BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya;

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka...

  • BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

    No.246, 2009 DEPARTEMEN PERTANIAN. Diklat. Pedoman. Jabatan Fungsional.

    PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 33/Permentan/OT.160/6/2009

    TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL

    RUMPUN ILMU HAYAT PERTANIAN

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN,

    Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 293/Kpts/OT.210/4/2002 telah ditetapkan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Fungsonal Rumpun Ilmu Hayat Lingkup Pertanian;

    b. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pejabat fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian serta untuk mendukung kelancaran tugasnya perlu meninjau kembali Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian;

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

  • 2009, No.246 2

    2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

    3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);

    4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

    5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);

    6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

    7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

    8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

    9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

    10. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 57/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya;

    11. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya;

    12. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 60/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya;

  • 2009, No.246 3

    13. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 61/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya;

    14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/31/M.PAN/3/2004 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya;

    15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/4/2006 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya;

    16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;

    17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/MENPAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya;

    18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/ 7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/1/2007;

    19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/ 9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT.140/1/2007;

    MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG

    PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL RUMPUN ILMU HAYAT PERTANIAN

    Pasal 1 Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Rumpun Ilmu

    Hayat Pertanian seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

  • 2009, No.246 4

    Pasal 2 Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Rumpun Ilmu

    Hayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar untuk pembinaan karier, peningkatan profesionalisme, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pejabat Fungsional/Pejabat Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian.

    Pasal 3 Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 293/Kpts/OT.210/4/2002 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

    Pasal 4 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2009 MENTERI PERTANIAN, ANTON APRIYANTONO

    Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ANDI MATTALATTA

  • 2009, No.246 5

    LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

    NOMOR : 33/Permentan/OT.160/6/2009

    TANGGAL : 25 Juni 2009

    PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL

    RUMPUN ILMU HAYAT PERTANIAN

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang

    Dalam upaya peningkatan profesionalisme dan pembinaan karir PNS,

    Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

    Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan

    Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS.

    Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan

    Pendayagunaan Aparatur Negara dan/atau Peraturan Menteri Negara

    Pendayagunaan Aparatur Negara telah ditetapkan Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu

    Hayat Pertanian yang secara institusional dibina oleh Departemen Pertanian, yaitu :

    1. Penyuluh Pertanian;

    2. Pengendali Organisme Penganggu Tumbuhan;

    3. Pengawas Benih Tanaman;

    4. Pengawas Bibit Ternak;

    5. Medik Veteriner;

    6. Paramedik Veteriner;

    7. Pengawas Mutu Pakan;

    8. Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

    Pejabat fungsional tersebut diharapkan memiliki kinerja, keterampilan teknis,

    keterampilan manajerial, kedisiplinan diri, motivasi kerja, kemandirian, kemampuan

    kerjasama, kematangan emosi, akses kepada sumber informasi dan minat

    pengembangan diri yang baik. Kriteria tersebut dapat dipenuhi antara lain melalui

    pendidikan dan pelatihan (Diklat).

  • 2009, No.246 6

    Departemen Pertanian sebagai instansi pembina 8 (delapan) jenis jabatan

    fungsional yang tergabung dalam rumpun Ilmu Hayat, memiliki kewajiban menyusun

    pedoman diklat jabatan fungsional. Pedoman tersebut digunakan sebagai panduan

    bagi seluruh pemangku kepentingan terkait jabatan fungsional Rumpun Ilmu Hayat

    Pertanian (RIHP), baik di Pusat maupun Pemerintah Daerah

    Propinsi/Kabupaten/Kota. Disamping itu Diklat Fungsional Rumpun Ilmu Hayat

    Pertanian bertujuan mencapai persyaratan kompetensi sesuai dengan jenis dan

    kelompok masing-masing jabatan fungsional.

    Untuk menghindari keragaman dalam penyelenggaraan maupun output yang

    dihasilkan, perlu diupayakan pembinaan diklat bagi PNS yang akan dan telah

    menduduki Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian Lingkup Pertanian

    (JF-RIHP) dengan lebih jelas, sistematis dan terarah, sehingga dinilai sangat penting

    untuk menyusun Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Rumpun

    Ilmu Hayat Pertanian yang selanjutnya disingkat Pedoman Diklat Fungsional RIHP.

    B. Tujuan dan Sasaran

    1. Tujuan

    Tujuan ditetapkannya Pedoman Diklat Fungsional RIHP sebagai acuan dalam

    penyelenggaraan diklat yang efisien dan efektif.

    2. Sasaran

    Sasaran dari pedoman Diklat Fungsional RIHP adalah :

    a. Terselenggaranya diklat bagi calon dan/atau pejabat fungsional RIHP

    secara efektif dan efisien;

    b. Terciptanya peningkatan pengetahuan, keterampilan serta pembentukan

    sikap dan kepribadian pejabat fungsional RIHP untuk mendukung

    kelancaran pelaksanaan tugas;

    c. Tercapainya peningkatan profesionalisme calon dan/atau pejabat

    fungsional RIHP;

    d. Terwujudnya kepastian dan kejelasan dalam pembinaan karier pejabat

    fungsional RIHP secara sistematis dan terencana.

    C. Pengertian

    Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

    1. Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Lingkup Pertanian yang selanjutnya

    disingkat JF-RIHP adalah jabatan fungsional PNS yang tergabung dalam

  • 2009, No.246 7

    Rumpun Ilmu Hayat Pertanian yang tugasnya melakukan kegiatan yang

    berkaitan dengan penelitian, pengembangan teori, dan metode operasional,

    penerapan ilmu pengetahuan di bidang biologi, mikrobiologi, botani, ilmu hewan,

    ekologi, anatomi, bakteriologi, biokimia, fisiologi, entomologi, genetika, agronomi,

    fatologi serta farmakologi.

    2. Diklat Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian yang selanjutnya disingkat Diklat

    Fungsional RIHP adalah proses penyelenggaraan diklat dalam rangka

    meningkatkan kemampuan pejabat fungsional, sehingga dapat mencapai

    persyaratan kompetensi dari masing-masing JF-RIHP.

    3. Pola Diklat Fungsional RIHP adalah salah satu subsistem dari sistem pembinaan

    Dikl

Recommended

View more >