5
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali rrfrs_fgffil Edisi Hal BansosRp4Miliar TerancamMubazir Eksekutif diingatkan tidak memaksakan mencairkan bansos, sehingga tidak terjaditemuan di kemudian hari. A pa I a s i ba n ya k ilXl*illl-l";f i"'i;",i"'i#llll Pejabat YOng hukum Indonesia te rjerat n u tu ri .";!:ilr";i!",,iffi :il:1X'"$; ka re na sa ta n il,llilii"L"If:**f i[l]lT[l Prosedu r' i* i#fl od:il,nff]ll:l#,fliiX AMLApURA, NusaBali dibata.lkan penganggarannya, Bantuan sosial senilai total agar tloaR menrmbulkdn ma- Rp 4 miliar ai apen i"i;L"hi; salah hukum di kemudian hari," 2b15 Kabupaten rr."r!"i"., pinta sudanta, polilisi PDIP dari terancam ;ubazir akib;t ter_ Banjar/DesaTegalllnggah, Keca_ ganjal dalam teknis pencairan. '"l1lr^jf!l|ii""il1,. di pemba_ illS ?;,iii!f ixlili"T i'"T J;. | 1'-1" li-q ? o" i" ta h arl 20 I s. #+ :itl"rilrs -- iiij:#i:'"o.,[i,ff L*: ge':t"ll;, ru:l;l{*"1:ldi*,'Elii1!}f3i11lHL:*". ** il?,ff :t"'f,x','ix["y:ilx*li*[,iug*#$,,.11"-,- "Jilll Tff 'JlJ#'i'i",,"," f:f,1:lil,3i:"#llL,tS;l:lfi: ii;1il";i15il:T fly# iiT,r #i3:f,:iff1:nijf iTx",1'; ;i:i;,'rli"x"f,"':l:l:,,l:fl #il"i,,$,ii,f ;i".,:, ji:1'"'"keripK-atau ilU*TiXi;T*"n oi Amlapura' , Kadek suianavasa. dari Partai sudanra mengingal k.n .*. J"",io*i*: i u ga m enBi n ga tkan' [x'i?"lii:,I fl:l#;:ifilH:,;::i:,tilti: fft;ffi:,?l?; lidad ter;aditemuan dikemud'iin a"n" inJu'f.r. 'ep g D';'0 fi; ni;: narr. Aparagt, pe,abat eksekutif nyalahi aturan. Sebab, undanp- oeraKangan lnrsatu persatu mulai undang telah berlaku setahrin qlaor gara-gal? kesalahan prose_ sebelumnya. Bisa saia, bansos qurmengelota keuangan negara. yang telah cair iadi temuan. Juoanra m_enambahkan, ses_ apalagi untuk ApBD perubahan 2015, akan kami cegah pengalo- kasian dan pencairannya," jelas Sujanayasa, juga d ibenarkan anggota dewan lainnya I Wayan Suastika dan I Ketut Sulandra. Secara terpisah Kabag Kes- ejahteraan Ralryat [Kesra) Setda- kab Karangasem lda Bagus Gede Pidada mengakui, bansos hanya untuk lembaga berbadan hukum, "Nanti kami berkonsultasi dulu ke Menkumham soal itu, sementara kami telah anggarkan bansos di APBD Perubahan 2015, Rp 4 miliat" kata IB Pidada. .. IB Pidada memaparkan, Iem- baga yang tidak bisa menerima bansos seperti: dadia, sekaa gong, STT (sekaha teruna ter- uni), dan sejenisnya. "Bansos hanya bisa teralokasikan, ke- pada Pramuka, LVRI, KONI, Koperasi dan yang lembaga lainnya berbadan hukum," kata lB Pidada. &r k16 uai UU No 23 tahun 2014. ten- tang pemerintaha+ daerah, khu- susnya pasal298 [4] dan avat[Sl. Lebih spesifik laei bunvi rvati'St Belanjthibah seb'asat riani paii ayat (4) dapatdibeiikan keoada: pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Nes- ara, Badan Usaha Milik Daera-h,

BansosRp4Miliar · 2015-08-10 · sasaran Pamsimas adalah desa yang cakupan akses ait mi-num aman dan sanitasi aman yang masih rendah. Selain itu prevelansi penyakit diare atau penyakit

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

rrfrs_fgffil

Edisi

Hal

BansosRp4Miliar

TerancamMubazirEksekutif diingatkantidak memaksakan

mencairkan bansos,sehingga tidak

terjaditemuan dikemudian hari.

A pa I a s i ba n ya k ilXl*illl-l";f i"'i;",i"'i#llllPejabat YOng hukum Indonesia

te rjerat n u tu ri .";!:ilr";i!",,iffi :il:1X'"$;ka re na sa ta n il,llilii"L"If:**f i[l]lT[l

Prosedu r' i* i#fl od:il,nff]ll:l#,fliiX

AMLApURA, NusaBali dibata.lkan penganggarannya,Bantuan sosial senilai total agar tloaR menrmbulkdn ma-

Rp 4 miliar ai apen i"i;L"hi; salah hukum di kemudian hari,"2b15 Kabupaten rr."r!"i"., pinta sudanta, polilisi PDIP dariterancam ;ubazir akib;t ter_ Banjar/DesaTegalllnggah, Keca_

ganjal dalam teknis pencairan. '"l1lr^jf!l|ii""il1,. di pemba_

illS ?;,iii!f ixlili"T i'"T J;. | 1'-1" li-q ? o" i" ta h arl 20 I s.

#+ :itl"rilrs -- iiij:#i:'"o.,[i,ff L*:ge':t"ll;, ru:l;l{*"1:ldi*,'Elii1!}f3i11lHL:*".

**il?,ff :t"'f,x','ix["y:ilx*li*[,iug*#$,,.11"-,-"Jilll Tff 'JlJ#'i'i",,"," f:f,1:lil,3i:"#llL,tS;l:lfi:

ii;1il";i15il:T fly# iiT,r #i3:f,:iff1:nijf iTx",1';;i:i;,'rli"x"f,"':l:l:,,l:fl #il"i,,$,ii,f ;i".,:, ji:1'"'"keripK-atau

ilU*TiXi;T*"n oi Amlapura'

, Kadek suianavasa. dari Partai

sudanra mengingal k.n .*. J"",io*i*: i u ga m enBi n ga tkan'

[x'i?"lii:,I fl:l#;:ifilH:,;::i:,tilti: fft;ffi:,?l?;lidad

ter;aditemuan dikemud'iin a"n" inJu'f.r. 'ep g D';'0 fi; ni;:narr. Aparagt, pe,abat eksekutif nyalahi aturan. Sebab, undanp-oeraKangan lnrsatu persatu mulai undang telah berlaku setahrinqlaor gara-gal? kesalahan prose_ sebelumnya. Bisa saia, bansosqurmengelota keuangan negara. yang telah cair iadi temuan.

Juoanra m_enambahkan, ses_ apalagi untuk ApBD perubahan

2015, akan kami cegah pengalo-kasian dan pencairannya," jelasSujanayasa, juga d ibenarkananggota dewan lainnya I WayanSuastika dan I Ketut Sulandra.

Secara terpisah Kabag Kes-ejahteraan Ralryat [Kesra) Setda-kab Karangasem lda Bagus GedePidada mengakui, bansos hanyauntuk lembaga berbadan hukum,

"Nanti kami berkonsultasidulu ke Menkumham soal itu,sementara kami telah anggarkanbansos di APBD Perubahan 2015,Rp 4 miliat" kata IB Pidada. ..

IB Pidada memaparkan, Iem-baga yang tidak bisa menerimabansos seperti: dadia, sekaagong, STT (sekaha teruna ter-uni), dan sejenisnya. "Bansoshanya bisa teralokasikan, ke-pada Pramuka, LVRI, KONI,Koperasi dan yang lembagalainnya berbadan hukum," katalB Pidada. &r k16

uai UU No 23 tahun 2014. ten-tang pemerintaha+ daerah, khu-susnya pasal298 [4] dan avat[Sl.Lebih spesifik laei bunvi rvati'StBelanjthibah seb'asat riani paiiayat (4) dapatdibeiikan keoada:pemerintah pusat, pemerintahdaerah, Badan Usaha Milik Nes-ara, Badan Usaha Milik Daera-h,

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

ttrrurll r,nriu

Edisi

Hal '8

Krisis Air,Warga Beli RP 300.000 Per Tanki

AMLAPURA, NusaBaliSejak sebulan terakhi4 warga

Banjar Pemuteran, Desa Pem-patan, Kecamatan Rendang,Karangasem mulai kesulitan airbersih. Warga membeli denganharga mencekik leher hingga Rp300.000 per mobil tanki, kapa-sitas 4 meterkubik. Penyebabmahalnya harga ai4 karena aksesjalan rusak dan lokasinya cukupjauh. Sebaliknya hasil pertanian,terjual murah.

Warga masyarakat menyadari,kesulitan tersebut, hanya sajaharapannya kepada pemerintahagar meningkatkan kualitas ak-ses jalan. Agar di kemudian haribisa menekan harga air KelianBanjar Pemuteran I Made Mandidan tokoh l'l(etut Sengker, meng-utarakan hal itu di kediamannya,Minggu [9/8).

Banjar Pemuteran sen d iriterbagi dalam tiga tempek. UntukTempek Kauh, terhubung denganakses jalan hotmik, seh inggaharga air lebih murah per mobiltanki mencapai Rp 1B 0.000.Sedangkan Tempek Pedaringandan Tempek Samuh, lokasinYadi pegunungan bagian timur,terhubung jalan_tanah yang ru-

sak dan cukup jaUh menjangkaupemukiman penduduk, sehinggaharga air per mdbil tanki menca-pai Rp 300.000.

Jalur menuiu Tempek Ped-

aringan dan Teinpek Samuh,telah terbangun tJadan j3lan dariPPK (Program PengembanganKecamatan) tahun 2005, hanyasaja belum pernah ditingkat-kan kualitasnya. Sehingga jalantanah berlubanf, di beberapabagian, menyulitkan kendaraan

melintas. "Kami $erharap aksesjalan tersebut ditingkatkan, agarmemudahkan kelancaran rodaperekonomian desa, otomatiswarga membeli air lebih murah,"harap I Made Ma4di.

Tokoh masyarhkat lainnya IKetut Sengker, rirengaku nasi-

bnya masih lebih baik. Sebab,bermukim di lokasi yang adaakses jalan hotmik, sehinggahanya membeli air per tanki Rp1€0.000. "Disini, mata pencahj-nannya bertanam sayut menjualsayur dan hasil p('rtanian Iainnyasangat murah, sebaliknya mem-

beli air mahal," kata Sengkexlro Mangku Salya tokoh di

Banjar Pemuteran mengakui disetiap musim panas kesulitanair Tercatat tahun 2012 membeliair per mobil tanki Rp 100.000,nilaiitu terus meningkatdi tahun2013 harganya Rp 150.000. me-nyusul tahun 2014 Rp 200.000,dan terakhir kali membeli hinggaRp 300.000. "Kami membutuh-kan air satu mobil tanki untuk 15hari, cukup untuk 3 KK, berang-gotakan 7 orang," kata MangkuSalya.

Walau sebenarnya, katanya,ada dua mata air di Mata AirSangkokan dan Mata Air Tamba,lokasinya jauh di bawah dandebitnya sangat kecil.

Kesulitan serupa juga terucapdariwarga Ni Komang Asin, men-gaku membeli air sebulan sekali,dengan harga Rp 300.000. Sebab,kebutuhan untuk berdua. 'Airdi cubang telah habis, makanyamulai membeli air," katanya.

Warga berharap mendapat-kan subsidiair

Sementara ketika diknon-firmasi, Kepala Dinas SosialKarangasem I Made Sosiawanmengatakan, selama ini belumada peYmintaan warga. "Silakanajukan permohonan, kami siapbantu gunakan mobil tankii' jelasSosiawan. 6 k16

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi :

Hal :

Pengolahan Limbah RS

*BLHS Kef'uarkan lzinKepala BLH Kabupaten Bule-

l-eng Nyoman Surya Tehaja dikon-firmasi l4inggu [9/-8] m-engakui,jlKa pthaknya .belum pernahterbitkan IPLC untuk-rumahsakit-yangada di Buleleng Namunpihaknya telah melaku[an pen-dekatan dan so$ialisasi kefadasemua manajemen rumah sakitbaik pemeirntah maupun suwastauntuk melakukan fengolahanlimbah cair.

Disebutkan, beberapa rumahsakit sebenarnya sudah ada yangmengajukan penmohonan lzinlNamun ketikC berkasnya dicek,ternyata syafat yang nienyebuilulus pengujian baku mutu ling-kungan hidup dah kriteria bak-uke.rusakan lingkungan hiduptrdak ada.

"Belum pernah kita terbitkanizin. Ini karena syarat utama di-maga rumah sakit harus mengo-lahlimbah cair dengan bukti lulusuji oleh tim independen belumdapat dipenuhi," terangnya.

- - Menurut Surya Temaja, pengo-

lahan limbah yang wajib dilaku-kan itu menyangkut kandunganBiological 0xygen pemand (BOD)dan Chemical Ox;rgen Demand[COD). Kedua kandungan zat iniharus diolah nantinva limbahcair lidak mengandung zatyangmembahayakan dan bisa dibuangkembali ke lingkungan. Dia men-contohkan, pembuangan ini bisasaja limbah cair digunakan untukpupuk tanaman atau dibuangpada lingkungan sekitar. "Kand-ungan BOD dan{OD-nyaitu harus

Belumstandaruf it

Pihak Badan Ling-kungan Hidup be-lum pernah seka-

lipun terbitkan izinpembuangan lim-bah cair (IPLC) ke-pada pihak rumahsakit yang ada di

Buleleng.SINGAMJA, NusaBali

Pengolahan limbah cair dimasing-masing rumah sakit diBuleleng, ternyata belum memen-uhi standar sesuai dengan peraru-

ran gubernur (Pergub) nomor 8Tahun 2007, tentang Baku MutuLingkungan Hidup dan KriteriaBaku Kerusakan LingkunganHidup. Badan Lingkungan Hidup(BLH) pun kesulitan terbitkanizin pembuangan limbah cair(IPLC) kepada pihak rumah sakit.

Sesuai Pergub nomor 8 terse-but, limbah cair yang dihasilkandalam penan.ganan medis dimasing-masing rumah sakit,harus diolah dalam bak pengo-lahan sebelum dibuang. Untukmenentukan limbah cair itu tidaklagi mengandung zat berbahayabagi lingkungan, perlu diuji olehpihak independen. Hasil pengu-jian inilah yang menjadi syaratutama untuk mendapatkan IPLC,sesuai Pergub Bali nomor B.

diolah sampai limbah cair rumahsakit ini tidak membahayakandan sude{r bisa dibuans kdmbalike lingkungan. Ini yangEelum di-lakukan," imbuhnva.

Di sisi lain Surya Temaja men-gatakan, ineski sebagian besarrumah sallit belum mdngantongiizin IPLC itu, pihaknya masihmelakuka n pendekatan denganharapan pihak rumah sakit se-gara melakukan pengolahan danlanjutmenguji limbah cair yangdihasilkan. Selain itu, rata-ratarumah sakit memiliki penam-pyl_gan lirnbah cair, sehinggaBLH selama ini densan rutinmelakuka,pemantauin janga nsampai linrbah yang masih mem-bahayakan itu dibuang semba-rangan. d6 l(19

Ll

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi

Hal

Tak Terjangkau PDAM,(20 Desa pilavani Pamsimas

TABANAN, NusaBaliMasih ada sejumlah desa di

Kabupaten Tabanan tak terlay-ani air bersih dari PerusahaanDaerah Air Minum (PDAM).Desa-desa tersebut selama inimengandalkan air dari PAMDesa, atau mencari air bersihdari sumber mata air. Padatahun 2014, Pemkab Tabananmeluncurkan program Pamsi-mas IPenyediaan Air Minumdan Sanitasi Berbasis Masyara-katJ menyasar 20 desa.

Kepala Bappeda Tabanan,Ida Bagus Wiratmaja, men-gatakan program Pamsimasditargetkan mencakup 40persen dari desa yang ada diTabanan. Sejak tahun 2014,program ini sudah menyasar20 desa, dimana 16 desa diantaranya melalui pendanaanAPBN dan 4lainnya melaluipdndanaan APBD.

Secara umum kriteria desasasaran Pamsimas adalah desayang cakupan akses ait mi-num aman dan sanitasi amanyang masih rendah. Selainitu prevelansi penyakit diareatau penyakit yang ditularkanmelalui air dan li ngkungantergolong tinggi berdasakandata Puskesmas.

Desa yang mendapatkanprogram Pa ns imas pendan-aan APBN adalah Desa Tajen(Fenebel), Desa Timpag (Ker-ambitanl, Desa Wanagiri Kauh(SelemadegJ, Desa GunungSalak ISelemadeg Timur),Desa Tua [Marga], Desa Man-ikyang (selemadegJ, D esaPajahan (Pupuan), dan DesaPeken Belayu IMarga).

Sementara dua desamendapatkan dana dari APBDmasing-masing Desa Buruan[Penebel) dan Desa MundukTemu IPqpuan).

Untuk tahun 2015, I desamendapatkan program Pansi-mas Iewat pendanaan APBNyaitu Desa Biaung (PenebelJ,Desa Tegal ,adi [Marga), DesaBeringkit (Marga), Desa Ba-

lda Bagus Wiratmaja

bahan (Penebel), Desa Jatilu-wih IPenebel), Desa Mengesta(Penebel), Desa Kesiut (Ker-ambitanJ dan Desa BengkelSari (Selemadeg BaratJ. Semen-tara dua desa dari dana APBDmasing-masing Desa Marga danDesa Selanbawak (keduanya diKecamatan Marga),

Dikatakan untuk besarnyadana, masing-masing desatidak sama. Namun rata-ratabantuan diberikan sebesar Rp250 juta per desa.

"lumlah ini bisa lebih bisajuga kurang tergantung dariperhitungan pemakaian mas-ing-masing desa," u,ar Wirat-maja, Minggu (9/B).

Sementara itu, tahun 2 016sedang diusulkan untuk 10 desalagi. Terkait pendanaan, selaindana APBN juga diberikan daridana APBD.

"Biasanya untuk programPamsimas ini ada usulan darimasyarakat. Nanti tim akan tu-run untuk memverifikasinya,"jelas Wiratmaja.

Ia mengatakan bahwa desayang menerima program Pam-simas ini nantinya harus mam-pu menyediakan Kader Pem-berdayaan Masyarakat [KPM]di bidang AMPL minimal 1orang di daerahnya.

Namun hal yang terpent-ing adanya sumber air yangdapat digunakan dalam Pam-simas. Masyarakat juga harusmampu menyediakan kontri-busi sebesar 20 persen darikebutuhan biaya pembangunanserta menghilangkan kebiasaanbuang air besar sembarangansetelah program Pamsimas iniberjalan.

Mengenai tafget 40 persendesa di Tabanan tersasar Pam-simas, Wiratmaja mengatakanbelum bisa mencapai target.Dari 133 desa, hanya baru 20desa yang tersasar.

"Kami berusaha agar 40 pers-en desa diTabanan bisa melaku-kan swadaya dalam penyediaanairminum dan sanitasi," katanya.Pihaknya terus mengusulkandesa yang membutuhkan Pro-gram ini. 6 cr55

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

UU Tentang Desa DiharapkanJadikan Desa sebagai Fokus Pembangunan* Pemprov Serahkan BKK Desa Pekraman, Subak dan Subak Abian

DENPASAR, NusaBaliKeberadaan Undang - Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tenbng Desa,yang diproyeksikan dalam upayauntik [Ernbangun de€a dan sunbqldaya desa yang ada di Indonesialkhususnya di Bali mendapat dulkungan penuh oleh Gubemur BalilMade Mangku Pastika. DukurEandiberikan karcna s€jalan dengan visiiBali MaMara dan juga saat ini desaibukan lagi sebagaiobiek dan sasajI-an pembarEunan namun nEnjadilsubjek yang beperan aktT sebagailmotor penggerak pembangunanldae|ah. Hal tersehl disamoqikan-nva saat membuka SarasehanPangelolaan Keuangan clesa di Geidung lciramawa, Taman Bud€ya,iDenpasar, MirEgu (9/8).

Menurutnya dengan adanyaUndang - undang Desa tersebuldiha€pkan desa rneniadifukus pe[FDangunan yang mampu meEncarEpembangunan bedasarkan potensidan l€hJtJhannya, 'DerEan adanyaundang - urdarE ini, suara desa kinial€n senEkin tedengar dan mamBlrnenjadi ickus pembar€unan den-gan merancang pembangunanyang sesuai dengan potensi dankebutuhannya dengan mekanisrnetlang padbipatif dan kornpreh€nsif,"jelas Pastika dilamfingi oleh VvbklGubernur Bali Ketut Sudikerta.Selain sebagai motor penggerakpenbangumn desa juga dihardCGnnEmpu sebag6i filter untuk rnenyar-ing Fogram yang bermanbat "Biladlbaratkan wadah. desa rn€ruoakan

GUBERNUE, Made Mangku Pastika gerahkan dana BKK kepada desapakraman disela Sarasehan FengelolT" tg!"" ?:*tI'"Sg"

p€).

wadah besar pembangunan lin-tas seKot namun demikian desajwa harus bisa rnenjadi filter untukmenyanrE progElm yang oerman-faal sesuai .dengan potensi danpriritas pembangunan setempaf ,

jmbuhnya. Dikatakannya, dalammewujudkan pembangunan desabrsebtn juga dipedukan per€ehf aankeuangan yang baik "PengelolaankeuangBn d€sa yang telah brtuarEdalam Permendagri Nomor 113Tahun 2014 blah rnenggEriskan danrnengatur tata kelola keuang6n danas€t dasa dan sishrn tersebut waabdipatihi deh seluruh perneinbMndesa guna memberikan manfaatbagi pembangunan masyarakatdesa", jelasnya.

Sementiara itu, Kepala BadanPemberdaya€n Masyarakat dan

laan Keuangan Desa Tahun 2015yang merupakan rangkaian dari per-ingEtan HUT Provinsi bali yang ke 57rnendatangkan 3 narasumber yaknidari Direktorat Jenderal Bina Pen€Fintahan Desa kementeiuan DalamNegeri dengan materi Tala KelolaKeuangan Desa dalam PerspektifMembanoun Memerintahan Desayang Tra;sparan, Akuntable denl"1€layani. Narasumber kedua yakniKepala Dinas Kebudayaan PovinsiBali dengan materi PengelolaanBantuan Keuangan Khusus bagiDesa Pakiarnan dan Subak sesuaiPermendagri Nomor 113 Tahun2014 dan nam$mber ketiga yakniKepala BPMPD Kabupaten Banglidengan materi best praclise impiementasi Permendagri Nomor '113

Tahun 2014. Kedepannya kegiabnyang diikuti oleh 463 orang pesertayang berasal dari kepala desa lurahdan perangkatnya ini diharapkanrnamou membeikan \tahana korFsolidasi dan koordinasi serta kajiulang terhadap berbagai kebiiakanyarE dirumuskan dalam upaya untukrneningkat€n kineda penyelengga-raan Dernerintahan desa.

Kegiatan sarasehan juga di-rangkarKan oengan penyeranandana Bantuan Keuangan Khusus(BKK) kepada Desa Pakramand€ngan jumlah masing - masing200 iuta dan SubaUsubak abianmasrhg - masing sebesar 50juta.Selain itu juga penyerahan hadiahkepada pernenang lomba desa dankelurahan. @

Pemerinlahan Desa I Ketut Lihad-nyana selaku Ketua Panitja keg-iatan rnenyatakan bahwa desa saalini memiliki potensi yang strategisdan penting dalam pembangunandi Provinsi Bali. Oleh karena itukegiatan sarasehan pengelolaankeuangan desa yang mengambiltema 'Mewuiudkan Bali Mandaradari Desa' inimemiliki makna yangsangat strategis dan krusialdalamrangka membangun pemerintahandesa yang transparan, akuntab€ldan m€layani. Sehingga diharapkan peserta yang hadi. dan ber-partisipasi memiliki niat yang bulatuntuk mendukung dan mensuk-seskan pembangunan desayangnantinya akan menjadi cerminanp€mbangunan di Provinsi Bali.

Kegiatan Sarasehan Pengelo,

Edisi

Hal 3