10

bpba.acehprov.go.id filebahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pemerintah dan

Download PDF Report

Upload
nguyenmien
View
225
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: bpba.acehprov.go.id filebahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pemerintah dan

Page 2: bpba.acehprov.go.id filebahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pemerintah dan

Page 3: bpba.acehprov.go.id filebahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pemerintah dan

Page 4: bpba.acehprov.go.id filebahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pemerintah dan

Page 5: bpba.acehprov.go.id filebahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pemerintah dan

Page 6: bpba.acehprov.go.id filebahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pemerintah dan

Page 7: bpba.acehprov.go.id filebahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pemerintah dan

Page 8: bpba.acehprov.go.id filebahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pemerintah dan

Page 9: bpba.acehprov.go.id filebahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pemerintah dan

Page 10: bpba.acehprov.go.id filebahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pemerintah dan

pemerintah kabupaten mamuju pemerintah kabupaten mamuju

pemerintah kabupaten mamuju pemerintah kabupaten mamuju

Documents

PUSAT DATA DAN INFORMASI BADAN PENANGGULANGAN …bpba.acehprov.go.id/uploads/21_Agustus_2017_KEBAKARAN1.pdf · 2017. 9. 11. · PUSAT DATA DAN INFORMASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

PUSAT DATA DAN INFORMASI BADAN PENANGGULANGAN …bpba.acehprov.go.id/uploads/21_Agustus_2017_KEBAKARAN1.pdf · 2017. 9. 11. · PUSAT DATA DAN INFORMASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

Documents

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK · PDF filebahwa berdasarkan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah ... 1997 Nomor 43, ... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK · PDF filebahwa berdasarkan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah ... 1997 Nomor 43, ... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filebahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3), ... pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filebahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3), ... pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan

Documents

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO filebahwa barang milik ... 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di ... undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO filebahwa barang milik ... 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di ... undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah

Documents

(RENCANA KERJA PERUBAHAN) - bpba.acehprov.go.id · yang semakin labil telah menggiring Aceh menjadi sebagai salah satu ... gerakan tanah dan letusan ... penanggulangan masih harus

(RENCANA KERJA PERUBAHAN) - bpba.acehprov.go.id · yang semakin labil telah menggiring Aceh menjadi sebagai salah satu ... gerakan tanah dan letusan ... penanggulangan masih harus

Documents

filebahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas diiingkungan Pemerintah Kota Baniarbaru agar lebih berdaya guna dan öerhasil guna, maka dipandang perlu

filebahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas diiingkungan Pemerintah Kota Baniarbaru agar lebih berdaya guna dan öerhasil guna, maka dipandang perlu

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

Documents

POLA HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH …

POLA HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH …

Documents

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK · PDF filebahwa dalam rangka mengintegrasikan kebijakan ... atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ... orientasi pelayanan

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK · PDF filebahwa dalam rangka mengintegrasikan kebijakan ... atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ... orientasi pelayanan

Documents

LAPORAN - bpba.acehprov.go.id · laporan penanganan kejadian bencana kebakaran sumur minyak di kabupaten aceh timur badan penanggulangan bencana aceh 2018 update 30 april 2018 pukul

LAPORAN - bpba.acehprov.go.id · laporan penanganan kejadian bencana kebakaran sumur minyak di kabupaten aceh timur badan penanggulangan bencana aceh 2018 update 30 april 2018 pukul

Documents

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id FAKTOR -FAKTOR ...Pemerintah Daerah, jumlah aset Pemerintah Daerah, be lanja pegawai Pemerintah Daerah, tingkat pengembangan manusia Pemerintah

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id FAKTOR -FAKTOR ...Pemerintah Daerah, jumlah aset Pemerintah Daerah, be lanja pegawai Pemerintah Daerah, tingkat pengembangan manusia Pemerintah

Documents

SALINAN - bangsabrie.combangsabrie.com/wp-content/uploads/2016/05/Permendikbud-Nomor-17...3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 4. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah

SALINAN - bangsabrie.combangsabrie.com/wp-content/uploads/2016/05/Permendikbud-Nomor-17...3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 4. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah

Documents

bpba.acehprov.go.id · Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi

bpba.acehprov.go.id · Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi

Documents

bpba.acehprov.go.id · DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI ACEH TAHUN 2020-2022 ii DAFTAR ISI DAFTAR ISI BAB I BAGIAN UMUM 1.1 Konsepsi Umum dan Mekanisme RPB Aceh

bpba.acehprov.go.id · DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI ACEH TAHUN 2020-2022 ii DAFTAR ISI DAFTAR ISI BAB I BAGIAN UMUM 1.1 Konsepsi Umum dan Mekanisme RPB Aceh

Documents

Teuku Dadek - bpba.acehprov.go.id · Remuk, Robohnya Kampung Kami, Anak Tsunami, Anak Malam Buta, “Pemakan” Suami, diceritakan tentang tema tema konﬂik, kehidupan beragama,

Teuku Dadek - bpba.acehprov.go.id · Remuk, Robohnya Kampung Kami, Anak Tsunami, Anak Malam Buta, “Pemakan” Suami, diceritakan tentang tema tema konﬂik, kehidupan beragama,

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN BURU PERATURAN DAERAH … filebahwa untuk mengarahkan pembangunan di Wilayah Kabupaten Buru, pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi daratan, lautan dan udara

PEMERINTAH KABUPATEN BURU PERATURAN DAERAH … filebahwa untuk mengarahkan pembangunan di Wilayah Kabupaten Buru, pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi daratan, lautan dan udara

Documents

LAPORAN KINERJA - bpba.acehprov.go.id · dan tergantung pada ketersediaan atau alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut. Dengan kata Dengan kata lain, target indikator kinerja yang

LAPORAN KINERJA - bpba.acehprov.go.id · dan tergantung pada ketersediaan atau alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut. Dengan kata Dengan kata lain, target indikator kinerja yang

Documents

Pusbangpeg ASN – Caring, Sharing, and Serving...Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara Pemerintah Kab. Banggai Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas Pemerintah Kab. Sumbawa Barat Pemerintah

Pusbangpeg ASN – Caring, Sharing, and Serving...Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara Pemerintah Kab. Banggai Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas Pemerintah Kab. Sumbawa Barat Pemerintah

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF file- 2 - 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF file- 2 - 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah

Documents

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH … · Karakteristik pemerintah daerah diukur melalui ukuran pemerintah daerah, umur pemerintah daerah, status pemerintah daerah dan jumlah

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH … · Karakteristik pemerintah daerah diukur melalui ukuran pemerintah daerah, umur pemerintah daerah, status pemerintah daerah dan jumlah

Documents

BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU filebahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam pengawasan, pengendalian, perlindungan dalam ... Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU filebahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam pengawasan, pengendalian, perlindungan dalam ... Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Documents

PEMERINTAH PROPINSI RIAU PERATURAN DAERAH … filebahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang

PEMERINTAH PROPINSI RIAU PERATURAN DAERAH … filebahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang

Documents

· PDF filebahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ... pengangkatan pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 12

· PDF filebahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ... pengangkatan pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 12

Documents

bpba.acehprov.go.id · 14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2011 tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Aceh; ... Rencana Kontijensi Bencana Banjir pada Zona Prioritas

bpba.acehprov.go.id · 14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2011 tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Aceh; ... Rencana Kontijensi Bencana Banjir pada Zona Prioritas

Documents

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR · PDF filebahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 telah ditetapkan Pedoman ... Peraturan Pemerintah

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR · PDF filebahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 telah ditetapkan Pedoman ... Peraturan Pemerintah

Documents

BUPATI BULUNGAN filebahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan ... Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

BUPATI BULUNGAN filebahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan ... Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Documents

filebahwa Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Depok adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan yang telah ... Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, BLU dapat

filebahwa Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Depok adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan yang telah ... Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, BLU dapat

Documents

QANUN ACEH - bpba.acehprov.go.id

QANUN ACEH - bpba.acehprov.go.id

Documents

bpba.acehprov.go.id · 6. Bupati/Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: a) pemberlakuan PPKM Mikro; b) pembentukan Posko Tingkat

bpba.acehprov.go.id · 6. Bupati/Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: a) pemberlakuan PPKM Mikro; b) pembentukan Posko Tingkat

Documents