•

280 • •

BEBERAPA CATATAN TERHADAP PERADILAN TATA USAHA NEGARA

_________ Oleh: Wicipto Setiadi, S.H. _______ _

Pada tanggal 20 Desember 1986, DPR telah menyetujui secara aldama· si RUU Peradilan Tata Usaha Negara menjadi Undang-undang. RUU ini di­ajukan oleh pemerintah dengan Ama­nat Presiden N om or R.04jPU /IY /1986, tertanggal16 April 1986.

Lahirnya peradilan tata usaha nega­ra, yang diharapkan melindungi hak rakyat yang dilanggar penguasa, me­mang sudah diimpikan sejal< puluhan tahun yang lalu. Pada tahun 1949,

• RUU tentang Peradilan Tata Usaha Negara . sudah pernah digodok, tetapi tidak ada penyele:;aian lebih lanjut, hanya dituangkan melalui berbagai se­minar dan lokakarya.

Kemudian harapan tersebut dimuat dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menentu­kan peradilan tata usaha negara seba­gai peradilan keempat, sesudah peradil­an umum , peradilan militer dan per­adilan agama.

Melalui pidato kenegaraannya, Pre­siden Soeharto pada al 16 Agus­tus 1978 mengingatkan lagi tentang hak rakyat untuk menggugat pemerin­tah lewat peradilan tata usaha negara, yang antara lain menyatakan , " Akan diusahakan terbentuknya pengadilan administrasi , yang dapat menampung dan menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan pelanggar-

an-pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat/aparatur negara, maupun un­tuk memberikan kepastian hukum bagi setiap pegawai negeri" .

Pada tanggal13 Mei 1982, pemerin­tah juga pernah mengajukan RUU Per­adilan Tata Usaha Negara kepada DPR, tetapi pembahasannya tidak· dapat di­selesaikan karena telah habisnya masa bakti keanggotaan DPR period~ 1977-1982.

•

Dengan lahirnya UU tentang Per-adilan Tata Usaha Negara, maka hal ini merupakan suatu langkah maju yang konkret dalam mengisi era hu­kum dalam konteks pembangunan na­sional . Peradilan tata usaha negara da­lam era pembangunan harus menem­patkan kepentingan rakyat dan hak asasi warga negara, oleh karena itu ketentuan-ketentuannya harus bertum­pu pada kepentingan rakyat itu sendiri dengan mengingat keseimbangan, kese­lara san dan keserasian antara kepen­tingan individu dengan kepentingan masyarakat, an tara hak-hak perorang­an dengan hak-hak masyarakat yang berhubungan dengan tindakan badan atau pejabat tat a usaha negara, terma­suk orang atau badan hukum perdata.

• Untuk mencapai keseimbangan, kesela-rasan , dan keserasian tersebu t , periu peningkatan kesadaran hukum, tidak hanya dari masyarakat saja,. etapi juga dari aparat penegak hukum (pemerin-

•

Perodilan Tata Usaha Neflaro

tah) agar makin menghargai harkat •

. dan martabat masyarakat. Menteri Kehakiman, Ismail Saleh,

S.H., atas nama pemerintah dalam sambutan akhirnya menyatakan bahwa dengan disetujuinya RUU tentang Per­adilan Tata Usaha Negara menjadi UU oleh DPR, maka persetujuan tersebut merupakan peristiwa hukum dan peris­tiwa politik yang sangat penting da­lam sejarah kehidupan bangsa Indone-

•

sia. Merupakan peristiwa hukum kare-na peradilan tat a usaha negara merupa­kan salah satu tonggak yang sangat esensial untuk mewujudkan makna ne­gara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Merupakan peristiwa poli­tik karena pada dasarnya tiap UU me­rupakan hasil dari suatu keputusan

. politik, dan keputusan politik yang diambil kali .ini merupakan keputusan politik yang sangat fundamental bagi kehidupan ketatanegaraan di Indone­sia, karena UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan landasan pada badan yudikatif untuk menilai tindakan badan eksekutif serta meng­atur mengenai perlindungan hukum kepada anggota masyarakat.

UU Peradilan Tata Usaha Negara menjamin pelaksanaan Iungsi peng­awasan beljalan lebih baik dan melalui peradilan tata usaha negara akan dite­gakkan keadilan, kebenaran dan kepas­tian hukum, sehingga rakyat pencari keadilan merasa mendapatkan penga­yoman.

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Ne­gala

Pada dasarnya semua perbuatan pe­jabat atau badan tata usaha negara dapat dinilai oleh pengadilan, walau­pun pengadilan yang menilaimungkin

281

tidak termasuk dalam lingkungan per­adilan tata usaha negara .

Kompetensi peradilan tata usaha negara terbatas hanya pada keputusan (beschikking) yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara, artinya keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan tata usaha ne­gar a dapat dinilai oleh peradilan tat a usaha negara. Sedangkan perbuatan mengeluarkan peraturan dan melaku­kan perbuatan materiel tidak termasuk wewenang peradilill1 tata usaha negara.

Keputusan yang dapat dinilai atau digugat pun hanya terbatas pada ke­putusan pejabat atau badan tata usaha negara yang tertulis yang menimbul­kan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sedangkan ke­putusan yang tidak tertulis bukan me­rupakan objek sengketa peradilan tata usaha negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disya­ratkan tertulis bukanlah bentuk for­malnya, seperti surat keputusan peng­angkatan pegawai dan sebagainya. Persyaratan harus tertulis itu adalah untuk kemudahan segi pembuktian. Dengan adanya persyaratan tertulis ini, maka sebuah memo atau nota da­pat merupakan objek gugatan apabila sudah jelas badan atau pejabat tata usaha negara mana yang mengeiuar­kannya; maksud dan isi tulisan itu; tulisan itu ditujukan kepada siapa dan apa yang ditetapkan di dalamnya.

•

Oua . Pandangan Terhadap Peradilan Tata Usaha Negara

Apakah bangsa Indonesia sudah siap untuk menyelenggarakan peradil­an tata usaha negara? Pertanyaan ini perlu dikemukakan karena sudah bukan merupakan rahasia lagi bahwa

JUlli 1987

•

"

282

selama ini tidak sedikit oknum-oknum pejabat pemerintah (tata usaha negara) yang dalam menjalankan tugasnya me­nyimpang dari mekanisme tata usaha negara. (administrasi) yang seharusnya dipatuhi. Terjadinya penyimpangan­penyimpangan itu an tara lain disebab­kan karena kesengajaan dari oknum tersebut, rrlisalnya karena terdorong oleh kepentingan pribadi atau golong­an dan sebagainya, juga karena kurang pengetahuannya di bidang penyeleng­garaan tata usaha negara tersebut.

Setelah RUU tentang Peradilan Ta­ta Usaha Negara disetujui menjadi UU oleh DPR, maka sebagai akibatnya akan timbul dua pandangan terhadap peradilan tata usaha negara .

Pertama, dengan adanya peradilan tata usaha negara, di negara kita akan teIjadi suatu stagnasi atau kegiatan negara (tata usaha negara) akan men­jadi mandeg, karena betapa banyak oknum-oknum pejabat pemerintah (ta­ta usaha negara) yang melakukan pe­nyimpangan-penyimpangan akan dma dapkan ke peradilan tata usaha negara, sehingga akan berakibat terganggu11ya kelancaran penyelenggaraan tata usaha negara, yang dengan sendirinya akan

pula kelancaran pelaksa­naan pembangunan. Dapatlah diba­yangkan, betapa banyak kasus-kasus tata usaha negara yang teIjadi di nega­ra kita ini, lebm-Iebm apabila peradilan tata usaha negara diterapkan secara konsekuen. Pandangan ini merupa\.<.an pandangan yang negatif terhadap per­adilan tata usaha negara, karen a pan­dangan ini pada dasarnya dapat dikata­kan tidak menghendaki lahirnya per­adilan tata usaha negara.

Kedua, dengan adanya peradilan ta­ta usaha negara , negara, akan menjadi

HUlwm dan Pemban/IUnan

"

cerah karena semua masalah atau sengketa mengenai tata usaha nega"ra bisa diselesaikan dengan tuntas, sehing­ga akan terciptalah aparatur pemerin­tah yang bersm dan berwibawa seba­gaimana kita idam-idamkan bersama. Pembentukan peradilan tata usaha ne­gara, selain merupakan salah satu penerapan dari dasar-dasar atau prin­sip-prinsip negara hukum, juga akan mempunyai akibat yangpositif, yaitu akan mendorong aparatur pemerintah (tata usaha negara) untuk meningkat­kan profesinya dan bekeIja lebm ber­hati-hati, karena mereka akan sa­dar bahwa penyimpangan-penyimpang­an yang duakukannya akan dipertang­gungjawabkan di muka Pengadilan Ta-ta Usaha Negara. ,

Langkah-Iangkah Persiapan Pemerintah

Karena negara kita adalah negara hukum, maka betapapun juga keber­adaan peradilan tata usaha negara sa­ngat diperlukan. Peradilan tata usaha negara merupakan lingkungan peradil­an baru, yang pembentukannya me­merlukan perencanaan dan persiapan yang matang dari pemerintah. Oleh karena itu pembentukan pengadilan di lingkungan peradilan tat a usaha ne­gara tidak dapat dilakukan sekaligus, tetapi secara bertahap. Dalam rangka persiapan tersebut, maka UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara diterap­kan secara bertahap dalam waktu selambat-Iambatnya lima tahun sejak UU tersebut diundangkan.

Untuk itu, sebaiknya mulai seka­rang pemerintah perlu mempersiapkan scmua sarana yang diperlukan untuk penyeleng'garaan peradilan tata usaha negara, baik yang menyangkut prasa­rana materiel maupun personalnya.

•

•

Perudilan Tata Usaha Negara

Langkah yang paling utama perlu dilakukan oleh pemerintah ada1ah usa­ha penertiban da1am bidang adminis­trasi secara terus-menerus, karena de­ngan tindakan penertiban tersebut di­harapkan dapat diciptakan suatu admi­nistrative behaviour di lingkungan apa­ratur pemerintah serta iklim yang tidak merangsang untuk melakukan penyimpangan. Dengan 1angkah terse­but diharapkan agar setiap badan atau pejabat tata usaha negara bertin­dak secara objektif, tidak sewenang­wenang, tidak menyalahgunakan we­wenang dan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Dengan demikian langkah pe­nertiban di bidang administrasi dan tindakan korektif dari pemerintah sen­diri merupakan usaha untuk mencegah dilakukannya penyimpangan yang akan menjadi objek sengketa di depan per­adilan tata usaha negara.

Langkah persiapan lainnya ada1ah diadakan pendidikan atau penataran ca1on-calon hakim tara usaha negara, karenapara hakim Pengadilan Tata Usaha Negara selain perlu memperda­lam ilmu hukum pada umumnya, me­reka juga perlu mempe1ajari bidang administrasi negara, misalnya yang menyangkut bidang kepegawaian, per­buruhan, perdagangan, perindustrian, keagrariaan, perpajak~n dan sebagai­nya.

Pendidikan mental, termasuk keju­juran dan disip1in, secara khusus juga perlu diberikan, karena meskipun para calon hakim te1ah siap dengan p"nge-

•

•

283

tahuan yang berkaitan dengan fungsi­nya, tetapi mentalnya kurang dapat dipertanggungjawabkan, maka terjadi­nya penyimpangan-penyimpangan te­tap akan sulit dihindari.

Selain itu, perlu juga dipersiapkan tenaga-tenaga ahli yang sesuai dengan kasus yang diperiksa, misalnya ahli perpajakan dan sebagainya, sebagai Ha­kim Ad Hoc, karena dalam UU ten­t.ang Peradilan Tata Usaha Negara di­kenal adanya sistem Hakim Ad Hoc.

Langkah persiapan yang tidak kalah pentingnya adalah diadakan penyuluh­an mengenai UU tentang Peradilan Ta­ta Usaha Negara. Sesuai dengan fung­si peradilan tata usaha negara, maka dengan diadakan penyu1uhan menge­nai UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara, rakyat pencari keadilan akan tahu ten tang hak-haknya, tahu ten­tang kompetensi peradilan tata usaha negara. Yang penting un tuk diketahui oleh rakyat ialah bahwa kompetensi peradilan tata usaha negara sangat tel'­batas, yaitu hanya keputusan tertulis dari pejabat atau badan tata usaha ne­gara yang bisa digugat , jangan sampai rakyat beranggapan dengan adanya peradilan tata usaha negara semua rna­salah tata usaha negara akan terse1e­saikan.

Mudah-mudahan dengan 1ahirnya peradilan tata usaha negara ini, secara bertahap, perlahan-1ahan tapi pasti, akan tercipta aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa sebagai­mana yang kita idam-idamkan bersa­rna .

JUlli 1987