E.

Bawaslu Kota Semarang

Cegah! Awasi! Tindak!

Pengawasan Pada Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Alamat : Jl. Taman Brotojoyo No.2 Kecamatan Semarang Utara 50178

Telepon: 024- 3516900 www.semarangkota.bawaslu.go.id

Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan

Penghitungan Suara.

Pedoman pengawasan pada tahapan ini mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian

Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.

Spirit dari Perbawaslu ini bertujuan agar pelaksanaan tahapan pengadaan dan distribusi logistik

yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar,

Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Adapun Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan

Penghitungan Suara sebagai berikut;

1. Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Pengadaan Pemungutan dan

Penghitungan Suara.

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

1) Terjadinya kerusakan Logistik KPU pada saat pendistribusian dari Pusat ke tingkat

Kabupaten/Kota.

2) Kurangnya jumlah logistik pemungutan suara dan dukungan lainnya yang

didistribusikan baik ke tingkat Kabupaten/Kota maupun ke tingkat

Kecamatan/Kelurahan/TPS.

3) Tempat/Gudang yang berada dilokasi rawan banjir sehingga berpotensi

membahayakan Logistik Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya

rusak atau lainnya.

4) Tertukarnya logistik baik jumlah maupun jenisnya pada saat setting dan distrisbusi

logistik Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya.

b. Perencanaan Pengawasan

1) Melakukan pembagian teamwork sekretariat Bawaslu Kota Semarang beserta

Panwaslu Kecamatan dalam pengawasan logistik di Gudang KPU.

2) Melakukan pengawasan perlengkapan Logistik yang datang di Gudang KPU, dan

memastikan bahwa logistik KPU terkirim secara aman dan tersegel dan tidak rusak.

3) Koordinasi dengan KPU Kota Semarang untuk mendapatkan data dan informasi

terkait jadwal pengadaan, sortir lipat, setting dan pendistribusian Logistik KPU Kota

Semarang ke PPK dan PPS.

4) Memastikan jenis perlengkapan logistik dan memastikan keamanan logistik KPU

Kota Semarang.

5) Melakukan pengawasan penyortiran, pelipatan, dan pengepakkan perlengkapan

Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

6) Melakukan pengawasan pendistribusian Logistik ke Kecamatan yang telah disortir,

dilipat, dan di setting sesuai dengan kebutuhan masing-masing Kecamatan, begitu

pula Logistik yang didistribusikan ke tingkat Kelurahan dan TPS se Kota Semarang.

Gambar E.1.b.1. Data kebutuhan Logistik yang di terima di Kecamatan

Gambar E.1.b.2. Data kebutuhan Logistik yang diterima di tingkat Kelurahan

Gambar E.1.b.3. Data kebutuhanLogistik yang diterima di tingkat TPS

7) Melakukan pengawasan kesesuaian jenis, jumlah, dan spesifikasi teknis

Perlengkapan Pemungutan Suara dan dukungan perlengkapan yang

didistribusikan, dan kepatuhan KPU beserta jajarannya terhadap prosedur

penerimaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan dukungan Perlengkapan

lainnya.

Fokus pengawasan tahapan ini cukup luas, mencakup KPU kota semarang beserta

staff sekretariat, petugas-petugas yang direkrut KPU dan bekerja dengan sistem borongan,

PPK-PPS beserta sekretariatnya yang sebagaian besar berstatus ASN, petugas kepolisian

yang berjaga 24 jam di gudang KPU dan PPK, dokumen-dokumen atau berita acara

pengiriman logistik, logistik pemilu beserta perlengkapannya, waktu pengiriman logistik,

gudang logistik dari segi kelayakan dan keamanannya.

2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian

Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

a. Pencegahan.

Sebagai bentuk pencegahan ditahapan ini Bawaslu kota Semarang telah melakukan

pencegahan baik lesan maupun tertulis sebagai berikut :

1. Dalam rapat koordinasi tahapan logistik yang diadakan oleh KPU kota Semarang

dengan mengundang stokeholder terkait di kantor KPU kota Semarang, Bawaslu

menyarankan kepada KPU untuk memberikan akses yang cukup kepada jajaran

pengawas dalam proses sortir lipat surat suara dan menindak lanjuti jika ada temuan

terhadap petugas KPU yang dalam melakukan sortir lipat tidak sesuai SOP yang telah

ditentukan. Begitupun dalam setting dan distribusi logistik.

2. Pada saat pengawasan sortir lipat berdasarkan hasil pengawasan ditemukan sebagian

besar petugas sortir lipat surat suara yang direkrut, tidak melakukan penyortiran akan

tetapi langsung dilipat, oleh karena itu Bawaslu mengirimkan surat saran perbaikan

kepada KPU kota Semarang pada tanggal 11 Maret 2019 dengan Nomor

217/Bawasluprov.JT-33/PM.00.02/III/2019

3. Pada saat di gudang Sindoro kompleks PRPP , Bawaslu kota Semarang melakukan

preventif kepada kepala sekretariat KPU kota Semarang terkait penyimpanan surat

suara yang belum dilipat yang berada diarea pintu masuk dan keluar sehingga rawan

diambil oleh pihak lain.

4. Pada saat pengawasan akhir logistik sebelum kotak suara disegel dan didistribusikan ke

PPK dan PPS, Bawaslu meminta KPU memberi akses ke Panwaslu kecamatan agar bisa

melakukan pengawasan secara detail terkait jenis dan jumlah logistik yang akan

didistribusikan untuk mencegah adanya logistik yang kurang dari yang seharusnya atau

tertukar dengan dapil lain.

5. Pencegahan tertulis melalui surat nomor 304/BawasluProv.JT-33/PM.00.02/IV/2019

terkait gudang logistik PPK kecamatan Genuk yang pada saat itu terendam banjir.

6. Saran perbaikan secara lesan agar kotak logistik dari PPK yang telah dikembalikan di

gudang KPU yang belum tersegel segera disegel.

7. Saran perbaikan secara lesan kepada sekretariat KPU kota Semarang yang membiarkan

wartawan TV lokal mengambil gambar di lokasi sortir lipata surat suara dan mengambil

gambar utuh surat suara pileg-pilpres 2019

b. Aktifitas Pengawasan.

Aktifitas pengawasan tahapan logistik dimulai dengan melihat dan mengawasi, kondisi

kelayakan gudang, produksi surat suara pileg/pilpras 2019, pengawasan distribusi logistic

dari KPU RI, sortir lipat surat suara, setting logistic dan distribusi ke PPK –PPS ke kota

Semarang.

1) Pengawasan Kelayakan Gudang Logistik.

Gudang KPU Kota Semarang berjumlah 3 gudang, 2 gudang terletak di

Komplek Ruko Diamond JL. Arteri Yos Sudarso Blok A Nomor 11 berjarak kurang

lebih 3 km dari Kantor KPU Kota Semarang. Secara fisik Kondisi gudang sangat

layak dan terletak ditempat yang strategis. Akan tetapi, lokasi gudang berada di

kawasan yang rawan banjir.

Hal ini harus mendapat perhatian mengingat bahan Kotak Suara terbaru

berasal dari Karton Duplex. Bahan kertas ini memang tidak akan rusak jika hanya

terkena cipratan air akan tetapi jika terendam air dalam jangka waktu yang pendek

dikhawatirkan akan mengalami kerusakan. Mendekati proses sortir lipat suarat

suara KPU kota Semarang menyewa 1 gudang lagi yaitu gedung sindoro di kawasan

PRPP Semarang Utara. Sebagian besar aktivitas penyortiran, pelipatan dan

pengepakan surat suara dilakukan di gudang baru tersebut dan di nilai aman dari

banjir.

2) Pengawasan Proses Cetak Surat Suara.

Bawaslu Kota Semarang melakukan pengawasan terhadap produksi Surat

Suara di Perusahaan Cetak Surat Suara yang berlokasi di PT. Balebat Dedikasi

Prima Sentul Jl. Raya Cahaya Kav. H.4B, Citeureup – Jawa Barat.

Pengawasan dimulai pada pukul 09.00 WIB, Bawaslu kota Semarang diberi

akses untuk masuk ke area produksi dengan menunjukan surat tugas dan identitas

kemudian mengawasi proses produksi mulai dari proses cetak, pelipatan, potong,

sortir dan packing.

Berdasarkan hasil pengawasan dari sisi produksi tidak terjadi kendala yang

fatal, untuk kebutuhan surat suara DPR RI Jateng I sudah selesei produksi, surat

suara DPRD Jateng I masih kurang sekitar 200.000 lembar sedangkan untuk surat

suara DPRD Kota Semarang belum dilakukan cetak.

Mengetahui surat suara DPRD Kota Semarang pada saat itu belum tercetak,

Bawaslu mengambil langkah untuk mengecek nama-nama DCT apakah sudah

sesuai dengan master yang akan digunakan plat cetak surat suara. Berdasarkan

hasil pengawasan diketahui ada 6 (enam ) caleg yang penulisan huruf namanya

berbeda dengan DCT yang dikeluarkan KPU kota Semarang pada bulan September

2018 (uraian lebih lengkap di bab temuan).

3) Pengawasan Distribusi Logistik dan Kelengkapan lainnya.

Bawaslu melakukan pengawasan pengadaan dan pendistribusian

perlengkapan pemungutan dan penghitungan Suara di Gudang Logistik KPU Kota

Semarang, berikut kebutuhan Logistik di Kota Semarang.

Gambar E.2.b.1. Jumlah kebutuhan logistik Pemilu 2019 di Kota Semarang

Gambar E.2.b.2. Jumlah penerimaan Logistik Pemilu di Kota Semarang

Berdasarkaan hasil pengawasan Bawaslu Kota Semarang logistik berupa

surat suara tiba di Gudang Diamond KPU pada tanggal 22 Februari 2019 pukul

08.05 WIB. Logistik dibawa ke Gudang KPU gedung Sindoro kawasan PRPP pada

dengan mendapatkan pengawasan dari anggota polrestabes Kota Semarang.

Sementara untuk logistik pemilu yang lain di kirim di gudang KPU bervariasi dari

tanggal 22 Februari 2019 sampai tanggal 6 April 2019, penyimpanan logistik non

surat suara ini di gudang Diamond 1 dan 2.

4) Pengawasan penyortiran dan pelipatan surat suara

Pengawasan logistik selanjutnya yaitu proses sortir lipat surat suara di

gudang KPU kota Semarang. Untuk semua proses sortir lipat suarat suara

dipusatkan di gedung sindoro komplek PRPP. Gudang ini digunakan untuk proses

sorlip dan menyimpan SS yang sudah disorlip. Kondisi gudang layak, cukup

pencahayaan dan dijaga polisi 24 jam. Namun karena lokasi berjarak sangat dekat

dengan pantai dan berada diwilayah yang rawan robb sehingga rawan kebanjiran.

Proses sortir lipat dimulai dari tanggal Selasa 5 Maret 2019 – 21 Maret 2019,

melibatkan 300 pekerja yang dibagi dalam 74 kelompok masing-masing kelompok

terdiri dari 4-5 orang. Dari hasil pengawasan diketahui sebagian besar petugas

sorlip tidak menyortir surat suaranya terlebih dahulu tapi langsung dilipat.

Sekretariat KPU sudah seringkali mengingatkan petugasnya untuk disortir terlebih

dahulu tapi diabaikan oleh petugas sorlip. Hal ini terjadi karena sistem kerjanya

borongan dan KPU tidak memberi penjelasan kepada petugas dampak jika SS tidak

disorlip akan berpengaruh terhadap ketersediaan surat suara di TPS. Berdasarkan

hasil pengawasan ini Bawaslu kota Semarang sudah mengirimkan surat saran

perbaikan kepada KPU kota Semarang pada tanggal 11 Maret 2019 agar lebih ketat

dalam mengawasi proses sortir yang dilakukan petugas sorlip dan memastikan

bahwa SS disortir terlebih dahulu sebelum dilipat. Selain itu Bawaslu kota

Semarang juga mengirimkan video hasil pengawasan sortir lipat untuk memperkuat

data terhadap hasil pengawasan yang dimaksud. Hingga proses sortir lipat berakhir

pada tanggal 21 Maret 2019 KPU kota Semarang belum memberi jawaban tertulis

surat saran perbaikan yang dikirimkan oleh Bawaslu kota Semarang.

Gambar E.2.b.3. Jumlah Logistik yang diterima KPU

5) Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kota Semarang logistik di distribusikan

ke Kecamatan atau Kelurahan dengan menggunakan truk pada tanggal 11

April 2019 sampai 16 April 2019 , dengan pengawalan dari anggota

polretabes Kota Semarang.

3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian

Perlengkapan Pemungutan Suara

a. Temuan

1) Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kota Semarang terkait pengawasan Produksi

Surat Suara secara langsung pada percetakan Surat Suara Pemilu tahun 2019

bahwa Bawaslu Kota Semarang menemukan adanya kesalahan penulisan huruf

nama-nama calon legislatif pada master surat suara yang akan dicetak yang

berbeda dengan Daftar Caleg Tetap yang telah ditetapkan KPU kota Semarang

pada bulan September 2018.

Tabel E.3.a.1. Data Kesalahan Penulisan DCT

NO PARTAI DAPIL NAMA (DCT) SALAH

NAMA

(DCT)

Master

1 Partai

Berkarya 1

Dyah Nilawati

wulandari

Diyah

Nilawati

wulandari

2 Partai

Nasdem 2 Yunaery Hastati

Yunaeri

Hastati

3

Partai

Amanat

Nasional

4 Hexascar Fathkul

Barry

Hexascar

Fatkhul

Barry

4

Partai

Solidaritas

Indonesia

5 Antonius Binawan

Adimulyo

Antonius

Binawan

Adimulya

5

Partai

Bulan

Bintang

6 Sandy Priandinata Sandy

Priadinata

Temuan diatas telah direkomendasikan ke KPU Kota Semarang dan ditindaklanjuti

untuk di perbaiki.

2) Pada saat pengawasan sortir lipat surat suara Bawaslu kota Semarang menemukan

sebagian besar petugas sortir lipat tidak menyortir surat suara terlebih dahulu tapi

langsung dilipat.

3) Pada saat pengawasan sortir lipat Bawaslu kota Sematrang menemukan wartawan

TV lokal yang meliput masuk ke area sortir lipat dan meminta petugas sorlip

membuka suarat suara dan menshoot surat suara dari jarak dekat.

4) Berdasarkan Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Genuk, bahwa

Panwaslu Kecamatan Genuk menemukan lokasi penyimpanan Logistik Pemilu

Tahun 2019 yang telah didistribusikan kepada PPK Genuk mengalami kerawanan

timbulnya kerusakan pada Logistik Pemilu, kerawanan yang dimaksud adalah lokasi

tempat penyimpanan Logistik Pemilu merupakan daerah terdampak banjir.

5) Berdasarkan hasil pengawasan dan informasi data rekapitulasi kpu Kota Semarang

terdapat Surat Suara yang rusak pada saat sortir, Pelipatan dan Penghitungan

Surat Suara Pemilu 2019 dari tanggal 5-9 maret 2019. Surat Suara yang rusak

antara lain :

a) Surat Suara Calon Presdien dan Wakil Presiden sebanyak 1.325 lembar

yang rusak

b) Surat Suara Calon DPD sebanyak 2.076 lembar yang rusak.

c) Surat Suara Calon DPR RI sebanyak 1.545 lembar yang rusak.

6) Berdasarkan hasil pengawasan distribusi logistik dari gudang KPU ke PPK Gajah

mungkur, 1 kotak logistik terjatuh di jalan Anjasmoro Raya Semarang Barat.

7) Berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Kota Semarang menemukan adanya

logistik yang tertukar sebanyak 20 TPS di Kecamatan Semarang Barat, 4 TPS di

kecamatan Ngaliyan dan 2 TPS dikecamatan Mijen.

b. Rekomendasi

1) Bawaslu kota Semarang mengirimkan hasil pengawasan di PT Balebat Jawa

Barat kepada KPU kota Semarang lewat surat nomor 048/BawasluProv.JT-

33/PM.01/II/2019 tanggal 20 Februari 2019.

2) Bawaslu kota Semarang mengirimkan video dan surat rekomendasi hasil

pengawasan kepada KPU kota Semarang nomor 285/BawasluProv.JT-

33/HK.05/IV/2019 tanggal 2 April 2019 dan meminta KPU untuk

memperbaiki prosedur sortir lipat.

3) Bawaslu kota Semarang meminta staff sekretariat KPU kota Semarang

menegur wartawan yang bersangkutan

4) Bawaslu Kota Semarang merekomendasikan secara tertulis kepada KPU

Kota Semarang agar tempat penyimpanan Logistik Pemilu untuk PPK

Genuk diberi Valet kayu minimal 2 (dua) rangkap.

5) Bawaslu Kota Semarang memberikan rekomendasi secara lesan agar surat

suara yang rusak disimpan dan nantinya dimusnahkan sebagaimana

mestinya sesuai tata cara prosedur KPU Kota Semarang agar tidak

disalahgunakan, dan menghimbau kepada KPU Kota Semarang dalam

proses Sortir, Pelipatan, dan Penghitungan Surat Suara Pemilu 2019

dilakukan secara ketat agar terminimalisir ditemukannya kembali Surat

Suara yang rusak saat Pemungutan suara di TPS.

6) Memberikan rekomendasi secara lesan kepada sekretariat yang mengawal

logistik ke PPK Gajah mungkur agar melakukan kroscek kembali apakah

ada logistik lain yang ikut terjatuh dan meminta agar petugas

memperbaiki cara pemasangan kain terpal penutup logistik.

7) Bawaslu Kota Semarang memberikan rekomendsai secara lisan kepada

KPU Kota Semarang agar petugas KPPS meneruskan proses registrasi di

TPS-TPS yang dimaksud hingga pukul 13.00 WIB. Untuk TPS yang

ketersediaan surat suaranya masih tersedia pemungutan suara dilakukan

hingga surat suara yang sesuai dapil habis, dan dilanjutkan kembali setelah

surat suara pengganti sudah di dropping oleh KPU Kota Semarang. Untuk

TPS yang seluruh surat suaranya tertukar pemungutan suara dihentikan

hingga surat suara pengganti tiba dilokasi.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

1) KPU kota Semarang mengirimkan balasan surat hasil pengawasan Bawaslu kota

Semarang dengan melampirkan SK revisi Daftar Calon Tetap legislatif 2019 yang

ditetapkan perbulan Januari 2019

2) Hingga berakhirnya tahapan sortir lipat surat suara, KPU kota Semarang tidak

memberi jawaban baik lesan maupun tertulis terhadap rekomendasi yang

dikirimkan oleh Bawaslu kota Semarang.

3) Staff sekretariat KPU kota Semarang langsung menindaklanjuti saran perbaikan

Bawaslu dengan meminta wartawan TV lokal yang bersangkutan untuk menghapus

gamabar surat suara yang di zoom dari jarak dekat.

4) KPU kota Semarang tidak memberi jawaban lesan atau tertulis rekomendasi

Bawaslu kota Semarang terkait gudang PPK Genuk.

5) KPU kota Semarang menindaklanjuti rekomendasi lesan terkait penyimpanan dan

pemusnahan suarat suara yang rusak

6) Staff sekretariat KPU kota Semarang menindaklanjuti rekomendasi lesan Bawaslu

kota Semarang terkait kotak logistik PPK Gajah mungkur yang terjatuh di Jl.

Anjasmoro Raya Semarang

7) KPU kota Semarang menindaklanjuti rekomendasi lesan Bawaslu kota Semarang

terkait surat suara yang tertukar dapil.

4. Dinamika dan Permasalahan dalam Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian

Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Seperti tahapan-tahapan pengawasan sebelumnya, tahapan pengawasan logistik juga

sangat dinamis. Pengawasan logistik di gudang KPU dilakukan bersama Panwaslu Kecamatan sesuai

jadwal yang sudah ditentukan.

Dinamika ini berawal dari keterlambatan pengiriman logistik dari KPU RI ke KPU kota

Semarang, hingga pada akhirnya berimbas signifikan terhadap pengelolaan logistik dan distribusinya

di Kota Semarang secara keseluruhan. Adapun dampak dari kondisi tersebut, sebagai berikut :

1. Pengelolaan logistik yang awalnya diserahkan kepada pihak ke-3, berubah di ambil alih PPK,

PPS dan sekretariat PPK- PPS.

2. Kebijakan ini muncul hampir diakhir tahapan banyak PPK dan PPS yang melakukan protes.

3. Manajemen digudang tidak lagi sistematis tidak ada sterilisasi petugas, siapa saja bisa

mengakses gudang KPU tanpa pemeriksaan.

4. Tidak adanya kontrol terhadap jenis dan jumlah logistik yang masuk kotak sehingga pada

saat pemungutan suara banyak surat suara yang tertukar dapil, serta jumlah kurang / lebih

dari yang seharusnya termasuk kekurangan logistk yang lain seperti formulir-formulir.

5. Tidak adanya pengawasan terhadap surat suara yang ada di gudang, sehingga surat suara

digudang KPU sempat terselip diantara logistik lainnya dan jumlahnya sangat signifikan.

6. Ketidak teraturan manajemen di gudang mengakibatkan petugas KPU bekerja kurang hati-

hati. Misalnya pada kasus jatuhnya 1 kotak logistik kecamatan gajahmungkur yang terjatuh

di Jl. Anjasmoro Raya Semarang.

7. Keterlambatan logistik pada akhirnya juga berimbas pada mundurnya distribusi logistik ke

PPK dan PPS. Sehingga truk logistik berada di kecamatan hanya untuk diambil gambarnya

saja langsung dilanjutkan distribusi ke PPS untuk mengejar dateline pengiriman yang sudah

sempit.

8. Kurang leluasa jajaran Bawaslu Kota Semarang melakukan pengawasan karena kondisi

gudang yang krodit dan waktu yang sempit.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan

Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Tahapan logistik merupakan tahapan yang krusial karena akan berdampak

signifikan pada tahapan selanjutnya yaitu tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Oleh karena itu tahapan ini tidak hanya butuh perencanaan yang matang tapi juga

konsistensi untuk melaksanakan sesuai rencana awal.

Berdasarkan hasil pengawasan, tahapan logistik di kota Semarang berlangsung

dengan manajemen yang kurang baik, indikatornya manajemen digudang yang tidak sesuai

SOP dan banyaknya surat suara tertukar dapil serta perlengkapan pemungutan lainnya.

Oleh karena itu sebagai evaluasi sebaiknya pengelolaan logistik di KPU kota

Semarang pasca sortir lipat surat suara atau pengesetan logistik sebaiknya melibatkan PPK-

PPS sejak awal.

Terkait dengan hasil pengawasan Bawaslu kota Semarang dan jajarannya yang

disampaikan sebagai rekomendasi atau saran perbaikan, KPU kota Semarangnya sebaiknya

langsung menindaklanjuti dan memberikan jawaban tertulis.

Jawaban tertulis ini bagi Bawaslu dan KPU kota Semarang akan bersangat berarti

sebagai alat bukti jika ada gugatan perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah

Konstitusi.