BENTUK NEGARA &

SISTEM PEMERINTAHAN

Andrie Irawan, SH., MH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS COKROAMINOTO

YOGYAKARTA

PENGERTIAN

Bentuk Negara (staats-vorm) berbicara

mengenai organ negara atau organisasi

negara sebagai keseluruhan

Bentuk Pemerintahan (regerings-vorm)

berbicara mengenai bentuk penyelenggaraan

pemerintahan atau penyelenggaraan

kekuasaan.

Ada juga istilah sistem pemerintahan yang

berbicara mengenai sistem penyelenggaraan

kekuasaan pemerintahan dalam arti cabang

eksekutif saja.

BENTUK NEGARA KLASIK

PLATO (427 – 347 SM):

a. Aristokrasi

Pemerintahan bangsawan cendikiawan berkeadilan

b. Timokrasi

Penguasa menumpuk kekayaan untuk dirinya

sendiri.

c. Oligarki : Pemerintahan oleh beberapa orang kaya.

A. Demokrasi : Pemerintahan oleh rakyat

B. Tyrani : Pemerintahan oleh satu orang yang keras

dan kuat.

ARISTOTELES (384 – 322 SM)

Pemerintahan oleh satu orang :

A. Monarki

B. Tyranni

Pemerintahan oleh Banyak Orang :

A. Aristokrasi

B. Oligarki

Pemerintahan oleh Rakyat

A. Republik

B. Demokrasi

TEORI POLYBIOS – POLYBIUS

CYCLES (200 – 118 SM)

MONARKI

TYRANNI

ARISTOKRASI

OLIGARKI

DEMOKRASI

OKHLOKRASI

Okhlokrasi : Pemerintahan yang liar dari rakyat gembel dan hina

BENTUK NEGARA MODERN

A. Leon Duguit :

1. Negara Kesatuan

2. Negara Serikat

3. Perserikatan Negara-negara

B. Sri Soematri :

1. Negara federal/Serikat (Federal

state, bondstaat)

2. Negara Kesatuan (Unitary State,

eenheidstaat)

NEGARA KESATUAN

Ciri Mutlak Negara Kesatuan

Supremasi Dewan Perwakilan Rakyat Pusat

Tidak adanya badan-badan lain yang

berdaulat

Sistem Pemerintahan :

Sentralisasi (central government, single

centralized government)

Dekonsentalisasi (centralisasi met de

deconcentratie).

NEGARA KESATUAN

PEMERINTAH PUSAT

PEMDA A PEMDA B

Penduduk Penduduk

NEGARA FEDERAL

Terdiri beberapa negara bagian yang tidak

berdaulat;

Kedaulatan berada pada Negara Federal;

Negara bagian punya kekuasaan membuat

UUD, kepala negara sendiri, parlemen dan

kabinet sendiri.

Kewenangan untuk angkatan perang,

hubungan luar negeri, keuangan dan

moneter berada pada Negara Federal.

NEGARA FEDERAL

NEGARA FEDERAL

NEGARA BAGIAN A

Penduduk Penduduk

NEGARA BAGIAN B

PERBEDAAN (R. Kreneuburg)

NEGARA FEDERASI:

Negara bagain punyai pouvoir constituant.

Wewenang membentuk UU Pusat oleh

Negara Federal terperinci dalam Konstitusi.

NEGERA KESATUAN :

Organisasi pemerintahan daerah telah

ditetapkan dalam UU Pusat.

Pembentukan UU Pusat ditentukan secara

umum oleh Konstitusi dan Pemda tergantung

pada UU Pusat.

PERSERIKATAN NEGARA-NEGARA

(CONFEDERATION STATE, STATENBOND)

Perserikatan atau Persekutuan antar

beberapa negara yang sama-sama merdeka

dan berdaulat penuh.

Dibentuk karena ada kesamaan kepentingan

atau karena dinamika sosial politik global.

Untuk kepentingan hubungan luar negeri.

Perjanjian mengikat negara anggota, tapi

tidak pada warga negara anggota.

Seperti : Uni Eropa, Liga Arab, dan Asean.

KONFEDERASI

NEGARA A

PERSERIKATAN NEGARA-NEGARA

(CONFEDERATION STATE, STATENBOND)

NEGARA B NEGARA C

WARGA

NEGARA A

WARGA

NEGARA B

WARGA

NEGARA C

BENTUK PEMERINTAHAN

MODERN

A. MONARKI

Kehendak terjelma dari satu orang

Kepala Negara berganti turun temurun.

B. REPUBLIK

Kehendak terjelma dari rakyat.

Kepala Negara berganti tidak turun temurun.

PERKEMBANGAN MONORKI

A. MONARKI ABSOLUT

Raja berkuasa mutlak terhadap semua alat

kekuasaan negara.

Biasanya dilandasi faham teokrasi.

B. MONARKI KONSTITUSIONAL

Kekuasaan Raja dibatasi konstitusi.

Sering juga disebut monarki modern, seperti

Inggris, Belanda, dan Jepang.

3 JENIS BENTUK PEMERINTAHAN

a. Terdapat hubungan yang erat antara

eksekutif dan legislatif

b. Terdapat pemisahan tegas antara

eksekutif dan legislatif serta yudikatif.

c. Terdapat pengaruh dan pengawasan

yang langsung dari rakyat (Sistem

pemerintahan yang representatif.)

SISTEM PEMERINTAHAN

a. Sistem Pemerintahan Parlementer

b. Sistem Pemerintahan Presidensiil

c. Sistem Pemerintahan Campuran

SISTEM PEMERINTAHAN

PARLEMENTER

a. Sistem kepemimpinannya terbagi atas kepala

negara dan kepala pemerintahan sebagai dua

jabatan yang terpisah

b. Sistem pemerintahan bertanggungjawab

kepada parlemen

c. Kabinet dapat dibubarkan apabila tidak

mendapat dukungan parlemen

d. Parlemen dapat dibubarkan oleh kepala negara

apabila tidak memberikan dukungan kepada

pemerintah.

PERDATA MENTERI

SKEMA SISTEM PEMERINTAHAN

PARLEMENTER

PARPOL

PARLEMEN

KOALISI

KABINET

PEMILIH

SISTEM PEMERINTAHAN

PRESIDENSIIL

a. Kedudukan kepala negara tidak terpisah dari

jabatan kepala pemerintahan

b. Kepala Negara tidak bertanggungjawab

kepada parlemen, melainkan langsung kepada

rakyat yang memilihnya

c. Presiden tidak berwenang membubarkan

parlemen

d. Kabinet sepenuhnya bertanggungjawab

kepada Presiden

PERDATA MENTERI

SKEMA SISTEM PEMERINTAHAN

PRESIDENSIAL

PARPOL

PARLEMEN

KABINET PEMILIH

SISTEM PEMERINTAHAN

CAMPURAN

a. Terdapat ciri-ciri parlementer dan presidensiil

b. Jika lebih menunjol ciri parlemnter disebut

quasi parlementer, seperti di Perancis dimana

kepala negara dipilih langsung oleh rakyat dan

perdana menteri yang didukung oleh parlemen.

c. Jika lebih menonjol ciri presidensiil disebut

quasi presidensiil seperti di Indonesia sebelum

amandemen UUD 1945 dimana Presiden harus

bertanggungjawab kepada MPR.

PERKEMBANGAN SISTEM

PEMERINTAHAN INDONESIA

TANGGAL SISTEM PEMERINTAHAN

19-07-1945 s/d 14-11-1945 Presidensial

14-11-1945 s/d 29-01-1948 Parlementer

29-01-1948 s/d 04-07-1949 Presidensial

04-07-1949 s/d 28-04-1973 Parlementer

28-04-1973 s/d sekarang Presidensial

Pola Pengorganisasian

Parlemen

Hampir semua negara federal memiliki dua

majelis;

Negara-negara kesatuan terbagi seimbang,

sebagian memilih unikameral dan sebagian

lagi bikameral;

Sebagian besar negara dengan jumlah

penduduk yang besar memiliki dua majelis:

demikian pula sebagian besar negara yang

memiliki wilayah luas memiliki dua majelis.

Parlemen Bikameral Kuat atau Lemah

menurut Arend Lijphart

Kekuasaan yang diberikan secara formal oleh konstitusi terhadap kedua kamar tersebut. Pola yang umum terhadap kamar kedua adalah bahwa kamar kedua cenderung subordinat terhadap kamar pertama. Sebagai contoh, suara negatif (negatives votes) mereka pada pengusulan legislasi seringkali diabaikan oleh kamar pertama, dan dalam banyak sistem parlementer kabinet bertanggungjawab secara ekslusif kepada kamar pertama

Kepentingan politik yang sesungguhnya dari kamar kedua tidak hanya tergantung dari kekuasaan formalnya (dalam konstitusi), tetapi juga bagaimana metode seleksi mereka.Semua kamar pertama dipilih secara langsung oleh pemilih, tetapi anggota kamar kedua paling banyak dipilih secara tidak langsung. Kamar kedua yang tidak dipilih secara langsung kurang mempunyai legitimasi demokratis dan karena itu pengaruh politik yang sebenarnya diberikan kepada yang memilihnya (populer election).

kamar kedua mungkin dipilih dengan cara atau desain yang berbeda dengan menempatkan perwakilan minoritas tertentu/khusus.

Kelebihan Bikameral atau Unikameral

menurut Dahlan Thaib

BIKAMERAL

Secara resmi mewakili beragam pemilih (misalnya negara bagian, wilayah, etnik, atau golongan);

Memfasilitasi pendekatan yang bersifat musyawarah terhadap penyusunan perundang-undangan;

Mencegah disahkan perundang-undangan yang cacat atau ceroboh; dan

Melakukan pengawasan atau pengendalian yang lebih baik atas lembaga eksekutif.

UNIKAMERAL

Kemungkinan untuk dapat cepat meloloskan Undang-Undang

Tanggung jawab lebih besar (karena anggota legislatif tidak dapat menyalahkan majelis lainnya apabila suatu Undang-Undang tidak lolos, atau bila kepentingan warga negara terabaikan).

Lebih sedikit anggota terpilih sehingga lebih mudah bagi masyarakat untuk memantau kepentingan mereka; dan

Biaya lebih rendah bagi pemerintah dan pembayar pajak

Sistem Trikameral

Republik Cina Taiwan yang dirumuskan dalam Konstitusi Republik Cina Tahun 1946

Majelis Nasional atau Majelis Rakyat, Dewan Legislatif (Yuan Legislatif), dan Dewan Pengawas (Yuan Kontrol). Karena sifat keanggotaanya yang sama-sama dipilih itulah maka dikatakan bahwa ketiga lembaga dapat disebut sebagai lembaga yang sama-sama menjalankan fungsi parlemen

Struktur parlemen nasional Afrika Selatan seperti yang dirumuskan dalam Konstitusi 1984. Di Afrika Selatan ketika berlaku apartheid parlemen dikelompokkan berdasarkan warna kulit

DUA MACAM BICAMERALISM (Nadrew S. Ellis, Lembaga Legislatif Bikameral, 2001)

a. Strong Bicameralism

Pembuatan undang-undang biasanya dimulai

dari majelis manapun, dan harus

dipertimbangkan oleh kedua majelis dalam

forum yang sama sebelum bisa disahkan.

a. Soft Bicameralism

Majelis yang satu memiliki status yang lebih

tinggi. misalnya, majelis pertama dapat

mengesampingkan RUU yang diajukan oleh

majelis kedua.

Parlemen Indonesia Pasca

Amandemen UUD 1945

“bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan

aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara”

(Konsiderans menimbang huruf (a) UU No. 17 Tahun 2014 ttg MD3)2