KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat
dan
karuni-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Biro Hubungan
Masyarakat Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 dapat
diselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen
perencanaan dan acuan penganggaran yang berorientasi pada hasil
yang
dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020
–
2024. Renstra Biro Hubungan Masyarakat memuat visi dan misi,
tujuan,
strategi, program, arah kebijakan, kerangka regulasi,
kerangka
kelembagaan, target kinerja, dan pendanaan sesuai dengan
core-business
Biro Hubungan Masyarakat.
mengkombinasikan pendekatan top-down yaitu berdasarkan
Rencana
Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 dan
Rencana
Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024 dengan
pendekatan
bottom-up yaitu berdasarkan kesepakatan bersama antar bagian
di
lingkungan Biro Hubungan Masyarakat. Selanjutnya, dokumen Renstra
ini
menjadi acuan bagi Biro Hubungan Masyarakat dalam rangka
meningkatkan kinerjanya hingga tahun 2024.
Akhirnya, dengan segala upaya dari seluruh jajaran Biro
Hubungan
Masyarakat, kami berharap agar seluruh target yang telah
ditetapkan
dalam Renstra ini dapat diimplementasikan dalam rangka mencapai
visi
Biro Hubungan Masyarakat untuk mewujudkan layanan informasi
dan
komunikasi yang efektif dalam mendukung pembangunan industri.
Jakarta, 11 Agustus 2020
Kepala Biro Hubungan Masyarakat
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
........................... 9
A. Visi
.........................................................................................
9
B. Misi
.......................................................................................
10
A. Arah Kebijakan dan Strategi
..................................................... 13
B. Kegiatan
...................................................................................
15
A. Target Kinerja
...........................................................................
20
B. Kerangka Pendanaan
................................................................
21
BAB V PENUTUP
...................................................................................
23
dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan
Republik
Indonesia (NKRI). Sektor Industri menjadi salah satu sektor
prioritas
Pemerintah dan diharapkan memberikan kontribusi optimal dalam
mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, hal
tersebut tertuang dalam Nawacita Presiden Republik Indonesia Jilid
II dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2020-2024.
Dalam mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan amanah
dari
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Kementerian Perindustrian telah
menyusun
Rencana Strategis Kemenperin 2020-2024 sesuai Peraturan
Menteri
Perindustrian tentang Rencana Strategis Kementerian
Perindustrian
Tahun 2020-2024. Selain itu juga telah disusun Renstra Setjen
Kemenperin Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari
Renstra
Kemenperin Tahun 2020-2024 dan disusun dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5
Tahun
2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.
memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan,
strategi,
program, kegiatan, dan anggaran pada Biro Hubungan Masyarakat
dan
dipergunakan sebagai acuan dalam menetapkan dan menerapkan
Indikator Kinerja, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran untuk
5
(lima) tahun ke depan.
mengkombinasikan pendekatan top-down yaitu berdasarkan
Rencana
Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 dan
Rencana
2
bottom-up yaitu berdasarkan kesepakatan bersama antar bagian
di
lingkungan Biro Hubungan Masyarakat. Selanjutnya, dokumen Renstra
ini
menjadi acuan bagi Biro Hubungan Masyarakat dalam rangka
meningkatkan kinerjanya hingga tahun 2024.
Di dalam era globalisasi, informasi dan komunikasi merupakan
kebutuhan yang strategis dalam melakukan pembangunan. Informasi
dan
komunikasi dijadikan ujung tombak dalam pembangunan sebagai
aktivitas
pertukaran informasi secara timbal balik bagi semua yang terlibat
dalam
usaha pembangunan antara Government to Government, Government
to
Bussiness, Government to Citizens dan Government to
University.
Pertukaran informasi ini dimulai dari tahap perencanaan,
sosialisasi,
implementasi dan evaluasi dari berbagai informasi dan
kebijakan.
Dalam pembangunan dikenal konsep triple helix, yaitu adanya
kerjasama antara Pemerintah, Industri dan Universitas untuk
melakukan
pembangunan. Konsep ini sangat cocok diterapkan di
Kementerian
Perindustrian dan khususnya di Biro Hubungan Masyarakat.
Peningkatan
kerjasama antara Pemerintah, Industri dan Universitas akan
menghasilkan pembangunan yang harmonis dan berkesinambungan.
Penguatan fungsi dan peran dari Biro Hubungan Masyarakat
merupakan
suatu keharusan untuk mendukung pembangunan yang berkualitas.
Selain itu dengan adanya UU No. 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik, disetiap Kementerian/Lembaga memerlukan
satuan
kerja yang membawahi masalah keterbukaan informasi dan
pemberian
pelayanan publik ke pengguna layanan. Berdasarkan Peraturan
Menteri
Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja
Kementerian Perindustrian, Biro Hubungan Masyarakat diberikan
tugas
untuk pelaksanaan tugas yang diamanatkan dalam Undang-undang
tersebut.
3
tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perindustrian. Biro Hubungan Masyarakat merupakan unit
dibawah
Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan, koordinasi dan pemberian dukungan administrasi
hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
Biro
Hubungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Biro Hubungan
Masyarakat yang membawahi 3 (tiga) Bagian dan 9 (sembilan)
Sub
bagian. Struktur organisasi Biro Hubungan Masyarakat dapat
dilihat
pada gambar 1.1
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
LEMBAGA
SUBBAGIAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
SUBBAGIAN PUBLIKASI DIGITAL
SUBBAGIAN INFORMASI PUBLIK
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
4
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perindustrian, Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan, koordinasi, pemberian dukungan
administrasi hubungan masyarakat. Dalam rangka melaksanakan
tugas pokok tersebut, Biro Hubungan Masyarakat mempunyai
fungsi:
a. penyiapan pembinaan dan koordinasi penyusunan rancangan
strategi komunikasi dan informasi publik;
b. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
strategi komunikasi dan informasi publik;
c. penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan
pelaksanaan
hubungan antar lembaga, pemberitaan, publikasi, media
digital,
promosi industri di dalam negeri dan prasarana media, dan
layanan
informasi publik; dan;
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya, Biro Hubungan Masyarakat terdiri dari 3 (tiga)
Bagian
dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Bagian Strategi Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga
Bagian Strategi Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan
koordinasi penyusunan rancangan, pemantauan, dan evaluasi
pelaksanaan strategi komunikasi dan informasi publik serta
pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan
antar
lembaga.
mempunyai tiga sub bagian, yaitu:
a. Subbagian Pemantauan dan Analisis Media
5
b. Subbagian Perencanaan Strategi Komunikasi
Subbagian Perencanaan Strategi Komunikasi mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan
strategi komunikasi dan informasi publik.
c. Subbagian Hubungan Antar Lembaga
Subbagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan
fasilitasi pelaksanaan hubungan antar lembaga.
2. Bagian Pemberitaan dan Publikasi.
Bagian Pemberitaan dan Publikasi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan
pengelolaan pemberitaan dan publikasi kebijakan, program,
kegiatan, dan kinerja sektor industri.
Bagian Pemberitaan dan Publikasi mempunyai tiga sub bagian,
yaitu:
penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan
pelaksanaan pemberitaan kebijakan, program, kegiatan, dan
kinerja sektor industri.
Subbagian Publikasi Cetak dan Penyiaran mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi,
dan pelaksanaan publikasi cetak dan penyiaran kebijakan,
program, kegiatan, dan kinerja sektor industri.
c. Subbagian Publikasi Digital
6
dan kinerja sektor industri.
Bagian Informasi Publik dan Promosi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan
pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik, promosi
industri di dalam negeri, dan prasarana media, serta
pelaksanaan
urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan
kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.
a. Subbagian Informasi Publik
pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik.
b. Subbagian Promosi dan Prasarana Media
Subbagian Promosi dan Prasarana Media mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi,
dan pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik.
c. Subbagian Program dan Tata Usaha
Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas
melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan
pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.
3. Capaian Kinerja
keberhasilan (indikator kinerja) yang terukur dan terencana.
Berikut ini
hasil evaluasi secara umum terhadap capaian sasaran tujuan
dan
sasaran strategis Biro Hubungan Masyarakat tahun 2015-2019
berdasarkan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kehumasan
7
Sasaran
Informasi dan
(Skala 1-
C. Potensi dan Permasalahan
Masyarakat Kementerian Perindustrian perlu dilakukan pemetaan
atas
potensi yang dimiliki oleh Biro Hubungan Masyarakat, peluang
dan
kesempatan yang ada dan yang harus dimanfaatkan secara efektif
dan
efisien. Selain itu, perlu juga antisipasi atas setiap kendala dan
hambatan
yang dihadapi ataupun menyiasati kelemahan yang ada dalam
rangka
mencapai tujuan organisasi. Analisis lingkungan dilakukan
terhadap
faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan
organisasi
8
Masyarakat Kementerian Perindustrian khususnya.
resmi untuk publikasi.
c. Pembagian tugas jelas dan sesuai tupoksi yang ditetapkan
dalam Permenperin No. 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perindustrian.
SDM untuk menjalankan tupoksi.
c. Kekurangan support data dan informasi dari satker internal
Kemenperin.
Kementerian/Lembaga lainnya
c. Dukungan peraturan tentang kehumasan
2) Ancaman
b. Belum optimalnya dukungan unit kerja terkait dalam
pengelolaan dan koordinasi kehumasan.
Kementerian PPN/Bappenas yang dapat menghambat
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan
9
A. Visi
Berdasarkan arahan Presiden yaitu tidak ada visi instansi.
Mengacu
pada kondisi umum, potensi, permasalahan, dan tantangan yang
dihadapi
ke depan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab I, maka
Biro
Hubungan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
sebagai
pelaksana pembinaan, koordinasi, pemberian dukungan
administrasi
hubungan masyarakat, mendukung dan mengoptimalkan segenap
potensi
yang ada untuk mewujudkan visi Kementerian Perindustrian yang
juga
merupakan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024
sebagai
berikut:
Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong”.
dalam sudut pandang sektor industri yaitu mewujudkan industri
tangguh
dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam
mengelola
sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah,
penyerapan
tenaga kerjamelalui penambahan lapangan kerja baru serta
meningkatnya
investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing
dengan
negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat
mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang
kompeten
dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi Making Indonesia 4.0
untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Oleh karena
itu
visi Biro Hubungan Masyarakat yaitu:
“Mendukung terwujudnya visi Sekretariat Jenderal dalam
mewujudkan layanan informasi dan komunikasi yang efektif
dalam
mendukung pembangunan industri”
khususnya dan Kementerian Perindustrian pada umumnya.
Dalam rangka mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden
Tahun
2020-2024 yang juga menjadi visi Kementerian Perindustrian, maka
misi
Sekretariat Jenderal yaitu:
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya
Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat,
dan
Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman
pada
Seluruh Warga;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.
Misi Sekretariat Jenderal tersebut kemudian dijabarkan menjadi
misi
Biro Hubungan Masyarakat sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas strategi komunikasi
2. Peningkatan kualitas promosi, pemberitaan dan publikasi
kebijakan
dan kinerja Sektor Industri;
Perindustrian;
11
hubungan masyarakat yang mendukung pembangunan industri”,
dengan indikator tujuan yakni Capaian Penganugerahan
Keterbukaan
Informasi Publik .
Perindustrian yang telah ditetapkan, maka perlu dijabarkan
dalam
beberapa sasaran strategis dengan menggunakan pendekatan
metoda
Balanced Score Card (BSC) yang dibagi dalam tiga perspektif,
yakni
customer perspective, internal process perspective , dan learn and
growth
perspective , sebagai berikut:
12
1. Customer Perspective , terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis
(SS),
sebagai berikut:
Kinerja Utama (IKU):
b. Tingkat Interaksi (Engagement rate) akun media sosial
Kemenperin
dengan Masyarakat
Kemenperin.
2. Internal Process Perspective , terdiri atas 2 (dua) sasaran
strategis
(SS), sebagai berikut:
Indikator Kinerja (IK) :
b. Persentase kehadiran undangan media massa dalam peliputan
pimpinan Kemenperin
berkualitas, dengan Indikator Kinerja (IK) :
a. Tingkat kepuasan stakeholder eksternal terhadap pelayanan
publik
Kementerian Perindustrian
b. Tingkat ketepatan waktu penyediaan informasi publik
3. Internal Learn and Growth Perspective , terdiri atas 2 (dua)
sasaran
strategis (SS), sebagai berikut:
Indikator Kinerja (IK) :
Humas, dengan Indikator Kinerja (IK) :
a. Nilai SAKIP Biro Humas
13
A. Arah Kebijakan dan Strategi
Arah kebijakan dan strategi Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian
Perindustrian Tahun 2020-2024 mengikuti arah kebijakan dan
strategi Kementerian Perindustrian yang tertuang dalam
Rencana
Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 yaitu
adalah
sebagai berikut:
pencapaian target pengembangan industri yang implementaasinya
tidak lepas dari rencana strategis pengembangan perindustrian
yang sudah ada. Percepatan pengembangan industri melalui
pemanfaatan teknologi disruptive sekalipun tetap membutuhkan
perbaikan dasar mulai dari penguatan rantai nilai untuk
industri
bahan baku/hulu, pengolahan/antara, serta produk siap
konsumsi/hilir, pengembangan wilayah industri, pengembangan
jaringan pasar, serta pengembangan kapasitas tenaga kerja.
Oleh karena itu, Indonesia perlu menata kembali ekosistem
pengembangan industri melalui pembinaan kawasan/wilayah
industri berdasarkan sumber daya alam. Efisiensi proses
pengolahan bahan baku, air, dan energi dengan aplikasi
teknologi
disruptive menjadi kunci utama dalam pengembangan industri
yang berkelanjutan. Efisiensi proses pengolahan bahan baku,
air,
dan energi dengan aplikasi teknologi disruptive menjadi kunci
utama dalam pengembangan industri yang berkelanjutan.
Produksi manufaktur Indonesia juga masih menitikberatkan pada
proses di tingkat hilir sehingga memiliki nilai tambah yang
rendah.
Hal-hal tersebut sangat mempengaruhi pengembangan industri
manufaktur.
14
Making Indonesia 4.0 memiliki aspirasi untuk menjadi top 10
ekonomi dunia pada tahun 2030 dengan target berikut:
1. Meningkatkan daya saing dengan target 10% porsi ekspor
netto terhadap PDB, atau peningkatan sebesar 13x dari
kondisi saat ini.
hingga 2x dari kondisi saat ini.
3. Meningkatkan pengeluaran litbang nasional hingga 2% PDB,
atau peningkatan sebesar tujuh kali lipat dari kondisi saat
ini.
Pencapaian aspirasi dilakukan melalui fokus 5 sub-sektor
manufaktur dan 3 horizon berikut:
No. Sektor Horizon 1 (2021) Horizon 2 (2025) Horizon 3 (2030)
1 Makanan
prioritas nasional dengan penjelasan berikut:
1. Memperbaiki alur aliran material
2. Mendesain ulang zonasi/ perwilayahan industri
3. Mengakomodir standar sustainability
usaha mikro
6. Menarik investasi asing
7. Meningkatkan kualitas SDM
8. Membentuk ekosistem inovasi
Dalam rangka mendukung kebijakan Industry 4.0 dan Aspirasi
Making Indonesia 4.0, maka dirumuskan berbagai kebijakan
sebagai
arah/tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang
diharapkan.
Adapun arah kebijakan Biro Hubungan Masyarakat untuk tahun
2020 – 2024 sebagai berikut:
b. Meningkatkan Kualitas Informasi Sektor Industri
c. Meningkatkan Kualitas Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga
d. Meningkatkan Kualitas Layanan Manajemen Kinerja
B. Kegiatan
Visi dan Misi dan Tujuan Strategis, Biro Hubungan Masyarakat
mempunyai kegiatan sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Stakeholder
Eksternal
Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan publik Kementerian
Perindustrian;
Melakukan rapat koordinasi dengan satuan kerja Kementerian
perindustrian terkait dengan Standar Pelayanan, Kebijakan terkini
pelayanan publik dan rencana
16
Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik
Kementerian Perindustrian
Membangun
Melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat
Jenderal dalam penyediaan standar pelayanan internal di lingkungan
Sekretariat Jenderal;
Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik
internal Kementerian Perindustrian
pengembangan layanan pubik Kementerian Perindustrian;
Melakukan pelatihan/bimbingan teknis terhadap pegawai yang
menangani pelayanan publik.
Melakukan perbaikan sistem prosedur dengan meningkatkan penggunaan
ICT dalam pelayanan publik.
Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan publik unit kerja
daerah
.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas pemberitaan industri;
Meningkatkan pemahaman stakeholder mengenai sektor industri
Melakukan komunikasi yang rutin dengan media massa terkait
kebijakan industri;
Membuat press release yang memberikan informasi yang relevan;
Memperbanyak publikasi terkait program dan kebijakan
industri;
Melakukan analisis media dan
Melaksanakan forum dan dialog dengan stakeholder dari Kementerian
Perindustrian;
Meningkatkan kualitas kegiatan forum dan dialog industri
Melakukan diskusi/dialog rutin dengan stakeholder Kementerian
Perindustrian;
Melakukan seminar/forum yang membahas isu terkini dari Kementerian
Perindustrian.
5. Meningkatkan Kualitas Layanan Manajemen
Kinerja
Meningkatkan layanan keuangan Biro Hubungan Masyarakat.
Melakukan analisis rutin terhadap pencapaian kinerja Biro Hubungan
Masyarakat;
Menggunakan pendekatan “money follow program” dalam penganggaran
kegiatan Biro Hubungan Masyarakat;
Evaluasi pelaksanaan prosedur kerja yang ada di Biro Hubungan
Masyarakat.
C. Kerangka Regulasi
yang efektif untuk mendukung pembangunan industri, maka Biro
Hubungan Masyarakat membutuhkan kerangka regulasi. Adapun
beberapa regulasi yang disusun dan ditetapkan selama periode
2020
– 2024 sebagai berikut:
No
Arah
Kerangka
Regulasi
Unit
Penanggung
jawab
penambahan PPID di
Biro Humas Seluruh Unit
Perindustrian maka diperlukan tugas dan fungsi terkait dengan
pembinaan, koordinasi, pemberian dukungan administrasi
hubungan masyarakat yang terangkum dalam wadah Biro
Hubungan Masyarakat.
saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
35
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian
Perindustrian. Struktur organisasi Biro Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian, dapat dilihat
pada
gambar 3.1.
LEMBAGA
SUBBAGIAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
SUBBAGIAN PUBLIKASI DIGITAL
SUBBAGIAN INFORMASI PUBLIK
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
2020 – 2024
A. Target Kinerja
Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian
akan
mendukung program Dukungan Manajemen Kementerian
Perindustrian yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan
tugas
dan fungsi Kementerian. Kegiatan yang dilakukan Biro Hubungan
Masyarakat untuk mendukung program tersebut adalah kegiatan
Peningkatan Kualitas Kehumasan. Adapun sasaran-sasaran
kegiatan/sasaran strategi/outcome dan indikator outcome yang
akan
dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut
:
Tabel 4.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Peningkatan Kualitas
Kehumasan Tahun 2020 - 2024
PENINGKATAN KUALITAS KEHUMASAN
TJ1 Capaian Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik
Predikat Menuju
Informatif Menuju
Informatif Menuju
Informatif Menuju
Informatif Informatif
CUSTOMER PERSPECTIVE
SS.1 Meningkatnya pemberitaan media massa dan interaksi media
sosial terhadap kinerja Kemenperin
1 Peningkatan pemberitaan dan publikasi di media massa
Persen 5 7 9 10 12
2
Persen 2 2,2 2,4 2,8 3
3
Persen 80 81 82 83 84
21
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
SS.2 Terwujudnya strategi komunikasi yang efektif dan komunikasi
dengan media massa yang optimal
1
2
pimpinan Kemenperin
1
2 Tingkat ketepatan waktu penyediaan informasi publik
Persen 100 100 100 100 100
LEARN & GROWTH PERSPECTIVE
Nilai 90 91 92 93 94
SS.5 Meningkatnya efektivitas organisasi Biro Hubungan
Masyarakat
1 Nilai SAKIP Biro Humas Nilai 68 70 72 74 76
B. Kerangka Pendanaan
Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian
akan
melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah
kebijakan
dan strategi serta struktur organisasi Kementerian Perindustrian
yang
dijabarkan pada bab III. Berikut ini kerangka pendanaan dari
program
dan kegiatan Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024.
Kehumasan Tahun 2020-2024
2020 2021 2022 2023 2024
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
1831 Peningkatan Kualitas Kehumasan 26.40 56.02 56.02 56.02
56.02
1831.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan
Informasi
1827.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1.77 2.03 2.03 2.03
2.03
1827.994 Layanan Perkantoran 2.40 2.65 2.65 2.65 2.65
23
Tahun 2020-2024 merupakan rencana kerja jangka menengah dan
merupakan penjabaran program, kegiatan, sasaran, dan indikator
kinerja
dalam upaya untuk mencapai tujuan Biro Organisasi dan SDM
pada
khusunya, serta Sekretariat Jenderal dan Kementerian Perindustrian
pada
umunya selama 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan Renstra
dilakukan
secara sistematis, komprehensif, integratif, dan sinergis
dengan
menggunakan alat bantu peta strategi dan Key Performance Indicator
(KPI)
agar penggunaan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan
secara
lebih efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Rencana
Strategis
Biro Hubungan Masyarakat akan di-review secara berkala setiap
tahunnya
dan dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan
kebijakan
jika dipandang perlu.
kondisi lingkungan saat ini. oleh karena itu seiring dengan
berjalannya
waktu pelaksanaan, kegiatan-kegiatan tersebut dapat diperkaya
sesuai
dengan perubahan lingkungan yang ada ketika menyusun Rencana
Kerja
Tahunan (RKT).
kinerja dan memberikan kejelasan terhadap tahap-tahap
pencapaian
tujuan Biro Hubungan Masyarakat serta Sekretariat Jenderal
dan
Kementerian Perindustrian secara sistematis.
Pohon Kinerja Biro Hubungan Masyarakat Tahun 2020-2024
26
MATRIKS KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
TAHUN 2020 – 2024
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
1831 26,4 56,02 56,02 56,02 56,02
Tj
Publik
2 Tingkat Interaksi (Engagement rate) akun media sosial
Kemenperin dengan Masyarakat Persen 2 2,2 2,4 2,8 3
3 Persentase Jumlah Media Partner Yang
Mempublikasikan Kinerja Kemenperin Persen 80 81 82 83 84
1 Persentase rekomendasi strategi komunikasi yang
ditindaklanjuti Persen 60 62 65 68 70
2 Persentase kehadiran undangan media massa dalam
peliputan pimpinan Kemenperin Persen 70 75 80 85 88
1 Tingkat Kepuasan Eksternal terhadap pelayanan
publik Kementerian Perindustrian
(skala 1-4) 3,1 3,11 3,12 3,15 3,18
2 Tingkat ketepatan waktu penyediaan informasi publik Persen 100
100 100 100 100
1 Rata-rata capaian kinerja pegawai Biro Humas Nilai 90 91 92 93
94
1 Nilai SAKIP Biro Humas Nilai 68 70 72 74 76
Meningkatnya pemberitaan media massa dan interaksi media sosial
terhadap kinerja Kemenperin
SS3
SS2
Peningkatan Kualitas Kehumasan
Terwujudnya strategi komunikasi yang efektif dan komunikasi dengan
media massa yang optimal
LEARN & GROWTH PERSPECTIVE
SS5
Customer Perspective
(Output)/Indikator Satuan
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENSTRA BIRO HUMAS KEMENPERIN
2020-2024
Kode Sasaran Strategis Kode Indikator Kinerja Satuan Target
2020 2021 2022 2023 2024
SS1 Meningkatnya pemberitaan media massa dan interaksi media sosial
terhadap kinerja Kemenperin
IK.1 Persentase jumlah media partner yang mempublikasikan kinerja
Kemenperin
Persentase 80 81 82 83 84
DEFINISI
kepada media massa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan porsi
pemberitaan sektor industri di media massa. Kegiatan dilakukan
dengan mengirimkan siaran pers kepada redaksi dan jurnalis media
partner Kementerian Perindustrian sejumlah 80 media massa atau
dengan mengundang wartawan untuk meliput kegiatan yang
diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian. Untuk melihat
efektivitas publikasi kinerja industri, jumlah media massa yang
memuat pemberitaan dibandingkan dengan jumlah media partner
Kementerian Perindustrian. Media Massa yang menjadi media partner
Kemenperin terdiri dari media yang tergabung dalam Forum Wartawan
Industri (FORWIN) dan media yang tersertifikasi Dewan Pers.
Persentase media massa yang mempublikasikan kinerja Kemenperin
ditargetkan meningkat dari tahun ke tahun.
SUMBER DATA
Efektivitas publikasi kinerja industri diukur berdasarkan
persentase jumlah media partner yang mempublikasikan kinerja
Kemenperin. Langkah perhitungannya adalah sbb: 1. Membuat
rekapitulasi pemberitaan positif sektor industri pada media massa
setiap bulannya. 2. Sortir berita berdasarkan nama media yang
menerbitkan berita. 3. Menghitung jumlah media partner Biro Humas
Kemenperin yang memuat pemberitaan positif terkait kinerja industri
selama 1 bulan. 4. Jumlah media partner yang mempublikasikan
kinerja sektor industri per bulan dibagi dengan jumlah total media
partner yang ditetapkan Biro Hubungan Masyarakat
(sebanyak 80 media massa). 5. Efektivitas publikasi kinerja
industri dalam satu tahun dihitung dengan merata-ratakan persentase
jumlah media partner yang mempublikasikan kinerja industri per
bulan.
No Variabel/Kegiatan Penjelasan Pengukuran Contoh Cara Perhitungan
Hasil Total
Target 2020
Persentase jumlah media partner yang mempublikasikan kinerja
Kemenperin
Rata-rata persentase jumlah media partner yang memberitakan positif
kinerja sektor industri di bagi dengan jumlah total media partner
yang ditetapkan Biro Hubungan Masyarakat
- Biro Humas Kemenperin menetapkan 80 media partner untuk
menyebarluaskan berita industri
- Pada bulan Januari 2019 terdapat 161 media massa yang
memberitakan positif kinerja sektor industri.
- Dari 161 media tersebut terdapat 66 media partner dari 80 total
media partner yang memberitakan positif kinerja sektor industri
pada bulan tersebut.
- Maka perhitungannya menjadi
x 100%
Efektifitas publikasi kinerja industri tahun 2020 =
81,3% 80% 101,6%
Persen Maximize Bagian Strategi Komunikasi dan Hubungan Antar
Lembaga
28
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENSTRA BIRO HUBUNGAN
MASYARAKAT KEMENPERIN 2020-2024
Kode Sasaran Strategis Kode Indikator Kinerja Satuan Target
2020 2021 2022 2023 2024
SS1
Meningkatnya pemberitaan media massa dan interaksi media sosial
terhadap kinerja industri
IK.2 Tingkat Interaksi (Engagement Rate) Akun Media Sosial
Kemenperin dengan Masyarakat
Persentase 2 2.2 2.4 2.6 3
DEFINISI
Penggunaan media sosial merupakan salah satu strategi publikasi
yang dilakukan Biro Hubungan Masyarakat. Keaktifan dalam mengunggah
materi publikasi di media sosial mempengaruhi peningkatan aktivitas
media sosial yang dimiliki Kemenperin. Materi publikasi yang
diunggah pada media sosial dibuat semenarik mungkin agar informasi
yang ingin disampaikan dapat dimengerti oleh masyarakat serta ikut
berpartisipasi dalam menyebarluaskan informasi tersebut. Engagement
Rate adalah indikator besar atau kecilnya interaksi akun media
sosial Kemenperin yang terdiri dari akun Twitter, Facebook dan
Instagram dengan pengikutnya. Kunci dari komunikasi interaksional
ini adalah umpan balik (feedback) atau tanggapan terhadap pesan
atau konten tertentu. Semakin tinggi angka engagement rate artinya
semakin baik pula kualitas akun media sosial tersebut karena
feedback yang didapatkan dari audience juga akan semakin tinggi.
Engagement rate pada akun media sosial Kementerian Perindustrian
antara lain Twitter, Facebook, dan Instagram dihitung per postingan
maksimal 1 minggu setelah tanggal posting.
SUMBER DATA
Langkah mengitung engangement rate akun media sosial kemenperin :
1. Hitung engangement rate setiap postingan pada instagram, twitter
dan facebook 2. Hitung rata-rata engagement rate masing-masing akun
media sosial Kemenperin 3. Rata-rata engagement rate akun media
sosial Kemenperin = (engagement rate twitter + engagement rate
instagram + engagement rate facebook)/3
Contoh cara perhitungan :
1 Tingkat Interaksi (Engagement Rate) Akun Media Sosial Kemenperin
dengan Masyarakat
Rata-rata engangement rate setiap akun medsos Kemenperin antara
lain: twitter, instagram, facebook
Engagement Rate Instagram per post =
Engagement Rate Twitter per post =
Engagement Rate Facebook per post =
*Engagement rate setiap post akan dihitung setelah 1 minggu posting
Rata-rata engagement rate akun media sosial kemenperin =
(engagement rate twitter+ engagement rate instagram+engagement rate
facebook)/3=(0.36%+3%+3.5%)/3 =
2.26%
SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA
Persen Maximize Bagian Strategi Komunikasi dan Hubungan Antar
Lembaga dan Bagian Pemberitaan dan Publikasi
29
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENSTRA BIRO HUMAS KEMENPERIN
2020-2024
Kode Sasaran Strategis Kode Indikator Kinerja Satuan Target
2020 2021 2022 2023 2024
SS1 Meningkatnya pemberitaan media massa dan interaksi media
sosial
terhadap kinerja industri
publikasi di media massa Persentase 5 7 9 10 12
DEFINISI
.
30
Kode Sasaran Strategis Kode Indikator Kinerja Satuan Target
2020 2021 2022 2023 2024
SS.2
DEFINIS/DESKRIPSI
negara, guna mewujudkan kinerja Komunikasi Publik di lapangan
sebagai upaya mendukung perwujudan program-program Kementerian
Perindustrian.
Tujuan:
1. Meningkatnya keasadaran publik mengenai kebijakan, program dan
hasil kegiatan pembangunan Kementerian Perindustrian
2. Tumbuhnya keterlibatan publik dalam berbagai aktifitas 3.
Penguatan SDM, manajemen komunikasi di lingkungan Kementerian
Perindustrian
Untuk menentukan strategi komunikasi, Biro Hubungan Masyarakat
membuat beberapa isu utama yang akan diangkat sepanjang tahun,
selain itu
dilakukan juga pemantauan dan analisis pemberitaan dimedia massa.
Dari kedua hal tersebut Biro Humas membuat strategi komunikasi
berupa agenda
setting / rekomendasi untuk menindaklajuti atau merespon berita
yang berkembang dimedia massa. Rekomendasi yang ada, akan
dilaksanakan oleh Bagian terkait di Biro Humas. Hasil pelaksanaan
akan di pantau dan dianalisis sehingga dapat diukur berapa persen
rekomendasi yang dilaksanakan.
SUMBER DATA
CARA MENGHITUNG (FORMULA)
- Rekomendasi strategi komunikasi yang dibuat setiap minggu akan di
evaluasi apakah sudah dilaksanakan atau belum
- Jumlah rekomendasi yang dilaksanakan akan dibagi dengan total
rekomendasi yang sudah dibuat sehingga bisa dihitung
prosentasenya.
SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA
Persentase Maximize Bagian Strategi Komunikasi dan Hubungan Antar
Lembaga Biro Hubungan Masyarakat
31
Kode Sasaran Strategis Kode Indikator Kinerja Satuan Target
2020 2021 2022 2023 2024
SS2 Terwujudnya strategi komunikasi yang efektif dan
komunikasi
dengan media massa yang optimal
IK.5
dalam peliputan pimpinan Kemenperin
DEFINISI/DESKRIPSI
SUMBER DATA
- Jumlah undangan liputan untuk media massa - Daftar hadir para
jurnalis menghadiri undangan liputan
CARA MENGHITUNG (FORMULA)
Ketercapaian
1
Wartawan yang hadir dibagi jumlah undangan
Persentase Kehadiran Media Massa Per Kegiatan Liputan = 14 wartawan
/ 20 undangan = 70% Rata-rata Persentase Kehadiran Undangan Media
Masa = Total Persentase Kehadiran Media Masa per Kegiatan Liputan /
Total Undangan Peliputan
73% 70% 104,29%
Persen Maximize Bagian Pemberitaan dan Publikasi Biro Hubungan
Masyarakat
32
SS4 IK.5 Indeks Kepuasan Eksternal terhadap
pelayanan publik Kementerian Perindustrian
SATUAN
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENSTRA BIRO HUMAS KEMENPERIN
2020-2024
Indeks Maksimasi Bagian Informasi Publik dan Promosi
Terwujudnya pelayanan
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16
Tahun 2014 mengenai Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat
Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Ruang lingkup tersebut telah
dikembangkan menjadi variabel/unsur sesuai dengan karakteristik
pelayanan Pusat
Kementerian Perindustrian antara lain : (1) Kemudahan prosedur
pelayanan; (2) Persyaratan pelayanan; (3) Keberadaan petugas
pelayanan; (4) Tanggung
jawab petugas pelayanan; (5) Kemampuan petugas pelayanan; (6)
Ketepatan waktu penyelesaian pelayanan; (7) Keadilan mendapatkan
pelayanan; (8)
Kesopanan petugas pelayanan; (9) Keramahan petugas pelayanan; (10)
Kesesuaian biaya pelayanan; (11) Kesesuaian jam buka dan jam tutup
pelayanan;
(12) Kenyamanan pelayanan; (13) Maklumat Pelayanan; (14) Sarana
pengaduan/keluhan; (15) Ketanggapan petugas pelayanan.
SUMBER DATA
Pelayanan Publik (UP2) Pusat Kementerian Perindustrian
CARA MENGHITUNG (FORMULA)
Pengumpulan data untuk pengukuran indeks kepuasan masyarakat dapat
dilakukan melalui survey secara elektronik melalui website SIINAS
dan google
form serta wawancara tatap muka. Pengukuran dilakukan 1 kali dalam
setahun. Hasil survey menggunakan skala 1-4.
Kuesioner dibagi atas 5 (lima) bagian yaitu:
a. Bagian I : Identitas unit pelayanan, termasuk jenis pelayanan
yang dilakukan oleh responden.
b. Bagian II : Identitas responden, meliputi: nama, usia, jenis
kelamin, pendidikan terakhir.
c. Bagian III : Mutu pelayanan publik, pendapat penerima pelayanan
yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur
pelayanan
yang dinilai. Kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang
baik dari nilai persepsi 2, baik diberi nilai persepsi 3, sangat
baik diberi nilai persepsi 4.
d. Bagian IV : Harapan terhadap mutu pelayanan publik, pendapat
penerima pelayanan dengan pemberian suatu nilai dengan range nilai
tertentu
terhadap unsur-unsur pelayanan yang ditanyakan. Range nilai jawaban
adalah 1 (satu) hingga 10 (sepuluh) untuk keinginan/ harapan
responden
terhadap mutu pelayanan yang ideal pada Unit Pelayanan Publik (UPP)
Pusat Kementerian Perindustrian.
e. Bagian V : Saran/ opini/ pendapat responden terhadap unit
pelayanan.
Hasil pengolahan data kuisioner menghasilkan nilai indeks kepuasan
masyarakat (IKM) menggunakan skala 1-4 dengan rincian sebagai
berikut:
KLASIFIKASI PENANGGUNGJAWAB
Kode Indikator Kinerja
SS3 SS3 IK.6
Kode Sasaran
Target
SS3
Terwujudnya
DEFINISI/DESKRIPSI
Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik terdapat ketentuan batas waktu menjawab
permohonan informasi melalui PPID, yaitu 10 hari (kerja). Apabila
dalam waktu 10 hari tersebut tidak dapat memenuhi permohonann
informasi maka dalam Undang-Undang diperbolehkan menambah waktu
jawab selama 7 hari (kerja). Melalui e-PPID dalam website
Kemenperin maupun aplikasi maka proses waktu menjawab dapat di
monitor.
SUMBER DATA
Hasil pencatatan rata-rata waktu jawab petugas dan tim penghubung
PPID melalui website kemenperin dan aplikasi dan tingkat
kepuasan pemohon informasi atas jawaban yang diberikan.
CARA MENGHITUNG (FORMULA)
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
keterbukaan informasi publik, waktu menjawab adalah 10
(sepuluh) hari dimulai dari Kepala PPID menerima form permohonan
informasi dan jawaban sudah harus diterima oleh pemohon 10
hari
(kerja).
Persentase Maksimasi Bagian Informasi Publik dan Promosi Biro
Hubungan
Masyarakat
34
Kode Sasaran Strategis Kode Indikator Kinerja Satuan Target
2020 2021 2022 2023 2024
SS4 Meningkatnya Kinerja ASN Biro
Hubungan Masyarakat IK.8
DEFINISI/DESKRIPSI
Dalam rangka meningkatkan kinerja SDM Biro Hubungan Masyarakat maka
diperlukan indikator kinerja ASN untuk menggambarkan produktivitas
dari SDM pada unit kerja dalam mendukung tercapainya tujuan
organisasi. Kinerja pegawai terdiri dari unsur disiplin, unsur SKP,
dan unsur produktivitas.
SUMBER DATA
CARA MENGHITUNG (FORMULA)
bulan.
Persen Maximize Bagian Informasi Publik dan Promosi Biro Hubungan
Masyarakat
35
Kode Sasaran Strategis Kode Indikator Kinerja Satuan Target
2020 2021 2022 2023 2024
SS5 Meningkatnya efektivitas organisasi Biro Hubungan
Masyarakat
IK.9 Nilai SAKIP Biro Humas Nilai 68 70 72 74 76
DEFINISI/DESKRIPSI
Seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan
Kinerja di setiap tahunnya, hal itu merupakan salah satu wujud
penguatan akuntabilitas kinerja yang merupakan salah satu program
yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi. Penguatan
akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
SAKIP. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah
mengimplementasikan SAKIP-nya, serta sekaligus untuk mendorong
adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu
dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP.
SUMBER DATA
Nilai SAKIP Biro Hubungan Masyarakat adalah nilai yang diperoleh
dari hasil evaluasi tim evaluator dari Inspektorat Jenderal
Kementerian Perindustrian.
CARA MENGHITUNG (FORMULA)
Nilai SAKIP dihitung dengan melakukan evaluasi terhadap 5 (lima)
komponen kinerja sebagai berikut:
No. Komponen Bobot Sub Komponen
1 Perencanaan Kinerja 30% a. Rencana Strategis (10%), meliputi:
Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi
Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi
Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT
(6%).
2 Pengukuran Kinerja 25% a. Pemenuhan pengukuran (5%); b. Kualitas
Pengukuran (12,5%); c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3 Pelaporan Kinerja 15% a. Pemenuhan pelaporan (3%); b. Kualitas
pelaporan (7,5%); c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4 Evaluasi Internal 10% a. Pemenuhan evaluasi (2%); b. Kualitas
evaluasi (5%); c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5 Capaian Kinerja 20% a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%); b.
Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%); c. Kinerja tahun berjalan
(benchmark) (5%)
Total 100%