REALISASI INVESTASI DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI RIAU

I. GAMBARAN UMUM

Investasi merupakan salah satu pilar pokok dalam mencapai pertumbuhan ekonomi,

karena mampu memberikan multiplier effect yang besar terhadap peningkatan

pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor, bahkan dapat membantu mengurangi

angka pengangguran dengan terbukanya berbagai kesempatan kerja, sehingga

mendorong berkurangnya angka kemiskinan. Target pertumbuhan ekonomi nasional

selama 5 (lima) tahun yaitu 2010–2014 adalah 6,3%-6,8%. Pertumbuhan sebesar ini

diperkirakan dapat menurunkan angka pengangguran sebesar 5%-6% yang saat ini

mencapai 8%. Penurunan angka pengangguran tersebut diharapkan dapat berdampak

juga pada penurunan angka kemiskinan yang saat ini mencapai 14% menjadi 8%-

10%1.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Investasi

2009 2010 2011 2012 2013 2014Pertumbuhan Ekonomi Rill (%) 4,5 5.5 - 5.6 6.0 - 6.3 6.4 - 6.9 6.7 - 7.4 7.0 - 7.7Kebutuhan Investasi (Rp Triliun) 1.743,7 1.894,1 2,111.1 - 2,144.5 2,348.8 - 2,465.0 2,619.9 - 2,788.4 2,939.2 -3,168.8

PeriodeKeterangan

sumber : Kerangka Makro : Sasaran dan Target Pembangunan RPJMN 2010 – 2014

1 Sambutan Wakil Kepala BKPM pada Pembukaan Riau Expo 2010

Boks 2

Pada tahun 2010, kebutuhan investasi nasional mencapai Rp1.894,1 triliun, mengalami

peningkatan 8,62% dibandingkan dengan kebutuhan investasi pada tahun 2009 yang

tercatat sebesar Rp1.743,75 triliun. Pembiayaan sebesar ini utamanya berasal dari

sektor swasta yaitu mencapai Rp1.674,1 triliun (88,38%), sementara pembiayaan yang

berasal dari APBN tercatat sebesar Rp220 triliun (11,62%). Investasi dari sektor swasta

tesebut diharapkan dapat dipenuhi dari dalam negeri maupun luar negeri, yaitu : (i)

perbankan, (ii) Penerbitan Saham, (iii) Penerbitan Obligasi, (iv) FDI (Equity Capital dan

Loan Disbursement), (v) Dana Internal.

Tabel 2. Perkembangan Pembiayaan Tahun 2009 dan 2010 (Rp triliun)

Jumlah Pangsa Jumlah PangsaPemerintah 215,00 12,33 220,00 11,62 Swasta 1.528,80 87,67 1.674,10 88,38 - Perbankan 64,90 3,72 236,40 12,48 - Penerbitan Saham & Obligasi 39,70 2,28 107,20 5,66 - Luar Negeri 320,80 18,39 344,20 18,17

* PDI, Equity Capital 52,70 3,02 56,90 3,14 * PDI, Loan Disbursement 82,90 4,75 89,70 4,74 * Other, Loan Disbursement 185,20 10,62 195,00 10,30

- Dana Internal 1.103,40 63,28 986,30 52,07

Sumber pembiayaan

Jumlah

2009 2010Periode

1.743,75 1.894,1

Sumber : BKPM (Seminar Investasi Riau Expo 2010)

II. PERKEMBANGAN INVESTASI

Penerapan otonomi daerah telah membawa perubahan yang cukup berarti bagi kondisi

perekonomian di Provinsi Riau. Penelitian yang dilakukan Brodjonegoro (2001)

menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara tidak langsung mampu mendorong

peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan belanja rutin dan

belanja modal Pemda, sehingga ketersediaan fasilitas publik yang dibutuhkan dalam

rangka mendukung kegiatan investasi dapat semakin meningkat dan pada akhirnya

akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi daerah secara optimal dan

terpadu dapat dilakukan antara lain dengan memanfaatkan keuntungan komparatif

wilayah. Letak yang strategis (berada diantara Selat Malaka dan berbatasan dengan

negara-negara lain) serta besarnya potensi sumber daya alam Riau merupakan faktor

penting dalam menarik minat investor untuk melakukan penanaman modal, terutama

pada sektor unggulan seperti pertanian, industri, perdagangan, serta keuangan.

Sampai dengan triwulan I-2010, realisasi investasi dalam bentuk PMDN telah mencapai

Rp6,70 triliun, dengan jumlah proyek yang dibiayai mencapai 150 proyek, dan jumlah

tenaga kerja yang mampu terserap mencapai 46.055 orang. Kondisi ini menunjukkan

bahwa nilai rata-rata masing-masing proyek mencapai Rp44,605 miliar, dan jumlah

tenaga kerja yang mampu diserap oleh masing-masing proyek rata-rata sebesar 307 –

308 orang. Jika dilihat berdasarkan nilai investasinya, maka realisasi investasi tertinggi

diserap oleh Provinsi DKI Jakarta yaitu mencapai Rp1,73 triliun atau 25,79% dari total

realisasi investasi nasional, dan jumlah proyek yang dibiayai mencapai 19 proyek.

Selanjutnya, realisasi investasi terbesar diserap oleh Provinsi Banten yaitu mencapai

Rp1,13 triliun atau mencapai 16,92% dari total realisasi dan jumlah proyek tercatat

sebesar 5 proyek.

Pada triwulan I-2010, realisasi investasi PMDN Provinsi Riau tercatat berada pada

peringkat ke-12, dengan realisasi investasi yang terserap tercatat sebesar Rp29,5 miliar

atau sebesar 0,44% dari total realisasi investasi nasional. Jumlah proyek yang dibiayai

tercatat sebanyak 5 (lima) proyek, dengan jumlah tenaga kerja yang mampu terserap

sebesar 463 orang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa nilai rata-rata proyek yang

dibiayai di Provinsi Riau tercatat sebesar Rp5,9 miliar, dan masing-masing proyek secara

rata-rata mampu menyerap jumlah tenaga kerja sebanyak 92 – 93 orang. Nilai rata-

rata per proyeknya tercatat lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata per proyek

secara nasional, demikian halnya dengan jumlah tenaga kerja yang terserap untuk

masing-masing proyek juga tercatat lebih kecil dari nasional.

Tabel 3. Peringkat Realisasi Investasi PMDN Sampai Dengan Triwulan I-2010

Proyek Nilai (Rp Miliar) %1 DKI Jakarta 19 1.725,7 25,79 2 Banten 5 1.131,8 16,92 3 Jawa Barat 14 872,6 13,04 4 Sumatera Selatan 6 783,8 11,71 5 Kalimantan Selatan 7 477,6 7,14 6 Jawa Timur 18 474,9 7,10 7 Kalimantan Timur 10 358,9 5,36 8 Kalimantan Barat 28 341,0 5,10 9 Sumatera Utara 5 202,0 3,02 10 Lampung 5 184,5 2,76 11 Jawa Tengah 3 86,6 1,29 12 Riau 5 29,5 0,44 13 Kalimantan Tengah 9 13,0 0,19 14 Bengkulu 1 7,1 0,11 15 Sulawesi Tenggara 2 1,6 0,02 16 Bali 4 0,2 0,00 17 Sulawesi Tengah 1 - - 18 Sulawesi Utara 2 - - 19 Jambi 1 - - 20 Kepulauan Riau 1 - - 21 Nusa Tenggara Barat 1 - - 22 Nusa Tenggara Timur 1 - - 23 Sulawesi Selatan 1 - - 24 Sulawesi Barat 1 - -

150 6.690,8 100JUMLAH

PMDNWilayah

Sumber : www.bkpm.go.id

Jika dilihat sejak tahun 2006 yang lalu sampai dengan triwulan I-2010, akumulasi

investasi PMDN di Wilayah Sumatera telah mencapai Rp29,13 triliun dengan jumlah

proyek yang dibiayai mencapai 155 proyek. Dari jumlah tersebut, akumulasi realisasi

investasi di Provinsi Riau mencapai Rp10,98 triliun dengan jumlah proyek yang dibiayai

mencapai 38 proyek. Jumlah realisasi investasi tersebut tercatat merupakan yang paling

tinggi di Wilayah Sumatera. Selanjutnya, diikuti oleh investasi di provinsi Jambi yang

tercatat sebesar Rp6,30 triliun, dengan jumlah proyek sebanyak 11 proyek. Besarnya

realisasi investasi di Provinsi Riau menunjukkan bahwa sebagian besar investasi yang

ada di Wilayah Sumatera diserap oleh Provinsi Riau yang mencapai 37,7% dari realisasi

investasi Sumatera, diikuti oleh Provinsi Jambi sebesar 21,6%.

Tabel 4. Perkembangan Realisasi PMDN

Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Tenaga(Rp Miliar) (Rp Miliar) (Rp Miliar) (Rp Miliar) (Rp Miliar) Kerja

1 SUMATERA 28 4.504,9 30 10.754,5 34 4.840,2 39 7.819,4 24 1.206,8 3.005 - NAD - - - - - - 1 79,7 - - - - Sumatera Utara 9 594,2 6 1.521,3 12 382,7 11 2.060,8 5 202 1044- Sumatera Barat 1 74,4 - - - 2 459 - - - - Riau 10 2.500,9 11 3.095,3 8 1.966,8 4 3.386,6 5 29,5 463- Jambi 1 31 3 4.751,8 3 1.300,6 3 213,8 1 - 307- Sumatera Selatan 6 697,4 5 811,5 5 378,5 4 580,3 6 783,8 637- Bengkulu - - - - - - - - 1 7,1 26- Lampung 1 607 2 163,8 3 735,2 5 549,9 5 184,4 528- Bangka Belitung - - 1 313,7 1 2,0 3 249,3 - - - - Kepulauan Riau - - 2 97,1 2 74,4 6 240 1 - -

2 JAWA 103 13.030,8 112 18.668,9 183 12.230,7 174 25.766,5 59 4.291,5 7.513 3 BALI & NUSA TENGGARA 8 104,9 2 15,7 2 29,0 5 50,8 6 0,2 6464 KALIMANTAN 16 2.536,1 11 1.558 12 1.821,4 22 2.934,4 54 1.190,5 31.420 5 SULAWESI 4 68,6 4 3.881,6 5 1.147,5 7 1.187,4 7 1,7 34716 MALUKU 1 0,2 - - - - - - - - - 7 PAPUA 2 403,5 - - 3 294,7 1 41 - - -

162 20.649 159 34.878,7 239 20.363,5 248 37.799,5 150 6.690,8 46.055 IUT = Izin Usaha Tetap

WilayahNoTw I 2010

JUMLAH

2006 2007 2008 2009

IUTIUTIUTIUTIUT

Sumber : www.bkpm.go.id

Melihat perkembangannya sejak tahun 2006 yang lalu, maka besarnya nilai realisasi

investasi dibandingkan dengan jumlah proyek yang dibiayai mengindikasikan bahwa

nilai proyek yang dibiayai untuk masing-masing proyek tercatat cukup besar. untuk

Wilayah Sumatera, rata-rata nilai proyek terbesar diserap oleh Provinsi Riau dan Provinsi

Jambi. Namun, jika dilihat perkembangannya, rata-rata nilai investasi proyek di Provinsi

Riau pada tahun 2010 cenderung mengalami penurunan.

Grafik 1. Rata-rata Nilai Proyek yang Dibiayai Investor Dalam Negeri

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2006 2007 2008 2009 Tw I 2010

Sumatera Utara Riau Jambi Sumatera Selatan Lampung

Sumber : www.bkpm.go.id, diolah

Di sisi lain, realisasi investasi asing atau PMA (Penanaman Modal Asing) sampai dengan

triwulan I-2010 tercatat sebesar US$3,77 miliar dengan jumlah proyek yang dibiayai

mencapai 424 proyek. Dengan jumlah tersebut, maka rata-rata nilai 1 (satu) proyek

mencapai US$8,89, dan masing-masing proyek mampu menyerap tenaga kerja rata-

rata sebesar 185.436 orang, jauh lebih besar dibandingkan dengan penyerapan tenaga

kerja dari investasi yang berasal dari dalam negeri (PMDN). Berdasarkan realisasi nilai

investasinya, maka investasi di Provinsi DKI Jakarta menduduki peringkat tertinggi, yaitu

mencapai US$1,37 miliar (36,43%) dengan jumlah proyek sebanyak 154 proyek, diikuti

oleh Provinsi Jawa Barat sebesar US$551,5 juta (14,63%) dengan jumlah proyek

sebanyak 559 proyek.

Sampai dengan akhir triwulan I-2010, kinerja investasi asing di Provinsi Riau tercatat

kurang menggembirakan. Kondisi ini tercermin dari belum terealisasinya investasi asing

di Provinsi Riau sampai dengan akhir triwulan, meskipun proyek yang akan dibiayai

telah disetujui sebanyak 4 proyek, dengan jumlah tenaga kerja yang akan terserap

sebesar 75 orang.

Tabel 5. Peringkat Realisasi Investasi PMA Sampai Dengan Triwulan I-2010

Proyek Nilai (US$ Juta) %1 DKI Jakarta 154 1,373.4 36.43 2 Jawa Barat 59 551.5 14.63 3 Kalimantan Timur 21 518.0 13.74 4 Jawa Timur 14 458.4 12.16 5 Papua 5 167.0 4.43 6 Sulawesi Selatan 4 144.0 3.82 7 Maluku Utara 1 134.5 3.57 8 Kalimantan Selatan 10 124.3 3.30 9 Banten 23 57.0 1.51

10 Sulawesi Tengah 2 51.6 1.37 11 Kalimantan Tengah 13 51.3 1.36 12 Sulawesi Utara 4 32.1 0.85 13 Sumatera Utara 5 23.5 0.62 14 Sumatera Selatan 10 20.0 0.53 15 Bali 32 17.2 0.46 16 Kepulauan Riau 10 13.7 0.36 17 Jawa Tengah 5 13.60 0.36 18 Jambi 2 10.00 0.27 19 Bangka Belitung 2 2.50 0.07 20 Sulawesi Tenggara 1 2.30 0.06 21 Sulawesi Tenggara 10 1.70 0.05 22 Nusa Tenggara Barat 17 1.40 0.04 23 Maluku 1 0.70 0.02 24 Lampung 2 0.60 0.02 25 DI. Yogyakarta 9 - - 26 Riau 4 - -

424 3,770.3 100

WilayahPMA

JUMLAH

Sumber : www.bkpm.go.id

Realisasi investasi PMA di Wilayah Sumatera sejak tahun 2006 sampai dengan triwulan

I-2010, secara akumulasi telah mencapai US$4,5 miliar dengan jumlah proyek yang

dibiayai sebesar 371 proyek, lebih banyak dibandingkan dengan pembiayaan dalam

negeri (PMDN). Dari jumlah tersebut, akumulasi nilai investasi di Provinsi Riau mencapai

US$2,02 miliar, dengan proyek mencapai 38 proyek. Seperti halnya investasi yang

berasal dari dalam negeri, investasi asing Provinsi Riau juga tercatat yang paling tinggi

untuk Wilayah Sumatera yaitu mencapai 48,68% dari total pembiayaan asing ke

Wilayah Sumatera, diikuti oleh Sumatera Utara (12,96%). Besarnya jumlah realisasi

investasi di Provinsi Riau juga menunjukkan bahwa sebagian besar investasi dalam

negeri maupun asing untuk wilayah Sumatera berada di Provinsi Riau. Kondisi ini

mengindikasikan bahwa investor menilai Provinsi Riau merupakan daerah yang

prospektif di Wilayah Sumatera, sehingga menjadi daerah tujuan investasibaik investor

yang berasal dari dalam negeri maupun investor asing.

Tabel 6. Perkembangan Realisasi PMA

Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Tenaga(US$ Juta) (US$ Juta) (US$ Juta) (US$ Juta) (US$ Juta) Kerja

1 SUMATERA 42 898,1 72 1.398,5 95 1.009,9 123 776,1 39 70,3 8.826 - NAD - - 2 17,4 - - 2 0,4 3 - 2.357 - Sumatera Utara 11 58,1 17 189,7 18 127,3 13 139,7 5 23,5 279 - Sumatera Barat 2 1,6 5 58,7 4 28,1 1 0,2 1 - 11 - Riau 8 585,2 10 724,0 8 460,9 8 251,6 4 - 75 - Jambi 4 96,7 1 17,6 1 36,1 2 40,5 2 10,0 388 - Sumatera Selatan 3 27,8 5 213,8 7 114,6 4 56,8 10 20,0 3.437 - Bengkulu - - - - 2 13,0 1 1,1 0 - - - Lampung 9 116,1 4 124,5 2 67,0 3 32,7 2 0,6 105 - Bangka Belitung 2 0,6 - - 2 1,7 2 22,4 2 2,5 692

- Kepulauan Riau 3 12,0 28 52,8 51 161,2 87 230,7 10 13,7 1.482 2 JAWA 718 4.416,4 792 8.503,5 947 13.566,8 946 9.370,6 264 2.453,9 38.776 3 BALI & NUSA TENGGARA 82 106,2 80 56,7 59 95,5 100 233,8 49 18,5 1.392 4 KALIMANTAN 16 534,8 27 300,6 19 115,2 31 284,4 54 695,3 19.571 5 SULAWESI 9 15,5 9 79,6 14 65,4 16 141,6 11 230,0 204 6 MALUKU 1 20,0 - - - - 2 5,9 2 135,2 4.125 7 PAPUA 1 0,6 2 2,5 4 18,7 3 2,8 5 167,0 5.731

869 5.991,6 982 10.341,4 1.138 14.871,5 1.221 10.815,2 424 3.770,3 78.625 IUT = Izin Usaha Tetap

Tw I 2010

JUMLAH

No Wilayah2006 2007 2008 2009

IUTIUTIUTIUTIUT

Sumber : www.bkpm.go.id

Relatif kecilnya jumlah proyek yang dibiayai oleh investor asing di Provinsi Riau

dibandingkan dengan nilai investasi, mengindikasikan nilai proyek investasi untuk

masing-masing proyek tercatat cukup besar. Nilai rata-rata masing-masing proyek yang

dibiayai di Provinsi Riau tercatat merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan

daerah lainnya. Namun demikian realisasinya cenderung mengalami penurunan

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nilai untuk masing-masing proyek juga

menunjukkan kecenderungan menurun. Penurunan rata-rata nilai proyek dialami

hampir semua wilayah yang ada di Sumatera.

Grafik 2. Rata-rata Nilai Proyek yang Dibiayai Investor Asing

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2006 2007 2008 2009 Tw I 2010

Sumatera Utara Sumatera Barat RiauJambi Sumatera Selatan LampungBangka Belitung Kepulauan Riau

Secara umum, realisasi investasi dalam negeri (PMDN) maupun asing (PMA) pada tahun

2010 tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun

sebelumnya. Belum terealisasinya beberapa proyek yang telah disetujui terutama

investasi asing diperkirakan terkendala beberapa hal, antara lain : (i) Ketersediaan

energi dan infrastruktur yang belum memadai, (ii) Belum terselesaikannya

permasalahan rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP), (iii) Peermasalahan

perizinan dan panjangnya birokrasi.

III. IMPLIKASI KEBIJAKAN

Berdasarkan uraian di atas, maka implikasi kebijakan yang dapat direkomendasikan

antara lain adalah :

1. Meningkatkan pelayanan infrastruktur berupa jaringan komunikasi yang lebih baik

dan ketersediaan energi

2. Perbaikan pada tata kelola pemerintahan yaitu dengan penyederhanaan sistem

perizinan.

3. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam melakukan pengembangan prosedur

dan standar pengkajian Perda yang cenderung memilki rantai yang panjang.

4. Mengintegrasikan kebijakan dan program pengembangan investasi (penanaman

modal) sesuai dengan sektor/subsektor dan komoditas yang berdaya saing tinggi,

dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar, sehingga

mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Menekan high cost economy yang terjadi karena retribusi atau pungutan-

pungutan liar yang memberatkan investor.