SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BERDASARKAN UUD 1945

^ ^

^ ^

= =

. .

^ ^

DESY KRISNA

NUR JANNAH

WIDYA EKA

M. NADLIRUL

GANJAR W.

GIGIH ADI

^ ^

Apa itu sistem pemerintahan?????

??????

Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai

komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan mempengaruhi untuk

mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan.

Bagaimana sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945?????

^ ^

Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan

UUD 1945

Masa Orde Baru (Sebelum Diamandemen)

Masa Reformasi (Setelah Diamandemen)

1. Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat)

Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat).

2. Sistem konstitusional

Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sistem ini memberikan ketegasan cara pengendalian pemerintahan negara yang dibatasi oleh ketentuan konstitusi, dengan sendirinya juga ketentuan dalam hukum lain yang merupakan produk konstitusional.

SEBELUM AMANDEMEN (MASA ORDE BARU)

3. Kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan yang bernama MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”.

4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah MPR.

Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara, tanggung jawab ada di tangan Presiden.

5. Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Kedudukan presiden dengan DPR adalah neben atau sejajar. Presiden tidak dapat membubarkan DPR seperti dalam kabinet parlementer, dan DPR pun tidak dapat menjatuhkan presiden.

6. Menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Presiden memilih, mengangkat, dan memberhentikan menteri-menteri negara. Tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara”.

04/19/23

7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

Presiden, selain harus bertanggung jawab kepada MPR, juga harus memperhatikan suara-suara dari DPR, karena DPR berhak mengadakan pengawasan terhadap presiden. DPR juga mempunyai wewenang mengajukan usul kepada MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden, apabila dianggap sungguh-sungguh melanggar hukum. Tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat)

Tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

2. Sistem konstitusional

Tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) “MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal 4 ayat (1) “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (2).

SETELAH AMANDEMEN (MASA REFORMASI)

3. Kekuasaan negara tertinggi berada di tangan rakyat

Menurut UUD 1945 hasil amandemen 2002 kekuasan negara tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.

Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Pasal 6A ayat (1) “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.

4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR

Tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR

Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, artinya kedudukan presiden tidak tergantung pada DPR. Presiden tidak dapat membubarkan DPR tercantum dalam Pasal 7C “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR”, begitu juga DPR tidak dapat menjatuhkan presiden.

6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahannya dibantu oleh menteri- menteri negara. Tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara”, dan Pasal 17 ayat (2) “ Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”.

7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

Tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

04/19/23

TERIMAKASIH