1

Berau Forest Carbon Program (BFCP)(BFCP)

Bogor, 17 Maret 2010

Reduced carbon emission through REDD-Scheme in

Berau

Protected area manage-ment in Wehea, Karst and Lesan forests, and Lore

Lindu NP and Morowali WR

Forest Program TNC Indonesia

10 mio ha

4 mio ha

Berau Lindu NP and Morowali WR

Conservation of orangutan habitats in

various places in KalimantanImproved management

of production forest

2

Mengapa Berau?

Nilai biodiversitas Kabupaten Berau tinggi :

t i ti t b hrepresentasi tipe tumbuhan dan ekosistem asli Kalimantan

Masih mempunyai hutan tropis yang signifikan (75% dari luas daratan)dari luas daratan)

Dukungan politis dan sosial-ekonomi

7 protection forests11 forests concessions32 oil palm concessions3 timber plantations27 mining concessions 360.950??7 Protection Forests

TotalNon-forest

ForestLand Use

Tata Guna Lahan di Berau

(360,950 ha)(782,650 ha)(188,797 ha)(228,825 ha)(184,917 ha)

184.91755.451129.46627 Mining Concessions

228.82528.519200.3063 Timber Plantations

188.79765.405123.39232 Oil Palm Plantations

782.65043.195739.45511 Timber Concessions

2.197.163TOTAL

811.974??Others

3

Peta Penutupan Lahan 1990, Berau

ICRAF

Peta Penutupan Lahan 2000, Berau

ICRAF

4

Peta Penutupan Lahan 2005, Berau

ICRAF

DRAFTSejarah emisi karbon dari hutan di Berau

Stable undisturbed

Perubahan penggunaaan lahan di Berau 1990-2008

Emisi kotor tahunan (ton CO2-setara/tahun)

forest, 20%

Natural forest d d ti

Natural forest conversion,

7.40%

Other, 6%

No data, 20%

degradation, 47%

Emisi tahunan secara kasar bertambah dua kali dari 1% per tahun menjadi 2% per tahun

Degradasi lebih banyak terjadi dibandingkan dengan deforestasi di Berau 1990-2008

ICRAF, 2010

5

DRAFTPerkiraan Emisi Masa Depan

Sumber-sumber hilangnya hutan di Berau

Source  Trend  Description 

Legal logging    Approximately 40% of Berau is covered in natural forest timber concessions.  Emissions will likely decrease as extent of primary forest decreases. 

Illegal logging    Many believe that illegal logging has decreased in recent years as a result of a dedicated national effort b t data is eakdedicated national effort, but data is weak.

Conversion of natural forest to timber plantations 

  Plantations store, on average, substantially lower carbon than natural forests, Since 2000 there has been a 30% increase in annual establishment of acacia. 74,000 hectares of primary and secondary forest remain within plantation licenses, implying continued future emissions. Establishment of new HTI in forested areas will increase this trend 

Shifting cultivation 

  The majority of Berau’s rural population practices shifting cultivation. Cumulative extent may be as high as 50,000 hectares per year. Emissions depend on the type of land cleared, and oil palm expansion will likely lead to more cultivation in higher quality forest. 

Conversion of t l f t t

  The rate of oil palm plantation establishment increased more than 61% since 2000. L ti it d li l t 200 000 h t ith h f th tnatural forest to 

oil palm Location permits and licenses now cover almost 200,000 hectares, with much of that area remaining to be planted. The predicted emissions from development of these areas, and potentially others within land planned for “non‐forest” use could exceed 200 million tons of CO2. 

Mining  ?  Twenty seven mining concessions cover 185,000 hectares in Berau. To date, the actual footprint and emissions have been relatively low, but given the vast coal and limited gold deposits, future emissions are hard to predict. 

Destruction of mangroves  

  Berau has one of the most extensive and intact mangrove ecosystems in Borneo. Historical conversion has been moderate, but the flow of migrants to coastal communities threatens to change this. Main threats are wood use and conversion for shrimp farming 

DRAFTTujuan jangka panjang BFCP

Berau melaksanakan strategi pembangunan d h k b t b h k irendah karbon, pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi masyarakat kabupaten dimana pada saat yang sama juga mencapai keseimbangan baru dimana sebagian besar sumber daya hutan kabupaten dikonservasi atau dikelola secara lestaridikonservasi atau dikelola secara lestari dibandingkan dengan skenario Bisnis Seperti Biasa (BSB)/Business as Usual (BAU).

6

DRAFTTujuan tahun 2015

Pengelolaan lahan yang efektif: paling sedikit mendorong 800, 000 hektar hutan baik yang berada dalam status produksi, lindung serta lansekap kawasan bukan hutan ke dalam pengelolaan yang efektif

Pengurangan emisi : menghindarkan emisi paling sedikit 10 juta ton k b di k id d l k kt 5 t hkarbon dioksida dalam kurun waktu 5 tahun

Mata pencaharian yang berkelanjutan: menciptakan peningkatan hasil dan peluang ekonomi bagi masyarakat sasaran yang hidup di sekitar hutan

Manfaat lingkungan : perlindungan terhadap habitat kritis untuk spesies kunci seperti orang utan, mempertahankan jasa ekosistem daerah aliran sungai seperti pencegahan banjir dan air minum bersih

P l l b k l j b i l lPengelolaan program berkelanjutan : membangun sistem pengelolaan multi pihak berkinerja kuat sehingga BFCP bisa dilaksanakan dengan bantuan teknis langsung yang minimal

Pembelajaran : menunjukkan bagaimana REDD dapat dilaksanakan pada tingkat kabupaten dan memberikan kontribusi dalam pengembangan program nasional REDD di Indonesia.

Program 5-tahun sebagai jembatan dari demonstrasi ke implementasi penuh

Tahap Implementasi(2013- )

SEKARANG

Pelingkupan (J S t 08)

Tahap Pengembangan(Oct 08-Jun 10)

Tahap Demonstrasi(2010-2015)

Implementasi l strategi penuh

Monitoring dan verifikasiBaseline scenario dan

Strategi awal

– penyempurnaan forest management

SEKARANG DISINI

(Jan-Sept 08)Perluasan ke kabupaten dan propinsi baru

Baseline scenario dan monitoring approach

Penyempurnaan strategi untuk REDD

Isu legal

Dukungan Stakeholder

Sumber Pendanaan

Rencana business

Dukungan Politis

Analisis Situasi dan Penyebab (drivers)

Design program dan hypothesis

Identifikasi mitra/ kontraktor

– restorasi hutan

– tukar guling lokasi kebun sawit (oil palm swap)

– kebijakan dan penegakan rencana tata ruang dan lahan.

Monitoring dan verifikasi

Adaptive management

7

DRAFTRancang Bangun BFCP

Dewan Pengawas• Multi-stakeholder • Sekretariat yang kuat

Kelompok Penasihat

Kelompok Kerja Bersama

•Masyarakat

•Teknis

Bekerja secara erat dengan institusi utama dalam sistem tata

kelola (governance)

•Unit Pengelola Teknis sebagai sumber teknis

•Akan bekerja secara erat dengan banyak institusi pemerintah

Unit Pengelola Program (PMU):

Tim bersama yang terdiri dari staf pemerintah, konsultan, LSM yang memimpin pelaksanaan program dan mendukung tata kelola serta pengelolaan sumberdaya alam

Menciptakan kondisi pemungkin (strategi lintas sektoral):

Perencanaan yang terintegrasi, tata kelola yang efektif serta keterlibatan masyarakat

banyak institusi pemerintah

•Institusi pemerintah merupakan pengambil keputusan

Fokus yang intensif atas masyarakat

•Terlibat dalam tata kelola program dan menciptakan kondisi pemungkin

•Terlibat dalam strategi semua sektor dan lokasi ( it )

Strategi di tingkat sektor dan lokasi (site) :

Hutan Produksi

Kelapa Sawit

Hutan Lindung

TambangHTI Lainnya

Implementasi penuh

Skala terbatas “Explore over time”

Pendanaan

•Dana di muka dari donor yang cukup substansial

•Investasi dalam pembangunan rendah karbon

•Penjualan pengurangan emisi dan reinvestasi dalam pembangunan rendah karbon

(site)

BFCP – implementasi strategi DRAFT

Production Forest:

RIL, HCVF /certification

Planta-tions:

better siting, land swaps, HCVF, best practices

Strategi lintas sektoral:

Integrated spatial planning Inmproved governance

(capacity building,policy and legal framework RELp

Protected areas:

better management, sustainable financing

p y gCommunity empowerment

and engagement -improved livelihood

HistoricPerformancePeriod 1

Strategy 1

Strategy 3Strategy 2

REL

8

Strategi di Hutan Produksi

Bekerja dengan HPH untuk membantu dalam mencapai

DRAFT

mencapai pengelolaan terbaik dan menghindari degradasi hutan (mis. RIL)Mengelola areal

HCVF.Memperbaiki

perencanaanperencanaan dengan cara menghindari konversi Hutan Primer berkualitas tinggi untuk kebun dan penggunaan lain Bekerja sama

dengan

Strategi Hutan Lindung

Mendukung revisi Rencana Tata Ruang

nt k mengalokasikan

DRAFT

untuk mengalokasikan 200,000 hektar tambahan untuk jadi HL.

Identifikasi HL yang sangat terancam dan fokus pada usaha-usaha penanganannya.M i t k d l Menciptakan model model perlindungan.\

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung

9

Strategi di Kebun Sawit

Identifikasi lahan yang tersedia dan sesuai untuk sawit.

Merubah

TUTUPAN HUTAN DI AREA YANG DIRENCANAKAN UNTUK DI KONVERSI BAGI PENGGUNAAN

Ijin utk konversi hutan primer

Lahan dengan karbon rendah yang sesuai untuk kebun sawit

perencanaan penggunaan area dengan potensi karbon tinggi untuk kebun sawit.

• Tukar guling lahan untuk merelokasi pengembangan yang direncanakan dari

BAGI PENGGUNAAN LAIN

lahan berhutan ke lahan yang terdegradasi

Bekerja dengan masyarakat untuk peningkatan manfaat.

DRAFTStrategi Tata Kelola

Tujuan

Hukum dan Regulasi: Sebuah kerangka kerja yang legal dan mengatur di Berau yang mendorong adopsi ekonomi rendah karbon dan didukung oleh

Implementasi

• Pembentukan Tim Tata Kelola PMU: staf program akan terdiri dari spesialis dibidang hukum dan pengembangan kelembagaan baik nasional ataupun provinsial liaison officersrendah karbon dan didukung oleh

hukum dan peraturan ditingkat provinsi dan nasional.

Lembaga yang kuat: lembaga-lembaga yang kuat mempunyai otoritas yang cukup, otonomi, akuntabilitas dan kapasitas untuk merencanakan dan melaksanakan ekonomi rendah karbon secara berkelanjutan

Kapasitas Lapangan: Kapasitas lapangan lokal untuk pengelolaan sumber-sumber alam ada dalam setidaknya

provinsial liaison officers. • Pembentukan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan):

Dukungan percepatan pengembangan KPH dengan menambahkan kapasitas manusia di lapangan dan memfasilitasi proses pembuatan kebijakan.

• Perencanaan Program: Staff program akan membuat prioritas dan rencana kerja tahunan berdasarkan pada hasil dari penilaian awal secara hukum dan kelembagaan dan masukan dari counterpart pemerintah.

• Penyusunan Peraturan: terbentuknya kerangka hukum yang mendorong ekonomi rendah karbonsumber alam ada dalam setidaknya

satu kecamatan, menyediakan dukungan untuk tata kelola dan pengelolaan hutan dan sumber –sumber non kehutananan

Budaya tata kelola: Berau menunjukkan sebuah budaya tata kelola pada partisipasi pemangku kepentingan yang berbeda-beda, transparansi dan akuntabilitas.

hukum yang mendorong ekonomi rendah karbon

10

DRAFTStrategi Perencanaan

TujuanKerangka kerja yang terpadu untuk analisa

tata ruang dan pemetaan: Berbagai institusi dan mekanisme beroperasi untuk menghasilkan data yang tepat dan berkualitas tinggi, transparan dan di k t k d k k b t h

Implementasi

• Unit pemetaan dan analisa tata ruang: Tim perencanaan yang terdiri dari PMU dan para pembuat perencanan dan pembangunan spasial dari pemerintah akan membentuk suatu jaringan

digunakan untuk mendukung kebutuhan perencanaan dari seluruh pemangku kepentingan di Berau.

Perencanaan dan rencana spasial yang strategis dari berbagai pemangku kepentingan: Berau mempunyai perencanaan pengembangan strategis jangka panjang dan rencana tata ruang yang rinci dan tepat yang telah disetujui dan terpadu dengan baik, mewakili sasaran pemangku kepentingan, secara

dari pemerintah akan membentuk suatu jaringan pemetaan dan analisa spasial dengan para staff lengkap yang menghubungkan Berau, Propinsi dan badan-badan pemerintah melalui suatu pusat penghubung.

• Menghubungkan dengan perkembangan FRIS and NCAS: usaha-usaha sedang berjalan dalam tingkat nasional untuk meningkatkan kualitas data dan koordinasi. Berau akan mendukung upaya-upaya ini.

• Mendukung pelaksanaan strategi-strategi sektoral dan lokasi: perencanaan dan

p g p gefektif

Kapasitas untuk implementasi : Badan-badan pemerintah , sektor swasta dan masyarakat lokal memiliki perangkat untuk membuat keputusan-keputusan investasi dan alokasi tanah terinformasikan dan rasional yang secara eksplisit memperhitungkan deforestasi dan degradasi hutan.

sektoral dan lokasi: perencanaan dan pengelolaan data akan menjadi penting untuk implementasi strategi lokasi yang baik (bekerja sama dengan HPH, kelapa sawit dan hutan lindung.

DRAFTStrategi Pelibatan Masyarakat

TujuanKeterlibatan yang berarti di dalam desain dan

pengawasan strategi pengembangan ‘rendah karbon’ di Berau: Masyarakat di sekitar hutan secara positif terlibat di dalam tata kelola dan pengambilan keputusan strategis dalam tingkat operasional

Kapasitas untuk melibatkan di dalam tata kelola dan

Implementasi

• Meningkatkan pemahaman tentangREDD

• Memastikan peran masyarakat dalam pengambilan keputusanKapasitas untuk melibatkan di dalam tata kelola dan

manajemen sumber daya alam: Kampung-kampung percontohan telah ‘mengamankan’ kepemilikan lahan, memperkuat institusi tata kelola kampung, keterlibatan di dalam perencanaan yang substansial, dan mempunyai kapasitas untuk pelaksanaan perencanaan.

Keterlibatan yang sejajar dengan perusahaan, pemerintah dan kampung-kampung lainnya: Kampung-kampung percontohan mempunyai kerja sama baik formal maupun informal dengan perusahaan-perusahaan dan masyarakat-masyarakat sekitarnya dan i tit i i t h t k it dil d

dalam pengambilan keputusan dalam BFCP

• Memfasilitasi pembentukan forum masyarakat

• Menguatkan institusi tata kelola kampung

• Mendukung penyusunan rencana pembangunan kampung

• Mengembangkan mekanisme pengelolaan konflik

• Mendukung pembentukan jejaring antar kampunginstitusi pemerintah yang terkait secara adil dengan

melihat hak-hak masyarakat yang dapat mengurangi konflik dan berdasarkan kesepakatan para pihak

Kesepakatan penggunaan lahan berbagai pemangku kepentingan: Masyarakat, perusahaan dan pemerintah kabupaten mencapai kesepakatan yang dapat bertahan mengenai penggunaan lahan di area prioritas yang menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah

Keuntungan material: Masyarakat-masyarakat percontohan mendapatkan keuntungan yang substansial melalui bantuan dalam pembangunan, peningkatan taraf hidup

antar kampung• Meningkatkan kapasitas instansi

pemerintah & swasta dalam hubungan masyarakat

• Mengembangkan mata pencaharian rendah karbon

• Meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa lingkungan

11

DRAFTStrategi untuk masyarakat lokal harus dibangun sesuai dengan tipologi

Lans-kap

Tutupan hutan &Penggunaan komersial

Karakteristik masyarakat

lokal

Mata pencaharian utama

Fokus utama

DAS Kelay

Hutan primer dan sekunder 5 HPH

Suku Punan dalam transisi dari pemburu

Peladangan berpindah, berburu dan hasil hutan

selain kayu.

Penguatan insitusi kampung, fasilitasi diversifikasi mata

pencaharian. Fasilitasi h b limenjadi petani. hubungan yang saling

menguntungkan dengan HPH

DAS Hulu Segah

Hutan primer dan sekunder1 HPH

Campuran berbagai suku dan pendatang.

Peladangan berpindah, penambangan emas –

ketergantungan terhadap hutan tinggi.

Penguatan insitusi kampung, fasilitasi diversifikasi mata

pencaharian. Fasilitasi hubungan yang saling

menguntungkan dengan HPH

DAS Hilir

Segah

Hutan sekunder, sebagian besar dialokasikan untuk perkebunan kelapa sawit.

Berbagai macam

kelompok etnis.

Peladangan berpindah dengan transisi menuju

kepemilikan kelapa sawit dalam skala kecil.

Fasilitasi diversifikasi mata pencaharian.

Lesan Hutan sekunder, sebagian besar dialokasikan untuk perkebunan kelapa sawit. Populasi orang utan yang

cukup tinggi.

Berbagai macam

kelompok etnis.

Peladangan berpindah dengan transisi menuju

kepemilikan kelapa sawit dalam skala kecil.

Penguatan insitusi kampung, fasilitasi diversifikasi mata pencaharian. Penguatan

pengelolaan hutan lindung & konservasi orangutan

Area pantai

Hutan mangrove. Pemerintah berniat untuk

mengembangkan tambak udang dan ikan.

Berbagai macam

kelompok etnis

Menangkap ikan dan aktifitas lain yang terkait.

Peran dan Tanggung Jawab

Dewan P

Sebagai badan utama pengambil keputusan (governance body), terdiri atas wakil-wakil senior dari tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten, Lembaga Swadaya masyarakat / TNC yang bertanggung jawab untuk menetapkan arahan strategis rencana

DRAFT

Pengawas bertanggung jawab untuk menetapkan arahan strategis, rencana manajemen, penanganan kontrak, anggaran, mekanisme pembagian (sharing) pendapatan dari ‘carbon offset’ serta memelihara hubungan yang baik dengan masyarakat dan seluruh pihak terkait.

M k i

Kelompok Kerja Bersama (Joint

WG)

Terdiri dari pejabat pemerintah tingkat manajerial dan technical, LSM/TNC, dan masyarakat yang bertugas memberikan nasehat kepada Dewan Pengawas.

Mekanisme keuangan

Mekanisme untuk menarik, menyimpan, mengelola & mendistribusikan dana.

Unit Manajemen

Program (PMU)

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan program termasuk penyusunan strategi, manajemen, anggaran, pemilihan staf dan memberi masukan serta dukungan teknis dalam penyusunan kerjasama dengan Pemerintah, pengelola kawasan/lahan, perusahaan dan pihak lain dalam melaksanakan kegiatan proyek.

12

Peran TNC

Peran TNC ialah sebagai fasilitator dan advisor,

Membantu terselenggaranya keikutsertaan, kerja sama dan dukungan berbagai pemangku kepentingan.

Mendukung Kelompok Kerja Bersama dalam

bukan pedagang karbon.

merancang program

Mendukung proses pembahasan, memfasilitasi interaksi dan negosiasi pemerintah, membantu mendapat dukungan legal dan dokumentasi yang diperlukan.

DRAFTMekanisme Keuangan

Fase 1 – fund-based financing (2010-2012?): – Menerima pendanaan awal dari

d

Prinsip umum:

1. Memberikan insentif untuk

Sasaran: menarik, mengelola & mendistribusikan financing

donor – Dewan Pengarah memberikan

arahan tentang distribusi dana melalui PMU, kesepakatan insentif, dan hal sehubungan implementasi program

Fase 2 – compliance market (2013? - ):

komunitas lokal

2. Membangun fondasi untuk livelihoods (lebih dari sekedar bantuan finansial)

3. Transparansi untuk mengembangkan keperca aan dari pend k ng (2013? ):

– Berinteraksi dengan investor karbon ketika ada kejelasan mengenai perdagangan karbon

– Menerima pembayaran-pembayaran berdasarkan hasil kinerja BFCP

– Investasi ulang dengan strategi pembangunan yang rendah

kepercayaan dari pendukung finansial

4. Pengambilan keputusan secara kolaboratif

5. Pengaturan yang jelas atas keterlibatan sektor swasta (carbon investment)

13

Prasyarat Keberhasilan Program

Peran para pihakPengelola LahanPemerintahPara pihak Pendanaan dan

Perusahaan:

HPH

HTI

Kebun Sawit

Kabupaten

Propinsi

PusatDephut

lainnya

Masyarakat sekitar

Seluruh

dukungan

Donor: USAID, AUSAID, KfW, NORAD, TNC, dan lain-lain

Investor

T k i

Pengelola Lahan

Keuangan dan teknis

HutanKebun Sawit

Pertambangan

Masyarakat

p

DNPI.

Lingkungan Hidup

Pertanian

Pertambangan

BAPPENAS

Keuangan

Seluruh masyarakat Berau

Kabupaten sekitar

Teknis: TNC, ICRAF, Winrock, U.Mulawarman, Sekala, World Education, University Queensland

Pihak lainnya Pemerintah

TERIMA KASIH