 12 bulan

m. Tersedianya Dana Untuk Perjalanan Dinas Keluar Daerah 12 bulan

n. Tersedianya Dana Untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 bulan

o. Tersedianya Dana Untuk Pembayaran Tenaga Kontrak 12 bulan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatura. Tersedianya Dana Belanja Modal Meja Kerja, Kursi Kerja, Almari Kayu, Rak Kayu

13 buah

b. Tersedianya Dana untuk Belanja Modal Peralatan Kantor Berupa Komputer

sebanyak 2 Unit dan Printer sebanyak 2 unit

c. Tersedianya Dana untuk Belanja Modal Filling Kabinet, Kipas Angin, 3 buah

d. Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 12 bulan

e. Biaya Operasional Pemeliharaan Kendaraan Dinas serta BBM Rutin dan BBM

Kegiatan 12 bulan

f. Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Kantor 3 unit

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3

buku

b. Terpenuhinya Pelaporan Keuangan Semesteran 6 buku

9

4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPDa. Tersusunnya Renstra SKPD 3 buku

b. Tersusunnya Rencana Kerja SKPD 3 buku

5. Program Pengawasan dan Pengendalian Programa. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program dan Kegiatan SKPD

12 bulan

6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungana. Terlaksananya Pertolongan Bahaya Kebakaran dan Pencarian Korban 12 bulan

7. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alama. Terlaksananya Sosialisasi Bencana Alam 9 kali

b. Penetapan Aspek-aspek Kebencanaan dalam Pembangunan Daerah Bencana 2

kali

c. Terlaksananya Piket TRC di BPBD 12 bulan

d. Terbitnya Peraturan Bupati tentang Unsur Pengarah 12 bulan

8. Program Respon Tanggap Darurata. Terlaksananya Respon Pemerintah Terhadap Kejadian Bencana Alam 12 bulan

9. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencanaa. Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Kerusakan dan Kerugian

Akibat Bencana 12 bulan

Rencana Tahun 2013

Capaian Kinerja yang sudah ditetapkan

Pengukuran kinerja kegiatan dihitung dengan membandingkan rencana kegiatan yang

tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan tahun 2013 dibandingkan dengan Pelaksanaan

Kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) tahun 2013.

Kegiatan Kantor Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Kulon Progo di Tahun

Anggaran 2013 dan nilai capaian kegiatannya sebagai berikut :

No KEGIATAN TARGET KINERJA

1 2 3A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat100 lembar @ 3000 dan 120lembar @

6000

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / 9 unit

10

Operasional

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 orang

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan

6, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4 unit

7. Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan

8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan

9.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

12 bulan

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan 12 bulan

11. Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan

12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 12 bulan

13. Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 12 bulan

14. Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap 1 orang

15. Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 1 orang

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

16. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 5 buah

17. Pengadaan Mebeleur 15 buah

18. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 9 unit

19. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3 buah

C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

19. Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD 10 buku

20. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 4 buku

D Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

21. Penyusunan Rencana Kerja SKPD 6 buku

E Program Pengawasan dan Pengendalian Program

22.Monitoring, Evaluasi. Pengendalian dan Pelaksanaan program dan Kegiatan

12 bulan

F Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

23. Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 12 bulan

G Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

24. Pemberdayaan PUSDATIN / PUSDALOPS 12 bulan

25. Sosialisasi dan Pemantauan Potensi Bencana 10 kali

11

H Program Respon Tangap Darurat

26. Penanganan Tanggap Darurat Bencana 12 bulan

27. Manajemen Listribusi logistik dan Prasarana 12 bulan

28. Penilaian Kerusakan, Kerugian Akibat Bencana 12 bulan

I Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana

29 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 12 bulan

2.2 Isu – isu Penting Penyelengggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.2.1 Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD dan Hal Kritis Yang Terkait dengan Pelayanan SKPD

Pelayanan tahun 2011 lebih bersifat parsial dan belum terencana dengan

baik. Hal tersebut disebabkan oleh Anggaran dan tujuan BPBD ditetapkan sebelum

lahirnya Peraturan daerah nomor 11 tahun 2010 tentang Pembentukan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah yang mengakibatkan tidak didukungnya tujuan

organisasi dengan anggaran biaya yang sudah ditetapkan.Sehingga pelayanan

2011 masih jauh panggang dari api karena proses penganggaran yang mendahului

perda menyebabkan anggaran tidak mengakomodir sebagian amanat perda.

Kabupaten Kulon Progo memiliki 8 ancaman bencana berupa : longsor, banjir,

angin puting beliung, kekeringan, gempa bumi, ancaman tsunami, kebakaran, dan

banjir lahar dingin. Walaupun Kulon Progo adalah daerah yang rawan bencana, sulit

untuk mengukur kinerja pelayanan BPBD dalam penanggulangan bencana.

Karakterstik satu jenis bencana berbeda dengan bencana yang lain sehingga

penanganannya berbeda. Selain itu bencana merupakan hal yang rumit dan tidak

dapat diprediksi dengan pasti.

Salah satu kinerja yang dapat diukur pada tahun 2011 adalah

Penanggulangan Kebakaran karena tugasnya ikut dilimpahkan ke BPBD. Sejauh ini

BPBD mampu memenuhi SPM dalam Penanggulangan Kebakaran walaupun

banyak kasus kebakaran yang tidak tertangani di luar Wilayah Manajemen

Kebakaran (WMK) akibat keadaan geografis dan keterbatasan peralatan. Untuk

saat ini di Kabupaten Kulon Progo hanya memiliki 1 Wilayah Manajemen Kebakaran

saja.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 Tanggal 19 Desember

Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam

Negeri Kabupaten/kota dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2011

Tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Penanggulangan Bencana Kebakaran

serta menurut Kepmeneg PU Nomor 11/KPTS/2000 Tentang Ketentuan Teknis

Manajemen Kebakaran Perkotaan, maka suatu kota perlu membentuk WMK

(Wilayah Manajemen Kebakaran). Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah

12

tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK. Daerah Layanan WMK

ditentukan oleh waktu tanggap, dengan ketentuan tidak lebih dari 15 (lima belas )

menit.Berdasar ketentuan ini Kepmeneg menetapkan bahwa daerah layanan dalam

setiap WMK tidak boleh melebihi radius 7,5 km.Di luar daerah tersebut

dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi. Daerah yang sudah terbangun harus

mendapat perlindungan oleh mobil pemadam kebakaran yang pos terdekatnya

berada dalam jarak 2,5 km dan berjarak 3,5 km dari sektor.

Akan tetapi dengan adanya Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang

Perubahan atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota terdapat perubahan

dalam menentukan WMK, dimana pembentukan per 1 (satu) WMK ditentukan

cakupan luas maximal masing-masing kawasan. Pada pemukiman perkotaan

dengan luas 100 km2 atau 10.000 ha, pemukiman pedesaan dengan luas 250 km2

atau 25.000 ha, pada lingkungan kawasan industri dan / atau pabri dengan luas 25

km2 atau 2.500 ha, pada kawasan hutan dengan luas 1000 km2 atau 100.000 ha

dan lahan dengan luas 250 km2 atau 25.000 ha, dibentuklah masing-masing 1

(satu) WMK.

Sehingga apabila tidak berbenah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kulon Progo tidak dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

2.2.2 Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi SKPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan SKPD baru, yang baru

dua tahun lebih menjalankan fungsi penanggulangan bencana. Bisa dikatakan

bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah memulai tugas penanggulangan

bencana bukan saja dari 0 (nol) tetapi beranjak dari – (minus). Berbagai macam

kejadian dan dampak bencana sebelum lahirnya Badan Penanggulangan Bencana

Daerah dibebankan kepada badan Penanggulangan Bencana Daerah. Belum lagi

kejadian bencana pasca lahirnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga

sudah sangat menguras berbagai sumber daya di Badan Penanggulangan Bencana

Daerah. Sebagai SKPD baru dengan tugas yang demikian berat, semaunya dijalani

dengan trial and error. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi oeh badan

Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Kulon Progo adalah :

a. Dalam kebijakan Penanggulangan Bencana :

i. Belum adanya landasan hukum berkait penanggulangan bencana yang

komprehensif di Kabupaten Kulon Progo.

ii. Sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana dari

pendekatan responsif ke pendekatan preventif.

13

iii. Pengurangan resiko bencana belum menjadi landasan dasar

pembangunan padahal hampir semua daerah di Kulon Progo rentan

bencana.

iv. Penanggulangan bencana masih bersifat sektoral dan kondisional, perlu

sinkronisasi program dan kegiatan berkait pengurangan resiko bencana.

v. Keberpihakan Pengurangan Resiko Bencana dalam pembangunan.

vi. Banyaknya peraturan yang saling menghambat upaya Penanggulangan

Bencana

b. Dalam aspek Kelembagaan

i. Belum lengkapnya unsur kelembagaan yaitu Unsur Pengarah. Unsur

Pengarah yang ada baru yang berasal dari PNS yang susunan

keanggotaannya sesuai dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor

383 Tahun 2012. Sedangkan Unsur Pengarah yang anggotanya non

PNS belum ada.

ii. Badan Penanggulangan Bencana Daerah relatif baru berdiri, sehingga

masih banyak belajar untuk melaksanakan penanggulangan bencana

secara ideal.

iii. Aspek-aspek penunjang kelembagaan seperti PUSDALOPS dan TRC

sudah ada , tetapi masih ada kendala berupa keterbatasan peralatan

yang dimiliki.

iv. Masih adanya program kebencanaan di SKPD lain ( overlapping ) dan

tidak sinkron.

c. Dalam aspek Ketugasan

i. Upaya Penanggulangan Bencana masih disikapi dengan cara yang

sama dengan ketugasan lain, tidak ada perkeualian.

ii. Bencana yang datang tidak terduga, sehingga harus melaksanakan

fungsi kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat yang mumpuni.

iii. Paradigma penanganan bencana yang masih cenderung bersifat

responsive sehingga menimbulkan dampak yang besar.

iv. Masih minimnya relawan siaga bencana

v. Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang sekiranya akan membutuhkan biaya

yang cukup besar.

vi. Belum ada dukungan sumber daya yang memadai, jumlah anggaran,

prosedur, peralatan, sarana dan prasarana, personil.

vii. Laporan kejadian bencana yang masih belum mutakhir, sehngga

menyulitkan proses tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi

pasca bencana

2.2.3 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD2.2.3.1 Tantangan

Semakin disadari dampak dari kejadian bencana serta

meningkatnya kwantitas kejadian bencana dari tahun ke tahun di

14

Kabupaten Kulon Progo membuat penanggulangan bencana menjadi

perhatian dalam Rencana Pembangunan. Oleh sebab itu Pemerintah

Kabupaten Kulon Progo membentuk Badan Penanggulangan Bencana

yang diharapkan menjadi SKPD sentral dalam upaya penanggulangan

bencana.

Selain meningkatnya kwantitas jumlah kejadian bencana,

Kabupaten Kulon Progo ke depan memiliki kompleksitas permasalahan

yang meningkat akibat pembangunan. Oleh karena itu upaya

penanggulangan bencana juga harus ditingkatkan dengan upaya

pendekatan yang strategis.

Meskipun ada beberpa Rencana Kerja tahun 2011 yang sudah

terlaksana, secara umum pelaksanaan penanggulangan bencana 2011

bisa dikatakan masih jauh panggang dari api. Masalah di tahun 2011

masih berkutat pada hal-hal yang terkait kelembagaan. Secara umum,

Badan Penanggulangan bencana Daerah dengan segala keterbatasan

yang ada (sampai saat ini) sudah bekerja secara maksimal dalam upaya

Penanggulangan bencana. Ada beberapa mimpi dari upaya

penanggulangan bencana di Kabupaten Kulon Progo ke depan.

1) Pengurangan resiko bencana menjadi salah satu acuan penting

perencanaan pembangunan.

2) Ada upaya yang terintegrasi dalam pra, saat dan pasca bencana

antara pemerintah, masyarakat dan swasta.

3) Merubah pendekatan responsive menjadi perubahan preventif untuk

mengurangi korban, dan keruian akibat bencana.

2.2.3.2 Peluang Peluang Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam

enanggulangan bencana di Kabupaten Kulon Progo masih sangat terbuka

lebar. Banyaknya kejadian bencana sedikit banyak membuat

penanggulangan bencana menjadi bagian tidak terpisahkan dalam

pembangunan. Perubahan paradigma penannggulangan bencana dari

respobsive kepada pendekatan preventif yang membuat penanggulangan

bencana bisa diupayakan/direncanakan, tidak grobyakan setelah terjadi

bencana baru bertindak. Karena hal demikianlah penanggulangan

bencana berjalan komprehensif, simultan dan handal karena banyak

aspek yang bersinggungan langsung dengan bencana.

Dampak dari perubahan paradigma tersebut membuat

penanggulangan bencana direncanakan secara baik dari tahap Pra

Bencana, Pada saat Terjadi Bencana, dan Pasca Bencana. Dalam Tahap

Pra Bencana berupa program dan kegiatan-kegiatan yang bersifat

mitigasi dan pengurangan resiko bencana, mengingat bencana tidak

15

dapat kita hindarkan. Pada saat Terjadi Bencana, Penanggulangan

Bencana harus memiliki kapasitas dan sistem yang sudah handal.

Kegiatan-kegiatan pada saat Terjadi Bencana berupa kegiatan yang

bersifat respon kedaruratan untuk penyelamatan korban, harta benda dan

pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. Setelah semua teratasi,

dimulailah Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk pemulihan

penghidupan dan kehidupan masyarakat. Hal tersebut sebelumnya belum

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Peluang yang bisa

dimanfaatkan untuk menciptakan program penangulangan bencana yang

handal adalah :

4) Program Pencegahan Dini bersifat lintas SKPD dimana semua SKPD

diharapkan bisa melaksanakan program tersebut sesuai amanat

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana;

5) Program Tanggap Darurat meliputi kedaruratan dan manajemen

logistik;

6) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang lebih baik sekaligus

dalam melakukan mitigasi bencana.

2.2.4 Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Yang Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun Yang Direncanakan.

Isu-isu penting penanggulangan bencana:

1) Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif,

dimana penanggulangan bencana lebih bertitik berat di dalam perencanaan.

Penanggulangan bencana lebih bertitik berat pada upaya-upaya pengurangan

resiko bencana, daripada merespon bencana yang terjadi.

2) Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan

komprehensif, dilakukan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Penanggulangan bencana adalah tangung jawab dan kewajiban semua pihak.

Tidak semata menjadi tanggung jawab pemerintah / Badan Penanggulangan

Bencana daerah. Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis

dan terkoordinasi, sehingga upaya penanggulangan bencana tidak dilakukan

secara parsial dan terpotng-potong. Oleh sebab itu sangat mendesak untuk

diterbitkan payung hukum penanggulangan bencana di Kabupaten Kulon Progo.

3) Perlunya sistem penanggulangan bencana yang handal. Upaya

penanggulangan bencana harus didukung dengan system yang mampu

mengakomodir mulai dari pra bencana, tanggap darurat bencana, sampai tahap

rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

4) Perlunya kapasitas penanggulangan bencana yang mumpuni. Bencana

berdampak besar di lintas sektor dan semua bidang, mengganggu kehidupan

16

dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu semua lembaga, pihak, dan

elemen yang berkait dengan upaya penanggulangan perlu meningkatkan

kapasitas dan kapabilitas dalam menghadapi bencana yang akan terjadi.

5) Terakhir dan terpenting. Penanggulangan bencana hendaknya dijadikan sebuah

dasar dalam pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Bila melihat rencana

pembangunan ke depan, bahwa pusat-pusat pembangunan berada di daerah

yang berpotensi terjadi bencana. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah

perencanaan pembangunan yang mengurangi kerentanan terhadap ancaman

bencana. Jangan sampai pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan

meningkatkan kerentanan akan bencana yang pada akhirnya ketika terjadi

bencana terjadi kemunduran pembangunan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TUJUAN

17

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah

mewujudkan Ketangguhan Kabupaten Kulon Progo dalam menghadapi bencana.

Tangguh, dimaknai sebagai kemampuan Kabupaten Kulon Progo untuk mampu melenting

dari keterpurukan akibat bencana ke arah pembangunan yang lebih baik. Tujuan tersebut

bermuara kepada upaya melindngi masyarakat dari ancaman bencana melalui

peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku saat bencana. Serta peningkatan

kapasitas dalam rangka menciptakan sistem penanggulangan bencana yang handal.

3.2 SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai

secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran dan bulanan. Sasaran merupakan

bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Fokus utama

sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya daerah dalam kegiatan Kantor Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat

dicapai dalam periode 1 ( satu ) tahun pada masa sekarang.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kulon Progo menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya masyarakat yang tentram, dan tertib berdasarkan kesadaran hukum

2. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana

3. Meningkatkan kepekaan, ketangguhan, dan partisipasi mayarakat secara melembaga

dalam Penanggulangan Bencana

4. Membangun jejaring dengan lembaga yang terkait dan kompeten dalam

penanggulangan bencana, baik dari Instansi Pemerintah, Swasta, Akademisi, TNI

/POLRI , maupun NGO nasional maupun Internasional

5. Membangun sistem dan penguatan kapasitas Penanggulangan Bencana yang handal

6. Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan

menyeluruh.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 2014

Rencana Kerja SKPD hendaknya selaras dengan isu-isu strategis dan tema

pembangunan, baik di level Kabupaten, Provinsi, maupun Pemerintah Pusat. Begitu

halnya dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo harus

menyesuaikan Rencana Kerja untuk mengatasi berbagai masalah dan sesuai dengan

18

tema pembangunan Kabupaten Kulon Progo 2013 yang dituangkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2016,

tema pembangunan Propinsi DIY, dan pemerintah pusat. Selain itu, Rencana Kerja

BPBD harus dilaksanakan sesuai Rencana Aksi Penanggulangan Bencana, baik

Nasional maupun Provinsi DIY.

Target kinerja BPBD tahun 2014 secara umum adalah berupaya Mewujudkan

Ketangguhan dan Kesiapsiagaan Kulon Progo Dalam Menghadapi Bencana. Target

tersebut selaras dengan tema pembangunan 2012 berupa ketangguhan ekonomi dan

pro kemiskinan. Selain itu target kinerja yang nantinya berwujud rencana kerja dan

kegiatan, selaras dengan perkembangan berbagai permasalahan yang berkembang

berkait dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Kulon Progo. Permasalahan

tersebut adalah:

1) Tingginya perhatian terhadap bencana, berikut upaya penanggulangannya dalam

rangka menciptakan ketangguhan masyarakat terutama ketangguhan di sektor

ketahanan ekonomi.

2) Masih banyaknya kerusakan dan kerugian akibat bencana di tahun sebelumnya

yang belum di rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga mengganggu kehidupan dan

penghidupan.

3) Pertumbuhan Kabupaten Kulon Progo yang akan mengakibatkan tumbuhnya

pembangunan, hal tersebut harus mengindahkan upaya pengurangan resiko

bencana.

4) Semakin tingginya tuntutan masyarakat untuk dilindungi dari ancaman bencana,

ditandai dengan tingginya semangat dan partisipasi dari masyarakat untuk aktif

terlibat dalam upaya penanggulangan bencana.

5) Masih lemahnya koordinasi Pemerintah (internal Pemerintah daerah, pemerintah

provinsi, pemerintah pusat), swasta / corporasi, dan masyarakat dalam

penanggulangan bencana.

6) Kejadian bencana bisa datang setiap saat dan menimbulkan berbagai

permasalahan yang kompleks, dan dimungkinkan menguras sumber daya yang

besar.

7) BPBD selain menghadapi bencana Reguler di Kabupaten Kulon Progo (Tanah

longsor, angin puting beliung, dsb), BPBD masih memiliki Pekerjaan Rumah

tentang upaya pengurangan resiko bencana yang selama ini luput dari perhatian,

sehingga dipastikan akan banyak menguras sumber daya yang ada.

8) Keterbatasan Sumber daya, baik Sumber daya Manusia, Sumber daya sarana

prasana, dan sumber daya biaya sehingga membuat tugas operasional menjadi

terhambat.

Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014 terdiri dari :

NO KEGIATAN TARGET KINERJA

19

1 2 3A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 15 unit

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 bulan

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan

6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6 unit

7. Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan

8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan

9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 12 bulan

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 12 bulan

11. Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan

12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12 bulan

13. Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 12 bulan

14. Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap 13 bulan

15. Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 12 bulan

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

16. Pengadaan Mebeleur 15 buah

17. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Opersional 12 bulan

18. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung / Kantor 3 buah

C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

19. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10 buku

20. Penyusunan Pelaporan Keuangan 4 buku

D Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

21. Penyusunan Renstra SKPD 1 buah

22. Penyusunan Rencana Kerja SKPD 6 buku

E Program Pengawasan dan Pengendalian Program

23. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan 12 bulan

24. Fasilitasi Unsur Pengarah 12 bulan

F Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

20

Lingkungan

25. Pencegahan dan Pengendalian bahaya kebakaran 12 bulan

G Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Alam

26. Sosialisasi dan Pemantauan Potensi Bencana 10 kali

27. Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat 3 desa

28. Pengembangan Sistem Pengurangan Resiko Bencana 1 kabupaten

H Program Respon Tangap Darurat

29. Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam 12 bulan

30. Manajemen Distribusi Logistik dan Prasarana 12 bulan

31. Penilaian Kerusakan, kerugian akibat bencana 12 bulan

32. Pemberdayaan PUSDATIN / PUSDALOPS 12 bulan

I Program rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana

33. Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana 12 bulan

BAB IVPENUTUP

21

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) BPBD Kabupaten Kulon Progo disusun dengan

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2010 Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011

– 2016 dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sedangkan,

nomenklatur Program / Kegiataannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor:

13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007.

Proses mekanisme penyusunan Rencana Kerja ini melalui tahap – tahap yang

dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan Seksi-seksi di lingkungan Kantor BPBD, sehingga

materi telah terkoordinasikan secara optimal. Selanjutnya RENJA digunakan sebagai tolok ukur

dalam pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon

Progo yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung

pengertian bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawaban sesuai

dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dengan tolok ukur RENJA, maka

seluruh aktivitas harus dapat diukur. Pengukuran tersebut tidak semata- mata kepada Input

(masukan), namun lebih ditekankan kepada Out put (keluaran), Out come (hasil) , benefit

(manfaat) dan Impact (pengaruh/dampak yang ditimbulkan dari manfaat suatu program dengan

membandingkan kondisi sebelum dan sesudah dilakukannya suatu program) dari program

tersebut bagi masyarakat dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna , bersih dan

bertanggung jawab.

Lampiran :

1. Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kulon Progo

2. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014

3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju

Tahun 2015 Kabupaten Kulon Progo melalui sumber dana APBD Kabupaten

4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju

Tahun 2015 Kabupaten Kulon Progo melalui sumber dana APBD Provinsi

5. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju

Tahun 2015 Kabupaten Kulon Progo melalui sumber dana APBN

Wates, 2013Kepala Pelaksana Badan

Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Kulon Progo

Drs. Untung WaluyaPembina Tk I; IV/b

NIP. 19630510 199003 1 010

22