blog.iain-tulungagung.ac.idblog.iain-tulungagung.ac.id/.../114/2020/02/PPL-DOKUMEN.docx · Web view“ PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI PENGALOKASIAN DANA TEPAT SASARAN

LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

“ PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI PENGALOKASIAN DANA TEPAT SASARAN DI DESA KARANGAN KABUPATEN

TRENGGALEK ”

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir

Praktik Pengalaman Lapangan Jurusan Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung

OLEH

AGUS RINA HIDAYAH PUTRI

NIM : 12402173035

Dosen Pembimbing Lapangan

Moch. Faizun S.S., M.Pd.I

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

IAIN TULUNGAGUNG TAHUN 2020

HALAMAN PERSETUJUAN

PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN

Laporan akhir Praktik Pengalaman Lapangan Ekonomi Syariah ini telah disetujui dan disahkan pada:

Hari :

Tanggal :

Di : Tulungagung

Judul Laporan : Program Pemberdayaan Dan Pembangunan Desa Melalui Pengalokasian Dana Tepat Sasaran Di Desa Karangan Kabupaten Trenggalek

MENYETUJUI

DOSEN PAMONG DOSEN PEMBIMBING

LINARYATI, SE MOCHAMMAD FAIZUN, S.S., M.PD.I.

NIP. 19670826 199302 2 002 NIDN. 2018098603

MENGESAHKAN

a.n DEKAN

KEPALA LABOLATORIUM FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM

SISWAHYUDIANTO, M.M.

NIP/NIDN.2015068402

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan Gelombang I serta dapat menyelesaikan laporannya tepat waktu dan tanpa adanya halangan yang berarti. Laporan Pratik Pengalaman Lapangan ini disusun berdasarkan apa yang telah kami lakukan pada saat dilapangan yakni bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek, yang dimulai pada tanggal 7 Januari – 7 Februari 2020.

Praktik Pengalaman Lapangan ini merupakan salah satu syarat wajib yang harus ditempuh dalam jurusan Ekonomi Syariah. Selain itu untuk menuntaskan jurusan yang penulis tempuh kerja praktik ini ternyata dapat memberikan manfaat kepada penulis baik dari segi akademik maupun untuk pengalaman yang tidak penulis temukan saat berada dibangku Kuliah. Dalam penyusunan laporan hasil Praktik Pengalaman Lapangan ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengungkapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. H. Maftukhin, M.Ag selaku Rektor IAIN Tulungagung

2. Dr. H. Dede Nurohman M.Ag selaku Dekan FEBI

3. Moch. Faizun, S.S., M.Pd.I. selaku pembimbing yang telah banyak memberikan

arahan dan masukan kepada saya dalam melaksanakan praktik pengalaman

lapangan dan juga menyelesaikan laporan praktik pengalaman lapangan ini.

4. Drs. Edy Soepriyanto selaku Kepala Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Trenggalek

5. Linaryati, SE selaku Dosen Pamong Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Trenggalek yang juga telah banyak memberikan bimbingan baik

secara langsung maupun tidak langsung sehingga pelaksanaan praktik pengalaman

lapangan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

6. Segenap Kabid dan pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Trenggalek yang telah menerima penulis dengan baik.

7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan akhir hasil

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini.

Penulis mengakui bahwa penulis tidaklah sempurna seperti kata pepatah tak ada gading yang tak retak begitu pula dengan penulisan ini, apabila nantinya terdapat kekeliruan dalam penulisan laporan praktik pengalaman lapangan ini penulis sangat megharapkan kritik dan sarannya, akhir kata semoga laporan praktik pengalaman lapangan ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua.

ii

Penyusun, 7 Februari 2020

Agus Rina Hidayah Putri

NIM. 12402173035

iii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.........................................................................................i

HALAMAN PENGESAHAN...........................................................................ii

KATA PENGANTAR.......................................................................................iii

DAFTAR ISI......................................................................................................vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran............................................................................................1

B. Tujuan dan Kegunaan....................................................................................3

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan...................................................................4

BAB II PELAKSANAAN PRAKTIK

A. Profil Lembaga.............................................................................................5

B. Pelaksanaan Praktik......................................................................................8

C. Permasalahan di Lapangan...........................................................................10

D. Tanggapan dari Pihak Lembaga Tempat Praktik.........................................11

BAB III PEMBAHASAN TERHADAP TEMUAN STUDI

A. Kajian Teori...................................................................................................12

B. Analisis Terhadap Temuan Studi...................................................................18

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....................................................................................................22

B. Saran-saran.....................................................................................................22

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

iv

BAB IPENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dewasa ini pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan

Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota

semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan Nasional pada pelaksanaannya masih

dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara

desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan Pembangunan terjadi karena banyak faktor yang

mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata sehingga berdampak

pada tingginya kemiskinan di Indonesia. Terkait dengan masalah kemiskinan, menurut data

BPS jumlah penduduk miskin pada maret tahun 2019 mencapai 25,14 juta jiwa atau sekitar

9,82% dari total penduduk 1. Menanggapi permasalahan tersebut, strategi pemerintah untuk

mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional

yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam

rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung

unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung

kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya

meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa

berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia,

sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelengarakan kewenangan, tugas, dan

kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka

dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu: 1)Desa

memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber

pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. 2)Kesenjahteraan

masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa

(PADes) yang tinggi. 3)Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk

menjalankan pelayanan publik. 4)Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi

hanya dikelola oleh Dinas. Program semacam itu mendulang kritikan karena program

tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi Desa, dan program itu bersifat top down

sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan Desa dan masyarakatnya. Menanggapi

1 Update Data BPS online tahun 20191

permasalahan tersebut, pemerintah memberi dukungan keuangan kepada desa salah satunya

adalah berasal dari dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah minimal 10% diperuntukkan bagi desa yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD).

Maksud pemberian ADD sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang

untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan

partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan

dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 50 Tahun 2017

tentang Alokasi Dana Desa, rincian penggunaan ADD adalah 30% untuk pemerintahan desa

yang yang digunakan untuk biaya operasional, tunjangan, biaya perjalanan dinas dari

pemerintahan desa. Sedangkan 70% penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat dan

penguatan kapasitas Pemerintahan Desa. Dari rincian penggunaan ADD tersebut, perlu

adanya pengelolaan yang baik dari pemerintah desa agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai

dengan tujuan dan sasaran ADD. Pengelola Alokasi Dana Desa di desa adalah Kepala Desa,

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), dan Bendahara Desa diharapkan

mengerti dan paham dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dalam proses pengelolaan

Alokasi Dana Desa di desa Karangan Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek,

pemerintah desa dihadapkan pada kondisi tingkat pendidikan masyarakatnya yang masih

lemah. Hal tersebut sesuai dengan data penduduk berdasarkan pendidikan pada tahun 2018

yaitu: Baik laki-laki maupun perempuan, mayoritas berpendidikan sekolah dasar/sederajat

hingga mencapai 37,03% dari penduduk Trenggalek yang berusia 15 tahun keatas. Bahkan

masih ada sekitar 16,69% yang tidak tamat SD/sederajat dari 543.413 orang penduduk usia

15 tahun keatas. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa

Karangan masih rendah. Berdasarkan pra-riset sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan

yakni untuk menggambarkan dan menganalisa Program Pemberdayaan Masyarakat Dan

Pembangunan Desa Melalui Pengalokasian Dana Desa

B. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dalam laporan praktik pengalaman lapangan ini adalah:

1. Mengetahui berbagai hal yang berhubungan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Trenggalek

2. Mendapatkan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja (referensi) dan instansi

3. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengelolaan dana desa agar tersalurkan

dengan baik

2

4. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana persiapan para pegawai dalam

menghadapi perkembangan penyaluran dana desa di Kantor Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek.

5. Untuk mengetahui bagaimana upaya dari Dinas PMD dalam pemberdayaan masyarakat

dan desa melalui program-program dari pemerintah.

6. Sebagai sarana aplikasi ilmu yang telah didapatkan di bangku kuliah.

7. Untuk memberikan gambaran bagi mahasiswa tentang keadaan dunia kerja yang akan

dijalani nantinya.

Adapun kegunaan dari kegiatan praktik pengalaman lapangan ini adalah:

a. Bagi lembaga

Hasil penelitian dapat menjadi evaluasi dan bahan masukan untuk

melakukan perbaikan.

b. Bagi Penulis

Dengan adanya praktik pengalaman lapangan diharapkan dapat dijadikan

sebagai masukan penulis dalam mengimplementasikan teori-teori yang sudah

dipelajari di bangku kuliah yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan

desa.

c. Bagi Pembaca

Selain bermanfaat bagi lembaga dan penulis, praktik pengalaman lapangan ini diharapkan agar dapat membantu pembaca dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa dan agar pembaca mengetahui hal-hal tentang pelayanan dan kinerja para pegawai kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1. Waktu Pelaksanaan

Adapun waktu Praktek dan Pengalaman Lapangan (PPL) Gelombang 1 Jurusan

Ekonomi Syariah dimulai pada tanggal 7 januari sampai 7 februari 2020. Adapun jadwal

sebagai berikut :

Hari Jam Kerja

Senin 07.00 – 15.00

Selasa 07.00 – 15.00

3

Rabu 07.00 – 15.00

Kamis 07.00 – 15.00

Jumat 07.00 – 15.00

Sabtu dan Minggu Libur

2. Tempat Pelaksanaan

Tempat Praktek dan Pengalaman Lapangan (PPL) Gelombang 1 Jurusan Ekonomi Syariah dimulai pada tanggal 7 januari sampai 7 februari 2020. Dan lokasi yang menjadi tempat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek.

4

BAB II

PELAKSAAN PRAKTIK

A. Profil Lembaga

1. Sejarah Singkat

Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Trenggalek dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Dinyatakan pada Pasal 5 angka (4) huruf J bahwa Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati

Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, Bagian ke Sepuluh Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa ;

2. Kedudukan

Kedudukan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Trenggalek merupakan

unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.Kantor

Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Tugas PokokTugas Pokok Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah melaksanakan

kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

4. Visi dan Misi Visi RPJMD : “TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU ,

ADIL, SEJAHTERA, BERKEPRIBADIAN, BERLANDASKAN IMAN DAN

TAQWA”

Penjelasan Visi RPJMD:

“MAJU” berarti terwujudnya masyarakat Trenggalek yang berdaya saing dan mampu

mengoptimalkan potensi daerah, dengan didasari produktivitas, kreativitas dan inovasi,

serta menampilkan keunggulan dan prestasi;

“ADIL” berarti terwujudnya kesempatan yang sama bagi setiap masyarakat Trenggalek

untuk berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan sesuai dengan peran dan

fungsinya;

“SEJAHTERA” berarti terwujudnya masyarakat Trenggalek yang terpenuhi kebutuhan

pokok/dasarnya secara lahir dan batin dalam berbagai aspek dan memiliki rasa aman,

damai dan tenteram;

5

“BERKEPRIBADIAN” berarti terwujudnya masyarakat Trenggalek yang menjunjung

identitas dan budaya yang baik, memiliki kepercayaan diri dan etos kerja yang baik, serta

prinsip kebersamaan dan gotong royong sebagai watak masyarakat Trenggalek; dan

“IMAN DAN TAQWA” berarti terwujudnya perilaku masyarakat Trenggalek yang

berlandaskan pada pengamalan nilai nilai agama sebagai karakter manusia yang

berakhlak mulia.

5. Fungsi

1) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.

2) Pengendalian serta pembinaan pelaksanaan pembangunan desa dan pemeliharaannya

3) Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa dalam rangka pelaksanaan penguatan

ketahanan masyarakat desa.

4) Pemberdayaan dan pembinaan ekonomi masyarakat desa

5) Memfasilitasi pemanfaatan sumber daya dan pemukiman desa serta pendayagunaan

teknologi tepat guna di pedesaan.

6) Penyelenggaraan rumah tangga dan ketatausahaan

6. Tujuan

Memfasilitasi penumbuhkembangan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam

rangka mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.

Mengupayakan agar kegiatan pembangunan desa dan masyarakat pedesaan dilaksanakan

oleh masyarakat desa itu sendiri (help them to help them selves).

7. Sasaran

1) Terwujudnya masyarakat pedesaan yang sejahtera dan mandiri.

2) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaaan usaha

ekonomi masyarakat desa.

3) Meningkatnya kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaaan perempuan.

4) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan

pembangunan di lingkungannya.

5) Tercapainya kondisi sosial - budaya yang harmonis dan langgeng

8. Kebijakan

Cara mencapai tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk kebijakan, adapun

kebijakan pembangunan pada dasarnya adalah penetapan pokok- pokok pikiran sebagai

suatu upaya untuk melanjutkan dan mempercepat penyelesaian masalah - masalah

mendesak, sekaligus sebagai percepatan upaya pemberdayaan masyarakat dalam

melaksanakan otonomi daerah, sehingga masyarakat dan daerah akan lebih maju, sejahtera

6

dan mandiri. Adapun kebijakan yang dapat dirumuskan dalam rangka pemberdayaan

masyarakat adalah :

1) Mengupayakan aspek - aspek sosial, budaya, ekonomi dan fisik lingkungan dapat

menjadi jaminan terciptanya peran serta masyarakat dalam setiap aktivitas

kegiatan.

2) Menggunakan program/ kegiatan yang disepakati sebagai titik masuk (entry point)

agar mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi langsung oleh

masyarakat pada terwujudnya kemandirian masyarakat.

9. Program Program :

Ada 3 Program dan banyak kegiatan yang disusun dan dianggarkan oleh Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 20202

1) Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan .

yang terdiri dari :

- Fasilitasi kegiatan PKK kabupaten

- Penguatan lembaga kemasyarakatan

- Fasilitasi pengelolaan pemerintahan Desa, Desa adopsidan Ngantor di Desa

- Fasilitasi Pengisian aparatur pemerintahan desa dan BPD

- Penyusunan produk hukum desa dan evaluasi peraturan perundang undangan tentang

desa

- Fasilitasi dan evaluasi perkembangan desa

2) Program Pelaksanaan Pembangunan Manajemen Desa

- Fasilitasi pengelolaan desa dan ADD

- Fasilitasi perencanaan desa dan dukungan pelayanan sosial dasar

- Pengembangan sistem informasi desa

- Fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa dan pengelolaan dana desa

- Pengembangan gotong royong masyarakat

- Pengembangan inovasi desa dan penganugerahan soetran award

3) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan

- Pemberdayaan masyarakat berbasis usaha ekonomi produktif (UEP) dan kelompok

pengembangan ekonomi lemah (kepel)

- Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM pokmas ekonomi produktif

- Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat dan kelembagaan

keuangan desa

2 Rekapan RKA dan Paparan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Deda tahun 20207

- Peningkatan kapasitas SDM kelembagaan ekonomi masyarakat dan kelembagaan

keuangan desa

- Fasilitasi dan peningkatan kapasitas SDM posyantek/ wartekdes dan forum inovator

TTG

- Peningkatan dan pemberdayaan potensi desa berbasis SDA dan TTG

B. Pelaksanaan Praktik

Praktik pengalaman lapangan (PPL) merupakan program dari Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Tulungagung dengan sebuah instansi dan lembaga sebagai sarana

pembelajaran bagi mahasiswa. Di sini mahasiswa tidak hanya dituntut mempunyai

kecerdasan intelektual, namun harus mempunyai kemampuan dasar yaitu pengetahuan,

keterampilan, kreativitas dan sikap hal tersebut sepenuhnya didapat mahasiswa ketika di

perguruan tinggi.

Dalam praktik pengalaman lapangan di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa kabupaten Trenggalek banyak sekali pengalaman baru yang saya dapatkan dari para

pegawai maupun dosen Pamong di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Trenggalek. Disini kami tidak hanya terpaku di satu ruangan saja namun setiap

minggu kami dirolling untuk berganti ruang agar medapatkan banyak pengalaman. adapun

ruangan yang dimaksud adalah bagian Sekretariat, Bidang Pemerintahan dan Administrasi

Desa, Bidang Pemberdayaan Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan.

Jam kerja dimulai pukul 07.00 WIB, yang diawali dengan apel pagi dan selanjutnya

masuk di ruangan masing-masing sesuai jadwal yang diberikan oleh dosen pamong. Di

ruangan yang sudah ditentukan, mahasiswa dapat langsung membaur dengan para pegawai

kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Mahasiswa dibimbing dan diarahkan oleh

para Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.Antara bidang satu dan lainnya

tentu mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda, sehingga dengan adanya system rolling antar

bidang dapat menambah wawasan mahasiswa sesuai dengan bagian yang ditempatinya.

Mahasiswa mendapatkan banyak pengalaman dari adanya Praktik Pengalaman

Lapangan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek. Mulai dari

aktivitas harian di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek

yaitu apel pagi, mengagendakan surat, mengarsipkan surat masuk maupun surat keluar dan

membantu menyusun Laporan Pertanggungjawaban sampai dengan pekerjaan yang

menunjang pemberdayaan masyarakat desa seperti membantu dalam persiapan dan

8

pelaksanaan Bimbingan Teknis yang diadakan oleh bidang-bidang di Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Desa Kabupaten Trenggalek.

Selain diarahkan dan dibimbing di dalam pekerjaan internal kantor Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mahasiswa juga dibimbing dan diarahkan untuk

meneliti mengenai program-program yang ada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa yang sesuai dengan jurusan Mahasiswa yang sedang Melaksanakan

Praktik Pengalaman Lapangan, yaitu seperti program Jalin Matra, Kelompok Pemberdaya

Ekonomi Lemah (KEPEL), Pasar Desa dan BUMDes yang ada di Kabupaten Trenggalek.

Dengan adanya praktik pengalaman lapangan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Trenggalek Mahasiswa menjadi mengetahui banyak hal baru yang tidak

didapatkannya di bangku perkuliahan atau perguruan tinggi. Mahasiswa mengetahui urgensi

dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam membangun desa untuk membangun

Indonesia yang lebih maju.

C. Permasalahan di Lapangan

Desa Karangan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Trenggalek provinsi Jawa

Timur, Indonesia. Ibu kota kecamatan dan pusat pemerintahan terletak di Desa Karangan.

Mata pencaharian masyarakat Desa Karangan terdiri atas PNS, petani, pedagang, TNI/Polri,

dll. Kekayaan alam terdiri atas padi, jagung, singkong, kedelai, kayu jati, kayu sengon dan

berbagai hasil buah-buahan yang dapat tumbuh subur antara lain mangga, pepaya, jambu,

melon dll. Pusat kegiatan perekonomian terletak di sekitar perempatan Karangan yang

terdapat pasar tradisional, minimarket, swalayan, dan berbagai toko serta fasilitas lainnya.

Pasar subuh juga ada di desa ini. Desa Karangan menjalankan program untuk pemberdayaan

masyarakatnya, yaitu melalui Badan Permusyawaratan Desa (DPD). DPD sendiri seperti

sebuah organisasi yang mana mempunyai wewenang untuk membina, mendampingi, dan juga

mendampingi kerja dari lembaga desa yang berada di bawah DPD seperti Bumdes, PKK,

karang taruna LPM, dan PNPM.

Dalam perencanaan kegiatan untuk perkembangan desa BUMDes Desa Karangan juga

sudah berjalan, seperti halnya program Bumdes adalah sebagai memfasilitasi masyarakat

yang kekurangan dana untuk mendirikan dan menjalankan usahanya, dalam menanggulangi

kemiskinan, dan mengentaskan masyarakat desa lewat kegiatan DPD dan BUMDes.

Akan tetapi dalam praktiknya, kegiatan Bumdes masih lemah dan belum efektif,

pembagian pembangunan bantuan dan pinjam meminjam belum merata, pemerintah desa

masih pilih pilih yang mau memberikan bantuan. Hanya orang yang terdekat dari pamong

9

desa yang boleh meminjam. Seharusnya, baik dalam Peraturan Pemerintah dan Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah dan bahwa keadilan perlu ditingkatkan demi keberdayaan

masyarakat.

Seperti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Pasal 2 yang berbunyi; Dana

Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien,

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan

dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

D. Tanggapan dari Lembaga Tempat Praktik

Mulai tahun 2007, Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan,

PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan Desa tertinggal. PNPM

MP adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan

berkelanjutan. Pendekatan PNPM merupakan pengembangan dari Program Pengembangan

Kecamatan (PKK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah

berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan

efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan menurut Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam

makna Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 adalah guna terwujudnya kemandirian daerah

yang tertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun titik benar otonomi diletakkan

pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus

dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa. Sehingga pembangunan

daerah seharusnya lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat Desa

10

BAB III

PEMBAHASAN TERKAIT PENEMUAN STUDI

A. Kajian Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Wahjudin Sumpeno (2011, h.19) pemberdayaan adalah upaya yang

dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan

tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya

perbaikan wujud interkoneksitas yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya

penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat

berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu

tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya

sendiri. Pemberdayaan masyarakat.

menurut Sumaryadi (2005, h.25) tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya

adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang

lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok

masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat

memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam

pengembangan masyarakat

Pemberdayaan berdasarkan istilah asing merupakan “empowerment” yang juga

bermakna pemberian daya/ kekuasaan. Secara awam, yaitu membuat hal yang tidak berdaya

(powerless) menjadi berdaya (empowered). Konsep pemberdayaan merupakan strategi yang

telah banyak digunakan dalam mengatasi permasalahan di level bawah (grass root). Hal itu

terkait dengan konsep dasar yang dapat dilihat dalam definisinya: yaitu;3

a. Pemberdayaan merupakan sebuah kegiatan aktif untuk mengubah seseorang, sekelompok

orang, organisasi atau komunitas yang kurang beruntung atau kurang berdaya menjadi

lebih baik, sehingga mereka memiliki dana atau kekuatan untuk memenuhi kebutuhan

dasarnya, memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dan berpartisipasi dalam proses

pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhinya.4

b. Pemberdayaan adalah proses menyeluruh; suatu proses aktif antara motivator, fasilitator,

dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan,

3 Nazir, dikutip dalam http://teori-ilmu-pemerintahan-blogspot.com/2011/06 Alokasi Dana Desa dan

Pemberdayaan. Html, diakses tanggal 28 januari 20204 Ulum dkk, Model-model Kesejahteraan Sosial Islam, (Yogyakarta,PMI-Dakwah UIN Sunan Kalijaga,2007) hlm. 120

11

http://teori-ilmu-pemerintahan-blogspot.com/2011/06

keterampilan, pemberian berbagai kemudahan, serta peluang untuk mencapai akses

sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

c. Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis, secara sinergis

mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan masyarakat

merupakan usaha yang diawali kebijakan politik untuk menghasilkan kemandirian

masyarakat berdasarkan potensi yang dimiliki dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga

meningkatkan kesejahteraan di berbagai bidang terutama kebutuhan dasar (basic need).

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan

terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan

kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksitas yang terdapat di

dalam suatu tatanan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan

yang ditujukan agar dapat berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan adalah upaya

yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk

membangun dirinya sendiri. Pemberdayaan masyarakat ini mempunyai tujuan pada dasarnya

adalah membantu mengembangkan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat

yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok

masyarakat tersebut secara sosio ekonomis, sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat

memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan, serta dalam

pengembangan masyarakat5

5 Sumaryadi, I Nyoman, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta:

Citra Utama.2005) hlm. 3212

2. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa dan Pembangunan Masyarakat Desa telah menjadi dua istilah yang sering dicampuradukkan pengertiannya. Padahal secara definitif keduanya mempunyai pengertian yang sedikit berbeda. Untuk lebih jelasnya akan dikutipkan perbedaan kedua pengertian tersebut.Pembangunan Masyarakat Desa atau Community Development, usaha pembangunannya hanya diarahkan pada kualitas manusianya; sedang Pembangunan Desa atau Rural Development mengusahakan pembangunan masyarakat yang dibarengi lingkungan hidupnya. Secara lebih tegas, perbedaan kedua pengertian tersebut akan lebih nampak dalam pendapat di bawah ini:6

a. Pembangunan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa sebagai dua istilah yang

berbeda dapat dijelaskan, bahwa kedua istilah tersebut telah juga dikenal dunia

internasional, yaitu pembangunan Masyarakat Desa sebagai Community Development

yang mengandung maksud pembangunan dengan pendekatan kemasyarakatan

(community approach) dan pengorgnisasian masyarakat (community organization).

b. Sedang Pembangunan Desa sebagai Rural Development menempati yang lebih luas, di

mana pengertian pembangunan masyarakat desa sudah tercakup didalamnya, bahkan

sekaligus terintegrasi pula sebagai usaha Pemerintah dan Masyarakat yang meliputi

kesuluruhan aspek kehidupan dan penghidupan.

Dari kedua pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa pengertian Pembangunan Desa lebih luas daripada pengertian Pembangunan Masyarakat. Di dalam Pembangunan Desa sudah tercakup didalamnya Pembangunan Masyarakat Desa. Namun demikian, kedua pengertian tersebut tidaklah perlu dipisahkan atau dibedakan dengan mutlak, karena pada hakekatnya Pembangunan Desa sudah menjadi satu metode dan merupakan satu kebulatan, terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain saling berkaitan. Di dalam Pembangunan Desa, Pembangunan Masyarakat Desa merupakan salah satu komponen yang penting dan menentukan. Oleh karena itu, komponen ini harus dibangun secara utuh bersama-sama dengan lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya.

Tujuan Pembangunan Desa adalah identik dengan tujuan Pembangunan Nasional, yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan pedesaan bertujuan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur materiel spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara Republik Indonesia yang merdeka,bersatu dan berdaulat dalam suana perkehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis.

Adapun secara lebih terinci, tujuan Pembangunan Desa tersebut menurut Sudiharto djiwandono meliputi:

6 http://bitra.or.id/2012/2017/02/19/pembangunan-desa-pembangunan-masyarakat-desa/13

a. Tujuan ekonomis, yaitu meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan, dalam rangka

mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan;

b. Tujuan sosial, ke arah pemerataan kesejahteraan penduduk desa;

c. Tujuan kultural, dalam arti meningkatan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat

pedesaan;

d. Tujuan politis, dalam arti menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat

desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam

memanfaatkan dan mengembangkan selanjutnya hasil-hasil pembangunan.

Adalah jelas sekali bahwa usaha untuk mencapai tujuan tersebut sangat erat kaitannya dengan masalah kemampuan dana karena faktor ini merupakan faktor penting dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan desa. Usaha untuk mencapai tujuan itu juga mendapat perhatian dari pemerintah. Bahkan perhatian pemerintah terhadap pembanguna desa terbukti semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dengan makin meningkatnya jumlah dana untuk daerah pedesaan. Bantuan desa yang merupakan sumbangan atau pemberian dana (uang) dari pemerintah RI kepada seluruh desa di Indonesia ini maksudnya adalah:

2. Mendorong, menggerakkan dan meningkatkan usaha swadaya gotong-royong

masyarakat dalam pembangunan desa

3. Membantu desa dalam rangka usaha perluasan kesempatan kerja serta peningkatan

pendapatan masyarakat

4. Peningkatan usaha-usaha ekonomi desa.

3. Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota yang dalam

pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi

Dana Desa (ADD). Pengelolaan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37

Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, adalah

Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan,

pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.

Tujuan adanya ADD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah: 1)Menanggulangi kemiskinan dan

mengurangi kesenjangan. 2)Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di

tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat. 3)Meningkatkan pembangunan infrastruktur 14

perdesaan. 4)Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka

mewujudkan peningkatan sosial. 5)Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

6)Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan

sosial dan ekonomi masyarakat. 7)Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong

masyarakat. 8)Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha

Milik Desa (BUMDesa

Dalam beberapa hal tujuan keadilan dalam tranfer dana, mendorong semangat

desentralisasi, tidak diskriminatif, transparan, sederhana dan mendorong kemajuan desa

penerima menarik untuk diterima sebagai landasan. Maksud Alokasi Dana Desa adalah

untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan

pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan:7

a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya

b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara parsitifatif sesuai dengan potensi

desa

c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha

bagi masyarakat desa

d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Tujuan Alokasi Dana Desa semata-mata bukan hanya pemerataan, tetapi haruslah

keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa). Sehingga besarnya dana yang diterima

setiap desa akan sangat bervariasi sesuai dengan karakter kebutuhan desanya. Terdapat tiga

kata kunci yaitu pemerataan, keadilan dan karakter kebutuhan desa yang terdiri dari tujuh

faktor, yaitu: kemiskinan (jumlah penduduk miskin), pendidikan dasar, kesehatan,

keterjangkauan desa (diproksikan kejarak desa ke ibu kota Kabupaten/Kota dan Kecamatan),

jumlah penduduk, luas wilayah, dan potensi desa (diproksikan terhadap target penerimaan

PBB desa per hektar)

Lebih lanjut Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ,tanggal 22 maret

2007 perihal “Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada

Pemerintah Desa” memberikan formulasi sebagai acuan bagi daerah dalam menghitung

Alokasi Dana Desa. Rumus yang dipergunakan berdasarkan asas merata dan adil. Asas

merata adalah besarnya bagian yang sama untuk setiap desa, atau Alokasi Dana Desa

Minimal, sedangkan asal adil untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot, desa yang dihitung 7 Hargono, Didiek Setiabudi, Efektifitas Penyaluran Alokasi Dana Desa pada Empat Desa di Kabupaten

Karangasem, Provinsi Bali, Tesis, (Jakarta: Universitas Indonesia)15

dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya variabel kemiskinan, keterjangkauan,

pendidikan, kesehatan, dll) atau disebut sebagai Alokai Dana Desa Proporsional. Penetapan

besarnya Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa

didasarkan atas beberapa ketentuan sebagai berikut :

a. Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa diwilayah

Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagaimana UU Nomor 34 tahun 2000 tentang

perubahan atas UU nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

b. Dari retribusi Kabupaten/Kota yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah

Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU

Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas UU nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah

c. Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari Dana Pemerintahan

Keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota antara 5% sampai

dengan 10% persentase yang dimaksud tersebut di atas tidak termasuk Dana Alokasi

Khusus.

Dasar pemberian ADD adalah amanat pasal 212 ayat (3) UU Nomor 32 tahun 2004

tentang Pemerintahan Desa, yang ditindaklanjuti dengan PP Nomor 72 tahun 2005 tentang

Desa, khususnya pasal 68 ayat (1). Sedangkan perhitungan besaran Alokasi Dana Desa

didasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2003 Nomor 140/640/SJ

perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepeda Pemerintah

Desa.

Dalam pengalokasian dana tersebut sudah pasti akan dapat terjadi ketimpangan fiskal

antar desa, dan hal tersebut menyebabkan tidak dapat tercapainya keadilan dalam

pengalokasian tersebut. Fakta telah menunjukkan bahwa berbagai program yang diusung

Desa menjadi sangat dekat dengan aspirasi masyarakatnya dan mendapat dukungan dana

swadaya gotong royong yang signifikan.

B. Analisis Terhadap Temuan Studi

Dalam temuan penelitian berdasarkan hasil paparan data dan wawancara dari informan

di tulis beberapa point penting mengenai Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

LAMPIRANPERATURAN DESA KARANGAN

16

NOMOR 9 TAHUN 2018TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KARANGANTAHUN ANGGARAN 2019

KODE REK URAIAN ANGGARAN( Rp ) KETERANGAN

1 2 3 4

4. PENDAPATAN

4.1. Pendapatan Asli Desa 379.800.000,00

4.2.5.

Pendapatan Transfer 1.547.574.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.927.374.000,00

BELANJA

5.1. Belanja Pegawai 743.430.480,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 353.646.446,00

5.3.6.

Belanja Modal 913.148.571,00

JUMLAH BELANJA 2.010.225.497,00

SURPLUS / (DEFISIT) (82.851.497,00)

PEMBIAYAAN

6.1.6.1.1.

Penerimaan Pembiayaan SILPA Tahun Sebelumnya

82.851.497,00

26.945.000,00

6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 55.906.497,00

PEMBIAYAAN NETTO 82.851.497,00

17

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0 , 00

KARANGAN, 31 Desember 2019

Kepala Desa

TRI ROHADI

REKAP DATA ISIAN

REVIEW PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA SAMPAI DENGAN

TAHAP III TH. 2019 DI KECAMATAN KARANGAN

18

PEMBANGUNAN DESA

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

JUMLAHSISA DANA

KEC. KARANGAN1 KAYEN 822.488.000 782.045.359 782.045.350 40.442.6412 JATI 904.364.000 850.322.250 5.442.500 855.764.750 48.599.2503 KARANGAN 810.080.000 777.321.600 777.321.600 32.758.4004 KERJO 901.660.000 864.963.200 5.095.000 870.058.200 31.601.8005 KEDUNGSIGIT 812.827.000 760.612.250 760.612.250 52.214.7506 SALAMREJO 871.657.000 861.700.550 861.700.550 9.956.4507 SUKOWETAN 854.449.000 811.960.725 9.873.000 821.833.725 32.615.2758 NGENTRONG 858.448.000 777.270.302 11.884.000 789.154.302 69.293.6989 SUMBER 774.523.000 515.274.436 204.002.400 719.276.836 55.246.16410 BULUAGUNG 759.415.000 720.490.395 720.490.395 38.924.60511 SUMBERINGIN 823.570.000 748.184.750 748.184.750 75.385.25012 JATIPRAHU 885.973.000 476.558.245 389.281.196 865.839.441 20.133.559

BIDANGJUMLAH PENYALURANKECAMATANNO

Dari data tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Sumber-sumber keuangan desa

diperoleh dari pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota 10% untuk

desa, bagi hasil retribusi daerah Kab/Kota, bagian dana perimbangan keuangan yang

diterima Kab/Kota 10% untuk desa, yakni Alokasi dana desa, Alokasi APBN, bantuan

keuangan dari APBD Provinsi, dan Kab/Kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Di desa Karangan yang merupakan sebuah salah satu kecamatan di Kabupaten

Trenggalek provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kota kecamatan dan pusat pemerintahan

terletak di Desa Karangan. Dalam memenuhi kebutuhan ekonominya mata pencaharian

masyarakat Desa Karangan terdiri atas PNS, petani, pedagang, TNI/Polri, dll. Disisi lain

mayoritas atau kebanyakan pekerjaan masyarakatnya merupakan petani dan pedagang. Akan

tetapi sejauh dalam pengamatan penelitian, bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa

belum terealisasikan secara transparan, ada pihak tertentu yang tertutup dengan adanya

sistem keuangan desa. Sistem pengelolaan dana desa dialokasikan belum mempunyai

keadilan, artinya hanya desa-desa tertentu yang mendapatkan bantuan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa setiap tahun di kelola dan dimusyawarahkan.

Akan tetapi di Desa Karangan, dari pihak masyarakat belum tahu tentang pengelolaan sistem

keuangannya, yang sudah dianggarkan.

Jika implementasi sudah dijalankan, maka desa juga mempunyai program yang harus

dipersiapkan, antara lain seperti program peningkatan kapasitas pembiayaan pembangunan

desa, program pengembangan BUMDes, program pembangunan desa, program

meningkatkan pemberdayaan masyarakat perdesaan, program pengelolaan data dan

pendayagunaanteknologi informasi dan komunikasi, program pemberdayaan komunitas

perumahan dan permukiman. Program seperti itu selanjutnya bisa diterapkan didalam

memajukan kesejahteraan desa.

19

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Program Pemberdayaan Dan Pembangunan Desa Melalui Pengalokasian Dana Tepat

Sasaran Di Desa Karangan Kabupaten Trenggalek , dapat diambil beberapa kesimpulan

sebagai berikut .

1. Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Karangan telah menerapkan

prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan. Walaupun penerapan prinsip

akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, namun di Desa

Karangan Trenggalek tidak menggunakan sistem musyawarah dengan masyarakat hal

ini menyebabkan adanya ketidak efektifan dalam program Alokasi Dana Desa. Program

Alokasi Dana Desa merupakan konsep ideal Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam

rangka melaksanakan Pembangunan partisipatif masyarakat Desa, ternyata mendapat

respon/tanggapan positif masyarakat yang sangat diharapkan keberlanjutannya guna

peningkatan pembangunan pedesaan. Tetapi Desa Karangan belum melaksanakan

perberdayaan dengan efektif

2. Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa baik secara teknis maupun administrasi sudah

baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber

daya manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan

pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan aturan

setiap tahun.

B. Saran

1. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam diharapkan dapat memberikan perhatian

lebih kepada mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan dalam melaksanakan semua

program PPL dan perlunya Peninjauan atau monitoring kepada Mahasiswa PPL lebih

ditingkatkan.

2. Untuk Lembaga Praktik

Lembaga tempat praktik yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek senantiasa meningkatkan mutu

pelayanannya agar dapat memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dan dari

pihak lembaga agar dapat lebih banyak memberikan pekerjaan yang bermanfaat bagi

20

mahasiswa PPL, agar jam kerja diisi dengan penuh tanpa ada waktu kosong yang

terbuang percuma.

3. Untuk Mahasiswa sebagai peserta PPL

Bagi mahasiswa peserta PPL diharapkan selalu menjaga nama baik Institut dengan

sengaja etika-etika baik dalam hal bersikap, berbicara, maupun berbusana pada saat

praktik. Mahasiswa juga harus mematuhi peraturan yang ada dilokasi praktik sebagai

cermin keseriusan dan harapan untuk terus menjalin kerjasama

21

BERITA ACARA MINGGU-AN INDIVIDUALPRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I

JURUSAN EKONOMI SYARI’AH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG

TAHUN 2020

Pada Minggu ini tanggal 7-10 bulan Januari Tahun 2020 bertempat di lembaga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek telah dilaksanakan PPL Gelombang I Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama/NIM/Jurusan: Agus Rina Hidayah Putri/12402173035/Ekonomi Syariah

Bentuk kegiatan adalah:

Hari dan Tanggal Bentuk Kegiatan

Selasa, 7-01-2020 Agenda yang pertama yaitu setiap jam 7 pagi diadakan apel, Saat pertama masuk waktu itu saya dan teman teman ppl datang terlambat dikarenakan belum mengerti bahwa akan ada apel. Saat itu apel dipimpin oleh bapak Edy Soepriyanto. selaku kepala Dinas PMD. setelah apel selesai lalu saya dan teman teman dipersilahkan duduk untuk selanjutnya selanjutnya dosen pembimbing (dosen pamong) yaitu bu Linaryati mengajak kami pergi ke aula belakang , untuk membriefing dan sharing untuk mengenal terkait lingkungan, pegawai-pegawai serta divisi atau bidang-bidang yang ada di Dinas PMD. Kemudian pengenalan mahasiswa PPL kepada seluruh pegawai kantor. saya dan teman teman memperkenalkan diri kepada seluruh pegawai di Dinas PMD. dan yang terakhir dibuatlah jadwal pembagian penempatan kegiatan mingguan untuk mahasiswa praktik pekerja lapangan.

Rabu, 8-01-2020 Kegiatan hari ini yaitu diawali apel pagi yang dipimpin oleh pak suhartoko selaku wakil kepala dinas. Mewanti wanti kejadian kemarin saat kami terlambat, hari ini saya mengawali berangkat dari rumah. Hari ini saya mendapat jadwal di bidang sekretariat. Kegiatan disekretariat selanjutnya saya dibawah pengawasan dan pemberian tugas oleh bu Sri hayati yaitu membantu membuat surat balasan masuk di bidang dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Lalu siangnya kunjungan Dosen Pembimbing Lapangan sekaligus serah terima mahasiswa ppl di Dinas PMD, kemudian setelah acara kunjungan selesai , membantu mengecek arsip surat masuk untuk kemudian dibuatkan surat balasan

1

Kamis, 9-01-2020 Agenda pagi yaitu apel yang dipimpin oleh bu Ariyanti selaku kepala bidang pemdes. Apel membahas tentang motivasi yang sangat berperan bagi kehidupan manusia. Dikarenakan dengan motivasi seseorang dapat meningkatkan semangat yang akhirnya membuat hidupnya lebih berarti . setelah apel selesai, Lalu saya membantu mengecek dan mendesposisikan surat kegiatan selanjutnya membantu mengecek dan meneliti laporan pajak kepegawaian kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Trenggalek

Jumat, 10-01-2020 Setiap Hari jumat tidak ada apel pagi diganti dengan Senam pagi di alun-alun trenggalek bagi yang bersedia. Di alun alun biasanya diberi susu dan sari kedelai. Waktu itu saya dan teman teman tidak mengikuti senam di alun alun dikarenakan kurang persiapan. Kegiatan selanjutnya saya membantu mengecek dan meneliti laporan pajak kepegawaian kantor dinas PMD

Trenggalek, 13 Januari 2020

MENGETAHUI

Pembimbing/Dosen Pamong

Linaryati , SE

NIP. 19670826 199302 2 002

2

BERITA ACARA MINGGU-AN INDIVIDUAL

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I



TAHUN 2020


Nama/NIM/Jurusan: Agus Rina Hidayah Putri/ 12402173035/Ekonomi Syariah



Senin, 13-01-2020 Agenda hari ini seperti biasa dimulai dengan apel pagi, sekitar jam 7.15 , apel pagi ini dipimpin oleh bapak Edy Soepriyanto. Minggu ini saya berganti jadwal yaitu di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (PEP) . di bidang ini merupakan bidang yang akan saya konsultasikan mengenai laporan ppl yang akan dibuat untuk tugas akhir ppl. Kegiatan saya dibidang ini ternyata tidak terlalu banyak. Bu nur, salah satu pegawai di Dinas PMD mengutus saya mengecek arsip dan merekapnya. Lalu siangnya setelah istirahat saya membantu meneliti LPJ bidang PEP yang akan dilaporkan.

Selasa, 14-01-2020 Kegiatan hari ini diawali dengan apel pagi yang dipimpin oleh pak suhartoko. Kegiatan saya hari ini sangant santay hanya diutus menyalin laporan kas anggaran keluar juga mengeprint dan memfotokopinya. Saya ditemani oleh teman prakerin dari smk pogalan bernama, nisa.

Rabu, 15-01-2020 Agenda pagi yaitu apel yang dipimpin oleh pak Ja’far selaku kepala bidang Pemberdayaan ekonomi pedesaan, yaitu bidang yang sedang saya tempati di jadwal minggu ini. Hari ini pun juga tidak ada kegiatan yang begitu penting , saya diutus bu andarini untuk memfotokopi berkas , juga mengantarkan surat kepada kabid PEP

Kamis, 16-01-2020 Agenda pagi ini juga tentu saja apel pagi, hari ini yang memimpin adalah bapak Adib, kepala bidang pemberdayaan pembangunan (PP). Apel membahas tentang motivasi bahwa selaku manusia yang merupakan makhluk ciptaan tuhan , kita tidak boleh sombong dan serakah apalagi dengan uang atau harta yang kita miliki. Karena harta dan uang hanyalah titipan. Kita diwajibkan

3

mencatat transaksi uang apapun karena kelak ketika dimintai pertanggung jawaban tidak hanya di dunia tapi juga diakhirat. Kegiatan selanjutnya yaitu adanya meeting peserta prakerin dan ppl di aula belakang yang dipimpin oleh bu Linaryati. Meeting ini membahas tentang evaluasi dalam apel yaitu pembenahan dirijen dalam apel pagi. Memutuskan harus apa pembekalan dalam ber-dirijen. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan membantu bu nur dan bu andarini mengeprint serta menata dan menyusun kertas hvs untuk rekapan anggaran. Dilanjut dengan istirahat siang dan solat. Sekitar pukul 2 siang saya dimintai tolong untuk memfotokopy surat surat oleh bu Linaryati.

Jumat, 17-01-2020 Kegiatan hari ini adalah membantu bidang PEP memfotocopy berkas berkas


MENGETAHUI


Linaryati , SE

NIP. 19670826 199302 2 002

4





TAHUN 2020





Senin, 20 Januari 2020

Agenda hari senin pagi yaitu apel yang dipimpin oleh bapak kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu bapak Edy Soepriyanto , setelah apel selesai saya melanjutkan kegiatan di bidang pemdes (pemerintahan desa) karena minggu ini saya dijadwalkan dibidang ini. Disini saya bertugas merekap pajak penghasilan yang ada di kantor dinas serta meneliti dan menyalinya.

Selasa, 21 Januari 2020Saya izin tidak masuk PPL dikarenakan ada jadwal konsultasi KRS IRS ke kampus IAIN Tulungagung

Rabu, 22 Januari 2020

Hari ini apel pagi dipimpin oleh bu Ariyanti selaku Kabid (kepala bidang) Pemdes. Kegiatan saya dilanjutkan dengan menyerahkan surat masuk ke kepdi. Tak berlangsung lama saya dan farida yang saat itu juga kedapatan jadwal yang sama di bidang pemdes , kami disuruh bu reny untuk meng foto copy surat.

Kamis, 23 Januari 2020

Apel pagi hari ini dipimpin oleh pak adib (kabid PEP). Hari ini para pegawai dibidang pemdes mengunjungi beberapa kecamatan jadi otomatis tidak terlalu banyak yang harus dikerjakan. Kemudian tak berlangsung lama setelah apel selesai, bu umik dari bidang pep menyuruh saya dan yang lainnya pindah ke bidang pep. Karena para siswa ppl dan prakerin dibidang itu semua izin berbarengan. Disana kami disuruh mengecek kelengkapan RPJ masing” desa yang ada di Trenggalek. Setelah dhuhur saya kembali lagi ke bidang pemdes karena disana kosong dan bu reny meminta saya menunggunya barangkali ada surat masuk.

5

Jumat,24 Januari 2020 Kegiatan saya hari ini adalah membantu mengecek arsip surat masuk per kecamatan di Trenggalek, mengurutkan susunan pengumpulan berkas. Lalu setelah itu memfoto copikan berkas sebanyak 3x . setelah itu saya disuruh


MENGETAHUI


Linaryati , SE

NIP. 19670826 199302 2 002

6





TAHUN 2020





Senin, 27 januari 2020 Apel pagi hari ini dipimpin oleh bapak kadin yaitu pak Edy soepriyanto. Apel pagi membahas tentang persiapan pegawai dalam rencana pemberhentian sekretaris desa dari PNS yang selanjutnya di alihgantikan bekerja di Dinas-dinas. kegiatan saya hari ini sesuai jadwal yaitu dibidang PP , dibidang ini mengurusi tentang pengalokasian dan penyaluran dana Desa. Bu umi menyuruh saya mengecek dan meneliti tentang LPJ perkecamatan di Trenggalek, sekitar 13 kecamatan. Kemudian saya disuruh pak adib untul memfotocopikan surat. Dalam meneliti karena saya masih pertama dibidang ini, bu umi menyuruh intan, yang minggu lalu bertempat di bidang Pp ini. Kemudian intan membantu saya dan teman teman meneliti berkas berkas.

Selasa, 28 januari 2020 Apel pagi hari ini masih dipimpin oleh bapak kadin , apel membahas mengenai kesiapan pegawai Dinas pmd menyiapkan program rencana kerja tahun 2020. Juga membahas tentang kesiapan untuk membuat laporan laporan pertanggung jawaban persemesteran. Kegiatan saya di PP yaitu masih mengurusi surat undangan yang masuk, menandatangani serah terima surat yang masuk. Kemudian bu umik menyuruh saya dan teman teman untuk membeda-bedakan antara dokumen perdes , perkades , APBdes, RPJMDes dan masih banyak. Di bidang pp ini saya bisa jadi lebih mengetahui arti arti dari masing masing dokumen

7

Rabu, 29 januari 2020 Hari ini apel pagi dipimpin oleh pak jafar yaitu kepala bidang pep. Setelah apel pagi diteruskan dengan ibu umi yang meminta untuk merekap data lembar pertanggungjawaban (LPJ) seluruh kecamatan di Trenggalek dan memindahkannya dalam file di laptop, sebelum rekapan selesai teman saya ada yang meminta untuk mengunjungi investor binaan dinas PMD untuk terjun kelapangan mengamati tentang teknologi tepat guna yang digadang gadang merupakan salah satu langkah Dinas PMD dalam menyejahterakan UMKM di Trenggalek. Selanjutnya kami meminta izin kepada bu lina untuk meninggalkan tempat sementara. Setelah di izinkan pak jafar dengan baik hati mengantarkan kami berkunjung dengan menggunakan mobil. kemudian kami menuju ke gondang, tugu yaitu rumah pak khanafi salah satu produsen teknologi tepat guna. Pak khanafi sendiri sering memproduksi alat” seperti pemecah kedelai untuk pembuatan tempe, mesin” yang dipesan para anggota umkm. Pak khanafi dan isterinya ternyata aktif dalam organisasi” masyarakat , termasuk rapat” dengan pihak dinas Pmd. Disana sangat banyak mesin” yang sedang dikerjakan pak khanafi, kami mewawancarai pak hanafi dan isterinya, tak lupa kami mengabadikan beberapa foto sebagai bukti kunjungan kami kesana. Sepulang dari sana pak jafar memampirkan kami ke resto nasi padang, dan mentraktir kami semua. Kami sangat senang, terimaksih pak jafar.

Kamis, 30 januari 2020 Apel pagi ini dipimpin oleh bapak hartopo yang merupakan sekdin(sekretaris dinas) apel membahas tentang laporan laporan yang menjadi pertanggung jawaban dari semua bidang bidang untuk segera dikerjakan karena masih banyak waktu dan agar nantinya saat waktu pengumpulan tiba, tidak ada yang tidak siap melaporkan hasil pertanggung jawaban. Kegiatan hari ini yaitu merekap data data yang belum selesai kemarin yaitu data perdes (peraturan desa) , RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) kedalam leptop serta menelitinya. Selanjutnya bu lina meminta semua anggota PPL dan Prakerin untuk briefing. Briefing kali ini membahas tentang evaluasi keterlambatan kami saat datang apel pagi, bu lina memberi arahan untuk tidak sering telat untuk lebih bisa berangkat pagi, dan memberi saran kami ketika izin keperluan kampus tidak usah membuat surat izin tidak

8

masuk tapi membuat surat izin meninggalkan tempatJumat, 31 januari 2020 Kegiatan hari ini adalah merekap dan meneliti berkas berkas

yang berkaitan dengan APBDes, RPJMDes dan yang lain lain.

Saya juga menerima surat masuk dan laporan berkas berkas

dari berbagai desa.

Trenggalek, 3 Februari 2020

MENGETAHUI


Linaryati , SE

NIP. 19670826 199302 2 002

9





TAHUN 2020

Pada Minggu ini tanggal 3-7 bulan Februari Tahun 2020 bertempat di lembaga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek telah dilaksanakan PPL Gelombang I Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :




Senin, 3 Februari 2020 Apel pagi dipimpin oleh pak Sekdin, yaitu pak suhartopo dikarenakan pak Kadin sedang ada urusan penting yang berkaitan dengan Dinas. apel membahas tentang kesiapan para pegawai untuk melakukan tugasnya masing” , pak Sekdin berargumen bahwa hal yang wajib kita lancarkan adalah prakteknya di desa, tidak mungkin kita membohongi diri bahwa kerja kita semakin bagus tapi kenyataan di desa sebaliknya, oleh sebab itu mari kita saling memperbaiki diri membenahi apa apa yang masih tertinggal untuk kemudian yang lebih baik lagi. Kegiatan saya minggu ini kembali ke sekretariat. Disana sangat sibuk, hampir seperti di bidang PP. Kegiatan saya yaitu membantu bu ryn dalam mencatat dan mendosposisikan surat masuk , memfotokopikan seluruh arsip nya.

Selasa, 4 Februaru 2020 Apel dipimpin oleh pak ja’far kali ini, membahas tentang masuknya para sekdes ( sekretaris desa) ke Dinas PMD, pak Ja’far berpesan agar para sekdes segera menyesuaikan diri di Dinas ini. Dan segera bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Kegiatan saya hari ini masih sama yaitu menerima surat masuk, mendosposisikannya, dan mencatatnya dalam arsip surat masuk. Hari ini saya juga dimintai bantuan oleh bu sri untuk membuat surat gaji pensiun untuk salah satu pegawai yang akan pensiun bulan maret mendatang. Lalu setelah membuat selesai saya membuat jadwal bulanan pegawai Dinas PMD yang memrlukan

10

pembenahan. Selanjutnya saya menaikkan surat ke pak Kadin untuk dimintai tanda tangan

Rabu, 5 Februari 2020 Hari ini apel dipimpin oleh pak kadin yaitu pak Edy Soepriyanto , apel kali ini membahas tentang perbanyak bersyukur. Dalam hidup kita harus banyak bersyukur atas apa yang terjadi saat ini. Intinya ada 3 yaitu kemauan, kesehatan , kesempatan. Kita tidak bis ajika kehilangan salah satu dari ketiga kunci tadi. Selanjutnya kegiatan saya hari ini di sekretariat yaitu mendosposisikan surat masuk untuk dinaikkan ke pak sekdin dan memintakan tanda tangan. Setelah itu saya membuat jadwal hadir pegawai dinas PMD yang berjumlah 49 orang.

Kamis, 6 Februari 2020 Apel pagi ini seperti biasa di ikuti oleh semua pegawai dan karyawan Dinas PMD. Kegiatan saya hari ini memfotocopy surat untuk kemudian dijadikan arsip, meneliti jumlah surat keluar . membuat rekapan bukti surat sudah dinaikkan ke Kepala Dinas

Jumat, 7 Februari 2020 Hari jumat adalah hari tanpa apel pagi, untuk pengganti apel pagi, para pegawai Dinas PMD ada yang mengikuti senam di Alun-Alun trenggalek, ada juga yang berolahraga main bola ping pong, ada juga yang langsung masuk ruangannya menempati kursi kerjanya untuk mengerjakan tugas masig-masing. Kegiatan saya hari ini yaitu mengecek kelengkapan data pajak sesuai aturah Pph 21 dan mengeprintnya. Juga membantu menghancurkan kertas yang ada di bidang sekretariat

Trenggalek, 7 Februari 2020

MENGETAHUI


Linaryati , SE

NIP. 19670826 199302 2 002

11

Lampiran Foto :

Konsultasi dengan dpl mengenai tata cara awal PPL sekaligus penentuan jadwal

pembukaan PPL

Serah Terima mahasiswa PPL sekaligus pembukaan PPL

12

Para peserta PPL gelombang I di Dinas PMD

Merekap dan meneliti Alokasi Dana Desa per Kecamatan

13

Konsultasi dengan Pak Ja’far selaku Kabid bidang Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan

Apel pagi setiap hari Senin- Kamis

14

Briefing dan Evaluasi 1 minggu sekali yang dipimpin oleh bu Linaryati

Foto bersama kepala Dinas PMD, Sekdin dan Para Kabid

15

Kunjungan ke Lapangan pembuatan TTG (Teknologi Tepat Guna)

Penutupan Praktik Pengalaman Lapangan

16

Documents

blog.iain-tulungagung.ac.idblog.iain-tulungagung.ac.id/.../114/2020/02/PPL-DOKUMEN.docx · Web view“ PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI PENGALOKASIAN DANA TEPAT SASARAN